Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pertanahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pertanahan. Tampilkan semua postingan

Gerak Cepat Layani Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Loket Pelayanan di Pusat Perbelanjaan



Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 
Gerak cepat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melayani masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang terus diwujudkan melalui berbagai inovasi pelayanan. Kali ini, inovasi diluncurkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa loket layanan pertanahan yang dibuka di pusat perbelanjaan, yakni AEON Mall Tanjung Barat.

Inovasi Gerak Cepat layanan atau yang diberi nama G-Mall ini, dibentuk karena terinspirasi dari kondisi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang lokasinya berada di dalam gang, sehingga menyulitkan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan pertanahan dan tata ruang. Maka dari itu, Kantor Pertanahan Kota Administrasi  Jakarta Selatan melakukan upaya lebih mendekat kepada masyarakat dalam hal pelayanan. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN memberikan apresiasi kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas inovasi dan perwujudan gerak cepat layanan G-Mall. "Selamat kepada Bapak Kepala Kanwil dan Bapak Kepala Kantah karena telah mewujudkan layanan prima bagi masyarakat," ujar Yulia Jaya Nirmawati, Kamis (12/05/2022).

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, perwujudan inovasi dalam melayani masyarakat saat ini sangat dibutuhkan, terlebih dalam hal percepatan penyampaian informasi layanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. "Dengan dibuatnya loket di pusat perbelanjaan ini, tentu masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan informasi terkait apa saja persyaratan dalam layanan yang dibutuhkan," tutur Yulia Jaya Nirmawati.

"Terima kasih sekali lagi atas upaya dari jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mewujudkan percepatan layanan serta upaya lebih mendekat kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya G-Mall, masyarakat merasa lebih terbantu dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang," tambah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono yang hadir secara langsung meresmikan G-Mall berkata bahwa saat ini informasi merupakan hal yang paling penting dan perlu secara cepat disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Hari ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjawab tantangan dalam hal celah komunikasi antara kita yang bekerja dengan yang dilayani, yaitu masyarakat," ucapnya.

Dwi Budi Martono lebih lanjut mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam mewujudkan inovasi gerak cepat dalam melayani masyarakat. "Terima kasih seluruh _stakeholders_, karena tidak mungkin pemerintah bergerak sendiri dalam melayani masyarakat. Maka dari itu, terima kasih sekali, mudah-mudahan kita bisa saling mutualisme jadi indikatornya masyarakat puas, sehingga pelayanan lebih baik dan menguntungkan berbagai pihak termasuk masyarakat," lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sigit Santosa menceritakan, pada tahap awal terdapat tiga layanan pertanahan yang dapat diakses masyarakat pada loket G-Mall. Layanan tersebut antara lain pengambilan produk, validasi data pertanahan, dan informasi pertanahan. Untuk layanan validasi dan pengambilan produk, masyarakat dapat melakukan konfirmasi sehari sebelum mendatangi loket G-Mall melalui nomor Whatsapp 08111240912.

"Ada tiga layanan yang kami siapkan, dan beberapa layanan ini juga yang termasuk penting karena seperti validasi itu penting untuk peningkatan kualitas data pertanahan di Jakarta Selatan. Saat ini wajib bidang tanah divalidasi, terutama surat ukur persilnya. Untuk itu, kami siap membantu Bapak/Ibu masyarakat sekalian. Ada juga layanan informasi pertanahan, jadi Bapak/Ibu bisa berkunjung untuk mendapat infotmasi secara langsung terkait layanan-layanan di kantor kami," tutur Sigit Santosa.

Sebagai informasi, pada kegiatan peluncuran G-Mall juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 100 orang yang dibagikan secara langsung kepada lima orang perwakilan yang hadir. Selain itu, diserahkan juga 12 sertipikat Barang Milik Negara (BMN) kepada tiga instansi, yaitu Kementerian Pertahanan dalam hal ini Markas Besar TNI Angkatan Laut (AL) dan Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) Zidam Jaya, serta Kementerian Pertanian. (Ari/Lak)
Share:

Pembangunan Summarecon Bogor Diduga Bermasalah, Majelis Dzikir RI-1 Datangi Bupati


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Menindaklanjuti peninjauan lapangan atas lahan yang diduga diserobot oleh PT Summarecon Agung dan atau PT Kencana Properti Agung dalam pembangunan Perumahan Summarecon Bogor di Desa Nagrak Sukaraja Bogor, Kamis (31/3/22) lalu, Martinus Siki SH MH selaku kuasa hukum warga bersama Presiden Majelis Dzikir RI-1 Habib Salim Jindan ST SH mendatangi kantor Bupati Kabupaten Bogor, Kamis (7/4/22). 

Rombongan kuasa hukum dan juga pihak Majelis Dzikir RI-1 tersebut sempat merasa kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Bupati Bogor, Ade Yasin, hingga akhirnya diterima oleh Asisten Pemerintahan. 

Presiden Majelis Dzikir RI-1 Habib Salim Jindan meyampaikan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk membahas Agenda Gerakan Nasional Revolusi Mental Pemberantasan Mafia Tanah yang rencananya akan diadakan pada 11 Mei 2022 mendatang. 

Dalam acara tersebut, menurut Habib Salim Jindan akan menjadi pembuktian apakah masih ada praktik-praktik mafia tanah dalam proyek pembangunan Summarecon Bogor. 

“Apakah Pembangunan Summarecon Bogor benar-benar bebas praktek mafia tanah, dan apakah ada oknum-oknum Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor terlibat mafia tanah?," tegasnya. 

Sementara itu, Martinus Siki SH MH selaku kuasa hukum warga menjelaskan bahwa hasil pertemuan dengan asisten pemerintahan adalah akan dilakukan pertemuan kembali dengan menghadirkan semua pihak. 

Masih pada pertemuan tersebut, Martinus juga meminta ketegasan Bupati untuk dapat menghentikan sementara kegiatan pembangunan Summarecon Bogor. 

"Kami meminta ketegasan kepada Bupati melalui asistennya untuk menyampaikan kepada Bupati bahwa untuk sementara waktu ini kami mohon semua kegiatan baik perijinan baik pembangunan Perumahan Summarecon mohon dihentikan," harapnya. 

Karena, sejauh ini menurut Martinus, dilokasi yang dipersengketakan masih terlihat ada pengerjaan pembangunan seperti biasa. "Tadi saya lewat dari lokasi dan masih ada yang kerja," ungkapnya. 

Menambahkan, Habib Salim Jindan mengatakan bahwa mereka juga akan kembali mendatangi kantor pusat Summarecon. 

"Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan silaturahmi kembali kepada Summarecon kepada kantor pusatnya dalam rangka membangun silaturahmi persiapan acara tadi karena kami yakin dan kami juga di sini ingin membantu Summarecon Bogor benar-benar bersih dan bebas dari pertama mereka di perusahaan besar kebanggaan bangsa cukup malu kalau ada praktek mafia tanah dan Kami juga akan mengajukan sebagai sponsor utama bangsa di dalam rangka gerakan nasional pemberantasan mafia Tanah ini menjadi catatan," pungkasnya. (Arianto)
Share:

Rugi Milyaran Rupiah, Supplier Tanah Proyek Tol Serang Gugat Kontraktor BUMN dan Rekanan


Duta Nusantara Merdeka | JAKARTA
Supplier Tanah Proyek Tol Serang layangkan gugatan terhadap Kontraktor BUMN dan Rekanannya karena tagihan macet. Terhadap gugatan ini, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menggelar sidang perdana, Rabu (09-03-2022)

Dalam gugatan dengan register No. Perkara : 74/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt PT. Multisarana Mitra Lestari diwakili oleh kuasanya selaku penggugat menggugat PT. Lordin Indo Perkasa sebagai Tergugat dan PT. Pembangunan Perumahan, persero (Tbk) sebagai turut Tergugat.

Pengamatan awak media di PN Jakbar, pada sidang perdana ini kuasa hukum dari PT. Multisarana Mitra Lestari (MML) selaku Penggugat tampak menghadiri sidang, begitu pula Kuasa dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk selaku pihak turut Tergugat, sedangkan pihak Tergugat dalam hal ini PT. Lordin Indo Perkasa tidak menghadiri sidang. 

Adapun agenda acara sidang perdana ini cukup singkat, karena hanya memeriksa legal standing para pihak, baik penggugat dan tergugat/turut tergugat. 

Dikarenakan pihak Tergugat tidak menghadiri sidang, majelis menunda sidang, dan agenda sidang lanjutan akan digelar pada hari Rabu, (16-03-2022)

Tim Kuasa Hukum Penggugat saat dimintai keterangan di PN Jakarta Barat menyebutkan jika pihaknya menyambut baik kehadiran kuasa dari Turut Tergugat yaitu PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk, namun sebaliknya menyesalkan pihak dari Tergugat yang tidak menghadiri sidang perdana ini.  

“Kami dari tim hukum penggugat menyambut baik kehadiran kuasa dari turut tergugat pada sidang perdana ini, namun sebaliknya menyesalkan ketidakhadiran dari Pihak Tergugat yaitu PT. Lordin Indo Perkasa. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi penyebab ketidakhadiran dari Tergugat, karena pada saat sidang tadi majelis hanya menyampaikan bahwa Tergugat tidak hadir. Kita lihat saja nanti pada sidang berikutnya semoga tergugat dapat hadir,” ujar tim hukum.  

Sebagaimana diketahui, PT. Multisarana Mitra Lestari (MML) perusahaan supplier tanah merah super yang mensuplai tanah merah super untuk kebutuhan proyek pembangunan jalan tol simpang susun serang banten yang dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk melayangkan gugatan wanprestasi / tagihan macet terhadap PT. Lordin Indo Perkasa sub-kontraktor dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk 

Dalam gugatannya PT. Lordin Indo Perkasa duduk sebagai tergugat, sedangkan PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk duduk sebagai turut Tergugat.

Adapun alasan PT. MML menggugat para tergugat dan turut tergugat karena sangat dirugikan atas  tindakan wanprestasi (tagihan macet) yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat. PT. MML mengalami kerugian karenaTergugat tak kunjung membayarkan tagihan supplai tanah merah super ke proyek turut tergugat yang mencapai besaran hingga Rp. 2.859.000.000,- (dua milliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang bertahun-tahun menunggak. 

Menurut PT.MML, tergugat beralasan jika macetnya pembayaran kepada penggugat dikarenakan tergugat belum mendapat pembayaran dari turut tergugat.  

“Ini adalah gugatan Wanprestasi. Tergugat memiliki kewajiban pembayaran tagihan kepada klien kami tapi hingga bertahun-tahun tergugat tidak kunjung membayar dengan alasan belum menerima pembayaran dari turut tergugat. Tagihan pokoknya 2,8 miliaran lah, kronologis lengkapnya nanti akan terungkap di persidangan", ujar salah satu Tim Hukum Penggugat.

“Pada prinsipnya sebelum gugatan ini dilayangkan, klien kami telah berupaya meminta penyelesaian kepada Tergugat di luar Pengadilan, tapi tampaknya tergugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar"

"Jangankan untuk membayar, tergugat saja menghilang begitu saja, bahkan saat klien kami mencoba mendatangi kantor tergugat, kantornya sudah tidak ada, karena rupanya perusahaan tergugat hanya berkantor di Virtual Office, dan ini juga kita merasa heran melihatnya, perusahaan BUMN sekelas PP (PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk kok bisa menunjuk PT. Lordin Indo Perkasa yang hanya beralamat di Virtual Office menjadi Sub-Kontraktornya PP. Ya beginilah jadinya", terang Tim Hukum Penggugat dari Kantor Hukum Ryanto Sirait & Partners /RSP Law Office. (MG)
Share:

ATR/BPN Kota Bekasi Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK


Duta Nusantara Merdeka | Bekasi
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menghadiri penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bekasi, Jumat (18/2/2022).

Pencanangan pembangunan ZI-WBK-WBBM telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Andi Bakti bersama Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua DPRD Kota Bekasi Chairoman J Putro, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Hengki, Dandim 0507/Bekasi Kolonel Arm Iwan Aprianto, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Laksmi Indriyah Rohmulyati.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Andi Bakti mengatakan bahwa deklarasi adalah bentuk komitmen menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam menciptakan aparatur yang berkomitmen dan berintegritas.

"Penandatanganan ini sebagai bentuk komitmen bersama anti korupsi, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dan menerapkan birokrasi yang mudah dan bersih," tutur Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi Andi Bakti.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dalam sambutannya mengatakan, kerja sama Pemerintah Kota Bekasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bekasi telah terjalin dengan baik.

"Terimakasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi beserta jajaran yang telah mendedikasikan diri dalam melayani masyarakat Kota Bekasi secara luar biasa," tutur Tri Adhianto.

Kemudian Tri juga menyampaikan, keberhasilan pembangunan ditentukan dari kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Juga diperlukan sinergisitas dan integritas agar visi misi dalam membangun wilayah bebas korupsi terwujud.

"Integritas dan sinergisitas merupakan implementasi dari sistem pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Untuk mewujudkannya diperlukan SDM yang berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. **

Wartawan DNM : (Imam Sudrajat)
Share:

Masyarakat Batahan Menginginkan Izin PT Palmaris Raya di Cabut


Duta Nusantara Merdeka | Madina
Masyarakat Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), 
menginginkan Izin perusahaan kelapa sawit PT. Palmaris Raya yang beroperasi agar dicabut dari wilayah Batahan, Mandailing Natal

Hal tersebut diungkapkan dari hasil musyawarah bersama masyarakat Kecamatan Batahan yang menjadi korban penyerobotan serta pengrusakan tanaman yang diduga oleh PT. Palmaris Raya. Hal tersebut juga dijelaskan oleh seorang Aktivis Pantai Barat, Dafrizal Nasution yang ikut serta dalam musyawarah tersebut.

“PT. Palmaris Raya hanya datang merugikan masyarakat, baru-baru ini terjadi penyerobotan serta pengrusakan tanaman yang diduga dilakukan oleh PT. Palmaris Raya” Ungkapnya, Senin (01/02/21).

Persoalan ini sebenarnya sudah diadukan kepada pemerintah setempat yakni pihak 
kecamatan dan Desa namun sejauh ini tidak ada tindakan penyelesaian yang didapat. Malah penyerobotan lahan tetap dilakukan dan makin menjadi-jadi.

Dilihat dari rekam jejaknya yaitu pada tahun 2013 PT. Palmaris Raya dari hasil 
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Fahrizal Efendi SH sesuai kesimpulan dari ketua pansus H. Bahri Efendi menyimpulkan akan mencabut segala perizinan PT. Palmaris Raya bahkan 
Rekomendasi tersebut tertera dalam surat rekomendasi No. 170/01/KPTS/DPRD/2013, 
namun kenyataannya sampai saat ini perusahaan tersebut masih saja beroperasi.

Dalam hal ini masyarakat juga meminta agar pemerintahan daerah jangan tutup mata dan serius menyelesaikan persoalanamasalah ini dikarenakan pengrusakan tanaman tersebut yang terjadi sangat berdampak merugikan bagi masyarakat,apalagi sebagian merupakan penghasilan pokok masyarakat.

 “Saya hampir pingsan mengetahui sawit milik kami dihancurkan, Cuma itu 
penghasian untuk beli beras dan kebutuhan kami” Ungkap salah satu Pemilik Kebun, Senin (01/02/2021).

Menambahi, Dafrizal juga menyampaikan geram dengan tindakan penyerobotan dan 
pengrusakan lahan tersebut. Dari hasil musyawarah bersama, masyarakat akan menyurati Ketua DPRD agar persoalan ini jelas titik terangnya dan yang jelas pihak yang melakukan penyerobotan lahan dan pengrusakan tanaman masyarakat harus bertanggung jawab.

“Perusahaan yang sangat merugikan masyarakat tidak usah hadir diwilayah ini"Bila perlu bapak presiden republik indonesia,harus turun tangan untuk menangani perihal tersebut,agar pihak perusahaan tidak semena mena terhadap masyarakat batahan mandailing natal. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Masyarakat Belawan Bahari Unjuk Rasa Tuntut PT. STTC Bongkar Pagar Jalan Milik Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Belawan Bahari yang di laksanakan pada Kamis (17/12/2020) di depan lahan perencanaan jalan seluas 13.431M2 yang di hibahkan seorang pengusaha kepada masyarakat guna sebagai pasilitas umum. 

Unjuk Rasa Damai yang dilakukan masyarakat belawan bahari menuntut Direktur PT. STTC untuk meminta maaf kepada masyarakat belawan bahari atas sikap perusahaan yang menguasai lahan milik masyarakat, kedua para pendemo juga meminta kepada dirut PT. STTC untuk menghentikan pembangunan yang berada di atas lahan milik masyarakat yang saat ini masih melakukan kegiatan pembangunan di lahan milik masyarakat. 

Kasper Hutapea selaku pimpinan aksi juga menuntut kepada Kepala BPN kota Medan untuk bertangung jawab terkait hasil notulen rapat, yang menjelaskan bahwa tanah yang di hibahkan seluas 13.431 M yang berasal dari pecahan surat No SHM 270 masih ada dan tidak di perjual beli'kan kepada pihak mana pun. 


Ditambahkan'nya bahwa BPN kota Medan harus tegas dalam melakukan batas tanah milik masyarakat belawan bahari yang di peruntukan untuk rencana jalan masyarakat belawan bahari tersebut. 

Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat belawan bahari juga sempat malakukan partisi warga bahwa masyarakat mengecam dan mengutuk PT. STTC yang merampas hak Rakyat belawan bahari di atas lembaran putih yang dilekatkan di dinding tembok PT. STTC. 

Di tempat terpisah awak media mewawancarai seorang aktivis muda Sahnan siregar selaku ketua SIAP (Solidaritas Aktifis Peduli Sumatera Utara) yang siogianya selaku pimpinan aksi di tempat tersebut namun dengan adanya surat Larangan Aksi unjuk rasa No: B/7368/Xll/IPP.3.1.7/2020 dari Polres Belawan maka aksi yang sejatinya dilaksanan di sana akhirnya tertunda. 

Sahnan siregar mengungkapkan rasa kekecewaan'nya terkait surat yang terbitkan kepolisian polres belawan karna menurut'nya surat pemberitahuan aksi yang di layangkan nya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku patuh akan protokol kesehatan, sangat tidak beralasan jika kami di tolak untuk aksi bang, kami akan pertanyakan hal ini kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara apa benar masyarakat tidak boleh lagi menyampaikan aspirasi nya di Republik ini?? tandas ketua SIAP Sumut pada awak media. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

Begini Klarifikasi Pengamanan Tanah Ber- SHM di Kavling DDN Cibubur Asri


Duta Nusantara Merdeka | Depok
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sekelompok oknum yang menduduki beberapa kavling (baik yang berupa lahan kosong maupun sudah ada bangunan semi permanen) Departemen Dalam Negeri (DDN). Oknum tersebut kemudian memasang plang kepemilikan tanah tersebut.

Anehnya, sekelompok oknum tersebut, bukan warga RT 005 / RW 009 Kelurahan Harjamukti, Cimanggis Depok dan tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT 005 / Ketua RW 009 Kelurahan Cimanggis Depok.

Delapan (8) kavling yang diduduki tersebut dimiliki oleh warga yang tergabung dalam Paguyuban Pemilik Kavling DDN, yang memperoleh tanah tersebut secara sah yang dibuktikan dengan adanya Surat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan
Pertanahan Nasional (BPN) serta patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun.

 Para pemilik kavling tersebut berupaya untuk menguasai kavlingnya kembali, dengan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Polres Depok. Pada tanggal 10 Oktober 2020, para pemilik kavling melakukan upaya penguasaan kembali.

 Dalam hal Ini Polres Depok mendampingi warga dalam rangka pengamanan agar proses penguasaan kembali agar tidak terjadi bentrokan fisik.


Salah satu kavling yaitu kavling no 240 yang dimiliki oleh bapak Roberth Rouw, sejak beberapa bulan sebelumnya, oleh sekelompok oknum tersebut dipasang baliho rencana "Pembangunan Masjid Pangeran Ahmad Bolonson” – tanpa sepengetahuan warga setempat, RT 005 dan RW 009. 

Rencana pembangunan masjid tersebut juga tanpa sepengetahuan dan seijin bapak Roberth Rouw sebagai pemilik sah kavling nomor 240 tersebut (dibuktikan dengan kepemilikan SHM yang dikeluarkan pleh BPN). Kemudian, kavling nomor 240 tersebut berhasil dikuasai kembali oleh bapak Roberth Rouw dan langsung dibangun pagar berupa tembok.

 Untuk diketahui, sejak beberapa tahun ini, sudah berdiri masjid Nur Amaliyah yang berlokasi di kavling DDN, sudah digunakan sebagai tempat ibadah oleh warga sekitar. 

Sekelompok oknum penyerobot tanah tersebut kemudian mengalihkan persoalan kepemilikan tanah ini menjadi masalah SARA dan bahkan memperluasnya dengan
menuntut Kapolres dan Kasatserse Polres Depok dicopot dengan alasan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

"Oleh karena itu, kami seluruh warga Paguyuban Pemilik Kavling DDN, menyatakan:

Pertama, Mendukung langkah Kapolres Depok dan jajarannya yang dengan tegas memberikan perlindungan hukum kepada pemilik kavling DDN yang tanah miliknya diduduki oknum-oknum tersebut.

Kedua, mengucapkan terima kasih atas respons proaktif Kapolres Depok dan jajarannya dalam mendampingi pengamanan kepada warga pemilik kavling DDN yang berupaya menguasai kembali tanahnya yang diduduki oleh oknum-oknum penyerobot tanah.

 Ketiga, memberikan apresiasi kepada Kapolres Depok dan jajarannya yang senantiasa meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kota Depok pada umumnya, dan wilayah Cimanggis pada khususnya, di mana kavling DDN berada.

 Keempat, Tudingan pelanggaran HAM yang dikemukakan oknum-oknum penyerobot tersebut merupakan tudingan tanpa legitimasi, karena justru oknum-oknum tersebut yang selama ini melanggar HAM, melakukan aksi penyerobotan dan pendudukan tanah hak milik orang lain, tanpa dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah secara hukum
dan diakui oleh negara.

Kelima, upaya pembelokan issue dari kasus penyerobotan tanah ber-SHM menjadi issue bernuansa SARA yang dilakukan oleh oknum-oknum penyerobot tanah tersebut dapat mengganggu stabilitas dan kondisi sosial yang selama ini berjalan harmonis dan kondusif.

Keenam, Kami tetap memohon perlindungan hukum karena masih terdapat indikasi upaya oknum-oknum tersebut untuk melakukan gangguan kamtibmas."

Demikian sikap yang disampaikan oleh eks Ketua Paguyuban Pemilik lahan di Kavling DDN Cibubur Asri, Annie Roskurniani kepada awak media di Depok. **

Kontributor DNM : Hans Suta
Share:

IKLAN MURAH

IKLAN

IKLAN



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Juni Bulan Bung Karno

Juni Bulan Bung Karno Momentum Istimewa Bagi Bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri, jika pada Bulan Juni dikatakan Bulannya Bung Kar...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anak Yatim Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN BRI Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KNPI kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari London LPS LSM Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Mayday MDMC Media Media Sosial Menag Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU Office Ojek Online Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Rakernas Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini