Semangat Kemerdekaan di Bidang Pertanian, Wapres Lepas Ekspor Sejumlah Komoditas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menjelang dua hari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, menghadiri kegiatan pelepasan ekspor sejumlah komoditas pertanian senilai Rp.12,45 Triliun ke 176 Negara. Komoditas yang dilepas pada acara bertajuk Merdeka Ekspor tersebut diantaranya berupa buah durian, jahe, susu dan telur, di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jl. Raya Pelabuhan No 9 Jakarta Utara, Selasa siang (15/08/2023).

Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan pelepasan produk ekspor pada hari ini. Sebab, hal ini menandakan bahwa komoditas pertanian yang dimiliki Indonesia memiliki kualitas yang bagus dan layak untuk diterima pasar global.

“Patut kita syukuri, selain menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia, beberapa komoditas unggulan juga dapat memasok pasar ekspor ke berbagai negara tetangga. Saya menerima laporan, volume ekspor pertanian telah mencapai 21,2 juta ton, hingga Juni 2023, menurut data BPS,” ungkap Wapres usai melepas komoditas ekspor pertanian di Terimal Koja, Tanjung Priok Jakarta.

Oleh karena itu, Wapres pun memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) yang telah melakukan pendampingan berupa bimbingan teknis dan percepatan pelayanan sehingga akselerasi ekspor pertanian dapat terwujud. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada para petani, pelaku usaha, juga seluruh stakeholder terkait lainnya di bidang pertanian. 

Wapres berharap, pendampingan dan kolaborasi antarstakeholder ini dapat terus ditingkatkan sehingga petani dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian yang berkualitas dan berorientasi ekspor.

“Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan, atas konsistensi dan kontribusinya dalam pembangunan sektor pertanian,” imbuh Wapres.

Ke depan, Wapres pun meminta agar produk ekspor pertanian dapat didominasi dengan produk hilir siap pakai yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Salah satunya, tambah Wapres, melalui produk-produk yang dimiliki dan diproduksi oleh UMKM dan SDM Pertanian. 

“Saya minta, terus dukung dan dampingi UMKM maupun SDM pertanian agar lebih memahami persyaratan, alur, serta proses dalam kegiatan ekspor komoditas pertanian,” pesan Wapres.

“Dorong tiap daerah agar terus mengembangkan produk unggulan berkualitas ekspor, menumbuhkan eksportir baru, dan menambah mitra dagang luar negeri, melalui kerja sama bilateral dengan dibantu perwakilan RI,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo menyebut kegiatan ini merupakan bukti bahwa sektor pertanian sangat strategis dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan pihaknya secara konsisten melakukan pembinaan UMKM produk pertanian sehingga bisa bersaing di pasar global.

“Bersama dengan instansi terkait terus melakukan pendampingan sehingga produk UMKM sektor pertanian dapat memenuhi persyaratan negara luar” ungkapnya.

Ia juga menegaskan, meski ekspor terus diupayakan meningkat, ketersediaan pangan didalam negeri menjadi hal utama yang harus dipastikan. Meski ada ancaman El Nino, dirinya mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah agar ketersediaan pangan strategis tetap terjaga. 

“Komoditas yang kita ekspor saat ini adalah komoditas non 12 bahan pokok dan dibutuhkan oleh negara lain. Alhamdullilah dari apa yang sudah kita validasi dilapangan, 12 komoditas strategis kita aman, meski demikian kita tidak boleh lengah, tetap waspada” tutupnya.

Sebagai informasi, melalui pendampingan dan pelayanan yang selama ini dilakukan Kementan, ekspor pertanian terbukti meningkat signifikan, meski pandemi disertai dengan ketegangan politik yang terjadi disejumlah negara. Tahun 2020 ekspor pertanian mampu mencapai Rp. 451,77 Triliun meningkat 15,79 % dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai Rp. 390,16 Triliun. 

Begitupun di Tahun 2021, ekspor pertanian tercatat mencapai Rp.616,35 Triliun meningkat 36,43 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022, ekspor pertanian mencapai Rp.658,18 Triliun meningkat 6,79 % jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, Ekspor Pertanian juga diprediksi meningkat, realisasi ekspor pertanian periode Januari – Juni 2023 tercatat telah mencapai Rp. 260,33 Triliun, angka ini optimis akan terus meningkat. (Arianto)

Read More

PT PAL Indonesia Ekspor Kapal Perang Ke Filipina

Duta Nusantara Merdeka|Surabaya 

Sebagai industri perkapalan nasional, PT PAL Indonesia untuk kedua kalinya mengambil peran penting dalam keamanan di Kawasan ASEAN. 

Hal ini ditandai dengan pemotongan baja pertama atau first steel cutting pada pembangunan kapal Landing Dock pertama, sebagai bagian dari ekspor dua kapal perang untuk yang kedua kalinya bagi Angkatan laut Filipina. 

Acara ini sekaligus menandai telah dimulainya proses fabrikasi pada pembangunan kapal Landing Dock Philippines.

Acara diawali dengan paparan kemajuan proses produksi kapal Landing Dock Philippines oleh Kepala Proyek Parnianto, serta dilanjutkan dengan pemaparan beberapa produk state of the art PT PAL Indonesia, yakni Kapal Cepat Rudal 60 Meter, Kapal Rumah Sakit, dan Landing Platform Dock 163 meter yang disampaikan oleh SEVP TM Satriyo Bintoro. 

Dengan dihadiri langsung oleh Flag Officer in Command Philippines Navy (FOIC) Vice Admiral Toribio D Adaci,  beserta jajaran pemangku kepentingan lainnya, menjadikan momentum ini semakin penting untuk meningkatkan diplomasi pertahanan antara kedua negara melalui akuisisi teknologi pertahanan.

CEO PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod melihat kerjasama ini merupakan peran sentralitas Indonesia sebagai bagian dari ASEAN, dalam mengurangi risiko geopolitik. 

“Kerja sama kedua negara merupakan cerminan bagaimana kontribusi Indonesia dalam menjaga keamanan kawasan ASEAN agar menjadi negara yang kuat, stabil dan saling mendukung,” ujarnya dalam keterangan persnya, Kamis (10/08/2023).

Pelaksanaan first steel cutting yang dihelat di bengkel fabrikasi Divisi Kapal Niaga, ditandai dengan penekanan tombol oleh CEO PAL bersama FOIC Philippines Navy, sekaligus dilanjutkan penandatanganan siluet kapal Landing Dock Philippines (LDP) yang turut disaksikan oleh Kepala Proyek LDP, Pangkoarmada II atau yang mewakili, dan Ketua Philippines Navy Owner Representative (PNOR), serta disaksikan oleh jajaran BoD dan SEVP PT PAL Indonesia.

Dengan panjang keseluruhan mencapai 124 meter, dan displacement sebesar 7.200 ton, dan mampu berlayar hingga 30 hari penuh. 

“Kapal Landing Dock Philippines mengakomodir kebutuhan Departemen Pertahanan Nasional Filipina, dengan sedikit perubahan pada platform kapal. 

Nantinya, kapal Landing Dock ini diharapkan mampu berlayar hingga sea state 6. Hingga akhir Juli, progres LD Filipina sudah mencapai 20,24 %, lebih cepat dari target yang direncanakan. 

Begitu juga dengan LD Filipina yang kedua. Kami akan menjaga kemajuan positif ini” terang Kaharuddin Djenod.

Mengusung 117 blocks pada tahapan produksinya, kapal Landing Dock Philippines ini akan memiliki sistership, yang dalam waktu dekat juga akan dilaksanakan tahapan yang sama. 

Kontrak pembangunan dua unit Kapal perang Landing Dock ini turut menunjukkan posisi dan peran vital Indonesia dalam stabilitas regional.

Kapasitas dan kapabilitas PT PAL Indonesia sebagai industri perkapalan nasional menunjukkan geliat positif di sektor ekonomi, salah satunya berupa eskalasi penyerapan tenaga kerja sekaligus pemenuhan kebutuhan material/equipment, pada ekosistem pertahanan di tingkat nasional dalam memenuhi kebutuhan ekspor. 

Kontribusi PT PAL Indonesia dalam meningkatkan kemampuan Angkatan laut Filipina, mencerminkan transformasi berkelanjutan. 

Baik ditingkat nasional maupun kawasan ASEAN, agar dapat tercapai kawasan yang kuat, stabil, dan saling mendukung untuk mengamankan satu sama lain.

Dikesempatan tersebut, Toribio D Adaci selaku Flag Officer in Command Philippines Navy menyampaikan bahwa “Dua landing dock pertama yang dibangun dan diselesaikan oleh PT PAL Indonesia untuk angkatan laut kami di tahun 2016 dan 2017, membuktikan kualitas dan fungsionalitas produk dan layanan yang sangat luar biasa. Kapal ini telah membuktikan nilainya dalam berbagai operasi militer dan non-militer, menunjukkan pentingnya peran angkatan laut kita. 

Serta sangat berperan dalam operasi keamanan dan non-keamanan kami di Filipina “ ujar Toribio D Adaci.

Toribio D Adaci Kembali menegaskan “Pembelian dua landing dock kali ini akan sangat membantu bangsa kita dalam melancarkan penjagaan keamanan, tidak hanya di laut Filipina barat tetapi juga di seluruh wilayah nusantara. 

Selain itu juga untuk membantu pelaksanaan bantuan kemanusiaan kami dalam penanggulangan bencana” tutupnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan tinjauan di area produksi PT PAL Indonesia. (Arianto)

Read More

Gus Halim Lepas Ekspor Ikan Mas Koki Asal Tulungagung

Duta Nusantara Merdeka | Tulungagung 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar melepas ekspor ikan mas koki produk Desa Sejahtera Astra di Desa Wajak Lor, Tulungagung, Jawa Timur. 

Pembudidayaan ikan mas koki di Desa Wajak Lor, Tulungagung telah dirintis sejak 1986. Hingga kini budi daya ikan mas koki di Desa Wajak Lor terus berkembang dan berhasil mengangkat perekonomian warga. 

Gus Halim, sapaan akrab Mendes PDTT didampingi Bupati Tulungagung Maryoto Birowo melepas ekspor hasil produksi petani desa dengan ditandai pemecahan kendi ke bagian samping truk yang mengangkut 20.000 ekor ikan mas koki.

“Amati, tiru, modifikasi atau ATM. Jadi itu sangat efektif, sehingga tidak lagi kita terlalu banyak bicara teori,” kata Gus Halim di Tulungagung, Minggu (12/3/2022).

Ikan mas koki dari petani desa di Tulungagung tersebut diekspor ke tiga negara tujuan, yakni Australia, Jepang dan Inggris dengan nilai Rp1,8 miliar.

Kegiatan ekspor seperti ini menjadi sangat penting karena akan menjadi piloting dan direplikasi di tempat-tempat yang lain.

Menurut Gus Halim, satu-satunya pola pembangunan dan pemberdayaan pada level desa  yang paling efektif adalah dengan replikasi. 

Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan bahwa akselerasi ekonomi saat ini cuma ada satu, yaitu dengan ekspor. Oleh karena itu, Kemendes PDTT terus berupaya agar akselerasi ekonomi di level desa bisa dilakukan dengan maksimal.

“Inilah yang terus digalang oleh pemerintah. Sehingga apa yang sudah kita lakukan selama ini, permasalahan yang paling utama itu bisa tertangani dengan baik. Dengan demikian akselerasi ekonomi di level yang terkecil dalam hal ini desa, bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Gus Halim berharap, kegiatan seperti ini bisa segera ditindaklanjuti di tempat-tempat lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan Kabupaten Tulungagung.

Pelepasan ekspor ikan koki ini juga dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Moh. Gunawan Saleh, Head of CSR & Social Engagement PT Astra International Tbk Triyanto, Direktur Eksekutif Yayasan Cah Angon Dhika Yudistira, Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah Hanung Harimba Rachman.

Selanjutnya Sekretaris Direktorat Jendral Pengembangan Ekonomi dan Investasi  Desa Kemendes PDTT Sudrajat, Sekretaris Direktorat Jendral Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan  KKP Machmud, Direktur Pembenihan Ditjen Perikanan Budidaya KKP Nono Hartanto, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kemendag Merry Maryati, Asisten Deputi Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan Kemenko Perekonomian, Abdul Ghofar. (Arianto)

Read More

Tindak Lanjut Laporan Penahanan Produk Impor Hortikultura, Ombudsman Sampaikan Tindakan Korektif Kepada Kementan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ombudsman RI menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait dugaan maladministrasi dalam penahanan dan penolakan produk impor hortikultura.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan, tindakan korektif yang pertama, yakni agar Menteri Pertanian memerintahkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan pengeluaran barang impor produk hortikultura milik pelapor yang telah ditahan pada saat tiba di tempat pemasukan mulai 27 Agustus - 30 September 2022.

“Adapun proses pengeluaran ini didahului dengan uji laboratorium guna memastikan keamanan pangan. Terkait poin ini, Ombudsman memberikan waktu selama lima hari kerja kepada Kementan untuk melaksanakan tindakan korektif dan melaporkan hasil pelaksanannya kepada Ombudsman,” ujar Yeka dalam konferensi pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

Yeka mengungkapkan, pada Kamis (22/9/2022) lalu pihak Kementan sudah memberikan solusi bersyarat dengan mengizinkan pengeluaran barang impor produk hortikultura yang belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) namun telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI).

“Tapi hingga saat ini, barang belum dilepas. Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak. Ombudsman mempertanyakan mengapa sudah dilakukan uji laboratorium dan tidak ada masalah, namun barang masih belum dilepaskan oleh Barantan (Badan Karantina Pertanian),” jelas Yeka.

Tindakan korektif kedua, agar Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan dan Kemendag melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait dengan prosedur dan mekanisme importasi produk hortikultura pada saat belum tersedianya Neraca Komoditas. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tindakan korektif ketiga, kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang terkait dengan pergeseran pemeriksaan Border ke Post Border pada produk hortikultura, guna mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di Pelabuhan. Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif kedua dan ketiga, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman.

Lebih lanjut, Yeka menjelaskan, dalam kasus penahanan dan penolakan produk impor hortikultura ini pihaknya menyoroti adanya disharmoni regulasi kebijakan impor produk hortikultura. “Ombudsman berpendapat, RIPH memiliki tujuan yang baik atas keamanan pangan, akan tetapi RIPH tidak memiliki legal standing yang kuat. Karena PP Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur ketentuan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura apabila Neraca Komoditas belum tersedia. Hal ini menimbulkan disharmoni peraturan pelaksana lainnya,” ucapnya. 

Disharmonisasi peraturan ini, menurut Yeka, mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum, ketidakjelasan standar pelayanan dalam kegiatan tata niaga importasi produk hortikultura yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menyampaikan, pihaknya diundang oleh Ombudsman karena telah menyusun kajian terkait impor pangan. 

“Kami sudah sampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian pada Maret 2022, salah satu hasilnya bahwa RIPH perlu perbaikan. Karena ada UU Cipta Kerja, rekomendasi hasil kajian itu adalah memasukkan hortikultura ke dalam Neraca Komoditas mulai tahun 2022,” ungkapnya.

Neraca Komoditas merupakan sebuah sistem nasional data dan informasi yang akan menjadi referensi utama dalam pengambilan kebijakan terkait ekspor dan impor.

Pahala menambahkan, mestinya mulai Juni 2022 sudah mulai ada struktur nyata terkait produk hortikultura masuk ke Neraca Komoditas untuk disetor kepada Kemenko Bidang Perekonomian. “Dengan masuknya hortikultura ke dalam Neraca Komoditas maka peran Kementerian Pertanian akan semakin kuat dalam kontrol kualitas, keamanan pangan hingga fungsi pengawasannya,” tutur Pahala.

Lebih jauh, Pahala menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman yang merespons laporan masyarakat dengan cepat. Kasus ini menurutnya, merupakan pengingat agar Neraca Komoditas segera diwujudkan.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyampaikan, terkait adanya beberapa regulasi yang belum harmonis, pihaknya akan menindaklanjuti LAHP Ombudsman. 

“Kami dari Ditjen Hortikultura yang mendapatkan mandat dari Menteri Pertanian untuk menerbitkan dan menolak RIPH, siap bergandengan dengan Ombudsman dan Deputi Pencegahan KPK. Agar ke depan tidak terjadi lagi misinterpretasi, supaya lingkungan usaha tidak terganggu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2022 Ombudsman menerima laporan masyarakat dari para pelaku usaha (importir), yang menyampaikan pengaduan dan keberatan atas penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian dengan alasan tidak memiliki RIPH di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Belawan. Padahal mereka sudah memiliki SPI dari Kementerian Perdagangan. Pelapor merupakan pelaku usaha yang mengimpor produk hortikultura seperti jeruk mandarin, lemon, anggur, cabai kering, dan lengkeng.

Alhasil, Dampak ditahannya produk impor hortikultura telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Produk impor hortikultura yang tertahan hingga 14 September 2022 mencapai 1.477 ton dengan nilai barang mencapai Rp31,5 miliar. Selain itu, tertahannya produk tersebut, membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya penumpukan, biaya listrik dan biaya demurrage di pelabuhan yang mencapai Rp3,2 miliar. (Arianto)

Read More

Dukung UMKM, Prawita GENPPARI Gelar Pelatihan Manajemen Ekspor Impor

Duta Nusantara Merdeka | Bandung 

“ Indonesia memiliki banyak pelaku UMKM dan sebenarnya memiliki potensi pasar yang besar di luar negeri terhadap produk – produk yang mereka buat. Tentu mereka ingin meningkatkan pangsa pasarnya dengan melakukan penjualan ke luar negeri. Namun permasalahannya kebanyakan mereka belum memahami terkait dengan berbagai seluk beluk perdagangan luar negeri atau yang biasa disebut dengan ekspor dan impor.

Oleh karena itu, pembekalan pengetahuan dan wawasan dalam ekspor dan impor menjadi sangat penting sekali. Pemberdayaan pelaku UMKM sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Prawita GENPPARI selaku organisasi pegiat pariwisata, seni, budaya dan UMKM “, ujar Ketua Umum DPP Prawita GENPPAI Dede Farhan Aulawi di Bandung, Minggu (21/2).

Kemudian dia juga menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan keterampilan serta pemahaman dasar mengenai ekspor impor, prosedur dan mekanismenya serta dokumen – dokumen yang terkait baik yang berhubungan dengan kepabeanan dan kepelabuhan serta instansi terkait lainnya untuk memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan kemudahan yang disediakan Pemerintah serta mengupas tentang hal-hal yang berkaitan dengan alur kerja transaksi ekspor impor, kepabeanan dan pelabuhan yang sangat berkait erat dengan besarnya Bea Masuk dan pajak guna meminimalisir high cost, resiko serta biaya tak terduga dalam setiap pengurusan dokumen dan transaksi ekspor impor. Ujar Dede.

Adapun tujuan dari pelatihan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan wawasan para pelaku UMKM agar bisa meningkatkan pangsa pasarnya di luar negeri dengan melakukan ekspor produk – produk yang dibuatnya. Semangat dan keinginan untuk memperluas pangsa pasar di luar negeri, menurutnya harus diimbangi oleh pengetahuan dan wawasan yang baik terhadap mekanisme ekspor itu sendiri. Sebab jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, bisa menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari.

Sementara itu subjek materi yang dibahas dalam pelatihan tersebut meliputi, Konsep Dasar Perdagangan Internasional, Tarif, Kuota dan Kurs, Prosedur Ekspor dan Impor, Metode Pembayaran Internasional, Dokumen Ekspor Impor, Letter of Credit (L/C), Bill of Lading (B/L), asuransi dan freight forwarder. Sebuah proses pembelajaran singkat yang dipadatkan dalam satu hari.

“ Harapan kita, para pelaku UMKM yang memiliki orientasi untuk pengembangan pasar ke luar negeri bisa mengikuti program ini di angkatan berikutnya. Apalagi pelatihan ini bersifat gratis, kecuali pengganti administrasi saja. Meskipun sangat singkat, tetapi semua peserta pelatihan merasakan manfaat berupa pemahaman yang mendasar terhadap rencana pengembangan pasar produknya ke luar negeri “, pungkas Dede.

Pelatihan Manajemen Perdagangan luar negeri atau Manajemen Ekspor Impor ini telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 20 Februari 2021. Dimulai pada jam 10.00 dan berakhir pada jam 15.00 wib. Tidak sekedar mengikuti pelatihan saja, karena setelah selesai langsung dilakukan ujian untuk mengukur kemampuan pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan. Adapun tempat pelatihan diselenggarakan di Rumah Para Pecinta Ilmu (RUMPPI) yang beralamat di Jl. Mega Asri I no. 8 Bandung. Kemudian apabila ada calon peserta yang berminat untuk mengikutinya di kemudian hari bisa menghubungi Ibu Nuni : 0813-8330-7997, Ibu Lilis : 0813-1253-5153 atau Ibu Ines : 0813-2498-5928. **

Read More