Dukung Produk Lokal dan UMKM, Kemendagri Gelar Indonesia Maju Expo dan Forum 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) menggelar Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 untuk mendukung produk lokal serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Expo berlangsung selama empat hari dari tanggal 4 hingga 7 Juli 2024 di Assembly Hall Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC).

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Polpum Kemendagri Togap Simangunsong mengatakan, Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 digelar untuk mendukung secara strategis pemulihan ekonomi dan mendorong iklim perekonomian ekspor. Selain itu, expo juga untuk membuka akses informasi serta sarana promosi potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki Indonesia.

"Jadi ini adalah salah satu bagian daripada ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya kita, Ekososbud,” kata Togap dalam laporannya pada pembukaan Indonesia Maju Expo dan Forum 2024, Kamis (4/7/2024).

Dia mengungkapkan, Indonesia Maju Expo dan Forum 2024 kali ini merupakan yang keempat digelar. Expo pertama dilaksanakan secara virtual pada tahun 2021 ketika pandemi Covid-19 melanda. Expo dilanjutkan pada tahun 2022 di JCC dan pada tahun 2023 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Tujuan expo pertama kali adalah untuk memulihkan perekonomian Indonesia akibat Covid-19.

Dalam sejarahnya, Togap bercerita, Presiden Joko Widodo pada saat itu mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kemudian didoronglah program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan UMKM dalam rangka menyukseskan Gernas BBI.

"Kita harapkan seluruh produk lokal yang ada di daerah bisa berjalan, dan yang paling utama di sini adalah menyangkut produk-produk lokal kita," ujarnya.

Togap mengungkapkan, kurang lebih ada 100 peserta expo yang berasal dari berbagai sektor, seperti dari kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, lembaga non-pemerintahan, asosiasi, serta pelaku UMKM.

Adapun rangkaian kegiatan expo juga beraneka ragam, di antaranya Procurement Network Forum; Seminar Bisnis Online dari Omsang; Digital Marketing Class; Talkshow terkait ekspor dan penyakit jantung; Lomba Tari Daerah; Penampilan Fashion Culture; Festival Sambal Nusantara; Atraksi K9 Badan Narkotika Nasional (BNN); juga ceramah yang mengundang Ustaz Hanan Attaki bertajuk “Cinta, Etika, dan Ekonomi Halal: Menginspirasi Bisnis yang Berkah”. (Arianto)

Read More

Wujudkan Swasembada Pangan, Kemendagri bersama Kementan Teken MoU Cetak Sawah Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wujudkan swasembada pangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Pertanian (Kementan) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman mengenai progam cetak sawah rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Perluasan Areal Tanam ini berlangsung di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan, Indonesia sebagai negara beriklim tropis sangat berpeluang mewujudkan swasembada pangan, jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki 4 musim. Dirinya menilai visi dan misi Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan merupakan langkah yang luar biasa dan patut diapresiasi.

"Kita bisa sepanjang tahun, kita cukup air, kita memiliki tanah yang subur, lebih dari 100 volcano, dan banyak sekali sebetulnya peluang tenaga kerja lagi cukup banyak untuk mewujudkan harapan dari visi Pak Mentan itu," katanya.

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, swasembada pangan bukan persoalan mudah dan harus melibatkan banyak pihak termasuk pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, ada beberapa langkah strategis yang perlu diperhatikan Pemda untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pertama, pengembangan infrastruktur pertanian. Kedua, pelatihan dan pengembangan kapasitas petani. Ketiga, diversifikasi pertanian dan nilai tambah. Keempat, kolaborasi dan kemitraan. Kelima, pemantauan dan evaluasi.

"Kita harus mengajak semua daerah ini semua paralel bekerja, mendongkrak pertanian wilayahnya masing-masing dan kemudian dari pemerintah pusat memberikan dukungan dorongan memetakan mana yang perlu didukung dan mana yang tidak," tegasnya.

Terkait anggaran pertanian, Mendagri menerangkan, Pemda dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat. Dirinya mencontohkan Pemda dengan PAD yang kuat seperti Banten dapat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk membuat beragam program pertanian. Sementara itu, daerah dengan PAD rendah diperlukan intervensi dari pemerintah pusat agar dapat meningkatkan sistem pertanian di wilayah masing-masing.

"Nah daerah-daerah [dengan PAD rendah] ini memang harus dibantu, karena uangnya sudah habis buat belanja pegawai, operasional pegawai, yang wajib tadi pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, sehingga pertanian ya mereka tidak punya uang," pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah kepala daerah maupun perwakilan Pemda, baik secara langsung maupun virtual. (Arianto)

Read More

Dirjen Dukcapil Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lingkungan Kemendagri dan BNPP

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi memimpin upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kegiatan dilakukan secara terpusat di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

Dalam amanatnya, Teguh membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia (RI) Yudian Wahyudi. Pidato itu menekankan bahwa Pancasila memiliki nilai penting sebagai pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai gelombang tantangan dan ujian sejarah, termasuk tantangan di era digital. Terbukti, hingga saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar berkat keberadaan Pancasila.

Ia mengatakan, kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat, terutama dengan adanya ponsel pintar (smartphone) dan media sosial, membawa tantangan baru bagi orientasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang. "Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan," demikian Teguh membacakan pesan pidato Kepala BPIP RI tersebut. 

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat agar memanfaatkan teknologi informasi secara bijaksana dengan menyiarkan konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Melalui pidato itu juga ditekankan soal pentingnya mengarusutamakan Pancasila dengan metode-metode terkini dalam menyongsong bonus demografi Indonesia di masa mendatang. Menurutnya, kaum milenial dan Gen-Z sebagai pengguna utama teknologi dan media sosial harus ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pembangunan nasional.

Lebih lanjut, dengan semangat Pancasila yang kuat, ia meyakini seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia dapat diatasi. Terlebih, di tengah krisis global yang terjadi, Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. "Keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangsih gotong royong seluruh anak bangsa dengan ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya," imbuhnya.

Di pengujung pidatonya, dia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bergotong royong merawat nilai-nilai Pancasila dan menjaga kerukunan serta keutuhan bangsa sebagai bentuk pengamalannya. "Semoga peringatan Hari Lahir Pancasila ini dapat memompa semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia," pungkasnya.

Sebagai informasi, peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 ini mengambil tema “Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan rakyat Indonesia dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri dan berdaulat. (Arianto)

Read More

Mendagri Imbau Seluruh Gubernur Dukung Pelaksanaan PON XXI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau seluruh gubernur agar mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang berlangsung di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dia menekankan, dukungan ini tidak hanya terbatas pada gubernur yang daerahnya menjadi lokasi pelaksanaan PON XXI. Namun, gubernur lainnya yang mengirim peserta PON juga harus mendukung terutama terhadap kebutuhan masing-masing kontingen.

Hal ini mengingat kebutuhan akomodasi kontingen dipenuhi melalui skema berbagi pembiayaan, yakni 50 persen dari daerah penyelenggara dan sisanya daerah peserta. Karenanya, Mendagri mengimbau, pemerintah provinsi perlu menghitung dan mengalokasikan kebutuhan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) termasuk dalam APBD Perubahan.

“Tolong biaya sharing 50 persen tadi baru dapat angka 400 ribu per orang baik atlet maupun official, jadi nanti masing-masing daerah agar menghitung bahwa 200 ribunya akan ditanggung oleh provinsi gubernur 36 provinsi,” ujarnya usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Lebih lanjut, Mendagri menegaskan, pemerintah provinsi juga perlu berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di daerahnya masing-masing terkait kebutuhan persiapan, baik pelatihan maupun lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung kemenangan masing-masing kontingen sehingga menjadi kebanggaan bagi daerah yang bertanding.

“Mohon rekan-rekan media mungkin bisa sampaikan kepada publik, [kebutuhan biaya] ini menjadi beban daripada teman-teman gubernur, selain saya juga akan saya sampaikan dalam zoom meeting dan tertulis langsung kepada teman-teman gubernur lain,” ujarnya di hadapan awak media.

Di lain sisi, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang meraih prestasi dalam PON XXI, baik berupa dana, beasiswa, atau lainnya. “Kami akan mengimbau rekan gubernur, tapi ini kan juga bagus ini mau pilkada [nanti] November, otomatis kalau diberikan penghargaan elektabilitas bisa naiklah gitu,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Wali Kota Cilegon Hadiri Rakor Persiapan Idul Fitri

Duta Nusantara Merdeka | Cilegon 

Bahwa Kota Cilegon memiliki peran strategis sebagai gerbang utama Pulau Jawa, tercermin dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Idul Fitri 1445 H/2024 M. Rakor berlangsung di Ruang Rapat Lantai 8, Gedung Kemenko PMK, Jakarta Pusat Senin (18/03/2024). Wali Kota Cilegon Helldy Agustian menjadi satu-satunya kepala daerah yang diundang dalam rakor dengan bahasan utama persiapan menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 tersebut. Sebanyak 9 menteri menghadiri rakor yang diikuti Panglima TNI, Kapolri, Kepala BNPB, Kepala BMKD, ASDP, Angkasa Pura I dan II, PT KAI, PT Pelni, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Jasa Marga.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan, salah satu bahasan penting dalam rakor adalah terjaminnya kelancaran arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini. 

Menurut Muhadjir, sejumlah langkah antisipasi patut dilakukan secara komprehensif oleh seluruh pihak terkait. Hal ini mengingat lonjakan arus mudik diprediksi mencapai 40 persen dari tahun lalu. “Jika tahun lalu jumlah pemudik sebanyak 123,8 juta, maka tahun ini diperkirakan mencapai 193,6 juta pemudik,” paparnya dalam konferensi pers usai rakor.

Terkait kesiapan Kota Cilegon, Helldy Agustian memastikan bahwa pihaknya segera akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran terkait. Jika merujuk pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran tahun lalu yang terhitung lancar, Helldy menjamin tahun ini persiapannya akan lebih matang lagi. 

Dijelaskan Helldy, tahun lalu Pelabuhan Ciwandan dioperasikan khusus untuk pemudik sepeda motor dan angkutan truk. Sementara Pelabuhan Merak melayani pemudik kendaraan pribadi dan umum. Untuk tahun ini, jika diperlukan,1 pelabuhan lain di Kota Cilegon yakni Pelabuhan Indah Kiat dan Pelabuhan BBJ di Bojonegara, Kabupaten Serang, siap dioperasikan.

 

“Keputusannya tentu saja dilakukan oleh pusat dengan melihat kondisi di lapangan,” imbuh Helldy.

Untuk puncak arus mudik, diperkirakan terjadi pada H-2 Lebaran atau Senin 8 April 2024. Potensi pergerakan pemudik diperkirakan mencapai 26,6 juta orang, dimana sebagian diantaranya akan melintasi Kota Cilegon.

Pembebasan Lahan Holding Area KM 97 

Pagi hari sebelumnya, Helldy dengan didampingi Asda II Kota Cilegon Aziz Setia menghadiri undangan rakor Kementerian PUPR di Ruang Rapat Dirjen Bina Marga, Gedung Bina Marga, Jakarta Selatan. Bahasan rakor adalah terkait rencana Pembangunan Holding Area KM 97A Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak. 

Salah satu hasil terpenting rakor adalah segera melakukan pembebasan lahan. Untuk tahap pertama, dijelaskan Helldy, ada 2,4 hektar lahan yang segera dibebaskan dari total kebutuhan 10 hektar. 

“Kami tentu menyambut baik pembangunan Holding Area KM 97 ini. Kehadirannya yang bersebelahan dengan Situ Rawa Arum akan bisa ikut mengangkat perekonomian masyarakat Cilegon. Terutama dari sektor UMKM dan industri pariwisata,” ujar Helldy.

Secara fungsi, menurut Aziz Setia, Holding Area KM diperuntukkan mengantisipasi kemacetan di Pelabuhan Merak. Di Holding Area ini setiap kendaraan yang memasuki Pelabuhan Merak dari jalan tol akan terlebih dahulu menjalani skrining atau pemeriksaan. 

“Pengelolanya adalah ASDP. Pemkot Cilegon tentu nanti akan dilibatkan, misalnya dalam hal pengadaan air oleh Perumda,” jelas Aziz. (Arianto)

Read More

BPSDM Kemendagri Bahas Pembangunan Dashboard Data Pengembangan Kompetensi Terintegrasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah membangun dashboard data pengembangan kompetensi terintegrasi. Pembangunan ini menjadi pembahasan utama pada Rapat Penyusunan Data Pengembangan Kompetensi di Hotel Orchardz Jakarta, Jumat (15/3/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan peserta dari BPSDM Kemendagri dan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Bukittinggi, Makassar, Bandung, dan Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Analis Pengembangan Kompetensi Ahli Madya Hengki Suprianto yang mewakili Sekretaris BPSDM Kemendagri mengatakan, rapat ini bertujuan mempercepat terwujudnya ketersediaan data pengembangan kompetensi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini juga untuk mendorong keterbukaan informasi publik dan menjadi bahan perumusan kebijakan berbasis data.

"Kami bekerja saat ini berdasarkan data, sehingga dengan adanya dashboard ini akan sangat berguna dalam pengambilan kebijakan," kata Hengki.

Hengki menekankan pentingnya pengembangan kompetensi sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Karena itu, data yang terhimpun nantinya akan digunakan untuk mengetahui dan memantau hasil program pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.

Dirinya berharap, rapat ini menjadi langkah awal yang positif memperkuat kerja sama antarlembaga dalam mengembangkan kompetensi sumber daya manusia. Dengan keterlibatan berbagai pihak terkait, diharapkan data yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi pengembangan kompetensi di berbagai daerah di Indonesia. (Arianto)

Read More

Kemendagri Dorong Pemda Kembangkan Pengelolaan BLUD untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengembangkan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat. Pasalnya, BLUD memiliki berbagai fleksibilitas dalam aspek pengelolaan keuangan, yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja BLUD, khususnya rumah sakit daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Hal ini sesuai dengan pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD.

Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan BLUD yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri ke-47 bertajuk “Implementasi Fleksibilitas BLUD: Permasalahan yang Dihadapi dan Solusinya”.

“Fleksibilitas BLUD tentunya dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja layanan BLUD, baik pada rumah sakit daerah, Puskesmas, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), ataupun UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pengelola layanan umum lainnya dalam rangka akselerasi pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, kebutuhan operasional, dan kebutuhan lainnya,” kata Maurits secara hybrid dari Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Selain itu, kata Maurits, BLUD memiliki keleluasaan untuk melakukan berbagai inovasi program/kegiatan sebagai bentuk pengembangan layanan guna meningkatkan kualitas layanan dan daya saing. Menurutnya, momentum kegiatan ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, terutama bagi perangkat daerah atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan pembinaan maupun penyelenggaraan teknis operasional pelayanan publik.

"Termasuk mencarikan solusi terhadap permasalahan dan kendala pada saat ini sehingga menjadi fleksibel, inovatif, transparan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas," tuturnya.

Ia menjelaskan, keberadaan BLUD memiliki sejumlah esensi. Pertama, memberikan pelayanan pada masyarakat, sehingga diharapkan tidak terkendala masalah regulasi. Kedua, BLUD diberikan fleksibilitas. Ketiga, meningkatkan pelayanan dan efisiensi anggaran. Keempat, dari segi pengelolaan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan dan lebih efisien. Berdasarkan esensi tersebut, maka Pemda harus memperhatikan beberapa hal guna keberhasilan implementasi BLUD.

“Dalam hal ini yaitu Pemda perlu meningkatkan kapasitas SDM (sumber daya manusia), pemahaman regulasi BLUD, transformasi dan semangat kewirausahaan bagi stakeholder terkait (kepala daerah, DPRD, pejabat pengelola BLUD, inspektur daerah, dan lain-lain). Kemudian, Pemda perlu menyiapkan instrumen pendukung sebagai pedoman operasional implementasi BLUD," jelasnya.

Oleh karena itu, Maurits berharap manajemen BLUD dapat segera bertransformasi agar mampu menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable). Caranya dengan menerapkan prinsip efisiensi, value for money, pemberdayaan SDM yang profesional, unggul, inovatif, kreatif, dan berjiwa entrepreneurship. Sejalan dengan itu, dibutuhkan adanya kesamaan persepsi mengenai implementasi BLUD agar dapat dijalankan dengan lebih optimal.

“Terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD serta memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif," pungkasnya.(Arianto)

Read More

Mendagri Pimpin Apel Gelar Pasukan pada Puncak Peringatan HUT ke-74 Satpol PP dan ke-62 Satlinmas

Duta Nusantara Merdeka | Padang 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin secara langsung Apel Gelar Pasukan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Acara yang dilaksanakan di lapangan Rumah Jabatan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, ini dihadiri oleh Kepala Satpol PP dari seluruh Indonesia.

Mendagri dalam sambutannya menekankan peran strategis Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga situasi kondusif selama tahapan Pemilu dan Pilkada. Kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) menjadi kunci sukses pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman dan damai.

"Saya meminta Gubernur untuk mengkoordinasikan langkah-langkah antisipatif di daerah masing-masing, khususnya kepada seluruh jajaran Satpol PP dan Satlinmas. Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjaga ketertiban umum sehingga proses demokrasi dan pemulihan ekonomi berjalan bersamaan," katanya pada Minggu (3/3/2024).

Mendagri mengungkapkan, Satpol PP telah membuktikan peran strategisnya saat pelaksanaan tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif pada 14 Februari 2024. Keberhasilan tersebut menjadi modal bagi Satpol PP untuk menjaga ketenteraman masyarakat dengan sikap tegas namun humanis selama pelaksanaan Pilkada pada akhir tahun ini.

"Saya berharap Satpol PP dan Satlinmas terus meningkatkan profesionalisme, menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dan mendukung terciptanya ketertiban umum," ujar Mendagri.

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang notabene merupakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Safrizal ZA ikut hadir memeriahkan gelaran acara tersebut. Ia berharap kiprah Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia terus diperkuat, baik dalam rangka pelaksanaan operasi yustisi maupun non-yustisi.

"Teruslah menjadi pengayom masyarakat yang dicintai rakyat. Dirgahayu Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62. Semoga semakin profesional untuk mengawal tugas ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Salam Praja Wibawa," tandas Safrizal.

Acara Apel Gelar Pasukan ditutup dengan pemberian Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP kepada 10 kepala daerah terpilih. Penghargaan ini diserahkan oleh Mendagri sebagai bentuk apresiasi atas dukungan gubernur dan bupati/wali kota dalam meningkatkan peran Satpol PP di daerahnya. (Arianto)

Read More

Pastikan Arus Mudik dan Arus Balik Lancar, Mendagri Minta Pemda Cek Perlengkapan Transportasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mewaspadai arus mudik maupun arus balik saat Lebaran Idul Fitri. Mendagri meminta Pemda agar mengecek berbagai infrastruktur transportasi untuk memastikan mobilitas masyarakat dapat berlangsung lancar.

“[Arus mudik dan arus balik] ini sudah ritual tahunan, Indonesia terkenal sebagai salah satu negara dengan arus mudik [dan] arus balik yang berjuta-juta orang, puluhan ratusan juta orang malah,” jelas Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan Pasokan & Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 bertajuk "SPHP Aman, Ibadah Nyaman" di Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Mendagri mengimbau kepala daerah agar memperhatikan berbagai transportasi yang digunakan masyarakat, baik yang melalui jalur darat, laut, maupun udara. Dia mengingatkan, daerah yang telah memiliki infrastruktur jalan tol agar tidak lengah terhadap berbagai potensi hambatan di jalur lainnya, seperti adanya pasar tumpah.

Sementara daerah yang mengandalkan transportasi jalur laut agar segera mengecek kondisi pelabuhan-pelabuhan. Ini termasuk mengecek fasilitas yang dimiliki angkutan seperti kapal agar menyiapkan berbagai alat perlengkapan keselamatan yang dibutuhkan penumpang. “Fasilitas kapal-kapal yang mengangkut penumpang wajibkan untuk menyiapkan pelampung dan [penumpang] memakai pelampung, ini harus menjadi habit kita kebiasaan kita,” ujarnya.

Dia menjelaskan, langkah tersebut dibutuhkan untuk menghindari adanya korban jiwa ketika terjadi kecelakaan di jalur laut. Dirinya menyinggung salah satu peristiwa kecelakaan di jalur perairan yang mengakibatkan adanya korban tenggelam karena tidak menggunakan alat pengaman.

“Nah, satu saja kejadian di daerah lain kita fokus kepada Jawa dan Sumatera karena arus mudik dan arus baliknya paling banyak, jutaan, tapi satu kecelakaan kapal di daerah itu akan mencoreng semuanya,” jelas Mendagri.

Dirinya kembali menekankan pentingnya Pemda mengecek berbagai infrastruktur transportasi sebelum Ramadan maupun Lebaran tiba. Langkah itu dilakukan dengan berkoordinasi bersama petugas Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terutama untuk mewajibkan semua angkutan dilengkapi alat pengaman seperti pelampung. “Itu penting sekali, sepele, tapi kejadian setiap tahun selalu ada,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Jelang Pemilu, Kemendagri Dorong Pemkot Tangsel Jaga Netralitas

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong jajaran aparatur di Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) agar terus menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024. Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mengikuti kunjungan kerja Komisi II DPR RI terkait persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Kota Tangsel, Banten, Selasa (23/1/2024).

“Bapak Menteri Dalam Negeri selalu mengingatkan tentang netralitas ini agar dijaga terus untuk bisa ditegakkan, bukan hanya pegawai negeri sipil tapi seluruh penyelenggara pemerintahan,” ucap Yusharto di Kantor Wali Kota Tangsel.

Yusharto berharap, pesan itu dapat terus digaungkan oleh jajaran Pemkot Tangsel. Wali Kota Tangsel dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diharapkan dapat terus membangun koordinasi yang solid sehingga netralitas dalam Pemilu 2024 terjaga. “Sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ini berlaku netral,” katanya.

Dia mengatakan, jika ditemukan adanya pelanggaran netralitas, Pemkot Tangsel dapat berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penjatuhan sanksi sesuai ketentuan.

Dalam kesempatan itu, Yusharto mengapresiasi sejumlah persiapan yang dilakukan Pemkot Tangsel untuk menyukseskan Pemilu 2024. Ia juga menyampaikan komitmen Kemendagri terkait hal itu, salah satunya melalui dukungan terhadap pelayanan KTP-el sebagai bagian penting dalam menyalurkan hak suara bagi warga negara.

Karena itu, kata dia, pelayanan administrasi kependudukan di seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus dioptimalkan hingga hari pemungutan suara.

“Teman-teman pemilih pemula yang kebetulan akan berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari [2024] nanti akan mendapatkan layanan penyediaan KTP sebagai syarat untuk bisa melakukan pencobolosan,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Masuki Minggu Kedua, Irjen Kemendagri Soroti Kenaikan Sejumlah Komoditas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki minggu kedua Januari 2024, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir pun meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk melakukan langkah pengendalian agar kenaikan harga tersebut dapat diatasi.

Berdasarkan data hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri pada minggu kedua Januari 2024, kenaikan harga bawang merah terjadi di 360 kabupaten/kota, sedangkan kenaikan harga bawang putih terjadi di 326 kabupaten/kota, dan kenaikan harga daging ayam ras terjadi di 212 kabupaten/kota.

"Kita bisa melihat perbandingannya minggu lalu dan minggu ini. Ternyata minggu ini kenaikan harga bawang putih menjadi 326 kota dan kabupaten, berarti semakin besar, kemudian daging ayam ras menjadi 212 kabupaten dan kota," kata Tomsi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (15/1/2024).

Khusus bawang putih, Tomsi meminta stakeholder terkait untuk mencermati faktor apa saja menyebabkan kenaikan harga, terutama menyangkut proses importasi dan pendistribusian. "Bawang putih kita juga kenaikan dari kurang lebih 6 bulan terakhir itu Rp10 ribu, perlu juga dikaji berkaitan dengan impornya, apakah harga impornya memang naik, atau distribusinya yang kurang baik, atau ada yang mempermainkan harganya," ujarnya.

Oleh karena itu, Tomsi meminta stakeholder terkait seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar dapat melakukan pendataan dan perumusan kebijakan sebagai langkah antisipasi dalam upaya pengendalian harga komoditas tersebut.

"Kalaupun memang terjadi kekurangan dan prediksi kita salah, kita sudah mengantisipasi beberapa waktu sebelumnya, pada 2 bulan sebelumnya. Kalau stok mulai menipis, sehingga harga belum sempat naik, sudah ada keputusan yang kita ambil untuk mengantisipasi itu ke depan. Bukan kita diam dan begitu naik baru menjadi pemadam kebakaran," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Putranto mengungkapkan, bila dibandingkan dengan Desember 2023, rata-rata harga bawang putih hingga minggu kedua Januari 2024 naik sebesar 4,86 persen, dengan kisaran rata-rata harga nasional Rp39.678 per kilogram. Adapun kenaikan tertinggi terjadi di Pulau Sulawesi, yakni melonjak 6,04 persen dibandingkan rata-rata harga Desember 2023, dengan rata-rata harga senilai Rp41.556 per kilogram. (Arianto)

Read More

Sekjen Kemendagri Kukuhkan Ketua Apeksi Masa Bakti 2023-2025

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menutup Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). Dalam kesempatan itu, Suhajar turut mengukuhkan Ketua Apeksi masa bakti 2023-2025. Sebelumnya, kegiatan yang berlangsung di Puri Begawan, Kota Bogor, Jawa Barat, tersebut dibuka oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Suhajar mengingatkan pemerintah kota (pemkot) agar mampu mengantisipasi laju urbanisasi yang terus meningkat. Pasalnya, pada 2045-2050 diperkirakan 70 persen masyarakat akan tinggal di wilayah perkotaan. Pemkot perlu melakukan berbagai upaya strategis memberdayakan masyarakat yang berpindah ke kota.

Suhajar mengatakan, pentingnya upaya antisipasi tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, kondisi ini mengharuskan wali kota dan jajarannya mampu mengelola organisasi pemerintahan dengan baik. Sebab, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, termasuk ke wilayah perkotaan.

Dirinya mengungkapkan bahwa pengelolaan urbanisasi di Indonesia belum optimal. Hal ini terlihat dari dampak urbanisasi terhadap perekonomian nasional. Dia menjelaskan, dari peningkatan 1 persen penduduk perkotaan, hanya mampu meningkatkan 1,4 persen produk domestik bruto (PDB) per kapita. Capaian ini lebih rendah dibanding dampak positif urbanisasi terhadap perekonomian di negara Cina maupun negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

“Artinya seluruh penduduk desa yang ke kota di Cina itu terberdayakan dengan baik,” terang Suhajar, Jumat (15/12/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan, apabila kondisi ini dibiarkan, maka penduduk desa yang memilih pindah ke kota akan menjadi beban bagi kepala daerah. Karena itu, pengelolaan kawasan urban harus dikelola lebih inklusif dan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan.

Di lain sisi, Suhajar juga mengingatkan jajaran Apeksi agar mengatensi sejumlah pesan yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden, kata dia, meminta pemkot mampu menyusun desain besar perkotaan hingga detail rancang bangunnya. Desain tersebut harus berisi perencanaan kota yang terkonsep secara utuh dan memiliki estetika wilayah perkotaan masing-masing. Selain itu, setiap kota harus menonjolkan keunggulan masing-masing sehingga membentuk karakter yang khas.

Sebagai informasi, dalam Munaslub Apeksi tersebut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih sebagai Ketua Apeksi yang baru. Ia menggantikan posisi ketua periode sebelumnya yang diemban Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Editor: Arianto 

Read More

Sekjen Kemendagri Minta Sekda Dukung Penyediaan Anggaran Pilkada 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) mendukung penyediaan anggaran Pilkada Serentak 2024 terpenuhi. Hal itu ditegaskannya pada acara Pengukuhan Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah (Komwil) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023 di Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (24/11/2023).

Dia mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengarahkan agar seluruh daerah mencadangkan anggaran Pilkada 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Adapun rinciannya, yakni 40 persen melalui APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024 dari jumlah yang disepakati bersama.

“Karena jika semua ditumpuk di tahun 2024 maka beban APBD Tahun Anggaran 2024 akan sangat berat, karena itu dicadangkan 40 persennya di tahun 2023,” terang Suhajar.

Suhajar menegaskan, sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan penting dalam memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024 terpenuhi. Hingga saat ini Kemendagri juga terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.

“Jadi rapat kemarin yang dipimpin oleh Bapak Mendagri bahwa NPHD belum di semua daerah, karena itu Pak Mendagri berpesan untuk memastikan kesediaan anggaran,” ujarnya.

Di lain sisi, Suhajar juga menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Dia menegaskan, netralitas ASN merupakan bagian dari budaya demokrasi. Aturan mengenai netralitas tersebut juga sudah dijelas diatur, sehingga harus dipatuhi.

Suhajar mengaku mengantongi data mengenai ASN yang tidak netral. Data tersebut menjadi acuan dalam memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan, termasuk saat penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah. Bagi ASN yang tidak netral juga berpotensi dilaporkan kepada Bawaslu di daerah maupun pusat untuk ditindaklanjuti.

“Kita sudah berpengalaman tentang itu, saya hanya mengingatkan,” tandasnya.

Editor: Arianto

Read More

Kolaborasi Kemendagri dengan Kemenag Sosialisasikan Mandatory Halal 2024

Duta Nusantara Merdeka | Batam

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag) mensosialisasikan Program Sertifikasi Halal. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Penyiapan Anggaran Fasilitasi Program Mandatory Halal 2024 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023. Acara bertajuk "Akselerasi Perwujudan Ekosistem dan Industri Halal Indonesia di Tingkat Global” tersebut berlangsung di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, Selasa (14/11/2023).

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan, sosialisasi tersebut merupakan kegiatan strategis untuk mendukung Program Sertifikasi Halal. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan industri halal menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah.

“Demikian juga dengan adanya Masterplan Industri Produk Halal Indonesia (MPIPHI) Tahun 2022-2029 kiranya dapat kita jadikan selain sebagai landasan utama untuk fokus terhadap Rencana Aksi Pengembangan Industri Produk Halal di Indonesia, juga guna menyikapi global value chain pada era industri global melalui penguatan produk halal. Program ini juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang telah menargetkan negara kita menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024, ” jelas Maurits.

Oleh karena itu, Maurits menekankan pentingnya penguatan industri produk halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia. “Dibutuhkan langkah dan upaya penguatan industri produk halal, antara lain dengan meningkatkan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona kuliner yang halal, aman, dan sehat, sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” tegas Maurits.

Maurits melanjutkan, Kemendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui APBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Berkaitan dengan dukungan pendanaan dan mengingat program sertifikasi halal tersebut merupakan program prioritas dan masuk dalam kategori kebutuhan mendesak, maka pemerintah daerah agar dapat segera mengalokasikan anggaran fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM tersebut dalam APBD TA 2024. Namun, apabila belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya, dapat disediakan melalui pergeseran anggaran dan ditampung dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2024 mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Maurits.

Maurits berharap program sertifikasi halal dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Pemda, tapi juga masyarakat. Menurutnya, manfaat dari program sertifikasi halal yaitu mampu meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat, terutama dalam meningkatkan pangsa pasar dan daya saing usaha. Kemudian, produk UMKM diharapkan akan lebih diterima di pasaran terutama yang membutuhkan produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional.

"Selanjutnya, khusus bagi kalangan pelaku usaha, maka pemberian sertifikat halal mendorong minat dan kepercayaannya dalam melakukan kerja sama bisnis waralaba atau franchise yang diminati banyak pengusaha, karena dapat memberi nilai tambah dan mudah memperluas jaringan distribusi,” tandas Maurits.

Editor: Arianto 

Read More

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi: Mendagri Dorong Kerjasama Kepala Daerah dengan Bulog, BPS, dan Satgas Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dalam rakor ini, Mendagri menekankan pentingnya kerjasama antara kepala daerah dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Mendagri menyatakan, "Seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog, kalau ada stoknya jangan disimpan, tapi didistribusikan. Ada beberapa temuan disimpan, tidak terdistribusi, akibatnya [beras] langka dan [harganya] naik." 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa inflasi pada Oktober 2023 berada di angka 2,56 persen secara year-on-year, dengan penurunan sebesar 0,17 persen secara month-to-month dibanding bulan sebelumnya. Meskipun secara nasional inflasi relatif terkendali, namun angka inflasi di berbagai daerah masih bervariasi, berkisar antara 1,1 persen hingga 5 persen. Oleh karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus melakukan upaya pengendalian, terutama di daerah-daerah dengan inflasi di atas rerata nasional.

Koordinasi antara kepala daerah dengan BPS dianggap penting karena BPS memiliki data lengkap mengenai harga bahan pokok di setiap kabupaten/kota. "Tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah koordinasi dengan BPS kabupaten/kota, mereka punya data lengkap, karena yang disampaikan oleh BPS tadi itu Beliau sudah menganalisis angka nasional, bahan mentahnya dari tiap BPS kabupaten/kota," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk mengaktifkan Satgas Pangan di daerah masing-masing. Dia menjelaskan bahwa pihak Satgas Pangan Polri telah menggerakkan jajaran Polda dan Polres untuk memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memasuki pasar-pasar dan distributor-distributor.

Selain itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk mengorganisir pasar murah, terutama di lokasi yang belum dijangkau oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk memeriksa Pemda yang sudah dan belum melaksanakan pasar murah. Pemda yang telah bergerak akan mendapatkan penghargaan, sementara yang belum akan dikenai sanksi sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

Mendagri menekankan, "Badan Pangan [akan] bantu, lebih hebat lagi kalau rekan-rekan juga bergerak melakukan gerakan pasar murah tidak hanya sekali dari Badan Pangan, dengan Bantuan Tunai Tidak Terduga (BTT) masing-masing atau Bantuan Sosial (Bansos) reguler masing-masing, dari anggaran yang ada."

Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan inflasi dapat terkendali dengan lebih baik, menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan inflasi dan meningkatkan perekonomian di tingkat daerah.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kemendagri Dorong Penyusunan APBD TA 2024: Fokus pada Prioritas dan Kebutuhan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan dorongan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tepat waktu, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penyusunan APBD yang memprioritaskan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam acara Webinar Series Keuda Update Seri ke-37 yang diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Direktorat Jenderal Bina Keuda pada Kamis (2/11/2023), Maurits mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai arah kebijakan penyusunan APBD TA 2024 antara Kemendagri dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Lebih lanjut, Maurits menekankan penerapan asas 'money follow program', di mana penganggaran harus difokuskan pada program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. "Kebijakan anggaran belanja harus berdasarkan money follows program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam konteks perubahan, Maurits menjelaskan beberapa penyesuaian dalam pedoman penyusunan APBD TA 2024, termasuk penyesuaian terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kebijakan pendapatan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), kebijakan mandatory spending untuk pendidikan dan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, serta penanganan inflasi di daerah.

"Pemerintah daerah wajib memenuhi alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait," jelasnya.

Dorongan dari Kemendagri ini memberikan arah yang jelas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan bijak, memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keteraturan dalam penyusunan APBD TA 2024 diharapkan akan menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan dan pelayanan publik di seluruh daerah di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Potensi Wisata Premium Indonesia, Mendagri Puji Kekayaan Alam Bawah Laut Wakatobi

Duta Nusantara Merdeka | Wakatobi

Kabupaten Wakatobi, dengan keindahan alam bawah lautnya yang memukau, mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Wakatobi bukan hanya diakui sebagai surga bawah laut nasional, tetapi juga sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia yang menonjol dengan segitiga karangnya yang memukau.

Mendagri menyampaikan apresiasinya ini secara langsung kepada perangkat daerah di Kabupaten Wakatobi. Ia tidak hanya berbicara, melainkan juga telah merasakan keindahan alam bawah laut Wakatobi sendiri dengan menyelam di sana. Dalam sambutannya, Mendagri mendorong agar kekayaan alam tersebut dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

"Saya datang ke sini karena memang daya tarik alamnya, terutama keindahan alam bawah lautnya. Wakatobi bukanlah destinasi baru bagi saya, bahkan istri saya telah berkunjung ke sini beberapa kali sebelumnya. Alam bawah laut Wakatobi adalah salah satu yang terbaik di dunia," ujarnya di Aula Pesanggrahan, Taman Budaya Wakatobi, Minggu (29/10/2023).

Mendagri berharap Wakatobi dapat menjadi ibu kota pariwisata baru di Indonesia, bersaing dengan destinasi internasional seperti Gold Coast di Australia, Pantai Waikiki di Hawaii, dan Maladewa. Keunggulan Wakatobi tidak hanya terletak pada keindahan alam bawah lautnya, tetapi juga pada kekayaan budaya khas yang unik dan beragam.

"Pariwisata adalah sektor yang memiliki potensi besar. Meskipun membutuhkan modal relatif kecil, pariwisata mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan pendapatan. Kita harus membangkitkan potensi pariwisata ini dengan memahami kebutuhan investor, terutama yang berfokus pada turis premium," tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya keamanan dan infrastruktur yang baik untuk menarik investor dan wisatawan premium. Daerah pariwisata harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Bandara, dermaga, dan infrastruktur lainnya menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Dalam acara tersebut, hadir juga Anggota Komisi II DPR RI Hugua, Bupati Wakatobi Haliana, Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud, Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Hamiruddin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisioner KPUD dan Bawaslu Wakatobi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat dan kepala desa/lurah se-Wakatobi.

Keberadaan Wakatobi sebagai destinasi wisata premium semakin diperkuat dengan apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat, Wakatobi semakin kokoh sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia yang memikat wisatawan dari seluruh dunia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95: Kolaborasi Generasi Muda untuk Majukan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari Sabtu, 28 Oktober 2023, dipenuhi semangat kebangsaan di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri Jakarta. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, serta dihadiri oleh para peserta upacara yang mengenakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Momentum bersejarah ini diusung dengan tema "Bersama Majukan Indonesia" dan logo yang menciptakan stilasi barisan manusia berwarna-warni, menggambarkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya di Indonesia. Pesan dalam tema ini adalah tentang kolaborasi, dimana keberagaman menjadi kekuatan dalam mewujudkan visi bersama mengangkat Indonesia.

Saat membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, Suhajar menggarisbawahi pentingnya semangat gotong royong yang pernah ditanamkan oleh para pemuda pada Hari Sumpah Pemuda tahun 1928. Semangat ini mempersatukan berbagai elemen pemuda Indonesia, membentuk komitmen kebangsaan, dan menegaskan persatuan dalam keragaman.

"Pemerintahan Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap partisipasi pemuda dalam pembangunan. Generasi muda saat ini memiliki tempat yang penting dalam pembangunan nasional. Kolaborasi antargenerasi dan kerja sama lintas sektor membawa optimisme bahwa pemuda mendapatkan tempat yang pantas dalam memajukan bangsa ini," ujar Suhajar.

Namun, Suhajar juga menyoroti tantangan modern yang dihadapi oleh generasi muda, termasuk kesenjangan penguasaan teknologi dan informasi antargenerasi, serta perubahan sosial, politik, dan bisnis yang pesat. Baginya, kolaborasi lintas generasi dan sektor adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi landasan penting. Suhajar menekankan perlunya tekad bersama dari semua pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, hingga komunitas, untuk mengimplementasikan kerja sama lintas sektor ini dengan efektif.

"Marilah kita menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua," tandasnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini tidak hanya menjadi momen refleksi sejarah, tetapi juga panggilan untuk bertindak. Kolaborasi, semangat gotong royong, dan tekad bersama menjadi pilar penting dalam merajut masa depan Indonesia yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Delegasi Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama Sosial Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Duta Nusantara Merdeka | Pahang, Malaysia

Persidangan ke-38 JKK/KK Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia-Indonesia (Malindo) digelar di Pahang, Malaysia, Kamis (19/10/2023). Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, selaku Ketua Kelompok Kerja (KK) Sosek Indonesia, turut menghadiri pertemuan ini.

Delegasi Indonesia terdiri dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI, dan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki perbatasan dengan Malaysia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

"Persidangan ini diselenggarakan secara langsung, menandai perubahan dari pertemuan virtual tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap persidangan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan persaudaraan di antara kedua negara, serta mencapai solusi bersama untuk isu-isu sosial ekonomi terkini di kawasan perbatasan," ungkap Safrizal.

Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari delegasi Malaysia. Safrizal menekankan pentingnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, terutama terkait kesepakatan Border Cross Agreement (BCA) dan Trade Border Agreement (TBA) yang telah dicapai sebelumnya. Forum JKK/KK Sosek Malindo dianggap memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti kesepakatan tersebut serta memperbaharui kerja sama antarprovinsi/negeri di kawasan perbatasan.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas berbagai isu sosial ekonomi yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, serta isu-isu baru lainnya yang membutuhkan perhatian bersama. Salah satu isu strategis yang dibahas adalah pembentukan Jawatankuasa untuk meneliti Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan pemulangan jenazah/mayat. 

Selain itu, pembahasan melibatkan pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Lintas Batas Negara (LBN) bagi kendaraan Malaysia yang melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Aruk, dan Badau.

Dalam persidangan ini, delegasi Indonesia mengusulkan pengelolaan perairan Telok Melano, Malaysia, sebagai kawasan perairan konservasi. Usulan ini bertujuan untuk pelestarian penyu hijau yang terancam akibat aktivitas ilegal di wilayah tersebut. 

Selain itu, delegasi Indonesia juga mengusulkan perlunya kajian komprehensif melibatkan Kerajaan Negeri Sabah dan Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelesaikan dan merencanakan mitigasi terhadap isu meluapnya air sungai Sembakung (Kalimantan Utara) yang berasal dari sisi Negeri Sabah Malaysia.

Persidangan ke-38 Sosek Malindo ini diakhiri dengan penandatanganan Risalah hasil perundingan oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri dengan Timbalan Pengarah Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Risalah ini akan menjadi pedoman bagi kedua delegasi untuk menindaklanjuti hasil perundingan sesuai peran masing-masing dan akan dilaporkan pada pertemuan berikutnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemendagri Dukung Pembahasan Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut terlibat dalam pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang berlangsung di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, membahas hal ini pada Kamis (12/10/2023).

Pimpinan rapat, Menko Perekonomian, didampingi Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga beberapa pejabat tinggi madya dari Kemnaker, Kemenko Perekonomian, Kemensetneg, Setkab, Kemenperin, KSP, dan Kemendagri. Perwakilan Kemendagri yang hadir meliputi Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian Sahmen Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Zanariah, serta perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda).

Tujuan utama Rakortas ini adalah membahas dan menyepakati hasil rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) terkait Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021. Kegiatan ini sangat penting karena penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2024 akan dilakukan dalam waktu dekat, yakni November 2023. Menurut PP Nomor 36 Tahun 2021, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat pada tanggal 21 November tahun ini. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten maupun Kota (UMK) ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 November.

Perubahan ini juga diperlukan agar sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Beberapa substansi dalam UU Ciptaker, terutama yang berkaitan dengan pengupahan, mengharuskan penyesuaian pada peraturan turunannya.

Dalam Rakortas ini, urgensi revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 ditekankan karena waktu penetapan UM yang mendesak. Penetapan UM juga memerlukan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai formula penghitungan UM yang akan disampaikan oleh Menaker kepada para gubernur.

Beberapa isu yang dibahas antara lain: penyempurnaan formula penghitungan UM tahun 2024; penghitungan dan mekanisme penetapan UM di daerah hasil pemekaran dan Ibu Kota Nusantara (IKN); penyesuaian UM bagi daerah yang belum memiliki UM; dan penerapan sanksi administratif bagi gubernur yang tidak mematuhi ketentuan. Selain itu, dibahas juga pemberian upah yang lebih besar bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan penguatan peran dewan pengupahan di daerah.

Kemendagri memberikan dukungan terhadap upaya penyempurnaan PP Nomor 36 Tahun 2021. Suhajar Diantoro, Sekjen Kemendagri, menjelaskan bahwa untuk daerah pemekaran tanpa perangkat daerah, UMP mengikuti provinsi induk. Sementara itu, penetapan UMP di IKN akan ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN.

Lebih lanjut, Kemendagri juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap provinsi, terutama yang menetapkan UM di luar ketentuan perundang-undangan.

Para peserta rapat berharap adanya dukungan semua pihak untuk mempercepat penyelesaian perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 sehingga dapat segera disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik. Masyarakat Indonesia dapat mengharapkan hasil yang positif dari upaya bersama ini untuk mendukung kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia. Dalam waktu dekat, keputusan resmi mengenai perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 diharapkan akan segera diumumkan. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More