Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label STOP PRES...!!!. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label STOP PRES...!!!. Tampilkan semua postingan

KGP: MK Diuji Oleh Ma'ruf Amin


Duta Nusantara Merdeka | Malang
Lama tidak terdengar Ki Gendeng Pamungkas (KGP) ternyata lebih memilih Malang, Jawa Timur sebagai tempat perenungan. Namun dirinya mengaku mengamati Konstelasi Politik nasional khususnya Pemilu 2019 yang disebutkan olehnya "kibal- kibul capres" jauh sebelum pelaksanaan Pemilihan umum dilaksanakan. 

Bila Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menakar tipis peluang Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi memenangkan gugatan sengketa Pengitungan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

KGP melalui kaca mata batin justru melihat sisi lain, dimana permohonan  dapat dikabulkan majelis hakim MK untuk  pasangan calon (paslon) 02  Prabowo Subianto dan Sandiaga Solahudin Uno karena terbukti KH Maruf Amin  hingga saat ini masih menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah.



Menurut KGP, di Malang, kesaksian mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu soal pejabat BUMN dan anak perusahaan BUMN dapat menjadi pintu masuk untuk kubu 02 dalam memenangkan persidangan.

"Bukankah Refli menilai  Maruf Amin memang dikategorikan sebagai pejabat BUMN?" Tanya KGP.

“Ma'ruf seharusnya sebelum berpasangan dengan Jokowi menyertakan surat pengunduran diri sebagaimana dilakukan oleh Sandiaga Solahudin Uno." Tambah KGP. 

Namun karena ubud dunia, maka Maruf Amin ditutup jalan pikirannya. Ini sebenarnya menjadi kehendak Allah Yang Maha Kuasa agar Hakim MK berani membatalkan atau mendiskulifikasi  kemenangan Joko Widodo – Maruf Amin pada Pilpres 2019.

"Dosa bermula dari pergantian Cawapres Joko Widodo secara mendadak dari Prof Mahfud MD yang sudah persiapkan jas khusus sebagai Cawapres ke KH Maruf Amin.  Sehingga Tim TKN dibuat lupa, ditutup ilmu pengetahuannya oleh Allah Yang Maha Kuasa karena ternyata  KH Maruf Amin itu masih merupakan Pejabat Di Bank BNI Syariah Dan Bank Mandiri Syariah sebagai Dewan Pengawas. Inilah ujian bagi MK apakah layak dipercaya atau tidak pada 28 Mei 2019. Bisa jadi lebih cepat dari tanggal itu bila berkaca pada  pengalaman yang dilakukan KPU 20-21 Mei," tutup KGP. **
Share:

Berhentilah Memprovokasi Masyarakat Dengan Kebohongan dan Kecurangan


Duta Nusantara Merdeka | 

Oleh : Dede Farhan Aulawi
(Pengamat Sosial)

Selesainya hari pencoblosan pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tanggal 17 April 2019 lalu, sebenarnya menumbuhkan harapan di masyarakat agar gonjang ganjing dukungan kepada masing – masing pilihannya bisa selesai. Banyak group wa di masing – masing handphone menjadi panas, satu sama lain mengunggulkan pilihannya.

Kalau sekedar mengunggulkan pilihannya mungkin tidak menjadi masalah, jika tidak disertai dengan saling menjelekan calon yang bukan pilihannya. Akhirnya tidak sedikit satu sama lain saling menjatuhkan, baik dengan informasi yang benar ataupun informasi yang penuh kebohongan.

Bahkan saat berbicarapun tidak sedikit yang menggunakan data yang bohong, sehingga masyarakat dibuat bingung dan pusing. Saat ini masyarakat merasa kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang bohong.

Setelah hari pencoblosan selesai, ternyata kebingungan masyarakat malah semakin menjadi – jadi. Sesuatu yang idealnya harus selesai, tinggal menunggu pengumuman resmi KPU ternyata malah menyisakan persoalan lain.

Pihak – pihak yang sebenarnya tidak berhak mengumumkan hasil pemilu, hampir semua justru berlomba ingin saling mendahului menyampaikan pengumuman. Padahal pengumuman yang satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang, dan satu sama lain merasa paling benar datanya.

Bagi masyarakat umum tentu menambah bingung. Psikologi kebatinan masyarakat benar – benar diaduk-aduk dan dipermainkan. Secara kejiwaan tentu sangat tidak menyehatkan, bahkan cenderung membangun rasa saling tidak percaya. Kutub – kutub pertentangan semakin menjadi – jadi, dan langsung atau tidak langsung kondisi ini hanya akan memperburuk situasi serta memprovokasi ketegangan.

Quick Count yang sejatinya suatu metode ilmiah yang bisa diterapkan untuk memprediksi berdasarkan data – data yang akurat dan bisa diterima masyarakat, malah dianggap guyonan yang mempermainkan angka sesuai kepentingan.

Sementara itu, real count yang sejatinya data faktual berdasarkan data – data riil, menjadi bias karena real count menurut pihak satu berbeda dengan real count pihak yang lain. Akhirnya timbulah berbagai saling curiga, saling tidak percaya dan cenderung saling menuduh satu sama lain dianggap berlaku curang alias tidak jujur.

KPU sebagai penyelenggara pemilu yang ditunjuk oleh negara pun terkena serangan opini yang dianggap meragukan netralitasnya. Padahal jika KPU tidak dipercaya lagi, lalu perhitungan pemilu harus mempercayai siapa ? Sekali lagi rakyat tambah bingung, mana informasi yang benar. Dalam situasi seperti ini, seharusnya semua pihak bisa menahan diri dan bersabar, serta tidak ada satu pihak manapun yang menyebar kebohongan ataupun kecurangan.

Siapapun yang menyebarkan kebohongan ataupun melakukan kecurangan, maka pada dasarnya ia sedang memprovokasi masyarakat. Jika karena provokasinya sampai timbul gesekan di masyarakat, maka ia harus bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang keluar.

Ia juga harus bertanggung jawab bila ada nyawa yang melayang. Ingat bahwa akar rumput itu bagai ilalang kering, dimana saat ada pemantik api yang menyala maka kebakaran takkan bisa lagi terhindarkan.

Di dunia ini semua bisa saling menyanggah dan tidak mengakui kesalahan, tapi mereka lupa bahwa selain dunia ada pertanggungjawaban yang lebih hakiki yaitu pertanggungjawaban dihadapan Tuhan yang pasti tidak bisa dibohongi dan tidak bisa dibeli. 

Kekuasaan dan kedudukan itu adalah amanah, maka dapatkanlah amanah itu dengan benar dan jujur. Jika amanah dan kekuasaan diperoleh dengan tidak jujur, maka hampir bisa dipastikan bahwa ia tidak akan mampu menunaikan amanahnya dengan benar.

Saat kursi dibeli dengan uang dan kecurangan, maka ia berbuat curang dan mencuri uang negara untuk mempertahankan kekuasaannya. Ingatlah bahwa amanah bukanlah barang yang bisa diperjualbelikan, tetapi sesuatu yang pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Ajaran agama yang paling berat adalah AMANAH.

Oleh karena itu, siapapun yang suka sekali memproduksi informasi - informasi yang bohong (hoax) diharapkan bisa menghentikan segera perbuatannya. Siapapun yang melakukan kecurangan, berhentilah karena pertanggungjawaban atas perbuatannya itu sangat berat.

Jika dengan kewenangan yang dimiliki digunakan untuk bermain curang, maka percayalah bahwa kedudukan itulah yang akan menjadi beban di yaumul akhir nanti. Jika mampu menghentikan berita bohong (hoax) dan kecurangan, itu artinya kita sedang membangun fondasi gedung yang bisa menaungi kedamaian, kebenaran dan kejujuran. 

Siapapun yag terpilih menjadi pemimpin yang terpilih dengan jujur, maka ia adalah pemimpin keadilan, pemimpin kejujuran dan pemimpin yang penuh ketauladanan. Semoga Indonesia memiliki pemimpin ideal seperti yang diharapkan. **
Share:

Tolak Premanisme Demokrasi

STOP PRESS

Hans Suta

DNM.com (Jakarta).
Sehubungan dengan adanya penghadangan oleh sekelompok orang atas kedatangan bunda Neno Warisman beserta rombongan di Bandara Hang Nadim Batam, sabtu sore, (28/7/2018), maka Advokat Djudju Purwantoro Tim Advokasi #2019GantiPresiden.

Untuk itu atas nama Tim Advokasi #2019GantiPresiden dengan ini  menyatakan:

Bahwa kegiatan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang #2019GantiPresiden adalah hak konstitusional setiap warga negara yang  dilindungi undang-undang. Bukan perbuatan melanggar hukum normatif yang berlaku di negara ini.

kegiatan serupa tersebut selama ini juga telah berlangsung di berbagai kota antara lain: Jakarta, Medan, Solo, dan lain-lain diikuti oleh kelompok masyarakat setempat  berjalan  lancar dan aman.

Bahwa penghadangan yang telah dilakukan oleh sekelompok orang tersebut, justru merupakan tindakan semena-mena, anarkis dan melawan hukum. 

Perbuatan anarkis oleh kelompok masyarakat tersebut, adalah perbuatan melawan hukum yang justru juga telah melanggar Konvensi hukum internasional tentang HAM, dan UU tentang Penerbangan/ Bandara, yang seharusnya area Bandara bebas dari kegiatan unjuk rasa dan kepentingan politis lainnya .

Aktifitas *#2019GantiPresiden* merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, adalah sah dan tidak melanggar hukum,  sesuai UU No.9/1998 tentang Penyampaian Pendapat di muka umum, UU tentang Pemilu No.7/2017, dan PKPU/2017 tentang Pencalonan Presiden.

Kami meminta kepada aparat keamanan supaya bertindak tegas, adil dan profesional supaya memproses hukum, kepada setiap orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum di Bandara Batam tersebut.

Sejalan dengan rilis yang dikeluarkan Juju, Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat Indonesia (IPMMI) Hans Suta  mengharapkan agar polisi pro aktif untuk menindak para pengganggu proses demokrasi sehat yang dilakukan oleh Neno dan kawan-kawan.

"Di negeri ini tidak menghendaki adanya premanisme politik, anarkisme politik, apa lagi terorisme politik." Kata Hans. **(Red-91)

Share:

Menag klarifikasi soal Beredarnya Whiskey Halal

Menteri Agama Lukman Hakim Sifuddin


Jakarta (DNM)
Maraknya Gambar botol minuman keras jenis whiskey dan anggur merah dengan label 'halal' tersebar di media sosial. Selain berlabel halal, gambar yang mirip poster iklan itu bertulisan 'free alcohol'.

Mendengar info tersebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin langsung Merespon perihal tersebut, dalam akun Twitter-nya lukman Mengklarifikasi sebab Musababnya, ada orang yang sengaja memfitnahnya dan menyebar berita palsu.

"Mereka yg memfitnah telah melecehkan nalar publik. Mereka pikir publik akan begitu saja mempercayai hal yg sama sekali tak masuk akal," kata Lukman dalam akun Twitter-nya.

Apa yang diunggah oleh Lukman itu pun langsung menuai respons dari pengguna Twitter. Mayoritasnya mengecam tindakan fitnah tersebut, karena di botolnya tersebut tertulis label halal.

Kementerian Agama telah meresmikan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pembentukan badan ini sesuai dengan UU No 30 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.**(SEP)
Share:

Panglima TNI Gagas Aksi Doa Bersama 171717


Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo
Jakarta (DNM)
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan sebuah Gagasan untuk menggelar Aksi Doa Bersama untuk Keutuhan Negara Republik Indonesia. Gerakan ini merupakan Aksi Kasih Sayang untuk Indonesia yang akan dilaksanakan pada Tanggal 17 Agustus 2017 Pukul 17.00 wib disetiap Markas atau Kantor Kesatuan TNI di Seluruh Indonesia.

Gerakan ini nantinya akan melibatkan Seluruh Suku dan Agama yakni Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu dan Terutama Umat Islam yang Merupakan Agama Mayoritas di Indonesia untuk melakukan Doa Bersama ini.

Gatot menerangkan bahwa Aksi 171717 ini juga sebagai implementasi dari pernyataan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan dimulai dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

" Maksud dan tujuan Aksi ini digelar agar seluruh rakyat indonesia berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing, tanpa memandang perbedaan suku, agama dan ras, sehingga dengan melakukannya secara bersama-sama dalam mengelar Doa tersebut, maka Tuhan akan menggabulkannya doa irang yang banyak," ujar Panglima.

Setelah Doa bersama ini harapan nantinya akan menimbulkan suasana penuh kasih sayang, dan akan tercapai masyarakat yang cinta damai dan terjauh dari keributan. Gatot melanjutkan, "bila masyarakat saling sayang menyayangi, hormat menghormati maka keutuhan bangsa bisa terjaga. Dan Indonesia akan menjadi negara yang disegani oleh negara lain karena posisinya yang memang diperhitungkan". Tegas sang Jenderal. **(SAN)
Share:

STOP PRESS - TARIK ULUR RUU PEMILU

TARIK ULUR RUU PEMILU

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (RUU Pemilu) masih berkutik di Pansus sehingga belum dapat diputuskan, banyak hal yang belum disepakati dalam RUU Pemilu ini. 

Fraksi-fraksi di DPR belum sepakat dengan pemerintah, terutama dalam persoalan Presidensial Threshold, ada yang ingin 20 persen, namun Ada juga yang menginginkan Nol persen.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan "Mencalonkan presiden masak nol persen, kan harus dibuktikan dulu partai ini dapat suara atau tidak. Jadi kami sepakat tetap 20 persen," ujar  Tjahjo kepada wartawan.

Selain itu sistem pemilu 2019 dan ambang batas partai politik untuk menempatkan kadernya di parlemen (Parliamentary Threshold) masih menjadi pembahasan alot. "Saat ini draf RUU Pemilu masih di tim sinkronisasi dan Pemerintah berkeinginan agar Parliamentary Threshold 3,5 atau 4,5 persen". ujar Tjahyo.

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini