Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pelecehan seks. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pelecehan seks. Tampilkan semua postingan

Hasil keputusan Tim Panel Dewan Jaminan Sosial Nasional Kasus SAB Mengecewakan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
RA sudah melaporkan dugaan tindakan tercela Syafri kepada DJSN sejak 6 Desember 2018, dan Tim Panel sudah bekerja sejak awal Januari. Namun hasil investigasi tersebut tidak kunjung disampaikan, sehingga selama berhari-hari RA harus berulangkali mendatangi kantor DJSN untuk mengetahui hasil laporan Tim panel. Setelah tertunda sekian lama, akhirnya DJSN mengeluarkan laporan terkait dugaan perilaku tercela Syafri Adnan Baharuddin.

Konferensi pers Hasil Investigasi Tim Panel, serta Implikasinya bagi kasus dugaan perbuatan cabul terhadap RA digelar hari Selasa, 19 Februari 2019 pukul 14.30 -15.30 wib bertempat di Restoran cepat saji McDonald Sarinah, Jl. M.H. Thamrin No.11, Gondangdia, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta dihadiri para pembicara:

- RA selaku korban,

- Haris Azhar  selaku pendamping hukum Amel di hadapan DJSN dan

- Ade Armando selaku Kelompok pembela kekerasan Seksual.

Rizky Amelia, Koalisi Advokasi . dan Lokataru Foundation, mengecam sikap hipokrit Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang batalkan proses pemeriksaan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh SAB terhadap RA selama kurun waktu antara 2017-2018 dalam ruang dan kesempatan kerja.

Sejak kasus ini terkuak, RA, telah melakukan berbagai hal untuk menuntut keadilan, diantaranya melaporkan ke DJSN-sebagaimana mekanisme internal pengawasan terhadap BPJS. Pasal 2 ayat (1) huruf b point 1 dan 4 Peraturan DJSN No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan laporan Dugaan Pelanggaran Angota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam bentuk, Melakukan perbuatan maksiat, dan Melanggar nilai agama, kesusilaan, dan/atau adat kebiasaan.

Dengan mekanisme diatas. DJSN membentuk Tim Panel untuk memeriksa laporan RA. Tim Panel yang terbentuk terdiri dari satu anggota DJSN, dua orang kementerian teknis , ahli psikologi dan ahli hukum.

Dalam laporannya, RA menyatakan bahwa selain kekerasan seksual, juga terjadi persoalan rangkap jabatan. Laporan dan kesaksian RA juga memuat bahwa ada pengabaian laporan RA dari pimpinan Dewan Pengawas, dimana SAB berada. Namun disayangkan bahwa dipenghujung proses DJSN justru menghentikan pemeriksaannya, dikarenakan terbitnya Keppres No. 12/P/2019 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Syafri Adnan Baharuddin.

Bagi kami, situasi ini jelas merupakan kesalahan, tidak cemat sekaligus kejahatan institusional yang dilakukan oleh DJSN dengan melindungi SAB dari kewajiban pertanggung jawabannya semasa menjabat di DEWAS BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan bagi RA sendiri, harus meminta surat
keterangan dari DJSN atas penghentian ini, dengan kata lain, DJSN tidak memberikan keterangan secara terbuka tentang hasil dari sidang Panel. pungkas Haris Azhar.

                                                              Reporter : Arianto





Share:

PKS Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Di tahun politik yang kian memanas, publik kembali tersentak dengan aksi penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) oleh sejumlah ormas. Selanjutnya diberitakan juga bahwa Parpol berbasis Islam, PKS menolak RUU P-KS. Di sisi lain,
sebilangan kelompok pendukung kuat RUU P-KS menggelar konferensi pers Melawan Hoax RUU P-KS".

Fraksi PKS DPR RI menggelar Diskusi Publik dengan tema : "Kontroversi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" hari Rabu, 13 Februari 2019 pukul 12.30 - 16.00 wib bertempat di Ruang Rapat Pleno Fraksi PKS, Lt. 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat. dengan KEYNOTE SPEECH Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A selaku Ketua Fraksi PKS DPR RI. serta PEMBICARA dan MODERATOR

-  Drs. H.M Iqbal Ramzi selaku Anggota Komisi VIII FPKS DPR RI dengan Sub-tema:  ”Proses Perjalanan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.”
-  Dr. Dinar Dewi Kania selaku Peneliti INSISTS dengan Sub-tema: “Menimbang Kekerasan Seksual Di Indonesia”
-  Prof. Topo Santoso, SH., MH., Ph.D selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Sub-tema: “ Perspektif Hukum Pidana Terhadap Terminologi Kejahatan, Penyimpangan Dan Kekerasan Seksual.”
-  Khariroh Ali selaku Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan periode 2014-2019 dengan Sub-tema: “Potret Kejahatan, Kekerasan Dan Penyimpangan Seksual Di Masyarakat.”

Umumnya masyarakat dengan pandangan sekilas akan mengatakan," "RUU ini bagus, melindungi perempuan dari tindak kekerasan seksual, kenapa ditolak?" Ada lagi yang bergumam, "Hanya orang yang keras hati dan tidak berperasaan saja yang tega menolak RUU P-KS ini". Memang tidak mudah untuk menjelaskan muatan ideologi Feminis Radikal (baik yang Libertarian atau Kultural), serta dampak negatif atau positif. RUU ini bila sampai disyahkan. Namun juga tidak telalu sulit untuk mengidentifikasi bahwa ruh RUU ini tidak berkeindonesiaan.

Salah satunya adalah definisi kekerasan seksual yang panjang berbaris-baris dalam satu kalimat, dan terkesan terjemahan dari bahasa asing, sehingga kurang akrab dalam nalar pikir orang Indonesia.

"Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau Fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik".

Masyarakat Indonesia sangat memerlukan perlindungan hukum terkait dengan tindak kejahatan seksual. Namun demikian, keberadaan RUU P-KS yang diusulkan ini terkesan hanya melindungi sekelompok perempuan dan mengabaikan kaum perempuan lainnya. Dan ini juga merupakan bentuk kekerasan yang ingin dilembagakan melalui konstitusi yang bersifat binding dan compulsory, Sebab jika ingin melakukan aborsi, misalnya, sesuai dengan ide kebebasan yang diyakini, kenapa meski mempidanakan pihak-pihak yang melarang aborsi berbasis hukum agama.

Sekiranya RUU ini dipandang mendesak dan diperlukan untuk wanita dan menjamin ketahanan keluarga Indonesia, kenapa istilah yang di kekerasan, bukan kejahatan seksual? istilah kekerasan seksual adalah istilah manipulatif, penuh intrik/ jebakan, Karena istilah ini digunakan lebih untuk maksud pemaksaan dari pada maksud-maksud yang lebih positif dan akurat dalam pandangan masyarakat. Jadi RUU ini kesannya tidak mempidanakan segala kegiatan seksual yang tidak ma'ruf dan tidak legal selama dilakukan tanpa unsur paksaan, Sebab yang dipidanakan hanyalah aborsi paksa, homo paksa, lesbi paksa, dan lain-lainnya yang terkait dengan konsep kontrol seksuał dalam ideologi feminism dan tertulis jelas dalam Naskah Akademik RUU ini. Maka dalam batasan tertentu tidak berlebihan jika RUU ini adalah parasit bagi ketahanan keluarga Indonesia.

                                                                Reporter : Arianto




Share:

Bocah 5 Tahun DiSodomi Tetangga Di Sebuah Masjid



Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Seorang Bocah berusia 5 tahun berinisial FN, warga Jalan Gunung Belah, Kelurahan loa Ipuh, Tenggarong, menjadi korban kekerasan seksual berupa tindakan sodomi yang dilakukan tetangganya sendiri.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Anwar Haidar.S.IK,.M.SI,  melalui Kapolsek Tenggarong IPTU Triyadi mengatakan,  “AD (13) Melakukan perbuatan tak senonoh tersebut pada hari Jum’at lalu (04/01) sore, sekitar pukul 15.00 Wita, disebuah Masjid yang letaknya tak jauh dari tempat tinggal mereka.

Usai melakukan aksinya, lanjut IPTU Triyadi,  AD kemudian pergi. Sementara FN pulang ke rumah dan menceritakan apa yang dialaminya kepada keluarganya.

“Tak terima dengan kejadian yang menimpan FN, pihak keluarganya langsung melaporkan kasus sodomi tersebut ke Polsek Tenggarong,” jelas Kapolsek Tenggarong Polres Kutai Kartanegara IPTU Triyadi.

Namun kasus tersebut, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan, kerena melibatkan anak-anak di bawah umur. Atas kesepakatan tersebut dilakukan di hadapan Polsek Tenggarong, pihak Dinas Sosial Kutai Kartanegara, dan Pusat Pelayan terpadu dan Perlindungan Anak (P2TP2A) pada hari Senin (07/01/2019) kemarin.

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Pemerintah Taiwan gelar Konferensi Pers dalam rangka Menanggapi Berita tentang mahasiswa RI yang diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah Taiwan selalu mementingkan kesejahteraan mahasiswa dan pekerja asing dan sangat mewajibkan semua universitas dan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam "Program Magang industri-Universitas" untuk mengikuti aturan dan peraturan yang relevan.

Untuk menyelidiki dugaan kasus pelecehan terhadap siswa Indonesia di Kelas Khusus Kerjasama Industri-Universitas" dari Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu, seorang pejabat senior dari kementerian Pendidikan Taiwan mengunjungi dan mewawancarai para siswa di pagi hari tanggal 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019.

Menurut pejabat senior dari kementerian Pendidikan Taiwan semua pengaturan magang diluar kampus sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan Taiwan, dan mereka menyangkal bahwa mereka dilecehkan dalam program magang tersebut.

Pemerintah Taiwan melalui Taipei Economic and Trade Office (TETO) menggelar jumpa pers dalam rangka Menanggapi Berita tentang mahasiswa RI yang diduga menjadi korban kerja paksa di Taiwan hari Jumat, 4 Januari 2019 pukul 10:30 - 11.30 wib bertempat di Gedung Artha Graha Lt. 17 (kantor TETO), Kawasan SCBD. JI. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta Selatan. dihadiri narasumber

-  Rudy Kianto selaku Ketua umum Ikatan Citra Alumni Taiwan se Indonesia,

-  John C. Chen selaku Representatif Taipei Economic and Trade Office in Indonesia,

-  Kendra, Yung Shoa Chen selaku Director Press Information Division Taipei Economice and Trade Office in Indonesia,

-  Tony Lee selaku Education Attack Taipei Economic and Trade Office in Indonesia,

-  Joshua Andreas selaku President National Taiwan University Indonesia Alumni Indonesia.

Untuk memastikan kualitas program magang kelas khusus ini, Kementerian Pendidikan telah memonitor sekolah ini sejak tahun ajaran 2017 ketika program diluncurkan, Sanksi hukuman akan dikenakan jika ditemukan penyimpangan atau operasi ilegal.

Sanksi hukuman bagi yang melanggar

1. Menghilangkan hak universitas unuk berpartisipasi dalam program intenational kerjasama industry-universitas.

2 Setiap universitas yang terlibat dalam aktivitas magang ilegal akan dituntut.

Dalam magang, siswa pada tahun pertama tidak akan diizinkan untuk bekerja lebih dari 20 jam setiap minggu kecuali di liburan musim panas dan musim dingin, dan semua harus mendapatkan izin kerja dan menikmati semua hak sesuai dengan ketentuan hukum perburuhan. mereka harus memiliki asuransi kesehatan, mendapatkan bayaran yang sesuai, membayar dua kali lipat bila lembur, transportasi ke dan dari universitas yang diatur oleh otoritas universitas.

Semua siswa yang diwawancarai oleh pejabat dari Kementerian Pendidikan ditawari kesempatan untuk dipindahkan ke universitas lain, tetapi mereka memilih untuk tinggal di Universitas Hsing Wu.


                                                               Reporter : Arianto




Share:

DISKUSI DUGAAN SKANDAL KEJAHATAN SEKS DAN POWER ABUSE OLEH OKNUM BPJS KETENAGAKERJAAN


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
BPJS WATCH menggelar konferensi pers hari Jum'at, 28 Desember 2018 pukul 09.30 - 12.00 wib bertempat di kantor SMRC, Jalan Cisadane 8, Cikini, Jakarta. dihadiri Am selaku korban dan rekan2 BPJS WATCH.

Terdapat aduan mengenai berlangsungnya kejahatan seksual berupa pelecehan seks secara fisik, pelecehan seks secara verbal, oleh oknum anggota terhormat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan terhadap staf sekaligus asisten pribadi di Dewan tersebut.

Perkosaan terjadi empat kali. Korban yang berinisial  Am adalah perempuan, usia 27 tahun bekerja sebagai Tenaga Kontrak Asisten Ahli Dewas BPJS-TK sejak April 2016. Dalam periode April 2016-November 2018, telah terjadi empat kali tindakan pemaksaan hubungan seksual (perkosaan) oleh oknum Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Pontianak (23 September 2016), di Makasar (9 November 2016), di Bandung (3 Desember 2017) dan di Jakarta (16 Juli 2018).

Oknum Anggota Dewan Pengawas BPJS TK tersebut berusia 59 tahun, pernah menjadi staf ahli Kementerian Keuangan, memiliki istri dan dua anak yang tinggal tidak di Jakarta. Terduga oknum pelaku pernah dipetisi sejumlah deputi BPJS. Namun diduga, surat rekom tersebut tidak pernah sampai ke Menteri Keuangan.


Korban sudah berusaha mengadu ke anggota Dewan BPJS TK, bahkan hingga diskors dan di-PHK oleh Dewan BPJS TK, Bahkan banyak perempuan di komite malah menyudutkan Am. Hal ini terjadi diduga karena banyak anggota komite adalah kerabat atau mereka yang dekat dengan para anggota Dewas.

Am sempat melakukan aksi bunuh diri, awal November. Untung, ia diselamatkan seorang rekan kerja. Kali ini BPJS WATCH berusaha membantu korban untuk melawan kejahatan terhadap dirinya, yang juga setiap hari berlangsung pada perempuan lain di Indonesia.

BPJS WATCH percaya bahwa perkosaaan ada karena korban tidak berani atau tidak tahu cara melawan dan publik mendiamkannya. Am sudah mengirim surat pengaduan ke DJSN dan RI 1. Am  juga sudah disomasi oleh terduga oknum pelaku karena melapor. Am kini sedang menyiapkan somasi.

Marilah kita bergandengan tangan hapuskan kejahatan seksual di Indonesia dan selamatkan institusi yang dibiayai rakyat dari penyalahgunaan kekuasaan.

                                                                Reporter : Arianto

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini