Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Peluncuran. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Peluncuran. Tampilkan semua postingan

MTDL Luncurkan Chatbot TISA Berbasis Artificial Intelligence

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL), sebagai emiten digital solusi dan distribusi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), manfaatkan teknologi dengan meluncurkan TISA atau platform digital yang dirancang untuk penyandang disabilitas bersama dengan ThisAble Enterprise dan Kata.ai. Platform digital ini berupa chatbot yang dirancang untuk mensimulasikan percakapan intelektual melalui kemampuan artificial intelligence. Sebagai perusahaan TIK, MTDL memberikan sumbangsih dalam mengimplementasikan dan mengintegrasikan chatbot melalui aplikasi WhatsApp kepada ThisAble Enterprise. 
 
Susanto Djaja selaku Presiden Direktur MTDL menjelaskan, Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesetaraan hidup penyandang disabilitas, Metrodata memberikan kontribusinya di dalam melakukan implementasi chatbot bernama TISA berkolaborasi dengan 
ThisAble Enterprise dan Kata.ai. 
 
TISA sendiri akan terbagi menjadi tiga fungsi, yaitu TISA sebagai Customer Service, Learning Center, dan Collection Reminder. Susanto melanjutkan, Pada modul TISA, layanan Customer Service berbasis messenger sudah berfungsi untuk menjawab pertanyaan dan menangani keluhan para disabilitas yang hadir selama 24 x 7.
 
Program chatbot dalam modul Customer Service ini berupa registrasi anggota ThisAble serta pengaduan layanan disabilitas (seperti masalah hukum, transportasi, sosial, pendidikan, seksual, keamanan, dan sebagainya). 
 
Menurutnya, Pengembangan modul selanjutnya akan terus dilakukan untuk dapat membantu teman‐teman penyandang disabilitas dalam meningkatkan kompetensi/keahliannya serta memperoleh pekerjaan. Dan sebagai kelanjutannya aplikasi TISA ini akan dikembangkan pula untuk membantu memberikan notifikasi tagihan baik kepada penyandang disabilitas maupun kepada mitra pemberi kerja.  
 
"Kami berharap MTDL melalui aplikasi TISA dapat terus membantu dan menjawab kebutuhan informasi teman disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan dan pekerjaan serta pengaduan ke Kementerian Sosial dan Ketenagakerjaan sehingga mereka mendapatkan hak dan kesetaraan sosial," pungkasnya. (Arianto)

 
 

Share:

Peluncuran Buku "Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dari Sistem ke Manajemen Pemilu"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Revisi UU Pemilu (UU No. 7/2017) adalah salah satu prioritas legislasi DPR untuk tahun 2020. Banyak hal yang sudah mengemuka terkait revisi ini. Mulai dari evaluasi atas model keserentakan, pilihan sistem pemberian suara (sistem pemilu), kenaikan ambang batas parlemen, penggunaan teknologi dalam pemilu, dan lain-lain.

Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem mengatakan, Perludem mempublikasi buku itu pada konteks rencana Pemerintah dan DPR merevisi UU Pemilu sebagai undang-undang prioritas 2020. Hendaknya revisi ini memang berdasar niat perbaikan, bukan mempertahankan/memperluas kekuasaan.

"Pemilihan sistem pemilu dan perubahan manajemen pemilu seharusnya berdasar studi kepemiluan dan evaluasi praktik pemilu. Jangan sampai revisi UU Pemilu mengulang jual beli kepentingan seperti UU No.7/2017 yang jadi sebab utama buruknya Pemilu 2019 secara sistem dan manajemen pemilu," ujar Titi saat Diskusi dan Peluncuran Buku "Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem ke Manajemen Pemilu" pada Minggu, 2 Februari 2020 di D HOTEL Jakarta.

Semoga temuan Perludem, kata Titi, dalam buku "Evaluasi Pemilu Serentak 2019: dari Sistem ke Manajemen Pemilu" menjadi salah satu pertimbangan perbaikan Pemilu Indonesia, khususnya pada konteks revisi UU Pemilu.

"Apalagi jika kita sampai membiarkan 2024 menjadi tahun pemilu serempak borongan yang menyelenggarakan semua pemilu di Indonesia: Pilpres, Pileg (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), juga Pilkada di semua provinsi dan kabupaten/kota. Indonesia sering menjadi lebih bodoh dari keledai karena pemerintahannya beberapa kali jatuh pada lubang yang sama karena nafsu berkuasa elite yang mengesampingkan capaian studi dan amanah konstitusi," pungkasnya.

Turut hadir dalam diskusi dan peluncuran buku ini, para Narasumber: Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, Moch. Nurhasim, Peneliti LIPI, dan Tim Peneliti Perludem serta para undangan. (Arianto)



Share:

Bedah Buku & Diskusi Panel “PKI Dalang dan Pelaku G30S/1965”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Berangkat dari peristiwa yang didasarkan pada sumber Arsip Pusat Partai Komunis Tiongkok, telah terjadi Pertemuan Tingkat Tinggi antara delegasi PKC dipimpin oleh Ketua Mao Tse Tung dan delegasi PKI, yang dipimpin oleh DN. Aidit serta isterinya Tanti, dan Yusuf Aji Torop (Wasekjen PKI) pada 5 Agustus 1965.

Dalam pertemuan itu dari Partai Komunis Cina antara lain hadir: Deng Hsiao Ping, Peng Chen, Chenyi, Li Sao qi dan Chou En lai. Pertemuan itu mengakibatkan peristiwa dini hari 1 Oktober 1965, tujuh orang pimpinan tertinggi Angkatan Darat, yakni Panglima AD Ahmad Yani, lima orang jenderal terdekatnya, serta Menteri Pertahanan Jenderal A.H. Nasution, diserbu di tempat kediaman masing-masing di Jakarta.

Aksi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalyon Resimen Cakrabirawa yang bertugas menjaga keamanan Presiden. Anak buahnyalah yang malam itu melakukan penyerbuan, dibantu oleh Brigade Infanteri Garnisun Jakarta yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Latief.

Peristiwa tersebut dicoba dibedah lagi dalam buku “PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30S/1965” pada Sabtu, 23 November 2019 di Gedung Dwiwarna Purwa Lemhannas Jl. Medan Merdeka Selatan 10, Jakarta Pusat.
                                                                 
Acara bedah buku tersebut diawali dengan Pembukaan/Pembawa Acara Dr. Hj. Maria Zuraida. M.S dilanjutkan Pembacaan Do’a oleh Drs. H. Zulfi Syukur, MA., Sambutan Pimpinan GBN oleh Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo serta Sambutan Dan Pembukaan Menteri Pertahanan RI oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

Selanjutnya, Ringkasan Buku oleh Prof. Aminuddin Kasdi, MS. Sedangkan Keynote Speech oleh Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dengan para Pembahas antara lain: Prof. Dr. Salim Said, Dr. KH. As’ad Said Ali, Dr. Fadli Zon, S.s., M.Sc, dan Emha Ainun Nadjib dengan moderator Adhie Massardi dan Rofiqul Umam Ahmad

Acara ditutup dengan Pidato Kebudayaan oleh Dr. Taufiq Ismail dan Closing Speech oleh KH., Dr., Ir. Salahudin Wahid. (Arianto)





Share:

Peluncuran Buku “Anomali Kebijakan Narkotika”


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Rabu depan, 26 Juni 2019, Indonesia bersama negara-negara lain di seluruh dunia akan memperingati Hari Internasional Melawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Obat, sebuah hari yang di Indonesia sering secara keliru disederhanakan menjadi Hari Anti Narkotika Internasional.

Hari itu seharusnya juga menjadi pengingat bagi semua orang bahwa pada tahun ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diimplementasi selama sepuluh tahun di negeri ini. Tentu banyak hal yang mesti dikaji dari situasi itu demi perubahan ke depan.

Oleh karena itulah, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI) menggagas buku "Anomali Kebijakan Narkotika" sebagai sebuah sumbangsih pada diskursus mengenai perkembangan kebijakan narkotika ke depan. Hal ini kemudian juga disambut baik oleh Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma l Jaya untuk kemudian menerbitkan buku ini mengingat pentingnya peningkatan keragaman literatur tentang narkotika di negeri ini.

Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), MaPPI FHUI, LBH Masyarakat, Akademisi Universitas Indonesia, Universitas Atmajaya dan STIH Jentera, PBHI serta pemerhati kebijakan narkotika yang tergabung dalam Tim penyusun buku “Anomali Kebijakan Narkotika” launching buku “Anomali Kebijakan Narkotika” hari Minggu, 23 Juni 2019 pukul 11.00 - 12.00 wib bertempat di Bakoel Koffie, Jl. Cikini Raya No. 25, Jakarta.


Terkait hal itu, Choky Ramadhan, pengajar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas lndonesia yang menjadi editor buku ini, berkata, "Merespon beberapa narasi dan rumusan RUU Narkotika yang jauh dari perkembangan ilmu pengetahuan, terutama kesehatan publik, serta minim bukti pendukung untuk dijadikan kebijakan yang baik, para akademisi dan peneliti dalam isu narkotika berbagi gagasannya. Gagasan mereka dikumpulkan dan disatukan dalam buku ini agar memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam mencari dan menggunakan rujukan terkini dalam mengatur kebijakan narkotika. Beberapa tulisan berkualitas dalam buku ini menawarkan perspektif alternatif selain pendekatan punitif yang perlahan dikritisi dan ditinggalkan banyak negara."

Samsu Budiman, Koordinator Nasional PKNI, mengingatkan pentingnya membangun narasi
yang humanis untuk kebijakan narkotika, "Pemerintah harusnya lebih manusiawi dalam membuat kebijakan terkait Narkotika, mengingat permasalahan ini tidak bisa diselesaikan melalui satu cara pendekatan saja, namun harus dilakukan melalui pendekatan secara komprehensif, baik secara sosiologis, psikologi dan hukum. Tidak serta merta memandang "supply and demand" saja karena banyak faktor yang menyebabkan manusia terjerumus dengan Narkotika."

Arif Rachman Iryawan, Koordinator Monitoring dan Evaluasi Rumah Cemara, meluruskan tentang bagaimana demand reduction seharusnya dipahami, "Kebijakan demand reduction harus ditujukan untuk pencegahan penggunaan narkotika dan pengurangan konsekuensi buruk akibat penyalahgunaan narkotika. Selain itu kebijakan demand reduction juga harus mendorong partisipasi yang terkoordinasi dari setiap individu di level komunitas, sensitif gender dan budaya, serta kontribusi dalam pengembangan dan menciptakan lingkungan yang mendukung secara berkelanjutan."


Alfiana Qisthi, yang menulis bab yang sama dengan Arif, kemudian menekankan pemahaman yang tepat tentang perawatan dan rehabilitasi narkotika, "Perawatan dan rehabilitasi bagi korban narkotika merupakan suatu proses yang panjang dimana banyak individu membutuhkan beragam intervensi dan monitoring yang berkala, sehingga memerlukan penanganan yang bersifat komprehensif. Tidak ada suatu jenis metode perawatan dan rehabilitasi dapat diterapkan kepada setiap individu. Kebutuhan setiap individu adalah unik dan berbeda satu sama lain.

Pemberian pelayanan perawatan dan rehabilitasi bagi pengguna narkotika merupakan hak dasar atas kesehatan yang harus dipenuhi, sama seperti pelayanan kesehatan lainnya yang diberlakukan bagi kelompok masyarakat lainnya."

Asmin Fransiska, Pengajar HAM Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, kemudian mengangkat betapa pentingnya kebijakan narkotika yang akuntabel, "Kita dapat berkaca pada apa yang dilakukan oleh banyak negara yang telah memulai reformasi kebijakan narkotikanya dengan riset yang objektif, berdasarkan ilmu pengetahuan serta bertujuan mengurangi dampak kesehatan dan bukan semata-mata menghukum.


Kebijakan narkotika haruslah secara rutin dievaluasi dan dikembangkan demi kepentingan banyak pihak, terutama mereka yang terdampak dari peredaran narkotika ilegal."

Di sisi lain, Miko Ginting, pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, menjelaskan kritiknya pada UU Narkotika hari ini, "Posisi UU Narkotika yang berlalu saat ini masih berada pada dua kali: pendekatan penegakan hukum (pidana) dan pendekatan kesehatan. 

Dimana dengan karakter koersif dari hukum pidana, pendekatan itu akan selalu "menang" dan dikedepankan dalam praktik. Salah satu gambarannya adalah tindakan rehabilitasi dalam UU Narkotika. Tindakan rehabilitasi bersifat wajib dan seringkali dipadupadankan sebagai tindakan dalam hukum pidana. 

Tindakan dalam hukum pidana merupakan bentuk sanksi selain pidana. Oleh karena itu, meskipun terdapat pendekatan kesehatan, pendekatan itu masih dalam kerangka hukuman."


Untuk menjembatani upaya intervensi kesehatan pada UU Narkotika yang amat punitif hari ini, pada awal 2014 lalu institusi-institusi seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Hukum dan HAM membentuk sebuah peraturan bersama untuk menjembatani problem-problem di antara mereka. Salah satu yang muncul dari keberadaan peraturan bersama itu ialah tim asesmen terpadu (TAT) yang berfungsi untuk mendiferensiasi siapa yang berhak atas rehabilitasi dan mana yang tidak. Terkait hal itu, Totok Yulianto, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), menyarankan agar proses asesmen terpadu menjadi wajib di UU Narkotika yang baru, "Permasalahan terbesar pelaksanaan proses asesmen yang dijalankan saat ini permasalahan adalah sebagian besar penyidik enggan menyerahkan tersangka kepada TAT untuk dilakukan asesmen.

Tersangka juga sering mengalami pemerasan oleh oknum penyidik untuk mendapatkan asesmen. Penyidik pun kerap mengabaikan hasil asesmen dari TAT. Perlu adanya integrasi TAT dan mekanisme pengawasannya yang jelas dalam Naskah Akademik dan RUU Narkotika."

Di lain pihak, Indonesia juga kerap dihebohkan dengan berita bombastis seperti "Narkoba Jenis Baru!", sebuah hal yang menurut Yohan Misero, Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat, sesungguhnya adalah kehebohan yang tidak perlu." "Yang 'baru' dari zat atau tanaman itu hanyalah bahwa mereka belum diatur dalam skema internasional maupun nasional. Itu saja.

Sayangnya, dalam revisi UU Narkotika ini, Pemerintah dan Parlemen seakan melihat bahwa kewenangan penggolongan harus digeser dari Kementerian Kesehatan ke Badan Narkotika Nasional semata agar zat atau tanaman tersebut dapat lebih cepat masuk ke lampiran UU Narkotika. Usulan tersebut sangatlah berat pada kacamata penegakkan hukum yang sesungguhnya mengorbankan situasi kebutuhan kesehatan publik pada narkotika, sebuah perspektif yang dipahami lebih baik oleh Kementerian Kesehatan.

Kami justru mengusulkan agar uu Narkotika mendekriminalisasi pembelian, penguasaan, dan penggunaan narkotika dalam jumlah terbatas agar Pemerintah dapat lebih mudah berdiskusi dengan komunitas terdampak dan mendeteksi keberadaan ZPB di lapangan."

Buku ini dihadirkan agar masyarakat dapat secara lebih utuh melihat permasalahan hukum narkotika di Indonesia. Di sisi lain, penting sesungguhnya para pemangku kepentingan dalam penyusunan revisi UU Narkotika ini untuk membaca tulisan serta rujukan literatur yang tersedia di buku ini.

Apa yang tersaji dalam buku ini merupakan hasil dari perkembangan peradaban dan pengetahuan selama bertahun-tahun. Hasil dari pengalaman, penelitian,serta kebijakan terdahulu baik di Indonesia maupun di negara lain penting sekali untuk dipelajari agar dapat menghasilkan kebijakan narkotika yang semakin baik. Kita tentu tidak berharap kebijakan narkotika yang dibentuk dalam UU Narkotika baru akhirnya gagal dan tidak berdampak dalam mengatasi masalah-masalah utama. (Arianto)





Share:

Peluncuran Program Docs By The Sea Incubator 2019


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Film dokumenter Diary of Cattle karya dua sineas muda dari padang David Darmadi dan Lidia Afrilita terpilih untuk dipertunjukan pertama kalinya pada dunia di festival film prestisius Visions du Reel, yang merupakan salah satu festival utama film dokumenter dunia, pada tanggal 11 April 2019 di Nyon, Swiss.

Ricky Joseph Pesik selaku Wakil Kepala Bekraf mengungkapkan, Kekuatan sinematis yang hampir sureal Diary of Cattle mengajak penonton untuk melihat kehidupan sapi-sapi yang sepanjang hari hidup di tempat pembuangan sampah di kota Padang. Cerita yang unik, cara bertutur yang orisinal dan gambar yang sinematis dari film ini telah menarik Visions du Reel untuk memilih film ini sebagai salah satu dari 39 film yang berkompetisi di durasi pendek dan menengah.


Selain Diary of Cattle, lanjut Ricky, sebuah proyek dokumenter Indonesia berjudul The Flame (Bara) tentang seorang petani yang ingin mempertahankan lahannya juga terpilih menjadi salah satu dari 10 proyek dokumenter yang dipresentasikan kepada pasar dunia di festival yang sama. The Flame disutradarai oleh sineas Makasar Arfan Sabran dan diproduseri oleh Gita Fara(Jakarta).

“Diary of Cattle dan The Flame merupakan alumni dari workshop dokumenter IF/Then dan Docs By The Sea yang diselenggarakan oleh Bekraf dan In-Docs di tahun 2018. Program-program ini merupakan investasi yang dilakukan Bekraf untuk meningkatkan kapasitas pembuat Film dokumenter Indonesia. “ujar Ricky saat jumpa awak media di Gd. Kementerian BUMN Lt. 15 Jakarta, hari selasa (16/4/2019).


Amelia Hapsari selaku Direktur In-Docs menambahkan, untuk melanjutkan keberhasilan film-film dokumenter Indonesia dan Asia Tenggara di pasar internasional, Bekraf dan In-Docs menghadirkan Docs By The Sea Incubator, yang akan diadakan di Bali, tanggal 25 April – 2 Mei 2019.

Program ini akan menginkubasi 24 proyek dokumenter yang dianggap paling potensial, 9 di antaranya berasal dari Indonesia sehingga mereka dapat menarik pendanaan dan memperluas jangkauan distribusi di industri internasional, ujar Amelia.

Program inkubasi ini memiliki 3 fokus/lab yaitu Storytelling, Editing dan Creative Producing. Awalnya program inkubasi dokumenter Bekraf hanya berfokus pada penceritaan dan editing namun karena produser yang kompeten dari dalam negeri akan membawa banyak dampak pisitif bagi industri film dokumenter, maka Bekraf dan In-Docs menghadirkan lab baru yang khusus dibuat untuk memperkuat kemampuan para produser di Indonesia dan Asia Tenggara sehingga bisa berkompetisi lebih kuat di dunia internasional. Tutup Amelia.(Arianto)

Share:

Peluncuran Organ Relawan Jokowi-Amin Suara untuk Negeri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Peluncuran Organ Relawan Jokowi-Amin Suara untuk Negeri hari Selasa, 12 Maret 2019 bertempat di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat,  juga diselingi acara talkshow dengan ‘Kalahkan Capres Hoax, Menangkan Capres Terbaik’.  Acara dipimpin oleh Jepsoni Sumual selaku Aktivis Lingkungan dan Demokrasi sebagai moderator, Dedi Mulyadi selaku Pembina SUN, Firman Jaya Daeli selaku Pembina SUN, Nur Pandysyah selaku Ketua Umum, Anton Weka selaku Sekretaris Jenderal dan Yuli Indriasari selaku Bendahara Umum.

“Ada yang dilupakan orang-orang yang BerPancasila, Berbhinneka Tunggal Ika dan BerNusantara.  Merekalah yang asli Indonesia yang disebut Pribumi,” ujar Dedi Mulyadi.

Dedi menambahkan bahwa saat ini mereka kelompok adat itu dilupakan oleh kalangan Politisi kita. Karena menurut Dedi, saat ini orang-orang yang keras suaranya yang didengarkan sedangkan mereka lebih banyak diam dan terpinggirkan. Mereka terdegradasi saat ini.

Politisi muda ini menegaskan bahwa dia mendukung Jokowi karena alasan semangat ideologis. Katanya, sosok Pak Jokowi yang tampil apa adanya menggambarkan bahwa negeri ini telah memiliki sahabat.

“Beliau punya spirit yang membangkitkan masyarakat bangsa ini terutama sisi budaya. Ini bukan sekedar pilpres tapi ini sudah menyangkut ideologis dan kelangsungan tatanan adat budaya bangsa ini,” terang Dedi.

Terakhir kata Dedi, Pak Jokowi itu dicintai masyarakat jelata. Dimana Pemilih terbesar dan loyal kepada Jokowi adalah mereka rakyat jelata.

Sementara itu Firman Jaya Daeli menambahkan bahwa bangsa ini harus fokus kepada pembangunan masyarakat madani. Perlu pemberdayaan masyarakat dengan program-program kerakyatan.


“Pak Jokowi yang lahir dari rakyat bawah dan mewakili rakyat bawah tentunya lebih peka dan akan lebih peduli kepada rakyat bawah,” puji politisi PDI Perjuangan ini.

Pemilu 2019 Harus Bebas Hoaks

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Suara untuk Negeri (DPP SUN), Nur Pandysyah menegaskan organisasi yang dipimpinnya memiliki kiat-kiat untuk mengatasi masalah hoaks. Ungkapnya, saat ini kita fokus di provinsi Jabar, Banten, dan Riau, sementara khusus Banten SUN melakukan blusukan door to door.

“Kita menjelaskan kepada masyarakat berbasis data dan fakta terutama menyangkut isu PKI dan lain-lain. Jadi ada opini untuk menggiring masyarakat bahwa Pak Jokowi harus dipermasalahkan lewat isu yang dihembuskan. Kita akan lawan hoaks lewat penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat pemilih,” terang Nur Pandysyah.

Sekjen DPP SUN Anton Weka menambahkan bahwa seorang pemimpin harus menjadi Indonesia yang sejati dan pemimpin Indonesia harus nyaman dengan semua budaya yang ada di Indonesia.

“Seorang pemimpin sejati itu mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan orang banyak.  Tidak hanya fokus kepada jargon-jargon empat pilar kebangsaan semata. Organisasi SUN melihat Pak Jokowi sangat cocok dan pas untuk membawa negeri ini ke arah yang benar,” ujarnya.

Sementara itu, Yuli Indrasari menjelaskan bahwa organisasi Suara Untuk Negeri menyerukan budaya literasi. Katanya, kita memiliki program membagikan buku kepada kalangan pesantren dan sekolah-sekolah.

“Kita didik mereka bahwa hoaks harus dilawan lewat pembelajaran budaya literasi. Kita latih pemikiran mereka untuk berpikir positif,” tutup Yuli penuh optimisme.(Arianto)
Share:

Peluncuran Riset Dokumentasi Dukungan APPNIA terhadap Percepatan Pencapaian SDGs dan Generasi Masa Depan Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak (APPNIA) hari Rabu, 27 Februari 2019 pukul 10.00 - 12.00 wib bertempat di Ruang Rapha, Hotel JS Luwansa, Jakarta, meluncurkan riset dokumentasi berjudul "Dukungan APPNIA terhadap Percepatan Pencapaian SDGs dan Generasi Masa Depan Indonesia. Riset ini merupakan dokumentasi peran aktif serta komitmen jangka panjang APPNIA dalam mewujudkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tahun 2030 dan menciptakan generasi masa depan Indonesia yang berkualitas.

Turut hadir menjadi narasumber :
-  Deputi Menteri Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas Dr. Ir. Subandi Sardjoko. Msc
-  Direktur Jenderal Kementerian , Dr. Karina Pritasari. MQIH,
Plt.Direktur Kementerian Perindustrian, Ir. Achmad Sigit Dwiwahjono, M.PP,
-  Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A(K) dan
-  Ketua APPNIA periode 2018-2020 Rivanda Idiyanto.

Ketua APPNIA periode 2018-2020 Rivanda Idiyanto mengatakan konten riset dokumentasi ini mencakup program dan aktivitas yang dilakukan perusahaan anggota APPNIA serta kerjasama asosiasi dengan pemerintah, sektor Industri lain, dan masyarakat "Kami ingin menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan untuk meningkatkan status gizi juga kesehatan ibu dan anak di Indonesia melalui kemitraan dengan pemerintah dan stakeholder lain untuk menjalankan kegiatan secara terencana dan sistematis," ujar Rivanda saat memberikan sambutan dalam Peluncuran Riset Dokumentasi "Dukungan APPNIA terhadap Percepatan Pencapaian SDGs dan Generasi Masa Depan Indonesia" di Jakarta.

Rivanda menjelaskan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan 17 butir SDGs. Melalui berbagai aksi nyata, APPNIA berperan mewujudkan tiga butir SDGs di sektor kesehatan yaitu SDGs 2 (Tanpa Kelaparan), SDGs 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDGs 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) yang berkaitan erat dengan persiapan generasi masa depan Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa Individu yang sehat memiliki kemampuan fisik dan daya pikir lebih kuat, sehingga memberikan mereka kemampuan berkontribusi secara produktif membangun masyarakat.

Pencapaian SDGs dioptimalkan dalam bentuk kemitraan yang kolaboratif antara pihak perusahaan swasta, pemerintah, badan usaha milik negara, organisasi sosial dan asosiasi untuk memperbaiki serta kesehatan ibu dan anak. "SDGs menjadi dasar perwujudan program nyata mencapai Indonesia tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, serta sanitasi yang layak," tegas Rivanda.


Sepuluh perusahaan yang menjadi anggota APPNIA memiliki visi dan misi yang sama. Lanjut Rivanda, isi APPNIA adalah menjadi asosiasi yang dinamis dan kredibel di tingkat nasional dan Internasional, bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait untuk secara aktif mendukung peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Adapun misi APPNIA yaitu aktif mendukung program nasional pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, untuk bayi usia 0-6 bulan, memastikan semua anggota APPNIA mematuhi peraturan yang berlaku, menyediakan produk bergizi dan berkualitas sesuai standar keamanan pangan, serta secara aktif bermitra dengan pemerintah dan pihak terkait lain dalam perbaikan gizi dan kesehatan ibu dan anak.

Data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 menunjukkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini tiga kali lipat lebih tinggi daripada target Tujuan Pembangunan Milenium (millenium development goals/MDGs yaitu 102 per 100 ribu kelahiran hidup.

Menurut Rivanda, peningkatan gizi masyarakat khususnya ibu dan anak merupakan hal penting untuk mendukung pencapaian SDG 2 dan 3. Program-program yang dilakukan perusahaan-perusahaan anggota APPNIA merupakan perwujudan suatu komitmen yang tertuang dalam kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Creating Shared Value (CSV) masing-masing yang mendukung capaian SDGs," ucapnya.

Untuk mencapai SDG 2, upaya yang dilakukan para anggota APPNIA yakni menciptakan lingkungan kondusif dan mandiri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi, edukasi dan kampanye kecukupan gizi, kerja sama untuk meningkatkan pasokan pangan berkualitas serta Inovasi produk.

Adapun untuk pencapaian SDG 3, program anggota APPNIA antara lain memberikan akses terhadap fasilitas kesehatan secara gratis, edukasi terkait kesehatan ibu dan anak, pemberian penyuluhan gizi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, sarana air bersih, sanitasi, serta kebiasaan higienis melalui penguatan perilaku hidup bersih dan sehat. "Pencapaian SDGs dan penciptaan generasi yang berkualitas merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder. Peluncuran riset dokumentasi ini merupakan bukti komitmen kami dalam mewujudkan masyarakat yang sehat demi masa depan bangsa," tutup Rivanda.


                                                                                              Reporter : Arianto
Share:

Wahid Foundation bersama UN Women Gelar Peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lebih dari 2000 perempuan kini memiliki kemampuan untuk membangun kohesi sosial menanamkan toleransi dan perdamaian di komunitas, serta terlibat dalam pembentukan Desa/Kelurahan Damai. Hingga saat ini, sembilan desa/kelurahan di Indonesia, yaitu Desa Tajurhalang dan Kelurahan Pengasinan di Jawa Barat; Desa Gemblegan dan Nglinggi di Jawa Tengah; Desa Guluk-guluk, Prancak, Payudan Dundang, Candirenggo, dan Sidomulyo di Jawa Timur, telah menunjukkan komitmen untuk menjadi Desa/ Kelurahan Damai.

Hal ini merupakan hasil dari program "Perempuan Berdaya, Komunitas Damai" yang mendukung peran perempuan dalam membangun kohesi sosial dan kontribusinya dalam menanamkan toleransi dan perdamaian, yang dilaksanakan oleh Wahid Foundation bekerja sama dengan UN Women dan didukung oleh Pemerintah Jepang.

Wahid Foundation bersama UN Women menggelar Peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai (termasuk didalamnya Sistem Deteksi dan Respon Dini dalam mencegah intoleransi dan radikalisme) hari Jumat, 8 Februari 2019 pukul 08.30 – 11.30 wib bertempat di Golden Ballroom, The Sultan Hotel and Residence Jakarta. dibuka :
Yenny Wahid selaku Co - Founder Wahid Foundation dan Eko Putro Sandjojo selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia.
Dengan para Pembicara:
Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah, Riri Khariroh selaku Ketua Komnas Perempuan dan Mujtaba Hamid selaku Direktor Wahid Foundation.

Sabine Machil selaku UN Women Representative mengungkapkan, "Acara hari ini adalah tentang perempuan sebagai agen perdamaian: dari usahanya untuk mempromosikan toleransi dan menjaga perdamaian di komunitas, hingga upaya yang dilakukan dalam mendorong Kepala Desa untuk berkomitmen membangun Desa/ Kelurahan Damai. Partisipasi aktif dan kepemimpinan perempuan sangat diperlukan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan."

Dengan demikian, Panduan ini disusun dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah, aparat pemerintahan desa/kelurahan, tokoh agama/ tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengukur kemajuan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Damai. 

Panduan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama untuk merencanakan, memantau pelaksanan, dan mengevaluasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan masyarakat yang saling menghargai sesama dan hidup dalam harmoni.

"Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/Kelurahan Damai yang diluncurkan hari ini berisi dokumen dan informasi yang dibutuhkan bagaimana program ini dikembangkan, dijalankan, dan diukur. Buku ini dihasilkan dari pengalaman selama dua tahun terakhir sehingga memudahkan untuk bisa diterapkan di daerah-daerah lain dengan berbagaí penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan konteks lokal" jelas Yenny Wahid selaku Co -Founder Wahid Foundation.

Dengan diterapkannya sembilan indikator Desa/ Kelurahan Damai di sembilan Desa/ Kelurahan Damai yang sudah ada dan apabila pendekatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, maka diharapkan akan terbentuk pula Desa/ Kelurahan Damai di daerah lainnya.

Selain peluncuran Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/ Kelurahan Damai, acara ini juga diisi dengan diskusi publik mengenai peran perempuan dalam memelihara perdamaian dan memperkuat kohesi sosial di Indonesia dengan pembicara, yaitu Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah; Riri Khariroh selaku Komisioner Komnas Perempuan; dan Mujtaba Hamdi selaku Direktur Eksekutif Wahid Foundation.

Melalui Desa/ Kelurahan Damai, anggota masyarakat berkomitmen untuk melindungi dan menumbuhkan toleransi dan perdamaian di dalam komunitas mereka. Sembilan indikator yang menunjukkan ciri-ciri Desa/ Kelurahan Damai telah ditetapkan melalui proses dialog dan konsultasi bersama elemen perempuan, masyarakat dan perangkat desa. Secara ringkas, kesembilan indikator ini meliput:

1) adanya komitmen untuk mewujudkan perdamaian;
2) adanya pendidikan dan penguatan nilai perdamaian dan kesetaraan gender,
3) adanya praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan warga;
4) adanya penguatan nilai dan norma kearifan lokal;
5) adanya Sistem Deteksi Dini pencegahan intoleransi;
6) adanya sistem penanganan cepat, penanggulangan pemulihan kekerasan;
7) adanya peran aktif perempuan di semua sektor masyarakat;
8) adanya pranata bersama yang mendapat mandat untuk memantau pelaksanaan esa/ Kelurahan Damai; dan
9) adanya ruang sosial bersama antar warga masyarakat. Kesembilan indikator tersebut saling berkaitan dan tentu pelaksanaannya butuh waktu, proses, dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat.

Untuk membantu agar indikator Desa/ Kelurahan Damai tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk aksi yang nyata, Panduan Pelaksanaan 9 Indikator Desa/ Kelurahan Damai diluncurkan hari ini.

Panduan ini memaparkan langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan oleh anggota masyarakat dan perangkat desa untuk mengembangkan Desa/Kelurahan Damai sesuai dengan kondisinya masing-masing. Di samping langkah-langkah praktis, Panduan ini juga memaparkan prinsip-prínsip yang harus dijunjung, seperti penghormatan hak asasi manusia, non-diskriminasi, kesetaran gender, serta keterlibatan perempuan yang bermakna. Sebagai contoh, Panduan ini menyarankan agar pelaksanaan indikator Desa/ Kelurahan Damai ini dikelola oleh Kelompok Kerja di tingkat desa yang keanggotaannya diisi oleh sekurangnya 30% unsur perempuan.

                                                                Reporter : Arianto

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini