Jelang Ramadhan, NFA Gelar Rakornas HBKN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah memastikan pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan sebagai salah satu prioritas dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri 1446 H/2024 M. Untuk itu, Badan Pangan Nasional/Badan Pangan Nasional (NFA) bersama pemangku kepentingan terkait menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan pada Senin (4/3/2024) di Hotel Kempinski, Jakarta. 

“Hari ini kita memperkuat sinergi kementerian dan lembaga, BUMN pangan, asosiasi, serta pelaku usaha pangan untuk secara bersama-sama memastikan upaya-upaya stabilisasi pangan terus diintensifkan. Bapak Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 26 Februari 2024 lalu menugaskan kita semua agar menjaga betul-betul ketersediaan pangan dan stabilitas harga di bulan Ramadhan dan Idulfitri,” ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi. 

Meningkatnya permintaan (demand) bahan pangan di momentum puasa harus diwaspadai agar tidak berdampak pada meningkatnya inflasi. Saat ini, Inflasi merupakan salah satu tantangan tidak hanya bagi Indonesia tetapi dialami oleh semua negara di dunia.

BPS mencatat Inflasi nasional bulan Februari 2024 sebesar 2,75 persen (year on year), dengan kontribusi terbesar dari beras sebesar 0,67 persen. Untuk itu, Arief mengungkapkan berbagai upaya strategi pengendalian inflasi pangan melalui serangkaian langkah strategi antara lain menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan meningkatkan pengawasan terhadap pasokan pangan ke pasar tradisional dan ritel modern. 

Kami berharap seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) ini, karena GPM ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyediakan pangan yang terjangkau dan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, GPM ini kami minta akan eskalasinya pada Minggu ketiga bulan Ramadhan hingga menjelang Lebaran,” ujar Arief dalam Rakornas yang dibawakan oleh para Pj. Gubernur seluruh Indonesia. 

Selain GPM, kami mengharapkan para kepala daerah juga ikut turun melakukan pemantauan ke pasar-pasar tradisional maupun pasar ritel modern mengawasi penyaluran beras SPHP dan program pemerintah lainnya dalam upaya pengendalian harga dan inflasi pangan. Selama HBKN bulan suci Ramadhan hingga Idul Fitri akan ada monev pasokan dan harga pangan oleh tim pusat lintas K/L ke daerah, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadhan ini,” tambahnya.  

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa masalah pangan harus diselesaikan secara sinergis bersama seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pemda merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional. 

“Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat, bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota,” ujar Mendagri Tito. 

Mendagri Tito juga menegaskan kepada daerah agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana. Lakukan terus memantau harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita memahami perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), distribusi subsidi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dikhususkan oleh Badan Pangan Nasional,” tegasnya.  

Badan Pusat Statistik (BPS) membayangkan akan ada peningkatan produksi di negeri ini seiring tibanya panen raya. “Produksi beras akan meningkat dan diperkirakan akan ada panen raya di bulan Maret dan April. Dengan adanya peningkatan pasokan yang diharapkan dapat menekan inflasi beras,” ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. 

Terkait harga beras, Amalia menekankan bahwa harga beras domestik juga dipengaruhi oleh harga beras di pasar internasional yang juga dalam tren meningkat. “Kenaikan harga beras domestik yang kita alami saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya keterbatasan produksi tetapi juga ada kenaikan harga di pasar global yang dialami beberapa negara produsen beras,” ungkapnya. 

Dalam Rakornas Pengamanan HBKN Ramadhan ini hadir berbagai pemangku kepentingan yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, Mabes Polri, Perum Bulog serta para pengusaha dan asosiasi di bidang pangan serta pihak terkait lainnya. (Arianto)

Read More

Jelang Pemilu 2024, FWJ Indonesia Bergerak Lawan Hoax

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang semakin dekat, Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia menyatakan komitmennya untuk melawan penyebaran berita hoax. Ketua Umum FWJ Indonesia, Mustofa Hadi Karya, atau yang akrab disapa Opan, menjelaskan bahwa jurnalis memiliki peran krusial dalam memberikan informasi berkualitas dan mendidik masyarakat.

"Dalam konteks Pemilu 2024, FWJ Indonesia akan bekerja sama dengan Pemerintah, TNI, dan Polri untuk mengedepankan rasa aman dan nyaman di setiap wilayah menjelang dan selama proses Pemilu pada Februari 2024 mendatang," ujar Opan saat membuka rapat Koordinasi Nasional Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, di Wisma Arga Muncar Puncak Bogor, Kamis (26/10/2023).

Opan menekankan pentingnya mengatasi informasi yang dapat memicu perpecahan dan konflik dalam masyarakat. "Kita sering melihat informasi yang menghasut dan memancing perbedaan, terutama melalui berita hoax. FWJ Indonesia melalui program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024 hadir sebagai upaya untuk menghadapi tantangan ini dan membangun kesatuan di antara kita sebagai bangsa Indonesia," tambahnya.

Rapat Koordinasi Nasional ini, yang dipimpin oleh FWJ Indonesia, merupakan langkah strategis untuk menyatukan langkah wartawan dari berbagai daerah di Indonesia. Hadir dalam rapat ini adalah para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FWJ Indonesia, termasuk Bendahara Umum Tri Wulansari, Ferry Sang sebagai Kabid Humas, dan Alek sebagai Kabid OKK.

"Pertemuan ini juga dihadiri oleh para kawan-kawan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan berbagai korwil di Jakarta dan sekitarnya. Meski beberapa rekan dari daerah lain tidak dapat hadir fisik, mereka tetap berpartisipasi melalui konferensi video, menunjukkan semangat yang sama untuk mendukung keberhasilan Pemilu 2024," ungkap Opan.

Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan serentak pada 14 Februari 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia. Opan mengajak semua pihak untuk bersama-sama memastikan keberlangsungan demokrasi dengan menghindari terpancingnya provokasi dan menyebarluaskan informasi yang benar dan akurat.

Dengan program Jaga Kampoeng Sukseskan Pemilu 2024, FWJ Indonesia berharap dapat membantu menciptakan atmosfer yang kondusif menjelang dan selama proses Pemilu, sehingga keputusan masyarakat dapat diambil dengan bijak dan berdasarkan informasi yang benar. Dengan semangat persatuan, FWJ Indonesia bersama seluruh wartawan Indonesia siap menjalankan tugasnya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan aman.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kemendagri Dukung Pembahasan Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut terlibat dalam pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang berlangsung di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, membahas hal ini pada Kamis (12/10/2023).

Pimpinan rapat, Menko Perekonomian, didampingi Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga beberapa pejabat tinggi madya dari Kemnaker, Kemenko Perekonomian, Kemensetneg, Setkab, Kemenperin, KSP, dan Kemendagri. Perwakilan Kemendagri yang hadir meliputi Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian Sahmen Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Zanariah, serta perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda).

Tujuan utama Rakortas ini adalah membahas dan menyepakati hasil rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) terkait Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021. Kegiatan ini sangat penting karena penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2024 akan dilakukan dalam waktu dekat, yakni November 2023. Menurut PP Nomor 36 Tahun 2021, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat pada tanggal 21 November tahun ini. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten maupun Kota (UMK) ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 November.

Perubahan ini juga diperlukan agar sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Beberapa substansi dalam UU Ciptaker, terutama yang berkaitan dengan pengupahan, mengharuskan penyesuaian pada peraturan turunannya.

Dalam Rakortas ini, urgensi revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 ditekankan karena waktu penetapan UM yang mendesak. Penetapan UM juga memerlukan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai formula penghitungan UM yang akan disampaikan oleh Menaker kepada para gubernur.

Beberapa isu yang dibahas antara lain: penyempurnaan formula penghitungan UM tahun 2024; penghitungan dan mekanisme penetapan UM di daerah hasil pemekaran dan Ibu Kota Nusantara (IKN); penyesuaian UM bagi daerah yang belum memiliki UM; dan penerapan sanksi administratif bagi gubernur yang tidak mematuhi ketentuan. Selain itu, dibahas juga pemberian upah yang lebih besar bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan penguatan peran dewan pengupahan di daerah.

Kemendagri memberikan dukungan terhadap upaya penyempurnaan PP Nomor 36 Tahun 2021. Suhajar Diantoro, Sekjen Kemendagri, menjelaskan bahwa untuk daerah pemekaran tanpa perangkat daerah, UMP mengikuti provinsi induk. Sementara itu, penetapan UMP di IKN akan ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN.

Lebih lanjut, Kemendagri juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap provinsi, terutama yang menetapkan UM di luar ketentuan perundang-undangan.

Para peserta rapat berharap adanya dukungan semua pihak untuk mempercepat penyelesaian perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 sehingga dapat segera disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik. Masyarakat Indonesia dapat mengharapkan hasil yang positif dari upaya bersama ini untuk mendukung kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia. Dalam waktu dekat, keputusan resmi mengenai perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 diharapkan akan segera diumumkan. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Tutup Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, Wapres: Prioritaskan Keselamatan Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sepanjang tahun 2022, di Indonesia telah tercatat 3.544 kejadian bencana yang mengakibatkan ratusan korban jiwa, ribuan orang luka-luka, jutaan orang mengungsi, serta merusak puluhan ribu rumah dan fasilitas umum termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun tempat peribadatan. Untuk itu ke depan, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan prima untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana.

“Pelayanan prima untuk melindungi masyarakat, termasuk dari risiko bencana, adalah prioritas kita,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2023, yang diselenggarakan di Jakarta International Expo, Jl. H. Benyamin Sueb No. 12 Jakarta Utara, Kamis (02/03/2023).

Wapres mengingatkan, bahwa dalam hal penanggulangan bencana, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2024 sebagai pedoman. Dimana visi besar RIPB untuk mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana demi pembangunan berkelanjutan.

"Tangguh bencana berarti Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan pulih dari segala macam bencana secara tepat waktu, efektif dan efisien, demi mempertahankan dan melanjutkan kinerja, serta raihan prestasi Indonesia selama ini," terang Wapres.

Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana agar memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana.

“Ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tetapi juga mitigasi secara kultural,” jelasnya.

Selanjutnya, Wapres menuturkan perlunya kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam pembiayaan untuk bencana, baik dari sektor privat atau dunia usaha, maupun sektor publik atau pemerintah.

“Perlunya peningkatan kerangka berpikir sadar bencana, termasuk dalam sisi pembiayaan,” kata Wapres.

Di sisi lain, menurut Wapres mitigasi dari hulu ke hilir dalam menanggulangi bencana harus diperkuat untuk menekan dampak kerugian akibat bencana.

“Semua unsur terkait agar terus menjaga komitmen penanggulangan bencana,” tambah Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres mengharapkan pemerintah daerah dapat menjadi ujung tombak penanggulangan bencana dengan mendorong kemandirian dengan membangun modal sosial untuk masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu membangun modal sosial masyarakat untuk mendorong kemandirian dalam mengurangi risiko bencana,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo yang telah disampaikan saat Pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 di hari yang sama.

“Presiden telah memberikan arahan, intinya agar BNPB, BPPD, dibantu unsur TNI/Polri dan para stakeholder terkait agar tidak hanya berfokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga pada fase pencegahan,” jelas Suharyanto.

Kemudian, Suharyanto juga menyampaikan harapan Presiden kepada BNPB dan seluruh pemangku kepentingan agar dapat semakin meningkatkan kemampuan dan kapasitas lembaga, khususnya dalam menangani bencana di Tanah Air.

“Mudah-mudahan nanti kemampuan dan kekekuatan kita dalam menghadapi bencana ini lebih baik dan meningkat lagi,” tutupnya.

Turut mendampingi Wapres pada kesempatan tersebut Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Zumrotul Mukaffa. (Lak)

Read More

Menag Buka Rakornas Zakat 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta Bimas Islam Kementerian Agama bersama lembaga pengelola zakat untuk terus meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat dan mengarahkan pengelolaan zakat terintegrasi dengan tujuan nasional. 

Harapan ini disampaikan Menag saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat 2023 dengan mengusung tema Menguatkan Kolaborasi dan Sinergi Program Maslahat Keagamaan Umat. 

"Literasi zakat menjadi kunci dalam pengelolaan zakat nasional. Perluas jejaring peningkatan literasi zakat ke seluruh PTKIN, pesantren, madrasah hingga BUMN. Pegelolaan zakat juga harus terintegrasi dengan tujuan nasional sebab tujuan akhir dalam pengelolaan zakat itu adalah kesejahteraan umat," kata Menag, Minggu (19/02/2022).

Rakornas Zakat 2023 diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari Baznas dan LAZ Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, 34 Kepala Bidang PenaisZawa, perwakilan poros zakat dan perwakilan poroz. 

Rakornas Zakat dibuka oleh Menag ditandai dengan menempelkan tangan ke layar monitor didampingi Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin dan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor. Tampak hadir Irjen Kemenag, para stafsus dan ataf ahli Menag. 

Selain literasi, Menag menambahkan salah satu problem dari pengelolaan zakat itu di mana masyarakat masih banyak yang mentasarufkan zakat ke mustahiq secara mandiri atau langsung tanpa melibatkan lembaga zakat.

'Ini tantangan yang harus kita jawab bersama sebab dari 400 triliun potensi zakat yang ada kita baru mampu mengumpulkan sekitar 21 triliun. Lakukan terobosan literasi-literasi melalui digital," kata Menag.

"Semoga Rakornas Zakat ini bukan hanya pertemuan biasa melakukan pertemuan kolaborasi dan sinergi dalam mencapai tujuan serta melakukan konsolidasi program," tandasnya. 

Konsultasi program lanjut menjadi penting dalam Rakornas Zakat 2023 agar lembaga zakat dalam mentasarufkan dan yang mengelolanya bisa diorkestrasi dengan baik. "Orkestrasi yang baik pasti memiliki konsekuensi pada tujuan akhir dari zakat iru sendiri yaitu kesejahteraan umat," ujar Menag. 

Sementara itu, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Tarmizi Tohor dalam laporannya mengatakan  Rakornas Zakat ini bertujuan meningkatkan optimalisasi kolaborasi dan sinergi kelembagaan dan partisipasi dana sosial zakat, infak sedekah dengan program Bimbingan Masyarakat Islam. 

"Goal dari kolaborasi ini adalah masyarakat Islam Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleran, dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI," kata Tarmizi. 

Menurut Tarmizi, ada empat isu yang akan dibahas dalam Rakornas Zakat 2023. Pertama memastikan BAZNAS & LAZ Melakukan Pengelolaan Sesuai Regulasi dan Kepatuhan Syariah. 

Kedua, mandatori BAZNAS Dan LAZ berkolaborasi pengelolaan dana zakat, Infak dan dana sosial keagamaan lainnya dalam Program Bimas Islam. Ketiga pemaparan Program Kerjasama Lintas Internal Ditjen Bimas Islam Dengan BAZNAS Dan LAZ.

"Keempat, menyelaraskan Program Penyaluran dan Pemberdayaan Zakat BAZNAS dan LAZ yang dapat Dikolaborasikan dengan Program Ditjen Bimas Islam," kata Tarmizi. (Lak)

Read More

Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah, Kementerian PUPR Optimalkan Pembangunan Infrastruktur

Duta Nusantara Merdeka | Sentul 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendukung investasi di daerah melalui percepatan pembangunan Infrastruktur. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo yang menekankan pentingnya melakukan extra effort dalam pengendalian inflasi, diantaranya perluasan kerja sama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi pangan, serta peningkatan produksi pangan.

“Investasi yang ada di negara kita saat ini di tahun 2022 sudah 53% berada di luar Jawa. Pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa. Dari target Rp1200 triliun, investasi kita di 2022, tercapai yaitu Rp1207 triliun di 2022. Sehingga investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/1) di Sentul International Convention Center.

Dalam sesi Panel II kegiatan Rakornas dan FORKOPIMDA tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga hadir bersama dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, infrastruktur memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.

“Saat ini dari 61 bendungan, telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebanyak 38 bendungan di Indonesia. Dengan luas lahan pertanian irigasi baru pada tahun 2022 sudah tercapai sekitar 255.015 ha, sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasinya sudah 3,84 juta ha. Tugas Pemerintah Daerah adalah untuk jaringan tersiernya, supaya produksi beras dapat lebih baik lagi,” jelas Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengatakan, pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan tol, dan pembangunan jalan non tol. Serta pengendalian banjir untuk kelancaran transportasi melalui pembangunan bendungan, pengendali banjir dan pengaman pantai, dan pembangunan jalan-jalan produksi.

“Distribusi juga mempengaruhi inflasi dan investasi. Hingga tahun 2022, sudah dibangun Jalan Tol baru/beroperasi sepanjang 1.850 km. Dan Insyaallah pada 2024 nanti, ditargetkan jalan tol tersambung sepanjang 2.697 km, sehingga total panjang jalan tol hingga 2024 mencapai 3.490 km,” tambah Menteri Basuki.

Kemudian, pembangunan Jalan Non Tol yang dilaksanakan antara tahun 2015 hingga 2021 sepanjang 4.819 km. Pada tahun 2022 telah diselesaikan sepanjang 846 km, sehingga total panjang jalan nasional sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sepanjang 5.665 km. 

Pembangunan jalan-jalan produksi dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengangkut komoditas melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

“Program PISEW dilaksanakan untuk investasi ekonomi wilayah melalui pembangunan prasarana di kawasan-kawasan pedesaan. Selain itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, sekaligus memerangi stunting, berbagai program dilaksanakan dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Mulai dari upgrading rumah melalui BSPS, penyediaan air bersih dan sanitas. Setelah diperbaiki prasarananya, Kementerian Sosial akan datang dengan pemberdayaannya. Karena dengan program yang terkonsolidasilah kita dapat memerangi stunting dan kemiskinan ekstrem,” terang Menteri Basuki.

Kemudian, terkait pembangunan prasarana pengendali banjir untuk kelancaran logistik, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 38 bendungan, dan 23 bendungan on going, serta membangun tanggul sungai/pintu air/pompa dan pengaman pantai antara tahun 2015-2022 sepanjang 1.983 km.

Kedepannya, Kementerian PUPR masih akan tetap memprioritaskan pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, yaitu melalui Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR). “Kami akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kita bangun dan akan fokus mengkolaborasikan dan memanfaatkan apa yg sudah kita bangun selama ini,” tandas Menteri Basuki.

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam Rakornas dan FORKOPIMDA, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana. (Lak/Tha)

Read More

Dipimpin Mendagri Kapolres Kukar Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Bersama Forkopimda

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian,

Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena bersama unsur Forkopimda mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah berlangsung di Jakarta melalui jaringan virtual dari ruang vidcon Setkab Kutai Kartanegara, Senin (5/9/22).

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, bahwa semua pihak harus bersama-sama melakukan langkah antisipatif dalam menekan dan menangani inflasi.

Hal tersebut, terangnya Tito Karnavian, menjadi instruksi langsung Presiden RI Joko Widodo untuk ditindaklanjuti.

"Pesan kami bagi rekan-rekan di daerah, jadikan isu inflasi ini sebagai isu prioritas sehingga upaya penanganannya pun dilakukan secara matang seperti saat menangani pandemi COVID-19," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Tito Karnavian menyampaikan beberapa point yang jadi pedoman bagi pimpinan di daerah dalam menangani inflasi di wilayah masing-masing, diantaranya mengoptimalisasi TPID dengan rutin menggelar rapat.

"Bagi Kepala Daerah jangan ragu untuk lakukan rapat secara berkala di wilayahnya dengan seluruh stakeholder terkait," tuturnya Tito Karnavian.

Kemudian, mengaktifkan satgas pangan, memastikan BBM subsidi tepat sasaran sampai ke masyarakat yang tidak mampu, gerakkan dan galakkan penghematan energi didaerah. Lalu, massifkan gerakan tanam pangan cepat panen sebagai upaya untuk mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga dan mengintensifkan jaring pengaman sosial.

"Selain itu juga kepala daerah dan pimpinan di daerah hati-hati dalam komunikasi publik," ucapnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More