Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemilu. Tampilkan semua postingan

Presiden Harap KPU dan Bawaslu Tancap Gas Siapkan Pemilu dan Pilkada 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Presiden Joko Widodo telah melantik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode 2022-2027 di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 12 April 2022. Presiden berharap anggota KPU dan Bawaslu tersebut bisa segera menjalankan tugas dan kewenangannya menyiapkan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.

"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024. Tahapan awal akan dimulai pada 14 Juni 2022," ujar Presiden dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta.

Menurut Kepala Negara, penyiapan tersebut penting untuk dilakukan karena untuk pertama kalinya Indonesia akan menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pilkada dalam satu tahun.

"Sehingga KPU dan Bawaslu harus segera mempersiapkan semuanya secara detail dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," imbuhnya.

Presiden juga berpesan agar KPU menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. Presiden berharap tidak ada lagi yang membuat masyarakat terprovokasi oleh isu politik identitas.

"Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat," ucapnya.

Di akhir keterangannya, Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan sepenuhnya bagi pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu, terutama dukungan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," tandasnya. **


Share:

Kajian Ilmiah Warnai Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2024




Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kajian dan diskusi ilmiah terkait penataan, penetapan, dan pengalokasian daerah pemilihan (Dapil) menjadi bagian tak terpisahkan dari rutinitas harian, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang perhelatan pesta demokrasi pilkada serentak, tahun 2024.

Jajaran Komisi Pemilihan Umum juga tengah mempersiapkan diri untuk memasuki tahapan pendaftaran, verifikasi partai politik (parpol) peserta pemilu dengan terus meng update daftar pemilih berkelanjutan.

Penyiapan draft standar operasional pelaksanaan (SOP) dan payung hukumnya, digodok sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi terhadap kemungkinan akan terjadinya kesalahan tekhnis dalam pelaksanaan tahapan kegiatan yang kedepannya bakal dihadapi oleh KPU.

Ditengah kesibukan rutinitas persiapan pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum juga secara intens, terus melakukan giat sosialisasi  dengan memanfaatkan ragam media jejaring sosial, termauk  portal media online dan media elektronik lainnya.

Diinternal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Selayar, Sulsel, tak satupun moment kegiatan yang dilewatkan tanpa pemberitaan dan kegiatan publikasi melalui media portal online milik KPU.

Seolah tak ingin kalah cepat dan bersaing dengan portal-portal media online pada umumnya, tim media centre KPU terus berjibaku dan melakukan update pemberitaan, sejak dari pagi, sampai betul-betul berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan serta rutinitas harian di lingkungan kantor.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Selayar, Nandar Jamaluddin menjelaskan, "untuk saat ini, sampai dengan beberapa bulan kedepan, KPU kabupaten kota di Indonesia akan mulai disibukkan oleh rangkaian persiapan menjelang penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 yang rencananya akan mulai dihelat pada medio bulan Juni 2022 mendatang. **

Kontributor : Andi Fadly Daeng Biritta
Share:

Sikapi Wacana Penundaan Pilkada Begini Sikap KPU Kep. Selayar


Duta Nusantara Merdeka | Selayar
Secara konstitusional tidak ada landasan hukum dan pijakan rasional bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)  untuk melakukan penundaan rangkaian pilkada serentak.

Penyelenggaraan pemilu serentak telah menjadi kesepakatan dan keputusan bersama antar lembaga penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, Pemerintah dan DPR-RI.

Hal tersebut diutarakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulsel, Nandar Jamaluddin dalam keterangan pers yang dilayangkannya kepada awak media hari, Selasa, (5/4) siang.

Nandar mengutarakan, lembaga penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), ibarat event organizer yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengeksekusi secara teknis pelaksanaan tahapan pilkada sebagai bentuk konsistensi, ketaatan dan kepatuhan terhadap regulasi serta perundang-undangan.

Oleh karenanya, jika tidak ada aral melintang, tahapan pilkada serentak akan mulai dihelat pada medio bulan Juni 2022 mendatang, kuncinya. **
Share:

Sambut Ramadhan 1443 H Partai Ummat Gelar Pawai Ta'aruf


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Medan menggelar Kegiatan dalam memeriahkan dan Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H yang akan jatuh pada Tanggal 2 April 2022.

Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan tersebut, Partai Ummat Menggelar Kegiatan Pawai Ta'aruf Kader dan Simpatisan serta Masyarakat Kota Medan dalam menyambut Bulan yang penuh dengan Keberkahan dan Ampunan tersebut.

Pawai Ta'aruf Partai Ummat Kota Medan ini akan digelar pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, nantinya Peserta Pawai Ta'aruf akan berkeliling Kota Medan dengan titik kumpul di Kantor Partai Ummat Kota Medan Jalan Setia Budi No. 65 G Tanjung Rejo Medan Sunggal. 

Seluruh peserta Pawai Ta'aruf diharapkan dapat menggunakan Atribut Partai Ummat maupun Kaos Berwarna Hitam, kegiatan ini terbuka untuk Masyarakat Medan yang atau Ummat Islam yang Bergembira Menyambut dan Memeriahkan Bulan Ramadhan 1443 H.

Untuk Menyemarakkan Kegiatan Pawai Ta'aruf Ummat Kota Medan ini, Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Medan Menyiapkan Berbagai Hadiah Lucky Draw untuk Masyarakat Medan yang ikut Pawai Ta'aruf.  Ayo.. Ramaikan.. Dan Sambut Ramadhan Degan Kegembiraan.**
Share:

Dewata Sakti : Wacana Penundaan Pemilu 2024 Mengkhianati Semangat Reformasi


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Wacana Penundaan Pemilu yang diungkapkan Berbagai Tokoh Politik di Indonesia ke publik menjadi bola panas di Masyarakat dan Akhir-akhir ini wacana terkait Penundaan Pemilu 2024 terus mengalami pro dan kontra di  temgah-tengah Masyarakat.

Salah satunya datang dari salah seorang Mahasiswa UMSU, Dewata Sakti.
Isu penundaan pemilu adalah sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi , jika pada saatnya nanti wacana ini dilanggengkan pastinya akan menimbulkan oligarki kekuasaan, dimana pemerintah hanya dikuasai oleh segelintir orang”Ujar Dewata Sakti”

Terkait Big Data yang dimiliki oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan beliau harus segera membuka secara jelas dan metode penelitian apa yang dipakai serta dimana beliau melakukan penelitian,jangan sampai Pejabat Publik memberikan asumsi liat di tengah-tengah masyarakat. **
Share:

Pengamat Politik : Jadwal Pemilu 2024 Belum Ditetapkan Akan Memicu Ketidakpastian Politik

SEPTA DINATA


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Belum ditetapkannya jadwal pemilu 2024 dikhawatirkan akan memicu ketidakpastian politik. Hingga akhir tahun lalu, pemerintah, DPR dan KPU gagal menyepakati jadwal Pemilu 2024. Demikian dikatakan Septa Dinata, pengamat politik dari PPPI (Paramadina Public Policy Institute) di Jakarta (3/1/2022).


Menurut Septa, ketidakjelasan jadwal pemilu akan berimplikasi pada kesulitan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Septa mengingatkan bahwa tugas KPU ke depan sangat berat, selain pemilu serentak, juga akan pilkada serentak beberapa bulan kemudian. Jangan sampai penetapan jadwal ini ditunda terus-menerus. Seyogyanya, sebelum 20 bulan, sudah ada jadwal yang pasti sehingga KPU dapat bekerja dengan tahapan-tahapan yang lebih pasti.


Septa mengaku pesimistis jadwal ini akan segera disepakati dalam waktu dekat mengingat DPR masih reses dan akan kembali bersidang paling cepat dua minggu ke depan usai masa reses pada 10 Januari 2022 mendatang. Selain itu, menurutnya, masa kerja anggota KPU 2017-2022 akan berakhir pada Februari 2022. Ini akan memiliki konsekuensi terhadap waktu yang dibutuhkan anggota KPU yang baru untuk menyesuaikan dan mempelajari secara keseluruhan persiapan pemilu mendatang.


“Jika dilihat kondisi saat ini, kemungkinan besar pemerintah dan DPR akan menyepakati jadwal pemilu bersama komisioner yang baru. Jangan sampai kejadian 2019 terulang. Tanggal pemilu belum ada sementara persiapan sudah melewati 20 bulan. Ini bisa menjadi tekanan buat penyelenggara dan menyebabkan gunjang-ganjing yang tidak perlu,” kata Septa. **

Share:

Suta : Kita Ingin Kedaulatan Rakyat Ditegakkan di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sejak Jumat (14/3) pagi seribuan orang pendemo menuju Mahkamah Konstitusi dengan memakai atribut Jacket, kaos serba  kuning berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Menurut anggota IKB-UI Peduli Masyarakat Suta Widhya SH, unjuk rasa saat ini bersamaan dengan dimulainya persidangan perdana gugatan sengketa Pemilihan Presiden yang diajukan tim Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi.


"Awalnya, massa berkumpul di depan patung Kuda Arjuna Wijaya atau Asta Brata di depan Gedung Kemenpar. Namun kemudian kami berjalan lebih mendekat menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan "Balikin kedaulatan rakyat, dari perampok suara rakyat, Kami ingin Kejujuran, Save Our Election dan lainnya", jelas Suta.

Massa yang mengikuti aksi damai pun  menuliskan di berbagai  spanduk bahwa aksi ini bukan bela Prabowo-Sandi, namun aksi ini demi menyatakan aksi gerakan nasional kedaulatan rakyat.

Ia melihat saat ini bukan lagi urusan kemenangan Prabowo-Sandi, tapi kedaulatan rakyat yang tengah diperjuangkan di MK. Namun, bagaimana andai putusan berbeda dengan harapan para pendemo?


"Kami merasa saat ini kedaulatan rakyat sudah tidak ada. Yang ada perseteruan rakyat seakan" dikelola" sehingga rakyat saling berbenturan. Laporan pelanggaran dari pihak mereka seakan cepat diproses, tapi bila pihak kami yang melapor terasa berbeda dalam pelayanan. Ini merupakan contoh diskriminasi hak hukum yang nyata terjadi. "Tutup Suta.**

(Rel)
Share:

Dukung Keputusan KPU, Gerakan Pemuda Selamatkan Demokrasi (GPSD) : Tolak Segala Bentuk Tindakan Makar


Duta Nusantara Merdeka | Serang
Puluhan Pemuda yang menamakan diri Gerakan Pemuda Selamatkan Demokrasi (GPSD) Banten melakukan aksi mendukung KPU, aksi damai tersebut dilakukan di KPU Provinsi Banten pada Selasa, (21/5/2019) yang lalu.

Dilansir Media Dnewsradio.com, Senin (27/5), Irham Baiquni, Koorlap Aksi Damai mengatakan, penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sudah bekerja maksimal dan patut diberikan apresiasi.

“KPU RI sebagai lembaga penyelanggara pemilu sudah bekerja secara maksimal, mestinya mendapat apresiasi yang baik oleh publik Indonesia. Mereka berkerja untuk terus memompa ruh demokrasi yang sehat, mendidik, dan menjadi sebuah sistem kenegaraan yang tepat dan dapat memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Indonesia. Karena itu, perlu kiranya rakyat bergerak untuk menyuarakan sebuah kebenaran dan dukungan moril yang semata–mata untuk menjaga ruh demokrasi di Indonesia,” kata Irham

Ia menambahkan bentuk dukungan tersebut perlu disuarakan melalui aksi tersebut, dengan beberapa point yang disuarakan.


“Aksi kali ini merupakan bentuk gerak dukungan dari GPSD Banten dimana kami membawa beberapa point, pertama mendukung penuh hasil keputusan KPU sebagai lembaga negara yang independen, kedua negara Indonesia adalah negara hukum, apapun yang menyangkut permasalahan hukum haruslah diselesaikan dengan jalan yang termaktub di dalam perundang-undangan yang berlaku, ketiga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas negara,” ujarnya dalam aksi tersebut.

Lebih jauh ia menegaskan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh kelompok tertentu.

“Jangan mau terprovokasi, dan dipecah belah olek kelompok-kelompok tertentu yang punya kehendak menggerogoti ideologi pancasila. Tolak segala bentuk tindakan makar yang berpotensi menghancurkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan bermasyarakat,” lanjutnya.

Masih ditempat yang sama ia menegaskan, adili orang-orang yang melecehkan negara.


“Tangkap dan adili orang-orang yang selalu melecehakan institusi negara tanpa fakta dan tanpa pertimbangan kemanusiaan. Rebut kembali jati diri bangsa yang mulai hilang karena pengaruh kelompok-kelompok tertentu yang eksrim dan membahayakan,” tegasnya.

Ia berharap agar bulan suci Ramadhan tetap terjaga dan kondusif.

“Mengingat aksi ini kami lakukan dibulan puasa 1440 H, mari jalankan ibadah puasa Ramadhan tahun ini dengan rasa tenang, damai, dan tanpa ujaran kebencian,” pungkasnya. **
Share:

Maklumat Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menyikapi perkembangan terkini terkait Pemilihan Presiden (periode 2019-2024) yang tengah berlangsung dan merujuk kepada Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Republik Indonesia (BAWASLU) _No. 07/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019. yang ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2019 dan dibacakan pada tanggal 16 Mei 2019.

Kami, Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Indonesia (IKB- UI), menyatakan sikap  mendukung Putusan Bawaslu menyatakan KPU telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Pemungutan Suara (SITUNG) dan Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data SITUNG.

Bahwa ternyata sampai saat ini, kami tidak melihat tindakan nyata dari KPU untuk melaksanakan perintah Bawaslu yang sudah menjadi keputusan hukum tersebut.  Oleh karena itu, kami menyatakan, mendesak dan menuntut kepada KPU sebagai berikut:

1. KPU wajib memenuhi prinsip keterbukaan informasi dan membuktikan bahwa, data perhitungan perolehan suara pemilu yang dirilis dan dipublikasikan adalah data yang valid, telah terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik ;

2. KPU wajib melakukan penginputan data suara melalui aplikasi SITUNG secara akurat, berdasarkan data seperti bukti yang tercantum dalam formulir Model C- KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota, tanpa rekayasa, baik penambahan maupun pengurangan perolehan suara dalam bentuk apapun ;

3. KPU wajib melakukan penginputan ulang data SITUNG, dan mengumumkan hasil penginputan ulang data SITUNG tersebut secara terbuka, yang disaksikan oleh wakil dari TKN dan BPN serta masyarakat umum ;

4. KPU wajib melaksanakan untuk dilakukannya audit forensik terhadap Situng tersebut

Apabila KPU tidak memenuhi tuntutan kami sampai dengan tanggal 22 Mei 2019, kami menyatakan dengan tegaMENOLAK hasil input data SITUNG. Dengan demikian kami menduga telah terjadi kecurangan dan kejahatan dalam proses Situng pemilu 2019.

Demikian pernyataan sikap kami.

Jakarta, 19 Mei 2019. 

Tim Advokasi Hukum
IKB UI (Ikatan Keluarga Besar- Universitas Indonesia).
Adv. Djudju Purwantoro SH MH
Share:

Pembatalan Pemilu Hanya Lewat Jalur Hukum "MK"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pusat
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengingatkan kepada kubu pasangan 02 , Prabowo Subianto - Sandiaga Uno agar tak capek-capek menggerakkan massa untuk people power.

Menurut Mahfud, di Indonesia ini,untuk membatalkan proses pemilu hanya ada jalur hukum, yaitu salah satunya lewat MK.

"Kalau tidak mau ke MK ,secara hukum, selesai pada 25 Mei yang jelas tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh kecuali hukum," ujar Mahfud seusai menemui Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/19)

"Mahfud mencontohkan apabila kubu 02 tidak hadir pada saat penetapan pemenang presiden - wakil presiden pada 25 Mei mendatang, tidak akan menghalangi proses pemilu itu sendiri ," ujar Mahfud dengan jelas

"Mahfud MD  mengingatkan, jika  sikap itu menjadi itu pilihan kubu 02, justru sangat merugikan Prabowo - Sandi.

"Kalau tak puas, tempuh hukum ke MK. Ke MK nanti 25 Mei daftar, paling lambat sampai 2 Juni pemeriksaan administratif. Pada 2 Juni-28 Juni diputus apa pun sudah selesai, tak ada jalan lain," tandas Mahfud," tandasnya. **

Kontributor DNM : A. Nasution
Share:

Kapolres Tangerang Ajak Seluruh Stakeholder Mengawal Legitimasi KPU Karena Sudah Tertuang Dalam Undang-Undang


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang
Usai Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang ini adalah rangkaian kegiatan yang harus di lewati dan harus di jaga bersama. Dalam rangka menjalankan pesta demokrasi, yang sebentar lagi akan di tetapkan pada 22 Mei nanti.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Abdul Karim, saat menghadiri pembukaan rapat Pleno KPU di Ruang KPU lantai III, Jl.Nyimas Melati No. 16.

"Saya ucapkan terimakasih atas kegiatan yang di lakukan ini, kita juga patut bersyukur sampai hari ini secara umum di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, terkait stabilitas keamanan masih terjaga dengan aman dan kondusif,” ujarnya Kombes Pol Abdul Karim.

Di jelaskan Kapolres, pihaknya selaku aparat keamanan mulai dari masa kampanye, kemudian masa pencoblosan, masa perhitungan suara yang cukup sangat melelahkan. Baik dari KPU, Bawaslu aparat TNI-Polri dan rekan-rekan dari partai sendiri sudah sama-sama merasakan bagaimana menjalankan proses ini.

“Ini merupakan prestasi yang bagus dan maksimal, yang mana kita sudah bisa bersama-sama berkomunikasi dengan baik di tingkat TPS, perhitungam PPK, sampai dengan yang akan kita lakukan di KPU Kota ini,” ungkapnya Kapolres.

Dirinya yakin dan percaya, perhitungan di tingkat PPK dapat berjalan dengan baik dan lancar, karena faktor pengawasan yang di lakukan bersama-sama. Selain itu, dengan adanya PSU dan PSL sebanyak 63 diwilayah Kota Tangerang ini, menurutnya adalah salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari pada KPU dan Bawaslu dan untuk mengaakomodir semua kepentingan rekan-rekan partai.

“Saya tanya Bawaslu, PSU dan PSL, yang paling banyak se-Indonesia adalah wilayah kita. Namun bukan banyaknya, tapi bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan di PPK dan pengawas partai dan pimpinan partai politik yang sudah menyelenggarakan perhitungan di tingkat PPK berjalan dengan kondusif, transparan, demokratis terbuka jujur dan adil,” tukas Kapolres.

Kapolres berpesan, yang sudah di hitung agar jangan di cederai dengan tindakan - tindakan yang inkonstitusional. Ini perlu dukungan semua stokeholder penyelenggara pemilu Bawaslu, KPU dan rekan-rekan partai dan Pemerintah daerah TNI-Polri untuk sama-sama mengawal legitimasi KPU.

“Karena kita sudah sepakati dan sudah dituangkan dalam UU Negara Kita, sebagai lembaga independen pemilu. marwah ini harus kita jaga bersama,” pungkasnya Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Abdul Karim. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Kapolres Kutai Kartanegara Memimpin Kesiapan PAM Untuk Rapat Pleno KPUD Hasil Pemilu 2019


Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur
Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Anwar Haidar didampingi Wakapolres Kukar Kompol Wiwit Adisatria memimpin kegiatan Apel kesiapan Pam rapat Pleno KPUD hasil Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Kukar di halaman Parkir Hotel Grand Fatma Tenggarong.

Hadir dalam giat tersebut Pejabat utama, Para Kapolsek Jajaran Polres Kukar, bersama seluruh anggota Polres Kukar yang terlibat dalam pengamanan.


Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar mengatakan, ”kepada personil Polres Kukar dan jajaran tidak ada yang meninggalkan lokasi pengamanan giat rapat Pleno KPU sampai benar-benar selesai tuntas,” tegasnya Kapolres.

Diharapkan juga personil pengamanan menjaga keselamatan diri maupun orang lain, laksanakan tugas pokok masing-masing fungsi dalam pengamanan rapat pleno hari ini dipastikan situasi benar – benar aman kondusif. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Tim Baharkam Mabes Polri Cek Pelaksanaan Operasi Mantap Brata Dalam Pengamanan Pasca Pemilu 2019


Duta Nusantara Merdeka | Kalimantan Timur
Tim Asistensi Baharkam Mabes Polri dipimpin oleh Kombes Pol Haris Budiharto,SIK.,M.SI,  dan Kombes Pol Drs. Sumarno dengan didampingi oleh Kompol Sunarto dan AKP Juhari serta AKBP Momot dari Polda Kaltim, Rabu (24/04/2019), sekira pukul 11.15 Wita.

Kedatangan Tim di Polres Kukar dalam rangka untuk mengecek Pelaksanaan Operasi Mantap Brata, dari berbagai tahap baik yang menyangkut Administrasi Kelengkapan Operasi, Pengamanan baik Kampanye maupun Pengamanan Logistik di KPU dan Bawaslu, Ploting Rencana Pengamanan personel di TPS.


Tim Asistensi Baharkam Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Haris Budiharto,SIK.,M.SI,  dan Kombes Pol Drs. Sumarno disambut oleh Kapolres Kukar AKBP Anwar Haidar,S.IK.,M.SI (selaku Ka Ops Res), Wakapolres Kukar Kompol Wiwit Adisatria,SH.,SIK.,MT (selaku Waka Ops Resl, Kabag Ops Polres Kukar Kompol Andin Wisnu S.SIK.,MH (selaku Karendal Ops), Para Kasat Gas, Ka Posko dan Personel yang mengemban fungsi Adm dalam Operasi

Diharapkan dengan adanya kegiatan Asistensi tersebut Operasi Mantap Brata 2019 akan berjalan sesuai dengan ketentuan mengingat pasca Pemilu merupakan masa-masa krusial yang patut kita waspadai bersama, ujar Kapolres Kukar

Orang nomor satu di jajaran Polres Kukar ini Juga menambahkan mudah-mudahan dengan kerja yang Optimal Operasi Mantap Brata akan menghasilkan Pemilu tahun 2019 yang Aman Damai dan Sejuk. (Imam Sudrajat)
Share:

KOMPAK Minta Ombudsman Periksa KPU dan BAWASLU


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Para pendukung Prabowo hendaknya tidak berhenti pada euporia kemenangan dalam Pilpres 2019. Sebab, di tubuh petahana pun membiarkan para pendukungnya untuk mengekspresikan diri merasa sukses sebagai pemenang juga.

Jadi, siapa pemenang sesungguhnya?

Untuk menghindari konflik horizontal di tengah selayaknya Ombudsman Republik Indonesia turun tangan untuk menyudahi Simpang siur data yang diterbitkan dan disiarkan oleh media cetak dan televisi mainstream.

Tuntutan kami pada Ombudsman Republik Indonesia  sebagai berikut :

Pertama, Ombudsman Republik Indonesia harus periksa KPU dan BAWASLU atas kinerja mereka yang buruk. Baik kinerja KPU dan Bawaslu sudah menelan anggaran APBN senilai 25 triliun.

Kedua, Ombudsman Republik Indonesia hendaknya membongkar kejahatan struktural, massif, dan berkelanjutan dari kedua belah pihak.

Ketiga, Ombudsman Republik Indonesia juga bisa mereferensikan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan fatwa penghentian penghitungan suara sampai terhentinya kecurangan.

Keempat, meminta KPU untuk mendiskualifikasi  pelaku kecurangan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Demikianlah tuntutan kami dari Koalisi Masyarakat Pemilih Anti Kecurangan (KOMPAK). **(rel)
Share:

Kapolres Ciamis Mengecek Kunci dan SOP Pengamanan Di Gedung PPK Rajadesa


Duta Nusantara Merdeka | Ciamis
Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso,SH.,SIK.,MH,  beserta PJU Polres Ciamis melaksanakan pengecekan terhadap kotak suara, segel, gembok, kunci dan SOP pengamanan di dalam dan di luar gudang PPK Rajadesa,  Senin (22/04/19), sekira pukul 14.10 Wib.

Kapolres Ciamis AKBP Bismo didampingi oleh PPK Panwas mengecek gembok kotak suara beserta segelnya dalam keadaan baik dan tersegel.


Untuk kunci gembok gudang :
1 (satu) dipegang oleh polri,  1 (satu) kunci dipegang oleh PPK dan  1 (satu) kunci oleh Panwas. Untuk akses gudang 1 (satu) akses.

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso,SH.,SIK.,MH,  mengingatkan,  "bahwa hanya TNI-Polri, Panwas PPK, Linmas yang berwenang masuk Gudang. Ketika Pleno hanya yang memiliki ID card yang boleh menghadiri Pleno untuk menghindari kerawanan intimidasi".

Dan ia juga mengingatkan, "persediaan APAR untuk antisipasi bahaya kebakaran".

Kapolres Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso memberikan bingkisan untuk anggota yang melaksanakan Pam giat pleno. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Jelang Pengumuman Resmi Hasil Pemilu 2019 Polrestro Bersama Forkopimkot Jakarta Barat Gelar Deklarasi Damai


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Menjelang pengumuman resmi hasil Pemilu 2019 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada bulan Mei mendatang,  Polres Metro Jakarta Barat bersama Forkopimkot, penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan berbagai elemen masyarakat menggelar Deklarasi Damai guna terciptanya situasi Kamtibmas yang aman Damai dan sejuk pasca pemilihan umum (Pemilu) Presiden Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif di gedung Twin Plaza ballroom Puri Sriwijaya, Jakarta Barat, Rabu (24/04/2019).

Tampak Hadir dalam kegiatan tersebut : Kapolrestro Jakbar Kombes Pol Hengki Haryadi,Sik.,Mh, Walikota Administrasi Jakbar Bpk Drs, Rustam efendi,Msi,  Dandim 0503 Jb Letkol Arhanud Jatmiko Adi,p.c.,se,  Ketua Pengadilan Negeri Jakbar Bpk Sugianto,Sh.,Mh,  Kajari Jakbar diwakili Kasubag bin Kejaksaan Negri Jakbar Bpk. Asep, Ketua KPU Jakbar Ibu hj. Cucum Sumardi, Ketua Bawaslu Jakbar Bpk Oding Junaedi, Ketua FKUB Jakbar Kyai haji Tatang Firdaus. Sag, para Pejabat Utama Polrestro Jakbar, kapolsek Jajaran, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan turut hadir Putri Indonesia

Sebelum Acara Dimulai, di iringi dengan pembacaan Puisi karya Kasat intel AKBP Yuniar dengan judul  "Ternyata mereka Lupa"  oleh AKP Maulana Mukarom dengan Khidmat 

Ketua KPU Jakarta Barat Ibu Hj. Cucum Sumardi mengatakan, belum lama kita telah melaksanakan pesta Demokrasi serentak 2019 dimana kali ini kita memiliki situng (sistem Penghitungan) yang bisa diakses oleh publik secara update. Dirinya berterima Kasih Dan Memberikan apresiasi kepada segenap penyelenggara pemilu, peserta pemilu maupun pihak Keamanan sehingga pelaksanaan pesta Demokrasi dapat berjalan aman, Damai dan lancar.


"Saya Terharu melihat para pejuang pesta demokrasi yang telah gugur mengorbankan segenap Raga demi berjalannya pesta demokrasi 2019 yang lancar" imbuhnya Ibu Hj Cucum.

Walikota Administrasi Jakarta Barat Bpk Drs, Rustam efendi,Msi,  menyampaikan terimakasih telah memprakarsai kegiatan yang sangat baik ini dimana kami sebelumnya juga melaksanakan kegiatan serupa di tingkat provinsi sama seperti ini dan hari ini apa yang telah diperbuat oleh Kapolres Metro Jakarta Barat dan segenap unsur pendukung sehingga terlaksananya acara ini. 

Dimana dalam kegiatan pesta demokrasi yang kita lakukan kemaren dan alhamdulillah awal mobile tahap yang paling penting awal pendaftaran pencalonan kemerdekaan kampanye sampai tahap pelaksanaan pencoblosan dan sekarang ini tinggal 10% pelaksanaan Pemilu ini Jakarta Barat, alhamdulillah sangat lancar dan aman.

Ini berkat kerja sama dan koordinasi yang baik sehingga pelaksanaan Pemilu di Jakarta Barat berjalan yang lancar.

Dandim 0503 letkol Arhanud Jatmiko Adi,p.c.,se,  menyampaikan dimana kegiatan Pemilu kmren dapat berjalan dengan lancar dimana dirinya ikut terjun langsung memantau perjalanan pesta demokrasi dengan berjalan tertib. Dirinya menghimbau untuk turut serta menjaga Persatuan antar sesama mari kita bersama sama ciptakan lingkungan yang aman dan damai.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi,Sik.,Mh,  mengimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk kembali bersatu dan menghilangkan segala bentuk perbedaan serta tetap menjaga suasana aman damai dan sejuksejuk pasca pemilihan umum serentak kemaren.


Dimana berbagai upaya dan langkah kami perbuat guna berjalannya pesta demokrasi yang berjalan aman, damai dan lancar. Dari pembuatan film Himbauan Kamtibmas, pembuatan meme tentang pelaksanaan Pemilu hingga pelanggaran-pelanggaran pemiliu yang bisa di pidanakan.

Dirinya juga berterima kasih atas kerja samanya para Tokoh Agama yang telah melangsungkan Deklarasi menolak tempat ibadah dijadikan sebagai sarana politik. Dan saat ini, allhamdulilah kegiatan Deklarasi Jakarta Barat Cinta Damai ini bisa terselenggara. “Mari kita serahkan dan percayakan KPU untuk merampungkan keseluruhan proses yang sudah berlangsung, dan mari kita wujudkan wilayah Jakarta Barat bekerja bersama untuk kebaikan,” ujarnya Kapolres.

Diakhir acara, dilaksanakan deklarasi yang berisi "Kami Seluruh Elemen masyarakat Jakarta Barat Cinta Damai, berikrar" :
1. Dukung Penuh dan Apresiasi setinggi tingginya atas kinerja TNI - Polri, serta penyelenggara Pemilu 2019 yang telah mensukseskan Pemilu serentak yang aman Damai dan tertib.
2. Tegakan Supremasi Hukum,  Tolak Segala Bentuk Tindakan Inkonstitusional dan intervensi Terhadap Penyelenggara pemilu, Bila ada yang tidak Puas Dengan Hasil Pemilu Gunakan Mekanisme Hukum Yang Berlaku sesuai Undang undang.
3. Berkomitmen Mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara Diatas kepentingan Pribadi dan atau golongan demi menjaga Kesatuan Persatuan Serta Keutuhan NKRI.  **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Suta : KPU Perlu Diperiksa Netralitasnya

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Bawaslu RI didemo oleh ribuan massa, Rabu (24/4) pagi dari berbagai elemen masyarakat. Mereka datang dari Jabodetabek dengan tuntutan agar Bawaslu lebih tegas bersikap terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Wakil Sekjen Bina Bangun Bangsa Suta Widhya SH yang mendampingi Ian dari ormas Satuan  Garuda Muda Bogor dengan  membawa barang bukti bukti segel asli yang diambil saat penggerebekan yang dilakukan oleh Ian dan kawan-kawan.

"Bukti yang dibawa oleh Ian dan kawan-kawan dari Bogor merupakan salah satu bukti kecurangan yang jumlahnya ribuan kasus yang terjadi di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kami ragukan netralitas KPU" Jelas Suta kepada awak media yang meliput aksi demo di Bawaslu.

Demo yang berlangsung mulai pukul 10 pagi tidak surut meski hujan turun ditengah orasi yang diisi oleh emak-emak militan. Menurut Ian kali ini adalah pemilu paling brutal sejak 1955. Ia menunjuk ekspresi para demonstran yang membawa keranda mayat yang berarti matinya demokrasi.

"Sebenarnya sudah cukup untuk memproses hukum atas seluruh komisioner KPU ke ranah hukum. Karena KPU diduga tidak netral, dan banyak kecurangan yang terjadi di mana-mana namun Bawaslu terlihat kurang tegas.

Dikuatirkan timbul konflik horizontal di tengah masyarakat antara pendukung paslon 02 dengan pendukung paslon 01. Satu-satunya jalan, Bawaslu harus bersikap tegas. Sebab ini bukan hanya kesalahan biasa, tapi ada kejahatan terstruktur dan masif yang terlihat indikasi memenangkan paslon 01." Suta mengakhiri penjelasannya. **(rel)
Share:

IKAMI Somasi Lembaga Survey


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ikatan Advokat Muslim Indonesia (IKAMI) mensomasi 6 Lembaga Survey yang mengumumkan hasil perhitungan cepat yang ditayangkan pada Rabu (17/4) oleh salah satu stasiun televisi yaitu Metro TV.

"Tindakan pengumuman lembaga survei tersebut yang pada awalnya dimenangkan oleh pasangan Prabowo - Sandi, tapi ternyata beberapa detik kemudian tayangan perhitungan cepat (Quick Count) tersebut berubah, yang unggul adalah pasangan Jokowi-Maruf ." Kata Djudju Purwantoro SH, Sekjen IKAMI, di Jakarta.

Fenomena perubahan tayangan Metro TV yang  mendadak berubah itu dinilai Djudju membingungkan dan meresahkan masyarakat. 

Peristiwa tersebut diduga merupakan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (2), atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. 

"Antara lain menyiarkan berita atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Dengan pasal 15 menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan dan menduga kabar itu menerbitkan keonaran." 
Lanjut Djudju.

Menurutnya semua lembaga  survey tersebut harus menyampaikan permohonan maaf dan harus menarik hasil perhitungannya. **
Share:

IKAMI: Hentikan Hitung Cepat, Tunggu Hitung Manual


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengumuman  beberapa lembaga survei dari Lembaga Hitung Cepat (quick count), diduga melakukan Kebohongan Publik.  Banyak kalangan masyarakat menduga hasil hitung cepat yang sementara memenangkan Jokowi-Maruf adalah suatu hal yang dapat membingungkan, dan menyesatkan.

Sekjend IKAMI (Ikatan Advokat Muslim Indonesia), yang juga salah seorang deklarator Aliansi Advokat Bersatu Indonesia (AABI) tersebut menilai, lembaga survei tersebut dapat menggiring dan menyesatkan opini publik. 

"Mengingat situasi rawan (pasca pemilu) saat ini tentang hasil perolehan suara, berpotensi menimbulkan keonaran, dan bisa memicu 'chaos' di masyarakat. Djudju berharap lembaga Quick Count tersebut, segera menghentikan hitungan survey tersebut. 

Oleh karena itu, lanjut Djudju, meminta masyarakat untuk tidak mempercayai penuh hasil hitung cepat tersebut dan diviralkan oleh beberapa stasiun televisi. Hal tersebut bisa berpotensi seolah penggiringan opini publik bahwa bahwa paslon 01 sudah memenangkan pilpres 2019.

Djudju mengatakan bahwa, publikasi tersebut bisa melanggar 
Pasal 14 dan 15 Undang Undang Nomor 1 tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana, dan Pasal 28 (ayat 1 dan 2) Undang Undang Nomor 11 tahun 2008, tentang ITE. 

Pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 ayat (1) berbunyi, 'barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.'

Ayat (2), 'barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.'

Sementara Pasal 15 berbunyi, 'barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.'
Share:

Polisi Neglasari Kawal Pendistribusian Logistik Pemilu 2019


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang
Pendistribusian Logistik dari Gedung Olah Raga (GOR) yang selama ini menjadi tempat penyimpanan logistik pemilu untuk kecamatan Neglasari menuju ke PPS Kelurahan mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian Polsek Neglasari, Polres Metro Tangerang Kota.

Pengiriman pertama logistik ke PPS Kelurahan - Kelurahan kali ini, nampak dihadiri oleh Camat Neglasari, H. Ubaidillah Ansar,S.Sos.,M.Si,  Komisioner PPK Neglasari, Komisioner Panwaslu Neglasari, Kanit Binmas, Kanit Sabhara, Kanit Lantas, Kanit IK dan Panit Binmas dan para Lurah se-Kecamatan Neglasari.

Kapolsek Neglasari, Kompol R Manurung,SH,  mengatakan bahwa pengiriman perdana Senin (15/04/19) Logistik Pemilu 2019 menyasar seluruh Kelurahan - Kelurahan yang berada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Banten.

"Pengiriman perdana ke Kelurahan Kedaung Wetan dan Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Kedaung Baru serta Kelurahan Selapajang Jaya. Selanjutnya akan didistribusikan pada Kelurahan-kelurahan berikutnya yang total ada 7 (Tujuh) Kelurahan," Katanya Kapolsek ke Wartawan.



Lebih jauh, Kapolsek menambahkan, dalam pendistribusian logistik pemilu menggunakan kendaraan Truck dan mendapatkan pengawalan ketat dari pihaknya.

"Kendaraan pengangkut menggunakan 3 (tiga) unit Truck Colt Diesel Nopol :  B-9123-COC, B-9179-COB dan B-9133-CPA. dan dilakukan pengawalan anggota Patroli dan Binamas pimpinan Pawas Iptu Tursino," Imbuhnya.

Terpisah, Kasi Humas Polsek Neglasari yang dikenal publik ramahnya dan akrab disapa dengan sapaan Bripka Rifa'i, menambahkan, proses pendistribusian berjalan lancar sesuai target.

"Alhamdulillah, situasi dan kondisi berlangsung aman terkendali tanpa ada gangguan Kamtibmas hingga selesai pendistribusian logistik," tutup Bintara Polri yang juga ikut terjun langsung dalam pengamanan tersebut. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Categories

IKLAN MURAH

IKLAN

IKLAN



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Juni Bulan Bung Karno

Juni Bulan Bung Karno Momentum Istimewa Bagi Bangsa Indonesia tidak bisa dipungkiri, jika pada Bulan Juni dikatakan Bulannya Bung Kar...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anak Yatim Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN BRI Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KNPI kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari London LPS LSM Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Mayday MDMC Media Media Sosial Menag Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU Office Ojek Online Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Rakernas Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini