Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pilkada. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilkada. Tampilkan semua postingan

Prediksi Pilgub Tembus 75 Persen, Ketum IMO-Indonesia Apresiasi Tim Internal


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pesta demokrasi yang baru saja dihelat pada Rabu (27/11) kemarin membuat banyak pihak menyampaikan pandangannya terkait hasil, dinamika politik maupun penyelenggaraannya.

Namun sebelum itu semua, Ketua Umum Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Yakub F. Ismail dengan tim kecilnya telah melakukan riset terkait siapa pasangan Pilgub yang akan unggul di berbagai wilayah.

CEO media Putraindonews itu bersama tim mulai melakukan berbagai penelitian dengan menggali berbagai informasi terkait pilgub secara nasional sejak para pasangan mendaftar di KPU pada (27/8) yang lalu.

Berdasarkan hasil pengkajian, muncul sejumlah probabilitas untuk kemenangan masing-masing paslon.

Yakub menandaskan bahwa untuk Pilgub Jabar, timnya memprediksi kemenangan akan diraih pasangan Dedi-Erwan. Hal ini selaras dengan hasil hitung cepat yang menempatkan keduanya meraih suara 61,16 persen atas kompetitornya.

Selanjutnya, untuk Pilkada Jawa Tengah (Jateng), kata dia, peluang kemenangan diprediksi akan diraih paslon Luthfi-Taj Yasin yang kini unggul 59,38 persen atas rivalnya.

Senada, tim internal juga telah memperediksi jauh hari bahwa kemenangan masih akan berpihak pada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak di Jatim. Perkiraan itu sejalan dengan hasil hitung cepat saat ini di mana keduanya sudah unggul dengan perolehan 57,23% suara.
 
Lalu, yang tidak kalah penting adalah Provinsi Bengkulu di mana tim internal sebelumnya memprediksi pasangan Helmi Hasan-Mian akan meraih kemenangan atas petahana.

Hasilnya pun cukup mengejutkan di mana keduanya meraup suara 56,18% atau menang jauh atas pesaingnya.

IMO-Indonesia juga membuat prediksi kemenangan atas beberapa kandidat di sejumlah provinsi namun semuanya masih menunggu perkembangan perhitungan lebih lanjut.

"Yang pasti dari sejumlah wilayah yang kita prediksi di awal kini hasilnya sesuai dengan analisis."

Adapun terkait potensi yang dimiliki oleh IMO-Indonesia ini, Yakub masih akan melihat kedepannya. "Apakah menjadi satu divisi khusus atau dibuat lembaga baru yang terpisah dan independen," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Salurkan Hak Pilih di Pilkada Serentak 2024, Mendagri Harap Sistem Keamanan Berjalan Baik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama sang istri Tri Tito Karnavian menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Keduanya melakukan pencoblosan di TPS 001 di Kompleks Perumahan Widya Candra III, Kelurahan Senayan, Jakarta, Rabu (27/11/2024).

"Jadi kita melaksanakan kewajiban dan juga menggunakan hak kita [untuk memilih], saya dengan istri hari ini," katanya.

Mendagri menegaskan, gelaran Pilkada merupakan salah satu pilar penting dalam proses demokrasi. Pasalnya, masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya secara langsung tanpa perlu diwakilkan. Untuk itu, dirinya berharap, di momen tersebut semua sistem keamanan terjaga dengan baik, sehingga proses penyelenggaraan Pilkada dapat berlangsung damai.

"Dalam ilmu sekuriti setiap perbedaan mengandung pasti potensi konflik, apalagi ini kontestasi untuk berkuasa. Nah, oleh karena itu, kita sedang belajar terus berdemokrasi semoga makin dewasa," ujarnya. 

Mengingat Indonesia merupakan negara luas, Mendagri menilai setiap daerah memiliki literasi demokrasi yang berbeda. Ada daerah yang mampu menyelenggarakan pesta demokrasi secara damai dan ada pula yang masih menyisakan konflik. Namun demikian, dirinya berharap perbedaan pilihan dan pandangan politik di lingkup masyarakat tidak menimbulkan tindakan kekerasan.

"Jadi kita menyesalkan kalau terjadi ada peristiwa-peristiwa kekerasan. Boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai menggunakan cara-cara kekerasan," tegasnya. 

Selain berharap Pilkada dapat berjalan damai, Mendagri juga mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bersikap netral. Pemerintah terus menekankan hal tersebut, salah satunya melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu. Adapun SKB tersebut ditandatangani oleh Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

"Kita juga minta semua para kepala daerah untuk menginstruksikan ke bawahannya untuk netral," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Pemerintah Pastikan Kelancaran Pilkada Serentak 2024


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan lancar, aman, dan damai meskipun menghadapi tantangan besar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan, menegaskan kesiapan pemerintah dalam menjamin keamanan seluruh tahapan pemilu.  

“Sebagian besar wilayah melaksanakan pemungutan suara dengan baik. Namun, beberapa titik memerlukan pemungutan susulan akibat bencana alam seperti banjir, longsor, dan aktivitas Gunung Merapi. Tantangan keamanan yang muncul juga telah diatasi oleh aparat TNI dan Polri,” ujar Menko Polkam saat siaga monitoring Pilkada di Subden Mabes TNI, Jakarta, Selasa (27/11/2024).

Pilkada Serentak 2024 melibatkan 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, menjadikannya pemilu lokal terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia. Dengan berbagai tantangan geografis dan kondisi alam, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi yang matang untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai rencana.  

“Seluruh personel TNI, Polri, dan instansi terkait telah bersiaga penuh. Upaya terpadu ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” tambah Budi Gunawan.  

Menko Polkam memberikan apresiasi kepada Kemendagri, TNI-Polri, dan semua pihak yang terlibat dalam menyukseskan Pilkada. “Meski demikian, perjalanan belum selesai. Masih ada tahap rekapitulasi hingga pelantikan. Kami mengajak semua pihak untuk menjaga suasana kondusif demi keberhasilan bersama,” imbuhnya.  

Hadir dalam acara monitoring tersebut, sejumlah pejabat tinggi seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.  

Editor: Arianto 


Share:

Kami Mengecam Adanya Opini Liar Yang Mempertanyakan Netralitas Polri Dalam Pilkada


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam rilisnya mengatakan yakin Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mampu bertanggung jawab penuh dan profesional menjaga netralitas jajarannya  yang dipimpinnya, untuk menjaga netralitas Polri pada pilkada serentak 2024. Ia berharap semangat netralitas dan profesionalisme yang telah ditunjukkan oleh Polri selama tahapan proses Pemilu 2024 tetap terjaga dalam berbagai aspek tugas maupun tanggung jawab yang dijalankan.

Polri memiliki prinsip netralitas yang teguh dan akan tunduk pada undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Terlebih putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menguatkan kalau TNI/Polri harus bersikap netral dalam gelaran Pilkada Serentak 2024. Sebab jika melanggar prinsip netralitas terancam hukuman pidana. Hal ini telah dikuatkan oleh putusan MK No 136 PUU XII 2024 tentang Sanksi Pidana bagi aparat yang tidak netral," "Komitmen ini juga tercermin dari surat telegram yang sudah Kapolri terbitkan sehingga memastikan bahwa pemilu berlangsung dengan adil dan bebas dari pengaruh yang tidak seharusnya," ujarnya.

Azmi kemudian menyinggung soal adanya segelintir orang yang memunculkan isu negatif perihal Polri di masa Pemilu 2024. Kami  sangat menyayangkan adanya sejumlah pihak yang coba membuat opini dan provokasi dengan cara membuat narasi bahwa kapolri tidak netral dalam pilkada ini, oleh karena itu maka kami meminta polri juga mengusut orang-orang yang sengaja membuat hoax dan propaganda yang memiliki kepentingan untuk menjatuhkan citra polri, kami yakin mereka yang menggiring opini negatif soal netralitas polri memiliki kepentingan politik partisan dan mempunyai agenda politik membahayakan proses demokrasi kita, dengan cara memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa

Oleh karena itulah maka kami mengajak masyarakat untuk melawan isu hoax yang   mendiskreditkan kapolri, selain itu juga kami meminta agar masyarakat jagan mudah percaya dengan opini negatif yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan citra polri,   karena kami yakin dan percaya, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah bertindak dan bersikap profesional dan akuntabel dan sesuai  aturan undang-undang. ** 

Azmi Hidzaqi
Share:

Jelang Pilkada, Polsek Kebon Jeruk Gelar Ngopi Kamtibmas


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat
Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat melaksanakan kegiatan Ngopi Kamtibmas bersama warga RW 05 di Jl. Panjang, Pos Pengumben Kampung Baru RT 07/05, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024). 

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolsek Kebon Jeruk Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Sutrisno.

Ngopi Kamtibmas merupakan forum dialog antara pihak kepolisian dengan masyarakat untuk mendiskusikan berbagai isu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

Dalam kesempatan ini, Kapolsek Kebon Jeruk dan jajarannya berdialog langsung dengan warga mengenai berbagai permasalahan keamanan di wilayah tersebut, seperti pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), aksi tawuran, begal, geng motor, serta kejahatan jalanan lainnya.

Kompol Sutrisno menyampaikan bahwa kegiatan Ngopi Kamtibmas bertujuan untuk menyerap aspirasi warga terkait berbagai potensi gangguan keamanan yang ada di wilayah hukum Polsek Kebon Jeruk. 

Dengan cara ini, pihak kepolisian dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara Polri dan masyarakat sangat penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada DKI 2024.

"Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap masyarakat dapat semakin proaktif dalam melaporkan segala bentuk tindak kejahatan di wilayahnya. Kami juga mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kamtibmas demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman," ujar Kompol Sutrisno saat dikonfirmasi, Kamis (19/9/2024). 

Dalam dialog tersebut, warga juga mengutarakan berbagai kekhawatiran, terutama terkait maraknya geng motor yang kerap meresahkan warga pada malam hari. 

Warga berharap, dengan adanya pertemuan seperti ini, dapat tercipta solusi yang konkret dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sutrisno menambahkan, Polsek Kebon Jeruk akan terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan. 

Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan.

Kegiatan Ngopi Kamtibmas ini diharapkan mampu membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat, sehingga warga merasa lebih nyaman untuk menyampaikan keluh kesah mereka terkait masalah keamanan. 

Dengan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan gangguan keamanan di wilayah Kebon Jeruk dapat diminimalisir. (Arianto)


Share:

Pilkada Serentak 2024, Banten Butuh Gubernur Yang Gak Biasa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 bakal segera dihelat. Pesta demokrasi ini menjadi momentum berharga bagi masyarakat khususnya di daerah Provinsi Banten untuk menentukan siapa pemimpin ke depan yang siap melayani rakyat.

Masyarakat perlu melupakan sejenak hiruk pikuk dinamika kota dan desa yang membuat atensi terhadap kondisi daerah tidak mendapat porsi serius.

Butuh waktu untuk melihat lebih jauh apa sebenarnya problem mendasar yang selama ini terjadi di Tanah Jawara ini.

Dibandingkan daerah-daerah lain yang kaya akan sumber daya mineral seperti tambang dan migas, Banten memang bukan provinsi yang dilimpahi karunia seperti itu.

Namun, ini tidak berarti Banten tidak punya potensi untuk maju. Sebagai salah satu daerah penghasil komoditas pertanian terbesar, Banten memang selama ini dikenal menyuplai hasil-hasil pertanian yang cukup besar.

Di samping itu, lokasinya yang tidak jauh dari wilayah strategis Jabodetabek membuat wilayah ini paling pesat pertumbuhan ekonominya selama beberapa dekade terakhir.

*Masalah Utama*

Bicara mengenai permasalahan Banten memang tidak ada habisnya. Bahkan jika di buat list satu per satu tentu tidaklah sedikit daftar masalah yang akan disusun. 

Namun, masalah paling menyita perhatian saat ini di Banten ialah soal angka ketenagakerjaan. Diketahui, jumlah angkatan kerja berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2024, sebanyak 6,05 juta pekerja di Banten, atau turun 53,63 ribu orang dibanding Februari 2023. 

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan sebesar 1,00 persen poin dibanding Februari 2023.

Penduduk yang bekerja sebanyak 5,63 juta orang, atau naik sebanyak 8,03 ribu orang dari Februari 2023. Lalu, lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pendidikan sebesar 78,93 ribu orang.

Tidak hanya itu, sebanyak 2,83 juta orang (50,27 persen) bekerja pada kegiatan formal, turun 3,27 persen poin dibanding Februari 2023.

Persentase setengah pengangguran naik sebesar 3,23 persen poin, sementara persentase pekerja paruh waktu turun sebesar 0,30 persen poin dibanding Februari 2023.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 7,02 persen, turun sebesar 0,95 persen poin dibanding Februari 2023.

Data-data di atas belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Banten secara komprehensif. Mengutip Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tertinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia. 

Kepala BPS Banten, Faizal Anwar beberapa waktu lalu sempat menyampaikan data pengangguran ini berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (Sakernas) bulan Februari 2024. 

Dikatakan Faizal, Banten memiliki 6,05 juta juta angkatan kerja. Dari jumlah itu, 5,63 juta orang masuk kategori bekerja dan sisanya pengangguran terbuka mencapai 7,02 persen.

Faizal juga mengungkapkan bahwa angka pengangguran terjadi penurunan sebesar 0,95 persen atau 61.000 orang dibanding Februari 2023. 

Sebab selama satu tahun, penyerapan tenaga kerja di Banten mencapai 28,03 ribu. Dari total 5,63 juta orang yang bekerja, 2,83 juta orang atau 50,27 persen bekerja pada kegiatan formal. Pada Februari 2024, TPT laki-laki sebesar 6,95 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan sebesar 7,14 persen. 

Sedangkan, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan sebesar 7,09 persen atau lebih tinggi dibanding pengangguran di daerah perdesaan 6,78 persen. 

"Dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,96 persen dan 0,95 persen," ucap dia. 

5 Provinsi terbanyak angka pengangguran per Februari 2024, Banten menempati uruta pertama yakni 7,02 persen disusul Kepulauan Riau di posisi kedua 6,94 persen. Jawa Barat di peringkat ketiga, 6,91 persen diikuti Jakarta di posisi keempat 6,03 persen. Terakhir, peringkat kelima ditempati Papua Barat Daya dengan angka 6,02 persen.

*Pemimpin Ideal*

Bertolak dari permasalahan di atas, kini saatnya masyarakat Banten menentukan pilihan terbaiknya untuk mencari pemimpin ideal.

Pemimpin yang dimaksud ialah yang memiliki pemahaman tentang permasalahan krusial di Banten saat ini, sekaligus memiliki political will yang kuat untuk mengatasinya.

Ada sejumlah tokoh politik yang kini mulai bermunculan yang siap menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsin Banten.

Namun, di antara beberapa figur yang ada, perlu di-tracking rekam jejak dan pengalaman mereka di dunia birokrasi dan profesionalitasnya.

Masyarakat harus pintar mencari tahu kualifikasi kandidat yang ada. Sebab, Banten lima tahun ke depan bergantung pada pilihan masyarakat hari ini.

Pilihan yang tepat akan membawa Banten menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Sebaliknya, salah dalam memilih akan membawa Banten menuju kemunduran bahkan terjerembab dalam ketidakberdayaan menghadapi permasalahan yang ada.

Pemimpin yang terpilih harus punya wawasan yang baik mengenai permasalahan dan potensi daerah Banten.

Ia juga harus punya kemampuan yang baik dalam leadership dan manejerial. Sebab, tanpa kualitas itu, sulit bagi kepala daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia di Banten.

Terakhir, dan ini yang terpenting, adalah bahwa siapapun gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti, harus punya integritas sebagai seorang pemimpin.

Selama ini, masalah integritas menjadi masalah paling krusial lantaran banyak terlihat kasus korupsi dan praktik improsedural lainnya.

Untuk itu, pertaruhan nasib Banten akan datang, lagi-lagi bergantung pada kualitas pilihan masyarakat dalam menyeleksi pemimpin terbaik. 

Penulis: Yakub F. Ismail


Share:

Dewata Sakti : Iklim Politik Anak Muda Pilkada Sumut Mengarah Kepada Sosok Muda Bobby Nasution


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Potensi 50 Persen Pemilih Muda  di Sumatera Utara menjadi kekuatan penting pada perhelatan pesta demokrasi 2024 , Hal ini menjadikan Iklim Politik terkhususnya Anak Muda yang pada pilpres kemarin dilihat begitu progresif hari ini mungkin akan berkelanjutan dan berdampak ke Pilkada serentak seluruh indonesia.

Terkhsusnya Pilkada Sumatera Utara muncul beberapa nama sebagai bursa Calon Gubernur, Terkait Iklim Politik Anak Muda di Sumatera Utara

Dewata Sakti Kader Muda Muhammadiyah yang juga pernah menjadi pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan sekarang berkecimpung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ikut memberikan komentarnya

“Kita melihat berkaca dari Pilpres dan Pileg kemarin Gerakan Anak Muda begitu massif dan tinggi untuk berpartisipasi dalam politik 2024, Kita melihat Iklim politik anak muda hari ini bukan hanya sekedar ingin menjadi timses dan jubir tetapi menjadi sumber kekuatan yang menjadi tulang punggung ikut memberikan pandangan program dan gagasan kedepan” Ujar Dewata Sakti

“Dari sederet nama Bursa Cagub Sumut , Nama Sosok Muda Bobby Nasution memang masi dalam tingkatan teratas dan ini bisa dilihat dari beberapa survei , saya menilai dari kalangan muda ada beberapa alasan Bobby Nasution memang benar-benar begitu relevan dengan semangat muda hari ini bagaimana Kepemimpinan beliau di Kota Medan memberikan ruang tersendiri bagi anak-anak muda untuk berkreativitas dan tidak jarang gagasan-gagasan anak muda menjadi prioritas beliau dalam membangun Kota Medan” Ujar Dewata Sakti

“Pola komunikasi yang juga begitu terbuka ,sekalipun itu kepada orang-orang yang mengkritisi Pemerintah Kota Medan beliau tetap siap berdialektika dan tidak pernah menghindar , Gaya kepemimpinan semacam ini yang kita butuhkan untuk Sumatera Utara Kedepan, Jujur kita sudah bosan dengan gaya Tegas terkesan kasar tetapi tidak memberikan efek untuk pembangunan Sumatera Utara” Ujar Dewata Sakti **
Share:

Kapolres Hadiri Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Kukar 2021 - 2024 Secara Virtual


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Masa Jabatan 2021-2024 Secara Virtual, di kantor Bupati Kukar, Jumat (26/02/2021).

Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Ps. Kasubbag Humas Polres Kukar IPTU I Ketut Kartika mengatakan bahwa kegiatan prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar merupakan puncak dari Pilkada serentak tahun 2020.


IPTU I Ketut Kartika juga menyampaikan, Prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kukar dilantik secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor.

“Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar Edi Damansyah – Rendi Solihin periode 2021-2024, harapannya semoga menjadi amanah serta bisa membawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) lebih maju," pungkas ucapnya IPTU I Ketut Kartika. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Gubsu Melantik Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih 2021 - 2024


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melantik Muhammad Bobby Afif Nasution, SE.MM dan H. Aulia Rachman, SE menjadi Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024 di Aula T Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat 26/02/2021.

Pelantikan Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan terpilih itu bersamaan dengan lima Kab/kota lainnya diantaranya Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Meskipun pelantikan dilakukan secara langsung, namun dalam pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah orang yang memasuki ruangan pelantikan.

Pelantikan yang digelar  berlangsung dengan khidmat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah dan unsur Forkopimda Sumut lainnya. Pelantikan tersebut  diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya,serta  dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, lalu Gubernur sumatera utara  mengambil sumpah jabatan kepada para Kepala Daerah yang terpilih  kemudian dilanjutkan dengan pelantikan, setelah itu penyematan tanda pangkat dan diakhiri dengan penandatanganan fakta integritas.

Usai melantik kepala daerah terpilih selanjutnya  Gubsu menyampaikan beberapa pesan kepada para Kepala Daerah yang baru dilantik diantaranya untuk segera melakukan konsolidasi dan mengenali seluruh pimpinan OPD sehingga bisa bekerjasama dengan tidak terlalu lama menyesuaikan diri.

Setelah itu, Pelajari secara pasti visi dan misi yang telah disampaikan sehingga dapat dikerjakan dan tidak bertentangan dengan visi misi Provinsi maupun Nasional. Dan yang terakhir segera selesaikan persoalan di daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah.

Dan khusus untuk Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi  sumatera utara harus segera mempelajari permasalahan yang ada di Kota Medan karena Kota Medan adalah wajah Provinsi Sumut. Begitu pula daerah-daerah  lainnya juga sama pentingnya untuk dikembangkan guna menarik wisatawan dan investasi di provinsi sumut."sambung Gubsu.

Sementara itu Wali Kota Medan terpilih Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., MM usai pelantikan didampingi istri, Kahiyang Ayu, S.TP., MM menyampaikan program prioritas yang segera akan dikerjakan salah satunya yaitu program vaksinasi covid-19 terhadap masyarakat Kota Medan. Melalui vaksinasi tersebut, Wali Kota Medan menargetkan tingkat imunitas masyarakat dapat meningkat hingga 70%.

"Karena ini masih dalam situasi pandemi covid-19, jadi kami akan meninjau program vaksinasi berjalan dengan baik di Kota Medan, kami menargetkan imunitas masyarakat harus diatas 70%, oleh karena itu kami berharap dukungan dari seluruh unsur forkopimda dan masyarakat Kota Medan, karena program ini hanya dapat berjalan apabila adanya dukungan dari kita semua."kata Wali Kota Medan.

Dan Selain program vaksinasi, program-program lainnya juga menjadi prioritas Wali Kota Medan seperti bidang pendidikan, pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat. **
Share:

TEC Berikan Ucapan Selamat Kepada Nanang-Pandu


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
H. Tony Eka Candra (TEC), menyampaikan ucapan selamat kepada Nanang-Pandu, Pasca dibacakannya Keputusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi atas Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP), atas Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM, dan Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, dengan Keputusan: “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan.

Keputusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk ketiga kalinya, yaitu Pengucapan Putusan / Ketetapan Mahkamah Konstitusi untuk PHP Lampung Selatan, yang dilaksanakan pada Senin, (15/02/2021), Pukul 13.00 Wib, di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi RI.


Kepada Media TEC yang juga Ketua FKPPI Lampung ini menyatakan bahwa yang harus dibangun dalam Demokrasi Pancasila adalah kewajiban mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, karena itu mari kita kembali bersatu padu dengan semangat gotong royong membangun Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua GRANAT Lampung ini menegaskan, “Saya yakin dan percaya tujuan semua para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung selatan, dan ini semua sudah jalan Tuhan, serta keputusan dan ketetapan terbaik dari Allah SWT”, ujar TEC.


Karena itu dengan ketulusan hati TEC menyampaikan ucapan “selamat kepada Nanang-Pandu, selamat bekerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat Lampung Selatan, dan TEC berjanji untuk mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan Nanang-Pandu dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan, baik melalui Kelembagaan Partai Golkar dan Kader-Kadernya, maupun melalui Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dengan tekad bersama bahwa Lampung Selatan kedepan harus lebih maju, makmur dan sejahtera,” pungkas Tony. **
Share:

Tim Hukum SN-KT Serahkan Berkas Perkara ke MK Sebagai Pihak Terkait


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tim hukum calon bupati-wakil bupati Malaka 01 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) menyerahkan berkas permohonan sebagai pihak terkait di kantor Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Rabu (20/1) pagi.

"Hari ini kami memasukkan permohonan sebagai pihak terkait berdasarkan registrasi perkara Kabupaten Malaka dengan nomor perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021. Syarat-syaratnya sudah kami lengkapi semua dan terkonfirmasi semua oleh Mahkamah Konstitusi."Ungkap Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, salah satu kuasa hukum SN-KT.

Sebagai informasi, Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr Stefanus Bria Seran MPH atau SBS dan Wendelinus Taolin atau WT mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil perolehan suara pilkada 2020.

Sebelumnya KPU Malaka telah menetapkan hasil perolehan suara tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03 Wita.

 Sebagai kuasa hukum SN-KT Agustinus Nahak menjelaskan bahwa pilkada kabupaten Malaka sangat demokratis dan transfaran. Pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Malaka sudah bekerja secara profesional.

Memperkuat informasi data bahwa pihak Dukcapil kabupaten Malaka mengatakan bahwa menerima DPT dan NIK siluman dari pihak SBS sehingga berakibat kadis Dukcapil Malaka minta maaf ke KPU kabupaten Malaka.

"Kami yakin bahwa permohonan SBS akan ditolak karena banyak hal. Sudah jelas tidak masuk ranah MK melainkan KPU kabupaten Malaka dan Bawaslu kabupaten Malaka. Siluman DPT dan NIK sebenarnya itu tidak ada melainkan mereka yang bawa dan ciptakan." Tegas Nahak. **
Share:

Kapolres Kukar Lakukan Monitoring Ke TPS dan Cek Penerapan Protokol Kesehatan


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting bersama beberapa pejabat utamanya melakukan monitoring ke sejumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) saat masa pemungutan suara.

Kapolres Kukar turut berdialog langsung bersama petugas di TPS untuk mengetahui kondisi jalannya tahapan pencoblosan guna mengetahui apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

“Beberapa TPS yang kita datangi untuk dimonitoring tidak ditemukan adanya sesuatu yang ganjal. Dari keterangan personil baik itu TNI dan Polri yang bertugas untuk pengamanan di TPS tersebut juga mengungkapkan situasi sampai saat ini terbilang aman dan terkendali,” kata Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting.


Selain mengecek situasi di TPS, Kapolres Kukar juga turut mengecek penerapan Protokol Kesehatan di TPS apakah sudah terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat yang ingin manyalurkan suaranya dapat merasa terjamin baik itu keamanan maupun kesehatannya.

Mengingat situasi saat ini yaitu Darurat Kesehatan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, Penerapan Protokol Kesehatan merupakan hal yang wajib dalam mengantisipasi timbulnya klaster-klaster baru.


“Dari hasil pantauan kami, untuk TPS sendiri sudah cukup baik dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 terlebih dengan adanya bantuan personil TNI-Polri dan Linmas yang mana hal ini bisa ditegakan agar dilaksanakan oleh setiap warga yang datang mencoblos,” kata Kapolres Kukar.

Kapolres juga berharap pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kukar kali ini tidak muncul klaster-klaster baru karena penerapan yang cukup baik sehingga hal ini seharusnya dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Kita sama-sama berdoa saja supaya selesai Pilkada ini dari pencoblosan hingga penghitungan kita dijauhkan dari yang Namanya Terpapar Covid-19 dan situasi Kukar bisa aman, sejuk dan damai," harapnya Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Ketum MOI : Media Online Sukseskan Pilkada Serentak



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Rudi Sembiring Meliala menyebutkan Media Online akan ikut mensukseskan Pilkada serentak, 9 Desember 2020 melalui pengawasan dan pemberitaan yang profesional, kritis dan konstruktif 

Kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/12), Rudi Sembiring Meliala mengatakan pesta demokrasi Pilkada diharapkan menjadi ajang serta momentum menghasilkan para pemimpin di daerah yang potensial guna memajukan pembangunan dan mensejahterakan rakyat.

“Sebagai organisasi media, MOI akan ambil bagian untuk turut serta ikut melakukan pengawasan membantu KPU maupun Bawaslu melalui pemberitaan yang profesional guna mensukseskan perhelatan demokrasi yang digelar di 270 daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” papar Rudi S. Meliala yang juga pengusaha media online dan pariwisata itu.

Dikatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada tidak lepas dari peran media online, khususnya di tengah Pendemi Covid-19 yang telah membatasi kampanye dan sosialisasi secara terbuka melalui pengumpulan masa.

Peran media online dalam perkembangan industri komunikasi juga makin strategis dengan didorong oleh revolusi industri 4.0. Komunikasi makin dekat dengan rakyat, karena setiap informasi media sangat mudah diakses melalui handphone (HP) maupun media sosial.

“Pada masa Pilkada ini, media online harus mampu menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan independen. Sebab pemberitaan yang tidak profesional akan dapat memicu eskalasi politik di daerah yang rawan konflik. Media harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik,” pungkas Rudi S. Meliala.

Berdasarkan catatan Redaksi, Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) didirikan 27 September 2018. Organisasi yang mewadahi Perusahaan Media Online Seluruh Indonesia ini dikomandoi oleh Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Hj. Candra Manggih. **
Share:

Kunjungan Kerja Polres Kukar Ke Polsek Samboja Tekankan Netralitas Polri Di Pilkada 2020


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting bersama Pejabat Utama Polres Kukar melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di Polsek Samboja pada hari Kamis (03/12/2020) sore.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Kapolres Kukar memberikan beberapa penekanan kepada Kapolsek dan anggota Polsek Samboja yang hadir pada kegiatan tersebut.

Salah satunya tentang Pilkada 2020 yang tinggal menghitung hari saja dimana kita sebagai Anggota Polri harus netral dan tidak boleh memihak maupun mengikuti kegiatan politik praktis seperti kampanye dan sebagainya karena tugas Polri hanya pengamanan.


"Ingat jaga netralitas kita, netralitas Polri Harga mati, untuk personil yang tidak netral mendukung salah satu calon akan ditindak tegas, akan di proses sesuai presedur," tegasnya ucap Kapolres Kukar.

Lanjutnya Kapolres menyampaikan, Polri bertugas untuk mengamankan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan tugas pokoknya. Sikap Polri sendiri netral dengan tidak memihak maupun memberikan dukungan materiil atau imateriil kepada salah satu kontestan pilkada.

Selain itu, satuan atau perorangan atau sarana dan prasarana Polri tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan pilkada dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi Polri.


"Sementara itu, bagi keluarga anggota Polri, hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara. Secara institusi atau kesatuan, anggota Polri dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih tersebut," jelasnya Kapolres Kukar.

Kapolres Kukar juga berharap kepada para personil Polsek Samboja dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan penuh dengan rasa tanggung jawab apalagi dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid 19, khususnya di wilayah hukum Polsek Samboja. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Ijeck : Vantas Harus Menang di Samosir


Duta Nusantara Merdeka | Samosir
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara melakukan konsolidasi bersama DPD II Partai Golkar Kabupaten Samosir di Posko VANTAS, Desa Sialanguan Pangururan, pada Rabu, 2 Desember 2020.

Konsolidasi Partai Golkar ini sekaligus melakukan monitoring dan mengamankan perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan calon Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang yang biasa disapa VANTAS agar dapat menang pada Pilkada Samosir 09 Desember 2020.

Pernyataan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Sumatera Utara Sahlul Umur Situmeang, SH.

"Kita jangan ada lagi perbedaan apalagi menghadapi Pilkada ini, kita harus tetap bersatu untuk memenangkan VANTAS," tegas Sahlul Umur Situmeang, menegaskan perintah Ketua DPD I Partai Golkar Sumut Drs H Musa Rajekshah SH. 

Kepada salah satu kader Partai Golkar yang ada di Fraksi DPRD Samosir, Sahlul Umur Situmeang yang juga mantan Ketua DPRD Sibolga mengingatkan untuk melaksanakan perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Itu sudah jelas instruksi dan perintah Ketua Umum, kalau Ketua Umum sudah memberikan rekomendasi, seluruh kader Partai Golkar wajib melaksanakan dan memenangkan VANTAS," tambah Sahlul.

Dalam sambutannya, Penasehat Team Pemenangan VANTAS Ober Gultom menyambut baik kehadiran rombongan DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

Hadir pada acara Konsolidasi DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Kabupaten Samosir ini Rosinta Sitanggang selaku Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Samosir, para Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Hamdani Syahputra, Iswandi Ramli, Hendra Gunawan dan lainnya. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

Polsek Kukar Gelar Deklarasi Damai Bersama Forkopimda Jelang Pilkada 2020


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Polsek Kutai Kartanegara (Kukar) Jelang pelaksanan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kukar, Polres Kukar bersama dengan Pokdar Kamtibmas Resor Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Deklarasi Damai bersama Forkopimda Kabupaten Kukar, para tokoh, ormas dan unsur terkait di wilayah hukum Polres Kukar.

Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan Ketua Pokjar Kamtibmas Resor Kutai Kartanegara Rakhmadi yang dilaksanakan di halaman Pendopo Bupati Kukar, Rabu (02/12/2020), pukul 10.00 WITA.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting mengatakan, melalui deklarasi damai melibatkan seluruh unsur bersama-sama menjaga pilkada damai dan bebas dari kluster baru penyebaran Covid-19.

"Pilkada yang kita laksanakan di tahun ini di tengah pandemi covid 19 akan menjadi tantangan besar bagi kita yang akan menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat yang tentu membutuhkan kolaborasi serta kerjasama dari seluruh pihak," kata Kapolres Kukar saat berikan sambutan.

Lanjutnya, pemilu adalah salah satu event dari perjalanan kebernegaraan yang masih panjang. Ditengah tantangan pandemi ini. Penegakkan nilai-nilai demokrasi tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, dengan disiplin tinggi menjalankan protokol kesehatan.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting menghimbau kepada seluruh masyarakat agar pada pelaksanaan pilkada nanti, terutama saat memberikan hak suaranya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan terutama masker. Begitu juga selesai kegiatan untuk segera pulang ke rumah masing-masing dan tidak bergerombol. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Kapolres Kukar Hadiri Rapat Kordinasi Forkopimpda Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMPDA) dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 bertempat di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara, pada hari Selasa (01/12/2020).

Kegiatan dihadiri oleh PLT. Bupati Kukar Chairil Anwar, Dandim 0906/Tgr Letkol Inf. Charles Alling, Dandim 0908/Bontang Letkol Arm. Choirul Huda, Wakapolres Bontang, Kompol A. Indrawan, Sekda Kab. Kukar Sunggono, Ketua Dprd Kab. Kukar Abdul Rasyid, Kajari Kab. Kukar Darmk Wijoyo, Kepala Kesbanpol Rinda Desianti, Ketua BPBD Kab. Kukar Marsidik, Ketua KPU Erlyando, Ketua Bawaslu M. Rahman, Camat se-Kab. Kukar, Kapolsek se-Kab. Kukar, dan Danramil se-Kab. Kukar.


Pada sambutannya, PLT. Bupati Kukar Chairil Anwar berharap dari H-8 ini koordinasi terus ditingkatkan, baik di koramilnya, Polseknya maupun Kecamatan. Pahami dengan seksama apa yang harus diperbuat dan apa yang harus tidak diperbuat. Lakukan diskresi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Tentunya pada pelaksanaan Pilkada kali ini kita dihadapkan pada covid 19 yang tentunya akan menguras tenaga dan pikiran yang extra oleh karena itu perlunnya dilaksanakan rapat koordinasi ini untuk membangun kelesarasan dan kesepahaman agar dalam pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan sukses," ujar PLT. Bupati Kukar.

Dikesempatan tersebut pula, Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting memaparkan materi yakni kami sebagai aparat keamanan didukung dengan TNI telah melakukan persiapan pengamanan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.


Lanjutnya kata Kapolres Kukar, untuk pola pengamanan sendiri dibagi menjadi 3 zona yakni zona Hulu, Zona Tengah dan Zona pesisir. Yang mana perlu kita ketahui bersama bahwa Pola pengamanan TPS kita bagi menjadi aman yakni 1457 TPS, rawan 69 TPS, sangat rawan 3 TPS dan khusus 3 TPS.

"Dari Pilkada 2020 ini tentunya kita sendiri mengharapkan suksesnya Pilkada dengan tolak ukur nya yakni partisipasi masyarakat dalam menyampaikan suaranya," terang kata Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Lawan Penyebar Berita Bohong, yang Mencemarkan Nama Calon Wakil Walikota Tangsel




Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini, padahal merujuk informasi yang kami dapatkan bahwa perusahaannya itu belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti. 

Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan elektabilitas bakal calon no urut 1 ini, yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati, Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur." Soal lobster, yang jelas itu fitnah yang keji. 

Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan pembunuhan karakter.

Kami mengecam aksi pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Kami meminta kepada para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Melalui rilis ini kami mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah itu penting. Artinya, orang yang belum diputuskan bersalah tidak boleh dikatakan tersangka. Tuduhan yang dilontarkan kepada Rahayu Saraswati sama saja pencemaran nama baiknya, dan seharusnya para kompetitornya saat ini lebih beradu ide dan gagasan untuk membangun kota Tangsel kedepannya. 

Oleh karena itu kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. Menurut informasi yang kami dapatkan Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang, dll, 

Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang akan berakibat hukum. 

Kontributor : Azmi Hidzaqi


Share:

Bawaslu Tak Ada Urusan Mengklarifikasi Dukungan Para Kepling Di Pilkada Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap para kepala lingkungan yang disebut menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020. Sebab, jika ditinjau dari beberapa aturan, maka kepala lingkungan bukanlah menjadi bagian dari objek pengawasan dari Bawaslu.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Panwaslu Kota Medan, Teguh Satya Wira SE, MM terkait munculnya pernyataan dari Bawaslu Kota Medan yang menyebut akan melakukan penelusuran atas munculnya pemberitaan pada salah satu media massa mengenai dukungan dari para kepling di Belawan dan Medan Labuhan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rachman.

"Kepala lingkungan itu bukan bagian dari objek yang menjadi pengawasan dari Bawaslu," katanya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Teguh menjelaskan, yang menjadi objek pengawasan Bawaslu pada ajang Pemilu yakni TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara dan perangkat pemerintahan hingga tingkat kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan.

Pada pasal 70 ayat 1 huruf C UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dijelaskan bahwa dalam kampanye tidak boleh melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Kemudian pada Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN juga disebutkan bahwa yang menjadi objek pengawasan adalah TNI, Polri, ASN dan perangkat pemerintah hingga kepala desa/lurah dan perangkatnya.

Posisi kepala lingkungan tidak menjadi objek pengawasan juga dipertegas dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana pada pasal 48 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 

"Dalam penjabarannya juga ditegaskan bahwa tiga komponen perangkat desa tersebut sudah jelas, artinya secara tertulis tidak disebut kepala dusun atau kepala lingkungan merupakan perangkat desa," ujar Teguh.

Terkait soal penyebutkan Kepala Lingkungan di Kota Medan juga diatur dalam Perda nomor 9 Tahun 2017, pada pasal 16 dijelaskan Kepala Lingkungan (kepling) adalah sebagai pembantu pelaksana tugas operasional kelurahan yang membawahi 1 lingkungan. Kemudian pasal 2, kepling bukan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

"Jadi janganlah Bawaslu membuat tafsiran sendiri terhadap regulasi. Karena Bawaslu adalah pelaksana regulasi," tegasnya.

Bahkan ia mengingatkan, tidak tertutup kemungkinan Bawaslu akan terkena persoalan jika tetap ngotot untuk mengurusi objek yang bukan masuk sebagai objek pengawasannya.

"Kalau misalnya para kepling mengadukan balik dengan dalil pencemaran nama baik, tentu ini akan jadi urusan baru bagi Bawaslu Medan," demikian Teguh Satya Wira. **
Share:

KPU Kabupaten Kukar Gelar Penyuluhan Produk Hukum Di Tingkat PPS se Kecamatan Anggana


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Ditengah padatnya tahapan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2020 di tingkat Kecamatan maupun Desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kukar melakukan penyuluhan produk hukum di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) se-Kecamatan Anggana.

Acara digelar bertempat di gedung BPU Kecamatan Anggana, dihadiri oleh Akhyar Ketua PPK Kecamatan Anggana, Yuyun Komisioner KPU Kabupaten Kukar, Iwan Subana Ketua panwascam Anggana, Isnawati Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Anggana mewakili Camat Anggana, Ipda Nurman Syarip Kanit IK Polsek Anggana mewakili Kapolsek Anggana, Pelda Suryadi Babinsa Desa Anggana mewakili Danramil Anggana, Brigpol Heri Supatmo, Banit Reskrim Polsek Anggana, Briptu Angga Setiawan Banit IK polsek Anggana, Anggota Kecamatan Anggana, anggota Panwascam Anggana, dan Anggota PPS se Kecamatan Anggana.

Komisioner KPU menyampaikan Bahwa di Pilkada Kukar 2020 kita hanya 1 pasangan calon, hal ini bukan berarti tidak ada yang mencalonkan lagi namun, paslon Awang Yakup pada saat itu tidak memenuhi syarat pencalonan bupati dan wakil bupati kukar. hal ini yang dasar perlu di ketahui untuk sebagai penyelenggara ini.

Kemudian Narasumber menyampaikan penyuluhan yang mana Pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik, kode prilaku, sumpah/janji, dan/atau fakta intergritas anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara.

Lanjutnya, Dasar Hukum yang ditetapkan adalah UU no 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 60109), dan PKPU Nomor 8 tahun 2019 ttg Tata kerja komisi pemilihan umum, KPU Prov, KPU Kabupaten.

"Coblosan yang dianggap sah itu adalah nyoblosnya cukup satu kali saja, Terserah mau coblos di mana, pasangan calon atau kolom kosong," jelas Narasumber. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini