Pertajam Arah Capres & Cawapres, IMO-Indonesia Fasilitasi Dialog Paslon Pemilu 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan media online (IMO) Indonesia tergerak untuk memberikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat tentang Pemilu 2024.

Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail mengatakan, organisasinya kini menaruh komitmen tinggi dalam mencerdaskan masyarakat menuju agenda elektoral akan datang.

"Kita menginginkan supaya masyarakat (pemilih) mempunyai informasi yang cukup sekaligus kesadaran tinggi menyambut Pemilu 2024 mendatang," kata Yakub di Jakarta, Selasa (5/12/23).

Di samping itu, kata dia, Pemilu 2024 juga menjadi momentum penting bagi pelaku media di Indonesia untuk berpartisipasi dalam memajukan industri pers tanah air.

Terlebih, kata dia, kegiatan dialog kandidat Pilpres yang difasilitasi IMO-Indonesia ini secara langsung menjadi daya tarik para pemilik/pelaku usaha media untuk berinteraksi langsung dengan para calon.

 

"Ini tidak terlepas dari tingginya animo pelaku usaha di bidang media khususnya online dari berbagai daerah yang ingin dapat melihat dan mendengar langsung paparan para calon pimpinan tertinggi negeri ini," terang Yakub.

Yakub mengatakan, alasan terakhir ini cukup mudah dimengerti menimbang selama ini para pelaku media online minim mendapatkan ruang untuk berinteraksi langsung dengan para paslon Pilpres.

"Dengan demikian, interaksi langsung antara pemilik/pelaku usaha pers dengan para kandidat ini menjadi sangat efektif dalam mendapatkan masukan dari sektor media online yang sudah kesehariannya melakukan tugas jurnalistik untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita," ujarnya.

Tidak hanya itu, Yakub juga menilai singkatnya waktu yang tersedia untuk masa kampanye dalam pemilu 2024 ini, menjadi sangat visible bila para pegiat media terfasilitasi melalui kegiatan yang akan dikemas dalam bentuk interaksi langsung ini.

"Ini momentum yang langka jadi semuanya kita kembalikan kepada para paslon dan tentu ada penilaian untuk itu semua. Niatan ini akan segera kami pertajam, termasuk dapat memenuhi aturan akan pelaksanaannya yang sesuai dengan mekanisme yang ada," imbuhnya.

Karenanya, kata dia, kesempatan ini sangat berharga bila seluruh insan pers di sektor online dapat terkoletif menyampaikan masukan kepada para paslon, selain dapat menghemat energi dan waktu dinamika di wilayah dari Sabang sampai Merauke untuk bisa bertatap muka langsung dengan para capres - cawapres.

"Untuk itu jadi tak usah repot-repot…silahkan temui, dengar dan sampaikan gagasannya maka seluruh media khususnya online akan menjadi corong yang sangat efektif untuk dapat berkontestasi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IMO-Indonesia Associate Professor Dr. Firman Wijaya mengaku sangat mendukung rencana dialog paslon tersebut dengan segera membentuk kepanitiaan untuk dapat berhubungan dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) seluruh Paslon.

Ia juga menilai bahwa giat dialog ini menjadi ruang terbuka demokrasi bagi industri media khususnya di sektor online agar mendapat kesempatan dapat membawa seluruh dinamika di wilayah masing-masing untuk dapat disampaikan secara langsung.

"Hal ini tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan bagi bara paslon itu sendiri kaitannya dengan elektabilitas," ujar Firman. 

Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) itu juga mengatakan bahwa simbiosis mutualisme yang digagas IMO-Indonesia antara para pelaku media online ini dapat menjadi momentum rakyat temui calon pemimpin yang menjadi arah baru dalam berkampanye.

"Yang mana biasanya para calon pemimpin menemui masyarakat, untuk itu ini menjadi sebuah gagasan yang patut serta layak direlaisasikan agar menjadi solusi efektif untuk masa kampanye yang singkat ini," pungkasnya.

Adapun rencana dialog kandidat Pilpres 2024 ini bertajuk, "Rakyat Temui Calon Pemimpin Negeri". Acara ini dijadwalkan akan segera digelar dalam waktu dekat. Terkait waktu dan tempat akan segera diumumkan setelah ini.

Pastinya, apa yang ditawarkan IMO-Indonesia melalui kegiatan ini tak lain menjadi paket hemat kampanye itu sendiri. (Ar)

Read More

Dihadapan Pimpinan Media, Polri Tegaskan Netralitas Pemilu 2024 Harga Mati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Polri menegaskan bahwa netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 adalah komitmen harga mati bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam acara Piramida (Ngopi Bareng Pimpinan Media), di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada. 

"Jadi netralitas Polri adalah harga mati untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI," kata Sandi dihadap para pimpinan redaksi media. 

Kepada para pimpinan media, Sandi menekankan, untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran dari komitmen tersebut. 

Menurut Sandi, dengan adanya pengawasan bersama itu akan semakin membantu Polri dalam mewujudkan situasi pesta demokrasi lima tahunan yang aman, damai dan kondusif. 

"Tolong lihat, tegur, dan awasi kalau anggota Polri sudah melenceng dari aturan supaya bisa memperbaiki dan membenahi diri agar manjadi lebih baik lagi. Untuk membangun pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan damai," ujar Sandi. 

Lebih dalam, Sandi mengajak kepada seluruh pimpinan redaksi media untuk sama-sama bersinergi memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Terutama terkait dengan sebaran informasi di media sosial yang bersifat hoaks. 

"Kita harus bisa memberikan edukasi literasi sosialisasi kepada masyarakat agar kedepannya menjadi masyarakat yang patuh akan hukum menjunjung tinggi etika, tata krama dan kesantunan serta kejujuran," ucap Sandi. 

"Dalam media sosial agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial supaya tidak menjadi bumerang bagi pengguna media sosial tersebut," tambah Sandi sekaligus mengakhiri.

Read More

Tim Roadshow ABRI-1 Temukan Fakta Yang Mengejutkan Saat Kawal DPT

Duta Nusantara Merdeka | Sukoharjo 

Roadshow ABRI-1 (Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu) Kawal DPT dan Kawal Suara di Jawa Tengah telah sampai di Sukoharjo, Jawa Tengah. Rombongan ABRI-1 yang seharusnya dijadwalkan tiba di Sukoharjo Rabu malam, ternyata baru Kamis pagi tiba di hotel Ommaya. Akhirnya, Tim IT ABRI-1 hanya beristirahat sebentar, karena harus segera membuka sesi training IT untuk Pemantauan DPT KPU. 

"Perjalanan roadshow Kawal DPT dan Kawal Suara di Propinsi Jawa Tengah terasa melelahkan dan penuh perjuangan. Bahkan rombongan ABRI-1 dalam perjalanan dari Majenang ke Sukoharjo melintasi gunung Lio pada malam hari. Lintasan jalan di gunung Lio banyak tikungan tajam, tanjakan dan turunan yang curam dan ekstrem. Bahkan mobil yang ditumpangi ABRI-1 sempat tidak kuat menanjak sampai beberapa kali. Namun perjuangan tersebut tidak seberapa demi mengawal DPT KPU dan memenangkan AMIN pada Pemilihan Presiden Tahun 2024," ujar Rahmadsyah Ketua Umum ABRI-1 dalam keterangan persnya, Sabtu (28/10/2023).

Menurut Ramadsyah, selama roadshow banyak ditemukan fakta-fakta yang memprihatinkan. Salah satunya hampir semua peserta training IT di Brebes, Majenang dan Solo Raya belum mengetahui di TPS mana mereka akan mencoblos pada Pilpres Tahun 2024.

Yang mengejutkan beberapa peserta IT menemukan bahwa keluarga atau tetangganya yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih pada Pemilu Tahun 2024. 

Ada pula peserta training yang menemukan ada anak yang baru berusia di bawah 17 tahun tercatat sebagai pemilih di DPT tersebut.

Sementara itu, Agus Maksum, Pembina ABRI-1, mengungkapkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, DPT harusnya terdiri dari NIK, NKK, tanggal lahir. Tapi DPT yang diberikan KPU saat ini hanya merupakan Daftar Nama Pemilih tanpa ada NIK, NKK, tanggal lahir.

Kondisi ini mempersulit upaya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap kevalidan DPT.

Apalagi saat ini diidentifikasi ada data yang cacat atau tidak valid sebanyak 54 suara pada DPT. Sebagaimana kesaksian beberapa peserta training yang mendapati bahwa keluarga atau warganya yang sudah meninggal tapi masih tercatat pada DPT Pemilu Tahun 2024.

"Salah satu cara untuk mengecek kevalidan data DPT adalah melalui coklit terhadap DPT pada setiap TPS. Untuk itu seluruh elemen partai pendukung dan relawan AMIN harus mempersiapkan relawan yang bekerja mulai dari saat ini. Tugas utama relawan saat ini adalah melakukan coklit terhadap kebenaran dan kevalidan DPT di TPS-nya masing-masing," ujar Agus.

Menanggapi hal tersebut, Habib Muhsin Al-Attas, penasehat ABRI-1, berpesan bahwa peserta training IT jangan hanya mengambil pengetahuan saja, tapi harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan temuan-temuan ketidakvalidan DPT di TPS masing-masing sebagai

fakta hukum. 

"Ini sebagai dasar perjuangan nasional untuk meminta KPU menghapus data-data cacat atau tidak valid dalam DPT. Kerja ini sudah dimulai, namun mulai hari ini harus semakin dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh, mengingat waktu Pilpres semakin dekat, tinggal 3 bulan lagi," kata habib Muhsin.

Editor: Arianto

Read More

Jelang Pemilu 2024, FWJ Indonesia Bergerak Lawan Hoax

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin dekat, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyatakan komitmennya untuk melawan penyebaran berita hoax. Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau yang akrab disapa Opan, menjelaskan bahwa jurnalis memiliki peran krusial dalam memberikan informasi berkualitas dan mendidik masyarakat.

"Dalam konteks Pemilu 2024, FWJ Indonesia akan bekerja sama dengan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk mengedepankan rasa aman dan nyaman di setiap wilayah menjelang dan selama proses Pemilu pada Februari 2024 mendatang," ujar Opan saat membuka rapat Koordinasi Nasional Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, di Wisma Arga Muncar Puncak Bogor, Kamis (26/10/2023).

Opan menekankan pentingnya mengatasi informasi yang dapat memicu perpecahan dan konflik dalam masyarakat. "Kita sering melihat informasi yang menghasut dan memancing perbedaan, terutama melalui berita hoax. FWJ Indonesia melalui program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024 hadir sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ini dan membangun kesatuan di antara kita sebagai bangsa Indonesia," tambahnya.

Rapat Koordinasi Nasional ini, yang dipimpin oleh FWJ Indonesia, merupakan langkah strategis untuk menyatukan langkah wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir dalam rapat ini adalah para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, termasuk Bendahara Umum Tri Wulansari, Ferry Sang sebagai Kabid Humas, dan Alek sebagai Kabid OKK.

"Pertemuan ini juga dihadiri oleh para kawan-kawan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan berbagai korwil di Jakarta dan sekitarnya. Meski beberapa rekan dari daerah lain tidak dapat hadir fisik, mereka tetap berpartisipasi melalui konferensi video, menunjukkan semangat yang sama untuk mendukung keberhasilan Pemilu 2024," ungkap Opan.

Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia. Opan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan keberlangsungan demokrasi dengan menghindari terpancingnya provokasi dan menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat.

Dengan program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, FWJ Indonesia berharap dapat membantu menciptakan atmosfer yang kondusif menjelang dan selama proses Pemilu, sehingga keputusan masyarakat dapat diambil dengan bijak dan berdasarkan informasi yang benar. Dengan semangat persatuan, FWJ Indonesia bersama seluruh wartawan Indonesia siap menjalankan tugasnya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Pasca Putusan MK Soal Usia Capres Cawapres, Bagaimana Sikap KPU RI?

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat baru saja dihebohkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK) yang diucapkan pada Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon. 

Dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. 

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Lahirnya putusan ini tentu memiliki konsekuensi hukum terhadap tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Dimulai dari proses pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024 yang dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Sebelum lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diundangkan pada 13 Oktober 2023. 

Pada Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menyebutkan, “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka KPU seharusnya menyesuaikan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Putusan tersebut. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka seharusnya secara administratif calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Hingga hari terakhir pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024, terdapat 3 pasang calon yang mendaftarkan diri ke KPU yakni Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga pasang calon tersebut, ada Gibran Rakabuming Raka yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

 

Lalu, kenapa KPU tidak segera merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023?

Sampai dengan 26 Oktober 2023, KPU RI belum melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Setelah putusan MK itu terbit pada Senin (16/10/2023) KPU RI sempat menyampaikan niat melakukan revisi secara cepat dengan ataupun tanpa rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI. 

Namun, pada Rabu (18/10/2023), KPU RI membatalkan niat itu dengan dalih putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain itu, alasan lain yang disampaikan KPU RI adalah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diundangkan sebelum putusan MK telah mengatur ketentuan teknis untuk Calon Presiden – Calon Wakil Presiden dari unsur kepala daerah. 

KPU RI tidak dapat melakukan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 karena sejak 4-30 Oktober 2023 DPR RI sedang dalam masa reses. 

Menariknya, dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan, “KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.” Artinya, KPU RI baru dapat melakukan konsultasi dengan DPR RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah masa reses DPR RI selesai. 

Apakah ini berarti terdapat calon yang tidak memenuh syarat?

Menurut hemat Saya, saat ini ketiga pasang calon tersebut baru disebut sebagai bakal Calon Presiden – Calon Wakil Presiden karena masih ada tahapan selanjutnya yakni penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023. Artinya masih ada waktu bagi KPU RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai dengan Putusan MK. 

Dugaan Saya, sebelum tanggal 13 November 2023, KPU RI telah menyelesaikan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sehingga pada saat penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023, semua pasangan calon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apakah hal ini yang akan terjadi? Kita tunggu saja! 

Penulis: Vincent Suriadinata, SH., MH. (Advokat, Alumni FH Universitas Kristen Satya Wacana dan MIH FH Universitas Indonesia)

Read More

Panglima TNI: Netralitas TNI-Polri dan ASN Kunci Sukses Pemilu 2024

Duta Nusantara Merdeka | Madiun 

Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, menegaskan bahwa netralitas TNI-Polri dan ASN adalah kunci utama bagi kelancaran dan keberhasilan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam acara olahraga bersama dengan prajurit TNI-Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Makorem 081/DSJ, Madiun Raya, Jum'at (20/10/2023).

Olahraga bersama ini dimulai dengan senam SKJ 88 yang merupakan gerakan menyeluruh dari kepala hingga kaki, diikuti dengan jalan santai berkeliling Kota Madiun. Panglima TNI berharap bahwa kegiatan semacam ini dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI, Polri, dan ASN dalam menjalankan tugas-tugas ke depan.

"Saya berharap melalui olahraga semacam itu dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas untuk melaksanakan tugas-tugas ke depan," ucapnya. "Sinergitas tidak hanya diucapkan saja, tapi juga harus dibuktikan dalam tugas, harus selalu dipupuk dan dibina dengan kegiatan positif seperti ini."

Lebih lanjut, Panglima TNI juga menekankan pentingnya netralitas TNI-Polri dan ASN dalam menyambut tahun politik. "Saat ini kita memasuki tahun politik, oleh karena itu, netralitas TNI-Polri dan ASN sangat penting. Netralitas ini merupakan kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024," tambahnya.

"Selama TNI-Polri dan ASN tetap netral, saya yakin kita bisa mengawal proses demokrasi ini dengan baik. Fokus utama kita adalah menjaga kedaulatan, keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan negara. Jika kita fokus pada tugas pokok ini, netralitas akan terjamin," tutup Panglima TNI.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI-Polri, termasuk Dankodiklatal Letnan Jenderal TNI Nur Alamsyah, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Sonny Aprianto, Asops Panglima TNI Mayjen Muhammad Nur Rahmad, Danrem 081/DSJ Kolonel Inf H. Sugiyono, dan Walikota Madiun Maidi, serta sejumlah pejabat TNI-Polri lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Bawaslu Ajak Mahasiswa Ikut Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemilu

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi mengajak mahasiswa untuk turut serta dalam sosialisasi penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Langkah ini diharapkan akan membantu dalam penyebaran informasi yang massif, yang pada gilirannya akan mempersempit ruang gerak peserta pemilu yang berpotensi melakukan kecurangan.

Saat berbicara dalam acara Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu Jakarta Utara, Jumat (15/9/2023). Puadi menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan keadilan pemilu tetap terjaga.

Menurut Puadi, mahasiswa adalah salah satu elemen penting yang harus terlibat aktif dalam dinamika pesta demokrasi. Dalam sebuah budaya pemilu yang harmonis, semua pihak diharapkan untuk saling menghormati, menjaga kepercayaan, dan mengutamakan kepentingan bangsa.

Dia melihat pemilu bukan hanya sebagai sebuah ajang politik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu seharusnya mendorong solidaritas dan bukan menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat.

"Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting dalam membangun budaya pemilu yang harmonis dan damai. Ini juga termasuk dalam menjaga hak pemilih yang berada di luar negeri," ungkapnya.

Selain itu, Puadi menjelaskan alasan-alasan penting mengapa pemilu harus senantiasa diawasi dan berada dalam status siaga pengawasan. Pertama, pengawasan pemilu dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu. Kedua, ini juga penting untuk memastikan bahwa hak suara warga negara dihormati dan dijaga dengan baik. Ketiga, pengawasan yang ketat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

"Pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah bagian dari upaya untuk menjamin keadilan pemilu dalam seluruh tahapannya. Hal ini sejalan dengan misi Bawaslu dalam pemilu," tambahnya.

Panggilan Puadi kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam sosialisasi dan pengawasan pemilu menjadi langkah yang penting dalam memastikan bahwa pemilu yang akan datang di Indonesia berlangsung secara adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keikutsertaan mahasiswa, yang sering kali dianggap sebagai agen perubahan sosial, dapat memberikan dampak yang positif dalam memajukan proses pemilu dan memelihara demokrasi negara.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

APHR: Dunia Harus Mengecam Lelucon Pemilu Kamboja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan umum yang tidak masuk akal yang diselenggarakan di Kamboja tidak boleh dilegitimasi oleh masyarakat internasional. Hal tersebut disampaikan oleh para anggota parlemen Asia Tenggara dalam konferensi pers "Pemilu Yang Hanya Tinggal Nama: Dunia Harus Mengecam Lelucon Pemilu Kamboja" secara online dan offline di Jakarta, Senin (24/07/2023) mengecam serangan rezim Hun Sen yang tak henti-hentinya terhadap para pembela Hak Asasi Manusia dan partai-partai oposisi sebelum hari pemilihan.

Dalam konferensi pers tersebut, Charles Santiago, Ketua Bersama Asean Parliamentarians for Human Rights dan mantan anggota parlemen Malaysia, menyatakan bahwa rezim Hun Sen telah mengancam para pendukung oposisi, menutup media independen, dan melarang partai oposisi yang masih bertahan.

Sudah jelas bahwa pemilihan umum Kamboja yang diselenggarakan pada 23 Juli adalah sebuah sandiwara semata. Partai oposisi terbesar "Partai Cahaya Terang" dilarang berpartisipasi secara administratif yang meragukan pada bulan Mei. Sebelum pemilu, banyak anggota dan pendukung partai Candlelight ditangkap secara sewenang-wenang. Setelah pemungutan suara ditutup, rezim Hun Sen mengklaim bahwa partai berkuasa memenangkan 120 dari 125 kursi di majelis nasional.

Anggota parlemen dan organisasi Hak Asasi Manusia, seperti ASEAN Parliamentarians for Human Rights dan Human Rights Watch, mengecam pemilu ini sebagai sebuah lelucon yang tidak demokratis. Mereka menekankan bahwa pemimpin otoriter semakin menggunakan pemilu sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, dan merusak demokrasi.

Asian Network for Free Elections (ANFREL) mencatat bias dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kondisi politik yang memburuk telah merusak integritas proses pemilihan. Laporan misi penilaian pra-pemilu ANFREL mempertanyakan keaslian dan daya saing pemilu tersebut, yang tidak sesuai dengan standar internasional. Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) juga menyuarakan keprihatinannya mengenai pelecehan yudisial terhadap para pendukung dan aktivis oposisi.

Dalam menghadapi krisis Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum di Kamboja, masyarakat internasional tidak boleh melegitimasi pemilu semacam ini. Para anggota parlemen dari negara-negara demokratis ditekan untuk mengecam pelaksanaan pemilu 2023 di Kamboja sebagai pemilu yang tidak demokratis. "Masyarakat internasional juga harus mendesak pemerintah Kamboja untuk menghentikan penganiayaan politik, membebaskan tahanan politik, dan melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan ketidakberesan pemilu guna memastikan akuntabilitas yang adil," ujarnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Dukung Ketertiban Penyelenggaraan Pemilu 2024, Ditjen Bina Adwil Tegaskan Peran Penting Satpol PP dan Satlinmas

Duta Nusantara Merdeka | Palembang 

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung ketertiban penyelenggaraan Pemilu 2024. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas perlu dipersiapkan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Adwil Indra Gunawan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Daerah yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2023 di Sintesa Peninsula Hotel, Palembang, Sumatera Selatan.

“Perlu adanya dukungan Satpol PP dalam pengawasan pada pelaksanaan Pemilu 2024, seperti dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh penyelenggara, peserta Pemilu, maupun pemilih pada masa kampanye,” ungkap Indra.

Dia menekankan, Satpol PP berperan strategis dalam menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan termasuk saat Pemilu 2024. “Peningkatan kapasitas SDM Pol PP akan sangat diperlukan agar dapat mewujudkan program-program secara optimal sesuai visi dan misi pemerintahan daerah,” imbuh Indra. 

Di samping itu, Indra mengimbau anggota Satpol PP agar dapat memiliki kemampuan menganalisis kebijakan (policy brief), termasuk potensi risiko terhadap implementasinya. “Diharapkan forum ini dapat membangun dan memperkuat sinergitas antar-Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum dan pemerintah daerah sebagai pembina teknis operasional Satpol PP dalam upaya mewujudkan Pol PP yang profesional,” tandas Indra.

Sebagai informasi, Bimtek tersebut melibatkan 42 peserta dari jajaran pejabat Pol PP yang membidangi Trantibumlinmas di provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia yang dipilih secara selektif. Sejumlah narasumber turut dihadirkan dalam Bimtek tersebut di antaranya dari Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. (Arianto)

Read More

Partai Gelora Daftarkan Bacaleg ke KPUD Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mendaftarkan calon anggota legislatif Peserta Pemilu Tahun 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Minggu (14/5/2023). Pendaftaran tersebut dilakukan oleh Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Triwaksana atau yang akrab disapa Bang Sani.

Dalam konferensi pers setelah pendaftaran, Bang Sani menjelaskan bahwa pendaftaran ini sebagai upaya untuk memperkuat partai dan mempersiapkan kader-kader terbaik untuk melangkah maju di dunia politik. "Kami ingin menyediakan kader-kader terbaik yang memiliki karakter aspiratif dan progresif, dan kami yakin mereka mampu mewujudkan visi Partai Gelora dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota superpower dunia pada tahun 2027," ujarnya.

Menurut Bang Sani, Partai Gelora DKI Jakarta telah menargetkan 10 kursi di DPRD provinsi DKI Jakarta pada Pemilu Tahun 2024 mendatang. "Kami ingin minimal satu dapil satu calon yang lolos, dan kami optimis dapat meraih target ini karena kader-kader Partai Gelora DKI Jakarta telah disiapkan dengan baik dan memiliki kemampuan yang mumpuni," tuturnya.

Partai Gelora DKI Jakarta juga memperhatikan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatifnya. Menurut data yang diumumkan oleh Bang Sani, sebanyak 32 persen dari calon yang didaftarkan adalah perempuan. Hal ini menunjukkan komitmen Partai Gelora untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota partai.

Selain itu, Jakarta sendiri memasuki masa transisi karena ada rencana pemindahan ibukota negara ke Ibu Kota Negara (IKN). Terkait hal ini, Bang Sani mengatakan bahwa Partai Gelora masih menunggu perkembangan terkait perubahan ini dan masih mempertimbangkan apakah Jakarta masih akan dipimpin oleh gubernur dan walikota atau bagaimana. "Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jakarta, terlepas dari perubahan apapun yang terjadi," ujarnya.

Partai Gelora DKI Jakarta juga memiliki program Akademi Pemimpin Indonesia (API) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kader-kader partai. Program ini merupakan perpaduan antara caleg muda dan caleg berpengalaman, sehingga dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan baik.

Dalam konferensi pers tersebut, Bang Sani juga menjelaskan, Partai Gelora DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan sosial dan program-program pembangunan di wilayah Jakarta. Beberapa kegiatan tersebut meliputi pembangunan jembatan untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau, pembangunan sekolah, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. (Arianto)

Read More

Purwanto Hadiri Pendaftaran Bacaleg Partai Gerindra

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bambang Purwanto, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta turut menghadiri pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di KPUD Jakarta, Minggu (14/05/2023). Rombongan Partai Gerindra DKI Jakarta disambut oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat kedatangannya. 

Bambang Purwanto, yang akrab disapa Bang Pur menjelaskan, partainya telah mendaftarkan 106 bacaleg dan berharap untuk memenangkan 25 kursi DPRD pada Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.

Bang Pur juga mengungkapkan strategi yang akan dilakukan oleh partainya dalam meraih dukungan masyarakat di wilayah Jakarta. "Strateginya biasa, saya turun ke bawah sosialisasi kepada masyarakat wilayah saya Jakarta Selatan," jelasnya.

Menurut Bang Pur, Partai Gerindra DKI Jakarta memiliki program kerja yang konkret dan bisa dijalankan untuk kepentingan rakyat Jakarta. Salah satu program unggulan yang akan ditekankan oleh partainya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat Jakarta melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Partai Gerindra DKI Jakarta juga akan memperhatikan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat di wilayah Jakarta Selatan, seperti masalah banjir dan kebersihan lingkungan.

"Kami memiliki program yang jelas dan konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Selain itu, kami juga akan memperhatikan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat, seperti banjir dan kebersihan lingkungan," tegas Bang Pur.

Dalam acara pendaftaran bacaleg tersebut, Bang Pur juga mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan dukungan dan partisipasi aktif pada Pemilihan Legislatif 2024. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini sangat penting untuk menentukan arah pembangunan Jakarta ke depan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan dukungan dan partisipasi aktif pada Pemilihan Legislatif 2024. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam memilih wakil rakyat yang akan mewakili kita di DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar Bang Pur.

Selain itu, Bang Pur juga berharap agar Pemilihan Legislatif 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai. Dia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye dan pemilihan berlangsung.

"Kami berharap agar Pemilihan Legislatif 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai. Saya juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye dan pemilihan berlangsung," tandasnya. (Arianto)

Read More

Rusli Ahmad Serahkan Berkas Calon DPD RI Dapil Riau ke KPU

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Calon DPD RI H.T. Rusli Ahmad, SE, MM didampingi oleh ratusan pendukung yang berasal dari forum Lintas Agama, Pekat IB, BEM Mahasiswa, Ormas Pemuda Pancasila, Tokoh Agama, Jajaran Pengurus PWNU Riau, MUI Rohul, F SP - BPU dipimpin oleh Hamdan selaku ketua, F SPSI -  SPTI, Organisasi Pekerja KRAH BIRU, Akademisi, Praktisi, Jajaran Pengurus DPP Santri Tani NU, Ninik Mamak Kampar dan Rohul, Ketua  Umum dan Sekjen DPP APKASINDO, Eyang Surahmat Ketua MISURI datangi KPU Riau sekira pukul 15.15 Wib untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Calon DPD RI periode 2024 - 2029 di Pekanbaru, Sabtu(13/5)

Dalam penyerahan berkas H.T.Rusli  Ahmad,SE,MM calon DPD RI di KPU Riau dilakukan setelah pendaftaran caleg dari Partai Gerindra dan PKB yang diikuti oleh pendaftaran caleg dari Partai Perindo Propinsi Riau setelah penyerahan berkas Ketua PWNU Riau diterima oleh KPU Riau.

H.T.Rusli Ahmad,SE,MM kepada awak media menyampaikan, hari ini, berkas pencalonan saya sebagai calon DPD RI telah diterima oleh KPU Riau. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada KPU Riau atas kinerja profesional yang telah dilakukan dimana saya melihat begitu banyak partai yang mendaftarkan caleg partai dapat dilayani dengan baik dan ramah.

"Saya terharu atas begitu besar dukungan saudara - saudaraku yang ikut hadir pada saat ini, serta saya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan kepada saya hari ini dalam mengantarkan berkas pencalonan sebagai DPD RI Dapil Riau. Dan saya berharap dan meminta, mari bersama kita sukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024 ini secara baik, tertib dan aman," sebutnya.

"Semoga masyarakat dalam pemilihan di tahun 2024 ini benar - benar memilih pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan dari dulunya sudah sering berbuat untuk masyarakat Riau dan bukan berbuat karena kepentingan sesaat di Pileg, Pilkada dan Pilpres, karena ini menentukan nasib daerah dan bangsa kedepan," tutupnya. (Arianto)

 

Read More

Selamet Abadi Daftar Calon Anggota DPD RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan Umum di Indonesia akan berlangsung pada tahun 2024, dan proses pemilihan kandidat telah dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengumumkan 26 orang telah terpilih sebagai calon potensial Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta. Keputusan ini diambil sesuai dengan Keputusan KPU No. 285 Tahun 2023 yang mengatur kriteria pemilihan bakal calon.

Salah satu yang mendaftar sebagai calon DPD RI adalah Selamet Abadi yang mendaftarkan diri ke KPU Sabtu (13/05/2023). Saat mendaftar, Selamet Abadi menyatakan berkomitmen melayani masyarakat Jakarta dan membuat perubahan positif di dalam komunitas.

DPD merupakan badan legislatif di Indonesia yang mewakili kepentingan daerah. Dewan terdiri dari anggota dari setiap provinsi dan daerah khusus, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan daerah diperhitungkan dalam proses legislatif. Dewan juga bertugas meninjau undang-undang yang mempengaruhi kepentingan daerah dan mengusulkan undang-undang yang akan menguntungkan daerah.

Pemilihan calon anggota DPD merupakan proses kritis untuk memastikan bahwa dewan dapat berfungsi secara efektif. Kandidat harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Salah satu persyaratan utama adalah dukungan jumlah minimum pemilih di daerah. Calon juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu yang mempengaruhi daerah dan berkomitmen untuk mewakili kepentingan konstituen mereka.

Keputusan Selamet Abadi untuk mencalonkan diri sebagai DPD merupakan salah satu yang signifikan, karena menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik dan keyakinannya akan pentingnya mewakili kepentingan rakyat Jakarta. Sebagai seorang kandidat, dia perlu mengartikulasikan visinya untuk wilayah tersebut dan menjelaskan bagaimana rencananya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat Jakarta.

Salah satu isu utama yang dihadapi Jakarta adalah masalah kemacetan lalu lintas. Jalan-jalan kota sering tersumbat oleh kendaraan, menyebabkan waktu tempuh yang lama dan polusi udara. Selamet Abadi perlu menunjukkan bahwa dia memiliki rencana untuk mengatasi masalah ini dan bahwa dia berkomitmen untuk bekerja dengan anggota dewan lainnya untuk mencari solusi.

Masalah lain yang dihadapi kawasan ini adalah kebutuhan akan perumahan yang terjangkau. Banyak orang di Jakarta berjuang untuk mendapatkan perumahan yang terjangkau, dan hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Selamet Abadi perlu menunjukkan bahwa dia memahami pentingnya perumahan yang terjangkau dan bahwa dia berkomitmen untuk bekerja sama dengan anggota dewan lainnya untuk mencari solusi.

Menjelang pemilu, masyarakat Jakarta perlu meluangkan waktu untuk memahami persoalan yang dihadapi daerah dan mempertimbangkan posisi caleg yang mencalonkan diri sebagai DPD. Pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat Jakarta untuk didengar suaranya dan untuk memilih perwakilan yang akan bekerja untuk mengatasi tantangan yang dihadapi daerah.

Keputusan Selamet Abadi untuk mencalonkan diri sebagai dewan menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik dan keyakinannya akan pentingnya mewakili kepentingan rakyat Jakarta. 

Read More

Gus Syaifuddin Bakal Calon DPD Ikut Daftar di KPU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 26 orang sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta. Penetapan 26 orang itu tercantum dalam Keputusan KPU Nomor 285 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPD DKI Jakarta yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Salah satu kontestan calon DPD RI Gus Syaifuddin.ME. ikut mendaftarkan diri di Jakarta, Sabtu (13/05). 

"Saya tidak pernah menyangka dan pernah bermimpi bahwa akan berdiri di sini jika ini bukan karena keterpanggilan, tentu sebagai warga Jakarta merasa terhormat saya diberi kesempatan dan diminta oleh para tokoh-tokoh masyarakat Jakarta untuk bisa mendaftarkan menjadi calon," kata Gus Syaifuddin. ME.

Bahwa perubahan itu tidak akan pernah terjadi tanpa adanya yang lebih baik lagi. Kita tahu Jakarta sebentar lagi tidak akan menjadi ibukota negara. Lantas seperti apakah Jakarta ini yang kita cintai, yang kita sayangi? Harus tetap menjadi lebih baik, tetap harus ibukota yang menjanjikan buat masyarakat bisnis, pusat perdagangan apalagi Indonesia diposisikan lima tahun ke depan, sepuluh tahun yang akan datang, akan menjadi Negara dengan Ekonomi lima dunia sehingga Jakarta harus menjadi yang bisa menjadi pusat perdagangan bisnis dunia.

Oleh karena itu, lanjutnya, keterlibatan banyak pihak, itu sangat penting dan tidak bisa dianggap remeh. Dalam hal ini, Gus Syaifuddin. ME berharap bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk memajukan Jakarta dan Indonesia.

Gus Syaifuddin.ME memiliki latar belakang pendidikan yang cukup prestisius, ia merupakan alumni Universitas Indonesia dan juga mempunyai pengalaman organisasi yang cukup luas di bidang sosial dan kemasyarakatan. Selain itu, ia juga merupakan seorang pengusaha yang sukses dan memiliki beberapa perusahaan yang telah berkembang pesat di Indonesia.

Menjadi salah satu dari 26 bakal calon anggota DPD DKI Jakarta, Gus Syaifuddin.ME menyadari bahwa kompetisi ini tidaklah mudah. Ia siap menghadapi tantangan tersebut dan berjanji untuk bekerja keras dalam memajukan Jakarta dan Indonesia.

Dalam hal ini, Gus Syaifuddin.ME mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk turut mendukung dia. (Arianto)

Read More

Jelang Pemilu 2024, IMO-Indonesia Apresiasi Video Satgas 53 Kejagung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mengapresiasi video pendek yang dibuat Satgas 53 Kejaksaan Agung RI tentang netralias ASN dalam Pemilu 2024 mendatang.

Dalam video tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Ketut Sumedana memberikan arahan dan peringatan kepada seluruh jajaran ASN Kejagung untuk memegang teguh prinsip netralitas.

“Kita sebagai ASN dan aparat penegak hukum harus memegang prinsip netralitas. Kemudian yang paling terpenting adalah ada hal-hal yang terkait dengan permainan politik uang jangan sampai kita menjanjikan sesuatu. Karena menjanjikan saja sudah termasuk tindak pidana. Apalagi menerima sesuatu,” ujar Ketut dikutip dari akun Yotube Kejaksaan RI, Kamis (4/5).

Ketua IMO Indonesia Yakub F Ismail menilai, sosialisasi film pendek Kejagung itu memuat pesan-pesan penting tentang etika politik ASN.

Dia mengatakan, ASN merupakan entitas sosial yang memiliki kode etik politik tersendiri termasuk dalam hal ini dilarang untuk terlibat dalam politik praktis.

“Termasuk tidak terlibat dalam praktik money politics dan berbagai praktik suap lainnya yang bertujuan memuluskan kepentingan salah satu pihak,” kata Yakub.

Yakub berharap, melalui serial film pendek Kejagung RI itu turut memberikan kesadaran khususnya bagi para ASN agar selalu mematuhi prinsip-prinsip netralitas yang diatur dalam Undang-Undang.

Lanjutnya, video tersebut sangat atraktif, pesan moral dan program sangat mengena dan bisa dijadikan bahan sosialisasi untuk ASN seluruh Indonesia.

“Money politik itu tidak hanya terjadi dilingkungan birokrasi ASN tapi juga di masyarkat ini yang perlu jadi bahan pemantauan bersama. Sehingga, harapan akan politik bebas transaksi dan politik uang dalam Pemilu 2024 menjadi kenyataan,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Pemilu 2024, Wapres Minta Parpol Beradu Gagasan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menuturkan bahwa Pemilu sejatinya adalah ajang untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Untuk tujuan tersebut, partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024, sebagai kendaraan politik para calon pemimpin ke depan diharapkan dapat bersaing dengan beradu gagasan. 

“Partai politik peserta pemilu mestinya berjuang merebut suara rakyat melalui suguhan gagasan-gagasan baru dan cemerlang,” tegas Wapres saat memberikan Keynote Speech pada acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di The St. Regis Hotel, Jakarta, Senin (13/03/2023).

Selain itu, Wapres juga mengharapkan parpol tidak menggunakan strategi politik identitas yang dapat menyebabkan polarisasi sosial yang tajam di tengah masyarakat. 

“Strategi polarisasi mungkin saja dapat memenangkan suara, tapi hal itu sekaligus juga merusak negara. Oleh karena itu, strategi pemenangan pemilu wajib mengedepankan persatuan nasional meskipun peserta pemilu tengah bersaing untuk menang,” imbaunya. 

Wapres pun mencontohkan, pada Pemilu 2019 telah terjadi polarisasi sosial yang tajam di masyarakat. Menurutnya, sebagian pendukung parpol saling menjatuhkan dengan isu politik identitas, alih-alih beradu gagasan mengenai konsep berbangsa dan program untuk mengatasi tantangan strategis di tingkat lokal dan global.

“Kondisi tersebut sungguh memprihatinkan dan menjadi ujian yang mengancam bangsa kita. Pemilu seolah menjadi kontraproduktif karena berpotensi memecah-belah bangsa,” tegasnya. 

Oleh sebab itu, Wapres meminta hal tersebut tidak terulang pada Pemilu 2024 mendatang karena sangat bertentangan dengan cita-cita negara dan demokrasi.

“Kita mesti bulatkan tekad dan satukan langkah agar Pemilu 2024 menjadi pemilu yang aman, damai, dan berkualitas,” imbau Wapres.

“Pancasila kita genggam sebagai kunci dalam menghadapi Pemilu 2024. Kampanye pemilu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, misalnya menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” tambahnya. 

Untuk itu, pada cara yang diinisiasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan tema “Merajut Persatuan dan Kesatuan, Mencegah Polarisasi Sosial dan Politik Identitas Dalam Pemilu 2024,” ini, Wapres menyampaikan beberapa pesan kepada para Parpol. 

Pertama, Wapres meminta partai politik peserta pemilu agar memberikan instruksi kepada kader dan simpatisannya untuk menggunakan cara-cara kampanye yang santun dan beradab.  

“Kita tunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang adil dan beradab, sesuai sila kedua Pancasila,” tuturnya. 

Kemudian juga, sambung Wapres, partai politik diharapkan aktif mengampanyekan keunggulan program-program yang akan mewujudkan kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara. 

“Jangan gunakan instrumen apapun yang berpotensi apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita retak,” pintanya.

Kedua, Wapres meminta kepada seluruh pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Intelijen Negara (BIN), Kepolisian, serta lembaga terkait lainnya agar memperkuat sinergi untuk mengawal Pemilu 2024 sehingga terselenggara secara aman, tertib, dan terhindar dari praktik-praktik kecurangan. 

“Waspadai gerakan kampanye negatif di media sosial, karena perang politik di media sosial pasti akan terjadi selama Pemilu,” ujarnya mengingatkan. 

Selanjutnya, khusus kepada BNPT agar mewaspadai pihak-pihak yang memanfaatkan Pemilu untuk mendelegitimasi Pemerintah dengan mengadu domba rakyat menggunakan isu-isu SARA, bahkan dengan tindakan kekerasan dan terorisme.

“Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk menjaga Pemilu 2024 agar berjalan kondusif, sehingga terpilih pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik, yang akan mengabdikan waktu, tenaga, dan pikirannya demi rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai negara majemuk dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongannya, Indonesia memiliki tantangan besar dalam persaingan kontestasi politik pada Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, menurutnya dibutuhkan kedewasaan dan kematangan berpolitik, khususnya parpol dari tingkat elit hingga akar rumput agar proses demokrasi lima tahunan tersebut berjalan lancar, aman, dan damai.

“Jika kontestasi politik tidak mampu dikelola dan diselenggarakan dengan baik, dikhawatirkan justru menimbulkan polarisasi sosial, perpecahan di masyarakat yang tentunya dapat mengganggu stabilitas nasional kita,” ujarnya. 

Lebih lanjut, Boy mengungkapkan bahwa ancaman polarisasi sosial akan semakin potensial ketika praktik politik identitas, politisasi SARA, ujaran kebencian, dan hoax bertebaran di tengah masyarakat, yang tidak hanya membahayakan demokrasi tetapi juga mengancam kutuhan dan kedaulatan bangsa.

“Oleh karena itu, agar pesta demokrasi ini tidak mengarah kepada terjadinya hal-hal yang sifatnya kekerasan, tentu kita berharap pertemuan kita hari ini adalah sebagai sebuah langkah mitigasi agar kehidupan demokrasi kita semakin berkualitas dan terbebaskan dari polarisasi sosial dan politik identitas,” ungkapnya. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada kesempatan yang sama mengingatkan tentang empat indikator yang dapat mendukung keberhasilan Pemilu 2024. Pertama adalah kemananan dan kelancaran, yakni tidak adanya gangguan dalam pelaksanaan Pemilu. 

“Termasuk mengenai masalah distribusi logistik, kesiapan logistik, (dalam hal ini) Kementerian Dalam Negeri membantu KPU, Bawaslu, [dan] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),” ujarnya.

Kemudian yang kedua, lanjut Tito, adalah tingginya partisipasi pemilih. Menurutnya, pada Pemilu 2019, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki partisipasi pemilih tertinggi di dunia. 

“Karena partisipasi pemilih yang tinggi itu akan memberikan legitimasi yang kuat kepada siapapun yang menang menjadi pemerintah,” tuturnya.

Ketiga, sebut Tito, tidak terjadinya konflik terutama yang bisa memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Terlebih lagi konflik kekerasan, tidak boleh terjadi. Ini adalah indikator penting, karena kita tahu bahwa polarisasi akan berpotensi konflik. [Apabila terjadi konflik], konfliknya harus di-manage supaya tidak menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa,” pintanya. 

Terakhir, menurut Tito, indikator kesuksesan Pemilu yang keempat adalah seluruh program pemerintah baik pusat maupun daerah harus tetap berjalan pada jalurnya (on the right track).

“Karena yang kita khawatirkan [misalnya], ketika tahun politik 2023 berjalan dan 2024 puncaknya, semua akan lupa, semua akan larut dalam upaya power struggle, pemenangan, semua sibuk pemenangan akhirnya program pemerintah daerah ditinggalkan, [dan akhirnya] rakyat menjadi korban,” ungkapnya mengingatkan. 

Selain Mendagri dan Kepala BNPT, hadir pada acara ini, Anggota Bawaslu Herwyn J. H. Malonda, serta para pimpinan Parpol peserta Pemilu 2024. 

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Arif Rahmansyah Marbun. (Tha/Lak)

Read More

Menangkan Fahira Idris, Bang Ja'far Siap Kawal Pemilu 2024

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Organisasi Kebangkitan Jawara dan Pengacara (atau akronimnya BANG JAPAR) dimana Fahira Idris sebagai Ketua Umum Bang Japar yang juga sebagai Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta melaksanakan konsolidasi organisasi diwilayah Jakarta Timur menuju pelaksanaan pemilu tahun 2024-2029 yang akan berlangsung serentak Rabu, 14 Februari 2024, dilanjutkan Pemilu Kepala Daerah serentak khususnya di Provinsi DKI Jakarta Rabu, 27 November 2024.

.

Kegiatannya dihadiri jajaran Pengurus Mako Pusat diantaranya Bang Hendriyanto atau Bang Jo sebagai Kadiv Sosial Mako Pusat, Mpok Ari Suryaningsih Wakadiv Srikandi Mako Pusat, dan Muhammad Hamim Kadiv Humas Media Mako Pusat. Pengurus Komwil Jakarta Timur Bang Danwil Musa Marasabessy, SH, Sekwil Ustadz Abdullah Syukrie, Kadiv UMKM Bang Marwan, Kadiv Srikandi Mpok Luna, Kadiv OKK Bang Andi, Wakadiv Agama Bang H. Sholeh, Wakadiv Satgas Bang Trio, Bang Ponsu, serta Wanhat Bang Japar Jaktim Bang H. Ferhansyah atau H. Ferry. Pengurus Komcam dan Komhan Se Jakarta Timur beserta Para Srikandi, Satgas dan Pengurus Komhan, serta Anggota Bang Japar Se Jakarta Timur. Hadir juga Pengurus Bang Japar Jakarta Utara Danwil Bang Iko Setiawan, Kadiv Pemuda Bang Akbar Solihin, dan Kadiv Satgas Bang H. Warsoni. 

Musa Marasabessy, SH Danwil Bang Japar Jakarta Timur memimpin langsung jalannya dialog dan diskusi Pleno Organisasi Bang Japar di wilayah Jakarta Timur. 

"Malam ini, kita bersama-sama meneguhkan semangat dan perjuangan Bang Japar Jakarta Timur untuk kembali menjaga, mengawal dan memenangkan Ibu Hj. Fahira Idris,SE.,MH menjadi Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029. Kita sampaikan kebaikan, kesungguhan, karya serta kemanfaatan hadirnya Fahira Idris yang terus membantu warga DKI Jakarta dari segala hal, diantaranya : terbukti membuka ruang komunikasi secara terbuka antara Pemilih dan Perwakilannya di DPD RI untuk menuntaskan semua permasalahan yang diadukan. Membantu semua orang tanpa terkecuali, jika dalam keadaan kesulitan di rumah sakit maka diterjunkan Sahabat Fahira Idris Rescue untuk menjadi Tim Advokasi Kesehatan jika memang diperlukan. Beserta permasalahan sosial yang terjadi dimasyarakat untuk terus di Tuntaskan oleh Fahira Idris," ujar Musa Marasabessy kepada media.

Masih kata dia, setelah membentuk Tim ditingkat Wilayah Jakarta Timur, dilanjutkan Tim ditingkat Kecamatan, diteruskan juga Tim ditingkat Kelurahan dan hingga Ke RW dan RT dimasing-masing TPS. Alhamdulillah, setelah itu kita teruskan ke SATGAS Kawal, Jaga, dan Menangkan Fahira Idris dimasing-masing TPS untuk menjaga jika terjadi praktek curang, huru hara di TPS dan berbagai kejadian yang diluar prediksi para panitia KPPS dimasing-masing TPS. 

"Nanti kedepannya, di Jakarta Timur ada 8.773 Rencananya jumlah TPS pada pemilu 2024-2029, maka Satgas Kawal TPS yang terdiri dari 10 orang Satgas, 10 orang Srikandi dan 10 Tim Hukum LBH Bang Japar yang akan bertugas sebanyak 30 orang dimasing-masing TPS. Jadi, jika terbentuk semuanya maka akan menghasilkan 263.190 petugas yang akan mengawal, menjaga dan memenangan Fahira Idris hingga masing-masing TPS untuk menjadi Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta Periode 2024-2029," ujar Musa Marasabessy,SH dalam keterangannya.

Diakhir sambutannya, Dia mengatakan, Bang Japar sebagai Organisasi Kemasyarakatan akan terus bersama TNI, Polisi, Walikota, Camat, Lurah beserta semua pihak untuk menjaga Kamtibmas dan NKRI di DKI Jakarta. Akan bersama Para Alim, Ulama, Habaib, Ustazah, Ustadz serta para tokoh aktivis lainnya untuk sinergis dan kolaborasi. Bang Japar Jakarta Timur juga akan bersama-sama Lintas Ormas, Lintas Agama, Lintas Suku dan Budaya akan terus bersama-sama untuk menjaga NKRI. Bang Japar akan hadir ditengah-tengan masyarakat tingkat RW, RT akan terus bersama para Kader lingkup Sosial Kemasyarakatan, Karang Taruna, Remaja Masjid BKPRMI, Para Komunitas Senam Tera Indonesia beserta para komunitas yang ada untuk menjaga Jakarta Timur rumah kita bersama.

Sementara itu, Fahira Idris Ketua Umum Bang Japar yang juga Anggota DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, Apresiasi dan Penghargaan kepada Bang Japar Wilayah Jakarta Timur yang hari ini melakukan Konsolidasi Organisasi menuju Pemilu 2024-2029, Alhamdulillah, Terima kasih atas Dedikasi dan Semangatnya untuk kita jaga masing-masing dirumah kita, lingkungan kita, wilayah kita di Kelurahan, Kecamatan dan Kota kita Jakarta Timur untuk Terus Kondusif dan  Lancarkan komunikasi dengan semua pihak untuk menjadi organisasi yang bermanfaat untuk masyarakat. 

"Langkah tepat dari Bang Japar wilayah Jakarta Timur sudah baik, kita terus tingkatkan, kita terus sinergis dan kolaborasi. Sampaikan kepada keluarga dirumah masing-masing, kepada tetangga depan belakang kanan kiri, kepada lingkungan tempat tinggal kita masing-masing, jangan sampai ada warga masyarakat DKI Jakarta yang perlu bantuan tetapi kita Bang Japar tidak peduli, acuh dan tidak membantu, jangan sampai terjadi dan WAJIB Hukumnya untuk Bang Japar, jika ada yang memerlukan bantuan, semampuh kita dan koordinasikan kejajaran Komhan, Komcam dan Komwil untuk kita pecahkan masalah bersama-sama, karena Fahira Idris hadir bersama Bang Japar untuk mendengarkan, membantu dan menuntaskan setiap Permasalahan yang terjadi. Jadilah Pengurus dan Anggota Bang Japar yang dekat dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Para Kader Sosial dan Organisasi dilingkungan masing-masing, budayakan guyup, rukun, akur untuk mejadikan kampung kita nyaman, baik dan adem," ujar Fahira Idris.

Kegiatan selain diskusi dan pleno Konsolidasi Organisasi Bang Japar menghadapi Pemilu 2024-2029, kegiatan juga dilaksanakan dengan mendoakan Para Sahabat yang telah wafat dan gugur selama menjadi Anggota Bang Japar diantaranya Bang Dul Hadi, Mpok Arnah, Bang Ustadz Amin, Ustadz Taufik, Bang Agus, Bang Laong, Ayahanda Habib Zuhdi Shahab yaitu Habib Kamil Shahab beserta semua Anggota Bang Japar, ataupun keluarganya yang telah wafat. Selanjutnya pada esok harinya dilaksanakan Senam Tera Indonesia bersama-sama dan Games hiburan untuk menjaga kekompakan bersama-sama menuju Jakarta Timur Rumah Kita, Bersama Kita Bisa. (Arianto)

Read More

Sukseskan Pemilu 2024, IMO-Indonesia Bersurat Ke KPU RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Media Online (IMO)-Indonesia menyatakan siap turut menyukseskan dan mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sekaligus melakukan sinergitas dengan seluruh media online.

"Kami siap berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 mendatang," kata Ketua Umum IMO Indonesia, Yakub F Ismail di Jakarta, Senin (27/2).

Kaitan dengan itu, Yakub mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMO-Indonesia telah melayangkan surat yang langsung ditujukan kepada ketua komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari.

"Kami pun telah menyurat ke Ketua KPU. Besar harapan ada respons positif," kata Yakub.

Yakub lebih lanjut menyampaikan bahwa perlu ada partisipasi dari organisasi media yang memiliki kepengurusan berjenjang di wilayah.

Hal ini dimaksudkan agar ada pemberitaan yang lebih masif, terstruktur dan sistematis kepada seluruh masyarakat di daerah secara nasional terkait tahapan-tahapan serta pelaksanaan Pemilu 20224.

"Tentu dengan adanya keterlibatan media dalam memasifkan diseminasi informasi seputar Pemilu diharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, sehingga partisipasi politik masyarakat bisa lebih optimal," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Dugaan Penyalahgunaan Kartu Elektronik Relawan Anies Baswedan, AMPP Lapor OJK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pesta Demokrasi yang ada di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian, berdasarkan fakta di lapangan terdapat pihak-pihak atau oknum yang bertindak melanggar asas-asas dan nilai luhur demokrasi di Indonesia yakni dengan menggunakan politik uang yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Politik uang menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, karena hanya pemimpin tanpa kualitas yang melakukan cara-cara suap dengan mengiming-imingi calon Pemilih.

Politik uang adalah benalu atau racun yang telah mencederai demokrasi di Indonesia yang harus dibasmi karena merendahkan rakyat, menjadi jebakan untuk rakyat dan melemahkan pendidikan politik yang seharusnya diterima oleh rakyat, khususnya menjelang pesta demokrasi 5 tahunan pada tahun 2024 yang akan datang.

"Kami menemukan bahwa Relawan Anies Pemimpin 2024 (AP24) telah melakukan upaya politik uang dengan mengedarkan kartu uang elektronik jenis Flazz BCA bergambar Anies Baswedan dan bertuliskan Anies Pemimpin 2024 disertai dengan tagline Cerdas Tegas Tuntas, dimana Anies Baswedan sendiri belum ditetapkan menjadi Calon Presiden oleh KPU RI selaku penyelenggara sah Pemilu," kata Ahmad Efendi, Aliansi Masyarakat Pengawal Pemilu (AMPP) 2024 kepada awak media di Gedung Mulia Jakarta, Jum'at (27/01).

Sebagaimana diketahui, Tindakan Relawan Anies Pemimpin 2024 merupakan upaya penyalahgunaan layanan jasa keuangan kartu uang elektronik untuk politik uang digital (money politic digital) dengan modus kartu uang elektronik yang dapat diisi dengan saldo uang dengan jumlah tertentu, sehingga sangat menarik dan bisa mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat begitu besarnya dampak politik uang, maka perlu adanya upaya untuk mencegah modus baru dalam Pemilu yang merusak demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, berkaitan dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pencegahan guna perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur kewenangan OJK dalam memberikan sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin kegiatan usaha, maka dengan ini Kami menuntut :

1. Agar OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik pihak Perbankan, vendor, Relawan AP24 maupun toko online yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan kartu uang elektronik Flazz BCA sebagai sarana politik uang digital yang mencederai demokrasi dan meresahkan masyarakat.

2. Agar OJK meminta BCA untuk segera menarik dan menghentikan distribusi kartu uang elektronik jenis Flazz BCA yang telah disalahgunakan oleh Relawan AP24 untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

3. Agar OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah preventif dengan membuat peraturan pengawasan di bidang layanan jasa keuangan, khususnya produk Perbankan jenis layanan uang elektronik. 

4. Agar OJK melakukan pengawasan secara ketat terhadap Perbankan (Bank Pemerintah, Bank Swasta ataupun Bank Daerah) yang menjadi penyelenggara uang elektronik terkait dengan penggunaan alat pembayaran digital, agar tidak disalahgunakan sebagai sarana politik uang digital (money politic digital). 

5. OJK agar memberikan sanksi tegas sampai dengan pencabutan izin usaha terhadap pihak-pihak penyelenggara jasa pembayaran yang melanggar ketentuan dan peraturan OJK.

Kami berharap agar OJK dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut, apabila tidak maka Kami akan kembali mendatangi OJK sekaligus menurunkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. "Hal ini terkait dengan tanggungjawab Kami untuk dapat mendukung proses pelaksanaan tahapan Pemilu agar berjalan jujur, aman, lancar dan tertib sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," pungkasnya. (Arianto)

Read More

AMPP Rilis Pelaporan Terkait Dugaan Penyalahgunaan Kartu Elektronik Relawan Anies Baswedan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilu di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian. terdapat pihak-pihak atau oknum yang bertindak melanggar asas-asas dan nilai luhur demokrasi di Indonesia yakni dengan menggunakan politik uang yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Politik uang menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah karena hanya pemimpin tanpa kualitas yang melakukan cara-cara suap dengan mengiming-imingi calon Pemilih.

"Politik uang adalah benalu atau racun demokrasi yang harus dibasmi karena merendahkan rakyat, menjadi jebakan untuk rakyat dan melemahkan Pendidikan politik yang seharusnya diterima oleh rakyat, khususnya menjelang pesta demokrasi 5 tahunan pada tahun 2024 yang akan datang," kata Ahmad Efendi, Aliansi Masyarakat Pengawal Pemilu (AMPP) 2024 kepada awak media di Jakarta, Jum'at (27/01).

Masih kata Ahmad, Kami menemukan bahwa Relawan Anies Pemimpin 2024 (AP24) telah melakukan upaya politik uang dengan mengedarkan kartu uang elektronik jenis Flazz BCA bergambar Anies Baswedan dan bertuliskan Anies Pemimpin 2024 disertai dengan tagline Cerdas Tegas Tuntas, dimana Anies Baswedan sendiri belum ditetapkan menjadi Calon Presiden oleh KPU RI selaku penyelenggara sah Pemilu.

Untuk di ketahui, Tindakan Relawan Anies Pemimpin 2024 merupakan upaya penyalahgunaan layanan jasa keuangan kartu uang elektronik untuk politik uang digital (money politic digital) dengan modus kartu uang elektronik yang dapat diisi dengan saldo uang dengan jumlah tertentu, sehingga sangat menarik dan bisa mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat begitu besarnya dampak politik uang, maka perlu adanya upaya untuk mencegah modus baru dalam Pemilu yang merusak demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan Bank, mengenakan sanksi terhadap Bank dan perizinan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan persetujuan terkait pengembangan produk dan aktivitas uang elektronik dan atau Kerjasama dengan pihak lainnya, termasuk pemberian sanksi administratif kepada pihak Bank, maka dengan ini Kami menuntut:

1. Agar Bank Indonesia bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik pihak Perbankan, vendor, Relawan AP24 maupun toko online yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan kartu uang elektronik Flazz BCA sebagai sarana politik uang digital yang mencederainya demokrasi dan meresahkan masyarakat.

2. Agar Bank Indonesia mendorong Pihak BCA untuk menarik kartu uang elektronik Flazz BCA yang telah didesain guna kepentingan politik Anies Baswedan, sekaligus menegur Relawan AP24 dan pihak-pihak terkait dalam penyalahgunaan kartu uang elektronik tersebut.

3. Bank Indonesia untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap Perbankan (Bank Pemerintah, Bank Swasta ataupun Bank Daerah) yang menjadi penyelenggara uang elektronik terkait dengan penggunaan alat pembayaran digital, agar tidak disalahgunakan sebagai sarana politik uang digital (Money Politic Digital).

4. Bank Indonesia untuk segera berkoordinasi dengan OJK dan melakukan langkah-langkah preventif dengan membuat peraturan yang ketat terkait tentang penerbitan dan penggunaan terhadap kartu uang elektronik, dan tak disalahgunakan sebagai sarana untuk tindak pidana pencucian uang, politik uang digital maupun tindak pidana lainnya.

5. Bank Indonesia agar memberikan sangsi tegas penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa pembayaran terhadap penyelenggaraan elektronik yang melanggar ketentuan dan peraturan dalam layanan jasa keuangan berbasis digital.

Kami berharap agar Bank Indonesia dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut, apabila tidak maka Kami akan kembali mendatangi Bank Indonesia sekaligus menurunkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. "Hal ini terkait dengan tanggungjawab Kami untuk dapat mendukung proses pelaksanaan tahapan Pemilu agar berjalan jujur, aman, lancar dan tertib sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tandasnya. (Arianto)

Read More