Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id

Pesan Indonesia untuk Dunia Dituangkan dalam Batik Biota Laut


Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Emirat Arab  
Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia. Motif batik menyiratkan suatu pesan, dan kerap disebut-sebut sebagai wadah untuk bercerita melalui seni yang dituangkan dalam setiap simbol, warna, dan goresan canting. 

Pada perhelatan Expo 2020 Dubai, Indonesia menggunakan momentum ini untuk menceritakan kekayaan biota laut yang dimiliki Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan 70% wilayah Indonesia adalah lautan, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. 

“Motif pada batik dulunya merupakan sebuah simbol yang digunakan oleh para pengrajin sebagai bentuk rasa syukur kepada alam dan manusia. Kami membawa batik dengan motif biota laut yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat Indonesia atas anugerah kekayaan alam bawah laut yang kita miliki. Jika dilihat, warna biru pada motif batik ini menggambarkan lautan, sedangkan simbol ikan, terumbu karang, dan rumput laut menggambarkan kekayaan biota laut Indonesia,” kata Siti Zunaiyah Budiarty, pengrajin batik yang hadir di paviliun Indonesia. Sabtu (23/10)

“Kehadiran kami di Expo 2020 Dubai merupakan momentum yang luar biasa dan melalui demo batik biota laut, kami juga ingin mengajak dunia untuk mencintai laut dan membangun kehidupan yang berkelanjutan untuk masa depan generasi-generasi mendatang,” ujar Sulthan Muhammad Yusa, Plt. Kepala Divisi Lembaga Kemasyarakatan & Civil Society, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). 

Selain itu, kata Sulthan, Batik biota laut yang dipamerkan kepada pengunjung Expo 2020 Dubai dibuat menggunakan inovasi bio wax parafin - yang digunakan sebagai pengganti lilin parafin berbasis minyak bumi mentah untuk melukis motif batik. Produk yang terbuat dari minyak sawit mampu memberi warna yang lebih cerah dan tajam pada setiap kain. Warna-warna yang dihasilkan mulai dari merah, biru muda, hingga cokelat tua dan muda. 

"Dan yang pasti, Produk ini tentu lebih ramah lingkungan karena limbah yang dihasilkan dapat mudah terurai kembali ke alam. Minyak sawit juga sudah teruji dapat menghasilkan produk ramah lingkungan dan terbarukan. Selain bio wax parafin, BPDPKS juga memamerkan serangkaian produk berbasis kelapa sawit termasuk lilin aromaterapi, dan hand sanitizer sawit," pungkasnya. (Tha/Lak)

Share:

Pengembalian Insentif Nakes Disebabkan Dobel Pembayaran



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr. Trisa Wahyuni Putri mengklarifikasi tentang sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) harus mengembalikan pembayaran insentifnya. Pasalnya, pengembalian tersebut disebabkan oleh dobel pembayaran.

Pengembalian insentif tidak berlaku bagi semua Nakes, tapi khusus bagi mereka yang menerima dobel transfer dari Kementerian Kesehatan.

Sehingga, lanjut Trisa, para Nakes tidak perlu khawatir bahwa hak insentif tetap akan diproses dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni dalam KMK nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

"Kami tegaskan lagi bahwa ini ditujukan kepada Nakes yang menerima dobel transfer. Artinya mendapatkan dobel pembayaran dan di bulan yang sama" kata dr. Trisa Wahyuni Putri dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (23/10).

Untuk kelebihan pembayaran dan jumlah Nakes yang mengalami hal tersebut masih dalam proses koordinasi. 

Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk mempermudah proses pembayaran insentif Nakes dengan melakukan perubahan dan percepatan pada sistem untuk pemberian insentif Nakes tahun 2020 dan 2021.

“Proses pembayaran insentif semakin berjalan lancar dibandingkan dengan proses sebelumnya sehingga para Nakes dapat menerima insentif secara lebih teratur” tambah dr. Trisa

Upaya perbaikan dan percepatan dilakukan melalui sinergi antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal agar insentif Nakes berjalan dengan akuntabel dan transparan. (Arianto)

Share:

Gairahkan Semangat Berolahraga, Kementerian PUPR Resmikan Lapangan Gateball


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan dukungan untuk memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana pertandingan olahraga di sejumlah daerah, salah satunya lapangan cabang olahraga Gateball yang dibangun di kantor pusat Kementerian PUPR.

Ketua Harian Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Khalawi Abdul Hamid dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Pergatsi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan dibangunnya lapangan sintetis untuk latihan dan pertandingan Gateball maka menambah total menjadi dua lapangan Gateball. 

"Semoga membangkitkan kembali semangat bermain Gateball yang sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Terima kasih kepada seluruh pihak yang menginisiasi kembali turnamen Gateball. Mudah-mudahan dengan kegiatan berolahraga di tengah pandemi bisa menaikkan imun kita," kata Khalawi saat meresmikan lapangan baru arena Gateball, sekaligus membuka Turnamen Gateball Sriyanto Cup 2021, Sabtu (23/10/2021). 

Dikatakan Khalawi, Olahraga Gateball dikenal sebagai perpaduan beberapa cabang olahraga yang membutuhkan strategi dan tingkat konsentrasi tinggi di antaranya golf dan catur, sehingga tepat untuk melatih menyelesaikan pekerjaan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik sehingga juga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi.

"Di wilayah rumah saya, saya ajak warga sekitar ternyata banyak peminatnya. Ternyata bisa juara ikut turnamen. Saya ingin teman-teman di Kementerian PUPR juga bisa mengikuti turnamen dan menjadi juara nasional bahkan internasional harapannya," ujar Khalawi. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komunitas Gateball Kementerian PUPR Sriyanto mengatakan, turnamen kali ini diikuti oleh 24 tim, dimana 23 tim berasal dari daerah Jabodetabek dan 1 tim dari Cirebon. "Kami berharap turnamen Gateball bisa diadakan setiap tahun yang juga untuk ajang silaturahmi. Cita-cita kami ingin membentuk tim Gateball Kementerian PUPR," ujarnya.

Gateball adalah olahraga rekreasi sekaligus olahraga kompetisi. Gateball menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event  internasional olahraga rekreasi yang diselenggarakan oleh The Association For International Sport for All (TAFISA). TAFISA GAME diadakan setiap 4 tahun sekali, dengan mempertandingkan sejumlah olahraga rekreasi seperti Egrang, Barongsai dan Gateball.

Cabang olahraga Gateball merupakan modifikasi permainan croquet, yang menggunakan palu untuk memukul bola. Olahraga ini tidak mengenal batas tertentu sehingga tergolong sebagai barrier-free sport (olahraga tanpa batas). 

Olahraga ini pertama kali dikenalkan di Jepang, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan waktu, permainan gateball menyebar ke berbagai negara lain.

Di Indonesia, olahraga ini sudah banyak peminatnya mulai dari kota-kota besar hingga ke daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat hingga Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Tha/Lak)

Share:

Suhadi SH MH: Kami Telah Laporkan DP ke Polres


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Awalnya pada tahun 2019, Klien kami Bapak Sabari, Direktur PT Tractus Multi Service dengan DP, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin membahas masalah usaha tambang Batu Andesite miliknya, yang lokasinya berada di Gempol, Cirebon. "Dalam penbahasan tersebut, Sdr. DP menawarkan Investasi Kepada Klien kami dalam bentuk modal kerja, sebesar Rp51 Miliar, dan jujur klien kami tertarik dengan kerja sama itu," kata  C. Suhadi SH MH, Pengacara Sabari saat konferensi pers di Jakarta. Sabtu (23/10)

Kemudian dengan iming iming modal kerja, kata Suhadi, Klien kami diminta untuk mengeluarkan dana-dana yang harus di setor ke DP, katanya untuk memperlancar pencairan uang. Sehingga dimulai 14 Oktober 2019 s/d 14 Januari 2020, klien kami terus mengeluarkan biaya untuk dapat cairnya dana tersebut.

Tidak lama berselang, lanjutnya, sebelum uang investasi 51 M cair, DP menyampaikan kembali jumlah Investasi sebesar Rp216 Triliun. Adapun uangnya sudah di parkir di Bank Indonesia dan dicairkan melalui Bank Woori Saudara KCP Central Park. Namun untuk mencairkan dana itu Klien kami harus keluar uang untuk pengawalan pencairan.

"Pada sekitar bulan Januari 2020, klien kami harus buka Rekening di Bank Woori Saudara KCP Central Park, atas nama PT. Tractus Multi Services/ PT Klien kami. Aneh bin ajaib setelah buka rekening, uang sejumlah Rp216 Triliun tercetak dibuku rekening PT milik klien kami," ungkapnya.

Selanjutnya dari dana yang sudah tercetak di Bank Woori Saudara KCP Central Park atas nama Rekening PT. Tractus Multi Services, Klien kami pernah di hubungi oleh Bapak ER yang mengaku Deputi Bank Indonesia.

Lalu di sekitar bulan Januari 2020 klien kami disertakan dalam rapat besar dalam rangka pengamanan pencairan sebagian dana dari Rp216 Triliun, yang dihadiri beberapa orang berseragam salah satu mitra di TNI .

Namun setelah itu dana yang dijanjikan akan cair baik yang sebagian maupun Rp216 Triliun tidak kunjung cair.

"Kemudian atas peristiwa itu, Klien kami telah membuat Laporan Polisi di Polda Metro, LP. No. 2374/IV/YAN2.5/2020/SPKT PMJ, tertanggal, 17 April 2020, lalu Laporan Polisi dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur. Sampai dengan sekarang proses laporan tersebut belum sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu setelah prescon kami akan mendatangi Polres," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Cegah Osteoporosis dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Saat ini Osteoporosis (penyakit tulang keropos) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia terutama di negara berkembang. Untuk itu, Gerakan Nasional Melawan Oteoporosis harus mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat di tanah air. 

"Gerakan ini tidak saja bertujuan mengobati tetapi yang lebih penting melakukan pencegahan baik dengan aktivitas olahraga maupun asupan nutrisi yang baik setiap hari," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Pencanangan Gerakan Nasional Melawan Osteoporosis yang digelar secara virtual, Sabtu (23/10/2021)

Lebih lanjut, Wapres memaparkan bahwa berdasarkan data the World Health Organization (WHO) dan International Osteoporosis Federation (IOF), penderita Osteoporosis di dunia lebih dari 200 juta orang, dan 50 persen kejadian patah tulang disebabkan oleh Osteoporosis yang dapat memicu terjadinya kecacatan seumur hidup hingga kematian. 

"Bahkan WHO telah menyatakan Osteoporosis sebagai _silent desease_ yang menjadi ancaman nyata bagi kesehatan dunia," ujarnya. 

Sementara Prevalensi Osteoporosis di Indonesia, terang Wapres, tercatat pada perempuan usia 50-80 tahun sebesar 23 persen dan usia 70-80 tahun sebesar 53 persen. 

"Sementara untuk prevalensi patah tulang belakang ditemukan sebesar 9 persen pada perempuan dan 16 persen pada laki-laki," urainya.

Oleh karena itu, menurut Wapres, Osteoporosis di Indonesia perlu disikapi dan mendapat perhatian secara serius, mengingat Osteoporosis merupakan penyakit yang tidak hanya diderita oleh sebagian besar wanita yang telah menopause, namun juga dapat menyerang siapapun, tidak hanya lansia namun juga kelompok usia muda.

"Osteoporosis bisa dicegah melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan menjaga pola hidup sehat melalui aktivitas fisik secara rutin, tidak mengonsumsi alkohol, tidak merokok, mengkonsumsi nutrisi seimbang terutama yang mengandung kalsium dan vitamin D tinggi, serta deteksi dini untuk menjaga kesehatan tulang demi masa depan yang lebih produktif," tegasnya. (Tha/Ari)

Share:

Cisco Komitmen Capai Net Zero Emisi Gas Rumah Kaca pada Tahun 2040


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pandemi COVID-19 memberikan dampak luar biasa pada seluruh aspek kehidupan manusia. Meski begitu, tidak semuanya bersifat negatif, karena pandemi yang telah berlangsung selama 18 bulan juga menjadi momentum percepatan digitalisasi di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Sejalan dengan target besar negara untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) pada tahun 2030, pemerintah mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi Indonesia melalui inisiatif transformasi digital.

Terkait hal tersebut, pemerintah menekankan untuk tidak hanya sekedar fokus pada digitalisasi fasilitas atau pun layanan publik. Terlebih lagi, sektor publik dan swasta perlu mengembangkan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar. Targetnya, segala perangkat dan kemudahan yang dimungkinkan oleh teknologi akan menjadi pendukung terciptanya kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat agar menjadi lebih hijau, berkelanjutan, dan inklusif.

Dalam perjalanan Indonesia menuju SDGs, tentu diperlukan perencanaan dan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Untuk itu, pada bulan Oktober, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) bersama dengan Cisco, perusahaan yang telah berpartisipasi aktif dalam menyediakan solusi teknologi berkelanjutan, menghadirkan sesi diskusi untuk membahas peran swasta dalam memperbarui model bisnis guna mendukung dan mencapai target SDGs.

Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, dan Kepala Sekretariat Nasional SDG, Dr. Vivi Yulaswati, MSc menyatakan, “Ada 17 goal, 169 target, dan berdasarkan edisi terakhir ada 289 indikator, yang harapannya jadi petunjuk untuk mencapai target-target SDGs. Sementara capaian SDGs selama ini, sekitar 70% sudah on track, namun masih ada 30% belum tercapai atau membutuhkan perhatian khusus, karena sebagiannya masih stagnan atau mengalami perburukan.”

Ia menjelaskan bahwa SDGs akan memberikan landasan kokoh menuju Indonesia maju, dengan mimpi bahwa pada tahun 2045 negara dapat keluar dari middle income trap. “Paska pandemi, dibutuhkan pertumbuhan PDB tahunan 6% untuk membawa Indonesia menjadi negara maju dan terlepas dari middle income trap. Tanpa transformasi ekonomi, pendapatan per kapita Indonesia akan ‘disalip’ oleh Filipina pada tahun 2037 dan oleh Vietnam pada tahun 2043,” kata Dr. Vivi di Jakarta. Jum'at (22/10)

Selain SDGs, kata Dr. Vivi, dalam pembangunan nasional terdapat juga kajian lingkungan hidup yang menjadi backbone untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih hijau, salah satunya melalui pembangunan rendah karbon. Aksi nyata ini disebut sebagai ekonomi sirkular.

Dengan implementasi ekonomi sirkular pada lima sektor prioritas seperti makanan dan minuman, perdagangan grosir dan eceran, tekstil, peralatan elektronik, dan konstruksi, estimasi dampak yang dihasilkan pada tahun 2030 adalah sebagai berikut:

Meningkatnya PDB sebesar Rp593-638 triliun
Terciptanya 4,4 juta lapangan kerja (neto), 75% diantaranya berpotensi untuk perempuan
Meningkatnya tabungan rumah tangga sebesar 9%
Mengurangi timbulan limbah sektoral sebesar 18-52% dibandingkan skenario BaU
Berkurangnya emisi CO2e sebesar 126 juta ton dibandingkan skenario BaU
Berkurangnya penggunaan air sebesar 6,3 miliar m3, dibandingkan skenario BaU

Perusahaan dapat berkontribusi untuk pencapaian SDGs dengan cara berinvestasi pada masyarakat, memasukkan kelompok marginal dalam rantai nilai, membayar harga yang adil dan penerapan standar-standar kepada supplier, memahami dampak bisnis terhadap lingkungan, penghematan energi, serta menerapkan procurement berkelanjutan.

Faktanya, 4 dari 10 perusahaan (40%) dalam kelompok 250 perusahaan terbesar global telah mengadopsi prinsip-prinsip Sustainable Business, seperti dicatat dalam laporan tahunannya. Perhatian terbesar pada isu-isu perubahan iklim, konsumsi yang bertanggung jawab, pekerjaan layak, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, SVP Asia Pacific Energy, Sustainability & Industrial Frost & Sullivan, Ravi Krishnaswamy mengatakan “Data dari UN mengenai status SDGs menunjukkan bahwa wilayah Asia Tenggara sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan di beberapa goal SDGs.” Meski begitu, masih ada beberapa kekhawatiran terutama dalam hal kemiskinan akibat pandemi COVID-19. Banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa sehingga pendapatan mereka tertekan, bahkan sebagian lainnya kehilangan mata pencaharian. Masih ada jutaan masyarakat juga yang belum terhubung secara digital, sehingga pemerintah perlu melakukan berbagai cara untuk memperkuat infrastruktur, konektivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang.

Menanggapi hal tersebut, VP Internet of Things Telkomsel, Alfian Manullang memaparkan komitmen perusahaan dalam mendukung transformasi digital di Tanah Air. Ia menjelaskan bahwa pemerintah dan perusahaan telah melakukan berbagai inisiasi mengenai infrastruktur, yakni dengan menggelar program Merah Putih yang bertujuan untuk memberikan akses jaringan di seluruh wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) dan program Universal Service Obligation (USO) dengan target menjangkau lebih dari 11.000 desa tanpa akses internet.

Ia menambahkan bahwa dalam membangun infrastruktur di wilayah tersebut, perusahaan menggunakan teknologi berkelanjutan, seperti solar cell (bertenaga matahari), energi hydropower (tenaga air), dan fuel cell (alat konversi elektrokimia yang menghasilkan listrik dengan gas buang berupa uap air/zero emission). Selain itu, perusahaan juga fokus untuk menghadirkan teknologi 5G, dimana otomatisasi dan robotisasi yang dapat dihadirkan teknologi tersebut akan berperan dalam mengatasi pandemi yang melanda saat ini.

Sementara itu, Country Managing Director, PT. Cisco Systems Indonesia, Marina Kacaribu juga turut menjelaskan komitmen Cisco sebagai perusahaan penyedia teknologi dan solusi digital bagi organisasi publik maupun swasta agar dapat memiliki connected secured automated business yang berkelanjutan seraya mendukung agenda digitalisasi nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia. “Tentunya, kami memiliki tanggung jawab yang besar, ada dua hal yang sangat relevan untuk Cisco, yakni percepatan transformasi digital dan keberlanjutan (sustainability).”

Ada empat hal utama bagaimana Cisco menerapkan keberlanjutan dari sisi produk, operasi, dan supply chain sejak 2008 dalam rangka mencapai net zero dari sisi emisi gas rumah kaca (GRK). Pertama, dari sisi produk, Cisco terus berinovasi untuk meningkatkan efisiensi energi produknya melalui desain produk yang inovatif. Cisco mengintegrasikan best-of-breed ASIC (Application-specific Integrated Circuit) terbaik dalam desain produk-produknya guna mencapai penggunaan energi, ruang dan performa yang teroptimal di kelasnya.

Selain itu, dari sisi operasi, Cisco terus melakukan percepatan penggunaan energi-energi terbarukan di mana saat ini 83% pemakaian listrik untuk operasional Cisco di seluruh dunia dihasilkan dari energi baru dan terbarukan, bahkan di Amerika Serikat 100% fasilitas Cisco ditenagai energi terbarukan. Perusahaan pun mendukung penyesuaian cara bekerja yang paling inklusif. Karyawan diberikan fleksibilitas untuk datang ke kantor ataupun bekerja dari mana saja, secara taktis hal tersebut mengurangi carbon footprint.

Cisco juga memberikan solusi-solusi digital inovatif dan handal untuk semua industri mulai dari perbankan, telekomunikasi, industrial, energi, utilitas, manufaktur, logistik, transportasi, UMKM dan layanan publik, yang dapat membantu organisasi meningkatkan keberlanjutan usaha, sosial dan lingkungannya. Cisco bertujuan memberdayakan masa depan yang inklusif untuk semua melalui prinsip keberlanjutan dan ekonomi sirkular.

Aktivitas ekonomi Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah terutama dalam mewujudkan transformasi digital dan green economy, termasuk di dalamnya ekonomi sirkular. Untuk itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan SDGs dengan sektor industri perusahaan perlu terus didorong. (Tha/Lak)

Share:

Mahfud MD Apresiasi Usulan Dewan Pers untuk Atur Platform Digital



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media melakukan audiensi dan berdialog dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mereka memaparkan usulan regulasi tentang Jurnalisme berkualitas dan tanggung jawab perusahaan platform digital. Usulan ini mengatur hubungan perusahaan media dengan perusahaan platform digital. 

Menko Mahfud mengapresiasi usulan Dewan Pers ini, dan mengatakan bahwa dirinya sudah mempelajari naskah usulan regulasi tersebut dan telah mendiskusikan dengan para stafnya di Kemenko Polhukam.

“Ini usulan yang bagus. Saya juga sempat berdiskusi dengan Menkominfo dan memang mengenai hal ini, Presiden juga punya perhatian, terutama nasib perusuhaan media dalam menghadapi platform digital,” ujar Menko. 

Demikian hasil pertemuan Dewan Pers dan para pimpinan asosiasi media dengan Menko Polhukam di Kantor Kemenkopolhukam pada Jumat sore (22/10). 

Hadir dalam Dialog ini adalah tim penyusun usulan regulasi ‘Jurnalisme berkualitas dantanggung jawab perusahaan platform digital’ yaitu: Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers, Kemal Gani, Ketua Dewan Penasihat Forum Pemred, Firdaus, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia(SMSI), Neil Tobing, Wakil Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia(ATVSI), Arifin Asydhad, Ketua Dewan Penguus Forum Pemred, Indria Purnama Hadi, Sekjen Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia(IJTI), Eduard Depari, Anggota Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Sasmito,  Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 

Agus Sudibyo dari Dewan Pers mengatakan bahwa masalah yang muncul terkait platform digital ini adalah merupakan fenomena global. “Data menunjukkan bahwa 40 persen belanja iklan global dikuasai hanya oleh dua perusahaan dan berada di negara yang sama” ujar Agus yang menjelaskan antara lain pentingnya pengaturan soal platform digital selain mengenai ancaman menurunnya kualitas jurnalistik. 

Usulan ini akan mengatur antara lain: Platform digital sebagai entitas bisnis, perlu dibebani tanggung-jawab untuk turut mewujudkan kemerdekaan pers, iklim persaingan usaha yang sehat di bidang media, serta ruang-publik yang beradab. 

Kemudian, usulan aturan ini memandang perlu dilembagakan proses perundingan untuk pemenuhan hak Perusahaan Media dan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital, untuk mencapai kesetaraan dan keadilan terkait dengan konten berita milik Perusahaan Media yang disajikan atau dimanfaatkan oleh Perusahaan Platform Digital. 

Terhadap usulan ini, Menko menyambut baik dan pihaknya siap berkomunikasi lebih lanjut. Menurutnya, sejauh ini pilihannya ada tiga, Pertama, dijadikan UU tersendiri. kedua, merevisi UU yang ada. Lalu, ketiga, dibuat peraturan pemerintah. 

“Mari kita berkomunikasi lebih lanjut, lebih intens, mumpung masih punya waktu, silakan sambil berdiskusi. Alternatif-alternatifnya itu tadi,” ujar Menko Polhukam. (Arianto)

Share:

Luncurkan Logo Baru, Wapres Tegaskan Komitmen MES Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Syariah dan Produk Halal Dunia


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta
Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) meluncurkan logo baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (22/10/2021). Pada kesempatan ini, selaku Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat MES, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa MES adalah mitra pemerintah yang memiliki komitmen kuat untuk membantu mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air. 

"Sebagai mitra pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, MES berkomitmen untuk terus berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dan produk halal dunia," tegas Wapres. 

Lebih lanjut, dihadapan Presiden, Wapres meyakinkan bahwa dengan logo yang baru akan semakin meneguhkan komitmen MES tersebut. 

"Komitmen ini akan terus diteguhkan, dikokohkan dengan peluncuran logo baru MES, setelah 20 tahun organisasi ini didirikan pertama kalinya pada 1 Muharram 1422 H atau 26 Maret 2001 silam," ungkapnya. 

Logo baru ini, kata Wapres, diharapkan menjadi pemantik semangat, menyegarkan spirit MES untuk terus berkontribusi bagi inklusi dan edukasi ekonomi dan keuangan syariah dan memperkuat perekonomian nasional. 

"Harapan kami Bapak Presiden berkenan terus memberikan dukungan bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah," pintanya kepada Presiden.

Lebih jauh, Wapres melaporkan bahwa peran MES sangat krusial dan penting dalam upaya edukasi dan inklusi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. 

"Untuk itu, sinergi, kolaborasi, dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro dan kecil, serta ultra mikro harus kita perkuat guna mengembangkan halal value chain agar tujuan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud," ujarnya. 

Selain itu, kata Wapres, MES juga berkomitmen untuk aktif melahirkan dan menumbuh-kembangkan pengusaha-pengusaha syariah melalui pengembangan pusat-pusat inkubasi dan pusat-pusat bisnis syariah di berbagai daerah melalui kolaborasi MES dengan KNEKS, pemerintah daerah, dan juga Kadin.

"Harapan kita, potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang sangat menjanjikan, dapat dioptimalkan demi kesejahteraan umat, dan Indonesia menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah dunia," harapnya. 

Terakhir, atas nama segenap jajaran pimpinan pusat dan seluruh pengurus MES di seluruh Indonesia, Wapres mengucapkan terima kasih kepada Presiden atas perkenan meluncurkan logo MES yang baru. 

"Semoga Bapak Presiden senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah SWT," doanya. (Tha/Ari)

Share:

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Menetapkan dan Melakukan Penahanan Terhadap Tiga Orang Tersangka Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 7 (tujuh) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Tahun 2016-2019.

Dari 7 (tujuh) orang yang diperiksa sebagai saksi pada hari ini, hanya 4 (empat) orang yang memenuhi panggilan sebagai saksi, dan 3 (tiga) diantaranya ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) Tahun 2016-2019, yaitu:
NMB selaku Direktur PT. Prima Pangan Madani, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-35/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-31/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

LS selaku Direktur PT. Kemilau Bintang Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-34/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-30/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

WP selaku Karyawan BUMN/Mantan Vice President Perdagangan, Penangkapan dan Pengelolaan Perum Perindo berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/08/2021 tanggal 02 Agustus 2021 jo. Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-29/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Untuk mempercepat proses penyidikan, selanjutnya terhadap 3 (tiga) Tersangka dilakukan penahanan yaitu:
NMB dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-23/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 21 Oktober 2021 s/d 09 November 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

LS dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-24/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 21 Oktober 2021 s/d 09 November 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

WP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021 selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak 21 Oktober 2021 s/d 09 November 2021 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Adapun kasus posisi singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:
Bahwa Perusahaan Umum Perikanan Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia (Perindo).

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, pada tahun 2017 ketika Direktur Utama Perindo dijabat oleh SJ, Perum Perindo menerbitkan Surat Hutang Jangka Menengah atau Medium Term Notes (MTN) dan mendapatkan Dana sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah), yang terdiri dari Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 – Seri A dan Sertifikat Jumbo MTN Perum Perikanan Indonesia Tahun 2017 – Seri B.

Adapun tujuan MTN tersebut digunakan untuk pembiayaan dibidang perikanan tangkap. Namun, faktanya penggunaan dana MTN Seri A dan seri B tidak digunakan sesuai dengan peruntukkan sebagaimana prospek atau tujuan penerbitan MTN seri A dan seri B. MTN seri A dan seri B sebagaimana maksud sebagian besar digunakan untuk bisnis perdagangan ikan yang dikelola oleh Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Processing (FTP) yang dipimpin oleh WP.

Pada Desember 2017, Direktur Utama Perindo berganti kepada RS yang mana pada periode sebelumnya ybs merupakan Direktur Operasional Perum Perindo. Kemudian RS mengadakan rapat dan pertemuan dengan Divisi Penangkapan, Perdagangan dan Pengolahan (P3) Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Processing (FTP) yang diikuti juga oleh IP sebagai Advisor Divisi P3 untuk membahas pengembangan bisnis Perum Perindo menggunakan dana MTN seri A dan seri B, kredit Bank BTN Syariah dan kredit Bank BNI.

Selanjutnya ada beberapa perusahaan dan perseorangan yang direkomendasikan oleh IP kepada Perindo untuk dijalankan kerja sama perdagangan ikan yaitu PT. Global Prima Santosa (GPS), PT. Kemilau Bintang Timur (KBT), S/TK dan RP. Selain beberapa pihak yang dibawa oleh IP juga terdapat beberapa pihak lain yang kemudian menjalin kerja sama dengan Perindo untuk bisnis perdagangan ikan antara lain : PT. Etmico Makmur Abadi, PT. SIG Asia, Dewa Putu Djunaedi, CV. Ken Jaya Perkara, CV. Tuna Kieraha Utama, Law Aguan, Pramudji Candra, PT. Prima Pangan Madani, PT. Lestari Sukses Makmur, PT. Tri Dharma Perkasa.

Metode yang digunakan dalam bisnis perdagangan ikan tersebut adalah metode jual beli ikan putus. Dalam penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan tersebut di atas, Perindo melalui Divisi P3/SBU FTP tidak ada melakukan analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangan usaha. Selain dari itu, dalam melaksanakan bisnis perdagangan ikan tersebut beberapa pihak tidak dibuatkan perjanjian kerja sama, tidak ada berita acara serah terima barang, tidak ada laporan jual beli ikan dan tidak ada dari pihak Perindo yang ditempatkan dalam penyerahan ikan dari supplier kepada mitra bisnis Perum Perindo.

Akibat penyimpangan dalam metode penunjukan mitra bisnis perdagangan ikan oleh Perum Perindo, sehingga menimbulkan verifikasi syarat pencairan dana bisnis yang tidak benar dan menimbulkan transaksi-transaksi fiktif yang dilakukan oleh mitra bisnis perdagangan ikan Perum Perindo. Kemudian transaksi-transaksi fiktif tersebut menjadi tunggakan pembayaran mitra bisnis perdagangan ikan kepada Perum Perindo kurang lebih sebesar Rp.149.000.000.000,-.

Proses penyidikan masih difokuskan kepada SBU Perdagangan Ikan, maka untuk SBU Penangkapan dan SBU Aquacultur penentuan perbuatan melawan hukum dan penentuan pertanggungjawaban hukum dilakukan seiring dengan penyidikan lanjutan.
Adapun peran masing-masing Tersangka yaitu:

Tersangka WP
Tersangka WP selaku Pimpinan Pengelola Divisi Penangkapan Perdagangan dan Pengolahan Ikan atau Strategy Bussines Unit (SBU) Fish Trade and Procesing (FTP) tidak melakukan analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangan usaha sehingga penggunaan dana MTN seri A dan B tidak digunakan sesuai dengan peruntukan;
Melakukan pengajuan modal usaha perdagangan tanpa adanya proposal usaha, Analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangannya;
Melakukan pengajuan modal usaha pengolahan ikan tanpa adanya proposal usaha, Analisa usaha, rencana keuangan dan proyeksi pengembangannya;
Melakukan kerja sama pengolahan ikan tanpa ada studi kelayakan kerja sama;
Melakukan usaha perdagangan ikan tanpa ada berita acara serah terima barang dan tanpa ada laporan jual beli ikan;
Tidak melakukan pengecekan dan verifikasi kebenaran data supplier dalam melakukan pembayaran;

Tersangka LS
Tersangka LS selaku buyer dari pihak swasta bersama Perum Perindo mendapatkan pendanaan yang tidak sesuai peruntukan dana MTN seri A dan B.
Membuat seolah – olah ada supplier ikan yang memasok kebutuhan ikan kepada PT. Kemilau Bintang Timur;
Membuat nota pembayaran / invoice fiktif;
Membuat surat jalan barang fiktif;
Tersangka NMB
Tersangka LS selaku buyer dari pihak swasta bersama Perum Perindo mendapatkan pendanaan yang tidak sesuai peruntukan dana MTN seri A dan B;
Membuat seolah – olah ada supplier ikan yang memasok kebutuhan ikan kepada PT. Prima Pangan Madani;
Membuat nota pembayaran / invoice fiktif;
Membuat surat jalan barang fiktif;
Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana:
Primair:
Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidiair:

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka NMB, Tersangka LS, dan Tersangka WP telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa pada hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dan memanggil 7 (tujuh) orang saksi, namun pada hari ini, salah satu saksi yaitu IP telah hadir pada pukul 11:04 WIB di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Setelah saksi IP dijemput oleh Tim Penyidik dari ruang tunggu, saksi IP dibawa ke Ruang Pemeriksaan 10, dan dipersilahkan duduk oleh Tim Penyidik, namun saat Tim Penyidik sedang mempersiapkan berkas pemeriksaan, saksi IP mengalami sesak nafas hingga tidak sadarkan diri.

Selanjutnya, Tim Penyidik melakukan upaya dengan memanggil pihak keamanan dalam untuk menghubungi pihak petugas medis di Poliklinik Kejaksaan Agung, dan petugas medis datang ke Ruang Pemeriksaan 10 dengan membawa tabung oksigen untuk membantu pernafasan, dan melakukan upaya kepada saksi IP dengan memberikan bantuan pernafasan melalui mulut dan pijat dada pada bagian jantung, dan selanjutnya saksi IP segera dibawa dengan mobil ambulans milik Kejaksaan Agung menuju RSU Adhyaksa, namun saksi IP telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan saat ini almarhum berada di RSU Adhyaksa, yang nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga.

Pihak Kejaksaan Agung menyampaikan rasa belasungkawa dan turut berduka cita kepada seluruh keluarga atas meninggalnya saksi IP. Semoga almarhum diterima sisi Allah SWT dan diberikan tempat terbaik di sisi-Nya. Amin. (Tha/Ari)

Share:

Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi Terpilih Sebagai Ketua Umum FORSESDASI Periode 2021-2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) lewat Musyawarah Nasional (Munas) FORSESDASI IV Tahun 2021. Ia terpilih menggantikan Sekda Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Umar yang merupakan Ketua Umum FORSESDASI periode 2018-2021.

Lalu Gita Ariadi bersama kepengurusan barunya akan menjabat selama 3 (tiga) tahun ke depan, untuk periode 2021-2024. Ia terpilih lewat mekanisme pemilihan yang sah dalam forum yang ia pimpin bersama Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen, dan masing-masing 1 (satu) Sekda Provinsi dari 3 (tiga) wilayah. Setelah terpilih dan diumumkan, agenda Munas dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memorial jabatan, serta penyerahan bendera pataka FORSESDASI dari ketua umum lama kepada Sekjen Kemendagri untuk diserahkan kepada ketua umum terpilih.

Dalam laporannya, Ketua Umum FORSESDASI periode 2018-2021 Nasrun Umar mengungkapkan, masa jabatan kepengurusannya sebenarnya telah berakhir pada April 2021. Namun, karena pandemi Covid-19, lalu dilakukan penundaan Munas, sehingga baru bisa dilaksanakan pada Kamis (21/10/2021) di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Kegiatan ini pun dilakukan dengan penerapan protokol kesehahatan yang ketat, dan pembatasan jumlah kehadiran fisik para undangan. Karena itu, sebagian peserta lainnya mengikuti Munas secara virtual.

“Kepengurusan FORSESDASI 2018-2021 yang ditetapkan pada tanggal 26 April 2018, sebetulnya ini sudah lewat April 2021, seyogyanya ini sudah dilakukan Munas, tapi dikarenakan pandemi Covid-19 harus dilaksanakan pada hari ini,” kata Nasrun Umar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Dasar FORSESDASI, pengurus FORSESDASI hanya mempunyai masa bakti 3 tahun. Dengan berakhirnya masa kepengurusan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar FORSESDASI perlu dilakukan Munas IV untuk memilih kepengurusan FORSESDASI yang baru, untuk periode 2021-2024.

“Mengingat kondisi pandemi Covid-19, Munas IV dilaksanakan secara virtual, yang dihadiri langsung oleh beberapa Sekda Provinsi se-Indonesia, sedangkan Sekda Kabupaten/Kota dan Kepala (Biro) Organisasi Setda Provinsi, serta Kabag Organisasi Kabupaten/Kota se-Indonesia mengikuti acara Munas IV secara virtual di tempatnya masing-masing,” jelasnya.

Adapun berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Nomor 01/DPP-Forsesdasi 2021 tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Forsesdasi periode 2021-2024, yakni sebagai berikut:

Pengawas :
Ketua : Menteri Dalam Negeri
Wakil Ketua : Sekjen Kemendagri
Anggota : Gubernur NTB

Pengurus:
Ketua Umum : Sekda Provinsi NTB
Ketua I : Sekda Provinsi Papua
Ketua II : Sekda Provinsi Sulawesi Utara
Ketua III : Sekda Provinsi Sumatera Barat

Sekretaris Umum : Sekda Provinsi Sulawesi Barat
Sekretaris I : Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II : Sekda Provinsi Sulawesi Tengah. (Tha/Ari)

Share:

Kemendagri Uraikan Peran Strategis Sekda di Munas FORSESDASI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menguraikan sejumlah peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda). Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri dalam sambutannya yang diwakili Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro pada Musyawarah Nasional (Munas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) IV Tahun 2021 dengan tema  “Kita Tingkatkan Peran Sekretaris Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Lebih Baik Menuju Indonesia Maju,” di Sasana Bhakti Praja Gedung C Kemendagri, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Melalui Suhajar, Sekjen Kemendagri juga menyampaikan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah atau Sekda mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Hal ini pun diterjemahkannya dalam bahasa akademik seperti model organisasi Henry Mintzberg yang menggambarkan organisasi seperti tubuh manusia.

“Kalau kita lihat posisi Sekda adalah leher sampai ke dada itulah middle line. Sekda adalah lehernya Bapak Gubernur, kalau (Sekda) tidak berfungsi dengan baik, gubernur berjalan bagaikan tanpa leher,” katanya.

Ia melanjutkan, dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut Sekda ditempatkan sebagai mesin untuk memimpin jalannya Sekretariat di daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Karena itu, lanjut dia, seorang Sekda wajib memiliki hubungan baik dengan kepala daerah.

“Sekda juga harus mampu menjadi penghubung, katalisator, menjalin hubungan baik kepala daerah dengan wakil kepala daerah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sekda juga dituntut dapat menjaga hubungan antara kepala daerah dengan DPRD. Langkah itu mesti dilakukan untuk menjamin kualitas koordinasi berjalan dengan baik. “Apabila hubungan kepala daerah dan DPRD tidak baik, kualitas koordinatif Sekda juga tidak bagus, dan sebaliknya,” bebernya.

Tak kalah penting, kualitas kepemimpinan Sekda juga dapat diukur dari kemampuannya menjaga kualitas hubungan antara kepala daerah dengan civil society atau masyarakat. Harapannya, Sekda dapat menjadi jembatan atau penghubung yang baik agar kualitas komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat terjalin harmonis.

“Rakyat sangat luas, di dalamnya ada LSM, ada media segala macam, mahasiswa, organisasi-organisasi, jadi kalau dilihat, kerja Sekda ini luar biasa beratnya, semoga Sekda-Sekda se-Indonesia ini dapat bekerja dengan baik,” pungkasnya. (Tha/Ari)

Share:

Santri Harus Berperan Sebagai Penggerak Roda Perekonomian Nasional



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 4,76 juta santri di 34.652 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Dari jumlah tersebut, diketahui sekitar 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi, mulai dari potensi pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan maupun juga vokasional. Dengan melimpahnya sumber daya tersebut, maka peran santri sebagai komponen utama dari civitas pesantren sangat dibutuhkan pada berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

“Para santri harus siap berkontribusi, terus berusaha dan berkarya di berbagai bidang untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan pidato pembukaan pada Webinar/Diskusi Online GATRA Media Group melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jl.Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).

Pada webinar yang mengusung tema “Peran Positif Santri dalam Meningkatkan UMKM dan Koperasi selama Pandemi” tersebut, Wapres mengungkapkan pemerintah saat ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan pesantren di tanah air, diantaranya adalah penetapan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, penerbitan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan bahkan saat ini telah diterbitkan Perpres No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Selain itu, Wapres mengatakan Kementerian agama juga telah menyusun Kebijakan Kemandirian Pesantren serta telah menetapkan roadmap atau Peta Jalan Kemandirian Pesantren 2021 – 2024 yang memberikan arah dan panduan dalam pengembangan kemandirian pesantren.

Di sisi lain, Wapres mengungkapkan Kementerian dan Lembaga lain pun memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Pesantren.

“KNEKS bersama dengan Bank Indonesia dan K/L terkait saat ini tengah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah dengan penguatan ekosistem Halal Value Chain. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengembangan Bank Wakaf Mikro di Pesantren,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Wapres, sejumlah Pemerintah Daerah juga telah mencanangkan Program One Pesantren One Product (OPOP) sebagai program unggulan, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Saya telah menyaksikan sendiri berbagai produk OPOP yang terbukti berkualitas dan beberapa di antaranya telah berhasil diekspor ke manca negara,” tuturnya.

Oleh karena itu, Wapres menekankan agar hal tersebut harus dimanfaatkan demi mengembangkan produktivitas para santri.

“Saya berharap berbagai kebijakan dan program tersebut hendaknya dijadikan modal awal yang harus terus dikembangkan secara optimal oleh pesantren dan para santrinya guna mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat,” harapnya.

Dalam rangka Hari Santri yang akan diperingati pada tanggal 22 Oktober ini, Wapres mengajak untuk mengimplementasikan semangat tema Hari Santri.

“Saya mengajak seluruh santri untuk betul-betul mengaplikasikan semangat tema Hari Santri tahun ini yakni “Santri Siaga Jiwa dan Raga” dalam seluruh gerak langkahnya baik pada aktivitas pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat,” ajaknya.

Lebih jauh Wapres menguraikan bahwa kata siaga jiwa mengandung makna yang dalam, bahwa santri harus senantiasa menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, serta ajaran Islam yang rahmatan lil’alamin. Kemudian Siaga Raga mengandung makna yang tidak kalah penting. Dengan semboyan ini berarti badan, tenaga, dan hasil karya santri didedikasikan untuk Indonesia. Siaga Jiwa Raga ini berkorelasi erat dan menjadi sangat penting di tengah upaya pengendalian penyebaran Covid-19 dan pemulihan dampaknya terutama di bidang ekonomi saat ini.

Menutup sambutannya, Wapres mengimbau baik pesantren, santri, maupun Kementerian dan Lembaga yang terlibat untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi.

“Melalui kerjasama yang baik dari seluruh pihak maka fungsi pesantren dalam hal pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat akan dapat dijalankan secara lebih optimal, dan pada gilirannya akan dapat mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian nasional secara nyata dan berkelanjutan,” imbaunya.

Di akhir kalimat, Wapres mengucapkan terimakasih kepada Gatra Media Group selaku penyelenggara kegiatan, para instruktur dan seluruh peserta acara hari ini.

“Semoga berbagai pemaparan yang disampaikan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan tercipta diskusi yang produktif, menghasilkan pemikiran, ide atau sumbang saran yang akan mendukung peningkatan peran santri selaku motor penggerak sosial dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga memberi pesan kepada para santri agar selalu disiplin dan mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas dengan tetap melaksanakan 5M dan berpartisipasi aktif dalam mendukung percepatan vaksinasi.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan potensi besar industri halal juga tidak bisa lepas dari keterlibatan kaum santri di dalamnya, salah satu langkah akselerasi sertifikasi halal yang dilakukan di Kementerian Agama adalah menyediakan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema safe declare. Implementasi dari safe declare akan banyak melibatkan ormas keagamaan Islam, perguruan tinggi dan lembaga keagamaan Islam yang disebut Pondok Pesantren. Oleh karena itu, diperlukan peran para santri dalam pengembangan ekonomi nasional.

“Para santri dalam kesempatan ini bisa menjadi pendamping bagi pelaku usaha agar mampu bersaing di kancah nasional, hingga global bahkan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, keterlibatan kaum santri sangat besar terlebih lagi dalam menyongsong Indonesia emas 2045. Oleh karena itu saya berpesan agar seluruh santri untuk tetap semangat dalam meraih cita-cita dan berbakti untuk tanah air tercinta,” pintanya.

Selain Menteri Agama, Hadir pula dalam webinar tersebut, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah, Owner dan Digital Marketing Adeeva Group, dan Pimpinan Redaksi Gatra Magazine Mukhlison Widodo.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto. (Arianto)

Share:

Sawit Membawa Inovasi yang Dapat Mengubah Hidup di Perhelatan Expo 2020 Dubai


Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Emirat Arab
Setelah sukses memperkenalkan keanekaragaman hayati, potensi hutan Indonesia, serta kemajuan riset dan inovasi Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memperkenalkan inovasi terbarunya di Paviliun Indonesia.

“Expo 2020 Dubai merupakan perhelatan kelas dunia yang diadakan setiap lima tahun sekali. Melalui kesempatan ini, Indonesia dapat memperkenalkan potensi pariwisata, menjalin kerja sama perdagangan internasional, dan menarik investasi dari penjuru dunia. Setiap minggunya berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemda akan hadir untuk mengadakan forum bisnis untuk lebih jauh mengenalkan potensi Indonesia kepada dunia,” ungkap Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia, Didi Sumedi.

Melanjutkan antusias pengunjung dan investor terhadap Indonesia, pada 15-21 Oktober BRIN akan memperkenalkan inovasi satelit mini berukuran kurang dari 1 meter yang dapat berfungsi selayaknya satelit pada umumnya. Satelit yang dipanggil satelit Lapan A4 dan Lapan A5 ini diharapkan akan mengorbit pada tahun 2023, dimana satelit Lapan A4 dapat membantu untuk mengembangkan sistem keamanan kelautan hingga pelacakan jalur kapal sehingga dapat meminimalisir kecelakaan antar kapal. Sedangkan Satelit Lapan A5, akan difungsikan sebagai perangkat mitigasi bencana di daerah rawan bencana terutama untuk mendeteksi potensi tsunami.

“Satelit Lapan A4 dan Lapan A5 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengutamakan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang kita ketahui Bersama, sekitar 71% Kawasan Indonesia adalah lautan, dan dengan adanya satelit-satelit ini, kita bisa menjaga keamanan laut dan menyelamatkan banyak orang dengan adanya mitigasi bencana,” Ujar Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selain memperkenalkan satelit micro, para pengunjung juga dapat melihat replika satelit dengan ukuran asli (1:1) dan juga beberapa replika pesawat udara nirawak (PUNA) yang akan dipamerkan di area rolling exhibition, Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai. Pesawat udara nira wak ini terdiri dari 2 jenis, yaitu PUNA Alap-alap yang dapat menempuh jarak terbang hingga 100 km dan dapat digunakan untuk pemetaan serta pemantauan sebuah wilayah, serta PUNA Elang Hitam yang mampu terbang sejauh 250 km yang digunakan untuk pengintaian, kegiatan intelijen dan dapat dipersenjatai.

Program Nyata BPDPKS Untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dan Menyejahterakan Petani Sawit.

Bersamaan dengan BRIN yang hadir di minggu ini, BPDPKS hadir dengan mengadakan berbagai forum bisnis, penawaran investasi dan kegiatan interaktif lain. Salah satu fokus BPDPKS dalam keikutsertaan di gelaran Expo 2020 Dubai ini adalah memamerkan hasil dari program nyata BPDPKS yang telah dilakukan untuk berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia telah memposisikan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian penting dalam komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kami menyambut berita baik tersebut karena hal itu sejalan dengan semangat BPDPKS dalam menciptakan masa depan Indonesia dan dunia yang lebih baik,” ujar Eddy Abdurrahman, Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, BPDPKS juga akan memamerkan potensi perdagangan dan investasi perkebunan kelapa sawit melalui forum bisnis, produk hasil perkebunan kelapa sawit siap ekspor hingga seminar tentang program peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Pada kesempatan tampil di Expo 2020 Dubai, BPDPKS juga menargetkan adanya kesempatan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya ke negara lain khususnya di kawasan teluk (Gulf country). Langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diadakannya partnership agreement antara PT Danu Arundaya Rajaswa Ulung dan House of Indonesia di Dubai yang akan memfasilitasi kegiatan marketing produk kelapa sawit dan turunannya. 

Perjanjian ini juga merupakan langkah nyata BPDPKS dalam merespon Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) yang baru saja dilakukan di awal bulan lalu di Bogor, Jawa Barat.

Secara keseluruhan, pada periode Januari-Juli 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai 18,52 juta ton. Dimana terdapat kenaikan nilai ekspor minyak sawit pada bulan Juli 2021 mencapai 2,74 juta ton, naik 716 ribu ton atau 35,3% dari bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi di produk ekspor olahan minyak sawit sebesar 548 ribu ton menjadi 2,11 juta ton dari yang sebelumnya 1,56 juta ton. Uni Eropa, India, China dan Pakistan masih menjadi tujuan utama ekspor produk kelapa sawit dan turunannya.

Partisipasi Indonesia di Expo 2020 Dubai merupakan salah satu upaya pemerintah yang bersinergi dengan lembaga-lembaga dan pelaku industri dalam memamerkan keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia. Terdapat serangkaian kegiatan dan program yang siap digelar selama 6 bulan ke depan sejak 1 Oktober 2021 untuk memperkenalkan beragam potensi di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. 

Selanjutnya, akan banyak lagi program dengan tema mingguan yang berbeda untuk memikat perhatian para pengunjung Expo 2020 Dubai. (Tha/Lak)

Share:

Kemendagri Gelar Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Kemendagri menerbitkan Surat Mendagri Nomor 188/1185/OTDA tanggal 9 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2021 dengan tema "Akselerasi Penetapan Perencanaan Produk Hukum Daerah Tahun 2022 dengan Mengintegrasikan Perda Dan Perkada Yang Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" pada Kamis (21/10) di Jakarta.

"Pemerintahan daerah perlu mengambil langkah cepat dan strategis dalam rangka melakukan “penyelarasan kebijakan daerah” berupa penyelarasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di daerah," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr Akmal Malik.

Berkenaan dengan hal tersebut, kata Dr Akmal Malik, kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan:

a. Identifikasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Melakukan perubahan, pencabutan, atau membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Menetapkan perencanaan peraturan daerah di luar propemperda dengan Keputusan DPRD dan melakukan penambahan perencanaan peraturan kepala daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lanjut Dr Akmal Malik, hasil pelaksanaan Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdampak dari penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota per tanggal 4 Oktober 2021, disampaikan dengan hasil sebagai berikut:

a. Terdapat 860 Peraturan Daerah Provinsi serta 870 Peraturan Gubernur yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya.

b. Terdapat 9.532 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta 5.960 Peraturan Bupati/Walikota yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya.

"Tak hanya itu, sejak Perda dan Perkada telah diinventarisasi sejauh ini, ditemukan beberapa permasalahan, terutama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di daerah," ucapnya.

Turut hadir Kepala Biro Hukum Setda Provinsi serta Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

Hadir juga Kepala Bagian Hukum Setda Kota dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten, serta Ketua Bapemperda DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia melalui virtual. (Arianto)

Share:

Resmikan Apkasi Otonomi Expo 2021, Joko Widodo Setuju Ekonomi Digerakkan dan Ajak Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi langkah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dalam menggerakkan ekonomi daerah di tengah situasi pandemi. Hal ini disampaikan Jokowi saat meresmikan kegiatan Apkasi Otonomi Expo 2021 dari Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10/2021) didampingi Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. 

“Saya mengapresiasi inisiatif Apkasi untuk segera menggerakkan perekonomian di daerah melalui expo ini. Saya setuju bahwa perdagangan, turisme dan investasi harus mulai digerakkan, jangan terlambat tetapi dengan catatan kesehatan tetap nomor satu,” pesan Jokowi.

Jokowi menambahkan perekonomian perlu diaktifkan dengan tetap waspada terhadap masalah kesehatan, disiplin protokol dan juga vaksinasi yang harus cepat dilanjutkan. “Kemarin saya mendapatkan informasi kita sudah menyuntikkan 171 juta dosis dan target kita nanti sampai di akhir Desember minimal mencapai 270 juta dosis. Banyak sekali dalam dua bulan lebih ini yang harus kita lakukan, utamanya berkaitan dengan vaksin dan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu Saudara Bupati semuanya dalam pelaksanaan vaksinasi di daerah,” imbuh Jokowi.

Jokowi mengingatkan karena ini sudah hampir semuanya sudah mulai dibuka, sekolah mulai pembelajaran tatap, maka kontrol di lapangan harus terus dilakukan utamanya sekarang ini yang berkaitan dengan sekolah pembelajaran tatap muka, mohon diperhatikan kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan ini betul-betul dijalankan. Kepala Negara berujar, “Karena mengelola anak-anak SD ini bukan hal yang mudah, dan kemarin satu-dua ada yang terpapar lagi sehingga semua daerah diharapkan juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap hal ini.”

Jokowi juga menyampaikan beberapa negara lain sempat merangkak naik juga dimulai karena pembukaan sekolah dan tidak ingin itu terjadi di tanah air. Jokowi minta daerah memastikan kesiapan obat dan kesiapan Rumah Sakit meskipun saya tahu BOR-nya sekarang sudah rendah semuanya. 

“Kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita dan selalu siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti. Karena dunia global sekarang ini betul-betul penuh dengan keragu-raguan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas masalah yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi. Akhir-akhir ini mulai terjadi di beberapa negara, di Eropa, di China terjadi krisis energi yang semuanya tidak menduga-duga,” lanjutnya.

Jokowi mengakui dengan adanya krisis energi ini, Indonesia termasuk yang diuntungkan karena harga komoditas naik sehingga daerah yang memiliki kelapa sawit, batubara, nikel, tembaga semuanya senang karena ekonomi di daerah penghasil komoditas insya Allah akan merangkak naik. Potensi inilah yang harus menjadi peluang untuk memperkuat industri dalam negeri dan jangan sampai pasar yang besar ini justru diambil oleh negara lain. 

“Inilah perlunya diperkuat perdagangan antar daerah, antar kabupaten, antar provinsi dan antar pulau. Hal ini penting sekali diperkuat segera dalam forum-forum Apkasi untuk perlu terus disampaikan. Perdagangan antar daerah, antar pulau harus terus dikembangkan dan setiap daerah sebaiknya fokus pada produk unggulannya, jangan semuanya dikerjain, sehingga nanti ke depan bisa saling menopang,” kata Jokowi mengingatkan.
 
Jokowi perlu menekankan hal ini karena bangsa kita ini senangnya latah, karena karet naik semua menanam karet, saat sawit ramai semua menanam sawit. “Saya mengingatkan agar daerah fokus pada produk unggulannya karena ketidakpastian tadi. Jangan sampai kita jatuh bareng-bareng. Sekali lagi setiap daerah harus fokus pada produk unggulannya sehingga bisa saling menopang, bisa saling mengisi, bisa saling melengkapi dalam value chain nasional,” tambah Jokowi. 

Oleh karena itu, Jokowi menyambut baik diselenggarakannya otonomi expo 2021 yang diselenggarakan oleh Apkasi ini. “Hai ini merupakan ajang untuk saling tahu, saling bekerjasama, memperkuat kerjasama perdagangan antar daerah, sekaligus juga memperkuat expor kita ke negara-negara lain, termasuk perluasan pasar-pasar ekspor baru. Serta jangan melupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial, sangat besar karena jumlah penduduk kita 270 juta dan kelas menengahnya bertumbuh sangat pesat,” tambah Jokowi. 

Nilai eskpor Indonesia selama periode Januari hingga Agustus 2021, lanjut Jokowi mengalami pertumbuhan hingga mencapai angka USD142 miliar atau tumbuh 37,7 persen year on year (YoY). Presiden Jokowi pun meminta daerah untuk memanfaatkan pertumbuhan ekspor tersebut dengan sebaik-baiknya. “Hampir semua negara sekarang ini membutuhkan komoditas-komoditas kita sehingga jangan sampai ada daerah yang justru menghambat, membuat ruwet perizinan, tidak mendorong agar ekspor kita bisa berkembang dengan baik,” ujarnya.

Presiden meminta para kepala daerah untuk terus meningkatkan volume ekspor dengan memfasilitasi para pelaku usaha untuk agresif memanfaatkan peluang ekspor yang ada. “Mulai didorong, produk apapun didorong untuk berani berkompetisi memanfaatkan peluang ekspor yang ada sehingga membuat produk kita dikenal dan kompetitif di pasar global,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden yang tidak bosan-bosannya berkenan membuka acara Apkasi Otonomi Expo yang merupakan agenda tahunan Apkasi dalam membantu 416 pemerintah kabupaten mempromosikan komoditas berkualitas, peluang investasi dan sektor pariwisata unggulan. 

“Pada kesempatan ini pula kami atas nama rekan-rekan bupati ingin mengucapkan terimakasih kepada Presiden, Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI dan Kapolri serta semua pihak yang terlibat dalam mengakomodir penyaluran vaksinasi ke seluruh Indonesia sebagai bentuk ikhtiar kita dalam penanggulangan Covid-19. Kami di daerah akan siap mendukung penuh dalam penyebaran vaksinasi kepada masyarakat,” ujar Sutan lagi.

Sutan juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselenggaranya kegiatan AOE 2021. “Keberhasilan kegiatan AOE 2021 ini diharapkan dapat menjadi kebangkitan perekonomian daerah, sesuai dengan tema kegiatan, yakni Daerah Bangkit Indonesia Maju,” sambung Sutan. (Tha/Lak)

Share:

Arief Rahman: Partai Golkar Optimis Menangkan Pemilu Legislatif, Pilkada dan Pilpres Tahun 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam rangka memperingati Nabi Muhammad SAW yang juga berdekatan dengan Hari Ulang Tahun Partai Golkar, Partai Golkar menggelar acara Tasyakuran HUT  Partai Golkar yang ke-57 pada Rabu (20/10) di Jakarta.

"Pertama-tama saya mengucapkan Selamat & Sukses Dirgahayu Partai Golkar Ke-57. 20 Oktober 1964-20 Oktober 2021. Golkar Kuat Bersama Masyarakat. Bersatu Untuk Menang," kata Arif Rahman Hasan, ST., MM, Ketua PDK KOSGORO 1957 Kabupaten Dompu Provinsi Nusantara Tenggara Barat kepada awak media di Jakarta.  

Dan yang pasti, kata Arief, Partai Golkar optimis akan memenangkan pemilu legislatif, pemilu pilkada dan pemilu pilpres tahun 2024.

"Untuk memenangkan pemilu 2024, seluruh kader Partai Golkar harus solid dan menjadikan Partai Golkar ini menjadi wadah aspirasi dan inspirasi bagi setiap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat," ungkapnya.

"Harapannya, dengan semakin bertambahnya umur Partai Golkar, Semua kader dan pimpinan partai diharapkan mampu menjalankan organisasi sesuai anggaran dasar rumah tangga dan peraturan yang berlaku di Partai Golkar," pungkasnya. (Arianto) 

Share:

Komitmen “War On Drugs”, BNN RI Musnahkan Ratusan Kilogram Barang Bukti Narkotika


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) kembali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika, Selasa (19/10). Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan antara lain 465.005,217 gram sabu, 113.710 gram ganja, 1001,7 gram MDMB-4-en-PINACA. Pemusnahan ke-8 ini merupakan hasil dari pengungkapan 10 (sepuluh) kasus yang berbeda. Adapun kronologis sepuluh kasus dari barang bukti narkoba yang dimusnahkan sebagai berikut :

1. Petugas Sita 2,2 Kilogram Sabu dalam Kantong Plastik Berwarna Hitam.
Berdasarkan Informasi dari masyarakat ditketahui akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Rempoa, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/8). Tim BNN kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial IT di rumah kontrakan di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan sekitar pukul 13.35 WIB. Tersangka ditangkap setelah tim melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti Narkotika berupa sabu seberat 2.226,42 gram. Sabu tersebut ditemukan di dalam 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening dan 1 bungkus teh cina yang tergantung dalam kantong plastik warna hitam di dinding rumahnya.

2. Operasi Laut Interdiksi Terpadu Gagalkan Penyelundupan 218,8 Kilogram Sabu Jaringan Aceh
Salah satu kasus yang berhasil diungkap dalam operasi laut interdiksi terpadu yaitu pengungkapan jaringan Aceh dengan barang bukti narkotika berupa sabu sebanyak 218.801,2 gram. Kerja sama BNN dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berhasil menangkap 5 orang tersangka, masing-masing berinisial B alias YAT, M alias Su, T alias CM, ES alias E, AN alias WY, dan Ay alias R.

Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat, tim gabungan kemudian menangkap B alias YAT. Ia ditangkap dengan barang bukti 198 bungkus teh cina berisi sabu seberat 218.801,2 gram yang disembunyikan di sebuah kebun di Jl. Lorong Mawar Teunom, Desa Seurapong, Kab. Aceh Besar. Berdasarkan hasil introgasi tim kemudian menangkap 4 tersangka lainnya yaitu R, AN alias Wak Yong, ES alias Edi, dan T alis Cek Midi.

3. 105,6 Kilogram Sabu Berhasil Diamankan dari Jaringan Thailand – Aceh Timur
Berawal dari penyelidikan intelijen yang dilakukan, tim BNN menangkap seorang pria Aceh berinisial S alias Thailand alias Udir sekitar pukul 20.00 WIB. Ia ditangkap saat perjalanan menuju rumahnya. Usai menangkap tersangka tim kemudian mengamankan barang bukti sabu yang dikemas dalam 100 bungkus teh cina seberat 105.561,3 gram yang disimpan di halaman belakang gudang bengkel kapal di Desa Kampung Jalang Kecamatan Idi Rayeuk.

4. 22,3 Kilogram Sabu Gagal Edar di Provinsi Sulawesi Tengah
Tim BNN lakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial A, R dan I di jalan Poros Palu Sabang, Provinsi Sulawesi Tengah pada Hari Kamis (2/9) pukul 07.00 WITA. Selain menangkap para tersangka tim juga berhasil menyita sabu yang dibungkus dalam 20 bungkus kantong plastik berwarna coklat dengan berat total 22.308 gram. Berdasarkan hasil penyidikan tim kemudian melakukan pengembangan dan menangkap M alias Anca, B, dan As sekitar pukul 15.30 WITA di Dusun II Bontolugus Provinsi Sulawesi Tengah. Dari hasil keterangan di ketahui peredaran gelap narkotika ini dikendalikan oleh AM narapidana Lapas kelas II-A Parepare.

5. Seorang Tersangka Diamankan Bersama 1 Kilogram Sabu
Seorang tersangka berinisial T alias Acong bin Timah ditangkap petugas BNN, Senin 13 September 2021 sekitar pukul 15.10 WIB. Ia ditangkap bersama barang bukti sabu sebanyak + 1.013 gram di depan PT Rimau Group, Jalan A.M. Sangaji Kel. Petojo, Kec. Gambir, Jakarta Pusat. Sebelumnya petugas yang mendapatkan informasi akan adanya transaksi narkotika melakukan pemantauan dan membuntuti T alias Acong bin Timah. Petugas BNN kemudian mendapati tersangka menaiki taxi dan berhenti di depan SPBU Shell Jembatan V, Tambora, Jakarta Barat untuk mengambil sesuatu dari tempat sampah di depan lokasi tersebut. Selanjutnya petugas menangkap tersangka dan mendapatkan barang bukti dari hasil penggeledahan di dalam mobil tersebut.

6.BNN Gagalkan Peredaran Ganja 114,7 kilogram di Bengkalis dengan dua tersangka berinisial MS dan AH di daerah jalan Rawa Panjang kabupaten Bengkalis pada tgl 3 September 2021 berkat laporan informasi dari masyarakat daerah Riau.

7. BNN dan Kantor Pos Pasar Baru ungkap 1 kilogram Paket Narkotika dari Belanda atas informasi Bea Cukai,setelah di lakukan pemeriksaan pada tgl 15 April Paket berisi narkotika jenis MDMB-4-en-PINACA seberat 1,001,7 gram.

8. Tim Operasi Laut Interdiksi Terpadu Amankan Sabu 105.93 kilogram di Rokan hilir dari laporan masyarakat daerah Riau, petugas BNN berhasil mengamankan tiga tersangka berinisial JP,AS dan DY di daerah Bagan Punak Pesisir Riau berikut barang bukti sabu seberat 105.926 gram.

9. Tim BNNP DKI Jakarta gagalkan Peredaran Sabu di wilayah depan pool taxi  Jakarta Timur berinisil DD dgn barang bukti 1 bungkus plastik bening sabu.selanjutnya tim melakukan pengembangan dan mengamankan BS alias Kebo di jalan Telkom Kota Bekasi sekitar pukul 22.30 WIB dgn Barang Bukti 111.98 gram sabu.

10. 10.5 Kilogram Sabu dalam bungkus Teh Cina,Tim BNN RI menangkap dua orang laki-laki berinisial MS dan SB di gerbang Tol Gunung Sugih Lampung pukul 03.05 dini hari. Saat tim melakukan penggeledahan dalam bus yg mereka tumpangi  di temukan 10 bungkus Teh Cina berwarna hijau  yg di duga sabu dengan berat 10.519 gram.

Atas Perbuatannya, Para tersangka di jerat dengan Pasal 114 ayat 1 dan 2 Subsider Pasal 112 ayat 1 dan 2 Jo Pasal 132 Ayat 1 UU -RI  Nomor 35 Tahun 2009 .Kini seluruh tersangka beserta barang bukti yg di temukan telah di amankan dan di bawa ke kantor BNN guna penyelidikan lebih lanjut.

Pemusnahan barang bukti Narkotika yg dilakukan oleh BNN RI ini telah menyelamatkan jutaan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. (Arianto)

Share:

Peringati Maulid Nabi, Wapres Tegaskan Kewajiban Pemberdayaan Umat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan tersebut adalah melalui pemberdayaan umat yang merupakan kewajiban dari agama.

“Pemberdayaan ini harus menjadi bagian daripada tugas kita karena kita memang diperintahkan untuk membangun [umat] ini dan ini juga bagian dari agama,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara daring Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Dalam acara yang digelar secara hybrid (perpaduan luring dan daring) di Masjid Istiqlal, Jakarta tersebut, Wapres mengungkapkan bahwa pemberdayaan dimaksud semakin terbuka bagi kalangan umat Islam seiring dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dijalankan pemerintah saat ini. 

Dunia pesantren secara khusus memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam pemberdayaan ekonomi, baik di sektor keuangan maupun riil.

“Saya bergembira bahwa di kalangan masyarakat sudah mulai dikembangkan, di kalangan pesantren sudah muncul gerakan OPOP (One Pesantren One Product),” ungkap Wapres senang. 

“Di pesantren sudah mulai dikembangkan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya sektor keuangan, seperti bank wakaf yang diinisiasi pemerintah dan BMT-BMT, maupun yang sektor riil dengan berbagai produk-produk. Saya lihat di beberapa daerah bahkan sudah banyak yang mulai diekspor,” sambungnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul 

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga menyinggung pentingnya SDM unggul sebagai salah satu kunci kemajuan. Untuk itu, umat harus terus didorong mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. “Membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat bagian daripada kewajiban,” ucap Wapres.

“Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya kita melakukan pengembangan inovasi dan teknologi,” lanjutnya.

Pemerintah sendiri mengupayakan terwujudnya SDM unggul, antara lain, dengan membangun balai-balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah di Indonesia sebagai tempat masyarakat belajar dan mengasah keterampilan tertentu. BLK juga sudah mulai dibentuk di lingkungan pesantren agar para santri tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keahlian tertentu. 

“Saya senang sekarang di beberapa pesantren sudah dikembangkan BLK-BLK, yaitu balai latihan kerja, dengan berbagai profesi,” ujarnya.

Pendidikan vokasi tersebut melengkapi pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam upaya menghasilkan SDM berkualitas. Untuk itu, Wapres pun bangga dengan peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU).

“Saya kira ini penting yang kita kembangkan, selain pendidikan formal pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi,” tutur Wapres.

“Saya menjadi bangga sekali karena sekarang pendidikan tinggi di NU (UNU-UNU) mulai tersebar dan juga sudah mulai menjadi pendidikan yang memiliki tingkat kualitas yang baik,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap peringatan maulid kali ini dapat menjadi momentum meningkatkan semangat untuk memberdayakan dan membangun ekonomi umat.  
“Mudah-mudahan peringatan maulid ini juga memberikan kepada kita semangat dan inspirasi untuk bekerja lebih baik dan juga dengan barakah,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Agus Salim mengharapkan maulid yang dirayakan dengan bergembira akan meningkatkan imunitas umat Islam di tengah menghadapi pandemi Covid-19.

“Bukan hanya imun dhohir kita, kuat dari penyakit fisik, di samping itu imun batin kita, kuat dalam menahan penyakit-penyakit hati,” ucap Agus Salim.

Tampak hadir langsung di Masjid Istiqlal, jajaran pengurus PBNU, antara lain, Rais ‘Aam Miftachul Akhyar, Katib Aam Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Selain itu, hadir pula secara daring Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Arif Rahman Hakim. Sementara, Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (Arianto)

Share:

Kapolri Tegur Kapolda dan Kapolres di Seluruh Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Sigit menekankan kepada seluruh Kapolda dan Kapolres untuk tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.

“Perlu tindakan tegas jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada Kasatwil yang ragu, bila ragu, saya ambil alih,” kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/10/2021).

Menurut mantan Kapolda Banten ini, perbuatan oknum anggota kepolisian telah merusak marwah dari institusi Polri. Hal itu juga telah menciderai kerja keras dan komitmen dari personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja secara maksimal untuk masyarakat.

Sigit mencontohkan kerja keras dan perjuangan anggota Polri yang positif adalah dengan berjibaku melakukan penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

Diantaranya, memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, melakukan akselerasi vaksinasi dan memastikan protokol kesehatan (prokes) berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, Sigit berharap dengan adanya tindakan tegas kepada oknum polisi yang melanggar aturan dapat memberikan efek jera. Mengingat, kelakuan dari oknum tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini telah mendapatkan tren positif.

“Saya tidak mau kedepan masih terjadi hal seperti ini, dan kita harus melakukan tindakan tegas.

Karena kasihan anggota kita yang sudah kerja keras, yang cape yang selama ini berusaha berbuat baik, terus kemudian hancur gara-gara hal-hal seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius, kemudian lakukan langkah-langkah konkret yang baik,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Sigit memberikan apresiasi kepada seluruh personel yang selama ini telah berjuang dan bekerja keras yang menjaga nama baik institusi, serta bekerja untuk kepentingan Bangsa Indonesia. Ia berharap, perilaku oknum tersebut tak mengendorkan semangat personel yang telah bekerja baik selama ini.

“Saya berikan apresiasi atas kerja keras, tetap semangat dan yakini apa yang dilakukan dilapangan benar sesuai SOP. Namun bila ada kesengajaan dan pelanggaran dari oknum yang bisa menjatuhkan marwah institusi, maka saya minta tak ada keraguan untuk memberikan tindakan tegas,” ucap Sigit.

Oleh karena itu, Sigit menegaskan, kedepannya seluruh jajaran Polri harus mampu membaca situasi kapan harus mengedepankan pendekatan humanis, dan kapan harus melakukan tindakan tegas.

“Jadi lakukan langkah-langkah kapan rekan-rekan harus humanis, kapan rekan-rekan laksanakan langkah-langkah tegas dilapangan sebagaimana SOP yang berlaku. Itu semua ada ukuran,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.

Sigit memastikan, Polri lembaga yang terbuka, sehingga tidak anti-kritik, apalagi masukan yang sifatnya membangun untuk menjadikan lebih baik lagi kedepannya.

“Jangan anti-kritik, apabila ada kritik dari masyarakat lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik,” jelas Sigit. (Tha/Lak)

Share:

Sepeker Kampung Gelar Literasi dan Gathering Jurnalisme Warga


Duta Nusantara Merdeka |Lotim -NTB
Media komunitas merupakan gambaran ideal ruang publik. Berbeda dengan media korporasi, media jenis ini terkondisikan sebagai ruang di mana setiap individu dalam anggota komunitas bisa bersuara, terlibat dan berinteraksi sehingga mendorong penciptaan tatanan masyarakat yang demokratis. 

Peluang dominasi wacana satu kelompok atas yang lainnya dieliminasi secara sistemik dengan terbukanya ruang komunikasi dua arah, bahkan multiarah. Dengan demikian, media tidak akan menjurus menjadi alat kekuasaan segelintir pihak seperti yang terjadi di Indonesia dewasa ini, namun menjadi milik semua warga. 


Untuk itulah, salah satu Media Komunits  Speaker Kampung Indonesia bersama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram. Menggelar literasi Gathering Jurnalisme Warga (GJW), mengangkat tema "Warga bersuara, Warga berdaya", berlangsung di Kebun Raya Lemor, Kecamatan Suela, Lombok Timur. Sabtu (16/10), Dua hari yang lalu. 

Kegiatan tersebut, diikuti oleh 30 orang peserta perwakilan dari delapan Kecamatan yang ada di Lotim yakni. Kecamatan Lenek, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya, Suela, Sembalun, Suralaga dan Sambelia. 

Sementara yang menjadi narasumber dalam giat tersebut yakni. Muhamad Kadrim (Bang Cem) dari AJI, Bang Eros Direktur Sepeker Kampung. Adapun materi yang disampaikan oleh para narasumber, tentang teknik dasa jurnalistik dan mengenal apa itu media komunitas. 


"Sebagai seorang jurnalis, harus tahu dasar teknik jurnalis dan kode etik sebagai jurnalis. Kita harus tau dulu fungsi dan tugas kita, supaya menjadi jurnalis yang profesional", terang M Kadri, saat mengisi acara GJW tersebut. 

Bukan hanya itu, lanjut Bang Cem sapaan akrabnya. Sebagai seorang jurnalis juga mempunyai wawasan yang luas, bukan hanya sekedar tau dasar dan kode etik saja. Yang tidak kalah pentingnya yang dimiliki oleh seorang jurnalis itu etika. 

"Selain itu, menjadi jurnalis itu harus memiliki wawasan yang luas, dengan sering membca berita atau buku. Tidak cukup berbekal teknis dasar dan kode etik saja", ucap bang Cem.
Waratawan senior ini, juga pada kesempatan tersebut menceritakan sejarah jurnalisme itu sendiri. Pada zaman Romawi kuno, seorang penguasa bernama Julies Caesar pada zamannya bahwa, Apapun bentuk produk-produk jurnalisme saat itu tidak boleh keluar tanpa persetujuannya. 

"Makaknya pada zaman itu, ada istilah disebut akta the urna mengandung rangkaian kata. Bahkan orang pertama yang dinobatakan menjadi jurnalis di dunia ini adalah, Nabi Nuh AS karena beliau pertamaka kali menyebarakan informasi ke kaumnya waktu itu", jelas Bang Cem. 

"Ini penring diketahui oleh peserta, karena jurnalime itu sebuh karya seni yang maha dahsyat. Kan yang kita harapkan dari tulisan kita itu, bukan hanya banyak pembacanya. Tapi output dari tulusan kita itu sendiri", imbuhnya.
Sebenarnya dari sebuah tulisan, sambung bang Cem. Output dari sebuah tulisan, ketika menulis berita ada yang diharapkan dengan tulisan tersebut adalah perubahan sikap dan pendapat perilaku masyarakat halayak. 

"Yang kita harapkan dari tulisan kita itu, ada dampak sosial dimasyarakat. Karena salah satu pungsi jurnalis itu, sebagai konterol sosial masyarakat", pungkas bang Cem. 


Selain itu, Direktur Sepeker Kampung, bang Eros menambahkan. Media komunitas itu adalah, sebagai wadah tempat semua unsur lapisan masyarakat untuk berbagi informasi. Dengan kata lain, memiliki akses atau menciptakan alternatif lokal untuk penyiaran. 

"Memudahkan masyarakat untuk, berbagi informasi tentang apa saja disekitarnya. Serta membantu dalam proses membangun masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial. Itulah tujuan kita membangun media ini", Kata Eros. 

Media komunitas dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat, dimana selama ini masyarakat khususnya yang ada di pedesan atau di daerah terpencil jarang sekali diekpos oleh media-media lain. 

"Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Itulah ciri khas media komunitas, atau istilah lain jurnalisme akar rumput", ujar Eros. 

Meski demikan lanjut Eros, tentu para jurnalis media komuniatas dibekali dengan keahlian menulis maupun teknis dasar observasi, investigasi mengutamakan rumus 5 W+1 H. 

"Paling tidak memiliki dasar itu, supaya narasi beritanya tidak tumpang tindih. Bisa dipahami oleh pembaca", kata Eros. 

Media komunitas Sepeker Kampung, sambungnya. Salah satu media yang di akui oleh Dewan Pers Indonesia, artinya dibawah naungan Dewan Pers sama dengan media-media lain yang ada di Indonesia. 

"Itulah kennapa dinamakan media kita ini, Sepeker Kampung Indonesi. Jadi saatnya warga bersuara", tegasnya. 

Untuk diketahui, dalam giat GJW tersebut, selain peserta diberikan pemahaman tentang Jurnalistik dasar, apa itu Media Komunitas. Peserta juga diajak peraktik langsung cara menulis dan wawancara dengan narasumber. 

"Sesuai dengan konsep acara yakni, Gathering atau rekreasi. Peserta diajak bebas dalam pelatihan, karena tempat kita pelatihan diluar runagan dan tidak pormal", ujar Eros. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini