DPW LPPKI DKI Jakarta, Kupas Secara Virtual Peningkatan dan Pemberdayaan Konsumen melalui UMKM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (DPW LPPKI) DKI Jakarta terus bergerak mematangkan konsep program kerja di awal tahun 2022. Termasuk tentang Pemberdayaan Konsumen yang dibahas dalam Diskusi Virtual pada Sabtu (29-01-2022)

Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta Megy Aidillova, ST saat membuka Diskusi dengan Topik "Peningkatan dan Pemberdayaan Konsumen melalui UMKM", mengungkapkan Peran strategis Lembaga dalam Pemberdayaan Konsumen

"Sebagai lembaga yang mempunyai legalitas untuk menciptakan konsumen cerdas, dan mandiri serta pelaku usaha yang bertanggung jawab sadar hukum, dan dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing demi terciptanya hubungan simbiosis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dengan konsumen, maka LPPKI tidak hanya melaksanakan kegiatan Perlindungan Konsumen saja, tetapi juga Pemberdayaan Konsumen, dalam hal ini kami mencoba melalui UMKM", tutur Megy Aidillova

"Konsumen yang tahu akan hak dan kewajibannya seperti yang tertuang dalam UU no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, otomatis jika mempunyai usaha ataupun menjadi pelaku usaha akan lebih maksimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik, maka disini kami memprogramkan hal yang produktif demi peningkatan UMKM kedepan", tambahnya

Wakil Ketua II DPW LPPKI DKI Jakarta Dr.(c). Hasdar Hanafi, M.Pd mengatakan sudah tepat  LPPKI angkat topik ini, karena UMKM harus tahu, paham, dan bisa untuk naik kelas

"UMKM kami harapkan bukan hanya bisa menjual, tetapi bagaimana bisa tumbuh jiwa entrepreneurnya, dengan begitu kami yakin usaha akan berkembang dan maju. UMKM juga harus diberi wawasan terkait legalitas atau regulasi hukum, supaya ada perlindungan untuk menjalankan usaha. LPPKI DKI Jakarta sudah berencana membuat Pengaduan dan Informasi berbasis digital/ online, dengan begitu nantinya UMKM yang kita bina bisa sekaligus mempromosikan usahanya. Dengan memiliki jaringan dan membangun kemitraan dengan berbagai pihak, kita optimis UMKM akan bangkit", ulas Hasdar Hanafi yang juga Sekjen DPP Puspindo (Perkumpulan Usahawan Ponsel Indonesia) ini.

Verania selaku Ketua Divisi Obat dan Makanan DPW LPPKI DKI Jakarta, menjelaskan tentang tatacara bagaimana UMKM tersebut punya legalitas dan ijin usaha

"UMKM tentunya harus mempunyai produk, produk tersebut harus mempunyai IUMK dari kecamatan setempat, daftarkan P-IRT ke Dinas Kesehatan, untuk kepengurusan sertifikat Halal diurus ke MUI, karena tahun depan semua produk harus bersertifikasi Halal. Sedangkan untuk jenis produk kosmetik, makanan olahan, sabun, jamu dan lain-lain harus ada ijin BPOM nya", ungkap Verania

"Untuk mendapatkan bantuan pengurusan secara gratis, kita harus bergabung atau dibina oleh salah satu dinas yang berada diwilayah kita, dan khusus terkait sertifikat halal, InsyaAllah bulan Maret gratis bagi UMKM yang diadakan oleh komunitas Sadar Halal binaan Kemenag dan Kemenparekraf", tutur Verania yang sudah berkecimpung di dunia UMKM lebih dari 15 tahun ini.

Steven selaku Divisi Jasa dan Barang Ilegal DPW LPPKI DKI Jakarta, menambahkan Pelaku Usaha UMKM sedapatnya harus melek teknologi, dan Go-Digital

"Di era yang serba teknologi, kita mendorong UMKM agar melek teknologi dan Go-Digital. Dengan begitu produknya bisa dengan mudah dipasarkan dan jangkauannya pun lebih luas," kata Steven, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ini.

Iin Nuraini, SE selaku Wakil Ketua Divisi Jasa Keuangan Bank dan Non Bank menyarankan agar LPPKI DKI Jakarta membentuk tim kerja, terkait pemberdayaan konsumen melalui UMKM ini

"Dengan membentuk Tim kerja, kita nantinya akan lebih fokus dan maksimal menjalankan program, karena dibidang UMKM ini butuh SDM yang berpengalaman dan mumpuni untuk mendampingi, agar usaha bisa me-Nasional bahkan Go-Internasional", tutup Iin Nuraini, SE yang juga praktisi Asuransi ini. **

Read More

Negara Melalui Kapolres Waropen Memberikan Penghargaan Kepada PKN

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi

Pemantau Keuangan Negara PKN Menerima Piagam penghargaan dari negara  dalam  hal ini Presiden RI CQ Kapolri CQ Kapolda papua  CQ Kapolres Waropen Papua di Kantor Polres Waropen pada dini hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 jam 12.30   Waktu Indonesia Bagian timur ,demikian di sampaikan Patar Sihotang SH MH ketua umum PKN di saat pembukaan Konperensi pers di Kantor Pusat  PKN Jl Caman raya no 7 Jatibening Bekasi.

Pemberian penghargaan ini ,sebagai Inpelementasi atau pelaksaan penghargaan kepada Masyarakat yang  melaporkan  tindak pidana korupsi dan sudah di proses penyelidikan ,penyidikan dan Proses Peradilan dan sudah mempunyai status hukum tetap ( Incrah ) sesuai dengan PP 43 Tahun 2018 demikian Ucap Patar.

Patar menjelaskan kronologis nya ,Berawal dari  laporan masyarakat ,bahwa ada perbuatan tindak pidana korupsi di dinas kelautan dan perikanan kabupaten waropen, sehingga  PKN melakukan Investigasi dengan langkah pertama adalah meminta informasi publik ke PPID utama pemdakab waropen sesuai mekanisme UU No 14 Tahun 2008, setelah informasi  berupa dokumen ontrak di dapatkan ,maka di lakukan Invesrigasi ke lapangan dan dari hasil investigasi maka di buat telaahan dan analisis dan membuat kerangka  konstruksi laporan sesuai dengan 4  unsur unsur tindak pidana korupsi selanjutnya membuta  Laporan Pengaduan PKN :Nomor:03/LP/POLRES/WAROPEN/PKN/IV/2018 Tentang Dugaan Korupsi Di Dinas Kelautan dan Perikanan pada Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00 Tahun Anggaran 2016 di duga Fiktip  yang dapat merugikan negara.

Dengan fakta-fakta seperti berikut ,Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3, dan 4 inch senilai Rp797.500.000,00 ,Salah satu realisasi dari belanja barang Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2016 adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala kecil untuk nelayan. 

Bahwa Pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3 dan 4 inch dilaksanakan oleh CV.AB

berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP) nomor 523/119/SPP/OTSUSGREN/DISPERIK-WRP/XI/2016 tanggal 8 November 2016. Nilai kontrak pekerjaan ini senilai Rp797.500.000,00 (termasuk pajak) dari sumber Dana Otsus Gerbang mas Hasrat Papua.

Berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 523/122/SPMK/GRBN/DISPERIK-WRP/XI/2016 tanggal 8 November 2016 pekerjaan harus sudah mulai sejak tanggal SPMK dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sampai dengan tanggal 23 Desember 2016.

Bahwa Atas pekerjaan tersebut kepada CV.AB telah dilakukan pembayaran senilai

atau senilai 100% dengan penerbitan SP2D nomor 03626/SP2D/2.05.01.01/2016 tanggal 16 Desember 2016. bahwa Berdasarkan keterangan dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam berita acara wawancara nomor 12.d/BAW/LKPD-WRP-2016/04/2017 tanggal 20 April 2017 diketahui bahwa tidak ada realisasi fisik atas pekerjaan pengadaan jaring gilnet mesh size 2,5, 3 dan 4 inch.

Bahwa dari hasil audit BPKP Papua di nyatakan Pekerjaan ini adalah Fiktip sehingga  Kerugian negara Rp Rp797.500.000,00. Selanjutnya kasus ini di proses di pengadilan tipikor Jayapura dan  para pelaku di vonis bersalah dengan pidana penjara  4 Tahun  dan sudah Incrah 

Patar menjelaskan.

Bahwa Masyarakat yang  melakukan Investigasi  atau mencari fakta fakta dan melaporkan korupsi ke aparat penegak hukum  ,tentunya  banyak rintangan hambatan tantangan dan  pengeluaran waktu dan materi ,untuk itu lah pemerintah dan DPR RI membuat Regulasi tentang pemberian Piagam penghargaan kepada masyarakat yang melaporkan tindak pidana korupsi yang telah mendapat status hukum tetap ( Incrah )  seperti yang di maksud pada pasal 13 PP 43 Tahun 2018 Pasal 13 (l) Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan.

l2l Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan kepada:

a. Masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan bergerak di bidang pencegahan tindak pidana korupsi; atau

b. Pelapor. (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk: a. piagam; dan/atau b. premi. 

Patar Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ,agar secara Bersama sama membantu pemerintah dalam rangka membrantas  dan mencegah korupsi ,jangan hanya mengandalkan dan menyerahkan kepada KPK kejaksaan dan kepolisian.

Karena mereka tidak akan mampu dengan  Kuantitas dan kualitas korupsi saat ini yang sudah  menggurita dan sistimatik dan berjamaah,harus ada kekuatan heroic rakyat yang menghancurkan dan membasmi korupsi mulai dari tingkat pedesaan sampai pusat .

Atas Piagam penghargaan ini Patar Sihotang SH MH sebagai ketua umum PKN mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres Waropen dan jajarannya khusus nya  satuan reserse dan  unit tipikor yang telah berjuang memproses laporan PKN sampai P 21 dan memberikan penghargaan ini kepada PKN.

Harapan Kami PKN ,agar  semua Kapolres di jajaran wilayah Polda papua dan Polda Papua barat  demikian juga ke jaksaan agar memberikan Piagam penghargaan kepada Masyarakat pelapor sebagai perintah PP 43 Tahun 2018 dan Pasal 41 UU No 31 tahun 1999 dengan tujuan   membangun minat  keberanian masyarakat papua  melaporkan perampok perampok uang rakyat yang selama ini menjadi biang keladi kemiskinan dan tinggi nya angka kematian dan angka buta hurup di Wilayah papua dan papua barat sekitar nya .

Semoga Moment pemberian penghargaan yang di terima lansung oleh anggota PKN yang anggota nya dari saudara kita dari orang papua asli menjadi contoh dan daya  tarik kepada saudara saudara kita dari papua asli bergerak secara Bersama sama menghancurkan dan membersihkan  Tanah papua dari tangan tangan kotor dan jahat dan penjajahan dengan wujud  korupsi . 

Dan kepada sahabat sahabat dan para aktivis korupsi ,mari kita Bersatu padu melawan korupsi demi tercapainya pemerintahan bersih demi terwujud masyarakat adil dan Makmur  sesuai dengan cita vcita luhur para pahlawan kita yang sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan ,demikian ucap patar sihotang ketua umum PKN pada saat menutup Konprensi pers sambil membagikan bahan siaran pers kepada para awak media  di kantor pusat PKN. **

Read More

SKPPHI Hadir di Tanah Papua, Billy Marcelino Maniagasi: Siap Jalankan Amanah dan Besarkan SKPPHI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Studi Kebijakan Publik terus berupaya mengembangkan organisasi dan mensolidkan kepengurusan baik di pusat sampai ke tingkat daerah.

Ketua Umum DPP SKPPHI (Studi Kebijakan Publik Penegakan Hukum Indonesia) Ryanto Sirait, SH, MH Saat Diskusi dan Penyerahan mandat ke Billy Marcelino Maniagasi Untuk DPD SKPPHI Provinsi Papua di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Jumat (17-12-2021) mengungkapkan SKPPHI telah ready untuk bergerak menjalankan program kerja dan pengembangan organisasi sampai ke daerah

"Setelah DPP SKPPHI melaksanakan Rapat Konsolidasi pengurus Minggu lalu, jajaran pengurus bergerak mengkonsep kegiatan dan program kedepan. Dari segi Legalitas sudah kita penuhi, tinggal bergerak menjalankan apa yang sudah kita rencanakan", jelas Ryanto Sirait

Dalam segi pengembangan organisasi, Ketua Umum DPP SKPPHI menjelaskan tentang Mandat yang di berikan ke DPD SKPPHI Provinsi Papua

"Hari ini (Jumat,17-12-2021) kami selaku DPP SKPPHI memberikan Surat Keputusan untuk Sdr. Billy Marcelino Maniagasi sebagai Penerima Mandat untuk DPD Provinsi Papua. Kami harapkan nantinya Kepengurusan di Papua dapat terbentuk dan berkembang disana," harap Ryanto Sirait

Sekretaris Jenderal DPP SKPPHI Megy Aidillova, ST menambahkan sekilas tentang organisasi dan tujuan

"Sebagai Organisasi yang berazaskan Pancasila, dan UUD 1945, SKPPHI hadir untuk melaksanakan kegiatan dibidang sosial kontrol, dan kegiatan di bidang Pendidikan dan pelatihan non-akademik dengan Tujuan 1). Menjadi wadah perkumpulan masyarakat untuk membela hak-hak masyarakat dan mendorong terciptanya kebijakan publik yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik, 2). Menjadi wadah perkumpulan masyarakat untuk mengawal dan mengawasi sistem penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945", jelas Megy Aidillova

Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Jefri Simanjuntak, SH paparkan program dalam segi hukum

"SKPPHI selain studi Kebijakan Publik, juga mencakup tentang penegakan hukum. Dibidang Hukum kami memberikan bantuan hukum, pendampingan dan konsultasi gratis kepada yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu karena banyaknya daerah- daerah yang belum maksimal dalam pengawasan hukum, organisasi tetap kami kembangkan kedaerah demi mendapatkan keadilan bagi masyarakat," ulasnya

Sementara itu, Billy Marcelino Maniagasi, SH selaku penerima Mandat menyatakan siap menerima mandat dan akan membentuk Kepengurusan SKPPHI di Provinsi Papua

"Selaku penerima Mandat, saya siap menjalankan amanah ini untuk membentuk Kepengurusan di Provinsi Papua, dan kami yakin lembaga ini sudah tepat dan sangat bagus untuk kami kembangkan sebagai wadah studi dalam setiap kebijakan publik, dan banyak hal-hal yang akan kami bedah dan kami kaji terkait kebijakan- kebijakan didaerah yang akan kami bahas nantinya," ulas Billy Marcelino dengan optimis

"Hal-hal terkait kebijakan publik yang akan dikaji dan evaluasi untuk masuk dalam kajian SKPPHI DPD Papua, misalnya peredaran miras yang mudah diakses masyarakat, pemberlakuan harga BBM satu harga belum cukup dirasakan masyarakat Papua, harga semen yang cukup mahal, pembangunan kualitas SDM khususnya masyarakat lokal belum berjalan dengan baik, kurangnya transparansi dalam birokrasi. Persoalan- persoalan sosial tersebut kami sampaikan saat menerima mandat dari DPP SKPPHI", tutup Billy Marcelino Maniagasi. **

Read More

DPW LPPKI DKI Jakarta Terima Kunjungan Tim Monitoring Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Perdagangan RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Pemberdayaan Konsumen melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) di DPW LPPKI DKI Jakarta (Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia DKI Jakarta) yang beralamat di Gedung Linggar Jati, Pulomas Jakarta Timur, pada Selasa (23-11-2021)

Kunjungan tersebut tampak dari Pihak Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag RI, Valda Kirana, Grace Dearni Sipayung, Gusti Ayu Widhi Resmi Putri, dan Ahmad Fadli.

Valda Kirana selaku Analis Perdagangan Ahli Muda mempertanyakan apa saja kegiatan di LPKSM khususnya DPW LPPKI DKI Jakarta dalam memberikan edukasi perlindungan konsumen kepada masyarakat, serta bagaimana penanganannya.

"Tujuan kedatangan kami adalah untuk melaksanakan tugas Monitoring dan Evaluasi, maka kami mengajukan pertanyaan berupa kuesioner kepada pengurus DPW LPPKI DKI", ujar Valda Kirana

Sementara itu, Grace Deani Sipayung sebagai Analis Perdangangan Ahli muda menambahkan Apa saja kendala yang dihadapi LPKSM, dan mencek secara langsung Legalitas LPKSM khususnya DPW LPPKI DKI Jakarta

"Kami juga memonitor dan menceklis kesesuaian data LPKSM, baik itu Rekap secara organisasi maupun legalitas dari LPKSM, yang mana ini untuk kesesuaian data secara vaktual," ulasnya

Ketua DPW LPPKI DKI Jakarta Megy Aidillova, ST yang langsung menyambut kedatangan tim Monitoring dan Evaluasi Direktorat Pemberdayaan Konsumen menyampaikan sangat berterimakasih banyak telah dikunjungi langsung oleh pihak Direktorat Perberdayaan Konsumen, Kemendag RI

"Alhamdulillah, kami merasa dapat dukungan, support dan motivasi dengan telah turun langsungnya perwakilan pemerintah dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI. Kehadiran Bapak / Ibu memberikan energi baru baru kami untuk lebih giat lagi menjalankan program kedepan", tuturnya

Megy Aidillova juga mengharapkan agar Bimtek Bagi LPKSM lebih ditingkatkan lagi proses pelaksanaan

"Kami berharap agar Direktorat Pemberdayaan Konsumen meningkatkan lagi jumlah peserta yang ikut, supaya SDM di LPKSM meningkat dan banyak personil yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Lembaga, sebagai Wadah dalam membantu Konsumen dalam memperjuangkan haknya," tutup Megy Aidillova

Acara berlangsung lancar, dengan tetap menerapkan prokes, dan di akhir acara adanya penyerahan Kenang-kenangan dari Direktorat Pemberdayaan Konsumen Kemendag RI kepada DPW LPPKI DKI Jakarta. Tampak hadir staf kesekretariatan Cristian Napitupulu. **

Read More

Jumpa Media LSM Penjara 1 Atas Dugaan Mark-Up Di Direktorat PPDN Kemendag

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) di Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen PDN Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum LSM PENJARA 1 Teuku Z Arifin didampingi Sekjen dalam jumpa media di bilangan SCBD Jakarta Selatan, Selasa (7/9/2021).

"Ada dugaan mark-up berupa harga, pengiriman fiktif dan jumlah barang yang tidak sesuai dengan barang yang diterima di beberapa daerah oleh Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. "Ucap Arifin 

"Ini adalah jelas telah mengkhianati program Nawa Cita Presiden Jokowi. Sangat disayangkan di saat kondisi rakyat yang menjerit kesusahan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat, "timpal Sekjen PENJARA 1

"Tidak ada kata yang paling pas melainkan babat habis koruptor yang telah menyengsarakan rakyat. "Tegas Arifin penuh semangat 

"Segera usut dan tangkap oknum yang diduga terlibat kegiatan tersebut. Karena kita ingin melihat ketegasan Menteri Perdagangan RI dalam menuntaskan kasus ini secepatnya. "Pungkas Arifin **

Read More

DPD KAMPUD Lampung Timur Resmi Tercatat di Kesbangpol Setempat

Duta Nusantara Merdeka | Lampung

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Kabupaten Lampung Timur, resmi menerima surat keterangan terdaftar (SKT) dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Timur, Drs. Wirham Riadi, MM, pada Senin (7/6/2021) di Kantor Kesbanpol Lampung Timur (Lamtim). 

Dalam penyerahan SKT ini pihak Kesbangpol Lamsel diwakili oleh Dwi yang langsung diterima oleh Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi, hal ini disampaikan oleh Fitri Andi melalui keterangan persnya di Sukadana, Lampung Timur, pada Rabu (9/6/2021).

"Sebagai organisasi non Pemerintah atau juga disebut sebagai Lembaga non Government Organization (NGO) yang bertujuan untuk membantu kinerja Pemerintah dan turut mengawasi jalannya Pemerintahan agar tidak terjadi penyalahggunaan kewenangan demi kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat Indonesia maka kedudukan DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur harus dilaporkan kepada Pemerintah", kata Andy sapaan akrabnya.  

Masih kata dia, selain itu pihaknya melakukan koordinasi sesuai amanat Ketua Umum (Ketum) DPW KAMPUD, Seno Aji, S.Sos, S.H, dan juga untuk mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan baik di Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur.

"Sesuai amanat dari Ketum Seno Aji, maka agenda koordinasi ini diharapkan kedepan program-program kerja dari DPD KAMPUD dapat selaras dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, demi mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan baik sehingga tidak melakukan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotie (KKN)", tutur Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur.

Ketua DPD KAMPUD Lamtim juga menuturkan bahwa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang bersifat independen maka sangat membutuhkan dukungan dan dorongan dari semua pihak khususnya Pemerintah. 

"DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, memiliki tujuan yang sudah ditetapkan selain menjadi wadah menyalurkan aspirasi Masyarakat, DPD KAMPUD juga bertujuan menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya, ikut aktif mensukseskan pembangunan Bangsa dan Negara, menjaga kedaulatan Negara, menjaga ketertiban sosial, memberikan pendampingan untuk masyarakat dalam bidang hukum, sosial, pendidikan, ekonomi dan politik agar mencapai keseimbangan antara masyarakat dan pemerintah, dengan tujuan mulia ini dan sebagai organisasi yang independen maka diperlukan dukungan sebagai mitra Pemerintah agar program kerja DPD KAMPUD dapat terlaksana dengan baik", ujar Andi.

Harapannya dengan pencatatan DPD KAMPUD oleh Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur, dapat sinergitas terhadap Program Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

"Dengan penyampaian data administrasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, harapannya ke depan DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, dapat membangun sinergitas terhadap program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur", demikian ujar Ketua DPD KAMPUD Lamtim. 

Sementara, pihak Kesbangpol Kabupaten Lampung Timur, melalui Dwi mengatakan bahwa tugas dan tanggungjawab pihak Kesbangpol adalah mencatat dan mendata organisasi Politik, Organisasi masyarakat, organisasi Kepemudaan dan LSM yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Timur. (*)

Read More

Teuku Z Arifin, Ketum LSM Penjara 1 Dukung Kapolri Ungkap Tuntas Pelaku Bom Bunuh Diri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum LSM Penjara 1 Teuku Z Arifin mengutuk keras aksi pengeboman yang diduga dilakukan oleh seseorang di kompleks Gereja Katedral, Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3) pagi.

Teuku menilai, aksi ini sebagai tindakan keji yang menodai ketenangan hidup bermasyarakat dan jauh dari ajaran agama.

"Apa pun motifnya, aksi ini tidak dibenarkan agama karena dampaknya tidak hanya pada diri sendiri juga sangat merugikan orang lain," ujar Arifin kepada para awak media di Jakarta, Minggu (28/3).

Akibat ledakan di depan Gereja Katedral, sejumlah orang dilaporkan terluka.

Pada saat kejadian, sebagian jemaat tengah beribadah di dalam Gereja Katedral. Jumlah dan identitas korban atau pelaku hingga kini masih dalam pendalaman polisi.

Teuku berharap kepolisian dan aparat yang berwenang bisa segera mengungkap latar belakang aksi kekerasan yang dilakukan di dekat tempat ibadah ini. Bukan itu saja, Arifin yakin aparat bisa mengungkap tuntas aktor-aktor yang terlibat dalam aksi keji ini. **

Read More

Ketum LSM Penjara 1 Mendukung Penuh Arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri Atasi Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum LSM Penjara 1 Teuku Z Arifin mendukung penuh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh agar semua daerah membantu pemerintahan Presiden Jokowi mengatasi masalah stunting. Hal ini disampaikannya di Jakarta kepada para awak media, Senin (15/3/2021)

"Para sahabat, mari bantu Pak Jokowi menyelesaikan stunting. Alurnya mulai data ibu hamil, kerjasama antara Dukcapil dan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Puskesmas diberi hak akses, hingga seluruh masyarakat Jambi bisa dihitung dengan mudah. Ibu hamil kapan dia akan melahirkan, diberi treatment apa kepada para ibu hamil" tekan Arifin seirama dengan pernyataan Dirjen Dukcapil Kemendagri RI.

Menjadi pengetahuan bahwa Dirjen Dukcapil menyampaikan pentingnya kemampuan dalam berkomunikasi sebagai ciri dari leadership yang baik. Ia mencontohkan dari empat sifat Rasulullah yang dapat diimplementasikan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

“Pertama fatonah, cerdas atau pintar, Bukan IQ yang tinggi, tapi orang cerdas itu adalah orang yang bisa menerima keadaan, ada masalah dicari solusinya bukan mengeluhkan masalahnya. Jadi setiap kita itu cerdas kalau bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi,” ujar Zudan.

Arifin menegaskan ikut totalitas membantu mengkampanyekan arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri contohnya sifat amanah, itu mau menunaikan apa yang sedang menjadi tugasnya atau apa yang diembankan negara pada kita,” tegasnya mengutip Zuhdan.

Begitu juga tabligh, kemampuan untuk mentransformasikan gagasan pikiran, semangat kepada anak buahnya, dan terakhir adalah Siddiq, kalau betul dibetulkan, kalau salah dinyatakan salah.

Arifin sangat sepakat dengan sikap tegas Dirjen Dukcapil bahwa negara harus hadir ke pintu-pintu rumah untuk memberikan pelayanan, itulah manajemen sistem pemerintahan memberikan pelayanan ke yang terdekat ke masyarakat. Administrasi Negara dan Sosiologi Hukum menjelaskan tentang teori trickle down effect, laksana sebuah gelas yang terisi air penuh, dampaknya akan mengalir ke masyarakat sekitar.

“Jadi kalau masyarakat itu diibaratkan gelas, setiap kali diisi air pelayanan ternyata airnya tidak tumpah-tumpah, karena semakin lama gelas airnya ditambah, juga gelasnya bertambah tinggi. Harapan masyarakat meningkat terus, jadi yang ingin saya sampaikan jangan kita berpuas pada pelayanan sekarang bagus, dua tahun lagi belum tentu bagus,“ ungkap Zudan.

Oleh sebab itu, menurut Zudan berpemerintahan itu harus bertransformasi terus-menerus berpindah untuk melakukan perbaikan, karena kalau berhenti melakukan perbaikan berhentilah hidup ini. Saat ini Dukcapil sudah bergeser ke arah digital dan terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari elemen pengawas dan mitra kemendagri maka saya sebagai Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyatakat (LSM) akan terus mendukung dengan aksi nyata agar arahan-arahan Dirjen Dukcapil Kemendagri terwujud secara menyeluruh khususnya program penanggulangan stunting."Pungkas Arifin.

Read More