Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan

Kampung Rakyat Indonesia Apresiasi Pemilu Berjalan Lancar


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Kampung Rakyat Indonesia mengapresiasi Semua Pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam Mensukseskan Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari 2024 yang lalu, hal ini disampaikan Presiden Kampung Rakyat Indonesia, Taufik Abdillah, M.Kom.I kepada dutanusantaramerdeka.com di Medan.

Pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan tertib dan lancar, Pesta Demokrasi 5 Tahun ini memberikan Kebebasan kepada Rakyat Indonesia untuk menentukan Pemimpinnya Langsung, Ujarnya.

Lanjutnya Taufik menambahkan Saat ini Proses Pemilu sudah Masuk tahapan Penghitungan Suara, mari sama-sama Kita Kawal dan jaga agar kecurangan dapat diminimalisir, Walaupun terdapat Beberapa Bukti Kecurangan yang terjadi, setidaknya nanti dapat diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. 

Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia menjadi Tanggung Jawab Kita Bersama, sehingga kiranya seluruh rakyat Indonesia dapat menjaga diri agar tidak terprovokasi yang berujung perpecahan bagi kita sendiri, ungkap Aktifis Muda tersebut.

Siapapun nanti yang menang dan terpilih, kiranya tidak menjadi jumawa dan berlebihan, begitu juga yang kalah dapat menerima dengan lapang dada, itulah Budaya Bangsa Indonesia, Merdeka.. **
Share:

Jelang Pengumuman Quick Count Pemilu, Ratusan Polisi Siaga Amankan Kantor Bawaslu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebanyak 242 personil gabungan dari Korps Brimob Polri, Korsabhara Baharkam Polri, dan Polres disiagakan untuk menjaga keamanan di sekitar Kantor Pusat Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024).

Polri juga menurunkan tim kesehatan atau Bakomsus Nakes, serta seekor anjing polisi (K9). Personel gabungan sudah mulai berjaga di sekitar Kantor Pusat Bawaslu sejak pukul 08.01 WIB.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama tim sejak pagi melakukan kunjungan ke sejumlah TPS seperti di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024. Adapun, Ketua Bawaslu dijadwalkan melaksanakan konferensi pers pada pukul 16.00 WIB di Kantor Pusat Bawaslu, Jakarta Pusat. (Arianto)


Share:

Danrem 031/WB Tinjau Logistik Pemilu di Pulau Terluar


Duta Nusantara Merdeka | Inhil 
Danrem 031/Wira Bima, Kapolda Riau dan Danlanud Roesmin Nurjadin melakukan kunjungan kerja bersama ke wilayah Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) dan disambut langsung oleh Dandim 0314/Inhil beserta forkopimda, Senin (12/2/2024).

Kunjungan kerja ini dalam rangka peninjauan, pengecekan serta persiapan PAM TPS 01 Parit Tiga Atas dan TPS 02 Jl. Pendidikan Parit 3 Desa Pulau Burung Kec. Pulau Burung. 

Dalam Penyampaiannya, Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Dany Rakca,S.A.P., M.Han dan Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal l, S. I. K., M.H, mengatakan, kepada panitia pelaksana pemilu untuk lakukan tugas semaksimal mungkin dan hindari kecurangan dalam melaksanakan proses pemilu tahun 2024.

"Tingkatkan sinergitas antara stakeholder terkait, dalam rangka mensukseskan rangkaian proses pemilu tahun 2024 ini," ujar Danrem 031/WB.

Hadir dalam acara tersebut Danlanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi, S.E., M.Han, Dandim 0314/Inhil Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati,S.H.,M.Han, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs H. Tantawi Jauhari. M.M, Wakapolres Inhil Kompol Indra Lukman Prabowo, SH,. S.Ik, M.Si, Camat Pulau Burung Supiansyah, S. Sos, Danramil 11/Pbr Kapten Arh Uwin Suharto, Kapolsek Pulau Burung Iptu Delni Atma Saputra, S.H., M.H dan Masyarakat Desa Pulau Burung.

Editor: Arianto 


Share:

Kawal Pemenangan Prabowo Gibran, Gibran Maju Bentuk Satgas Anti Money Politic


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Gebrakan Indonesia Berani Maju [Gibran Maju] telah bergerak mensosialisasikan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran sejak awal kampanye. Termasuk bergerak mendorong dan mendukung majunya Mas Gibran sebagai Calon Wakil Presiden jauh sebelum putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Nasrullah, Ketua Umum Koordinator Nasional Gibran Maju dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/02/2024).

Lebih rinci, Nasrullah mengatakan, berbagai macam kegiatan yang telah kami lakukan diantaranya deklarasi-deklarasi baik di tingkat pusat maupun di daerah-daerah, kegiatan e-sport di beberapa titik, kegiatan tebus murah sembako, dan canvasing door to door di rumah warga

"Walaupun masa kampanye telah berakhir, Gibran Maju tidak mau berhenti begitu saja. Melainkan membentuk Satgas Anti Money Politic dan Kecurangan Pemilu untuk mengawal dan menjamin agar suara Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak dicurangi," ujar Nasrullah.

Untuk diketahui, Satgas ini berisi ribuan relawan yang tersebar di 12 (dua belas) Provinsi prioritas dan lainnya. Seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat. 

"Nantinya apabila relawan menemukan adanya dugaan pelanggaran atau kecurangan Pemilu, maka akan langsung membuat laporan ke Satgas Pusat Gebrakan Indonesia Berani Maju [Gibran Maju]," tutup Nasrullah. (Arianto)



Share:

Jelang Pemilu, Kemendagri Dorong Pemkot Tangsel Jaga Netralitas


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong jajaran aparatur di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) agar terus menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024. Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Kota Tangsel, Banten, Selasa (23/1/2024).

“Bapak Menteri Dalam Negeri selalu mengingatkan tentang netralitas ini agar dijaga terus untuk bisa ditegakkan, bukan hanya pegawai negeri sipil tapi seluruh penyelenggara pemerintahan,” ucap Yusharto di Kantor Wali Kota Tangsel.

Yusharto berharap, pesan itu dapat terus digaungkan oleh jajaran Pemkot Tangsel. Wali Kota Tangsel dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat terus membangun koordinasi yang solid sehingga netralitas dalam Pemilu 2024 terjaga. “Sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ini berlaku netral,” katanya.

Dia mengatakan, jika ditemukan adanya pelanggaran netralitas, Pemkot Tangsel dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penjatuhan sanksi sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan itu, Yusharto mengapresiasi sejumlah persiapan yang dilakukan Pemkot Tangsel untuk menyukseskan Pemilu 2024. Ia juga menyampaikan komitmen Kemendagri terkait hal itu, salah satunya melalui dukungan terhadap pelayanan KTP-el sebagai bagian penting dalam menyalurkan hak suara bagi warga negara.

Karena itu, kata dia, pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus dioptimalkan hingga hari pemungutan suara.

“Teman-teman pemilih pemula yang kebetulan akan berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari [2024] nanti akan mendapatkan layanan penyediaan KTP sebagai syarat untuk bisa melakukan pencobolosan,” pungkasnya. (Arianto)


Share:

LPPA PDA Kota Padangsidimpuan Gelar Sosialisasi Peran Perempuan Dalam Pemilu 2024


Duta Nusantara Merdeka | Padangsidimpuan
Dalam rangka melaksanakan salah satu Program kerja LPPA-PDA Kota Padangsidimpuan telah dilaksanakan kegiatan 'Sosialisasi Pengetahuan Peran Perempuan Dalam Pemilu 2024 pada Ahad, 14 Januari 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di aula Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Padangsidimpuan, pasar siborang Sidimpuan.

Kegiatan ini diikuti oleh utusan dari PCA dan PRA di lingkungan PDA Kota Psp.
Ini merupakan termin kedua,setelah sebelum nya LPPA juga sudah melakukan kegiatan yang sama untuk dosen perempuan, istri dosen, tendik perempuan dan istri tendik se UM-Tapsel pada akhir Desember 2023.

Ketua PDA Kota Psp,Dr.Yusriani.SP.MP,dlm sambutan nya menyampaikan apresiasi dan rasa gembira atas di selenggarakan acara ini,sebagai salah satu bentuk kontribusi dan kepedulian Aisyiyah terhadap kaum perempuan,khusus nya para pemilih,agar dapat menyalurkan suara nya dengan benar dan tepat.


Ketua LPPA PDA Kota Psp,Dr.Muhsana Pasaribu,MA,yang sekaligus menjadi narasumber kegiatan ini,menyampaikan bbrp peran yg dapat dijalankan kaum perempuan dalam mempergunakan hak pilih nya,secara bertanggung jawab dan berdaya guna.

Beliau juga menjelaskan penting nya peran perempuan di tengah keluarga,dan masyarakat dalam membentuk opini positif dan produktif,sehingga hak pilih yg dimiliki tidak digunakan secara sia-sia,pragmatis  dan transaksional.

Menurut Muhsana,salah satu peran signifikan yang dapat dijalan kan oleh perempuan adalah membangun komitmen dgn calon legislatif di dapil nya masing-masing,menyangkut  pemberdayan perempuan dan perlindungan anak.
 
Dengan harapan,calon yg didukung,jika menang,harus merealisasikan komitmen yg telah dibangun sebelum nya.Jika tidak,maka kaum perempuan harus terus menagih janji dimaksud hingga terwujud.

Jika ternyata tidak terwujud hingga akhir masa jabatan,maka harus diberi sanksi,dgn tidak memilih ybs atau partai nya, pada periode berikutnya,tegas Muhsana.

Sikap yg sama dapat dilakukan pada calon kepala daerah(Walikota dan Gubernur) yang akan berlangsung setelah pileg dan pilpres nanti. Sehingga perempuan tidak hanya menjadi obyek pembangunan ,tapi harus menjadi subyek dan aktor utama pembangunan, papar Muhsana di bagian akhir presentase nya.

Antusiasme peserta sangat terlihat pada sesi tanya jawab yang sangat dinamis dan berkemajuan. Selanjutnya LPPA PDA Kota Padangsimpuan sangat optimis, kegiatan ini dapat merubah paradigma kaum perempuan dalam menggunakan hak pilih nya kearah yg lebih berkualitas dan produktif. **
Share:

Pemilu 2024, Kapolri Ajak Warga Jaga Persatuan-Kesatuan


Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak kepada seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan di tengah momentum Pemilu serentak tahun 2024.

Hal itu disampaikan Kapolri saat menghadiri acara bertajuk Jogja Asik yang diselenggarakan di Yogyakarta, Jumat (19/1/2024) malam.

“Bahwa yang namanya peace dan harmony harus selalu kita jaga, 14 Februari pasti. Tapi yang lebih besar dan harus kita jaga adalah, menjaga persatuan dan kesatuan untuk Indonesia. Untuk rumah kita indonesia,” kata Sigit dihadapan masyarakat Yogyakarta.

Sigit menegaskan, dalam pesta demokrasi lima tahunan, yang paling penting adalah terus menjaga semangat untuk menjaga keberagaman yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.

“Kita bangga menjadi warga Negara Indonesia, karena itu tentunya semangat untuk terus menjaga mengawal keberagaman Indonesia untuk kita semua terus dikobarkan,” ujar Sigit.

Sigit pun mengapresiasi tergelarnya kegiatan ‘Jogja Asik‘ yang didalamnya terdapat pameran seni rupa dan pentas seni musik dengan tema ‘Peace and Harmony, Jogja Bermusik, Untuk Indonesia Apik‘.

“Hari ini luar biasa, di dalam situasi Pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung puncaknya tanggal 14. Hari ini, seluruh partai ada disini, tim pemenangan ada disini berkumpul dengan seluruh masyarakat Jogja dan ini mungkin baru terjadi di Jogjakarta,” ucap Sigit seraya disambut meriah masyarakat.

Sigit juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi terkait diciptakannya lagu berjudul ‘Polisi Jagoanku‘. Tembang itu sendiri liriknya ditulis oleh Budayawan Butet Kartaredjasa bersama dengan Helarius Daru I. (Ndarboy Genk) sebagai penulis lagu.

“Jadi, dalam kesempatan ini Mas Daru, Mas Butet terima kasih atas apresiasi luar biasa kepada kami, kepolisian dan tentunya ini hadiah. Namun juga amanah yang sangat berat. Tetapi saya kira personel Polri, saya, disaksikan seluruh warga masyarakat Jogja, penghargaan diberikan beliau tentunya harus kita bisa pertanggung jawabkan,” tutup Sigit. (Arianto)



Share:

Pertajam Arah Capres & Cawapres, IMO-Indonesia Fasilitasi Dialog Paslon Pemilu 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ikatan media online (IMO) Indonesia tergerak untuk memberikan informasi sekaligus mengedukasi masyarakat tentang Pemilu 2024.

Ketua Umum IMO-Indonesia Yakub F. Ismail mengatakan, organisasinya kini menaruh komitmen tinggi dalam mencerdaskan masyarakat menuju agenda elektoral akan datang.

"Kita menginginkan supaya masyarakat (pemilih) mempunyai informasi yang cukup sekaligus kesadaran tinggi menyambut Pemilu 2024 mendatang," kata Yakub di Jakarta, Selasa (5/12/23).

Di samping itu, kata dia, Pemilu 2024 juga menjadi momentum penting bagi pelaku media di Indonesia untuk berpartisipasi dalam memajukan industri pers tanah air.

Terlebih, kata dia, kegiatan dialog kandidat Pilpres yang difasilitasi IMO-Indonesia ini secara langsung menjadi daya tarik para pemilik/pelaku usaha media untuk berinteraksi langsung dengan para calon.
 
"Ini tidak terlepas dari tingginya animo pelaku usaha di bidang media khususnya online dari berbagai daerah yang ingin dapat melihat dan mendengar langsung paparan para calon pimpinan tertinggi negeri ini," terang Yakub.

Yakub mengatakan, alasan terakhir ini cukup mudah dimengerti menimbang selama ini para pelaku media online minim mendapatkan ruang untuk berinteraksi langsung dengan para paslon Pilpres.

"Dengan demikian, interaksi langsung antara pemilik/pelaku usaha pers dengan para kandidat ini menjadi sangat efektif dalam mendapatkan masukan dari sektor media online yang sudah kesehariannya melakukan tugas jurnalistik untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita," ujarnya.

Tidak hanya itu, Yakub juga menilai singkatnya waktu yang tersedia untuk masa kampanye dalam pemilu 2024 ini, menjadi sangat visible bila para pegiat media terfasilitasi melalui kegiatan yang akan dikemas dalam bentuk interaksi langsung ini.

"Ini momentum yang langka jadi semuanya kita kembalikan kepada para paslon dan tentu ada penilaian untuk itu semua. Niatan ini akan segera kami pertajam, termasuk dapat memenuhi aturan akan pelaksanaannya yang sesuai dengan mekanisme yang ada," imbuhnya.

Karenanya, kata dia, kesempatan ini sangat berharga bila seluruh insan pers di sektor online dapat terkoletif menyampaikan masukan kepada para paslon, selain dapat menghemat energi dan waktu dinamika di wilayah dari Sabang sampai Merauke untuk bisa bertatap muka langsung dengan para capres - cawapres.

"Untuk itu jadi tak usah repot-repot…silahkan temui, dengar dan sampaikan gagasannya maka seluruh media khususnya online akan menjadi corong yang sangat efektif untuk dapat berkontestasi," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas IMO-Indonesia Associate Professor Dr. Firman Wijaya mengaku sangat mendukung rencana dialog paslon tersebut dengan segera membentuk kepanitiaan untuk dapat berhubungan dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) seluruh Paslon.

Ia juga menilai bahwa giat dialog ini menjadi ruang terbuka demokrasi bagi industri media khususnya di sektor online agar mendapat kesempatan dapat membawa seluruh dinamika di wilayah masing-masing untuk dapat disampaikan secara langsung.

"Hal ini tentu akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan bagi bara paslon itu sendiri kaitannya dengan elektabilitas," ujar Firman. 

Ketua Umum Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) itu juga mengatakan bahwa simbiosis mutualisme yang digagas IMO-Indonesia antara para pelaku media online ini dapat menjadi momentum rakyat temui calon pemimpin yang menjadi arah baru dalam berkampanye.

"Yang mana biasanya para calon pemimpin menemui masyarakat, untuk itu ini menjadi sebuah gagasan yang patut serta layak direlaisasikan agar menjadi solusi efektif untuk masa kampanye yang singkat ini," pungkasnya.

Adapun rencana dialog kandidat Pilpres 2024 ini bertajuk, "Rakyat Temui Calon Pemimpin Negeri". Acara ini dijadwalkan akan segera digelar dalam waktu dekat. Terkait waktu dan tempat akan segera diumumkan setelah ini.

Pastinya, apa yang ditawarkan IMO-Indonesia melalui kegiatan ini tak lain menjadi paket hemat kampanye itu sendiri. (Ar)


Share:

Dihadapan Pimpinan Media, Polri Tegaskan Netralitas Pemilu 2024 Harga Mati


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Polri menegaskan bahwa netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 adalah komitmen harga mati bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam acara Piramida (Ngopi Bareng Pimpinan Media), di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada. 

"Jadi netralitas Polri adalah harga mati untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI," kata Sandi dihadap para pimpinan redaksi media. 

Kepada para pimpinan media, Sandi menekankan, untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran dari komitmen tersebut. 

Menurut Sandi, dengan adanya pengawasan bersama itu akan semakin membantu Polri dalam mewujudkan situasi pesta demokrasi lima tahunan yang aman, damai dan kondusif. 

"Tolong lihat, tegur, dan awasi kalau anggota Polri sudah melenceng dari aturan supaya bisa memperbaiki dan membenahi diri agar manjadi lebih baik lagi. Untuk membangun pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan damai," ujar Sandi. 

Lebih dalam, Sandi mengajak kepada seluruh pimpinan redaksi media untuk sama-sama bersinergi memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Terutama terkait dengan sebaran informasi di media sosial yang bersifat hoaks. 

"Kita harus bisa memberikan edukasi literasi sosialisasi kepada masyarakat agar kedepannya menjadi masyarakat yang patuh akan hukum menjunjung tinggi etika, tata krama dan kesantunan serta kejujuran," ucap Sandi. 

"Dalam media sosial agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial supaya tidak menjadi bumerang bagi pengguna media sosial tersebut," tambah Sandi sekaligus mengakhiri.


Share:

Tim Roadshow ABRI-1 Temukan Fakta Yang Mengejutkan Saat Kawal DPT


Duta Nusantara Merdeka | Sukoharjo 
Roadshow ABRI-1 (Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu) Kawal DPT dan Kawal Suara di Jawa Tengah telah sampai di Sukoharjo, Jawa Tengah. Rombongan ABRI-1 yang seharusnya dijadwalkan tiba di Sukoharjo Rabu malam, ternyata baru Kamis pagi tiba di hotel Ommaya. Akhirnya, Tim IT ABRI-1 hanya beristirahat sebentar, karena harus segera membuka sesi training IT untuk Pemantauan DPT KPU. 

"Perjalanan roadshow Kawal DPT dan Kawal Suara di Propinsi Jawa Tengah terasa melelahkan dan penuh perjuangan. Bahkan rombongan ABRI-1 dalam perjalanan dari Majenang ke Sukoharjo melintasi gunung Lio pada malam hari. Lintasan jalan di gunung Lio banyak tikungan tajam, tanjakan dan turunan yang curam dan ekstrem. Bahkan mobil yang ditumpangi ABRI-1 sempat tidak kuat menanjak sampai beberapa kali. Namun perjuangan tersebut tidak seberapa demi mengawal DPT KPU dan memenangkan AMIN pada Pemilihan Presiden Tahun 2024," ujar Rahmadsyah Ketua Umum ABRI-1 dalam keterangan persnya, Sabtu (28/10/2023).

Menurut Ramadsyah, selama roadshow banyak ditemukan fakta-fakta yang memprihatinkan. Salah satunya hampir semua peserta training IT di Brebes, Majenang dan Solo Raya belum mengetahui di TPS mana mereka akan mencoblos pada Pilpres Tahun 2024.

Yang mengejutkan beberapa peserta IT menemukan bahwa keluarga atau tetangganya yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai pemilih pada Pemilu Tahun 2024. 

Ada pula peserta training yang menemukan ada anak yang baru berusia di bawah 17 tahun tercatat sebagai pemilih di DPT tersebut.

Sementara itu, Agus Maksum, Pembina ABRI-1, mengungkapkan bahwa sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, DPT harusnya terdiri dari NIK, NKK, tanggal lahir. Tapi DPT yang diberikan KPU saat ini hanya merupakan Daftar Nama Pemilih tanpa ada NIK, NKK, tanggal lahir.

Kondisi ini mempersulit upaya partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap kevalidan DPT.

Apalagi saat ini diidentifikasi ada data yang cacat atau tidak valid sebanyak 54 suara pada DPT. Sebagaimana kesaksian beberapa peserta training yang mendapati bahwa keluarga atau warganya yang sudah meninggal tapi masih tercatat pada DPT Pemilu Tahun 2024.

"Salah satu cara untuk mengecek kevalidan data DPT adalah melalui coklit terhadap DPT pada setiap TPS. Untuk itu seluruh elemen partai pendukung dan relawan AMIN harus mempersiapkan relawan yang bekerja mulai dari saat ini. Tugas utama relawan saat ini adalah melakukan coklit terhadap kebenaran dan kevalidan DPT di TPS-nya masing-masing," ujar Agus.

Menanggapi hal tersebut, Habib Muhsin Al-Attas, penasehat ABRI-1, berpesan bahwa peserta training IT jangan hanya mengambil pengetahuan saja, tapi harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadikan temuan-temuan ketidakvalidan DPT di TPS masing-masing sebagai
fakta hukum. 

"Ini sebagai dasar perjuangan nasional untuk meminta KPU menghapus data-data cacat atau tidak valid dalam DPT. Kerja ini sudah dimulai, namun mulai hari ini harus semakin dikerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh, mengingat waktu Pilpres semakin dekat, tinggal 3 bulan lagi," kata habib Muhsin.

Editor: Arianto


Share:

Jelang Pemilu 2024, FWJ Indonesia Bergerak Lawan Hoax


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin dekat, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyatakan komitmennya untuk melawan penyebaran berita hoax. Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau yang akrab disapa Opan, menjelaskan bahwa jurnalis memiliki peran krusial dalam memberikan informasi berkualitas dan mendidik masyarakat.

"Dalam konteks Pemilu 2024, FWJ Indonesia akan bekerja sama dengan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk mengedepankan rasa aman dan nyaman di setiap wilayah menjelang dan selama proses Pemilu pada Februari 2024 mendatang," ujar Opan saat membuka rapat Koordinasi Nasional Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, di Wisma Arga Muncar Puncak Bogor, Kamis (26/10/2023).

Opan menekankan pentingnya mengatasi informasi yang dapat memicu perpecahan dan konflik dalam masyarakat. "Kita sering melihat informasi yang menghasut dan memancing perbedaan, terutama melalui berita hoax. FWJ Indonesia melalui program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024 hadir sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ini dan membangun kesatuan di antara kita sebagai bangsa Indonesia," tambahnya.

Rapat Koordinasi Nasional ini, yang dipimpin oleh FWJ Indonesia, merupakan langkah strategis untuk menyatukan langkah wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir dalam rapat ini adalah para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, termasuk Bendahara Umum Tri Wulansari, Ferry Sang sebagai Kabid Humas, dan Alek sebagai Kabid OKK.

"Pertemuan ini juga dihadiri oleh para kawan-kawan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan berbagai korwil di Jakarta dan sekitarnya. Meski beberapa rekan dari daerah lain tidak dapat hadir fisik, mereka tetap berpartisipasi melalui konferensi video, menunjukkan semangat yang sama untuk mendukung keberhasilan Pemilu 2024," ungkap Opan.

Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia. Opan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan keberlangsungan demokrasi dengan menghindari terpancingnya provokasi dan menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat.

Dengan program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, FWJ Indonesia berharap dapat membantu menciptakan atmosfer yang kondusif menjelang dan selama proses Pemilu, sehingga keputusan masyarakat dapat diambil dengan bijak dan berdasarkan informasi yang benar. Dengan semangat persatuan, FWJ Indonesia bersama seluruh wartawan Indonesia siap menjalankan tugasnya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Pasca Putusan MK Soal Usia Capres Cawapres, Bagaimana Sikap KPU RI?


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Masyarakat baru saja dihebohkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MK) yang diucapkan pada Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan pemohon. 

Dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. 

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Lahirnya putusan ini tentu memiliki konsekuensi hukum terhadap tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Dimulai dari proses pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024 yang dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Sebelum lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diundangkan pada 13 Oktober 2023. 

Pada Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023 menyebutkan, “Syarat untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” Dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka KPU seharusnya menyesuaikan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan Putusan tersebut. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka seharusnya secara administratif calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang belum berusia 40 (empat puluh) tahun tidak memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

Hingga hari terakhir pendaftaran Calon Presiden – Calon Wakil Presiden 2024, terdapat 3 pasang calon yang mendaftarkan diri ke KPU yakni Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Dari ketiga pasang calon tersebut, ada Gibran Rakabuming Raka yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
 
Lalu, kenapa KPU tidak segera merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023?

Sampai dengan 26 Oktober 2023, KPU RI belum melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Setelah putusan MK itu terbit pada Senin (16/10/2023) KPU RI sempat menyampaikan niat melakukan revisi secara cepat dengan ataupun tanpa rapat konsultasi dengan Komisi II DPR RI. 

Namun, pada Rabu (18/10/2023), KPU RI membatalkan niat itu dengan dalih putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain itu, alasan lain yang disampaikan KPU RI adalah PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang telah diundangkan sebelum putusan MK telah mengatur ketentuan teknis untuk Calon Presiden – Calon Wakil Presiden dari unsur kepala daerah. 

KPU RI tidak dapat melakukan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 karena sejak 4-30 Oktober 2023 DPR RI sedang dalam masa reses. 

Menariknya, dalam Pasal 19 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyatakan, “KPU wajib berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah melalui forum rapat dengar pendapat terhadap Rancangan Peraturan KPU yang mengatur penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.” Artinya, KPU RI baru dapat melakukan konsultasi dengan DPR RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah masa reses DPR RI selesai. 

Apakah ini berarti terdapat calon yang tidak memenuh syarat?

Menurut hemat Saya, saat ini ketiga pasang calon tersebut baru disebut sebagai bakal Calon Presiden – Calon Wakil Presiden karena masih ada tahapan selanjutnya yakni penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023. Artinya masih ada waktu bagi KPU RI untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sesuai dengan Putusan MK. 

Dugaan Saya, sebelum tanggal 13 November 2023, KPU RI telah menyelesaikan revisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sehingga pada saat penetapan pasangan Calon Presiden – Calon Wakil Presiden pada 13 November 2023, semua pasangan calon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apakah hal ini yang akan terjadi? Kita tunggu saja! 

Penulis: Vincent Suriadinata, SH., MH. (Advokat, Alumni FH Universitas Kristen Satya Wacana dan MIH FH Universitas Indonesia)


Share:

Panglima TNI: Netralitas TNI-Polri dan ASN Kunci Sukses Pemilu 2024


Duta Nusantara Merdeka | Madiun 
Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, menegaskan bahwa netralitas TNI-Polri dan ASN adalah kunci utama bagi kelancaran dan keberhasilan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam acara olahraga bersama dengan prajurit TNI-Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Makorem 081/DSJ, Madiun Raya, Jum'at (20/10/2023).

Olahraga bersama ini dimulai dengan senam SKJ 88 yang merupakan gerakan menyeluruh dari kepala hingga kaki, diikuti dengan jalan santai berkeliling Kota Madiun. Panglima TNI berharap bahwa kegiatan semacam ini dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas antara TNI, Polri, dan ASN dalam menjalankan tugas-tugas ke depan.

"Saya berharap melalui olahraga semacam itu dapat meningkatkan soliditas dan sinergitas untuk melaksanakan tugas-tugas ke depan," ucapnya. "Sinergitas tidak hanya diucapkan saja, tapi juga harus dibuktikan dalam tugas, harus selalu dipupuk dan dibina dengan kegiatan positif seperti ini."

Lebih lanjut, Panglima TNI juga menekankan pentingnya netralitas TNI-Polri dan ASN dalam menyambut tahun politik. "Saat ini kita memasuki tahun politik, oleh karena itu, netralitas TNI-Polri dan ASN sangat penting. Netralitas ini merupakan kunci sukses pelaksanaan Pemilu 2024," tambahnya.

"Selama TNI-Polri dan ASN tetap netral, saya yakin kita bisa mengawal proses demokrasi ini dengan baik. Fokus utama kita adalah menjaga kedaulatan, keutuhan NKRI, serta melindungi segenap bangsa dan negara. Jika kita fokus pada tugas pokok ini, netralitas akan terjamin," tutup Panglima TNI.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi TNI-Polri, termasuk Dankodiklatal Letnan Jenderal TNI Nur Alamsyah, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, Asintel Panglima TNI Mayjen TNI Sonny Aprianto, Asops Panglima TNI Mayjen Muhammad Nur Rahmad, Danrem 081/DSJ Kolonel Inf H. Sugiyono, dan Walikota Madiun Maidi, serta sejumlah pejabat TNI-Polri lainnya.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 

Share:

Bawaslu Ajak Mahasiswa Ikut Sosialisasi Penanganan Pelanggaran Pemilu


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puadi mengajak mahasiswa untuk turut serta dalam sosialisasi penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Langkah ini diharapkan akan membantu dalam penyebaran informasi yang massif, yang pada gilirannya akan mempersempit ruang gerak peserta pemilu yang berpotensi melakukan kecurangan.

Saat berbicara dalam acara Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 di Kantor Bawaslu Jakarta Utara, Jumat (15/9/2023). Puadi menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan keadilan pemilu tetap terjaga.

Menurut Puadi, mahasiswa adalah salah satu elemen penting yang harus terlibat aktif dalam dinamika pesta demokrasi. Dalam sebuah budaya pemilu yang harmonis, semua pihak diharapkan untuk saling menghormati, menjaga kepercayaan, dan mengutamakan kepentingan bangsa.

Dia melihat pemilu bukan hanya sebagai sebuah ajang politik, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu seharusnya mendorong solidaritas dan bukan menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat.

"Oleh karena itu, partisipasi aktif dari semua pihak sangat penting dalam membangun budaya pemilu yang harmonis dan damai. Ini juga termasuk dalam menjaga hak pemilih yang berada di luar negeri," ungkapnya.

Selain itu, Puadi menjelaskan alasan-alasan penting mengapa pemilu harus senantiasa diawasi dan berada dalam status siaga pengawasan. Pertama, pengawasan pemilu dapat mencegah terjadinya kecurangan yang dapat merusak integritas pemilu. Kedua, ini juga penting untuk memastikan bahwa hak suara warga negara dihormati dan dijaga dengan baik. Ketiga, pengawasan yang ketat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

"Pelaksanaan fungsi pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah bagian dari upaya untuk menjamin keadilan pemilu dalam seluruh tahapannya. Hal ini sejalan dengan misi Bawaslu dalam pemilu," tambahnya.

Panggilan Puadi kepada mahasiswa untuk berperan aktif dalam sosialisasi dan pengawasan pemilu menjadi langkah yang penting dalam memastikan bahwa pemilu yang akan datang di Indonesia berlangsung secara adil, terbuka, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Keikutsertaan mahasiswa, yang sering kali dianggap sebagai agen perubahan sosial, dapat memberikan dampak yang positif dalam memajukan proses pemilu dan memelihara demokrasi negara.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto





Share:

APHR: Dunia Harus Mengecam Lelucon Pemilu Kamboja


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemilihan umum yang tidak masuk akal yang diselenggarakan di Kamboja tidak boleh dilegitimasi oleh masyarakat internasional. Hal tersebut disampaikan oleh para anggota parlemen Asia Tenggara dalam konferensi pers "Pemilu Yang Hanya Tinggal Nama: Dunia Harus Mengecam Lelucon Pemilu Kamboja" secara online dan offline di Jakarta, Senin (24/07/2023) mengecam serangan rezim Hun Sen yang tak henti-hentinya terhadap para pembela Hak Asasi Manusia dan partai-partai oposisi sebelum hari pemilihan.

Dalam konferensi pers tersebut, Charles Santiago, Ketua Bersama Asean Parliamentarians for Human Rights dan mantan anggota parlemen Malaysia, menyatakan bahwa rezim Hun Sen telah mengancam para pendukung oposisi, menutup media independen, dan melarang partai oposisi yang masih bertahan.

Sudah jelas bahwa pemilihan umum Kamboja yang diselenggarakan pada 23 Juli adalah sebuah sandiwara semata. Partai oposisi terbesar "Partai Cahaya Terang" dilarang berpartisipasi secara administratif yang meragukan pada bulan Mei. Sebelum pemilu, banyak anggota dan pendukung partai Candlelight ditangkap secara sewenang-wenang. Setelah pemungutan suara ditutup, rezim Hun Sen mengklaim bahwa partai berkuasa memenangkan 120 dari 125 kursi di majelis nasional.

Anggota parlemen dan organisasi Hak Asasi Manusia, seperti ASEAN Parliamentarians for Human Rights dan Human Rights Watch, mengecam pemilu ini sebagai sebuah lelucon yang tidak demokratis. Mereka menekankan bahwa pemimpin otoriter semakin menggunakan pemilu sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, dan merusak demokrasi.

Asian Network for Free Elections (ANFREL) mencatat bias dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kondisi politik yang memburuk telah merusak integritas proses pemilihan. Laporan misi penilaian pra-pemilu ANFREL mempertanyakan keaslian dan daya saing pemilu tersebut, yang tidak sesuai dengan standar internasional. Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) juga menyuarakan keprihatinannya mengenai pelecehan yudisial terhadap para pendukung dan aktivis oposisi.

Dalam menghadapi krisis Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum di Kamboja, masyarakat internasional tidak boleh melegitimasi pemilu semacam ini. Para anggota parlemen dari negara-negara demokratis ditekan untuk mengecam pelaksanaan pemilu 2023 di Kamboja sebagai pemilu yang tidak demokratis. "Masyarakat internasional juga harus mendesak pemerintah Kamboja untuk menghentikan penganiayaan politik, membebaskan tahanan politik, dan melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan ketidakberesan pemilu guna memastikan akuntabilitas yang adil," ujarnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

Dukung Ketertiban Penyelenggaraan Pemilu 2024, Ditjen Bina Adwil Tegaskan Peran Penting Satpol PP dan Satlinmas


Duta Nusantara Merdeka | Palembang 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam mendukung ketertiban penyelenggaraan Pemilu 2024. Karena itu, peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Satlinmas perlu dipersiapkan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Bina Adwil Indra Gunawan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Daerah yang berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2023 di Sintesa Peninsula Hotel, Palembang, Sumatera Selatan.

“Perlu adanya dukungan Satpol PP dalam pengawasan pada pelaksanaan Pemilu 2024, seperti dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh penyelenggara, peserta Pemilu, maupun pemilih pada masa kampanye,” ungkap Indra.

Dia menekankan, Satpol PP berperan strategis dalam menciptakan kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur dalam mendukung penyelenggaraan roda pemerintahan termasuk saat Pemilu 2024. “Peningkatan kapasitas SDM Pol PP akan sangat diperlukan agar dapat mewujudkan program-program secara optimal sesuai visi dan misi pemerintahan daerah,” imbuh Indra. 

Di samping itu, Indra mengimbau anggota Satpol PP agar dapat memiliki kemampuan menganalisis kebijakan (policy brief), termasuk potensi risiko terhadap implementasinya. “Diharapkan forum ini dapat membangun dan memperkuat sinergitas antar-Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum dan pemerintah daerah sebagai pembina teknis operasional Satpol PP dalam upaya mewujudkan Pol PP yang profesional,” tandas Indra.

Sebagai informasi, Bimtek tersebut melibatkan 42 peserta dari jajaran pejabat Pol PP yang membidangi Trantibumlinmas di provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Indonesia yang dipilih secara selektif. Sejumlah narasumber turut dihadirkan dalam Bimtek tersebut di antaranya dari Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan, dan Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. (Arianto)


Share:

Partai Gelora Daftarkan Bacaleg ke KPUD Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) mendaftarkan calon anggota legislatif Peserta Pemilu Tahun 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Minggu (14/5/2023). Pendaftaran tersebut dilakukan oleh Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta, Triwaksana atau yang akrab disapa Bang Sani.

Dalam konferensi pers setelah pendaftaran, Bang Sani menjelaskan bahwa pendaftaran ini sebagai upaya untuk memperkuat partai dan mempersiapkan kader-kader terbaik untuk melangkah maju di dunia politik. "Kami ingin menyediakan kader-kader terbaik yang memiliki karakter aspiratif dan progresif, dan kami yakin mereka mampu mewujudkan visi Partai Gelora dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota superpower dunia pada tahun 2027," ujarnya.

Menurut Bang Sani, Partai Gelora DKI Jakarta telah menargetkan 10 kursi di DPRD provinsi DKI Jakarta pada Pemilu Tahun 2024 mendatang. "Kami ingin minimal satu dapil satu calon yang lolos, dan kami optimis dapat meraih target ini karena kader-kader Partai Gelora DKI Jakarta telah disiapkan dengan baik dan memiliki kemampuan yang mumpuni," tuturnya.

Partai Gelora DKI Jakarta juga memperhatikan keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatifnya. Menurut data yang diumumkan oleh Bang Sani, sebanyak 32 persen dari calon yang didaftarkan adalah perempuan. Hal ini menunjukkan komitmen Partai Gelora untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota partai.

Selain itu, Jakarta sendiri memasuki masa transisi karena ada rencana pemindahan ibukota negara ke Ibu Kota Negara (IKN). Terkait hal ini, Bang Sani mengatakan bahwa Partai Gelora masih menunggu perkembangan terkait perubahan ini dan masih mempertimbangkan apakah Jakarta masih akan dipimpin oleh gubernur dan walikota atau bagaimana. "Kami akan terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jakarta, terlepas dari perubahan apapun yang terjadi," ujarnya.

Partai Gelora DKI Jakarta juga memiliki program Akademi Pemimpin Indonesia (API) sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kader-kader partai. Program ini merupakan perpaduan antara caleg muda dan caleg berpengalaman, sehingga dapat menghasilkan kader-kader yang berkualitas dan mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dengan baik.

Dalam konferensi pers tersebut, Bang Sani juga menjelaskan, Partai Gelora DKI Jakarta telah melakukan berbagai kegiatan sosial dan program-program pembangunan di wilayah Jakarta. Beberapa kegiatan tersebut meliputi pembangunan jembatan untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau, pembangunan sekolah, serta pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. (Arianto)


Share:

Purwanto Hadiri Pendaftaran Bacaleg Partai Gerindra


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Bambang Purwanto, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta turut menghadiri pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta di KPUD Jakarta, Minggu (14/05/2023). Rombongan Partai Gerindra DKI Jakarta disambut oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta pada saat kedatangannya. 

Bambang Purwanto, yang akrab disapa Bang Pur menjelaskan, partainya telah mendaftarkan 106 bacaleg dan berharap untuk memenangkan 25 kursi DPRD pada Pemilihan Legislatif 2024 mendatang.

Bang Pur juga mengungkapkan strategi yang akan dilakukan oleh partainya dalam meraih dukungan masyarakat di wilayah Jakarta. "Strateginya biasa, saya turun ke bawah sosialisasi kepada masyarakat wilayah saya Jakarta Selatan," jelasnya.

Menurut Bang Pur, Partai Gerindra DKI Jakarta memiliki program kerja yang konkret dan bisa dijalankan untuk kepentingan rakyat Jakarta. Salah satu program unggulan yang akan ditekankan oleh partainya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat Jakarta melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Partai Gerindra DKI Jakarta juga akan memperhatikan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat di wilayah Jakarta Selatan, seperti masalah banjir dan kebersihan lingkungan.

"Kami memiliki program yang jelas dan konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta. Selain itu, kami juga akan memperhatikan masalah-masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat, seperti banjir dan kebersihan lingkungan," tegas Bang Pur.

Dalam acara pendaftaran bacaleg tersebut, Bang Pur juga mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan dukungan dan partisipasi aktif pada Pemilihan Legislatif 2024. Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam pemilihan ini sangat penting untuk menentukan arah pembangunan Jakarta ke depan.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Jakarta untuk memberikan dukungan dan partisipasi aktif pada Pemilihan Legislatif 2024. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam memilih wakil rakyat yang akan mewakili kita di DPRD Provinsi DKI Jakarta," ujar Bang Pur.

Selain itu, Bang Pur juga berharap agar Pemilihan Legislatif 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai. Dia mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye dan pemilihan berlangsung.

"Kami berharap agar Pemilihan Legislatif 2024 dapat berjalan dengan lancar dan damai. Saya juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye dan pemilihan berlangsung," tandasnya. (Arianto)


Share:

Rusli Ahmad Serahkan Berkas Calon DPD RI Dapil Riau ke KPU


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Calon DPD RI H.T. Rusli Ahmad, SE, MM didampingi oleh ratusan pendukung yang berasal dari forum Lintas Agama, Pekat IB, BEM Mahasiswa, Ormas Pemuda Pancasila, Tokoh Agama, Jajaran Pengurus PWNU Riau, MUI Rohul, F SP - BPU dipimpin oleh Hamdan selaku ketua, F SPSI -  SPTI, Organisasi Pekerja KRAH BIRU, Akademisi, Praktisi, Jajaran Pengurus DPP Santri Tani NU, Ninik Mamak Kampar dan Rohul, Ketua  Umum dan Sekjen DPP APKASINDO, Eyang Surahmat Ketua MISURI datangi KPU Riau sekira pukul 15.15 Wib untuk menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Calon DPD RI periode 2024 - 2029 di Pekanbaru, Sabtu(13/5)

Dalam penyerahan berkas H.T.Rusli  Ahmad,SE,MM calon DPD RI di KPU Riau dilakukan setelah pendaftaran caleg dari Partai Gerindra dan PKB yang diikuti oleh pendaftaran caleg dari Partai Perindo Propinsi Riau setelah penyerahan berkas Ketua PWNU Riau diterima oleh KPU Riau.

H.T.Rusli Ahmad,SE,MM kepada awak media menyampaikan, hari ini, berkas pencalonan saya sebagai calon DPD RI telah diterima oleh KPU Riau. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada KPU Riau atas kinerja profesional yang telah dilakukan dimana saya melihat begitu banyak partai yang mendaftarkan caleg partai dapat dilayani dengan baik dan ramah.

"Saya terharu atas begitu besar dukungan saudara - saudaraku yang ikut hadir pada saat ini, serta saya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan kepada saya hari ini dalam mengantarkan berkas pencalonan sebagai DPD RI Dapil Riau. Dan saya berharap dan meminta, mari bersama kita sukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024 ini secara baik, tertib dan aman," sebutnya.

"Semoga masyarakat dalam pemilihan di tahun 2024 ini benar - benar memilih pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan dari dulunya sudah sering berbuat untuk masyarakat Riau dan bukan berbuat karena kepentingan sesaat di Pileg, Pilkada dan Pilpres, karena ini menentukan nasib daerah dan bangsa kedepan," tutupnya. (Arianto)

 
Share:

Selamet Abadi Daftar Calon Anggota DPD RI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemilihan Umum di Indonesia akan berlangsung pada tahun 2024, dan proses pemilihan kandidat telah dimulai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru-baru ini mengumumkan 26 orang telah terpilih sebagai calon potensial Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jakarta. Keputusan ini diambil sesuai dengan Keputusan KPU No. 285 Tahun 2023 yang mengatur kriteria pemilihan bakal calon.

Salah satu yang mendaftar sebagai calon DPD RI adalah Selamet Abadi yang mendaftarkan diri ke KPU Sabtu (13/05/2023). Saat mendaftar, Selamet Abadi menyatakan berkomitmen melayani masyarakat Jakarta dan membuat perubahan positif di dalam komunitas.

DPD merupakan badan legislatif di Indonesia yang mewakili kepentingan daerah. Dewan terdiri dari anggota dari setiap provinsi dan daerah khusus, dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan daerah diperhitungkan dalam proses legislatif. Dewan juga bertugas meninjau undang-undang yang mempengaruhi kepentingan daerah dan mengusulkan undang-undang yang akan menguntungkan daerah.

Pemilihan calon anggota DPD merupakan proses kritis untuk memastikan bahwa dewan dapat berfungsi secara efektif. Kandidat harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat dipertimbangkan untuk posisi tersebut. Salah satu persyaratan utama adalah dukungan jumlah minimum pemilih di daerah. Calon juga harus memiliki pemahaman yang kuat tentang isu-isu yang mempengaruhi daerah dan berkomitmen untuk mewakili kepentingan konstituen mereka.

Keputusan Selamet Abadi untuk mencalonkan diri sebagai DPD merupakan salah satu yang signifikan, karena menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik dan keyakinannya akan pentingnya mewakili kepentingan rakyat Jakarta. Sebagai seorang kandidat, dia perlu mengartikulasikan visinya untuk wilayah tersebut dan menjelaskan bagaimana rencananya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat Jakarta.

Salah satu isu utama yang dihadapi Jakarta adalah masalah kemacetan lalu lintas. Jalan-jalan kota sering tersumbat oleh kendaraan, menyebabkan waktu tempuh yang lama dan polusi udara. Selamet Abadi perlu menunjukkan bahwa dia memiliki rencana untuk mengatasi masalah ini dan bahwa dia berkomitmen untuk bekerja dengan anggota dewan lainnya untuk mencari solusi.

Masalah lain yang dihadapi kawasan ini adalah kebutuhan akan perumahan yang terjangkau. Banyak orang di Jakarta berjuang untuk mendapatkan perumahan yang terjangkau, dan hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Selamet Abadi perlu menunjukkan bahwa dia memahami pentingnya perumahan yang terjangkau dan bahwa dia berkomitmen untuk bekerja sama dengan anggota dewan lainnya untuk mencari solusi.

Menjelang pemilu, masyarakat Jakarta perlu meluangkan waktu untuk memahami persoalan yang dihadapi daerah dan mempertimbangkan posisi caleg yang mencalonkan diri sebagai DPD. Pemilu merupakan kesempatan bagi masyarakat Jakarta untuk didengar suaranya dan untuk memilih perwakilan yang akan bekerja untuk mengatasi tantangan yang dihadapi daerah.

Keputusan Selamet Abadi untuk mencalonkan diri sebagai dewan menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan publik dan keyakinannya akan pentingnya mewakili kepentingan rakyat Jakarta. 

Share:

Categories

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan 3 Pasang Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024 - 2029 ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan Pemilu 2024 ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini