SGB dan Kementerian KLHK Jalin Kemitraan Untuk Mizuiku
Film Pulau Plastik Tayang di Bioskop
Communication Cable Systems Bakal Gelar Rights Issue
Presiden Bakal Silaturahmi dengan Keluarga Korban KRI Nanggala 402
Kolaborasi Lewat Platform Digital, Menteri Johnny Harap Bisa Gerakkan Industri Hiburan
Jaksa Agung: Pasar Murah Virtual untuk Putus Rantai Penyebaran Covid-19
“Saya berharap pelaksanaan kegiatan ini selaras dengan program Pemerintah memutus tali rantai penyebaran dan penularan Covid-19. Namun juga tidak menghilangkan esensi dan nilai manfaat kegiatan Pasar Murah di Lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Burhannudin yang diikuti secara virtual Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan serta diikuti seluruh bidang di lingkungan Kejaksaan Agung dan Perwakilan dari Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) maupun perwakilan dari Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KPBA). Rabu (28/04)
Jaksa Agung mengapresiasi terobosan yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasar Murah Virtual yang diselenggarakan secara virtual. Menurutnya itu merupakan langkah cerdas dimana masih bisa saling peduli kepada sesama tetapi tidak menimbulkan kerumunan. “Cara salah satunya menggunakan dan memanfaatkan sarana teknologi,” ujarnya.
Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Murah Virtual merupakan momentum untuk mewujudkan kepedulian bersama dalam rangka membantu masyarakat, khususnya warga Adhyaksa sebagai alternatif untuk mendapatkan barang-barang kebutuhan yang diperlukan dengan harga yang terjangkau dan barang yang berkualitas.
Lebih lanjut, Jaksa Agung menyampaikan pelaksanaan kegiatan pasar murah virtual ini pada hakikatnya merupakan bentuk konkret ibadah hablum minnanas, dimana dalam ibadah puasa yang sedang dilakukan tentunya mengandung hikmah, bukan hanya menahan lapar dan dahaga namun turut memantik kesadaran bersama untuk menumbuhkan rasa empati kepada sesama, yang pada akhirnya akan menguatkan nilai-nilai solidaritas.
“Saya berharap kegiatan dapat ditumbuhkembangkan di momen lain dengan menyasar masyarakat yang lebih luas lagi dan kiranya langkah positif ini dapat menginspirasi dan memotivasi kita semua untuk berbuat yang terbaik bagi kebaikan bersama,” kata Jaksa Agung RI.
Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung Katarina Endang Sarwestri, SH. MH. menyampaikan, kegiatan Pasar Murah (Pasar Gocap) di lingkungan Kejaksaan Agung diselenggarakan dalam rangka mengisi kegiatan di bulan suci Ramadhan 1442 H dan nantinya hasil dari penjualan Pasar Murah akan disumbangkan kepada Program Kejaksaan RI Peduli.
Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung menyampaikan kegiatan Pasar Murah Virtual di lingkungan Kejaksaan Agung diberi nama “Pasar Gocap” karena semua produk paket yang ditawarkan seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) paket, antara lain:
- Paket minyak goreng isi 5 liter;
- Paket telur ayam 3 kg;
- Paket mie instan 1 dus;
- Paket ikan asin (ikan teri 1 kg atau ikan selais 1 pack);
- Paket bawang (bawang merah 2 kg dan bawang putih ½ kg);
- Paket gula pasir 1 kg dan 3 botol sirup (gula 1 kg dan sirup 3 botol);
- Paket daging sapi 700 gram;
- Paket beras 5 kg.
Mengingat kondisi pandemi Covid-19 masih ada dan guna menghidari kerumunan dan memutus mata rantai virus Covid-19 maka kegiatan Pasar Murah di lingkungan Kejaksaan Agung diselenggarakan secara virtual dengan cara memesan melalui link pasarmurah.kejaksaan.go.id dimulai pada Senin 26 April 2021 - Selasa 27 April 2021 pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB.
Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung menyampaikan kegiatan Pasar Murah Virtual bukan hanya suatu tradisi di hari-hari besar keagamaan saja, tetapi dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi para pegawai dan non pegawai di lingkungan Kejaksaan RI, dalam arti kebutuhan pokok yang murah, karena bagaimanapun juga menghadapi keadaan seperti sekarang ini, kebutuhan pokok, baik sandang maupun pangan mengalami perubahan dalam peningkatan ekonomi, sehingga pasar murah virtual ini menjadi salah satu pilihan bagi kita untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
Di akhir acara, Jaksa Agung secara resmi membuka Pasar Murah Virtual (Pasar Gocap) di lingkungan Kejaksaan Agung dan membagikan bingkisan dan voucher belanja kepada perwakilan pegawai Kejaksaan Agung, perwakilan honor, perwakilan Keluarga Besar Purna Adhyaksa (KBPA), perwakilan Pengurus Ikatan Adhyaksa Darmakarini (IAD), dan perwakilan Forum Komunikasi Wartawan Kejaksaan Agung (Forwaka) yang diwakili oleh Ketua Forwaka serta berharap acara ini dapat berjalan sukses dan lancar serta nilai manfaat dari acara ini dapat dirasakan segenap warga Adhyaksa. (Arianto)
Holisticare Luncurkan Holisticare Ester C 1000 untuk Jaga Daya Tahan Tubuh
Kimia Farma Dukung Pihak Berwajib dalam Kasus Alat Rapid Test Bekas
Erick Thohir Bakal Beli Peternakan Sapi di Belgia
Rukun Raharja bagi Dividen Rp21,1 Miliar
Direktur Utama Rukun Raharja Djauhar Maulidi mengatakan, dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah menyetujui pembagian dividen Rp21.811.745.700 atau Rp21,18 miliar untuk tahun buku 2020 atau Rp5,16 per lembar saham.
"Sedangkan, perolehan laba bersih sebesar US$1,38 juta atau menurun 76,43 persen dibandingkan dengan laba 2019 sebesar US$5,7 juta," ujar Djauhar di Jakarta.
Selain itu, kata Djauhar, pembagian dividen itu juga merupakan apresiasi Perseroan kepada para pemegang saham yang selama ini telah mendukung Perusahaan.
Disisi lain, lanjut Djauhar, Perseroan menyambut Bapak Sumantri Suwarno bergabung sebagai Direksi Perseroan terhitung sejak disahkannya dalam RUPS.
“Asal tahu saja, Dengan pengalaman yang cukup mumpuni di bidang migas, bergabungnya Bapak Sumantri diharapkan memberikan kontribusi yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan," pungkasnya. (Arianto)
Plasticpay Ajak Perusahaan Terapkan Ekonomi Hijau
ASSA Bakal Rights Issue untuk Pelunasan Hutang Bank
TRIS Bukukan Penjualan Bersih Rp1,14 Triliun di Tahun 2020
Menteri Suharso: Strategi Trasformasi Ekonomi Hijau di Indonesia
LRT Jabodebek Beroperasi Juni 2022
Sejalan dengan target operasi tersebut, mulai Oktober 2020, kereta (trainset) LRT Jabodebek telah melakukan uji perjalanan manual (grade of automation level 0/GoA0) pada Lintas Pelayanan (LP) 1 Cibubur – Cawang yang berada disisi tol Jagorawi. Pengujian tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap menjadi operasi tanpa masinis (grade of automation level 3/GoA3).
Dengan teknologi ini jarak kedatangan kereta di LP 3 (Cawang – Dukuh Atas) akan menjadi jalur kereta paling cepat, yaitu tiap 3 menit sekali pada jam sibuk, sedangkan pada LP 1 dan 2 adalah tiap 6 menit sekali. Dengan teknologi yang digunakan pada LRT Jabodebek, tiap harinya akan mampu mengangkut 180.000 penumpang pada tahun pertama operasinya. Setelah beroperasi, LRT akan melengkapi sarana transportasi masal berbasis rel di area Jakarta, sebagaimana yang telah diterapkan pada kota-kota metropolitan lain di seluruh dunia.
Sebagai informasi, tahun 2015 telah menjadi momentum peluncuran moda transportasi perkotaan dengan basis rel sebagai solusi mengurangi kemacetan di kota-kota besar. Beberapa proyek utama yang telah diluncurkan Pemerintah, yaitu pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek yang melibatkan peran BUMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Adhi Karya, serta Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikembangkan dengan skema business to business.
Asal tahu saja, Khusus pada proyek LRT Jabodebek, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak hanya memberikan dukungan fiskal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), namun juga melalui jaminan pemerintah atas pinjaman sindikasi sebesar Rp 18,1 triliun, pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp 1,15 T, serta tambahan pendanaan pembangunan depo sebesar Rp4,2 T. (Arianto)
Presiden: Panjatkan Doa bagi 53 Patriot Penjaga Kedaulatan Negara
Polres Metro Jakarta Barat Gelar Lomba Dai Cilik, Hafiz Al Qur'an
TNI Rangkul Telkom Gelar Program Internet Gratis di Papua
Dirjen Dukcapil: Tidak Ada Kolom Jenis Kelamin Transgender di KTP-el
Film Tarian Lengger Maut Siap Tayang di Bioskop
Anak Usaha PLN Gandeng Pemkot Tangerang Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar PLTU
MA Dorong Program-program Pemerintah dalam Hal Kemudahan Berusaha
Dewasa ini survei Kemudahan Berusaha merupakan salah satu Global Comparative Indicator terpenting bagi negara-negara yang berupaya mendorong investasi dan pembangunan, sehingga dapat dikatakan, survei ini adalah mercu suar arah pembangunan banyak negara di dunia saat ini.
Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, I Gusti Agung Sumanatha , S.H., M.H., selaku Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Peradilan Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha, pada acara Webinar Sosialisasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha-Perspektif Peradilan pada Jumat 23 April 2021 di Command Center Mahkamah Agung.
Bahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Mahkamah Agung (MA) telah berupaya ikut andil mengembangkan pembentukan infrastruktur dan prosedur hukum yang berada dalam kewenangan Mahkamah Agung.
Di antaranya dengan kebijakan-kebijakan proaktif seperti prosedur tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, prosedur persidangan elektronik yang mendorong otomasi proses peradilan, serta juga reformasi penyelesaian sengketa alternatif. Mahkamah Agung berupaya mendorong agar kepastian hukum dapat dicapai secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.H.M.Syarifuddin,SH.,MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan terus berupaya untuk mendorong program-program prioritas pemerintah, termasuk dalam hal Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business).
"Hal itu dilakukan dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, bagi terwujudnya penyelenggraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan," kata Ketua MA.
Lebih lanjut, ujar Prof. Syarifuddin, Aspek dalam survei kemudahan berusaha yang relevan dengan tanggung jawab Mahkamah Agung adalah Enforcing Contract, yang saat ini ada pada peringkat ke-139 serta Resolving Insolvency, yang saat ini berada di peringkat ke-38.
Bagi Mahkamah Agung, lanjut Prof. Syarifuddin, selain untuk mendukung program pemerintah, survei Kemudahan Berusaha juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi masalah-masalah fundamental yang masih ada dalam sistem hukum kita, dan oleh karenanya, perlu diberikan perhatian secara khusus.
Disisi lain, Prof. Syarifuddin menegaskan, untuk melakukan pembaruan tidak cukup hanya sampai pada tahap pengambilan kebijakannya saja, melainkan juga perlu melakukan sosialisasi untuk dapat memastikan bahwa penerimaan serta pemahaman publik terhadap upaya reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, bisa mendapatkan respons yang positif.
Sehingga penting untuk terus dilakukan sosialisasi dan dialog interaktif dengan para pemangku kepentingan atau responden untuk dapat menyamakan persepsi dalam berbagai kesempatan.
"Saya berharap bapak/ibu yang berkesempatan menjadi kontributor pada Survei Kemudahan Berusaha ini dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya melalui kegiatan pada pagi hari ini,”ucap Pria kelahiran Baturaja tersebut," ungkapnya.
Diakhir sambutanya Prof. Syarifuddin berharap acara webinar pagi ini dan acara survei pengisian kuesioner bagi para calon responden yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti bisa berjalan dengan lancar.
Selain itu, kata Ketua MA, diharapkan webinar ini bisa menjadi sarana dialog antara Mahkamah Agung sebagai pengambil kebijakan dengan para pemangku kepentingan untuk mengetahui permasalahan di lapangan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, khusunya terkait dengan prosedur Gugatan Sederhana dan e-Court.
Acara webbinar ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, dengan menghadirkan narasumber Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (BKPM) Bapak Ir. Yuliot, M.M, Hakim Agung Syamsul Ma’ärif,SH.,LL.,M.Ph.D. (Arianto)
Mengenal Manfaat dan Khasiat Pisang Biji Bagi Kesehatan
Seno Aji Laporkan Dugaan Maladministrasi BPN Kantah Bandar Lampung Ke Ombudsman RI
"Tadi sudah disampaikan laporan pengaduan atas indikasi maladministrasi oleh BPN Kantah Kota Bandar Lampung yang langsung di tujukan kepada Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung", ungkap Seno Aji, Kamis (22/4/2021).
Webinar P3S: Pendapat Pakar agar Kampus Indonesia Masuk Top Ranking Dunia
Dengan moderator Sir James Windsor, webinar ini menampilkan sejumlah narasumber berkualitas dibidang pendiikan diantaranya, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng (Rektor UGM), Dr.Jerry Massie, Ph.D (Direktur P3S), Prof. Hikmahanto Juwana (Rektor Universitas Jend Ahmad Yani), Dr. Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi ), Indra Charismiadji (Direktur Boc Populi Institute Indonesia), Prof. Ismunandar, Ph.D (Deputi Risbang); Prof. Dr Arif Satria (Rektor IPB) serta Prof Nizam, Ph.D (Dirjen Dikti).
Saat menyampaikan pemikirannya, Panut Mulyono menjelaskan alasan mengapa diperlukan internationalisasi pendidikan tinggi Indonesia?
“Hal ini diperlukan karena Pasar bebas ASEAN (Arsitek, Insinyur, Akuntan Dokter Gigi, Geologis) dan peningkatan pengakuan kualitas dari masyarakat international serta memperbesar peluang kerjasama dengan mitra papan atas,” katanya.
“Selain itu, menarik mahasiswa asing sebagai calon duta Indonesia disertai Penyebaran budaya dan pengaruh Indonesia melalui mahasiswa asing dan Peningkatan devisa dari mahasiswa asing di PT. Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Vox Populis Institute Indonesia Indra Charismiadji mengatakan tidak usah muluk- muluk untuk agar kampus Indonesia Menuju Top Rangking Dunia.
“Kita harus melihat bahwa faktor utama sebuah bangunan Pendidikan Tinggi di Indonesia adalah dasarnya. Kita tahu bahwa dasar pendidikan itu; Literasi, Numerasi, sains, kecakapan sosial-emosional,” tuturnya
“Kalau kita melihat literasi kita secara Global berdasarkan data dari The Worlds Most Literate National, peringkat literasi Indonesia peringkat 60 dunia, di bawah Thailand 59, Malaysia 53 dan Singapura 36,” kilahnya.
“Skor rerata literasi Indonesia 371 masih jauh dari rerata Global 487. Rerata literasi matematika skor 379 jauh dari rerata Global 489, sedangkan literasi sains skor 396 masih jauh rendah dari rerata global skor 489,” jelasnya.
“Jika melihat dari tingkat literasi sangat jauh dari rerata Global hal ini menunjukkan bahwa dasar untuk mengejar impian sangat jauh. Yang penting kita harus bergerak dan berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan skor literasi Indonesia,“ jelas Indra Charismiadji.
Disaat yang sama, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Dr. Jerry Massie, Ph.D. mengatakan untuk menuju Top Ranking Dunia, kampus di Indonesia harus mempunyai kelas international dan sistem pembelajaran perlu dirubah sampai kualitas pengajar.
Barometer yang diukur juga kata peneliti puluhan universitas di Amerika Serikat ini, library facilities (fasilitas perpustakaan), store and student buses (toko dan bis mahasiswa), lecturer systems and methods (sistem dan metoide pembelajaran/perkuliahan), international lecturer, application of science (penerapan disiplin ilmu), writing in international journals (tulisan di jurnal internasional, international student (mahasiswa internasional), quality of lecturers (kualitas dosen) and lecturer exchange (pertukaran dosen) and lecturer graduate (lulusan dosen).
“Selain itu pemerintah Indonesia harus memperbanyak putra- putra terbaik Indonesia untuk di kuliahkan di Universitas ternama dunia yang melahirkan tokoh-tokoh dunia. Indonesia tahun 2020 saja peringkat 19 internasional studentnya. Sedangkan China 372 ribu dan India 193 ribu mahasiswa kita masih kalah jauh.
Selain itu, setelah lulus mereka harus kembali ke Indonesia dengan dikasih gaji yang layak. Sehingga mereka tidak tergiur tawaran pihak lain yang menawarkan gaji yang tinggi,” jelasnya.
“Hal ini sudah realitas bahwa putra terbaik bangsa setelah mereka kuliah di luar negeri banyak yang tidak pulang ke Indonesia dan lebih enak bekerja di luar negeri dengan kesejahteraan yang lebih baik jika dibandingkan di Indonesia,” kilahnya.
Universitas Jendral Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana Rektor mengharapkan kepeda pemerintah jangan dibedakan antara universitas swasta dan negeri.
“Universitas Jendral Ahmad Yani juga siap jika diberikan kesempatan untuk bersaing secara global. Untuk itu Universitas Ahmad Yani selalu menunggu kebijakan dari pemerintah khususnya Kemendikbud untuk berpihak pada Universitas Swasta,” katanya.
Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fiqih Fikri mengatakan, perguruan tinggi Indonesia untuk menuju top ranking dunia maka yang mendesak harus dikerjakan ada beberapa hal.
“Berdasarkan hasil kajian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI antara lain mendesak Mendikbud untuk menyelesaikan Naskah Akademik Peta Jalan Pendidikan diantaranya (rencana induk / blue print sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi,” katanya.
“Perlunya revisi PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terkait (Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia), mendorong penguatan regulasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi (otonomi) perguruan tinggi dalam bentuk atribusi, delegasi, mandat),” lanjutnya.
"Jumlah APBN 2021 yang dialokasikan untuk pendidikan senilai Rp. 550 T rinciannya untuk: 1) pengeluaran dan pembiayaan Rp. 66.4 T (12,1%); 2) Kemendikbud Rp. 81,5 T (14,8%); 3) Kemenag Rp. 55,8 T (10,2%) K/L lainnya Rp. 23,1 T ( atau (4,4 %); 4) Babun Rp. 24,01 T (4,4 %) dan Transfer Daerah Rp. 299.1 T ( 54,4%) dalam bentuk DAU, DAK Non Fisik, DAK Fisik, DAK Otsus, DID), " jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fikih Faqih.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI juga menjelaskan kondisi Kampus Indonesia saat ini.
“Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Ringgi Indonesia hanya 34 %, Malaysia APK 50 %, dan Singapura sangat jauh dengan APK saat ini 78%. Penyebabnya kurang meratanya sebaran Perguruan Tinggi dan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia," jelasnya.
“Selain hal tersebut, yang menjadi sebab antara lain pertama, pola pengajaran pendidikan tinggi Indonesia masih dilakukan dengan menekankan aspek hafalan; kedua, sumber daya finansial perguruan tinggi dan kualitas sumber daya pengajar secara umum masih rendah dan tidak merata; ketiga, komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia tanpa peningkatan kualitas lulusan," tegas Dr. Abdul Fakih.
Direktur Komunitas Pengembangan Sosial Budaya Agoes Hendriyanto menanyakan bagaimana mensinkronkan antara beberapa kepentingan satu pihak menginginkan "kampus Indonesia menuju top ranking dunia", satu pihak belum adanya roadmap, dan belum meratanya kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia serta, dan pondasi kita yang masih lemah.
"Semua harus kita lakukan secara bersama-sama. Harus kita mulai walaupun kita ambil cara dengan memilih mahasiswa yang unggul untuk dididik agar bisa bersaing secara global dengan kita berikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan international," jawaban dari rektor UGM Panut Mulyono
Direktur Vox Populis Institute Indonesia Indra Charismiadji, menjawab, "bahwa kita seharusnya memberikan fasilitas yang lebih kaitannya dengan kemampuan intelegensi menengah yang terbesar harus kita kasih wadahi dengan gerbong fasilitas yang memadai sehingga mereka mampu untuk bersaing secara global. Semua itu bisa kita lakukan jika sinergisitas semua komponen yang ada, mempunyai komitmen yang untuk menuju Universitas Top Ranking Dunia.
Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor(IPB) Prof. Arif Satria menekankan tentang beberapa hal.
Dia berharap kita semua terus meningkatkan prestasi dan reputasi, sehingga pendisikan di Indonesia semakin meningkat.
“Growth mindset kita perkuat agar terus optimis untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” kata doktor lulusan universitas ternama di Jepang ini. (Arianto)