Dugaan Penyalahgunaan Kartu Elektronik Relawan Anies Baswedan, AMPP Lapor OJK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pesta Demokrasi yang ada di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian, berdasarkan fakta di lapangan terdapat pihak-pihak atau oknum yang bertindak melanggar asas-asas dan nilai luhur demokrasi di Indonesia yakni dengan menggunakan politik uang yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Politik uang menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, karena hanya pemimpin tanpa kualitas yang melakukan cara-cara suap dengan mengiming-imingi calon Pemilih.

Politik uang adalah benalu atau racun yang telah mencederai demokrasi di Indonesia yang harus dibasmi karena merendahkan rakyat, menjadi jebakan untuk rakyat dan melemahkan pendidikan politik yang seharusnya diterima oleh rakyat, khususnya menjelang pesta demokrasi 5 tahunan pada tahun 2024 yang akan datang.

"Kami menemukan bahwa Relawan Anies Pemimpin 2024 (AP24) telah melakukan upaya politik uang dengan mengedarkan kartu uang elektronik jenis Flazz BCA bergambar Anies Baswedan dan bertuliskan Anies Pemimpin 2024 disertai dengan tagline Cerdas Tegas Tuntas, dimana Anies Baswedan sendiri belum ditetapkan menjadi Calon Presiden oleh KPU RI selaku penyelenggara sah Pemilu," kata Ahmad Efendi, Aliansi Masyarakat Pengawal Pemilu (AMPP) 2024 kepada awak media di Gedung Mulia Jakarta, Jum'at (27/01).

Sebagaimana diketahui, Tindakan Relawan Anies Pemimpin 2024 merupakan upaya penyalahgunaan layanan jasa keuangan kartu uang elektronik untuk politik uang digital (money politic digital) dengan modus kartu uang elektronik yang dapat diisi dengan saldo uang dengan jumlah tertentu, sehingga sangat menarik dan bisa mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat begitu besarnya dampak politik uang, maka perlu adanya upaya untuk mencegah modus baru dalam Pemilu yang merusak demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, berkaitan dengan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan pencegahan guna perlindungan konsumen sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur kewenangan OJK dalam memberikan sanksi administratif sampai dengan pencabutan izin kegiatan usaha, maka dengan ini Kami menuntut :

1. Agar OJK bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik pihak Perbankan, vendor, Relawan AP24 maupun toko online yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan kartu uang elektronik Flazz BCA sebagai sarana politik uang digital yang mencederai demokrasi dan meresahkan masyarakat.

2. Agar OJK meminta BCA untuk segera menarik dan menghentikan distribusi kartu uang elektronik jenis Flazz BCA yang telah disalahgunakan oleh Relawan AP24 untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

3. Agar OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah preventif dengan membuat peraturan pengawasan di bidang layanan jasa keuangan, khususnya produk Perbankan jenis layanan uang elektronik. 

4. Agar OJK melakukan pengawasan secara ketat terhadap Perbankan (Bank Pemerintah, Bank Swasta ataupun Bank Daerah) yang menjadi penyelenggara uang elektronik terkait dengan penggunaan alat pembayaran digital, agar tidak disalahgunakan sebagai sarana politik uang digital (money politic digital). 

5. OJK agar memberikan sanksi tegas sampai dengan pencabutan izin usaha terhadap pihak-pihak penyelenggara jasa pembayaran yang melanggar ketentuan dan peraturan OJK.

Kami berharap agar OJK dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut, apabila tidak maka Kami akan kembali mendatangi OJK sekaligus menurunkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. "Hal ini terkait dengan tanggungjawab Kami untuk dapat mendukung proses pelaksanaan tahapan Pemilu agar berjalan jujur, aman, lancar dan tertib sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," pungkasnya. (Arianto)

Read More

AMPP Rilis Pelaporan Terkait Dugaan Penyalahgunaan Kartu Elektronik Relawan Anies Baswedan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilu di Indonesia merupakan pesta demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun demikian. terdapat pihak-pihak atau oknum yang bertindak melanggar asas-asas dan nilai luhur demokrasi di Indonesia yakni dengan menggunakan politik uang yang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Politik uang menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah karena hanya pemimpin tanpa kualitas yang melakukan cara-cara suap dengan mengiming-imingi calon Pemilih.

"Politik uang adalah benalu atau racun demokrasi yang harus dibasmi karena merendahkan rakyat, menjadi jebakan untuk rakyat dan melemahkan Pendidikan politik yang seharusnya diterima oleh rakyat, khususnya menjelang pesta demokrasi 5 tahunan pada tahun 2024 yang akan datang," kata Ahmad Efendi, Aliansi Masyarakat Pengawal Pemilu (AMPP) 2024 kepada awak media di Jakarta, Jum'at (27/01).

Masih kata Ahmad, Kami menemukan bahwa Relawan Anies Pemimpin 2024 (AP24) telah melakukan upaya politik uang dengan mengedarkan kartu uang elektronik jenis Flazz BCA bergambar Anies Baswedan dan bertuliskan Anies Pemimpin 2024 disertai dengan tagline Cerdas Tegas Tuntas, dimana Anies Baswedan sendiri belum ditetapkan menjadi Calon Presiden oleh KPU RI selaku penyelenggara sah Pemilu.

Untuk di ketahui, Tindakan Relawan Anies Pemimpin 2024 merupakan upaya penyalahgunaan layanan jasa keuangan kartu uang elektronik untuk politik uang digital (money politic digital) dengan modus kartu uang elektronik yang dapat diisi dengan saldo uang dengan jumlah tertentu, sehingga sangat menarik dan bisa mempengaruhi masyarakat untuk kepentingan politik Anies Baswedan.

Berkaitan dengan hal tersebut dan mengingat begitu besarnya dampak politik uang, maka perlu adanya upaya untuk mencegah modus baru dalam Pemilu yang merusak demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan tugas, tanggungjawab dan kewenangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan Bank, mengenakan sanksi terhadap Bank dan perizinan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang mengatur kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan persetujuan terkait pengembangan produk dan aktivitas uang elektronik dan atau Kerjasama dengan pihak lainnya, termasuk pemberian sanksi administratif kepada pihak Bank, maka dengan ini Kami menuntut:

1. Agar Bank Indonesia bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik pihak Perbankan, vendor, Relawan AP24 maupun toko online yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan kartu uang elektronik Flazz BCA sebagai sarana politik uang digital yang mencederainya demokrasi dan meresahkan masyarakat.

2. Agar Bank Indonesia mendorong Pihak BCA untuk menarik kartu uang elektronik Flazz BCA yang telah didesain guna kepentingan politik Anies Baswedan, sekaligus menegur Relawan AP24 dan pihak-pihak terkait dalam penyalahgunaan kartu uang elektronik tersebut.

3. Bank Indonesia untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap Perbankan (Bank Pemerintah, Bank Swasta ataupun Bank Daerah) yang menjadi penyelenggara uang elektronik terkait dengan penggunaan alat pembayaran digital, agar tidak disalahgunakan sebagai sarana politik uang digital (Money Politic Digital).

4. Bank Indonesia untuk segera berkoordinasi dengan OJK dan melakukan langkah-langkah preventif dengan membuat peraturan yang ketat terkait tentang penerbitan dan penggunaan terhadap kartu uang elektronik, dan tak disalahgunakan sebagai sarana untuk tindak pidana pencucian uang, politik uang digital maupun tindak pidana lainnya.

5. Bank Indonesia agar memberikan sangsi tegas penghentian sementara atau pencabutan izin sebagai penyelenggara jasa pembayaran terhadap penyelenggaraan elektronik yang melanggar ketentuan dan peraturan dalam layanan jasa keuangan berbasis digital.

Kami berharap agar Bank Indonesia dapat segera menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut, apabila tidak maka Kami akan kembali mendatangi Bank Indonesia sekaligus menurunkan massa untuk melakukan aksi unjuk rasa. "Hal ini terkait dengan tanggungjawab Kami untuk dapat mendukung proses pelaksanaan tahapan Pemilu agar berjalan jujur, aman, lancar dan tertib sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tandasnya. (Arianto)

Read More

Menangkan Gugatan Akhirnya Partai Ummat Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya resmi menetapkan Partai Ummat menjadi salah satu Partai Politik yang Lolos menjadi Peserta Pemilu Tahun 2024.

Sebelumnya Partai Ummat telah dinyatakan Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Syarat saat KPU Mengumumkan Penetapan Partai Politik (Parpol) Peserta Pemilu Tahun 2022 pada 14 Desember 2022 yang lalu.

KPU Hanya Mengumumkan 17 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal yang Mengikuti Pemilu Tahun 2024, sehingga Partai Ummat menjadi satu-satunya Partai Non Parlemen yang tidak Lolos dalam Pemilu 2024.

Selanjutnya Partai Ummat Melakukan Gugatan ke Bawaslu atas keputusan KPU yang tidak meloloskan Partai Ummat menjadi Partai Peserta Pemilu Tahun 2024.

Sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akhirnya mengambil Keputusan untuk melakukan Mediasi antar KPU dan Partai Ummat, sehingga Hasil yang disepakati yakni Partai Ummat diberikan Waktu oleh KPU untuk melakukan Verifikasi Ulang dengan syarat yang sudah disepakati bersama.

Akhirnya setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Ulang terhadap Partai Ummat di 2 Provinsi yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara, maka dengan demikian Ketua KPU Hasyim Asy'ari  menyatakan berkas Partai Ummat Memenuhi Syarat (MS) sebagai Peserta Pemilu 2024 dengan menetapkan Nomor Urut Partai 24. **

Read More

Jaksel Gen Z & Millennial Conference "Let's Take Action For Better Election"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Generasi Z (Gen Z), bahasa sehari-hari juga dikenal sebagai zoomer adalah kelompok demografis yang menggantikan Generasi Milenial dan Generasi Alpha sebelumnya. Generasi Z umumnya mirip dengan Milenial dalam masalah politik dan sosial. 

"Anak muda harus terlibat dalam kontestasi Pemilu di 2024. Karena bagaimanapun Gen Z ataupun anak muda punya andil yang sangat besar, jumlahnya hampir 50 persen lebih. Dan kalau kita ngomong tentang pengguna internet, pengguna media sosial itu hampir 70 persen terakumulasi di Indonesia. Artinya bagi anak muda ini menjadi hal yang sangat vital dan fundamental sekali," kata Muhammad Rizky Lahadalia, Ketua Hipmi PT UI di sela-sela Acara Jaksel Gen Z & Millennial Conference "Let's Take Action For Better Election" di Jakarta, Senin (31/10).

 

Menurut dia, Kegiatan ini diadakan untuk memberikan edukasi, dan penting sekali untuk pelibatan publik. Jangan sampai kita enggak aware dan enggak mau ikut terlibat. Ntar lima tahun ke depan setelah 2024, kita ngerasa dibohongi.

Senada, Dinno Ardiansyah, Chairman Centennialz mengatakan, teman-teman SMK sebagai pemilih pemula juga bisa mengetahui nantinya, masa depannya tergantung sesuai dengan apa-apa yang dia pilih.

Ke depannya, pemilih pemula harus diberikan edukasi tentang politik, edukasi tentang Pemilu, serta mengajak teman-teman pemilih pemula untuk ikut berkontribusi di pemilu 2024.

Sementara itu, Helen Ardhana Simanjuntak, Staff Divisi Hukum dan Pemuda Partisipatif Koperatif menyampaikan, tadi kita sudah sama-sama bicara mengenai siapa sebenarnya generasi Z dan apa saja yang bisa dilakukan oleh generasi Z dalam hal pemilihan.  

"Terpenting, literasi digital dan juga mendigitalisasi proses-proses sosialisasi politik. Dalam hal ini generasi mudanya Indonesia sangat besar kemungkinan di objektifikasi menjadi lumbung suara," ucapnya. 

Lebih lanjut, Helen menambahkan, pemilih pemula harus punya pemahaman yang komprehensif mengenai calon seperti apa yang ideal dan bagaimana mereka memaksimalkan suaranya dalam kotak suara nanti di 2024.

 

Sekarang ini waktunya Gen Z. Kita sebagai pemilih pemula jangan gampang dibodoh-bodohi apalagi sampai menjual idealisme, karena lima tahun ke depan bangsa kita, arah hidup kita, ditentukan oleh generasi muda. Hendaknya generasi muda jangan menjadi barisan yang pasif. 

 

"Dan yang paling penting, generasi muda harus menjadi satu katalisator gerakan kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar aspiratif. Dan melanjutkan perjuangan dari pahlawan-pahlawan karena kemerdekaan sesungguhnya itu bukan kemerdekaan tentang uang tapi bagaimana caranya kita mempertahankan idealisme, idealisme kita untuk memajukan negara ini," pungkasnya. 

Hadir dalam Kegiatan ini, para Narasumber: Muhammad Rizky Lahadalia, Ketua Hipmi PT UI, Muhammad Assad Influencer Jaksel; Helen Ardhana Simanjuntak, Staff Divisi Hukum Dan Pemuda Partisipatif Koperatif; Dinno Ardiansyah, Chairman Centennialz, dan Ikrama Masloman M. I. Kom, Strategic Manager KCI Asloman/ Peneliti Senior LSI, dengan moderator Ari Putra, Founder Total Politik. (Arianto)

Read More

Target Lolos Pemilu 2024 Partai Ummat Kota Medan Fokus Hadapi Verifikasi Faktual

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Partai Ummat Medan tak ingin mematok target banyak-banyak saat ini. Sebagai parpol baru, mereka ingin fokus dulu agar bisa lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

“Kita fokus (verfak) verifikasi faktual dulu, agar bisa lolos jadi peserta Pemilu. Kita maunya fokus mengerjakan yang terdekat dulu,” kata Ketua DPD Partai Ummat Medan, Persada SP Didampingi Ketua POK M Bayu Indarto dan Pengurus Lainnya saat ditemui di Medan.

Persada mengaku ingin membangun partainya secara step by step. Fokus menjadikan Ummat jadi peserta pemilu, lalu berbicara mengenai target pencapaian ke depan.

“Kita belum mau bahas target kursi dulu. Itu urusan belakangan. Jangan sampai kita  Banyak bicara, tapi malah tidak lolos,” ujarnya.

Meski begitu, Persada tak menampik bila semua syarat administrasi pendaftaran parpol di KPU sudah lengkap. Bahkan kesiapan Partai Ummat Kota Medan sudah Rampung 100 persen.

“Pengurus DPD dan Seluruh DPC sudah lengkap, sekretariatnya juga sudah aman semua. Alhamdulillah semua berjalan lancar,” terangnya.

M. Bayu Indarto melanjutkan, penginputan anggota parpol ke Sipol KPU juga sudah tak ada masalah. Dimana setiap daerah diminta memasukkan seperseribu anggota dari jumlah penduduk di daerah tersebut.

“KTP seperseribu sudah aman. Sudah masuk di Sipol KPU. Kami sangat siap menghadapi verifikasi mendatang,” jelasnya.

Walau demikian, Bayu tetap menyampaikan Seluruh Pengurus DPC untuk mengevaluasi kartu tanda anggota (KTA) yang ada. Ini untuk memantapkan anggota parpol agar tidak ganda.

“KTA yang sementara kita evaluasi. Sebelum pendaftaran, kita harus mengecek satu persatu anggota yang sudah bergabung,” tandasnya. **

Read More

Presiden Harap KPU dan Bawaslu Tancap Gas Siapkan Pemilu dan Pilkada 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 12 April 2022. Presiden berharap anggota KPU dan Bawaslu tersebut bisa segera menjalankan tugas dan kewenangannya menyiapkan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.

"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024. Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022," ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Kepala Negara, penyiapan tersebut penting untuk dilakukan karena untuk pertama kalinya Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pilkada dalam satu tahun.

"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," imbuhnya.

Presiden juga berpesan agar KPU menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Presiden berharap tidak ada lagi yang membuat masyarakat terprovokasi oleh isu politik identitas.

"Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," ucapnya.

Di akhir keterangannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," tandasnya. **

Read More

Kajian Ilmiah Warnai Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kajian dan diskusi ilmiah terkait penataan, penetapan, dan pengalokasian daerah pemilihan (Dapil) menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang perhelatan pesta demokrasi pilkada serentak, tahun 2024.

Jajaran Komisi Pemilihan Umum juga tengah mempersiapkan diri untuk memasuki tahapan pendaftaran, verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu dengan terus meng update daftar pemilih berkelanjutan.

Penyiapan draft standar operasional pelaksanaan (SOP) dan payung hukumnya, digodok sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi terhadap kemungkinan akan terjadinya kesalahan tekhnis dalam pelaksanaan tahapan kegiatan yang kedepannya bakal dihadapi oleh KPU.

Ditengah kesibukan rutinitas persiapan pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum juga secara intens, terus melakukan giat sosialisasi  dengan memanfaatkan ragam media jejaring sosial, termauk  portal media online dan media elektronik lainnya.

Diinternal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar, Sulsel, tak satupun moment kegiatan yang dilewatkan tanpa pemberitaan dan kegiatan publikasi melalui media portal online milik KPU.

Seolah tak ingin kalah cepat dan bersaing dengan portal-portal media online pada umumnya, tim media centre KPU terus berjibaku dan melakukan update pemberitaan, sejak dari pagi, sampai betul-betul berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan serta rutinitas harian di lingkungan kantor.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar, Nandar Jamaluddin menjelaskan, "untuk saat ini, sampai dengan beberapa bulan kedepan, KPU kabupaten kota di Indonesia akan mulai disibukkan oleh rangkaian persiapan menjelang penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 yang rencananya akan mulai dihelat pada medio bulan Juni 2022 mendatang. **

Kontributor : Andi Fadly Daeng Biritta

Read More

Sikapi Wacana Penundaan Pilkada Begini Sikap KPU Kep. Selayar

Duta Nusantara Merdeka | Selayar

Secara konstitusional tidak ada landasan hukum dan pijakan rasional bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)  untuk melakukan penundaan rangkaian pilkada serentak.

Penyelenggaraan pemilu serentak telah menjadi kesepakatan dan keputusan bersama antar lembaga penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Pemerintah dan DPR-RI.

Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, Nandar Jamaluddin dalam keterangan pers yang dilayangkannya kepada awak media hari, Selasa, (5/4) siang.

Nandar mengutarakan, lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), ibarat event organizer yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengeksekusi secara teknis pelaksanaan tahapan pilkada sebagai bentuk konsistensi, ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi serta perundang-undangan.

Oleh karenanya, jika tidak ada aral melintang, tahapan pilkada serentak akan mulai dihelat pada medio bulan Juni 2022 mendatang, kuncinya. **

Read More

Sambut Ramadhan 1443 H Partai Ummat Gelar Pawai Ta'aruf

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Medan menggelar Kegiatan dalam memeriahkan dan Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H yang akan jatuh pada Tanggal 2 April 2022.

Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan tersebut, Partai Ummat Menggelar Kegiatan Pawai Ta'aruf Kader dan Simpatisan serta Masyarakat Kota Medan dalam menyambut Bulan yang penuh dengan Keberkahan dan Ampunan tersebut.

Pawai Ta'aruf Partai Ummat Kota Medan ini akan digelar pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, nantinya Peserta Pawai Ta'aruf akan berkeliling Kota Medan dengan titik kumpul di Kantor Partai Ummat Kota Medan Jalan Setia Budi No. 65 G Tanjung Rejo Medan Sunggal. 

Seluruh peserta Pawai Ta'aruf diharapkan dapat menggunakan Atribut Partai Ummat maupun Kaos Berwarna Hitam, kegiatan ini terbuka untuk Masyarakat Medan yang atau Ummat Islam yang Bergembira Menyambut dan Memeriahkan Bulan Ramadhan 1443 H.

Untuk Menyemarakkan Kegiatan Pawai Ta'aruf Ummat Kota Medan ini, Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Medan Menyiapkan Berbagai Hadiah Lucky Draw untuk Masyarakat Medan yang ikut Pawai Ta'aruf.  Ayo.. Ramaikan.. Dan Sambut Ramadhan Degan Kegembiraan.**

Read More

Dewata Sakti : Wacana Penundaan Pemilu 2024 Mengkhianati Semangat Reformasi

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Wacana Penundaan Pemilu yang diungkapkan Berbagai Tokoh Politik di Indonesia ke publik menjadi bola panas di Masyarakat dan Akhir-akhir ini wacana terkait Penundaan Pemilu 2024 terus mengalami pro dan kontra di  temgah-tengah Masyarakat.

Salah satunya datang dari salah seorang Mahasiswa UMSU, Dewata Sakti.

Isu penundaan pemilu adalah sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi , jika pada saatnya nanti wacana ini dilanggengkan pastinya akan menimbulkan oligarki kekuasaan, dimana pemerintah hanya dikuasai oleh segelintir orang”Ujar Dewata Sakti”

Terkait Big Data yang dimiliki oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan beliau harus segera membuka secara jelas dan metode penelitian apa yang dipakai serta dimana beliau melakukan penelitian,jangan sampai Pejabat Publik memberikan asumsi liat di tengah-tengah masyarakat. **

Read More

Pengamat Politik : Jadwal Pemilu 2024 Belum Ditetapkan Akan Memicu Ketidakpastian Politik

SEPTA DINATA

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Belum ditetapkannya jadwal pemilu 2024 dikhawatirkan akan memicu ketidakpastian politik. Hingga akhir tahun lalu, pemerintah, DPR dan KPU gagal menyepakati jadwal Pemilu 2024. Demikian dikatakan Septa Dinata, pengamat politik dari PPPI (Paramadina Public Policy Institute) di Jakarta (3/1/2022).

Menurut Septa, ketidakjelasan jadwal pemilu akan berimplikasi pada kesulitan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Septa mengingatkan bahwa tugas KPU ke depan sangat berat, selain pemilu serentak, juga akan pilkada serentak beberapa bulan kemudian. Jangan sampai penetapan jadwal ini ditunda terus-menerus. Seyogyanya, sebelum 20 bulan, sudah ada jadwal yang pasti sehingga KPU dapat bekerja dengan tahapan-tahapan yang lebih pasti.

Septa mengaku pesimistis jadwal ini akan segera disepakati dalam waktu dekat mengingat DPR masih reses dan akan kembali bersidang paling cepat dua minggu ke depan usai masa reses pada 10 Januari 2022 mendatang. Selain itu, menurutnya, masa kerja anggota KPU 2017-2022 akan berakhir pada Februari 2022. Ini akan memiliki konsekuensi terhadap waktu yang dibutuhkan anggota KPU yang baru untuk menyesuaikan dan mempelajari secara keseluruhan persiapan pemilu mendatang.

“Jika dilihat kondisi saat ini, kemungkinan besar pemerintah dan DPR akan menyepakati jadwal pemilu bersama komisioner yang baru. Jangan sampai kejadian 2019 terulang. Tanggal pemilu belum ada sementara persiapan sudah melewati 20 bulan. Ini bisa menjadi tekanan buat penyelenggara dan menyebabkan gunjang-ganjing yang tidak perlu,” kata Septa. **

Read More

Suta : Kita Ingin Kedaulatan Rakyat Ditegakkan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak Jumat (14/3) pagi seribuan orang pendemo menuju Mahkamah Konstitusi dengan memakai atribut Jacket, kaos serba  kuning berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Menurut anggota IKB-UI Peduli Masyarakat Suta Widhya SH, unjuk rasa saat ini bersamaan dengan dimulainya persidangan perdana gugatan sengketa Pemilihan Presiden yang diajukan tim Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi.

"Awalnya, massa berkumpul di depan patung Kuda Arjuna Wijaya atau Asta Brata di depan Gedung Kemenpar. Namun kemudian kami berjalan lebih mendekat menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan "Balikin kedaulatan rakyat, dari perampok suara rakyat, Kami ingin Kejujuran, Save Our Election dan lainnya", jelas Suta.

Massa yang mengikuti aksi damai pun  menuliskan di berbagai  spanduk bahwa aksi ini bukan bela Prabowo-Sandi, namun aksi ini demi menyatakan aksi gerakan nasional kedaulatan rakyat.

Ia melihat saat ini bukan lagi urusan kemenangan Prabowo-Sandi, tapi kedaulatan rakyat yang tengah diperjuangkan di MK. Namun, bagaimana andai putusan berbeda dengan harapan para pendemo?

"Kami merasa saat ini kedaulatan rakyat sudah tidak ada. Yang ada perseteruan rakyat seakan" dikelola" sehingga rakyat saling berbenturan. Laporan pelanggaran dari pihak mereka seakan cepat diproses, tapi bila pihak kami yang melapor terasa berbeda dalam pelayanan. Ini merupakan contoh diskriminasi hak hukum yang nyata terjadi. "Tutup Suta.**

(Rel)

Read More

Dukung Keputusan KPU, Gerakan Pemuda Selamatkan Demokrasi (GPSD) : Tolak Segala Bentuk Tindakan Makar

Duta Nusantara Merdeka | Serang

Puluhan Pemuda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Selamatkan Demokrasi (GPSD) Banten melakukan aksi mendukung KPU, aksi damai tersebut dilakukan di KPU Provinsi Banten pada Selasa, (21/5/2019) yang lalu.

Dilansir Media Dnewsradio.com, Senin (27/5), Irham Baiquni, Koorlap Aksi Damai mengatakan, penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah bekerja maksimal dan patut diberikan apresiasi.

“KPU RI sebagai lembaga penyelanggara pemilu sudah bekerja secara maksimal, mestinya mendapat apresiasi yang baik oleh publik Indonesia. Mereka berkerja untuk terus memompa ruh demokrasi yang sehat, mendidik, dan menjadi sebuah sistem kenegaraan yang tepat dan dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, perlu kiranya rakyat bergerak untuk menyuarakan sebuah kebenaran dan dukungan moril yang semata–mata untuk menjaga ruh demokrasi di Indonesia,” kata Irham

Ia menambahkan bentuk dukungan tersebut perlu disuarakan melalui aksi tersebut, dengan beberapa point yang disuarakan.

“Aksi kali ini merupakan bentuk gerak dukungan dari GPSD Banten dimana kami membawa beberapa point, pertama mendukung penuh hasil keputusan KPU sebagai lembaga negara yang independen, kedua negara Indonesia adalah negara hukum, apapun yang menyangkut permasalahan hukum haruslah diselesaikan dengan jalan yang termaktub di dalam perundang-undangan yang berlaku, ketiga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas negara,” ujarnya dalam aksi tersebut.

Lebih jauh ia menegaskan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kelompok tertentu.

“Jangan mau terprovokasi, dan dipecah belah olek kelompok-kelompok tertentu yang punya kehendak menggerogoti ideologi pancasila. Tolak segala bentuk tindakan makar yang berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat,” lanjutnya.

Masih ditempat yang sama ia menegaskan, adili orang-orang yang melecehkan negara.

“Tangkap dan adili orang-orang yang selalu melecehakan institusi negara tanpa fakta dan tanpa pertimbangan kemanusiaan. Rebut kembali jati diri bangsa yang mulai hilang karena pengaruh kelompok-kelompok tertentu yang eksrim dan membahayakan,” tegasnya.

Ia berharap agar bulan suci Ramadhan tetap terjaga dan kondusif.

“Mengingat aksi ini kami lakukan dibulan puasa 1440 H, mari jalankan ibadah puasa Ramadhan tahun ini dengan rasa tenang, damai, dan tanpa ujaran kebencian,” pungkasnya. **

Read More

Maklumat Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menyikapi perkembangan terkini terkait Pemilihan Presiden (periode 2019-2024) yang tengah berlangsung dan merujuk kepada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Republik Indonesia (BAWASLU) _No. 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. yang ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019 dan dibacakan pada tanggal 16 Mei 2019.

Kami, Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Indonesia (IKB- UI), menyatakan sikap  mendukung Putusan Bawaslu menyatakan KPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG) dan Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data SITUNG.

Bahwa ternyata sampai saat ini, kami tidak melihat tindakan nyata dari KPU untuk melaksanakan perintah Bawaslu yang sudah menjadi keputusan hukum tersebut.  Oleh karena itu, kami menyatakan, mendesak dan menuntut kepada KPU sebagai berikut:

1. KPU wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan membuktikan bahwa, data perhitungan perolehan suara pemilu yang dirilis dan dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik ;

2. KPU wajib melakukan penginputan data suara melalui aplikasi SITUNG secara akurat, berdasarkan data seperti bukti yang tercantum dalam formulir Model C- KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota, tanpa rekayasa, baik penambahan maupun pengurangan perolehan suara dalam bentuk apapun ;

3. KPU wajib melakukan penginputan ulang data SITUNG, dan mengumumkan hasil penginputan ulang data SITUNG tersebut secara terbuka, yang disaksikan oleh wakil dari TKN dan BPN serta masyarakat umum ;

4. KPU wajib melaksanakan untuk dilakukannya audit forensik terhadap Situng tersebut

Apabila KPU tidak memenuhi tuntutan kami sampai dengan tanggal 22 Mei 2019, kami menyatakan dengan tegaMENOLAK hasil input data SITUNG. Dengan demikian kami menduga telah terjadi kecurangan dan kejahatan dalam proses Situng pemilu 2019.

Demikian pernyataan sikap kami.

Jakarta, 19 Mei 2019. 

Tim Advokasi Hukum

IKB UI (Ikatan Keluarga Besar- Universitas Indonesia).

Adv. Djudju Purwantoro SH MH

Read More

Pembatalan Pemilu Hanya Lewat Jalur Hukum "MK"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengingatkan kepada kubu pasangan 02 , Prabowo Subianto - Sandiaga Uno agar tak capek-capek menggerakkan massa untuk people power.

Menurut Mahfud, di Indonesia ini,untuk membatalkan proses pemilu hanya ada jalur hukum, yaitu salah satunya lewat MK.

"Kalau tidak mau ke MK ,secara hukum, selesai pada 25 Mei yang jelas tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali hukum," ujar Mahfud seusai menemui Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/19)

"Mahfud mencontohkan apabila kubu 02 tidak hadir pada saat penetapan pemenang presiden - wakil presiden pada 25 Mei mendatang, tidak akan menghalangi proses pemilu itu sendiri ," ujar Mahfud dengan jelas

"Mahfud MD  mengingatkan, jika  sikap itu menjadi itu pilihan kubu 02, justru sangat merugikan Prabowo - Sandi.

"Kalau tak puas, tempuh hukum ke MK. Ke MK nanti 25 Mei daftar, paling lambat sampai 2 Juni pemeriksaan administratif. Pada 2 Juni-28 Juni diputus apa pun sudah selesai, tak ada jalan lain," tandas Mahfud," tandasnya. **

Kontributor DNM : A. Nasution

Read More

Kapolres Tangerang Ajak Seluruh Stakeholder Mengawal Legitimasi KPU Karena Sudah Tertuang Dalam Undang-Undang

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Usai Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang ini adalah rangkaian kegiatan yang harus di lewati dan harus di jaga bersama. Dalam rangka menjalankan pesta demokrasi, yang sebentar lagi akan di tetapkan pada 22 Mei nanti.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Abdul Karim, saat menghadiri pembukaan rapat Pleno KPU di Ruang KPU lantai III, Jl.Nyimas Melati No. 16.

"Saya ucapkan terimakasih atas kegiatan yang di lakukan ini, kita juga patut bersyukur sampai hari ini secara umum di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, terkait stabilitas keamanan masih terjaga dengan aman dan kondusif,” ujarnya Kombes Pol Abdul Karim.

Di jelaskan Kapolres, pihaknya selaku aparat keamanan mulai dari masa kampanye, kemudian masa pencoblosan, masa perhitungan suara yang cukup sangat melelahkan. Baik dari KPU, Bawaslu aparat TNI-Polri dan rekan-rekan dari partai sendiri sudah sama-sama merasakan bagaimana menjalankan proses ini.

“Ini merupakan prestasi yang bagus dan maksimal, yang mana kita sudah bisa bersama-sama berkomunikasi dengan baik di tingkat TPS, perhitungam PPK, sampai dengan yang akan kita lakukan di KPU Kota ini,” ungkapnya Kapolres.

Dirinya yakin dan percaya, perhitungan di tingkat PPK dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena faktor pengawasan yang di lakukan bersama-sama. Selain itu, dengan adanya PSU dan PSL sebanyak 63 diwilayah Kota Tangerang ini, menurutnya adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pada KPU dan Bawaslu dan untuk mengaakomodir semua kepentingan rekan-rekan partai.

“Saya tanya Bawaslu, PSU dan PSL, yang paling banyak se-Indonesia adalah wilayah kita. Namun bukan banyaknya, tapi bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan di PPK dan pengawas partai dan pimpinan partai politik yang sudah menyelenggarakan perhitungan di tingkat PPK berjalan dengan kondusif, transparan, demokratis terbuka jujur dan adil,” tukas Kapolres.

Kapolres berpesan, yang sudah di hitung agar jangan di cederai dengan tindakan - tindakan yang inkonstitusional. Ini perlu dukungan semua stokeholder penyelenggara pemilu Bawaslu, KPU dan rekan-rekan partai dan Pemerintah daerah TNI-Polri untuk sama-sama mengawal legitimasi KPU.

“Karena kita sudah sepakati dan sudah dituangkan dalam UU Negara Kita, sebagai lembaga independen pemilu. marwah ini harus kita jaga bersama,” pungkasnya Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kapolres Kutai Kartanegara Memimpin Kesiapan PAM Untuk Rapat Pleno KPUD Hasil Pemilu 2019

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Anwar Haidar didampingi Wakapolres Kukar Kompol Wiwit Adisatria memimpin kegiatan Apel kesiapan Pam rapat Pleno KPUD hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Kukar di halaman Parkir Hotel Grand Fatma Tenggarong.

Hadir dalam giat tersebut Pejabat utama, Para Kapolsek Jajaran Polres Kukar, bersama seluruh anggota Polres Kukar yang terlibat dalam pengamanan.

Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar mengatakan, ”kepada personil Polres Kukar dan jajaran tidak ada yang meninggalkan lokasi pengamanan giat rapat Pleno KPU sampai benar-benar selesai tuntas,” tegasnya Kapolres.

Diharapkan juga personil pengamanan menjaga keselamatan diri maupun orang lain, laksanakan tugas pokok masing-masing fungsi dalam pengamanan rapat pleno hari ini dipastikan situasi benar – benar aman kondusif. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Tim Baharkam Mabes Polri Cek Pelaksanaan Operasi Mantap Brata Dalam Pengamanan Pasca Pemilu 2019

Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur

Tim Asistensi Baharkam Mabes Polri dipimpin oleh Kombes Pol Haris Budiharto,SIK.,M.SI,  dan Kombes Pol Drs. Sumarno dengan didampingi oleh Kompol Sunarto dan AKP Juhari serta AKBP Momot dari Polda Kaltim, Rabu (24/04/2019), sekira pukul 11.15 Wita.

Kedatangan Tim di Polres Kukar dalam rangka untuk mengecek Pelaksanaan Operasi Mantap Brata, dari berbagai tahap baik yang menyangkut Administrasi Kelengkapan Operasi, Pengamanan baik Kampanye maupun Pengamanan Logistik di KPU dan Bawaslu, Ploting Rencana Pengamanan personel di TPS.

Tim Asistensi Baharkam Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Haris Budiharto,SIK.,M.SI,  dan Kombes Pol Drs. Sumarno disambut oleh Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar,S.IK.,M.SI (selaku Ka Ops Res), Wakapolres Kukar Kompol Wiwit Adisatria,SH.,SIK.,MT (selaku Waka Ops Resl, Kabag Ops Polres Kukar Kompol Andin Wisnu S.SIK.,MH (selaku Karendal Ops), Para Kasat Gas, Ka Posko dan Personel yang mengemban fungsi Adm dalam Operasi

Diharapkan dengan adanya kegiatan Asistensi tersebut Operasi Mantap Brata 2019 akan berjalan sesuai dengan ketentuan mengingat pasca Pemilu merupakan masa-masa krusial yang patut kita waspadai bersama, ujar Kapolres Kukar

Orang nomor satu di jajaran Polres Kukar ini Juga menambahkan mudah-mudahan dengan kerja yang Optimal Operasi Mantap Brata akan menghasilkan Pemilu tahun 2019 yang Aman Damai dan Sejuk. (Imam Sudrajat)

Read More

KOMPAK Minta Ombudsman Periksa KPU dan BAWASLU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Para pendukung Prabowo hendaknya tidak berhenti pada euporia kemenangan dalam Pilpres 2019. Sebab, di tubuh petahana pun membiarkan para pendukungnya untuk mengekspresikan diri merasa sukses sebagai pemenang juga.

Jadi, siapa pemenang sesungguhnya?

Untuk menghindari konflik horizontal di tengah selayaknya Ombudsman Republik Indonesia turun tangan untuk menyudahi Simpang siur data yang diterbitkan dan disiarkan oleh media cetak dan televisi mainstream.

Tuntutan kami pada Ombudsman Republik Indonesia  sebagai berikut :

Pertama, Ombudsman Republik Indonesia harus periksa KPU dan BAWASLU atas kinerja mereka yang buruk. Baik kinerja KPU dan Bawaslu sudah menelan anggaran APBN senilai 25 triliun.

Kedua, Ombudsman Republik Indonesia hendaknya membongkar kejahatan struktural, massif, dan berkelanjutan dari kedua belah pihak.

Ketiga, Ombudsman Republik Indonesia juga bisa mereferensikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa penghentian penghitungan suara sampai terhentinya kecurangan.

Keempat, meminta KPU untuk mendiskualifikasi  pelaku kecurangan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Demikianlah tuntutan kami dari Koalisi Masyarakat Pemilih Anti Kecurangan (KOMPAK). **(rel)

Read More

Kapolres Ciamis Mengecek Kunci dan SOP Pengamanan Di Gedung PPK Rajadesa

Duta Nusantara Merdeka | Ciamis

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso,SH.,SIK.,MH,  beserta PJU Polres Ciamis melaksanakan pengecekan terhadap kotak suara, segel, gembok, kunci dan SOP pengamanan di dalam dan di luar gudang PPK Rajadesa,  Senin (22/04/19), sekira pukul 14.10 Wib.

Kapolres Ciamis AKBP Bismo didampingi oleh PPK Panwas mengecek gembok kotak suara beserta segelnya dalam keadaan baik dan tersegel.

Untuk kunci gembok gudang :

1 (satu) dipegang oleh polri,  1 (satu) kunci dipegang oleh PPK dan  1 (satu) kunci oleh Panwas. Untuk akses gudang 1 (satu) akses.

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso,SH.,SIK.,MH,  mengingatkan,  "bahwa hanya TNI-Polri, Panwas PPK, Linmas yang berwenang masuk Gudang. Ketika Pleno hanya yang memiliki ID card yang boleh menghadiri Pleno untuk menghindari kerawanan intimidasi".

Dan ia juga mengingatkan, "persediaan APAR untuk antisipasi bahaya kebakaran".

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso memberikan bingkisan untuk anggota yang melaksanakan Pam giat pleno. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More