Duta Nusantara Merdeka: Kemendagri

Tampilkan postingan dengan label Kemendagri. Tampilkan semua postingan

Mendagri Minta Kepala Daerah Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat

Redaksi DNM17.43Kemendagri Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah mendorong masyarakat agar menunaikan zakat 2,5 persen, mengingat hal itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/4/2023).

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, potensi zakat umat muslim baik secara global maupun di Indonesia begitu besar. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau yang tergolong mustahik dalam memenuhi kebutuhannya.

Mendagri menegaskan, kepala daerah juga perlu membangun kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mengelola zakat. Dengan begitu, zakat yang telah diterima tidak sekadar disimpan, tapi dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Ini (potensi zakat) kan jauh melebihi dana bansos (bantuan sosial) yang ada total nasional maupun melebihi total dana bantuan belanja tidak terduga yang ada dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) semua daerah,” jelas Mendagri.

Selain itu, Kemendagri juga mendorong setiap daerah mengoptimalkan peran Baznas dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Dia meyakini, apabila semua daerah bahu-membahu dengan Baznas dalam meyakinkan para wajib zakat (muzakki) untuk menunaikan zakat, maka penanganan terhadap masyarakat miskin akan lebih maksimal.

Dia menjelaskan, zakat sangat berpotensi membantu program pengentasan kemiskinan, sehingga perlu digali secara optimal. Terdapat beberapa indikator potensi pemetaan zakat di antaranya zakat pertanian, zakat deposito, zakat perusahaan, dan zakat penghasilan termasuk gaji sebagai asisten atau pejabat negara. Potensi tersebut dinilai menjadi sumber terbesar pengumpulan zakat. (Arianto)

Kaltara Provinsi Terbaik Pertama SPM Award 2023

Redaksi DNM01.38Award, Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kalimantan Utara (Kaltara), Taufik Hidayat menghadiri acara penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 diantaranya: Kaltara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 3 (tiga) provinsi terbaik, Kaltara sebagai juara “Pertama”. Disusul Jawa Barat juara kedua, dan Sumatera Barat juara ketiga.

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, sekaligus memberikan penghargaan SPM Awards kepada kepala daerah terbaik.

“Dalam penerapan SPM, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran yang sangat penting. 6 pelayanan dasar urusan wajib yang diserahkan pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata John Wempi Wetipo di sela-sela sambutannya.

Menurut Wamendagri, urusan pemerintahan wajib tersebut yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal diantaranya; 1). Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum 4) Perumahan Rakyat 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud menambahkan, tujuan diadakan SPM Awards 2023 ini untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong Penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal. Tren meningkat dari waktu ke waktu dalam 4 tahun terakhir.

“Adapun indikator yang menjadi penilaian SPM Awards 2023 yakni; Indeks pencapaian SPM (IP-SPM); Komitmen Anggaran penerapan SPM; Pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM; Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM; dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM),” ujar Restuardy.

Sementara itu, Vini Sukanta S,s S,P, Analisis Kebijakan Muda Bidang SPM Kaltara mengatakan, ia sangat senang dan bersyukur bisa meraih penghargaan SPM Awards 2023.

"Alhamdulillah! Hari ini saya merasa senang dan bersyukur, dan saya merasa sedikit terkejut karena pengumuman ini disampaikan tiba-tiba di dalam event penghargaan ini," kata Vini kepada awak media usai acara SPM Awards 2023.

Menurut Vini, inovasi yang dilakukan selama ini oleh provinsi Kalimantan Utara yakni selalu menjaga kekompakan dengan kata lain kebijakan dan menyamakan persepsi sehingga kinerja di 6 OPD di Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten kota disekitarnya berjalan baik.

"Jadi, kekompakan adalah kunci kami dalam meraih penghargaan SPM Awards 2023 dan ini adalah award pertama kami. Kedepan, kami berharap bisa mempertahankan award ini," pungkasnya.

Sebagai informasi, SPM Awards 2023 dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan sejumlah Pemerintah Daerah se-Indonesia.

SPM Awards 2023 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se-Indonesia. (Arianto)

Kemendagri: Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum

Redaksi DNM18.55Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran daerah. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi secara virtual saat membuka acara Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun Anggaran 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/3/2023).

“National Urban Water Supply Project (NUWSP) ini tak lain merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan,” kata Teguh.

Dia mengatakan, pemerintah menargetkan universal access (100 persen) air minum layak tercapai pada tahun 2024. Khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP, untuk pemenuhan target sebesar 30 persen di tahun 2024 (sesuai dengan RPJMN 2020-2024), harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), dan BUMD air minum.

Teguh menjelaskan, aktivitas pembangunan di sektor air minum untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di tingkat provinsi didominasi oleh 2 subkegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, didominasi oleh pembangunan SPAM JP kawasan perdesaan di 368 kabupaten/kota, peningkatan SPAM JP kawasan perdesaan di 248 kabupaten/kota, dan pembangunan SPAM JP kawasan perkotaan di 189 kabupaten/kota.

“Untuk mengetahui seberapa sinkron daerah NUWSP dalam merencanakan dan menganggarkan aktivitas air minum serta mengelola program NUWSP, Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyusun indeks sinkronisasi NUWSP yang terdiri dari 7 variabel untuk menilai capaian daerah. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Gresik menjadi 5 daerah dengan capaian indeks sinkronisasi NUWSP tertinggi. Dan kami nyatakan sudah sangat sinkron baik dalam perencanaan dan penganggaran air minum maupun pengelolaan program NUWSP,” ungkap Teguh.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan untuk mendukung penguatan kerja sama, Ditjen Bina Bangda akan terus melakukan advokasi kepada daerah dalam pemetaan kebutuhan kerja sama, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama dalam kerangka NUWSP. Selain itu, Ditjen Bina Bangda juga mendorong adanya advokasi kerja sama di forum kepala daerah dan DPRD. Sementara untuk peningkatan kapasitas, Ditjen Bina Bangda akan melaksanakan capacity building (CB) dan technical assistances (TA) di level Pemda pada tahun 2023 dan 2024.

Teguh juga mengharapkan Pemda dapat menyelaraskan kebijakan dan target pembangunan air minum melalui perumusan rencana program/kegiatan/anggaran air minum. Selain itu, diharapkan pula Pemda mampu mengidentifikasi serta mencari solusi atas permasalahan perencanaan dan penganggaran air minum di daerah NUWSP. (Arianto)

Kemendagri Komitmen Bangun SDM Satpol PP BerAKHLAK di Era VUCA

Redaksi DNM12.00Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA). Diketahui, era tersebut penuh dengan ketidakpastian yang diyakini dapat berpengaruh pada pembangunan SDM unggul.

Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Indra Gunawan menekankan, dalam menyikapi hal tersebut, Satpol PP dituntut terus produktif, inovatif, dan meningkatkan daya saing. Hal ini dinilai penting, sebab Satpol PP memiliki tugas yang tidak mudah.

“Satpol PP banyak membantu kepala daerah menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 255 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Indra pada acara Rapat Fasilitasi Daerah dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Manajemen SDM Pol PP, Kamis-Sabtu (23-25/2/2023). Acara ini digelar oleh Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Ditjen Bina Adwil Kemendagri.

Menurutnya, salah satu cara efektif dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM Satpol PP adalah dengan menjadikannya jabatan fungsional. Dengan kebijakan ini, jajaran Satpol PP didorong menguasai 14 kompetensi dan siap menjalankan layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dengan baik.

Dalam upaya mendukung langkah tersebut, saat ini telah dibangun aplikasi Sistem Aplikasi Jabfung Satpol PP (Sijafpolpp). Terobosan ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan jabatan fungsional Pol PP. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan mampu memetakan pengelolaan SDM serta dapat menilai aspek-aspek pengukuran pengelolaan SDM Pol PP.

Di lain sisi, lanjut Indra, untuk mencapai SDM unggul, Satpol PP dipacu untuk menerapkan core values BerAKHLAK. Adapun BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

“Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan yang berkelas dunia, pemerintah telah menetapkan core values ASN Berakhlak dan employer branding Bangga Melayani Bangsa,” tambahnya.

Dia berharap, rapat ini mampu memberikan manfaat kepada semua pihak, serta dapat memacu sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. “Saya berharap forum ini dapat dimanfaatkan untuk saling menguatkan dalam membangun sinergisitas antara Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum dan pemerintah daerah sebagai pembina teknis operasional Satpol PP (yang) bertekad untuk terus membentuk Polisi Pamong Praja yang profesional,” tutup Indra.

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh sejumlah peserta yang terdiri dari Kepala Satpol PP atau pejabat yang membidangi SDM di daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota yang dipilih secara selektif, serta pejabat terkait di lingkungan Kemendagri.

(Arianto)

Hadiri Rakernas APPSI 2023, Mendagri Beberkan Peran Penting GWPP

Redaksi DNM09.04Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Balikpapan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membeberkan peran penting Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di daerah. Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023, di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Mendagri menyebut, peran GWPP dalam praktiknya belum berjalan efektif. Padahal Undang-Undang (UU) telah memberikan berbagai kewenangan kepada gubernur untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah bahkan diberikan anggaran dan instrumen hukum, instrumen kewenangan yang lainnya, ada dana dekonsentrasi, kemudian ada instrumen kewenangan-kewenangan. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Gubernur bisa melakukan reviu APBD pada pemerintah kabupaten/kota. Mutasi juga harus melalui gubernur, ada approve dari gubernur. Ada banyak sekali kewenangan diberikan,” katanya

Lebih lanjut Mendagri mengatakan, peran GWPP tidaklah mudah dan seringkali terjadi benturan konflik. Dalam Rakernas tersebut Mendagri berharap, GWPP bisa mengoordinasikan para bupati dan wali kota sebagaimana tugas yang telah diamanatkan UU. Jika gubernur tak bisa mengoordinasikan bupati/wali kota, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas politik dan memberatkan pemerintah pusat.

“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah tidak bisa mengemong dan mengendalikan stabilitas politik pemerintahan di kabupaten/kota, (maka) bupati/wali kotanya ini melompat ke pusat, ke Kemendagri atau langsung ke Bapak Presiden, yang sebetulnya kalau bisa dikendalikan oleh rekan-rekan gubernur itu akan lebih mudah, mempermudah juga pusat,” tandasnya. (Arianto)

Prof Zudan Ingin Semua ASN Terus Bersinergi untuk Hasilkan Kinerja Optimal

Redaksi DNM19.37Kemendagri, Kemendesa, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nasional, Zudan Arif Fakrullah meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus membangun kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

Dengan sinergitas tersebut, para ASN akan menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas dalam mendukung program-program pemerintah.

"Maka, ASN harus tetap rukun, harmonis, maju, tidak ada pergesekan, tidak ada perbenturan, kita semua harus setia dalam orbitnya," tegas Pria yang akrab disapa Prof. Zudan itu saat mengukuhkan Dewan Pengurus KOPRI Kemendes PDTT Periode 2022-2027, pada Kamis (16/2/2023).

Menurut Prof Zudan, sinergitas itu penting demi menjaga stabilitas dan keutuhan organisasi KORPRI secara berkelanjutan. Ia menganalogikan hal tersebut laksana tatanan tata surya yang terus bekerja sesuai dengan orbitnya.

"Kalau saya mengambil contoh siklus kehidupan, itu bagaimana orbit tata surya. Salah satu yang setia menemani kita dan terlihat yaitu matahari dan bumi. Siklus ASN seperti itu," ujarnya.

"Pernahkah Bapak dan Ibu membaca ilmu yang menjelaskan tata surya merkurius dan venus tabrakan, Bulan dan Yupiter tabrakan, tidak pernah. Kalau kita melihat pergerakannya ternyata tata surya itu tidak pernah berbenturan satu sama lain karena semua bekerja dan setia dalam orbitnya," tuturnya.

Dengan bekerja yang baik sesuai tupoksi masing-masing, menurutnya akan menghasilkan keseimbangan harmonis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimal dan bermanfaat bagi kepentingan publik.

"Orbit Kepala Seksi, Kepala Seksi, orbit Kabag, Kabag. Orbit kasubdit, kasubdit, Direktur ya Direktur. Dirjen Sekjen orbitnya ya disitu," tambahnya.

Senada dengan Prof Zudan, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid, yang baru terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus KOPRI Kemendes PDTT Periode 2022-2027, membenarkan bahwa demi merawat kesatuan KORPRI, dibutuhkan bekerja sesuai prioritas dan siklusnya.

Dengan demikian, KORPRI akan menjadi pembuka jalan bangsa Indonesia menjemput kemajuannya.

"Seperti yang disampaikan Prof. Zudan tadi, betul kita harus kompak sebagai Korps Pegawai Republik Indonesia. Meskipun kita pada KORPRI nya masing-masing dan siklusnya masing-masing," pungkas Sekjen Taufik. (Arianto)

Korpri Gandeng Ditjen Dukcapil Layani KTP Digital bagi Anggota Korpri

Redaksi DNM20.43Digital, Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Pembina Olahraga Korpri menggelar Munas IX yang diselenggarakan di Hotel Oasis, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang juga menjabat Dirjen Dukcapil Kemendagri, sekaligus memerintahkan jajarannya melalui Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Erikson P. Manihuruk, untuk menggelar pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi anggota Korpri di DPKN, DPK kementerian/lembaga dan DPK provinsi.

Tampak mengawali proses pendaftaran IKD di event Munas Bapor Korpri ini adalah Wakil Ketua Umum Dr. Bima Haria Wibisana. Setelah itu berlanjut ke seluruh jajaran pengurus Korpri berbagai tingkatan ikut mendaftar aplikasi IKD atau KTP digital terinstal di telepon selularnya.

Waketum Korpri Nasional ini menyatakan, manfaat pelayanan IKD ini sangat penting bagi anggota KORPRI di berbagai tingkat kepengurusan. "Kita ingin semua data dokumen kependudukan seperti KTP, KK, NPWP dan lainnya terintegrasi dalam satu genggaman di handphone masing- masing. Ini demi mendukung kebijakan pemerintah," kata Bima.

Sementara itu, dalam arahannya Ketum Korpri Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan, seluruh kabupaten/kota di Indonesia sudah menerapkan identitas kependudukan digital ini.

Zudan mengatakan, pembuatan KTP digital harus didampingi oleh petugas. Sebab, diperlukan verifikasi dan validasi yang sangat ketat bahwa pemegang KTP digital betul-betul pengguna yang bersangkutan.

Zudan menyatakan identitas digital sudah waktunya banyak digunakan dalam aktivitas sehari-hari ASN anggota Korpri. "KTP digital banyak manfaatnya, seperti sebagai penanda identitas pembelian barang secara online, membuka akun bank, atau membuka akun di berbagai layanan lain. Identitas digital juga berguna untuk memberikan efisiensi saat beraktivitas di ruang digital, karena membuat proses pelayanan publik menjadi lebih mudah," demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. (Lak/Tha)

KTP Digital Perkuat Digital Trust

Redaksi DNM08.31Digital, Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Semarang

Teknologi digital terus berkembang di era internet of things (IoT) sekarang ini. Dampaknya sangat positif, segala urusan bisa diselesaikan lewat ponsel cerdas.

Namun, bagi Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, masih ada hal yang mengganjal di pikirannya, yakni belum ada identitas sebagai penanda ketika bertransaksi secara online. "Waktu itu kita belum punya identitas digital ketika berbelanja online atau bertransaksi digital," ujar Dirjen Zudan membuka wawasan ihwal identitas kependudukan digital (IKD) dalam acara Dukcapil Goes to Campus di Gedung Prof. Sudarto, Universitas Diponegoro, Semarang, Selasa (14/2/2023).

Identitas digital dinilainya juga membantu memperkuat digital trust dalam bertransaksi di dunia maya. "Sekarang dikenal yang namanya digital trust. Belanja di Tokped, Lazada, kita nggak pernah mengenal siapa penjual, sebaliknya pun begitu. Tapi masyarakat saling percaya mengirimkan uang. Nah, dengan IKD, digital trust itu makin diperkuat. Sebab antara penjual dan pembeli bisa saling mengenal karena ada identitas masing-masing," jelasnya.

Senada dengan Dirjen Zudan, Rektor UNDIP Prof. Yos Yohan Utama menyatakan, identitas digital sangat bermanfaat. Sebab banyak sekali urusan menjadi lebih mudah. Misalnya, masyarakat tidak usah banyak menyimpan dokumen kependudukan yang rawan rusak dan hilang. "Simpan dokumen kependudukan secara digital dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Itu sangat aman," tegas Prof. Yos.

Selain itu, sambungnya, data kependudukan menjadi lebih akurat, sehingga akan banyak membantu mengelola kampus. "Saya mengelola mahasiswa UNDIP sebanyak 67 ribu dengan menggunakan data digital sangat banyak membantu kemahasiswaan, dan sangat memudahkan mengelola data mahasiswa dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," kata Rektor UNDIP, Prof. Yos Yohan Utama. (Lak/Tha)

Rakornas Dukcapil di Manado, Mendagri Berikan 7 Arahan ke Peserta

Redaksi DNM08.59Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Manado

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Rakornas adalah agenda tahunan, kali ini bertajuk "Digitalisasi Adminduk untuk Kemudahan Layanan Publik dan Pemilu 2024" diselenggarakan di Novotel Manado Golf Resort & Convention Center, Kairagi II, Sulawesi Utara, 8-10 Februari 2023.

Sebanyak 1.200 kursi yang disediakan panitia penuh terisi oleh peserta dari 514 Dinas Dukcapil kabupaten/kota dan 38 provinsi. Bahkan, pas acara pembukaan berlangsung masih banyak peserta yang berdiri di bagian belakang ballroom berkapasitas 2.000 orang ini.

Peserta yang tidak sempat hadir secara fisik, mengikuti acara melalui daring via zoom berkapasitas 1.000 peserta atau menyimak melalui Live Youtube channel Dukcapil KDN.

"Ini Rakornas pertama setelah pandemi Covid-19. Tahun 2020-2021, Rakornas tidak dilaksanakan. Tahun 2022 dilaksanakan dengan sangat terbatas sebanyak 150 peserta di Bali. Nah, sekarang setelah 3 tahun tidak bertemu, Kota Manado ketiban berkah. Hotel-hotel full booked, perekonomian lewat UMKM meningkat dinamis," kata Zudan saat memberikan pengantar sebelum membacakan pidato sambutan Mendagri Tito Karnavian yang Rabu (8/2/2023) malam.

Acara Rakornas Dukcapil di Manado dihadiri oleh Wagub Sulut Steven Octavianus Estefanus Kandouw, Staf khusus Presiden Angkie Yudistia, Wali Kota Manado Andrei Angouw, pejabat Forkopimda setempat, Sesditjen Dukcapil Hani Syopiar Rustam, Senior Programer Officer, Digital Development World Bank Jonathan Marskell. Turut hadir pula Tim Pakar Ditjen Dukcapil, para bupati di Sulut dan beberapa bupati dari luar Sulut, para Kadis Dukcapil dari seluruh Indonesia, serta Kadis Dukcapil dari 15 kabupaten/kota di provinsi berjuluk 'Bumi Nyiur Melambai' ini.

Ia pun memaparkan, 7 pesan Mendagri Tito. Pertama, benahi seluruh sistem di Dukcapil agar data kependudukan yang dihasilkan lebih akurat. Pendataan penduduk melalui kegiatan jemput bola mendatangi penduduk bisa dilakukan dengan tertib," kata Zudan mengutip Mendagri.

Kedua, Mendagri menekankan, Dinas Dukcapil di manapun agar mempermudah rakyat mendapatkan pelayanan Adminduk. Mendagri mencontohkan, penggunaan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pelayanan adminduk di gerai mal pelayanan publik.

Terkait mesin ADM, Zudan dari atas podium menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang semua 29 kabupaten dan 9 kota-nya diberi hibah ADM. Begitu juga yang dilakukan dan Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna semua kecamatannya dibelikan 'ATM' ala Dukcapil itu.

Arahan Mendagri yang ketiga, gunakan data Dukcapil untuk perencanaan pembangunan dan mengeksekusi berbagai program pemerintahan. "Gunakan single identity number berbasis NIK. Tidak ada kode referensi lain untuk pemnduduk selain Nomor Induk Kependudukan. Jadi program bansos dan subsidi gunakan NIK, Dapodik dengan NIK. Begitu juga untuk BPJS Kesehatan dan NPWP sudah digantikan dengan NIK," katanya menerangkan.

Keempat, jangan ada pungli. Buat sistem pelayanan yang transparan, berapa lama pelayanan dokumen kependudukan bisa selesai. Usahakan bisa Same Day Service atau selesai di hari yang sama. Dan, umumkan setiap hari sisa blanko yang setiap hari di setiap loket pelayanan.

"Untuk cegah pungli, kurangi layanan tatap muka. Kontak dengan petugas dibuat seminimal mungkin. Layanan online lebih dimasifkan kembali, dan penduduk bisa mencetak sendiri dokumennya," kata Zudan.

Kelima, hilangkan paradigma lama yang mempersulit masyarakat. Semua pelayanan adminduk harus lebih dipermudah. Misalnya, membuat KTP-el dan surat keterangan pindah domisili tidak perlu surat pengantar RT/RW, cukup bawa KK. Untuk membuat akta kematian orang meninggal dunia, cukup membawa surat keterangan kematian dari rumah sakit.

Keenam, benahi mentalitas, integritas dan kompetensi SDM Dukcapil. Salah satunya dengan mengedepankan 'Talenta Digital' melalui Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Universitas Sebelas Maret (UNS). "Hanya di 2 kampus ini yang khusus mengajarkan Program Studi Adminduk yang memiliki mindset digital," kata Zudan.

Sebab, lanjut Zudan, sekarang layanan adminduk berbasis digital. "Mindset digital harus kita tumbuhkan kepada seluruh SDM Dukcapil dengan membangun talenta digital di Dukcapil, syukur-syukur bisa menyemai bibit talenta digital di semua OPD," katanya.

"Dengan talenta digital maka seluruh pelayanan harus jelas who you are, NIK dikoneksikan dengan data dukcapil. semua lembaga tidak perlu membuat data sendiri-sendiri."

Last but not least, Zudan menyampaikan pesan Mendagri Tito Karnavian yang ketujuh, yakni menciptakan iklim bekerja yang kompetiti dengan memberikan reward and punishment. Sehingga ini akan banyak ASN yang termotivasi untuk bergerak maju. (Arianto)

Dukung Ekosistem Pemilu Berkualitas, Kemendagri Perkuat Netralitas Penyelenggara Negara

Redaksi DNM14.30Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) terus berupaya mendukung terbangunnya ekosistem Pemilu yang berkualitas. Upaya ini dilakukan salah satunya dengan memperkuat netralitas penyelenggara negara dalam pelakasanaan tahapan Pemilu. Ikhtiar ini salah satunya dengan menggelar webinar bertajuk “Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024”, Selasa (31/1/2023).

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pol & PUM Bahtiar menjelaskan, ekosistem Pemilu yang berkualitas perlu dibangun agar seluruh pihak merasa diperlakukan adil, baik kontestan maupun pihak lainnya yang terlibat dalam Pemilu. Hal itu sesuai dengan asas Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil).

Bahtiar menegaskan, gelaran ini merupakan bentuk dukungan konkret Kemendagri terhadap penyelenggaran Pemilu. Hal ini terutama dalam mendukung seluruh tahapan Pemilu 2024 agar berlangsung dengan baik. Dengan persiapan yang lebih matang, diharapkan tujuan yang hendak dicapai pada Pemilu 2024 dapat terwujud.

“Keadilan Pemilu hanya bisa ditegakkan apabila seluruh penyelenggara negara yang terkait langsung maupun yang tidak langsung menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam konstitusi maupun undang-undang,” terang Bahtiar.

Sementara itu, Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Pol & PUM Sri Handoko Taruna dalam laporannya menuturkan, gelaran ini merupakan salah satu upaya untuk menyosialisasikan aturan Pemilu khususnya mengenai netralitas penyelenggara negara.

Guna memberikan pemahaman kepada peserta webinar, Kemendagri menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas kementerian dan lembaga. Mereka di antaranya Anggota Bawaslu RI Puadi; Komisioner KPU RI Persadaan Harahap; Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti; Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN Iip Ilham Firman; perwakilan Puspom TNI Kolonel Laut (PM) Suhirto; serta perwakilan Biro Paminal Divisi Propam Mabes Polri Kombes Pol Harun Yuni Aprin.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai pihak, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Peserta dari tingkat provinsi di antaranya Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Biro Humas. Kemudian peserta dari kabupaten/kota yakni Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan unsur lainnya. (Arianto)

Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Daerah, Kementerian PUPR Optimalkan Pembangunan Infrastruktur

Redaksi DNM18.33Kemendagri, Nasional, Rakor Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Sentul

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mendukung investasi di daerah melalui percepatan pembangunan Infrastruktur. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Joko Widodo yang menekankan pentingnya melakukan extra effort dalam pengendalian inflasi, diantaranya perluasan kerja sama antar daerah, mobilisasi dan fasilitasi distribusi pangan, serta peningkatan produksi pangan.

“Investasi yang ada di negara kita saat ini di tahun 2022 sudah 53% berada di luar Jawa. Pemerataan terjadi karena telah dibangun infrastruktur yang banyak di luar Jawa. Dari target Rp1200 triliun, investasi kita di 2022, tercapai yaitu Rp1207 triliun di 2022. Sehingga investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Selasa (17/1) di Sentul International Convention Center.

Dalam sesi Panel II kegiatan Rakornas dan FORKOPIMDA tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga hadir bersama dengan Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, infrastruktur memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.

“Saat ini dari 61 bendungan, telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebanyak 38 bendungan di Indonesia. Dengan luas lahan pertanian irigasi baru pada tahun 2022 sudah tercapai sekitar 255.015 ha, sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasinya sudah 3,84 juta ha. Tugas Pemerintah Daerah adalah untuk jaringan tersiernya, supaya produksi beras dapat lebih baik lagi,” jelas Menteri Basuki.

Menteri Basuki juga mengatakan, pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan tol, dan pembangunan jalan non tol. Serta pengendalian banjir untuk kelancaran transportasi melalui pembangunan bendungan, pengendali banjir dan pengaman pantai, dan pembangunan jalan-jalan produksi.

“Distribusi juga mempengaruhi inflasi dan investasi. Hingga tahun 2022, sudah dibangun Jalan Tol baru/beroperasi sepanjang 1.850 km. Dan Insyaallah pada 2024 nanti, ditargetkan jalan tol tersambung sepanjang 2.697 km, sehingga total panjang jalan tol hingga 2024 mencapai 3.490 km,” tambah Menteri Basuki.

Kemudian, pembangunan Jalan Non Tol yang dilaksanakan antara tahun 2015 hingga 2021 sepanjang 4.819 km. Pada tahun 2022 telah diselesaikan sepanjang 846 km, sehingga total panjang jalan nasional sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 sepanjang 5.665 km.

Pembangunan jalan-jalan produksi dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengangkut komoditas melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

“Program PISEW dilaksanakan untuk investasi ekonomi wilayah melalui pembangunan prasarana di kawasan-kawasan pedesaan. Selain itu untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem, sekaligus memerangi stunting, berbagai program dilaksanakan dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Mulai dari upgrading rumah melalui BSPS, penyediaan air bersih dan sanitas. Setelah diperbaiki prasarananya, Kementerian Sosial akan datang dengan pemberdayaannya. Karena dengan program yang terkonsolidasilah kita dapat memerangi stunting dan kemiskinan ekstrem,” terang Menteri Basuki.

Kemudian, terkait pembangunan prasarana pengendali banjir untuk kelancaran logistik, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 38 bendungan, dan 23 bendungan on going, serta membangun tanggul sungai/pintu air/pompa dan pengaman pantai antara tahun 2015-2022 sepanjang 1.983 km.

Kedepannya, Kementerian PUPR masih akan tetap memprioritaskan pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang sudah dibangun, yaitu melalui Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi (OPOR). “Kami akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kita bangun dan akan fokus mengkolaborasikan dan memanfaatkan apa yg sudah kita bangun selama ini,” tandas Menteri Basuki.

Turut mendampingi Menteri Basuki dalam Rakornas dan FORKOPIMDA, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi Dadang Rukmana. (Lak/Tha)

Menhub Dorong Pengelola Pelabuhan Bangun Green Port

Redaksi DNM11.44Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong para pengelola pelabuhan untuk membangun pelabuhan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (green and smart port).

“Green and smart port bukan hanya menjadi konsep, tetapi menjadi suatu keharusan yang harus dibangun secara konsisten. Bagaimana pelabuhan tidak hanya memiliki kepentingan ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan lingkungan dan juga inklusif atau punya kepedulian sosial di kawasan sekitarnya. Seperti yang dilakukan bapak Presiden di Bali dengan menanam mangrove, dan upaya-upaya lainnya,” ucap Menhub saat hadir dalam kegiatan Penghargaan Green Port 2022 bertema “Indonesia Menuju Pelabuhan Berkelanjutan Kelas Dunia”, yang diselenggarakan Kemenko Marves, Rabu (28/12), di Jakarta.

Menhub mengatakan, kegiatan kepelabuhanan memiliki dampak langsung pada lingkungan, seperti tumpahan minyak, yang dapat mencemari lingkungan. Untuk itu, pengelola pelabuhan perlu menyiapkan langkah-langkah untuk menetralisir dampaknya.

Ia menjelaskan, Kemenhub berkomitmen untuk berupaya mengimplementasikan green port di Indonesia dengan menetapkan kebijakan-kebijakan untuk menjamin kelestarian lingkungan di pelabuhan.

“Semoga kegiatan award ini bisa memberikan stimulus bagi para pengelola pelabuhan dan stakeholder terkait lainnya di sektor pelayaran, untuk melakukan upaya secara sistematis dan menunjukkan komitmennya untuk turut menjaga lingkungan, selain fungsi ekonomi. Untuk mewujudkan green port, perlu komitmen kita semua,” tutur Menhub.

Pemerintah melalui Kemenko Marves menargetkan 149 pelabuhan di Indonesia akan menerapkan green and smart port pada 2024 mendatang. Saat ini sudah ada 14 pelabuhan yang menerapkan.

Adapun sejumlah pengelola pelabuhan yang menerima penghargaan, di antaranya yakni: Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Petrokimia Gresik, PT Krakatau Bandar Samudera - Terminal Umum Krakatau Bandar Samudera, Terminal Khusus PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Bali Nusra Pelabuhan Benoa, PT Pelindo Terminal Petikemas - Terminal Petikemas Semarang, PT Terminal Teluk Lamong, PT IPC Terminal Petikemas - Tanjung Priok, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 - Pelabuhan Tenau Kupang, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Banten - Pelabuhan Ciwandan, dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Pontianak Terminal Kijing.

Turut hadir pada acara yang disiarkan pada Youtube https://www.youtube.com/watch?v=nR_6ENaV02U, Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Program Studi Pasca Sarjana Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Raja Oloan Saut Gurning, serta para kepala pelabuhan. (Lak/Tha)

Bupati Kepulauan Meranti Apresiasi Kemendagri Fasilitasi Penyelesaian Pembahasan DBH dengan Kemenkeu dan Kementerian ESDM

Redaksi DNM19.34Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah memfasilitasi pertemuan antara pihaknya dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membahas dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (Migas). Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (21/12/2022).

Pertemuan yang dipandu Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni tersebut dihadiri Direktur Dana Transfer Umum DJPK Kemenkeu Adriyanto, serta Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Mustafid Gunawan. Selain itu, hadir pula Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) Rikky Rahmat Firdaus.

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari forum sebelumnya yang berlangsung pada Selasa (20/12/2022). Pada pertemuan pertama, turut hadir Bupati Kepulauan Meranti, Gubernur Riau Syamsuar, perwakilan Kemenkeu maupun Kementerian ESDM. Adapun pertemuan lanjutan ini untuk membahas lebih teknis mengenai produksi, lifting, hingga penetapan DBH Migas.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen (Agus Fatoni) dan Kemendagri karena memfasilitasi bertemu dengan (Kementerian) Keuangan dan ESDM, SKK Migas,” ujarnya saat ditemui usai pertemuan.

Adil menuturkan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut persoalan mengenai DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti telah rampung dibahas. Sedangkan kekurangan pembayaran DBH Migas Kabupaten Kepulauan Meranti akan dibayar setelah dilakukan audit oleh Kemenkeu.

Sementara itu, Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni menuturkan, fasilitasi pertemuan tersebut merupakan bagian dari tugas Kemendagri sebagai pembina dan pengawas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk di bidang keuangan daerah. Dia menuturkan, pertemuan yang menghadirkan banyak pihak tersebut berlangsung kondusif. Seluruh pihak yang hadir membuka data dan mencocokkannya satu dengan lainnya.

“Ya sebenarnya memang terbuka (datanya), kenapa selama ini tidak terbuka? Karena belum komunikasi, (sekarang) sudah komunikasi (sehingga) tidak ada dusta di antara kita, semuanya terbuka,” terang Fatoni di hadapan awak media. (Arianto)

Kemendagri Fasilitasi Pertemuan Bupati Meranti, Kemenkeu, Kementerian ESDM, dan Gubernur Riau Bahas DBH

Redaksi DNM11.59Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan fasilitasi dan mengagendakan pertemuan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Pemerintah Provinsi Riau untuk membahas dana bagi hasil (DBH). Pertemuan rencananya digelar pada Selasa (20/12/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni mengatakan, pertemuan tersebut bakal berlangsung di Kantor Kemendagri dan hasilnya bisa diketahui setelah pertemuan.

"Rencananya hari Selasa besok mau dilakukan pertemuan dengan komponen terkait, tentunya Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Provinsi Riau, dan Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Fatoni saat ditanya media pada konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2022).

Agenda pertemuan tersebut menyusul protes Bupati Meranti Muhamad Adil terhadap besaran DBH yang dinilai tak sebanding dengan sumber daya alam (SDA) yang dihasilkan daerahnya. Padahal Adil menilai pemerintah telah mengeruk keuntungan dari eksplorasi minyak di Kepulauan Meranti.

Sebelumnya, pada Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Adil menyampaikan keluhannya terhadap Kemenkeu. Kekecewaannya disampaikan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada sesi tanya jawab saat acara berlangsung.

Terkait hal itu, Fatoni pun menyampaikan, selama ini Kemendagri bersama Kemenkeu dan kementerian/lembaga terkait melakukan rekonsiliasi data. Hal itu dilakukan dengan melibatkan daerah yang dihadiri Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, meski tidak melibatkan langsung kepala daerah. “Ini makanya yang datang rapat harusnya dilaporkan ke kepala daerahnya,” kata dia

Fatoni menerangkan, pihaknya telah mengirimkan undangan kepada pemerintah daerah maupun kementerian terkait untuk agenda pertemuan tersebut. Fatoni berharap, pada saat pertemuan nanti masing-masing pihak bisa berdiskusi serta membahas dari hati ke hati, secara transparan dan terbuka. "Tidak ada dusta di antara kita," pungkas Fatoni. (Lak/Tha)

Kemendagri: IKP Bantu Pemerintah dalam Menyusun Kebijakan dan Tindakan Pencegahan

Redaksi DNM08.15Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang telah meluncurkan IKP yang berfungsi sebagai peringatan dini potensi gangguan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024,” ujarnya saat menghadiri acara peluncuran IKP Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

IKP tersebut menjadi referensi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) bersama instansi lainnya, untuk membuat kebijakan dan tindakan pencegahan potensi gangguan berdasarkan data yang disajikan dalam IKP.

Adapun, konstruksi IKP terdiri dari empat dimensi, 12 subdimensi, dan 61 indikator. Empat dimensi tersebut di antaranya konteks sosial dan politik, penyelenggaraan Pemilu, kontestasi, serta partisipasi. Sementara itu, berdasarkan IKP tingkat provinsi, lima provinsi masuk kategori rawan tinggi, 21 provinsi rawan sedang, dan 8 provinsi rawan rendah.

Lebih lanjut, Bahtiar berharap seluruh potensi kerawanan tersebut dapat dicegah dan diatasi dengan baik. “Potensi-potensi tersebut saya harap dapat diatasi bersama oleh penyelenggara Pemilu, lembaga-lembaga pemerintahan, peserta Pemilu, dan masyarakat sehingga Pemilu berlangsung Luber Jurdil, aman, dan damai,” pungkasnya. (Arianto)

Akhir Tahun Anggaran, Mendagri Minta Pemda Tingkatkan Realisasi APBD

Redaksi DNM13.26Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jelang tutup tahun anggaran 2022, langkah tersebut perlu dilakukan Pemda terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi termasuk mengendalikan inflasi.

Hal itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (5/12/2022). Rapat tersebut dihadiri secara daring oleh gubernur, bupati/wali kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mendagri mengapresiasi Pemda yang realisasi pendapatannya di atas 85 persen. Dirinya juga meminta Pemda yang pendapatannya masih di bawah angka tersebut untuk meningkatkan kinerja.

Apresiasi juga disampaikan Mendagri kepada Pemda yang berhasil mencatatkan angka realisasi belanja yang cukup tinggi. Serupa dengan pendapatan, Mendagri juga meminta Pemda yang realisasi belanjanya rendah agar meningkatkan kinerja.

“Kemudian untuk realisasi belanja, tingkat nasional sudah 79,1 persen, artinya gabungan antara pusat dan daerah, tapi di daerah, kalau di pusat sudah tinggi-tinggi semua, Kemendagri sudah mencapai 88 persen, target 99 persen,” ujar Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyoroti realisasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang merupakan salah satu instrumen pengendalian inflasi. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan terkait hal tersebut yaitu berupa pemberian subsidi untuk transportasi atau penanganan masalah lainnya sesuai yang dihadapi masing-masing daerah. Namun, berdasarkan data yang dikantongi Mendagri, dari total BTT provinsi dan kabupaten/kota sebanyak Rp22 triliun, baru Rp7,7 triliun yang telah direalisasikan.

“Artinya masih cukup banyak, masih lebih kurang Rp14 triliun lebih yang dana BTT-nya belum dipakai oleh daerah-daerah,” ungkap Mendagri.

Karena itu, Mendagri meminta Pemda memanfaatkan BTT untuk membantu perekonomian masyarakat, terutama dalam mengendalikan inflasi. Dirinya mengakui beberapa daerah telah memanfaatkan anggaran BTT ini dengan maksimal. Namun sayangnya, tak sedikit pula Pemda yang belum memanfaatkan anggaran tersebut.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) per 2 Desember 2022, persentase realisasi pendapatan beragam. Di tingkat provinsi misalnya, lima Pemda dengan pendapatan tertinggi yakni Kalimantan Timur 105,98 persen, Kepulauan Bangka Belitung 98,75 persen, Kepulauan Riau 98,73 persen, Sulawesi Tengah 97,77 persen, dan Jawa Timur 96,67 persen. Sedangkan lima provinsi dengan pendapatan terendah yakni Sulawesi Utara 66,83 persen, Kalimantan Selatan 70,45 persen, Papua 70,66 persen, Maluku Utara 72,54 persen, dan DKI Jakarta 75,56 persen.

Kemudian lima kabupaten dengan pendapatan tertinggi yakni Mimika 116,38 persen, Bojonegoro 116,22 persen, Tanah Laut 115,14 persen, Sumbawa Barat 105,79 persen, dan Mahakam Ulu 103,76 persen. Sedangkan lima kabupaten dengan pendapatan rendah, yaitu Halmahera Tengah 56,64 persen, Kepulauan Sula 57,23 persen, Bangka Selatan 58,65 persen, Ende 58,89 persen, dan Pulau Taliabu 60,47 persen.

Kota dengan pendapatan tertinggi yakni Prabumulih 111,04 persen, Banjar Baru 110,93 persen, Bontang 105,45 persen, Tanjung Pinang 99,75 persen, dan Denpasar 99,58 persen. Sedangkan lima kota dengan pendapatan terendah, yaitu Palopo 67,24 persen, Palangkaraya 69,55 persen, Cilegon 71,60 persen, Binjai 73,65 persen, dan Balikpapan 74,23 persen.

Sementara untuk capaian realisasi belanja juga beragam. Di tingkat provinsi, lima Pemda dengan realisasi tertinggi yakni Lampung 83,95 persen, Jawa Barat 83,44 persen, Jawa Tengah 78,79 persen, Kepulauan Riau 78,51 persen, dan Maluku 77,62 persen. Sedangkan lima provinsi dengan realisasi belanja terendah di antaranya Papua Barat 55,10 persen, Kepulauan Bangka Belitung 56,61 persen, Maluku Utara 60,77 persen, Papua 62,02 persen, dan Sulawesi Tengah 62,07 persen.

Kemudian lima kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Kaur 85,15 persen, Aceh Tenggara 83,78 persen, Alor 81,65 persen, Lampung Selatan 81,46 persen, dan Lampung Barat 81,41 persen. Sedangkan lima kabupaten dengan realisasi belanja terendah, meliputi Sabu Raijua 51,60 persen, Mappi 51,72 persen, Hulu Sungai Utara 51,80 persen, Kepulauan Tanimbar 52,12 persen, dan Barito Utara 52,30 persen.

Selanjutnya lima kota dengan realisasi belanja tertinggi yakni Sukabumi 81,81 persen, Prabumulih 81,31 persen, Metro 77,97 persen, Pekanbaru 77,65 persen, dan Tanjung Pinang 76,44 persen. Sedangkan lima kota dengan realisasi belanja terendah di antaranya Makassar 50,22 persen, Pematang Siantar 54,85 persen, Pare-Pare 56,51 persen, Balikpapan 56,66 persen, dan Kediri 57,46 persen. (Arianto)

Sekjen Kemendagri Tegaskan Pengelolaan Otonomi Daerah Harus Berbasis NSPK

Redaksi DNM08.45Kemendagri Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menegaskan, pengelolaan otonomi daerah atau Otda harus berbasis Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Hal inilah yang membedakan pengelolaan otonomi daerah di Indonesia dengan negara lainnya.

"Pengelolaan urusan konkuren yang diserahkan (32 urusan), itulah otonomi daerah. Maka pengelolaannya harus berpedoman pada norma, standar, kriteria, dan prosedur," kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Gubernur dan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Suhajar menambahkan, pengelolaan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilandaskan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam regulasi itu terdapat 32 urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah untuk dijalankan sebagai ciri dari pelaksanaan otonomi daerah.

"NSPK itu membedakan negara kesatuan dengan bukan negara kesatuan," ujarnya.

Suhajar mencontohkan, ada sejumlah negara yang menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah daerahnya. Namun, kata dia, hal itu tidak sebanyak yang dilakukan pemerintah pusat di Indonesia, yang menyerahkan 32 urusan konkurennya kepada daerah.

"Itulah kenapa Indonesia disebut (sebagai) negara paling progresif dalam menerapkan politik desentralisasi abad ini," tegasnya.

Karenanya, Suhajar tak ragu menyebut Indonesia sebagai negara percontohan dalam penerapan politik desentralisasi. Penerapan politik desentralisasi, lanjut Suhajar, juga merupakan cara atau strategi Indonesia dalam mencapai tujuan bernegara. (Arianto)

Sekjen Kemendagri Minta Biro Hukum Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat

Redaksi DNM17.46Kemendagri, Nasional Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Biro Hukum di daerah responsif terhadap kebutuhan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Hal ini seiring dengan perubahan paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani oleh pemerintah.

"Pola relasi hari ini tak lagi sama, karena menempatkan rakyat berada di atas, sementara pemerintah melayani masyarakat," kata Suhajar saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat kian kritis dan membutuhkan pelayanan serba cepat. Hal ini perlu direspons aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dengan responsif.

"Enggak bisa lagi zaman sekarang kita jadi pejabat ini nge-bos. Dari dulu pun sebenarnya tidak seperti itu, tapi orang tidak mengkritisi," ujarnya.

Oleh karena itu, segala dinamika perkembangan kasus dan isu hukum di daerah perlu direspons secara cepat tanpa memandang dari kalangan mana ia berasal.

"Kita harus mengubah kultur dalam pelayanan bahwa kita ini pelayan masyarakat walaupun baju kita lebih bersih dari rakyat kita, karena dia miskin (pakaiannya) tidak bersih, tidak tergosok dengan rapi, tapi dia adalah bos kita," tegas Suhajar. (Lak/Tha)

MIPI Luncurkan Buku Putih Pemerintahan Indonesia

Redaksi DNM19.17Kemendagri, Launching Buku Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mengadakan acara peluncuran dan diskusi "Buku Putih Pemerintahan Indonesia" secara hybrid di Gedung Aula Zamhir Islamie, Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta, Sabtu (10/9/2022).

Buku Putih itu berisi tentang sistem pemerintahan Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Buku ini berisi landasan-landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, hingga praktik dan realitas pemerintahan dari waktu ke waktu. Selain itu, buku ini berisi harapan tentang kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan kedamaian di Indonesia.

Dalam sambutannya, Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan, penyusunan buku tersebut memakan waktu sembilan tahun, dari 2013 hingga 2022. Pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi pada MIPI atas penerbitan buku tersebut. Menurutnya, buku ini menjadi referensi yang penting dan luar biasa bagi IPDN, sekaligus referensi untuk ‘melawan lupa’ terkait perjalanan pasang surut sistem konstitusi Indonesia.

“Tentunya sebagai referensi bagi para praja untuk mengetahui terkait dengan sekilas perjalanan tata kelola pemerintahan Indonesia yang telah berumur 77 tahun. Dan buku ini pun sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan dinamika pemerintahan Indonesia sejak merdeka 1945,” katanya.

Dirinya berharap, buku tersebut memberikan inspirasi bagi penyempurnaan sistem pemerintahan Indonesia. Terlebih yang dialami pemerintah Indonesia pasca-reformasi, dalam perjalanannya masih ada kelemahan-kelemahan yang harus dihadapi.

“Yaitu munculnya adanya pragmatisme, oportunisme, dan kemudian yang lebih dikenal masyarakat yaitu ada kaitannya dengan demokrasi uang. Kemudian kita kenal pula permasalahan yang lebih pada sistem oligarki dan sistem dinasti. Inilah tantangan ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum MIPI Bahtiar mengapresiasi penerbitan Buku Putih. Buku ini secara khusus dipersembahkan kepada seluruh komunitas ilmu pemerintahan di Indonesia dari pusat hingga daerah.

“Terima kasih tentu kepada seluruh penulis, ada 22 penulis di Buku Putih Pemerintahan Indonesia. Sepuluh jari kami mengucapkan terima kasih. Itulah pilihan kata terbaik atas nama pengurus MIPI seluruh Indonesia, baik yang hadir langsung maupun secara virtual,” terangnya.

Bahtiar menjelaskan, selain Buku Putih, MIPI rencananya akan menerbitkan dua buku lainnya, yaitu buku “Konsep Dasar Ilmu Pemerintahan” dan buku “Etika Pemerintahan”. Niat dan cita-cita MIPI tersebut akan diselesaikan dalam waktu yang dekat.

Di sisi lain, Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid menyatakan, Buku Putih merupakan bentuk pertanggungjawaban MIPI kepada publik Indonesia terkait situasi pemerintahan. Dengan membaca buku ini, pembaca bisa memperoleh satu gambaran tentang bagaimana pemerintahan Indonesia, baik di masa sekarang maupun di masa lampau.

“Kita perlu memberi penjelasan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh pembaca dunia yang ingin tahu tentang Indonesia, tentang bagaimana organisasi pemerintahan negara kita. Apa fungsi-fungsi dari setiap unit organisasi, bagaimana eksekutif kita dipusatkan di daerah, bagaimana legislatif kita, bagaimana yudikatif kita, dan seterusnya,” tandas dia. (Lak/Tha)

Dukung Pemerataan Pembangunan, Mendagri Minta APDESI Serius Membangun Desa

Redaksi DNM07.21Kemendagri Tidak ada komentar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) serius membangun desanya masing-masing. Upaya ini diperlukan untuk mendukung pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Pesan tersebut disampaikan Mendagri saat membuka acara “Orientasi Pembangunan Desa Berkelanjutan” di ABC International Stadium Ancol Jakarta, Sabtu (16/7/2022).

Mendagri menegaskan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa. Upaya ini misalnya dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui regulasi ini, desa diakui sebagai bagian dari entitas pemerintah. Selain itu, pemerintah telah membentuk kementerian khusus yang mengurusi desa, yakni Kementeriaan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Upaya lainnya dengan menyediakan anggaran khusus untuk pemerintah desa.

“Ini penting menunjukkan keseriusan dari pemerintah untuk memeratakan pembangunan, sehingga pembangunan tidak hanya terfokus pada kota, tetapi juga desa,” terang Mendagri.

Mendagri meminta para kepala desa agar memanfaatkan anggaran yang dimiliki untuk mendongkrak usaha masyarakat desa. Dengan demikian, nantinya dapat terbentuk desa yang mandiri secara fiskal melalui banyaknya Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dihasilkan. Ini sesuai dengan tujuan otonomi daerah yakni salah satunya menjadikan daerah termasuk desa memiliki kemandirian fiskal. Apabila desa mampu mandiri maka pembangunan Indonesia akan melaju pesat.

“(Daerah) yang mandiri ditandai dengan besarnya (jumlah) PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibanding Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD),” ujarnya.

Di lain sisi, Mendagri menekankan, leadership merupakan kunci utama dalam membangun desa yang mandiri secara fiskal. Karena itu, aspek ini perlu dimiliki oleh kepala desa termasuk kepala daerah. Leadership ini tak hanya menyangkut kekuatan maupun banyaknya pengikut yang dimiliki seorang pemimpin. Namun, leadership ini meliputi integritas, manajemen yang baik, konsep pembangunan, dan berbagai aspek kemampuan lainnya yang dibutuhkan. Termasuk kemampuan berwirausaha yakni mampu membaca potensi yang dimiliki untuk meningkatkan PADes.

Mendagri mengatakan, untuk meningkatkan kompetensi kepala desa, pihaknya juga secara berkala melakukan berbagai pelatihan dan upaya lainnya. Dirinya juga mengimbau agar APDESI menggelar pelatihan bagi para kepala desa agar memiliki kemampuan yang andal dalam menjalankan tugasnya. (Lak/Tha)