Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pilkada. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilkada. Tampilkan semua postingan

Kapolres Hadiri Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Kukar 2021 - 2024 Secara Virtual


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kukar Masa Jabatan 2021-2024 Secara Virtual, di kantor Bupati Kukar, Jumat (26/02/2021).

Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Ps. Kasubbag Humas Polres Kukar IPTU I Ketut Kartika mengatakan bahwa kegiatan prosesi Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kukar merupakan puncak dari Pilkada serentak tahun 2020.


IPTU I Ketut Kartika juga menyampaikan, Prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Kukar dilantik secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor.

“Dengan terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kukar Edi Damansyah – Rendi Solihin periode 2021-2024, harapannya semoga menjadi amanah serta bisa membawa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) lebih maju," pungkas ucapnya IPTU I Ketut Kartika. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Gubsu Melantik Walikota dan Wakil Walikota Medan Terpilih 2021 - 2024


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melantik Muhammad Bobby Afif Nasution, SE.MM dan H. Aulia Rachman, SE menjadi Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024 di Aula T Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jumat 26/02/2021.

Pelantikan Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan terpilih itu bersamaan dengan lima Kab/kota lainnya diantaranya Kota Binjai, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Meskipun pelantikan dilakukan secara langsung, namun dalam pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah orang yang memasuki ruangan pelantikan.

Pelantikan yang digelar  berlangsung dengan khidmat tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah dan unsur Forkopimda Sumut lainnya. Pelantikan tersebut  diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya,serta  dilanjutkan dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, lalu Gubernur sumatera utara  mengambil sumpah jabatan kepada para Kepala Daerah yang terpilih  kemudian dilanjutkan dengan pelantikan, setelah itu penyematan tanda pangkat dan diakhiri dengan penandatanganan fakta integritas.

Usai melantik kepala daerah terpilih selanjutnya  Gubsu menyampaikan beberapa pesan kepada para Kepala Daerah yang baru dilantik diantaranya untuk segera melakukan konsolidasi dan mengenali seluruh pimpinan OPD sehingga bisa bekerjasama dengan tidak terlalu lama menyesuaikan diri.

Setelah itu, Pelajari secara pasti visi dan misi yang telah disampaikan sehingga dapat dikerjakan dan tidak bertentangan dengan visi misi Provinsi maupun Nasional. Dan yang terakhir segera selesaikan persoalan di daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah.

Dan khusus untuk Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi  sumatera utara harus segera mempelajari permasalahan yang ada di Kota Medan karena Kota Medan adalah wajah Provinsi Sumut. Begitu pula daerah-daerah  lainnya juga sama pentingnya untuk dikembangkan guna menarik wisatawan dan investasi di provinsi sumut."sambung Gubsu.

Sementara itu Wali Kota Medan terpilih Muhammad Bobby Afif Nasution, SE., MM usai pelantikan didampingi istri, Kahiyang Ayu, S.TP., MM menyampaikan program prioritas yang segera akan dikerjakan salah satunya yaitu program vaksinasi covid-19 terhadap masyarakat Kota Medan. Melalui vaksinasi tersebut, Wali Kota Medan menargetkan tingkat imunitas masyarakat dapat meningkat hingga 70%.

"Karena ini masih dalam situasi pandemi covid-19, jadi kami akan meninjau program vaksinasi berjalan dengan baik di Kota Medan, kami menargetkan imunitas masyarakat harus diatas 70%, oleh karena itu kami berharap dukungan dari seluruh unsur forkopimda dan masyarakat Kota Medan, karena program ini hanya dapat berjalan apabila adanya dukungan dari kita semua."kata Wali Kota Medan.

Dan Selain program vaksinasi, program-program lainnya juga menjadi prioritas Wali Kota Medan seperti bidang pendidikan, pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat. **
Share:

TEC Berikan Ucapan Selamat Kepada Nanang-Pandu


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
H. Tony Eka Candra (TEC), menyampaikan ucapan selamat kepada Nanang-Pandu, Pasca dibacakannya Keputusan/Ketetapan Mahkamah Konstitusi atas Gugatan Perselisihan Hasil Pilkada (PHP), atas Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon Hipni, SE dan Hj. Melin Haryani Wijaya, SE, MM, dan Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, dengan Pemohon H. Tony Eka Candra dan H. Antoni Imam, dengan Keputusan: “Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” sehingga permohonan tidak dapat dilanjutkan.

Keputusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi ini dibacakan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk ketiga kalinya, yaitu Pengucapan Putusan / Ketetapan Mahkamah Konstitusi untuk PHP Lampung Selatan, yang dilaksanakan pada Senin, (15/02/2021), Pukul 13.00 Wib, di Ruang Sidang Lantai 2 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi RI.


Kepada Media TEC yang juga Ketua FKPPI Lampung ini menyatakan bahwa yang harus dibangun dalam Demokrasi Pancasila adalah kewajiban mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, karena itu mari kita kembali bersatu padu dengan semangat gotong royong membangun Kabupaten Lampung Selatan.

Ketua GRANAT Lampung ini menegaskan, “Saya yakin dan percaya tujuan semua para Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Lampung selatan, dan ini semua sudah jalan Tuhan, serta keputusan dan ketetapan terbaik dari Allah SWT”, ujar TEC.


Karena itu dengan ketulusan hati TEC menyampaikan ucapan “selamat kepada Nanang-Pandu, selamat bekerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat Lampung Selatan, dan TEC berjanji untuk mendukung program-program pembangunan yang dilaksanakan Nanang-Pandu dalam memimpin Kabupaten Lampung Selatan, baik melalui Kelembagaan Partai Golkar dan Kader-Kadernya, maupun melalui Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Lampung Selatan, dengan tekad bersama bahwa Lampung Selatan kedepan harus lebih maju, makmur dan sejahtera,” pungkas Tony. **
Share:

Tim Hukum SN-KT Serahkan Berkas Perkara ke MK Sebagai Pihak Terkait


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tim hukum calon bupati-wakil bupati Malaka 01 Simon Nahak dan Louise Lucky Taolin (SN-KT) menyerahkan berkas permohonan sebagai pihak terkait di kantor Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta Pusat, Rabu (20/1) pagi.

"Hari ini kami memasukkan permohonan sebagai pihak terkait berdasarkan registrasi perkara Kabupaten Malaka dengan nomor perkara 24/PHP.BUP-XIX/2021. Syarat-syaratnya sudah kami lengkapi semua dan terkonfirmasi semua oleh Mahkamah Konstitusi."Ungkap Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, salah satu kuasa hukum SN-KT.

Sebagai informasi, Pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr Stefanus Bria Seran MPH atau SBS dan Wendelinus Taolin atau WT mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil perolehan suara pilkada 2020.

Sebelumnya KPU Malaka telah menetapkan hasil perolehan suara tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.03 Wita.

 Sebagai kuasa hukum SN-KT Agustinus Nahak menjelaskan bahwa pilkada kabupaten Malaka sangat demokratis dan transfaran. Pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Malaka sudah bekerja secara profesional.

Memperkuat informasi data bahwa pihak Dukcapil kabupaten Malaka mengatakan bahwa menerima DPT dan NIK siluman dari pihak SBS sehingga berakibat kadis Dukcapil Malaka minta maaf ke KPU kabupaten Malaka.

"Kami yakin bahwa permohonan SBS akan ditolak karena banyak hal. Sudah jelas tidak masuk ranah MK melainkan KPU kabupaten Malaka dan Bawaslu kabupaten Malaka. Siluman DPT dan NIK sebenarnya itu tidak ada melainkan mereka yang bawa dan ciptakan." Tegas Nahak. **
Share:

Kapolres Kukar Lakukan Monitoring Ke TPS dan Cek Penerapan Protokol Kesehatan


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting bersama beberapa pejabat utamanya melakukan monitoring ke sejumlah TPS (Tempat Pemungutan Suara) saat masa pemungutan suara.

Kapolres Kukar turut berdialog langsung bersama petugas di TPS untuk mengetahui kondisi jalannya tahapan pencoblosan guna mengetahui apakah terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

“Beberapa TPS yang kita datangi untuk dimonitoring tidak ditemukan adanya sesuatu yang ganjal. Dari keterangan personil baik itu TNI dan Polri yang bertugas untuk pengamanan di TPS tersebut juga mengungkapkan situasi sampai saat ini terbilang aman dan terkendali,” kata Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting.


Selain mengecek situasi di TPS, Kapolres Kukar juga turut mengecek penerapan Protokol Kesehatan di TPS apakah sudah terlaksana dengan baik, sehingga masyarakat yang ingin manyalurkan suaranya dapat merasa terjamin baik itu keamanan maupun kesehatannya.

Mengingat situasi saat ini yaitu Darurat Kesehatan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19, Penerapan Protokol Kesehatan merupakan hal yang wajib dalam mengantisipasi timbulnya klaster-klaster baru.


“Dari hasil pantauan kami, untuk TPS sendiri sudah cukup baik dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 terlebih dengan adanya bantuan personil TNI-Polri dan Linmas yang mana hal ini bisa ditegakan agar dilaksanakan oleh setiap warga yang datang mencoblos,” kata Kapolres Kukar.

Kapolres juga berharap pada Pilkada Serentak di Kabupaten Kukar kali ini tidak muncul klaster-klaster baru karena penerapan yang cukup baik sehingga hal ini seharusnya dapat mengantisipasi penyebaran Covid-19.

“Kita sama-sama berdoa saja supaya selesai Pilkada ini dari pencoblosan hingga penghitungan kita dijauhkan dari yang Namanya Terpapar Covid-19 dan situasi Kukar bisa aman, sejuk dan damai," harapnya Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Ketum MOI : Media Online Sukseskan Pilkada Serentak



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Umum Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI), Rudi Sembiring Meliala menyebutkan Media Online akan ikut mensukseskan Pilkada serentak, 9 Desember 2020 melalui pengawasan dan pemberitaan yang profesional, kritis dan konstruktif 

Kepada awak media di Jakarta, Selasa (8/12), Rudi Sembiring Meliala mengatakan pesta demokrasi Pilkada diharapkan menjadi ajang serta momentum menghasilkan para pemimpin di daerah yang potensial guna memajukan pembangunan dan mensejahterakan rakyat.

“Sebagai organisasi media, MOI akan ambil bagian untuk turut serta ikut melakukan pengawasan membantu KPU maupun Bawaslu melalui pemberitaan yang profesional guna mensukseskan perhelatan demokrasi yang digelar di 270 daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” papar Rudi S. Meliala yang juga pengusaha media online dan pariwisata itu.

Dikatakan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada tidak lepas dari peran media online, khususnya di tengah Pendemi Covid-19 yang telah membatasi kampanye dan sosialisasi secara terbuka melalui pengumpulan masa.

Peran media online dalam perkembangan industri komunikasi juga makin strategis dengan didorong oleh revolusi industri 4.0. Komunikasi makin dekat dengan rakyat, karena setiap informasi media sangat mudah diakses melalui handphone (HP) maupun media sosial.

“Pada masa Pilkada ini, media online harus mampu menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan independen. Sebab pemberitaan yang tidak profesional akan dapat memicu eskalasi politik di daerah yang rawan konflik. Media harus mampu memberikan pendidikan politik yang baik,” pungkas Rudi S. Meliala.

Berdasarkan catatan Redaksi, Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) didirikan 27 September 2018. Organisasi yang mewadahi Perusahaan Media Online Seluruh Indonesia ini dikomandoi oleh Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal dan Bendum, Hj. Candra Manggih. **
Share:

Kunjungan Kerja Polres Kukar Ke Polsek Samboja Tekankan Netralitas Polri Di Pilkada 2020


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting bersama Pejabat Utama Polres Kukar melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) di Polsek Samboja pada hari Kamis (03/12/2020) sore.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Kapolres Kukar memberikan beberapa penekanan kepada Kapolsek dan anggota Polsek Samboja yang hadir pada kegiatan tersebut.

Salah satunya tentang Pilkada 2020 yang tinggal menghitung hari saja dimana kita sebagai Anggota Polri harus netral dan tidak boleh memihak maupun mengikuti kegiatan politik praktis seperti kampanye dan sebagainya karena tugas Polri hanya pengamanan.


"Ingat jaga netralitas kita, netralitas Polri Harga mati, untuk personil yang tidak netral mendukung salah satu calon akan ditindak tegas, akan di proses sesuai presedur," tegasnya ucap Kapolres Kukar.

Lanjutnya Kapolres menyampaikan, Polri bertugas untuk mengamankan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan tugas pokoknya. Sikap Polri sendiri netral dengan tidak memihak maupun memberikan dukungan materiil atau imateriil kepada salah satu kontestan pilkada.

Selain itu, satuan atau perorangan atau sarana dan prasarana Polri tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan pilkada dalam bentuk apa pun di luar tugas dan fungsi Polri.


"Sementara itu, bagi keluarga anggota Polri, hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara. Secara institusi atau kesatuan, anggota Polri dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih tersebut," jelasnya Kapolres Kukar.

Kapolres Kukar juga berharap kepada para personil Polsek Samboja dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin dan penuh dengan rasa tanggung jawab apalagi dalam upaya meminimalisir penyebaran Covid 19, khususnya di wilayah hukum Polsek Samboja. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Ijeck : Vantas Harus Menang di Samosir


Duta Nusantara Merdeka | Samosir
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara melakukan konsolidasi bersama DPD II Partai Golkar Kabupaten Samosir di Posko VANTAS, Desa Sialanguan Pangururan, pada Rabu, 2 Desember 2020.

Konsolidasi Partai Golkar ini sekaligus melakukan monitoring dan mengamankan perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto kepada seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan calon Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang yang biasa disapa VANTAS agar dapat menang pada Pilkada Samosir 09 Desember 2020.

Pernyataan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Sumatera Utara Sahlul Umur Situmeang, SH.

"Kita jangan ada lagi perbedaan apalagi menghadapi Pilkada ini, kita harus tetap bersatu untuk memenangkan VANTAS," tegas Sahlul Umur Situmeang, menegaskan perintah Ketua DPD I Partai Golkar Sumut Drs H Musa Rajekshah SH. 

Kepada salah satu kader Partai Golkar yang ada di Fraksi DPRD Samosir, Sahlul Umur Situmeang yang juga mantan Ketua DPRD Sibolga mengingatkan untuk melaksanakan perintah Ketua Umum DPP Partai Golkar.

"Itu sudah jelas instruksi dan perintah Ketua Umum, kalau Ketua Umum sudah memberikan rekomendasi, seluruh kader Partai Golkar wajib melaksanakan dan memenangkan VANTAS," tambah Sahlul.

Dalam sambutannya, Penasehat Team Pemenangan VANTAS Ober Gultom menyambut baik kehadiran rombongan DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

Hadir pada acara Konsolidasi DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Golkar Kabupaten Samosir ini Rosinta Sitanggang selaku Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Samosir, para Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut Hamdani Syahputra, Iswandi Ramli, Hendra Gunawan dan lainnya. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto
Share:

Polsek Kukar Gelar Deklarasi Damai Bersama Forkopimda Jelang Pilkada 2020


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Polsek Kutai Kartanegara (Kukar) Jelang pelaksanan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Kukar, Polres Kukar bersama dengan Pokdar Kamtibmas Resor Kutai Kartanegara menggelar kegiatan Deklarasi Damai bersama Forkopimda Kabupaten Kukar, para tokoh, ormas dan unsur terkait di wilayah hukum Polres Kukar.

Kegiatan tersebut dibuka dengan sambutan Ketua Pokjar Kamtibmas Resor Kutai Kartanegara Rakhmadi yang dilaksanakan di halaman Pendopo Bupati Kukar, Rabu (02/12/2020), pukul 10.00 WITA.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting mengatakan, melalui deklarasi damai melibatkan seluruh unsur bersama-sama menjaga pilkada damai dan bebas dari kluster baru penyebaran Covid-19.

"Pilkada yang kita laksanakan di tahun ini di tengah pandemi covid 19 akan menjadi tantangan besar bagi kita yang akan menguji daya juang kita sebagai bangsa, menguji pengorbanan kita, menguji kedisiplinan kita dalam mengambil langkah kebijakan yang cepat dan tepat yang tentu membutuhkan kolaborasi serta kerjasama dari seluruh pihak," kata Kapolres Kukar saat berikan sambutan.

Lanjutnya, pemilu adalah salah satu event dari perjalanan kebernegaraan yang masih panjang. Ditengah tantangan pandemi ini. Penegakkan nilai-nilai demokrasi tidak bisa ditawar. Demokrasi harus tetap berjalan dengan baik, dengan disiplin tinggi menjalankan protokol kesehatan.

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting menghimbau kepada seluruh masyarakat agar pada pelaksanaan pilkada nanti, terutama saat memberikan hak suaranya untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan terutama masker. Begitu juga selesai kegiatan untuk segera pulang ke rumah masing-masing dan tidak bergerombol. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Kapolres Kukar Hadiri Rapat Kordinasi Forkopimpda Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kutai Kartanegara (Kukar) menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMPDA) dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2020 bertempat di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara, pada hari Selasa (01/12/2020).

Kegiatan dihadiri oleh PLT. Bupati Kukar Chairil Anwar, Dandim 0906/Tgr Letkol Inf. Charles Alling, Dandim 0908/Bontang Letkol Arm. Choirul Huda, Wakapolres Bontang, Kompol A. Indrawan, Sekda Kab. Kukar Sunggono, Ketua Dprd Kab. Kukar Abdul Rasyid, Kajari Kab. Kukar Darmk Wijoyo, Kepala Kesbanpol Rinda Desianti, Ketua BPBD Kab. Kukar Marsidik, Ketua KPU Erlyando, Ketua Bawaslu M. Rahman, Camat se-Kab. Kukar, Kapolsek se-Kab. Kukar, dan Danramil se-Kab. Kukar.


Pada sambutannya, PLT. Bupati Kukar Chairil Anwar berharap dari H-8 ini koordinasi terus ditingkatkan, baik di koramilnya, Polseknya maupun Kecamatan. Pahami dengan seksama apa yang harus diperbuat dan apa yang harus tidak diperbuat. Lakukan diskresi sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

"Tentunya pada pelaksanaan Pilkada kali ini kita dihadapkan pada covid 19 yang tentunya akan menguras tenaga dan pikiran yang extra oleh karena itu perlunnya dilaksanakan rapat koordinasi ini untuk membangun kelesarasan dan kesepahaman agar dalam pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan sukses," ujar PLT. Bupati Kukar.

Dikesempatan tersebut pula, Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting memaparkan materi yakni kami sebagai aparat keamanan didukung dengan TNI telah melakukan persiapan pengamanan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.


Lanjutnya kata Kapolres Kukar, untuk pola pengamanan sendiri dibagi menjadi 3 zona yakni zona Hulu, Zona Tengah dan Zona pesisir. Yang mana perlu kita ketahui bersama bahwa Pola pengamanan TPS kita bagi menjadi aman yakni 1457 TPS, rawan 69 TPS, sangat rawan 3 TPS dan khusus 3 TPS.

"Dari Pilkada 2020 ini tentunya kita sendiri mengharapkan suksesnya Pilkada dengan tolak ukur nya yakni partisipasi masyarakat dalam menyampaikan suaranya," terang kata Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Lawan Penyebar Berita Bohong, yang Mencemarkan Nama Calon Wakil Walikota Tangsel




Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan
Penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Rabu 25 November 2020 dini hari membuat heboh publik di tanah air. Tak terkecuali di kota Tangsel kasus ini ternyata sengaja di mainkan oleh kubu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan framing di medsos seakan-akan ada keterlibatan dari Rahayu Saraswati dalam ekspor lobster ini, padahal merujuk informasi yang kami dapatkan bahwa perusahaannya itu belum pernah melakukan ekspor benur sama sekali. Maka tuduhan itu untuk menggiring opini sesat soal ekspor lobster tidak terbukti. 

Penggiringan opini sesat ini sengaja di mainkan untuk menjatuhkan populatitas dan elektabilitas bakal calon no urut 1 ini, yang akan maju dalam pilkada kota Tangsel pada 9 Desember 2020 mendatang,  

Ada upaya pembunuhan karakter dengan menuduh tanpa bukti dan opini sesat kepada Rahayu Saraswati, Jangan karena faktor like and dislike lantas melancarkan misi dengan fitnah dan giring opini yang ngawur." Soal lobster, yang jelas itu fitnah yang keji. 

Kami melihat adanya rekayasa di medsos dengan sengaja membangun narasi kasus ini dan sangat tendensius, dan menyebarkan kebencian tanpa dasar dan bukti kuat. Kelihatan sekali kubu lawan panik sehingga harus membangun image negatif kepada seseorang bakal calon wakil walikota Tangsel.

Kami sudah muak dan resah dengan adanya propaganda hoax, melalui medsos dan upaya menggunakan opini menyesatkan yang diarahkan kepada Rahayu Saraswati karena jelas ini merupakan pembunuhan karakter.

Kami mengecam aksi pihak-pihak luar yang sengaja menyebarkan kebencian, tudingan yang tak mendasar berujung fitnah yang diarahkan ke pasangan nomor urut 1, kami sangat mengecam ada pihak-pihak luar, yang mempolitisasi isu ini untuk mengkriminalisasi orang lain dengan cara-cara yang tidak etis, selain itu juga stop menciptakan keonaran publik dengan membangun opini sesat dengan memaksakan kasus ini kepada orang lain untuk tujuan provokasi.  

Kami meminta kepada para kandidat calon walikota yang ikut berkompetisi dalam pilkada kota Tangsel tidak menggunakan cara-cara kotor dalam membangun opini, dengan serangan yang keji, selain itu stop menunggangi kawan-kawan mahasiswa, untuk di peralat dalam mendorong isu tersebut. 

Melalui rilis ini kami mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah itu penting. Artinya, orang yang belum diputuskan bersalah tidak boleh dikatakan tersangka. Tuduhan yang dilontarkan kepada Rahayu Saraswati sama saja pencemaran nama baiknya, dan seharusnya para kompetitornya saat ini lebih beradu ide dan gagasan untuk membangun kota Tangsel kedepannya. 

Oleh karena itu kami juga tegaskan bahwa terkait izin budi daya lobster untuk perusahaan keluarganya, Rahayu Saraswati tegas tidak terlibat praktik kolusi dan nepotisme karena perusahaanya mengikuti prosedur sebagaimana puluhan perusahaan lainnya. Menurut informasi yang kami dapatkan Fokus utama PT Bima Sakti Mutiara adalah budi daya lobster, bukan ekspor. Selain lobster, ada juga budi daya teripang, dll, 

Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat di kota Tangsel untuk dapat melawan segala upaya penyebaran berita hoax untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap calon wakil walikota Tangsel, mari kita lawan segala bentuk pemberitaan bohong, hoax yang melakukan pencemaran nama baik kepada seseorang yang akan berakibat hukum. 

Kontributor : Azmi Hidzaqi


Share:

Bawaslu Tak Ada Urusan Mengklarifikasi Dukungan Para Kepling Di Pilkada Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap para kepala lingkungan yang disebut menyatakan dukungan terhadap salah satu pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Medan 2020. Sebab, jika ditinjau dari beberapa aturan, maka kepala lingkungan bukanlah menjadi bagian dari objek pengawasan dari Bawaslu.

Hal ini disampaikan mantan Ketua Panwaslu Kota Medan, Teguh Satya Wira SE, MM terkait munculnya pernyataan dari Bawaslu Kota Medan yang menyebut akan melakukan penelusuran atas munculnya pemberitaan pada salah satu media massa mengenai dukungan dari para kepling di Belawan dan Medan Labuhan terhadap pasangan calon nomor urut 2 Bobby Nasution-Aulia Rachman.

"Kepala lingkungan itu bukan bagian dari objek yang menjadi pengawasan dari Bawaslu," katanya kepada wartawan, Selasa (17/11).

Teguh menjelaskan, yang menjadi objek pengawasan Bawaslu pada ajang Pemilu yakni TNI dan Polri, Aparatur Sipil Negara dan perangkat pemerintahan hingga tingkat kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain perangkat kelurahan.

Pada pasal 70 ayat 1 huruf C UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilukada dijelaskan bahwa dalam kampanye tidak boleh melibatkan kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan. Kemudian pada Perbawaslu Nomor 6 tahun 2018 tentang pengawasan netralitas ASN juga disebutkan bahwa yang menjadi objek pengawasan adalah TNI, Polri, ASN dan perangkat pemerintah hingga kepala desa/lurah dan perangkatnya.

Posisi kepala lingkungan tidak menjadi objek pengawasan juga dipertegas dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dimana pada pasal 48 menyatakan bahwa perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. 

"Dalam penjabarannya juga ditegaskan bahwa tiga komponen perangkat desa tersebut sudah jelas, artinya secara tertulis tidak disebut kepala dusun atau kepala lingkungan merupakan perangkat desa," ujar Teguh.

Terkait soal penyebutkan Kepala Lingkungan di Kota Medan juga diatur dalam Perda nomor 9 Tahun 2017, pada pasal 16 dijelaskan Kepala Lingkungan (kepling) adalah sebagai pembantu pelaksana tugas operasional kelurahan yang membawahi 1 lingkungan. Kemudian pasal 2, kepling bukan sebagai bagian dari perangkat kelurahan.

"Jadi janganlah Bawaslu membuat tafsiran sendiri terhadap regulasi. Karena Bawaslu adalah pelaksana regulasi," tegasnya.

Bahkan ia mengingatkan, tidak tertutup kemungkinan Bawaslu akan terkena persoalan jika tetap ngotot untuk mengurusi objek yang bukan masuk sebagai objek pengawasannya.

"Kalau misalnya para kepling mengadukan balik dengan dalil pencemaran nama baik, tentu ini akan jadi urusan baru bagi Bawaslu Medan," demikian Teguh Satya Wira. **
Share:

KPU Kabupaten Kukar Gelar Penyuluhan Produk Hukum Di Tingkat PPS se Kecamatan Anggana


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Ditengah padatnya tahapan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar 2020 di tingkat Kecamatan maupun Desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kukar melakukan penyuluhan produk hukum di tingkat panitia pemungutan suara (PPS) se-Kecamatan Anggana.

Acara digelar bertempat di gedung BPU Kecamatan Anggana, dihadiri oleh Akhyar Ketua PPK Kecamatan Anggana, Yuyun Komisioner KPU Kabupaten Kukar, Iwan Subana Ketua panwascam Anggana, Isnawati Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Anggana mewakili Camat Anggana, Ipda Nurman Syarip Kanit IK Polsek Anggana mewakili Kapolsek Anggana, Pelda Suryadi Babinsa Desa Anggana mewakili Danramil Anggana, Brigpol Heri Supatmo, Banit Reskrim Polsek Anggana, Briptu Angga Setiawan Banit IK polsek Anggana, Anggota Kecamatan Anggana, anggota Panwascam Anggana, dan Anggota PPS se Kecamatan Anggana.

Komisioner KPU menyampaikan Bahwa di Pilkada Kukar 2020 kita hanya 1 pasangan calon, hal ini bukan berarti tidak ada yang mencalonkan lagi namun, paslon Awang Yakup pada saat itu tidak memenuhi syarat pencalonan bupati dan wakil bupati kukar. hal ini yang dasar perlu di ketahui untuk sebagai penyelenggara ini.

Kemudian Narasumber menyampaikan penyuluhan yang mana Pedoman teknis penanganan pelanggaran kode etik, kode prilaku, sumpah/janji, dan/atau fakta intergritas anggota panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan Kelompok penyelenggara pemungutan suara.

Lanjutnya, Dasar Hukum yang ditetapkan adalah UU no 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 60109), dan PKPU Nomor 8 tahun 2019 ttg Tata kerja komisi pemilihan umum, KPU Prov, KPU Kabupaten.

"Coblosan yang dianggap sah itu adalah nyoblosnya cukup satu kali saja, Terserah mau coblos di mana, pasangan calon atau kolom kosong," jelas Narasumber. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

PENA IPM Medan Denai Akan Memanggil PC IPM Yang Hadiri Deklarasi Dukungan Di Pilkada Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Persatuan Alumni (Pena) IPM/IRM Cabang Medan Denai akan Memanggil Pimpinan Cabang IPM Medan Denai Yang Hadiri Kegiatan Deklarasi Dukungan Calon Walikota - Walikota Medan, hal ini disampaikan Ketua Pena IPM/IRM Cabang Medan Denai, Ebiet Prayugo Radityo di Sekretariat Jl. Tangguk Bongkar X No. 2 Medan.

Ebiet sangat menyesalkan Sikap yang diambil Oleh Pengurus Pimpinan Daerah IPM Kota Medan terkait Deklarasi Dukungan Resmi kepada salah satu Pasangan Calon Walikota Medan - Wakil Walikota Medan, Ujarnya.

Lebih Lanjut Ebiet Mengatakan Akan Memanggil PC IPM Medan Denai yang ikut menghadiri Kegiatan Deklarasi tersebut, karena kegiatan itu telah melanggar AD/ART IPM, dan ini merupakan Catatan dan Preseden Buruk Bagi Organisasi IPM.
Selaku Alumni Kita (Red) Berkewajiban untuk memberikan Pengarahan terhadap tindakan yang salah dilakukan oleh Pengurus IPM tersebut ungkapnya kepada www.dutanusantaramerdeka.com

Ebiet juga Sudah Berkoordinasi Dengan PENA IPM Kota Medan, agar segera menindaklanjuti dan memanggil PD IPM Kota Medan terkait hal yang telah merusak dan melanggar perinsip-perinsip perjuangan  IPM. Tegasnya.
Share:

Bawaslu Medan Pasif Kerjaannya Hanya Menerima Laporan Pelanggaran


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 sudah semakin dekat, masa Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan terdapat banyak Pelanggaran-pelanggaran yang terkesan dibiarkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan.

Wakil Ketua Korda Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara, Taufik Abdillah, M.Kom.I Menilai bahwa Bawaslu Kota Medan Tidak bekerja Profesional dan kerjaannya Pasif, sehingga banyak ditemukan Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota - Wakil Walikota Medan, ujar Taufik.

Taufik Menegaskan Seharusnya Bawaslu Bisa bekerja maksimal dengan Memerintahkan Panwas Kecamatan Melakukan Pengawasan Kegiatan Sosialisasi maupun Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan di Wilayahnya masing-masing, bukan malah menunggu Laporan yang datang dan masuk ke Kantor Bawaslu Kota Medan, Tegas Taufik.

Untuk apa Peran Bawaslu jika untuk melaksanakan Tugas melakukan pengawasan Pelanggaran-pelanggaran, maupun kecurangan-kecurangan yang terjadi dilapangan, jika hanya diam dan menunggu Laporan yang masuk di Kantor Bawaslu, ungkap Taufik **
Share:

Kesiapan Pengamanan Pilkada Kapolres Kukar Berikan Arahan Personil Sabhara


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting memberikan arahan kepada Personil Sat Sabhara Polres Kukar tentang kesiapan pengamanan Pilkada Damai tahap Kampanye, Rabu (21/10/2020).

Kegiatan arahan Kapolres Kukar didampingi oleh Wakapolres Kompol 
Erick Budi Santoso dan diiukti oleh Kasat Sabhara AKP Sarikun beserta anggota Sat Sabhara.

Kapolres Kukar menyampaikan beberapa 
atensi terkait pengamanan Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Kukar yang tahapannya sudah memasuki masa 
kampanye. Kapolres menegaskan bahwa anggotanya harus bekerja maksimal untuk mewujudkan Pilkada yang aman dan damai apalagi melihat situasi sekarang kita juga belum terhindar dari wabah Covid – 19.


Selain itu, Kapolres menambahkan agar menjalin hubungan baik dengan masyarakat melalui pelaksanaan patroli dialogis dengan memberikan himbauan untuk mewujudkan pilkada aman, damai dan sehat.

“Maksimalkan pelaksanaan patroli pada jam-jam rawan, lakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melaksanakan patroli dialogis namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan covid 19,“ pesan Kapolres.

Kapolres juga mengingatkan untuk dapat menjaga kesehatan karena dengan memasuki tahap kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kukar, Sat Samapta Polres Kukar harus bisa menyiapkan fisiknya yang prima agar pelaksanaan tugas berjalan sebagaimana mestinya.**

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

35 Personil Diturunkan Amankan Perpanjangan Pendaftaran Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara


Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara
Tahapan perpanjangan Pendaftaran dan seleksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kukar (Kutai Kartanegara) kembali berlanjut, Polres Kukar turunkan 35 personil untuk pengamanan, Jum'at (11/09/2020).

Kapolres Kukar (Kutai Kartanegara) AKBP Irwan Masulin Ginting melaui Kasubbag Humas Polres Kukar AKP Urip Widodo menuturkan untuk menjaga kondusifitas perpanjangan pendaftaran bagi para calon yang mengikuti pilkada serentak tahun 2020 ini.


“Petugas langsung kita siagakan agar pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dalam rangka Pilkada 2020 bisa berjalan kondusif dan sesuai harapan kita semua,” ucap AKP Urip Widodo.

AKP Urip menjelaskan, sepanjang pelaksanaan acara itu, setiap pihak wajib menjalankan protokol kesehatan dengan maksimal. Seluruhnya diwajibkan menggunakan masker, termasuk para pasangan calon yang hendak mendaftarkan diri.


Kita berharap acara ini berlangsung kondusif, masyarakat yang ikut sebagai pendukungnya kami Himbau tetap saling menjaga dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

“Semuanya wajib masker, dan yang paling penting, kita berharap para pasangan calon maupun koordinator pendukung bisa menjaga ketertiban. Semoga tetap sehat dan terlaksana dengan baik,” tutup kata Kasubbag Humas Polres Kukar AKP Urip Widodo. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

JPPR Sumut: Pilkada 2020 Di Sumatera Utara Dalam Lingkaran Politik Dinasti


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pilkada serentak lanjutan yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang menjadi perhatian serius bagi kita semua, secara khusus di Sumatera Utara 23 Kabupaten/Kota, selain persoalan inkonsistensi penerapan protokol kesehatan, sisi gelap lainnya pilkada di Sumut adalah adanya fenomena Politik Dinasti. 

Fenomena meningkatnya jumlah daerah yang berpotensi Politik Dinasti memang tak bisa dihindari , sejak digelarnya pilkada serentak tahun 2015 dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 33 Tahun 2015 secara otomatis menghapus pasal 7 huruf r Undang-undang No 8 Tahun 2015, putusan MK ini memberikan landasan legal formal bagi politik Dinasti di Indonesia dengan alasan untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam pilkada. 

Dalam Pasal 7 huruf r disebutkan: Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Sebenarnya praktik politik dinasti bukanlah barang baru di Sumatera Utara, dimana kepemimpinan dikuasai oleh dinasti tertentu yang memiliki sumber daya politik, sumber daya uang dan juga sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya politik dan lainnya, yang menyebabkan system tidak lagi menjadi sebuah system yang baik dan sehat.

Pada pilkada serentak 2018 yang lalu  Kabupaten Padang Lawas Utara telah lebih dulu melaksanakan pilkada dengan praktik politik dinasti, dimana saat itu Bupati Paluta incumbent sudah dua periode, lalu kemudian menarik anaknya yang saat itu berstatus sebagai Walikota Padang Sidimpuan untuk maju menggantikan orang tuanya di Paluta dengan melawan kotak kosong. 

Wakil Koordinator JPPR Sumut, Taufik Abdillah menyebutkan, berdasarkan hasil Pantauan JPPR Sumut saat pendaftaran Bapaslon Bupati/Walikota pada tanggal 4-6 September 2020 kemarin di 23 Kab/kota, setidaknya kami mencatat dan menemukan kasus praktik politik dinasti  di delapan (8) Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut:

1. Pilkada Kota Medan, ada menantu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Muhammad Bobby  Afif Nasution berpasangan dengan -  H. Aulia Rachman, SE . Koalisi parpol pengusung PDI-P (10 Kursi), Gerindra (10 Kursi), PAN (6 Kursi), Golkar (4 Kursi), Nasdem (4 Kursi), Hanura (2 Kursi), PSI (2 Kursi), PPP (1 Kursi). 

2. Kota Binjai : Ada Istri walikota Binjai Hj. Lisa Andriani Lubis, S,Psi berpasangan bersama H. Sapta Bangun, SE. Partai pengusung PDI-P (4 Kursi), PAN (3 Kursi), Nasdem ( 3 Kursi), Hanura (1 Kursi). 

3. Kabupaten Serdang Bedagai : Anak Bupati Deli Serdang yaitu Adlin Umar Yusri Tambunan, ST, MSP sebagai calon wakil Bupati berpasangan dengan Darma Wijaya sebagai Calon Bupati, adapun Parpol pendukung pasangan ini adalah PDI P (5 Kursi), Gerindra (7 Kursi), Golkar (6 Kursi), Hanura (5 Kursi), PKB (4 Kursi), PAN (4 Kursi), PPP (3 Kursi), Demokrat (3 Kursi). 

4. Kabupaten Asahan : ada Isteri Alm. Bupati Asahan 2 Periode Sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Rosmansyah, Parpol pengusung PDI-P (7 Kursi), Hanura (2 Kursi) 

5. Kabupaten Labuhanbatu Utara, anak Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus  berpasangan Dengan Syamsul Tanjung, Parpol pengusung adalah Hanura (6 Kursi), PAN (2 Kursi), PBB (1 Kursi) , PPP (1 Kursi). 

6. Kabupaten Labuhanbatu Selatan: ada Istri Bupati Labusel, Hasnah Harahap berpasangan dengan Kholil Jufri Harahap (wakil Bupati 2015-2021), Parpol pengusung Perindo (1 Kursi), PAN (7 Kursi), PPP (1 Kursi), Gerindra (5 Kursi) , PKS (1 Kursi), Golkar (4 Kursi), dan PKB (3 Kursi). 

7. Kabupaten Tapanuli Selatan, ada keponakan Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Parlindungan Pasaribu-Rasyid Assaf Dongoran. Dolly Parlindungan Pasaribu adalah Keponakan kandung Bupati Tapsel aktif Syahrul Pasaribu dan juga keponakan kandung Gus Irawan Pasaribu (Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Sumut II). Parpol pengusung adalah Gerindra (8 kursi), PKB (1 kursi), PDIP (1 kursi), Golkar (8 kursi), PPP (3 kursi), PAN (5 kursi), Demokrat (1 kursi) 

8. Kabupaten Simalungun, abangnya Bupati Simalungun JR Saragih, Dr. H. Anton Achmad Saragih dan Ir. Rospita Sitorus. Adapun parpol pengusung adalah PDI-P (8 Kursi), PAN (2 Kursi), Nasdem (5 Kursi). 

Oleh sebab itu, melihat fenomena tersebut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumateta Utara tetap memberikan edukasi kepada pemilih serta mengajak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pilkada di beberapa daerah tadi, pemilih (masyarakat) harus cerdas dalam menentukan pilihannya nanti, dengan cara melihat rekam jejak para calon Bupati/Walikota, melaporkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah termasuk melaporkan politik uang, keterlibatan ASN, TNI dan Polri, melaporkan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan Bansos, membedah visi misi dan program calon Bupati/Walikota yang ditawarkan kepada masyarakat, serta memilih kotak kosong juga tidak melanggar Undang-undang. Tutup Taufik Abdillah **
Share:

Akhyar Nasution - Salman Alfarisi Resmi Mendaftar Ke KPU Medan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Pendaftaran Bapaslon Pilkada medan
Pasangan Akhyar-Salman resmi mendaftar sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan di KPU Kota Medan, Sabtu (5/9/2020). Keduanya menggunakan sepeda dari Lapangan Merdeka ke KPU Kota Medan. 

Akhyar dan Salman menjadi pasangan cawalkot kedua yang mendaftar setelah sebelumnya Bobby-Aulia mendaftar pada hari Jum'at.

Pasangan yang diusung PKS dan Demokrat ini berangkat ke KPU menggunakan arak-arakan sepeda.

Diketahui sepeda tersebut juga dikendarai oleh PKS Gowes Community. Ada puluhan sepeda yang siap mengantar pasangan Akhyar-Salman ke KPU.

Akhyar-Salman beserta relawan berkumpul di Lapangan Merdeka Medan sejak pukul 08.00 WIB. Pasangan ini dijadwalkan akan mendaftar ke KPU pada pukul 10.00 wib


Hasil temuan di lokasi titik kumpul, seratusan orang pendukung Akhyar-Salman memenuhi Simpang Kantor Pos Medan.

Akhyar terlihat  bersama istrinya Hj Nurul Khairani Akhyar.

Selain itu ada pula Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu yang sudah siap mengendarai sepedanya.

Akhyar sendiri terlihat memakai kemeja putih dengan Tengkuluk Melayu di kepalanya.

Sementara Salman terlihat sangat sportif dengan pakaian olahraga lengkap dengan helm sepeda di kepalanya.

Sejumlah petugas Dishub dan kepolisian juga terlihat menjaga dan mengatur lalu lintas di seputaran lapangan merdeka

"Saya sangat berterima kasih kedatangan relawan hari ini. Saya tidak menyangka akan seramai ini. Ini menunjukkan bahwasanya dukungan kepada pasangan Aman cukup antusias dari masyarakat. Ini akan menjadi modal kita untuk memenangi pertarungan Pilkada 2020," cetus Akhyar di acara pelepasan. **

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya
Share:

Serahkan Form B1.KWK, PKS Intruksikan Kemenangan Tony-Antoni Di Pilkada Lampung Selatan


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menyerahkan form B1-KWK Parpol untuk Pasangan H.Tony Eka Candra - H. Antoni Imam untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Lampung Selatan 9 Desember 2020 mendatang.

Form B1.KWK Parpol bernomor 067.8/SKEP/DPP-PKS/2020 tertanggal 28 Juli 2020 yang ditanda tangani langsung oleh Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal, tentang persetujuan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan H. Tony Eka Candra - H. Antoni Imam, diserahkan langsung oleh Koordinator Wilayah Dakwah Sumbagsel DPP PKS Gufron Aziz Fuadi, didampingi jajaran yang digelar diaula DPW PKS Provinsi Lampung, Kamis (3/9/2020).


Dalam pertemuan yang berlangsung penuh Khidmat tersebut, Koordinator Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan, Gufron Azis Fuadi dalam sambutanya mengatakan, DPP PKS menargetkan 60 persen capaian nasional kemenangan Pilkada 2020 mendatang.

"PKS adalah bagian dari bangsa ini, oleh karena itu PKS akan bersama-sama memajukan Indonesia," ujar Gufron.

Setelah rekomendasi keluar lanjut Gufron, semua bakal pasangan calon bersama kader-kader PKS dan Partai Koalisi bersatu padu serta terus berikhtiar, dan berharap yang saat ini menerima Form B1.KWK dari PKS mampu meraih kemenangan 100 persen.


"Insya Allah target tersebut dapat terealisasi, dan kita ingin meraih kemenangan bersama-sama," ujar Gufron.


Sementara Calon Wakil Bupati Lampung Selatan H. Antoni imam mengucapkan terima kasih atas dukungan Partai Keadilan Sejahtera, Keluarga, para Relawan serta Simpatisan yang terus bergerak bekerja memperjuangkan kemenangan Pasangan H.Tony Eka Candra - H. Antoni Imam jelang Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang.

Politisi tulen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung inipun mengungkapkan kesediaanya mendampingi TEC dalam Pilkada 2020 mendatang atas dasar dorongan masyarakat selama ia melakukan sosialisasi pada Pileg 2019 lalu dan turun langsung membagikan ribuan "Nasi Cinta" kepada masyarakat Lampung Selatan dimasa Pandemi Covid-19.

"Hasil Pileg 2019 kemarin, Pak H.Tony Eka Candra meraih suara tertinggi pertama dari seluruh caleg Provinsi dari semua Partai Politik di Dapil Lampung Selatan dan saya diposisi kedua, lalu hasil pemilihan raya (Pemira) PKS beliau juga menempati rangking pertama, kemudian ketika turun menyapa masyarakat, mereka (masyarakat.red) mendorong dan menginginkan saya untuk maju mendampingi Pak H.Tony Eka Candra, lalu berdasarkan konsultasi dengan para petinggi di internal PKS baik di DPP maupun di Daerah mereka terbuka apabila di Lampung Selatan PKS berkoalisi dengan Partai Golkar, oleh sebab itu saya bertekad dan siap mendampingi Pak H.Tony Eka Candra untuk berjuang bersama dalam gelaran Pilkada 9 Desember 2020 mendatang dalam rangka menjadikan Kabupaten Lampung Selatan Berjaya," ucap Antoni.


Hal senada juga disampaikan Bakal Calon Bupati Lampung Selatan H.Tony Eka Candra (TEC) yang mengungkapkan kesediaannya berpasangan dengan H.Antoni Imam yang dinilai seorang politisi yang penuh kesederhanaan namun kaya akan ide-ide dan gagasan.

TEC pun mengaku telah memiliki kesamaan persepsi, antara dirinya dan Antoni Imam yang sama-sama saat ini berada di DPRD Provinsi Lampung, dan bercita-cita bagaimana menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam rangka menjadikan Kabupaten Lampung Selatan yang aman, maju, mandiri, berkeadilan, berdaya saing dan bermartabat.

"Sejak awal kami selalu bersama-sama, Insya Allah jika takdir menghendaki Pasangan Tony-Antoni memimpin Kabupaten Lampung Selatan, yakin usaha sampai bersama seluruh element masyarakat, akan menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten Termaju di Provinsi Lampung, yang makmur dan sejahtera," pungkas TEC.



Diketahui sebelumnya, DPP PKS selain memberikan Form B1.KWK untuk Kabupaten Lampung Selatan, juga diberikan kepada dua daerah lainya yakni Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

Dengan SK B1-KWK Parpol nomor: 301.8/SKEP/DPP-PKS/2020, untuk Rycko Menoza - Johan Sulaiman di Pilkada Bandar Lampung. Kemudian SK No 066.8/SKEP/DPP-PKS/2020 untuk Ahmad Mufti Salim - Saleh Chandra di Pilkada Metro yang ditandatangani langsung Presiden Mohamad Sohibul Imam dan Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal.

Surat Keputusan B1-KWK parpol tersebut langsung diserahkan oleh DPP PKS Kordinator Wilayah Sumatra Bagian Selatan Gufron Azis Fuadi di Gedung DPW PKS Provinsi Lampung, Kamis, 3 September 2020. (*)

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini