Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Survey. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Survey. Tampilkan semua postingan

PRC: Penguatan Partai Politik di Pilkada 2020


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Politika Research and Consulting (PRC) sebagai lembaga konsultansi politik telah menjadi konsultan pemenangan politik di beberapa daerah di Jawa, Sumatera, hingga Kalimantan. Selain menangani konsultansi politik dalam pemilihan kepala daerah, PRC beberapa kali telah menjadi konsultan dalam pemenangan Pemilu Anggota Legislatif di pusat maupun daerah.

PRC sejak tahun 2019 mulai memperbaharui brand perusahaan dari awalnya fokus sebagai lembaga survei, kemudian bermetamorfosa menjadi lembaga riset dan konsultansi politik. Selain itu, PRC memiliki jejaring PRC Associates yang tersebar di 34 provinsi se Indonesia. PRC juga diperkuat dengan jajaran direksi antara lain: lan Suherlan selaku Komisaris Utama PRC, Rio Prayogo selaku Direktur Utama PRC, dan Dudi Iskandar selaku Direktur Riset PRC.

Dudi Iskandar selaku Direktur Riset PRC menjelaskan, Politika Research and Consulting (PRC) mengusulan kepada DPR-RI untuk merumuskan kebijakan atau membuat Undang Undang, bahwa calon kepala daerah yang diusung melalui Jalur partai politik harus menjadi anggota partai politik terlebih dahulu. Selama ini calon kepala daerah yang dlusung partai politik atau gabungan partai politik tidak mesti/harus menjadi anggota partai politik tertentu.

"Poin ini adalah salah satu hasil kajian PRC tentang penguatan partai politik. Selain itu, penguatan partai politik bisa dilakukan dengan cara rekrutmen kader yang berkualitas, penguatan kaderisasi partai politik, distribusi kader, dan pembenahan managemen internal partai politik," ujar Dudi saat konferensi pers Re-Launching Politika Research & Consulting di Hotel Sahati Jakarta. Minggu (05/01)

Selain itu, kata Dudi, PRC beralasan bahwa keharusan calon kepala daerah menjadi anggota partai politik, karena kekuasaan partai politik berada di legislatif dan eksekutif. Dengan demikian tidak ada kepala daerah yang tidak memiliki partai politik, kecuali jika melalui jalur independen.

"Menurutnya, Dengan menjadi calon kepala daerah dari partai politik tertentu, maka ketika terpilih, ia akan mengejawatahkan visi dan misi partai politiknya. Ini artinya secara langsung maupun tidak ia memperkuat partai politik, walaupun pada awalnya (sebelum mencalonkan diri sebagai kepala daerah) la bukan kader partai politik tertentu," pungkasnya. (Arianto)


Share:

LSI Rilis Survei Bertajuk "Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Survei Indonesia (LSI) rilis survei bertajuk "Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo" pada Minggu, 3 November 2019, di Hotel Erian. Jakarta.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat mempersentasikan hasil survei nasional LSI menunjukkan secara umum bahwa ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil dan meningkatnya intoleransi pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Ada gejala meningkatnya intoleransi di masyarakat. "Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," papar Djayadi.

Temuan survei menunjukkan, lanjut Djayadi, warga muslim yang intoleran (keberatan) terhadap non-muslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 3 persen. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan. Dalam soal non-muslim mengadakan acara keagamaan/kebaktian di sekitar mereka, hasilnya lebih baik. Yang keberatan hanya 36,4 persen dan yang merasa tidak keberatan 54 persen.

Menurut Djayadi, Yang juga tinggi adalah intoleransi dalam hal politik. Mayoritas Muslim merasa keberatan jika non-muslim menjadi kepala pemerintahan di tingkat kabupaten/kota, gubernur, wakil presiden, dan presiden. Yang keberatan jika non-muslim menjadi presiden sebesar 59,1 persen. Yang tidak keberatan 31,3 persen. Yang keberatan jika non-muslim menjadi wakil presiden sebesar 56,1 persen. Yang tidak keberatan 34,2 persen. Yang keberatan jika non-muslim menjadi gubernur sebesar 52 persen. Yang tidak keberatan 37,9 persen. Yang keberatan jika non-muslim menjadi wakilota/bupati sebesar 51,6 persen. Yang tidak keberatan 38,3 persen.


"Sikap intoleran kalangan muslim juga tampak dalam hubungan antara mayoritas dan minoritas. Cukup banyak muslim yang setuju bahwa umat agama miioritas di Indonesia harus mengikuti kemauan muslim mayoritas (37,2 persen). Tapi hanya 14,8 persen yang setuju jika umat Islam yang menjadi minoritas di negara lain harus mengikuti mayoritas di negara tersebut," ujar Djayadi.

Karena itu, kata Djayadi, bisa dimengerti jika ada 67,4 muslim yang setuju dan sangat setuju bila pemerintah seharusnya mengutamakan Islam dalam kehidupan berbangsa, beragama, dan bernegara karena Islam merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia. Sementara muslim yang berpandangan sebaliknya hanya 23,9 persen.

Djayadi menambahkan, Mayoritas non-muslim juga tidak menunjukkun keberatan jika muslim membangun tempat ibadah di sekitar tempat tinggal mereka dan mengadakan acara kengamaan. Mereka juga terbuka jika ada warga etnis 'Tionghoa' menjadi walikota/bupati.

Tapi, menurut Djayadi, ada catatan yang perlu mendapat perhatian tentang temuan ini. Jumlah persentase non-muslim yang menyatakan tidak keberatan tampak terjadi penurunan dibandingkan pada tahun lalu. Begitu juga jumlah mereka yang tidak kcberatan jika muslim penjadi pemimpin publik dan yang tidak keberatan terhadap kegiatan keagamaan Muslim di sekitar mereka. Jadi peningkatan intoleransi politik juga terjadi di kalangan non-muslim.

Djayadi juga memaparkan adanya kecenderungan memburuknya sejumlah indikator kebebasan sipil. Publik yang menganggap bahwa sekarang masyarakat takut bicara tentang politik semakin banyak, 43%, dibanding 2014 yang hanya 17%. Mereka yang menyatakan sekarang warga takut karena penangkapan semena-mena oleh aparat hukum juga naik, dari 24% pada 2014 menjadi 38%.

Sementara itu, lanjut Djayadi, responden yang menyatakan bahwa sekarang warga takut berorganisasi juga naik, dari 10% pada 2014 menjadi 211%. Hal yang sama juga dalam hal ketidakbebasan beragama, dari 7% pada 2014 menjadi 13%.Dalam hal kebebasan pers juga tanpak belum menggembirakan. Mereka yang beranggapan bahwa media massa kita bebas dan tidak disensor pemerintah cukup banyak, 43%. Namun yang menyatakan tidak bebas dan disensor pemerintah juga besar, 38%.

Saat ini, kata Djayadi, Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan kebebasan sipil yang menjadi pondasi demokrasi belum baik dan bahkan cenderung memburuk. Meski demikian, menurut Djayadi, ada modal yang cukup besar dan bisa dimaksimalkan Pemerintahan Jokowi periode kedua di tengah kabar kurang mengembirakan ini.

Sementara itu, kata Djayadi, Tampak ada tren penguatan keyakinan bahwa Pancasila dan UUD 1945 adalah landasan berbangsa dan bernegara yang paling baik. Selama tiga tahun terakir juga ditemukan tren penguatan identitas kebangsaan yang dibarengi dengan pelemahan identitas keagamaan dan kesukuan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi juga masih baik, di level 70 persen. Dan yang tidak kalah penting, komitmen warga terhadap demokrasi masih tinggi (di atas 80 persen) pada 2019.

"Demokrasi merupakan modal yang cukup baik bagi Pemerintahan Jokowi periode kedua. Tantangannya, bagaimana pemerintah memelihara dan meningkatkan kepuasan terhadap
demokrasi? Bagaimana pemerintah menjaga dan memperbaiki kecenderungan menurunnya kebebasan sipil, dan mengatasi peningkatan gejala intoleransi di masyarakat baik politik maupun religius-kultural?" tutup Djayadi. (Arianto)


Share:

Peluncuran "Diseminasi Hasil Survei Persepsi Publik Terkait Energi Terbarukan"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kebanyakan orang kalau ditanya tentang apa itu energi terbarukan, mungkin jawabannya bakal beragam, tergantung latar belakangnya, tingkat pendidikannya dan lain-lain. Nah, pandangan atau persepsi publik yang beragam itu penting sekali untuk diketahui agar pihak-pihak terkait dapat membangun komunikasi yang lebih efektif terkait isu energi terbarukan.

Untuk mengetahui bagaimana persepsi publik, khususnya pengguna internet, tentang energi terbarukan dan seluk beluknya di Indonesia, Koaksi dan Change.org Indonesia meluncurkan sebuah Survei Persepsi Publik tentang Energi Terbarukan yang dilakukan secara online dan diikuti oleh 96.658 responden.

Lebih dari 96.000 warganet berpartisipasi dan angkat suara membahas energi terbarukan dalam survei yang dilakukan oleh Koaksi Indonesia melalui platform Change.org selama 40 hari. Survei yang disebarkan lewat surat elektronik, media sosial, dan platform percakapan ini menjangkau pengguna internet di 34 provinsi di Indonesia. Banyaknya partisipasi warganet menunjukkan tingkat kepedulian yang cukup tinggi pada isu energi terbarukan. Hasil survei dipaparkan hari Selasa, 17 September 2019, dalam acara Peluncuran dan Diskusi: Diseminasi Hasil Survei Persepsi Publik Mengenai Energi Terbarukan oleh Koaksi Indonesia bersama Change.org.


Nuly Nazlia, Direktur Eksekutif Koaksi Indonesia menjelaskan, Dari total 96.658 responden, tercatat 67,6 persen responden berusia antara 17 sampai 30 tahun, dengan 50,6 persen berjenis kelamin laki-laki dan 49,4 persen berjenis kelamin perempuan. Mayoritas responden (61,8 persen) tinggal di kota besar, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Menunut mereka yang mayoritas lulusan sekolah menengah atas/kejuruan (46 persen) dan universitas (36,8 persen), energi terbarukan penting untuk diadakan sebagai bentuk menjaga lingkungan karena energi terbarukan ramah lingkungan, bebas polusi, dan tidak merusak alam.

"Sebanyak 23,8 persen responden memilih matahari sebagai sumber energi terbarukan dan 22,4 persen memilih bioenergi. Matahari dan bioenergi adalah dua jenis sumber energi terbarukan yang paling banyak dipilih dibandingkan energi terbarukan lainnya. Sebesar 44 persen responden menyadari bahwa sektor energi terbarukan di Indonesia belum berkembang optimal. Hambatan pengembangan energi terbarukan disebabkan oleh rendahnya pemahaman publik tentang energi terbarukan (19,7 persen), ketergantungan terhadap energi fosil yang masih tinggi (13,9 persen), dan riset yang bukan menjadi prioritas pemerintah kita saat ini (13 persen). Informasi terkait energi terbarukan paling banyak didapatkan dari media online (23,5 persen)," ujar Nuly dalam konferensi pers di GoWork fX Sudirman, Lantai 7, Jakarta. Selasa (17/9)

Walaupun informasi yang membahas energi terbarukan masih minim, kata Nuly, namun responden masih optimis bahwa Indonesia mampu dan berpotensi mengembangkan energi terbarukan sesuai dengan kekayaan alam yang dimiliki, yaitu matahari (25,5 persen), air (20,6 persen), dan bioenergi (19,5 persen). Dan, pemangku kepentingan yang diyakini dapat melakukan perubahan ini adalah presiden dan kementerian (25,5 persen) dan kepala daerah (15,1 persen).


"Masyarakat umum juga memiliki peran penting (23,6 persen) dalam mengembangkan energi terbarukan. Keinginan untuk beralih ke energi terbarukan sangat besar, bahkan 36,5 persen responden rela membayar listrik lebih mahal bila bersumber dari energi yang bersih. Bagi mereka, menggunakan energi fosil lebih lama berarti menambah lama pula kerusakan lingkungan kedepannya. Oleh karena itu, 41,4 persen responden siap melakukan perubahan gaya hidup dengan melakukan aksi hemat energi," jelas Nuly.

Koaksi Indonesia merasa penting untuk melakukan survei energi terbarukan terutama ditujukan kepada anak muda karena jumlah mereka diperkirakan akan mencapai 70 persen populasi Indonesia pada tahun 2030, "Anak muda perlu lebih melek isu energi terbarukan agar dapat berperan aktif dan terjun langsung dalam pengembangan energi terbarukan ke depannya. Dengan diluncurkannya hasil survei ini kepada publik, kami mengajak kita semua untuk berkolaborasi menggapai anak muda yang lebih luas dan bersama-sama terlibat dalam upaya penyadartahuan. Suara dari kelompok masyarakat produktif akan mendorong terjadinya perubahan, termasuk perubahan yang diharapkan terjadi di tingkat pengambil kebijakan untuk memenuhi target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen dari bauran energi nasional pada tahun 2025," tutup Nuly. (Arianto)







Share:

Survei KKI: Layanan Go-jek Paling Diminati


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Seiring dengan meningkatnya laju urbanisasi, kebutuhan akan transportasi darat urban yang layak dan aman semakin meningkat. Hasil survei KKI yang bertajuk "Preferensi Konsumen terhadap Layanan Moda Transportasi Darat Urban di Indonesia" mengungkapkan bahwa ada empat faktor penting yang menjadi alasan konsumen memilih moda transportasi yaitu keamanan, keselamatan, kenyamanan dan keterjangkauan.

Survei ini dilakukan selama periode Februari - april 2019 dengan melibatkan 625 responden yang berada di 15 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan menggunakan teknik random sampling.

Dr. David ML. Tobing, S.H., M.Kn., yang merupakan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia serta Praktisi
Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dan praktisi yang juga mewakili Indonesia di PBB dalam diskusi Kebijakan dan Hukum Perlindungan Konsumen di Jenewa awal bulan Juli 2019 mengungkapkan, seiring dengan tingginya perpindahan penduduk ke wilayah perkotaan, permintaan penduduk terhadap hadirnya transportasi yang memadai dan layak juga turut meningkat. Tanpa layanan transportasi yang layak, masyarakat akan tetap menggunakan kendaraan pribadi yang berkontribusi pada tingginya tingkat kemacetan di perkotaan.


"Moda transportasi perkotaan saat ini semakin baik dibandingkan beberapa tahun lalu. Namun demikian, tidak hanya transportasi harus saling terintegrasi, tapi transportasi urban juga harus mengutamakan aspek
keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. Melalui Survei ini, kami ingin mendalami pengalaman konsumen dalam memanfaatkan transportasi urban, sehingga bisa menjadi evaluasi dan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan dan para pelaku bisnis di sektor transportasi," ujar David, saat jumpa pers di Restoran Batik Kuring, Kawasan SCBD, Lot 21, Kav. 52-53, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Senin siang, (30/7)

Berdasarkan hasil Survei KKl, ditemukan bahwa ada empat moda transportasi yang menjadi pilihan konsumen karena dianggap memenuhi empat faktor pemilihan tersebut. Keempat moda adalah ojek online, taksi online, bus trans dan KRL.

Menurut David, mantan Kepala Badan Perlindungan Konsumen (BPKN) itu, dua brand jasa transportasi online, yakni Go-Jek dan Grab, adalah yang paling melekat di konsumen. Akan tetapi, katanya, preferensi konsumen untuk memilih layanan Go-Jek ditunjukkan David lebih tinggi, yaitu mencapai 36% dari total responden sedangkan pengguna layanan Grab menunjukkan angka 32%, dan yang memanfaatkan keduanya mencapai 32%.


Imran Gunawan T selaku Kepala Divisi Research and Development Komunitas Konsumen Indonesia mengatakan, ada sejumlah faktor yang mendukung preferensi konsumen untuk lebih memilih brand asal merah putih. Di antara pengguna taksi online, Go-Jek memiliki tingkat preferensi konsumen lebih tinggi daripada Grab pada semua aspek, yaitu pada aspek keterjangkauan tarif (54%), aspek keamanan (59%), kehandalan layanan (60%), keramahan (57%), dan kenyamanan serta kebersihan (59%). sedangkan, KRL dan bus trans dipilih responden dikarenakan kemampuannya dalam memenuhi aspek keselamatan dan keamanan konsumen selain juga dapat diandalkan untuk ketepatan waktu layanannya.

Khusus KRL, lanjut Imran, kebijakan pemerintah untuk membangun moda transportasi yang terintegrasi dengan transportasi publik lainnya menjadikan KRL sebagai salah satu moda transportasi yang cukup popular digunakan oleh konsumen.

"KKI menilai perlunya setiap aplikator mengikutsertakan mitra pengemudi dalam pelatihan sistematik dan memastikan setiap mitra telah menerapkan SOP penyediaan layanan yang benar secara menyeluruh di semua bentuk layanan yang diberikan," tegas David.

Dengan meningkatkan awareness mengenai keamanan penumpang di antara mitra pengemudi ojol, David meyakini hal itu akan dapat dengan sendirinya mempertahankan loyalitas pelanggan untuk lebih sering menggunakan produk dan layanan yang diberikan operator ojol tersebut," tutup David. (Arianto)





Share:

Sepuluh Lembaga Survei Serentak Buka Data Hitung Cepat Pilpres 2019


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sepuluh lembaga survei dari Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) serentak membuka data mereka mengenai pelaksanaan hitung cepat pilpres 2019.

Sepuluh lembaga survei itu antara lain Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Cyrus Network, Saiful Mujani Research Center (SMRC), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik, Populi Center, Charta Politika, Indo Barometer, Poltracking, dan Konsep Indonesia.

Dr. Philips J. Vermonte selaku Ketua Umum Persepi menuturkan, mereka menampilkan data mengenai tempat pemungutan suara tempat mengambil sampel serta bagaimana para pengumpul data dilatih. Mereka juga menampilkan contoh forumulir C1 yang dikumpulkan di lapangan.

Disisi lain, mereka turut menjelaskan bagaimana metodologi pengambilan sampel TPS hingga akhirnya muncul persentase dalam hitung cepat, ujar Philips.

“Melalui ekspose data hari ini teman-teman bisa melihat bagaimana hitung cepat dilakukan,” tandas Philips hari Sabtu, 20 April 2019 di The Icon Room Hotel Morrissey Jalan KH. Wahid Hasyim No.70, Kebon Sirih, Menteng, RT.7/RW.5, Kb. Sirih, Menteng, Kota Jakarta.

Sedangkan Asep Saefudin selaku sekjen Persepi memastikan lembaga survei melaksanakan Quick Count dengan integritas tinggi.

"Buktinya, hari ini mereka berani menunjukkan transparansi datanya. Anda bisa lihat dapur dari tiap lembaga di bawah Persepi yang melaksanakan quick count," tegas Asep.

Menurut Asep, quick count adalah proses metodologi yang menggunakan nalar akademis sehingga bisa dipertanggungjawabkan.

"Quick count ini bukti kemajuan dan modernisasi demokrasi Indonesia. Kita menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis kita berpolitik," tuturnya

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Dewan Etik Persepsi Hamdi Muluk. Menurutnya, politisi-politisi tidak perlu melontarkan pernyataan menuduh prosedur dan metodologi yang dilakukan lembaga survei sebagai kebohongan.

"Hari ini anggota PERSEPI membuka semua data dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke kami justru membuat mereka jadi seperti anti-sains, kan," tutup Hamdi.(Arianto)

Share:

Pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin Unggul 55.7%


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Charta Politika Indonesia merilis hasil survei hari Sabtu, 13 April 2019, pukul 11.00 - 12.00 wib bertempat di Kantor Charta Politika, Jalan Cisanggiri III, No. 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan hasil akhir Pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin unggul 55.7% berada di atas pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno 38.8%.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menjelaskan dengan selisih 16,9 persen antara pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dengan Pasangan Prabowo-Sandi, maka sangat sulit bagi Pasangan Prabowo-Sandi untuk mengejar.


Survei ini dilakukan untuk membaca preferensi politik masyarakat pada tanggal 5–10 April 2019 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel sebanyak 2000 responden, yang tersebar di 34 Provinsi. Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ± (2.19%) pada tingkat kepercayaan 95%. jelas Yunarto.


Menurut Yunarto, pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin unggul di: Jawa Barat, Jawa Tengah & DIY, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, NTB & NTT, serta Maluku & Papua. Sementara pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno unggul di wilayah Sumatera dan DKI Jakarta & Banten.

Prediksi hasil akhir pada 17 April mendatang dilakukan dengan melakukan analisa logit regression dan ekstrapolasi. Dinamisasi masih mungkin terjadi pada sisa waktu 7 hari setelah survei dilakukan. Akan tetapi, apabila tidak terjadi peristiwa besar sampai dengan tanggal 17, pasangan nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin akan memenangkan Pemilihan Presiden 2019. tutup Yunarto.(Arianto)

Share:

RISED Gelar Peluncuran Hasil Survei Konsumen Ojek Online


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Rencana Pemerintah menaikkan tarif ojek online (ojol) diprediksi akan banyak memiliki dampak negatif ketimbang positif. Permintaan Konsumen akan turun dengan drastis sehingga menurunkan pendapatan pengemudi ojol, bahkan meningkatkan frekuensi masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dalam beraktivitas sehari-hari sehingga dapat menambah kemacetan.

Hal itu terungkap dalam hasil survei konsumen ojol yang dilakukan oleh Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) dengan melibatkan sebanyak 2001 konsumen pengguna ojol di 10 provinsi.

Untuk itu, Research Institute of Socio-economic Development (RISED) menggelar paparan Hasil Penelitian Terkait "Persepsi Konsumen Terhadap Ojek Online hari Senin, 11 Februari 2019 pukul 09.30 - 12.00 wib bertempat di Hong Kong Cafe, Jl. Sunda No. 5, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. dihadiri para pembicara :
-  Ketua Tim Peneliti/Ekonom Universitas Airlangga, Rumayya Batubara, S.E. M.Reg.Dev,
-  Mantan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Zumrotin K. Susilo dan
-  Ekonom Universitas Indonesia, Dr. Fithra Faisal, S.E., MSE., MA

Ketua Tim Peniliti RISED, Rumayya Batubara, Ph.D mengungkapkan, konsumen sangat sensitif terhadap segala kemungkinan peningkatan tarif. Hal ini terlihat dalam hasil survei. "Kenaikan tarif ojek online berpontensi menurunkan permintaan konsumen hingga 71,12%".

Hasil survei juga menyebutkan 45,83% responden menyatakan tarif ojol yang adaa saat ini sudah sesuai. Bahkan 28% responden lainnya mengaku bahwa tarif ojol saat ini sudah mahal dan sangat mahal. Jika memang ada kenaikan, sebanyak 48,13% responden hanya mau mengeluarkan biaya tambahan kurang dari Rp. 5000/hari. Ada juga sebanyak 23% responden yang tidak ingin mengeluarkan biaya tambahan sama sekali.

Dari hasil survei yang dilakukan RISED diketahui bahwa jarak tempuh rata-rata konsumen adalah 8,8 km/hari. Dengan jarak tempuh sejauh itu, apabila terjadi kenaikan tarif dari Rp. 2200/km menjadi 3.100/km (sebesar Rp 900/km), maka pengeluaran Konsumen akan bertambah sebesar Rp 7.920/hari.

"Bertambahnya pengeluaran sebesar itu akan ditolak oleh kelompok Konsumen yang tidak mau mengeluarkan biaya tambahan sama sekali dan yang hanya ingin mengeluarkan biaya tambahan kurang dari Rp 5.000/hari. Total persentansenya mencapai 71,12%," ujar Rumayya.

Menurut Zumrotin, tarif memang selalu menjadi pertimbangan penting Konsumen dalam menggunakan layanan atau produk. Itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan RISED bahwa 64% responden mengaku menggunakan  aplikasi dari dua perusahaan aplikasi ojek online. "Persentase ini menunjukkan layanan ojol amat sensitif dengan harga ditawarkan," ungkap Zumrotin.

Oleh karena itu, menurutnya kebijakan yang mempengaruhi harga sebaiknya dilakukan secara hati-hati sehingga tidak menggangu stabilitas pasar secara menyeluruh. "Seluruh pemangku kepentingan harus diperhitungkan dalam proses perumusan regulasi, karena konsumen yang terdampak secara signifikan," ujarnya.

Apalagi saat ini konsumen telah merasakan nyaman menggunakan layanan ojol. Seperti tergambar dari hasil survei bahwa 75% responden lebih nyaman menggunakan ojol dibandingkan moda transportasi lainnya. Sebesar 83% responden juga menyatakan bahwa ojol lebih unggul dikarenakan faktor kemudahan dalam bermobilitas, waktu yang fleksibel dan layanan door-to-door.

Berdasarkan hasil survei juga terlihat bahwa masyarakat menggunakan ojol dominan untuk pergi ke sekolah, kuliah dan kantor (72% responden). Sementara dari sisi jarak tempuh 79,21% responden menggunakan ojek online untuk bertransportasi sejauh 0-10 km per hari.

Fakta menarik lain yang ditemukan dalam survei ini yakni ada 8,85% responden yang tidak pernah kembali menggunakan kendaraan pribadi, namun frekuensinya hanya 1-10 kali/minggu. Jika tarif ojol naik drastis, ada kemungkinan konsumen akan beralih ke kendaraan pribadi, sehingga frekuensi penggunaan kendaraan pribadi dijalanan akan semakin tinggi," ungkap Zumrotin.

Fithra Faisal mengapresiasi riset yang dilakukan RISED. Menurutnya, dengan adanya riset atau survei ini dapat dilihat banyak sisi negatif dari kenaikan tarif. Seperti potensi menurunnya pengguna ojek online, yang pada akhirnya dapat menggerus pendapatan mitra ojek online. Padahal tingkat konsumsi pengguna layanan ojek online menjadi faktor kunci penggerak keberlangsungan usaha Transportasi online dan sumber utama pendapatan mitra. "Faktor ini juga wajib diperhatikan secara seksama. Ekonomi digital harus terus didorong dalam penciptaan lapangan kerja dan juga mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, Pemerintah hendaknya tidak gegabah dalam menetapkan regulasi dalam bisnis ojol. Pada akhirnya, berkurangnya permintaan ojol tidak hanya akan menggerus manfaat yang diterima masyarakat dari sektor ini, tapi juga akan berdampak pada pengahasilan pengemudi karena konsumen enggan menggunakan ojol lagi. "Risiko regulasi yang terlalu membatasi dan tarif yang tinggi akan mengakibatkan Konsumen beralih, pendapatan pengemudi hilang, hingga kemudian menjadi beban Pemerintah juga pada akhirnya," tutupnya.

                                                                 Reporter : Arianto

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini