Sekjen Kemendagri Minta Sekda Dukung Penyediaan Anggaran Pilkada 2024

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) mendukung penyediaan anggaran Pilkada Serentak 2024 terpenuhi. Hal itu ditegaskannya pada acara Pengukuhan Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah (Komwil) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023 di Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (24/11/2023).

Dia mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengarahkan agar seluruh daerah mencadangkan anggaran Pilkada 2024 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan 2024. Adapun rinciannya, yakni 40 persen melalui APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024 dari jumlah yang disepakati bersama.

“Karena jika semua ditumpuk di tahun 2024 maka beban APBD Tahun Anggaran 2024 akan sangat berat, karena itu dicadangkan 40 persennya di tahun 2023,” terang Suhajar.

Suhajar menegaskan, sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan penting dalam memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024 terpenuhi. Hingga saat ini Kemendagri juga terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada.

“Jadi rapat kemarin yang dipimpin oleh Bapak Mendagri bahwa NPHD belum di semua daerah, karena itu Pak Mendagri berpesan untuk memastikan kesediaan anggaran,” ujarnya.

Di lain sisi, Suhajar juga menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Dia menegaskan, netralitas ASN merupakan bagian dari budaya demokrasi. Aturan mengenai netralitas tersebut juga sudah dijelas diatur, sehingga harus dipatuhi.

Suhajar mengaku mengantongi data mengenai ASN yang tidak netral. Data tersebut menjadi acuan dalam memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan, termasuk saat penunjukan penjabat (Pj.) kepala daerah. Bagi ASN yang tidak netral juga berpotensi dilaporkan kepada Bawaslu di daerah maupun pusat untuk ditindaklanjuti.

“Kita sudah berpengalaman tentang itu, saya hanya mengingatkan,” tandasnya.

Editor: Arianto

Read More

Kolaborasi Kemendagri dengan Kemenag Sosialisasikan Mandatory Halal 2024

Duta Nusantara Merdeka | Batam

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersinergi dengan Kementerian Agama (Kemenag) mensosialisasikan Program Sertifikasi Halal. Salah satu langkah yang dilakukan dengan menggelar Sosialisasi Penyiapan Anggaran Fasilitasi Program Mandatory Halal 2024 Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023. Acara bertajuk "Akselerasi Perwujudan Ekosistem dan Industri Halal Indonesia di Tingkat Global” tersebut berlangsung di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau, Selasa (14/11/2023).

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan menegaskan, sosialisasi tersebut merupakan kegiatan strategis untuk mendukung Program Sertifikasi Halal. Hal ini sebagaimana amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan industri halal menjadi salah satu arah kebijakan pemerintah.

“Demikian juga dengan adanya Masterplan Industri Produk Halal Indonesia (MPIPHI) Tahun 2022-2029 kiranya dapat kita jadikan selain sebagai landasan utama untuk fokus terhadap Rencana Aksi Pengembangan Industri Produk Halal di Indonesia, juga guna menyikapi global value chain pada era industri global melalui penguatan produk halal. Program ini juga sejalan dengan arahan Bapak Presiden yang telah menargetkan negara kita menjadi pusat produsen halal dunia pada tahun 2024, ” jelas Maurits.

Oleh karena itu, Maurits menekankan pentingnya penguatan industri produk halal untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia. “Dibutuhkan langkah dan upaya penguatan industri produk halal, antara lain dengan meningkatkan kapasitas produksi produk halal melalui pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH), pembentukan zona kuliner yang halal, aman, dan sehat, sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” tegas Maurits.

Maurits melanjutkan, Kemendagri telah menetapkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. Dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda) diminta segera menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui APBD masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

“Berkaitan dengan dukungan pendanaan dan mengingat program sertifikasi halal tersebut merupakan program prioritas dan masuk dalam kategori kebutuhan mendesak, maka pemerintah daerah agar dapat segera mengalokasikan anggaran fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM tersebut dalam APBD TA 2024. Namun, apabila belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya, dapat disediakan melalui pergeseran anggaran dan ditampung dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2024 mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Maurits.

Maurits berharap program sertifikasi halal dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Pemda, tapi juga masyarakat. Menurutnya, manfaat dari program sertifikasi halal yaitu mampu meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat, terutama dalam meningkatkan pangsa pasar dan daya saing usaha. Kemudian, produk UMKM diharapkan akan lebih diterima di pasaran terutama yang membutuhkan produk halal, baik di pasar domestik maupun internasional.

"Selanjutnya, khusus bagi kalangan pelaku usaha, maka pemberian sertifikat halal mendorong minat dan kepercayaannya dalam melakukan kerja sama bisnis waralaba atau franchise yang diminati banyak pengusaha, karena dapat memberi nilai tambah dan mudah memperluas jaringan distribusi,” tandas Maurits.

Editor: Arianto 

Read More

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi: Mendagri Dorong Kerjasama Kepala Daerah dengan Bulog, BPS, dan Satgas Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diadakan secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Dalam rakor ini, Mendagri menekankan pentingnya kerjasama antara kepala daerah dengan Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Satuan Tugas Pangan (Satgas Pangan) untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok.

Mendagri menyatakan, "Seluruh kepala daerah tolong koordinasi dengan Bulog, kalau ada stoknya jangan disimpan, tapi didistribusikan. Ada beberapa temuan disimpan, tidak terdistribusi, akibatnya [beras] langka dan [harganya] naik." 

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa inflasi pada Oktober 2023 berada di angka 2,56 persen secara year-on-year, dengan penurunan sebesar 0,17 persen secara month-to-month dibanding bulan sebelumnya. Meskipun secara nasional inflasi relatif terkendali, namun angka inflasi di berbagai daerah masih bervariasi, berkisar antara 1,1 persen hingga 5 persen. Oleh karena itu, Mendagri meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk terus melakukan upaya pengendalian, terutama di daerah-daerah dengan inflasi di atas rerata nasional.

Koordinasi antara kepala daerah dengan BPS dianggap penting karena BPS memiliki data lengkap mengenai harga bahan pokok di setiap kabupaten/kota. "Tolong Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kepala daerah koordinasi dengan BPS kabupaten/kota, mereka punya data lengkap, karena yang disampaikan oleh BPS tadi itu Beliau sudah menganalisis angka nasional, bahan mentahnya dari tiap BPS kabupaten/kota," ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri juga mendorong kepala daerah untuk mengaktifkan Satgas Pangan di daerah masing-masing. Dia menjelaskan bahwa pihak Satgas Pangan Polri telah menggerakkan jajaran Polda dan Polres untuk memantau Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memasuki pasar-pasar dan distributor-distributor.

Selain itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk mengorganisir pasar murah, terutama di lokasi yang belum dijangkau oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dia juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk memeriksa Pemda yang sudah dan belum melaksanakan pasar murah. Pemda yang telah bergerak akan mendapatkan penghargaan, sementara yang belum akan dikenai sanksi sesuai dengan kinerja yang dilakukan.

Mendagri menekankan, "Badan Pangan [akan] bantu, lebih hebat lagi kalau rekan-rekan juga bergerak melakukan gerakan pasar murah tidak hanya sekali dari Badan Pangan, dengan Bantuan Tunai Tidak Terduga (BTT) masing-masing atau Bantuan Sosial (Bansos) reguler masing-masing, dari anggaran yang ada."

Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait, diharapkan inflasi dapat terkendali dengan lebih baik, menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rapat koordinasi ini menjadi langkah konkret dalam menghadapi tantangan inflasi dan meningkatkan perekonomian di tingkat daerah.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kemendagri Dorong Penyusunan APBD TA 2024: Fokus pada Prioritas dan Kebutuhan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memberikan dorongan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 tepat waktu, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.

Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penyusunan APBD yang memprioritaskan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Dalam acara Webinar Series Keuda Update Seri ke-37 yang diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom meeting dan kanal YouTube Direktorat Jenderal Bina Keuda pada Kamis (2/11/2023), Maurits mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman mengenai arah kebijakan penyusunan APBD TA 2024 antara Kemendagri dan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Lebih lanjut, Maurits menekankan penerapan asas 'money follow program', di mana penganggaran harus difokuskan pada program yang berkaitan langsung dengan prioritas nasional dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. "Kebijakan anggaran belanja harus berdasarkan money follows program dengan memastikan kematangan dalam menerjemahkan kebutuhan dalam pencapaian kinerja suatu program dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam konteks perubahan, Maurits menjelaskan beberapa penyesuaian dalam pedoman penyusunan APBD TA 2024, termasuk penyesuaian terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Kebijakan pendapatan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), kebijakan mandatory spending untuk pendidikan dan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, penurunan stunting, serta penanganan inflasi di daerah.

"Pemerintah daerah wajib memenuhi alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mandatory spending). Jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan akan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait," jelasnya.

Dorongan dari Kemendagri ini memberikan arah yang jelas kepada pemerintah daerah untuk mengelola anggaran dengan bijak, memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien untuk program-program yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Keteraturan dalam penyusunan APBD TA 2024 diharapkan akan menciptakan keberlanjutan dalam pembangunan dan pelayanan publik di seluruh daerah di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Potensi Wisata Premium Indonesia, Mendagri Puji Kekayaan Alam Bawah Laut Wakatobi

Duta Nusantara Merdeka | Wakatobi

Kabupaten Wakatobi, dengan keindahan alam bawah lautnya yang memukau, mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Wakatobi bukan hanya diakui sebagai surga bawah laut nasional, tetapi juga sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia yang menonjol dengan segitiga karangnya yang memukau.

Mendagri menyampaikan apresiasinya ini secara langsung kepada perangkat daerah di Kabupaten Wakatobi. Ia tidak hanya berbicara, melainkan juga telah merasakan keindahan alam bawah laut Wakatobi sendiri dengan menyelam di sana. Dalam sambutannya, Mendagri mendorong agar kekayaan alam tersebut dijaga dan dilestarikan dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

"Saya datang ke sini karena memang daya tarik alamnya, terutama keindahan alam bawah lautnya. Wakatobi bukanlah destinasi baru bagi saya, bahkan istri saya telah berkunjung ke sini beberapa kali sebelumnya. Alam bawah laut Wakatobi adalah salah satu yang terbaik di dunia," ujarnya di Aula Pesanggrahan, Taman Budaya Wakatobi, Minggu (29/10/2023).

Mendagri berharap Wakatobi dapat menjadi ibu kota pariwisata baru di Indonesia, bersaing dengan destinasi internasional seperti Gold Coast di Australia, Pantai Waikiki di Hawaii, dan Maladewa. Keunggulan Wakatobi tidak hanya terletak pada keindahan alam bawah lautnya, tetapi juga pada kekayaan budaya khas yang unik dan beragam.

"Pariwisata adalah sektor yang memiliki potensi besar. Meskipun membutuhkan modal relatif kecil, pariwisata mampu menciptakan banyak lapangan kerja dan pendapatan. Kita harus membangkitkan potensi pariwisata ini dengan memahami kebutuhan investor, terutama yang berfokus pada turis premium," tegasnya.

Mendagri juga mengingatkan pentingnya keamanan dan infrastruktur yang baik untuk menarik investor dan wisatawan premium. Daerah pariwisata harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Bandara, dermaga, dan infrastruktur lainnya menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Dalam acara tersebut, hadir juga Anggota Komisi II DPR RI Hugua, Bupati Wakatobi Haliana, Wakil Bupati Wakatobi Ilmiati Daud, Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi Hamiruddin, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisioner KPUD dan Bawaslu Wakatobi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat dan kepala desa/lurah se-Wakatobi.

Keberadaan Wakatobi sebagai destinasi wisata premium semakin diperkuat dengan apresiasi tinggi dari pemerintah pusat. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat setempat, Wakatobi semakin kokoh sebagai destinasi pariwisata unggulan Indonesia yang memikat wisatawan dari seluruh dunia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95: Kolaborasi Generasi Muda untuk Majukan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Hari Sabtu, 28 Oktober 2023, dipenuhi semangat kebangsaan di Plaza Gedung A Kantor Pusat Kemendagri Jakarta. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, serta dihadiri oleh para peserta upacara yang mengenakan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Momentum bersejarah ini diusung dengan tema "Bersama Majukan Indonesia" dan logo yang menciptakan stilasi barisan manusia berwarna-warni, menggambarkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya di Indonesia. Pesan dalam tema ini adalah tentang kolaborasi, dimana keberagaman menjadi kekuatan dalam mewujudkan visi bersama mengangkat Indonesia.

Saat membacakan sambutan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, Suhajar menggarisbawahi pentingnya semangat gotong royong yang pernah ditanamkan oleh para pemuda pada Hari Sumpah Pemuda tahun 1928. Semangat ini mempersatukan berbagai elemen pemuda Indonesia, membentuk komitmen kebangsaan, dan menegaskan persatuan dalam keragaman.

"Pemerintahan Republik Indonesia memberikan perhatian besar terhadap partisipasi pemuda dalam pembangunan. Generasi muda saat ini memiliki tempat yang penting dalam pembangunan nasional. Kolaborasi antargenerasi dan kerja sama lintas sektor membawa optimisme bahwa pemuda mendapatkan tempat yang pantas dalam memajukan bangsa ini," ujar Suhajar.

Namun, Suhajar juga menyoroti tantangan modern yang dihadapi oleh generasi muda, termasuk kesenjangan penguasaan teknologi dan informasi antargenerasi, serta perubahan sosial, politik, dan bisnis yang pesat. Baginya, kolaborasi lintas generasi dan sektor adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.

Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi landasan penting. Suhajar menekankan perlunya tekad bersama dari semua pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, hingga komunitas, untuk mengimplementasikan kerja sama lintas sektor ini dengan efektif.

"Marilah kita menjadikan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua," tandasnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini tidak hanya menjadi momen refleksi sejarah, tetapi juga panggilan untuk bertindak. Kolaborasi, semangat gotong royong, dan tekad bersama menjadi pilar penting dalam merajut masa depan Indonesia yang lebih baik.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Delegasi Indonesia dan Malaysia Sepakat Perkuat Kerja Sama Sosial Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Duta Nusantara Merdeka | Pahang, Malaysia

Persidangan ke-38 JKK/KK Sosial Ekonomi (Sosek) Malaysia-Indonesia (Malindo) digelar di Pahang, Malaysia, Kamis (19/10/2023). Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, selaku Ketua Kelompok Kerja (KK) Sosek Indonesia, turut menghadiri pertemuan ini.

Delegasi Indonesia terdiri dari berbagai kementerian/lembaga, termasuk Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), TNI, dan pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki perbatasan dengan Malaysia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Riau, dan Kepulauan Riau.

"Persidangan ini diselenggarakan secara langsung, menandai perubahan dari pertemuan virtual tahun-tahun sebelumnya. Kami berharap persidangan ini dapat mempererat tali silaturahmi dan hubungan persaudaraan di antara kedua negara, serta mencapai solusi bersama untuk isu-isu sosial ekonomi terkini di kawasan perbatasan," ungkap Safrizal.

Dalam pertemuan ini, delegasi Indonesia mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dari delegasi Malaysia. Safrizal menekankan pentingnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, terutama terkait kesepakatan Border Cross Agreement (BCA) dan Trade Border Agreement (TBA) yang telah dicapai sebelumnya. Forum JKK/KK Sosek Malindo dianggap memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti kesepakatan tersebut serta memperbaharui kerja sama antarprovinsi/negeri di kawasan perbatasan.

Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas berbagai isu sosial ekonomi yang sempat tertunda akibat pandemi Covid-19, serta isu-isu baru lainnya yang membutuhkan perhatian bersama. Salah satu isu strategis yang dibahas adalah pembentukan Jawatankuasa untuk meneliti Standar Operasional Prosedur (SOP) pengurusan pemulangan jenazah/mayat. 

Selain itu, pembahasan melibatkan pemberlakuan Penerimaan Negara Bukan Pajak/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Lintas Batas Negara (LBN) bagi kendaraan Malaysia yang melintas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Aruk, dan Badau.

Dalam persidangan ini, delegasi Indonesia mengusulkan pengelolaan perairan Telok Melano, Malaysia, sebagai kawasan perairan konservasi. Usulan ini bertujuan untuk pelestarian penyu hijau yang terancam akibat aktivitas ilegal di wilayah tersebut. 

Selain itu, delegasi Indonesia juga mengusulkan perlunya kajian komprehensif melibatkan Kerajaan Negeri Sabah dan Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelesaikan dan merencanakan mitigasi terhadap isu meluapnya air sungai Sembakung (Kalimantan Utara) yang berasal dari sisi Negeri Sabah Malaysia.

Persidangan ke-38 Sosek Malindo ini diakhiri dengan penandatanganan Risalah hasil perundingan oleh Dirjen Bina Adwil Kemendagri dengan Timbalan Pengarah Majlis Keselamatan Negara Malaysia. Risalah ini akan menjadi pedoman bagi kedua delegasi untuk menindaklanjuti hasil perundingan sesuai peran masing-masing dan akan dilaporkan pada pertemuan berikutnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemendagri Dukung Pembahasan Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) turut terlibat dalam pembahasan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang berlangsung di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, membahas hal ini pada Kamis (12/10/2023).

Pimpinan rapat, Menko Perekonomian, didampingi Menteri Ketenagakerjaan dan Wakil Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hadir juga beberapa pejabat tinggi madya dari Kemnaker, Kemenko Perekonomian, Kemensetneg, Setkab, Kemenperin, KSP, dan Kemendagri. Perwakilan Kemendagri yang hadir meliputi Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Diantoro, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Restuardy Daud, Pelaksana Harian Sahmen Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Zanariah, serta perwakilan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda).

Tujuan utama Rakortas ini adalah membahas dan menyepakati hasil rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) terkait Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021. Kegiatan ini sangat penting karena penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2024 akan dilakukan dalam waktu dekat, yakni November 2023. Menurut PP Nomor 36 Tahun 2021, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat pada tanggal 21 November tahun ini. Sedangkan Upah Minimum Kabupaten maupun Kota (UMK) ditetapkan paling lambat pada tanggal 30 November.

Perubahan ini juga diperlukan agar sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Beberapa substansi dalam UU Ciptaker, terutama yang berkaitan dengan pengupahan, mengharuskan penyesuaian pada peraturan turunannya.

Dalam Rakortas ini, urgensi revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 ditekankan karena waktu penetapan UM yang mendesak. Penetapan UM juga memerlukan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai formula penghitungan UM yang akan disampaikan oleh Menaker kepada para gubernur.

Beberapa isu yang dibahas antara lain: penyempurnaan formula penghitungan UM tahun 2024; penghitungan dan mekanisme penetapan UM di daerah hasil pemekaran dan Ibu Kota Nusantara (IKN); penyesuaian UM bagi daerah yang belum memiliki UM; dan penerapan sanksi administratif bagi gubernur yang tidak mematuhi ketentuan. Selain itu, dibahas juga pemberian upah yang lebih besar bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun dan penguatan peran dewan pengupahan di daerah.

Kemendagri memberikan dukungan terhadap upaya penyempurnaan PP Nomor 36 Tahun 2021. Suhajar Diantoro, Sekjen Kemendagri, menjelaskan bahwa untuk daerah pemekaran tanpa perangkat daerah, UMP mengikuti provinsi induk. Sementara itu, penetapan UMP di IKN akan ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN.

Lebih lanjut, Kemendagri juga terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap provinsi, terutama yang menetapkan UM di luar ketentuan perundang-undangan.

Para peserta rapat berharap adanya dukungan semua pihak untuk mempercepat penyelesaian perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 sehingga dapat segera disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik. Masyarakat Indonesia dapat mengharapkan hasil yang positif dari upaya bersama ini untuk mendukung kesejahteraan pekerja/buruh di Indonesia. Dalam waktu dekat, keputusan resmi mengenai perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 diharapkan akan segera diumumkan. 

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Penguatan Kompetensi Legal Drafter Pemda: Fokus Kualitas dan Responsifitas Produk Hukum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Legal Drafting mulai tanggal 9 hingga 13 Oktober 2023. Diklat ini bertujuan memperkuat kompetensi aparatur pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Acara ini dihadiri oleh peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Hariyono, dalam sambutannya, menekankan pentingnya peran seorang legal drafter dalam penyusunan produk hukum. Menurutnya, produk hukum memiliki dampak signifikan terhadap kesuksesan pengelolaan ekonomi di setiap daerah. Oleh karena itu, proses penyusunan Perda dan Perkada perlu memperhatikan banyak aspek, termasuk partisipasi masyarakat yang harus terus ditingkatkan.

“Harapannya, (melalui kegiatan ini) peraturan yang dihasilkan nantinya akan lebih berkualitas, aspiratif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan tersebut di Hotel Teraskita, Jakarta, Senin (09/10/2023).

Sugeng juga menyebutkan pentingnya mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurutnya, regulasi ini menjadi landasan bagi Pemda dalam menyusun Perda yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan mengacu pada UU tersebut, diharapkan tata kelola dan kualitas Perda yang dihasilkan akan lebih baik.

Menutup sambutannya, Sugeng memaparkan tiga asas hukum yang harus menjadi acuan dalam penyusunan produk hukum. Asas-asas tersebut adalah asas lex superior derogat legi inferiori, asas lex specialis derogat legi generali, dan asas lex posterior derogat legi priori. Dalam konteks inovasi hukum, pemahaman mendalam tentang asas-asas ini menjadi sangat penting untuk memastikan kejelasan dan keabsahan hukum yang dihasilkan.

Diklat Legal Drafting ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada peserta sehingga mereka dapat menyusun produk hukum dengan lebih baik, mengikuti regulasi yang berlaku, serta menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan responsif. Pelibatan aktif dari aparatur pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan akan menghasilkan Perda dan Perkada yang mampu mendukung pertumbuhan dan pembangunan di daerah masing-masing.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Dukcapil PRIMA: Pembaharuan Pelayanan Administrasi Kependudukan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, memperkenalkan tagline baru "Dukcapil PRIMA", sebuah inisiatif berarti yang menandakan perubahan besar dalam pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. 

"PRIMA memiliki arti profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel," kata Teguh Setyabudi saat peluncuran tagline ini di Jakarta, Selasa (10/10/2023).

Menurut Teguh, profesionalisme adalah pondasi utama dari Dukcapil PRIMA. Para petugas Dukcapil harus memiliki tingkat keahlian tinggi dan menjalankan tugas mereka dengan integritas dan dedikasi. 

Selain itu, mereka juga harus kompeten dalam menjawab pertanyaan, permohonan, dan masalah dari masyarakat dengan cepat dan efisien, menjadikan responsivitas sebagai nilai penting. 

"Kemajuan teknologi juga menjadi kunci melalui inovasi, dengan Dukcapil terbuka terhadap penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan akurasi data dan memudahkan akses masyarakat melalui aplikasi seluler atau portal web," ujarnya.

Namun, menurut Teguh, layanan pelayanan dengan hati adalah nilai inti dari Dukcapil PRIMA. Petugas Dukcapil harus bersikap empati dan peduli, membantu warga dengan tulus, memastikan bahwa setiap orang merasa didengar dan dihargai, serta memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, akuntabilitas adalah prinsip yang sangat penting dalam Dukcapil PRIMA. 

Dan yang pasti, Dukcapil harus selalu dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan keputusan yang diambil, melalui transparansi dalam pelayanan, pengolahan dokumen, dan pemantauan internal yang ketat.

"Dukcapil PRIMA bukan sekadar slogan, tetapi sebuah komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi seluruh warga negara. Kami berharap bahwa dengan konsep Dukcapil PRIMA ini, Indonesia dapat maju lebih cepat melalui pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tegas Teguh.

Dengan perubahan ini, Dukcapil diharapkan dapat menjadi mitra yang andal dalam memenuhi hak-hak kependudukan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. "Dukcapil PRIMA, Indonesia Maju," tandas Teguh, menandakan tekad dalam meningkatkan standar pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Pentingnya Pengelolaan BUMD yang Efisien: Rencana Kemendagri untuk Sukseskan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menekankan pentingnya memperkuat kapasitas manajemen dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Suhajar mengungkapkan bahwa saat ini laba yang dihasilkan oleh BUMD di seluruh Indonesia mencapai hampir Rp30 triliun. Namun, masih ada beberapa BUMD yang belum optimal dalam tata kelola perusahaan dan menghadapi tantangan seperti kurangnya modal.

Pada acara Pemberian Penghargaan BUMD Awards dan Rapat Koordinasi BUMD Seluruh Indonesia Tahun 2023 yang digelar oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023). Suhajar menyatakan bahwa tugas pemerintah pusat dan daerah adalah membenahi dan memperkuat kapasitas manajerial BUMD. Hal ini sejalan dengan strategi politik desentralisasi yang diterapkan pemerintah, di mana sebagian urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah.

Menurut Suhajar, pembenahan ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui laba BUMD, tetapi juga akan mendukung pembangunan di daerah. Oleh karena itu, dia mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menjadi lebih kreatif dalam memaksimalkan realisasi PAD, sehingga pembangunan bisa dipercepat.

Suhajar juga mengapresiasi peran BUMD dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan penghargaan kepada BUMD berprestasi. Penghargaan ini diharapkan dapat memotivasi BUMD untuk semakin andal, yang pada gilirannya akan memperkuat kapasitas fiskal daerah.

"Dengan penekanan pada optimalisasi BUMD, pemerintah memastikan bahwa pengelolaan aset daerah menjadi lebih efisien dan berdampak positif bagi rakyat. Dalam kerangka politik desentralisasi, memperkuat BUMD adalah langkah penting menuju pemerintahan daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing tinggi," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemendagri Dukung Penguatan BAZNAS di Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung dan memfasilitasi penguatan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terutama yang beroperasi di tingkat daerah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Menteri Dalam Negeri, La Ode Ahmad P. Balombo, dalam acara plenary session Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2023 yang berlangsung selama tiga hari dari tanggal 20-22 September 2023 di Jakarta.

"Kami siap memperkuat strategi pengumpulan zakat melalui instrumen-instrumen yang diperlukan, menjadikan proses pengumpulan zakat lebih transparan, dan menguatkan jaringan BAZNAS," kata 

Ahmad P. Balombo. 

Sejak berdirinya BAZNAS pada tahun 2001, tugas dan perannya terus berkembang. Kemendagri berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja BAZNAS agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat melalui peningkatan literasi zakat.

Ahmad P. Balombo juga menekankan bahwa Kemendagri siap mendengarkan dan menyelesaikan persoalan yang mungkin dihadapi oleh BAZNAS daerah. Hal ini bertujuan untuk mencapai sinkronisasi antara program-program BAZNAS di tingkat daerah dengan proses pengumpulan dan pengeluaran zakat.

Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420.12/4456/SJ tentang Penguatan Kelembagaan BAZNAS di Daerah. Melalui surat edaran ini, Kemendagri menyatakan kesiapannya untuk memberikan payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penguatan BAZNAS.

Selain itu, Kemendagri juga mendorong Pemerintah Daerah untuk membentuk Unit Pengelola Zakat (UPZ) pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebagai salah satu langkah dalam memperkuat jaringan dan infrastruktur zakat di tingkat daerah.

Dengan komitmen dan dukungan dari Kemendagri, diharapkan BAZNAS di seluruh Indonesia dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam mengelola zakat dengan efisien dan transparan demi kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Mendagri Tito Lantik Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat Gubernur NTB

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian secara resmi melantik Lalu Gita Ariadi sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penjabat baru ini ditunjuk oleh Presiden untuk menggantikan Gubernur Zulkieflimansyah yang masa jabatannya telah berakhir. Upacara pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang telah ditetapkan pada tanggal 4 September 2023.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pentingnya peran Pj. kepala daerah dalam mengisi kekosongan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Oleh karena itu, ia meminta kepada Lalu Gita Ariadi, yang telah diberi kepercayaan oleh Presiden melalui Sidang Tim Penilai Akhir (TPA), untuk menjalankan tugasnya dengan penuh komitmen dan sebaik mungkin.

Tito Karnavian juga memberikan arahan bahwa Pj. kepala daerah harus mempertimbangkan program-program strategis yang sejalan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun, untuk membuat program strategis yang berbeda, penjabat perlu mendapatkan izin dari Mendagri.

Selain itu, Mendagri menekankan pentingnya komunikasi yang baik dengan pejabat sebelumnya, terutama terkait dengan program yang harus dilanjutkan demi kepentingan masyarakat NTB. Dalam hal ini, peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), khususnya dalam penanganan stunting dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dianggap penting sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga.

Mendagri juga mengajak seluruh stakeholder baik dari pusat maupun daerah untuk mendukung kepemimpinan Lalu Gita Ariadi, sehingga pemerintahan di Provinsi NTB dapat berjalan lebih baik. Ia mengingatkan bahwa semua pihak harus mendukung hal positif dalam kepemimpinan baru ini.

Upacara pelantikan juga dihadiri oleh Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimansyah, dan wakilnya, Sitti Rohmi Djalillah. Turut hadir jajaran Forkopimda NTB, bupati/wali kota se-NTB, serta anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan NTB.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Wamendagri Apresiasi Upaya IPDN Terus Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Duta Nusantara Merdeka | Jatinangor 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengapresiasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang terus berbenah menjadi lembaga pendidikan tinggi kepamongprajaan yang berkualitas dan menuju arah world class university. Langkah tersebut penting, mengingat sumber daya manusia (SDM) yang cerdas, kreatif, berintegritas, dan produktif menjadi kunci agar Indonesia dapat bersaing dengan bangsa lain.

“Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Rektor, para Wakil Rektor dan segenap civitas akademika IPDN yang terus berbenah,” ujar Wempi saat mengukuhkan 533 praja pratama IPDN angkatan XXXIV di Kampus IPDN Jatinangor, Kamis (31/8/2023).

Lebih lanjut, dia mengatakan, upaya peningkatan kualitas SDM itu penting untuk mencapai visi Indonesia Maju 2020-2024 yang ditetapkan Presiden Jokowi. Dalam visi tersebut, Presiden menginginkan terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Karena itu, berbagai program penataan dan peningkatan kualitas SDM Indonesia menjadi prioritas. Hal ini termasuk lembaga pendidikan IPDN yang perlu terus ditata dan dikembangkan secara inklusif agar menjadi lembaga pendidikan kader pamong praja yang berkualitas, kompetitif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Wempi menjelaskan, sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang dibina oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), IPDN bertugas mendidik dan membentuk para calon kader pamong praja muda agar memiliki sejumlah kemampuan dasar dan keterampilan teknis di bidang pemerintahan. Dengan demikian, nantinya mereka dapat berperan sebagai inovator, motivator, dan pelopor pembangunan. Selain itu juga menjadi aktor perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang mampu menghadirkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dia mengungkapkan, salah satu upaya IPDN dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui pengembangan sistem seleksi penerimaan calon praja IPDN secara transparan, objektif, dan adil. Hal ini dilakukan melalui kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dengan sistem BETAH atau Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis. Dengan begitu, pelaksanaan seleksi tersebut dapat menjamin asas kepastian hasil seleksi.

Selain itu, tambah Wempi, IPDN juga terus berbenah di berbagai bidang terutama terkait penataan dan penyempurnaan kurikulum pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan terintegrasi yang mengacu pada kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi vokasi. IPDN jug memiliki program agar lulusannya dapat mengikuti seleksi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Tak hanya itu, IPDN juga terus mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Kerja sama juga dilakukan dengan pemerintah daerah (Pemda) dan lembaga perbankan dalam meningkatkan kualitas dan kemajuan IPDN. 

Wempi berharap, berbagai langkah pembaruan IPDN khususnya dalam menjaring putra putri terbaik bangsa dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. “Dan dapat berperan sebagai agent of changes dalam melakukan pembaharuan tata kelola pemerintahan yang baik dan percepatan pelayanan kepada publik,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Rakernas APKASI, Sekjen Kemendagri Tekankan Indikator Keberhasilan Pemilu

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan indikator keberhasilan pemilu yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak termasuk kepala daerah. Hal itu disampaikan Suhajar saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Suhajar mengatakan, indikator tersebut meliputi sejumlah aspek, yaitu pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Indikator lainnya yakni tingginya partisipasi pemilih. Kemudian tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan. Indikator yang terakhir yakni pemerintah yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengarahkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Karena itu, suksesnya gelaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kata dia, menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang sudah mulai banyak menganggarkan APBD-nya untuk mendukung pilkada. “Kami berterima kasih karena memang pilkada ini dananya memang dana APBD,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah (Pemda) juga diimbau untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu di daerah. Hal ini misalnya kebutuhan kantor bagi KPU maupun Bawaslu di daerah.

Dia mengatakan, dalam menyukseskan pemilu diperlukan sinergi dari berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan, partai politik, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah termasuk kepala daerah berperan sentral dalam mengendalikan sinergi tersebut. “Karena kalau setiap daerah aman, maka Indonesia akan menjadi aman,” jelasnya.

Kepala daerah juga diarahkan agar dapat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirinya meminta bantuan kepada kepala daerah untuk memastikan tidak terjadi politisasi birokrasi. Dia meyakini para kepala daerah telah memahami cara untuk menjaga aspek tersebut

Selain itu, Pemda juga perlu memitigasi potensi masalah agar dapat segera diantisipasi melalui kerja sama dengan semua kekuatan di daerah, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Daerah juga perlu membantu distribusi logistik pemilu dan pilkada. “Alhamdulillah selama ini (distribusi logistik) berjalan lancar berkat kerja sama pemerintah daerah,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun ke Pasar Kendalikan Harga Pangan

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah agar aktif turun ke banyak pasar dan menggerakkan Satgas Pangan untuk mengecek harga komoditas. Dia mengatakan, turunnya kepala daerah ke pasar-pasar bakal membuat semua pihak tergerak melakukan langkah pengendalian harga.

“Sama seperti Bapak Presiden rajin turun ke mana-mana ke pasar, itu akan membuat isu penanganan inflasi stabilitas harga itu akan terus isunya akan naik, dan semua kita akan bergerak,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (17/7/2023).

Apabila terjadi kenaikan harga, lanjut Mendagri, kepala daerah diarahkan segera mencari akar permasalahan dan solusinya. Hal itu apakah disebabkan karena suplai yang kurang atau distribusinya terganggu. Berbagai langkah pengendalian itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) atau bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kalau ada masalah-masalah hukum, keragu-raguan, manfaatkan betul kerja sama dengan Kejaksaan dan kemudian dengan teman-teman TNI dan Polri,” jelasnya.

Mendagri mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Saat ini, Kemenkeu tengah melakukan penilaian terhadap daerah yang melibatkan lintas instansi. Hasil penilaian itu nantinya bakal diumumkan dengan menggelar acara penghargaan yang melibatkan daerah. Dalam kesempatan itu juga nantinya bakal disampaikan sejumlah daerah yang terus-menerus tidak bisa mengendalikan inflasi.

“Jadi tolong ini mudah-mudahan akan bisa memotivasi rekan-rekan untuk mengendalikan inflasi,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Mendagri Minta Kepala Daerah Dorong Masyarakat Tunaikan Zakat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah mendorong masyarakat agar menunaikan zakat 2,5 persen, mengingat hal itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (10/4/2023).

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, potensi zakat umat muslim baik secara global maupun di Indonesia begitu besar. Potensi tersebut perlu dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu atau yang tergolong mustahik dalam memenuhi kebutuhannya.

Mendagri menegaskan, kepala daerah juga perlu membangun kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam mengelola zakat. Dengan begitu, zakat yang telah diterima tidak sekadar disimpan, tapi dapat segera disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

“Ini (potensi zakat) kan jauh melebihi dana bansos (bantuan sosial) yang ada total nasional maupun melebihi total dana bantuan belanja tidak terduga yang ada dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) semua daerah,” jelas Mendagri.

Selain itu, Kemendagri juga mendorong setiap daerah mengoptimalkan peran Baznas dalam mendukung program pengentasan kemiskinan. Dia meyakini, apabila semua daerah bahu-membahu dengan Baznas dalam meyakinkan para wajib zakat (muzakki) untuk menunaikan zakat, maka penanganan terhadap masyarakat miskin akan lebih maksimal.

Dia menjelaskan, zakat sangat berpotensi membantu program pengentasan kemiskinan, sehingga perlu digali secara optimal. Terdapat beberapa indikator potensi pemetaan zakat di antaranya zakat pertanian, zakat deposito, zakat perusahaan, dan zakat penghasilan termasuk gaji sebagai asisten atau pejabat negara. Potensi tersebut dinilai menjadi sumber terbesar pengumpulan zakat. (Arianto)

Read More

Kaltara Provinsi Terbaik Pertama SPM Award 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kalimantan Utara (Kaltara), Taufik Hidayat menghadiri acara penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).

Adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 diantaranya: Kaltara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 3 (tiga) provinsi terbaik, Kaltara sebagai juara “Pertama”. Disusul Jawa Barat juara kedua, dan Sumatera Barat juara ketiga.

Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, sekaligus memberikan penghargaan SPM Awards kepada kepala daerah terbaik.

“Dalam penerapan SPM, jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peran yang sangat penting. 6 pelayanan dasar urusan wajib yang diserahkan pusat ke daerah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata John Wempi Wetipo di sela-sela sambutannya.

Menurut Wamendagri, urusan pemerintahan wajib tersebut yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal diantaranya; 1). Pendidikan 2) Kesehatan 3) Pekerjaan Umum 4) Perumahan Rakyat 5) Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat; dan 6) Sosial.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud menambahkan, tujuan diadakan SPM Awards 2023 ini untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong Penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal. Tren meningkat dari waktu ke waktu dalam 4 tahun terakhir. 

 “Adapun indikator yang menjadi penilaian SPM Awards 2023 yakni; Indeks pencapaian SPM (IP-SPM); Komitmen Anggaran penerapan SPM; Pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM; Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM; dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM),” ujar Restuardy.

Sementara itu, Vini Sukanta S,s S,P, Analisis Kebijakan Muda Bidang SPM Kaltara mengatakan, ia sangat senang dan bersyukur bisa meraih penghargaan SPM Awards 2023.

"Alhamdulillah! Hari ini saya merasa senang dan bersyukur, dan saya merasa sedikit terkejut karena pengumuman ini disampaikan tiba-tiba di dalam event penghargaan ini," kata Vini kepada awak media usai acara SPM Awards 2023.

Menurut Vini, inovasi yang dilakukan selama ini oleh provinsi Kalimantan Utara yakni selalu menjaga kekompakan dengan kata lain kebijakan dan menyamakan persepsi sehingga kinerja di 6 OPD di Provinsi Kalimantan Utara dan kabupaten kota disekitarnya berjalan baik.

"Jadi, kekompakan adalah kunci kami dalam meraih penghargaan SPM Awards 2023 dan ini adalah award pertama kami. Kedepan, kami berharap bisa mempertahankan award ini," pungkasnya.

 

Sebagai informasi, SPM Awards 2023 dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan sejumlah Pemerintah Daerah se-Indonesia.

SPM Awards 2023 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se-Indonesia. (Arianto)

Read More

Kemendagri: Pemda Prioritaskan Pembangunan Air Minum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, pemenuhan air minum harus menjadi prioritas perencanaan dan penganggaran daerah. Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi secara virtual saat membuka acara Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah National Urban Water Supply Project (NUWSP) Tahun Anggaran 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (15/3/2023).

“National Urban Water Supply Project (NUWSP) ini tak lain merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan,” kata Teguh.

Dia mengatakan, pemerintah menargetkan universal access (100 persen) air minum layak tercapai pada tahun 2024. Khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan yang menjadi kegiatan NUWSP, untuk pemenuhan target sebesar 30 persen di tahun 2024 (sesuai dengan RPJMN 2020-2024), harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, pemerintah daerah (Pemda), dan BUMD air minum.

Teguh menjelaskan, aktivitas pembangunan di sektor air minum untuk mendukung pencapaian target prioritas nasional di tingkat provinsi didominasi oleh 2 subkegiatan. Kegiatan tersebut terdiri dari pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) di 22 provinsi, serta operasi dan pemeliharaan SPAM lintas kabupaten/kota di 12 provinsi.

Sementara di tingkat kabupaten/kota, didominasi oleh pembangunan SPAM JP kawasan perdesaan di 368 kabupaten/kota, peningkatan SPAM JP kawasan perdesaan di 248 kabupaten/kota, dan pembangunan SPAM JP kawasan perkotaan di 189 kabupaten/kota.

“Untuk mengetahui seberapa sinkron daerah NUWSP dalam merencanakan dan menganggarkan aktivitas air minum serta mengelola program NUWSP, Ditjen Bina Bangda Kemendagri menyusun indeks sinkronisasi NUWSP yang terdiri dari 7 variabel untuk menilai capaian daerah. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Gresik menjadi 5 daerah dengan capaian indeks sinkronisasi NUWSP tertinggi. Dan kami nyatakan sudah sangat sinkron baik dalam perencanaan dan penganggaran air minum maupun pengelolaan program NUWSP,” ungkap Teguh.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan untuk mendukung penguatan kerja sama, Ditjen Bina Bangda akan terus melakukan advokasi kepada daerah dalam pemetaan kebutuhan kerja sama, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama dalam kerangka NUWSP. Selain itu, Ditjen Bina Bangda juga mendorong adanya advokasi kerja sama di forum kepala daerah dan DPRD. Sementara untuk peningkatan kapasitas, Ditjen Bina Bangda akan melaksanakan capacity building (CB) dan technical assistances (TA) di level Pemda pada tahun 2023 dan 2024.

Teguh juga mengharapkan Pemda dapat menyelaraskan kebijakan dan target pembangunan air minum melalui perumusan rencana program/kegiatan/anggaran air minum. Selain itu, diharapkan pula Pemda mampu mengidentifikasi serta mencari solusi atas permasalahan perencanaan dan penganggaran air minum di daerah NUWSP. (Arianto)

Read More

Kemendagri Komitmen Bangun SDM Satpol PP BerAKHLAK di Era VUCA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) terus berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di era volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity (VUCA). Diketahui, era tersebut penuh dengan ketidakpastian yang diyakini dapat berpengaruh pada pembangunan SDM unggul. 

Sekretaris Ditjen Bina Adwil Kemendagri Indra Gunawan menekankan, dalam menyikapi hal tersebut, Satpol PP dituntut terus produktif, inovatif, dan meningkatkan daya saing. Hal ini dinilai penting, sebab Satpol PP memiliki tugas yang tidak mudah. 

“Satpol PP banyak membantu kepala daerah menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 255 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Indra pada acara Rapat Fasilitasi Daerah dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Manajemen SDM Pol PP, Kamis-Sabtu (23-25/2/2023). Acara ini digelar oleh Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Ditjen Bina Adwil Kemendagri. 

Menurutnya, salah satu cara efektif dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas SDM Satpol PP adalah dengan menjadikannya jabatan fungsional. Dengan kebijakan ini, jajaran Satpol PP didorong menguasai 14 kompetensi dan siap menjalankan layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dengan baik. 

Dalam upaya mendukung langkah tersebut, saat ini telah dibangun aplikasi Sistem Aplikasi Jabfung Satpol PP (Sijafpolpp). Terobosan ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan jabatan fungsional Pol PP. Selain itu, aplikasi ini juga diharapkan mampu memetakan pengelolaan SDM serta dapat menilai aspek-aspek pengukuran pengelolaan SDM Pol PP. 

Di lain sisi, lanjut Indra, untuk mencapai SDM unggul, Satpol PP dipacu untuk menerapkan core values BerAKHLAK. Adapun BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

“Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan yang berkelas dunia, pemerintah telah menetapkan core values ASN Berakhlak dan employer branding Bangga Melayani Bangsa,” tambahnya. 

Dia berharap, rapat ini mampu memberikan manfaat kepada semua pihak, serta dapat memacu sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. “Saya berharap forum ini dapat dimanfaatkan untuk saling menguatkan dalam membangun sinergisitas antara Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina umum dan pemerintah daerah sebagai pembina teknis operasional Satpol PP (yang) bertekad untuk terus membentuk Polisi Pamong Praja yang profesional,” tutup Indra. 

Sebagai informasi, rapat ini dihadiri oleh sejumlah peserta yang terdiri dari Kepala Satpol PP atau pejabat yang membidangi SDM di daerah di Provinsi, Kabupaten/Kota yang dipilih secara selektif, serta pejabat terkait di lingkungan Kemendagri. 

(Arianto) 

Read More