Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Partai Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Partai Politik. Tampilkan semua postingan

Deklarasi Anies For Presiden RI 2024 di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Program pembangunan semakin dirasakan masyarakat Jakarta karena semua kebijakan dilandaskan pada asas transparan dan akuntabel. Alhasil, pelayanan publik pun semakin berkualitas. Pembangunan yang dijalankan Anies adalah berpihak kepada warga Jakarta yang terpinggirkan dan dipinggirkan serta berorientasi penuh kepada kepentingan publik.

"Kita akan pastikan lagi bahwa Pak Anies harus menjadi presiden di republik ini. Jangan kita biarkan beliau berjuang hanya sendiri, tapi mari kita sama-sama bergandengan tangan membantu beliau agar beliau bisa menjadi presiden," kata Isra A.Sanaky, SH MH, Ketua Umum DPN Badan Komunikasi Nasional Desa Se Indonesia (BKNDI) saat Deklarasi Anies For Presiden RI 2024 di Gedung Cut Nyak Dhien, Kawasan Buperta Jakarta, Sabtu (18/06).

Menurut Isra, Pak Anies adalah orang yang tulus, bila Anies besok diusung partai politik untuk maju pada Pemilu 2024, maka relawan di 87 ribu desa di Indonesia siap diturunkan menjadi relawan untuk memenangkan Anies.

Di penghujung acara, Relawan Barisan Koalisi Anies Bersatu (BNKAB) Bersama BKNDI, ANDES, SRIKANDI MILENIAL, GARDA Nasional ANIES, APRESI menyatakan sikap bersama sebagai berikut:

1. Kami para Relawan akan mempersiapkan dan melakukan konsolidasi secara menyeluruh jika partai politik mengusung bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden Indonesia 2024-2029

2. Kami para Relawan di seluruh indonesia akan mendukung Bapak Anies Baswedan jika mencalonkan diri sebagai calon Presiden Indonesia 2024-2029

3. Kami para Relawan meminta Doa restu dan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia jika bapak Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai presiden Indonesia 2024-2029

4. Kami para Relawan Dengan semangat Kebhinekaan Tunggal Ika dan berbeda beda tetap satu barisan mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029, dan kepada Partai politik pendukung semoga di berikan kesuksesan dan kejayaan selalu.

"Dan yang pasti, pernyataan sikap dan seruan kami sebagai bentuk dukungan terhadap Pencalonan Bapak Anies Baswedan," pungkasnya. 

Asal tahu saja, Barisan Nasional Koalisi Anies Bersatu (BNKAB) adalah sayap Badan Komunikasi Nasional Desa Se-Indonesia (BKNDI) yang terdiri dari Garda Nasional Anies, Wanita Persatuan Tarbiyah Islamiyyah Indonesia (Perti), Forum Santri Indonesia (FSI), Anies Nusantara Desa (ANDES), Srikandi Desa Millenial dan Anies Presiden Indonesia (APRESI). (Arianto)

Share:

DPD Partai Golkar Gelar Silaturahmi dan Konsolidasi di Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta mengadakan acara Silaturahmi dan Konsolidasi yang di hadiri Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Dr. Ir. Akbar Tanjung dan para pimpinan daerah dan cabang atau DPC DKI Jakarta Partai Golkar serta kader Partai Golkar DKI Jakarta di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Kamis (09/06). 

Turut hadir Ketua DPD DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar di dampingi Sekretaris DPD Golkar yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jakarta Basri Baco. 

Silaturahmi dan Konsolidasi ini bertujuan ingin mempercepat tali persaudaraan setelah melewati Hari Raya Idul Fitri beberapa bulan lalu. 

Dr. Ir. Akbar Tanjung dalam sambutannya mengatakan, prestasi partai golkar dalam kancah dunia politik di Indonesia dinilai sangat membanggakan. Edi Sudrajat adalah Tokoh yang dibanggakan dan berperan penting di partai Golkar ketika itu .Dan beberapa kawan kawan yang terus berjuang dalam memajukan Partai berlambang "PohonBeringin". 

Kemudian Akbar Tanjung bercerita dan bernostalgia bagaimana suka dan dukanya untuk memajukan partai pada waktu itu.

Kilas balik sewaktu berperan dalam kancah politik di Tanah air, Beliau pernah alami situasi yg sangat berat di jaman orde Baru pada waktu Munas luar biasa bulan Juni tahun 1999.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Saya berharap mendapat dukungan dari daerah serta para kader partai Golkar, karena Golkar memiliki organisasi kepemudaan maupun organisasi kemasyarakatan yang sudah berpengalaman di bidang politik.

Di tambahkan lagi, Saya sangat berbahagia dapat bersilaturahmi secara langsung dan bertemu dengan para kader partai Golkar di sini. 

Lebih lanjut, Beliau menuturkan, Pada zaman pak Harto partai Golkar banyak tekanan dari berbagai daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan agenda politik untuk tahun 2024 mendatang. Saya yakin para calon yang terpilih menjelang pemilu nanti merupakan calon yang memiliki pengalaman.

"Alhamdulillah, Pandemi Covid-19 sudah menurun, kita dapat kembali ke tempat kerja masing-masing dalam keadaan sehat dan dapat saling monitoring, mudah-mudahan tidak ada kenaikan Covid-19 lagi," katanya. ( Arianto ) 

Tim Pewarta DKI Jakarta

Share:

Sambutan Presiden Partai UKM H Bustan Pinrang 1 Tahun TPPUKM


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tepat setahun berlalu 25 Mei 2021 - 25 Mei 2022 Partai UKM sukses diselamatkan dari oknum sekretaris jenderal (sekjen) yang melakukan penghkhianatan tidak lumrah yaitu memberhentikan Ketum Partai padahal sudah sangat jelas menyalahi anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga (AD/ART), itulah latar belakang dibentuknya Tim Penyelamat Partai UKM (TPPUKM) waktu itu. Berikut pidato Presiden Partai UKM H Bustan Pinrang

"Hari ini tepat setahun yang lalu Partai UKM berhasil kita selamatkan yang tentunya karena persatuan, kesatuan dan militansi kader-kader utama dan lainnya. "Ujar Bustan di saat jumpa media bersama 25 wartawan di Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2022)

"Kita harus membawa Partai UKM ini dengan tulus menuju cita-cita insan UMKM yang luhur yaitu kesejahteraan bersama dan persaingan sehat berkemajuan. "Lanjut Bustan

"Partai ini lahir untuk menjadikan UMKM mampu bersaing secara global, tentunya dengan kerja tulus dan cerdas, maka dibutuhkanlah kendaraan politik sebagai jalur perjuangan.

"Mari berpegang erat dan menjadikan Partai UKM adalah milik bersama sehingga dengannya kita siap berkorban demi kesejahteraan pelaku-pelaku UMKM. "Tegas Bustan. **

Kontributor : Jalal
Share:

DPD Partai Golkar Kota Bogor Gelar Safari Ramadan, Silaturahmi dan Santunan untuk Anak Yatim


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
DPD Partai Golkar Kota Bogor menggelar SAFARI RAMADHAN berupa Silaturahmi & Santunan untuk anak yatim se Kelurahan Sindangbarang bersama Ketua DPD Partai GOLKAR, PK Bogor Barat dan Binwil Kel. Sindangbarang di Mesjid Al-Ikhlas JI. Bhayangkara Raya Kel. Sindangbarang Bogor, Selasa (12/04).

"Jadi alhamdulillah hari ini kita sampai di titik ke-III di hari Selasa ini di Sindangbarang, ini merupakan kegiatan Safari Ramadhan DPD Partai Golkar Kota Bogor dan silaturahmi dengan pimpinan Kelurahan, Pengurus Partai Golkar sekaligus kita memberikan santunan anak yatim sebanyak 5000 anak yatim se-Kota Bogor," kata M.Rusly Prihatevy, S.E, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor sekaligus Anggota DPRD Kota Bogor kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Bogor. 

"Targetnya 18 hari yang memang sudah kita rencanakan, insyaallah Bogor Barat akan kita selesaikan hari besok. 1 hari itu 5 titik dan kurang lebih kita bisa bersilaturahmi sekaligus evaluasi dan semangat serta memberikan arahan-arahan kepada pimpinan senantiasa karena mereka yang akan bergerak dan berjuang nanti dalam mempersiapkan diri karena memang program-program DPD juga sudah kita persiapkan dan tentunya ini harus diaplikasikan kepada tingkat wilayah," ungkapnya. 

Sosialisasinya, ujar Rusli, Tentunya kami ada metode strategi penggalangan strategis bagian daripada mengajak masyarakat dengan menggunakan sistem aplikasi yang berbasis teknologi berbasis data, hari ini aplikasinya bisa di-download di Play Store atau IOS. 

Solusinya, lanjut Rusli, Bagaimana kita bisa memberikan informasi kepada pimpinan, keluhan beserta seluruh pengurusnya bahwa mereka hari ini tidak bisa berdiam diri lagi. Harus turun ke masyarakat, yuk ajak. Kan kemarin masyarakat ingin bersama-sama dengan masyarakat ingin masuk Golkar, ya udah hari ini kita ada aplikasinya, ada ruangnya, ada medianya, sambil ingin bersosialisasi dan bagaimana pemahaman daripada tingkat kelurahan kita pastikan. 

Dan alhamdulillah, Bimtek kemarin itu ada 20 pengurus sudah ber-KTA secara metode terbaru. Karena KTA-nya kalau kemarin-kemarin kan manual sistemnya, sistem kartu, sistemnya isi formulir, hari ini sistemnya berbasis digital. Jadi tampilannya digital. Digital langsung dan itu bisa diakses oleh siapa pun dan langsung mendapatkan. Siapa pun bisa. 

"Mari peduli dan berbagi bersama anak yatim kita santuni, untuk menggapai surgawi di alam ukhrowi demi kehidupan yang abadi," serunya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, DR.H.TB. Ace Hasan Syadzily, M.SI, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, M.Rusly Prihatevy, S.E, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor/ Anggota DPRD Kota Bogor dan para anak yatim. (Arianto)
Share:

Sah, Partai Buruh Kantongi SK Menkumham


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Partai Buruh sudah menerima Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022 tentang Pengesahan  Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Buruh, serta Surat Keputusan Nomor: M.HH-05-AH.11.02 Tahun 2022, tanggal 04 April 2022, tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal di Jakarta, Selasa (12/4). Di mana dalam susunan kepengurusan Komite Eksekutif Partai Buruh Periode 2021-2026, Said Iqbal menduduki posisi sebagai Presiden sedangkan Ferri Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal.

Dengan telah keluarnya surat keputusan ini, Partai Buruh semakin percaya diri untuk menatap tahun 2024. 

“Saat ini kami tengah mempersiapkan diri untuk mengikuti verifikasi kepesertaan pemilu yang akan diselenggarakan oleh KPU. Pihaknya optimis, Partai Buruh bisa ikut menjadi peserta Pemilu tahun 2024 dan lolos parliamentary threshold,” kata Said Iqbal. 

Disampaikan Said Iqbal, bahwa Partai Buruh bertujuan untuk mewujudkan negara sejahtera atau welfare state. Di mana negara kesejahteraan yang diimpikan oleh Partai Buruh tercermin dalam 13 platform yang meliputi Kedaulatan Rakyat; Lapangan Kerja; Pemberantasan Korupsi; Jaminan Sosial; Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria; Upah Layak; Pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan Rakyat, dan Hubungan Industrial.

Selanjutnya adalah terkait dengan Lingkungan Hidup, HAM dan Masyarakat Adat; Perlindungan Perempuan, Anak-anak, PRT, Buruh Migran, Miskin Kota dan Buruh Informal;  Pemberdayaan Penyandang Cacat (Disabilitas); Perlindungan dan Pengangkatan Status PNS untuk seluruh tenaga Pendidik Honorer dan Tenaga Honorer; Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Swasta dalam bentuk bergaji minimal Upah Minimum Per-Bulan; dan yang terakhir adalah memperkuat koperasi dan BUMN Bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian. (Arianto)

Share:

Badan Hukum Partai Demokrat Jakarta Ditugaskan Bela Rakyat Indramayu Selatan Cari Keadilan


Duta Nusantara Merdeka | Indramayu
Partai Demokrat terus berupaya menyelenggarakan layanan bantuan hukum kepada masyarakat untuk keadilan dan kepastian hukum. 

Demikian disampaikan Ronald Antony Sirait SH, Wakil Ketua Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP), DPD Demokrat Jakarta usai sidang dengan Agenda Keterangan Saksi di Pengadilan Negeri Indramayu, Rabu (06/04). 

"Partai Demokrat mengutus tim untuk membela kader yang disangkakan terlibat dan menjadi penggerak bentrokan antara petani Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan (F-Kamis) dengan petani mitra perusahaan, yang menurut kami adalah preman," ujar dia.

Politisi Muda yang berprofesi sebagai Advokat tersebut menyatakan prinsip Partai Demokrat yang menghormati proses hukum. 

Dalam pendampingan ini tentu kita menghormati proses hukum, sekaligus menegakkan hak-hak klien, yaitu membela diri. 

"Tim berupaya menghimpun dan mendalami informasi dan keterangan saksi yang hadir di persidangan untuk mendapatkan keadilan yang sesungguhnya," tegasnya.


Lebih lanjut ditegaskan alumni FHlu Trisakti tersebut, "Kalau petani mitra kan tidak bawa samurai dan tidak showforce dengan pose tidak lazim, yang begitu kalau tidak Preman ya Dukun. Petani asli lazimnya bawa cangkul dan dialogis. Dan banyak hal lainnya yang tidak sesuai dengan apa yang di BAP penyidik."

"Kami akan terus berjuang bersama masyarakat yang sangat setia mengawal yang selalu hadir ratusan orang dalam setiap persidangan. Bahkan selalu gelar tikar yang mana di lokasi persidangan selalu dijaga puluhan aparat," papar Ronald.

Diungkapkan Ronald kembali karena sejak awal barisan perjuangan ini adalah untuk menegakkan hak masyarakat dimana menolak kawasan hutan jadi ladang tebu. Alasannya, mengubah hutan jadi ladang tebu, sama saja dengan menghilangkan mata pencaharian warga dari hasil hutan.

"Alih fungsi hutan jadi ladang tebu merusak lingkungan. Utamanya mengakibatkan banjir, polusi hingga penurunan kualitas air tanah," tutup Ronald Antony Sirait. (**)
Share:

Sambut Ramadhan 1443 H Partai Ummat Gelar Pawai Ta'aruf


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Medan menggelar Kegiatan dalam memeriahkan dan Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H yang akan jatuh pada Tanggal 2 April 2022.

Dalam Menyambut Bulan Suci Ramadhan tersebut, Partai Ummat Menggelar Kegiatan Pawai Ta'aruf Kader dan Simpatisan serta Masyarakat Kota Medan dalam menyambut Bulan yang penuh dengan Keberkahan dan Ampunan tersebut.

Pawai Ta'aruf Partai Ummat Kota Medan ini akan digelar pada hari Minggu Tanggal 27 Maret 2022, nantinya Peserta Pawai Ta'aruf akan berkeliling Kota Medan dengan titik kumpul di Kantor Partai Ummat Kota Medan Jalan Setia Budi No. 65 G Tanjung Rejo Medan Sunggal. 

Seluruh peserta Pawai Ta'aruf diharapkan dapat menggunakan Atribut Partai Ummat maupun Kaos Berwarna Hitam, kegiatan ini terbuka untuk Masyarakat Medan yang atau Ummat Islam yang Bergembira Menyambut dan Memeriahkan Bulan Ramadhan 1443 H.

Untuk Menyemarakkan Kegiatan Pawai Ta'aruf Ummat Kota Medan ini, Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Kota Medan Menyiapkan Berbagai Hadiah Lucky Draw untuk Masyarakat Medan yang ikut Pawai Ta'aruf.  Ayo.. Ramaikan.. Dan Sambut Ramadhan Degan Kegembiraan.**
Share:

Gelar Rakerda, PKS Tangsel Siap Kolaborasi Untuk Layani Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Tangsel
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menentukan langkah dan fokus program yang akan dilaksanakan pada 2022.

“Rakerda adalah langkah bersama, sekaligus momentum PKS Tangsel untuk fokus pada tujuan yang akan dicapai melalui program-program yang dilaksanakan, ” ujar Ketua DPD PKS Tangsel, Dadang Darmawan, Sabtu (19/3/2022).

Agenda Rakerda, kata Dadang, ada beberapa hal yang menjadi spirit yang sudah ditetapkan bagi seluruh DPD di Indonesia, khususnya Tangsel untuk meningkatkan semangat bertransformasi dan berkolaborasi.

“Kami mempersiapkan segala hal, baik infrastruktur seperti Teras Tangsel yang tampil lebih elegan dan modern untuk memberikan pesan pada masyarakat bahwa PKS sebagai partai terbuka siap menerima siapapun bergabung terutama dari kalangan milenial,” kata Dadang.


Terkait kolaborasi yang merupakan gabungan komponen masyarakat dan partai di Tangsel, PKS memantapkan kerja sama membangun Tangsel agar lebih baik, termasuk dengan Pemkot Tangsel dan seluruh ormas, organisasi keagamaan, serta seluruh pemangku kepentingan yang ada.

“PKS tidak bisa bekerja sendirian, melainkan siap berkolaborasi dengan siapapun demi terwujudnya Kota Tangsel yang lebih baik lagi di segala sektor kehidupan masyarakat, ” ungkapnya.

Dari sisi kepartaian, PKS siap memenangkan kontestasi politik 2024 dengan memfokuskan diri dalam berbagai program kerja dengan melibatkan seluruh komponen tim pemenangan di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan.

“Mempersiapkan ribuan kader yang siap digerakkan guna melayani masyarakat, seperti di bidang kesehatan, Bakti Sosial, Kepanduan dan olahraga, sekaligus menyapa masyarakat dengan berbagai layanan dan kontribusi nyata,” katanya.

Asal tahu saja, Rakerda digelar di Kantor DPD PKS Tangsel pada Sabtu, 19 Maret 2022 yang diikuti peserta offline dari DPTD, Ketua DPC, Kabid DPD, DPTW, Ketua DPRa, Aleg kota, Aleg Provinsi (Dapil Tangsel), Aleg Pusat(Dapil Tangerang Raya), beberapa tokoh masyarakat. Peserta online dari para kader dan simpatisan via zoom & YT. Termasuk, dari para pimpinan Parpol di Tangsel, Walikota Tangsel, serta para tokoh masyarakat Tangsel dan tamu undangan lainnya. (Arianto)

Share:

DPC Gerindra Dumai Kunjungi Kampung Nelayan


Duta Nusantara Merdeka | Dumai 
Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra Dumai, Idrus dan Yuhandri beserta sekretaris pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Deny Kurniawan, Bendahara Partai Gerindra melakukan peninjauan kelompok nelayan KUB Bakti di kampung Nelayan Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Kamis (03/02).

Selain meninjau keadaan kelompok nelayan KUB Bakti, ada beberapa keluhan yang muncul di antaranya soal pendidikan, kondisi rumah, alat tangkap dan ketersediaan BBM bersubsidi. Selama ini warga harus memutar otak untuk mencari penghidupan setiap hari.

Nita Ariani, Bendahara partai Gerindra Kota Dumai sekaligus Ketua DPC HNSI Dumai mengapresiasi kedatangan pengurus partai Gerindra beserta Fraksi Partai Gerindra Kota Dumai yang berkunjung ke kampung Nelayan di Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Hal itu dilakukan semata-mata guna menampung aspirasi masyarakat khususnya nelayan. 

"Ini sebagai bentuk kedekatan emosional kami dalam memberikan fasilitas dan akses untuk menyampaikan aspirasi nelayan ke pemerintah daerah, propinsi maupun pusat," tuturnya.

Masih kata Nita, Keberadaan nelayan dinilai merupakan salah satu ujung tombak ketahanan pangan negeri ini. Indonesia sebagai negara maritim, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan nasib mereka.

"Kami pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Dumai bersama rombongan anggota dewan Fraksi partai Gerindra hadir di kampung nelayan ini pengen mendengarkan aspirasi dan keluhan langsung dari masyarakat, karena memperjuangkan aspirasi nelayan ini hukumnya wajib," tegas Nita.

Nita berharap semoga aspirasi yang kita dengarkan hari ini akan kita bicarakan di Dewan dan kita limpahkan ke dinas terkait.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Nelayan KUB BAKTI, Nasir mengucapkan terima kasih atas DPC HNSI Dumai dan anggota DPC partai Gerindra, Fraksi dan jajaran pengurus.

Selanjutnya, Nasir menyampaikan 3 point terkait keluhannya nelayan di Dermaga dan hal ini di perkuat dengan pernyataan Ketua HNSI ibu Nita Ariani bahwa keluhan yang dirasakan nelayan dan sedang diperjuangkan oleh HNSI, namun diharapkan Fraksi Gerindra dapat mendukung program yang HNSI sampaikan demi kepentingan nelayan.

"Semoga dengan kunjungan ke kampung nelayan KUB Bakti bisa memberikan manfaat terutama kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat nelayan," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Rakernas PKS 2022, PKS Gaungkan Semangat Kolaborasi dan Transformasi Digital


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2022 dari Senin (31/1) hingga Rabu (2/2) selama tiga hari di Hotel Bidakara Grand Pancoran, Jakarta.

"Rakernas PKS tahun ini akan menjadi pijakan kebijakan partai dalam setahun ke depan," kata Ketua Panitia Rakernas PKS 2022 Moh. Rozaq Asyhari di Jakarta, Senin (31/01).

Selanjutnya, Rozaq menjelaskan, Rakernas hari ini mengusung tema Semangat Kolaborasi dan Transformasi Digital sebagai semangat Rakernas PKS 2022.

"Semangat kolaborasi ini bukan hanya jargon, sejak kepengurusan Presiden Mohamad Sohibul Iman dan diteruskan Presiden Ahmad Syaikhu, PKS  juga menggelar Silaturahmi Kebangsaan ke lintas partai, ormas, tokoh bangsa dan lintas agama," ungkapnya. 

Sebelumnya, PKS melaksanakan pelantikan Dewan Pakar PKS yang terdiri dari berbagai latar belakang kepakaran dari akademisi berbagai disiplin ilmu, purnawirawan TNI dan Polri, birokrat, dunia usaha, aktivis dari lintas komponen di Indonesia.

"Dan yang pasti, PKS ingin mengedepankan politik kolaborasi dan pelayanan sebagai jalan perjuangan. Semangat kolaborasi tidak mempengaruhi sikap tegas dan jelas PKS sebagai partai yang konsisten di luar Pemerintah," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Ir. H. A. Junaidi Auly, MM, Ketua BPW Sumbagsel - DPP mengatakan, Rakernas PKS 2022 ini pada prinsipnya, PKS ingin konsolidasi menyambut pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Jadi, lanjutnya, secara nasional PKS menargetkan suara 15 persen dari seluruh kursi di DPR dengan kata lain target kami 86 kursi di DPR. Hal ini sesuai dengan amanat majelis dewan syuro PKS. 

"Untuk di wilayah Sumatera Selatan sendiri kami menargetkan 10 kursi, contohnya di Lampung kami ada 2 dapil (daerah pemilihan) kemudian di Sumatera Selatan kami menargetkan 3 kursi dan di provinsi Bangka Belitung dan Jambi kami menargetkan masing-masing 1 kursi," ujar Junaidi. 

"Dengan adanya acara rakernas ini diharapkan konsolidasi di tubuh PKS semakin kuat dan solid. Serta pasca rakernas ini diharapkan kami bisa menyusun strategi-strategi baru untuk mencapai target pemenangan yang sudah ditentukan yakni sesuai tagline PKS transformasi dan kolaborasi," pungkasnya. (Arianto) 

Share:

Belanja di Pasar Legi Bisa Pakai QRIS, Pedagang Minta Disediakan WIFI


Duta Nusantara Merdeka | Solo 
Pasca kebakaran hebat 2018 lalu, Pasar Legi Kota Solo siap beroperasi kembali dengan tampilan gedung baru 3 lantai yang lebih luas. Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun melalui pembiayaan APBN multiyears ini menghasilkan sebuah gedung baru yang dilengkapi dengan beragam fasilitas seperti area parkir, masjid, shelter angkutan umum hingga ruang laktasi.

Pasar Legi diresmikan Kamis (20/1/2022) oleh Ketua DPR RI Puan Maharani atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. 

Pasar Legi yang baru akan terbagi dalam 4 blok, yakni blok A-D. Blok A difungsikan sebagai zona semi basah bagi pedagang buah dan sayur, blok B diperuntukkan bagi zona kering, sementara blok C dan D dialokasikan sebagai zona basah untuk lapak pedagang daging segar dan ikan asin.

Salah seorang pedagang, Katih Budiman mengaku senang dengan akan dibukanya kembali Pasar Legi. Selama masa pembangunan, penjual cabai dan bawang ini pindah ke tepi jalan. Katih yang sudah berjualan sejak sebelum Pasar Legi terbakar mengatakan gedung baru ini akan sangat membantu pedagang, “Gedungnya bagus, penataan rapi sehingga lebih nyaman," ujarnya.

Secara bertahap Pasar Legi akan mulai menerapkan teknologi dalam transaksi harian, salah satunya adalah penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Pelanggan tinggal melakukan scan QR code menggunakan aplikasi m-banking atau fintech di ponsel untuk membayar. Di masa pandemi langkah ini secara masif diterapkan di pasar-pasar tradisional untuk meminimalisir peredaran uang tunai. 

Pasar Legi adalah pasar ke-13 di Kota Solo yang sudah menerapkan pembayaran non-tunai. Transaksi digital diperkenalkan di kota ini sejak 2018 dan rencananya tahun in 44 pasar tradisional di Kota Solo semua sudah bermigrasi ke pembayaran digital.

“Ini untuk mendukung Solo sebagai smart city, memudahkan transaksi, menghindari peredaran uang palsu dan supaya semua transaksi di pasar terekam, ada dokumennya”, ungkap Heru Sunardi, Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo. 

Menanggapi hal ini para pedagang memiliki respon beragam. Pedagang pasar tradisional yang sudah berusia lanjut umumnya lebih memilih transaksi tunai, sementara sebaliknya pedagang yang masih muda lebih suka dengan transaksi non-tunai. Namun mereka memberikan catatan, salah satunya agar masa tunda pencairan dana ke rekening bisa dipersingkat. 

Bagi Katih Budiman penggunaan QRIS di Pasar Legi memudahkan usahanya namun menurutnya para pedagang di pasar ini juga punya catatan tersendiri, “Para pedagang berharap agar ada WiFi di Pasar Legi karena sinyal HP susah, apalagi nanti pakai QRIS, kami sangat butuh akses jaringan”, ujarnya. 

Sebagai kawasan pasar induk, Pasar Legi terintegrasi dengan pusat-pusat perekonomian di sekitarnya seperti sentra minyak dan sentra buah di sekitarnya. Pasar Legi juga memasok komoditas pangan hingga ke wilayah lain seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Transaksi harian di Pasar Legi diperkirakan mencapai Rp 3 Miliar. 

Pasca kebakaran akhir 2018 lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun kembali Pasar Legi dalam waktu 1 tahun. Pembangunan telah rampung dilakukan akhir tahun lalu dan telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Solo November 2021, hingga kemudian diresmikan kembali oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Kamis (20/01/2022). (Arianto)
Share:

Pasar Legi Beroperasi Lagi, Siap Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi


Duta Nusantara Merdeka | Solo
Pasar Legi Solo yang terbakar pada 29 Oktober 2018 lalu, telah selesai dibangun ulang dan Kamis (20/1) pagi tadi diresmikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang hadir didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono dan Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka.  Rehabilitasi Pasar Legi ini dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sejak sepekan sebelum peresmian Pasar Legi, para pedagang yang sejak lama berjualan di sana dan sempat terpaksa harus pindah karena kebakaran pada 2018 ini, telah kembali beraktivitas di pasar yang kini memiliki tiga lantai dengan berbagai fasilitas yang lebih baik dari sebelumnya. 

Puluhan buruh angkut, lelaki dan perempuan, gesit berseliweran di antara kios-kios berterali besi abu-abu yang masih cemerlang warnanya. Ibu Sukinem, buruh angkut yang sudah lebih dari 30 tahun bekerja di Pasar Legi mengaku senang bisa kembali ke lokasi lama dengan kondisi pasar yang lebih baik dan bersih. 

Bawang merah, bawang putih, sayuran segar, bumbu dapur, rempah-rempah dan berbagai produk kebutuhan pokok tertumpuk berlimpah di tiap kios milik pedagang yang sibuk melayani pembeli, yang salah satunya adalah Ketua DPR yang tak sungkan berjongkok untuk memilih tempe yang dijajakan di lantai oleh seorang penjual. Puan juga membeli beberapa kilo bawang merah, dan sayuran lain serta sohun di beberapa kios berbeda. 

"Beberapa waktu pasca kebakaran, saya pernah datang ke Pasar Legi dan setelahnya saya sampaikan pada Mas Walikota dan Pak Menteri PUPR, kita perlu menjaga komitmen untuk merenovasi Pasar Legi agar bisa lebih baik dari sebelum kebakaran terjadi," kata Puan. Pasar Legi, dikatakannya, sempat hendak dibuka kembali pada 2021. "Tapi kasus COVID-19 melonjak, jadi rencana pembukaan kembali harus ditunda dan baru hari ini bisa dilakukan," ungkapnya. 

Puan berharap Kementrian PUPR dan Pemerintah Kota Solo bisa bersama-sama menjaga dan merawat Pasar Legi. "Saya dengan, kalau hujan besar ada bagian-bagian pasar yang mengalami tampias dan menyebabkan genangan air yang dikhawatirkan bisa jadi banjir. Ini harus diantisipasi. Dicarikan solusinya supaya bisa teratasi," ia mengatakan

Pada para pedagang dan pengunjung Pasar Legi, Puan menitip pesan untuk tetap menjaga prokes. "Sekarang ini kita masih dalam suasana pandemi. Pedagang pasar dan pembeli harus tetap jaga prokes, kesehatan, ketertiban ya?" cetusnya. Ia senang mendengar kabar kalau seluruh pedagang di Pasar Legi telah dua kali mendapat vaksinasi. 

Menurut Puan, pasar merupakan sebuah tempat di mana denyut kehidupan masyarakat dapat dilihat. "Di pasar kita bisa melihat apakah ekonomi berjalan atau tidak. Kita bisa melihat bagaimana pedagang beraktivitas dan berinteraksi dengan pembeli, juga bisa mengevaluasi bagaimana harga-harga barang yang diperjualbelikan, stoknya ada atau tidak," Puan mengatakan. 

Ia juga menekankan, betapa pun kemajuan pembangunan berjalan serta digitalisasi masuk ke berbagai lini kehidupan, pasar trdisional harus tetap dipertahankan karena di situ rakyat bisa memasarkan hasil usahanya.

Selain kondisi bangunan yang jauh lebih baik dari sebelum kebakaran, Pasar Legi yang baru ini juga hadir dengan sentuhan modernitas melalui sistem pembayaran digital yang akan bisa diterapkan dalam transaksi. "Saya sudah mencoba pembayaran menggunakan pembayaran digital tadi saat belanja. Dipinjami ponselnya Mas Gibran," katanya. 

Dalam konferensi pers yang digelar di pelataran Pasar Legi setelah tinjauan ke dalam pasar dilakukan, Puan memberikan beberapa catatan yang ia harap bisa dicarikan solusinya oleh Pemerintah Kota. "Tadi waktu mencoba membayar non tunai di lantai dasar, ternyata tidak ada sinyal sehingga pembayaran harus dilakukan secara konvensional.  Mungkin ada baiknya seluruh area di Pasar Legi ini dipasangi wifi agar tidak menghambat transaksi," katanya.

Pada kunjungan ke Pasar Legi, perempuan yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manysia dan Kebudayaan itu juga sekaligus melakukan pengecekan harga-harga bahan pokok. "Harga minyak goreng masih mahal, meskipun pemerintah telah melakukan operasi pasar. Saaya akan meminta pemerintah menetralkan harga-harga supaya segera kembali normal," katanya.
(Arianto)
Share:

Gibran Undang Puan Resmikan Pasar Legi


Duta Nusantara Merdeka | Solo 
Ketua DPR RI Puan Maharani dijadwalkan meresmikan Pasar Legi pada Kamis (20/1) atas undangan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

 “Dulu waktu akan dibangun Mbak Puan datang dan saya janji akan mengundang beliau meresmikan Pasar Legi”, ujar Gibran.

Pasca kebakaran tahun 2018 silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan rehabilitasi dan membangun gedung baru di lahan yang sama.

 Pembangunan yang memakan waktu 1 tahun ini telah selesai dilaksanakan November 2021 lalu dan telah diserahterimakan ke Pemerintah Kota Solo.

Pada masa tahap awal pembangunan, 12 Juni 2021 lalu,  Puan sempat berkunjung ke lokasi pasar bersama Gibran dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Saat itu pembangunan baru mencapai 55%. 

“Ini salah satu pasar terbesar di Surakarta, mampu menampung hingga 2.000 pedagang. Tadi saya tanya nanti saat pindah ke sini para pedagang sudah ditentukan alokasi kios dan los nya? Insyaallah sudah beres”, jelas Puan saat itu.

Dalam kunjungan tahun 2021 itu, Gibran juga menjelaskan tentang rencana penggunaan sistem transaksi digital untuk Pasar Legi. Hingga akhir 2021, 13 dari 44 pasar tradisional di Surakarta sudah menggunakan sistem pembayaran digital. Rencananya akhir tahun ini seluruh pasar tradisional juga sudah bermigrasi ke sistem non-tunai.

Transaksi digital telah diperkenalkan di Kota Solo sejak 2018, namun datangnya pandemi mengakselerasi penggunakan sistem non-tunai di semua tempat termasuk pasar. Platform pembayaran nasional QRIS serta dompet digital lainnya sudah bisa digunakan di Pasar Legi dan nanti akan dicoba langsung pada saat acara peresmian pada Kamis (20/1). Para pedagang menanggapi positif hal ini namun berharap mereka bisa mendapatkan fasilitas wifi untuk memastikan koneksi jaringan mereka terjamin.

Peresmian Pasar Legi sedianya akan dilakukan November lalu namun ditunda karena pelaksanaan PPKM dan libur nataru. Peresmian dipastikan dilaksanakan Kamis dan turut dihadiri oleh Menteri PUPR dan Walikota Solo. (Arianto)
Share:

SDN 1 Sawahan Ngemplak Berikan Vaksinasi Kedua bagi Siswa


Duta Nusantara Merdeka | Boyolali 
Sejak pagi Raul, siswa kelas V SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah sudah tiba di sekolah. Tidak ada yang berbeda dengan hari biasanya, namun hari ini, Rabu (19/1) yang mengikuti proses belajar mengajar hanya siswa kelas IV sampai kelas VI, salah satunya Raul. Sementara siswa kelas I sampai III hanya datang ke sekolah pada pagi hari kemudian diizinkan pulang.

Hari ini SDN 1 Sawahan menggelar vaksinasi dosis kedua bagi 258 muridnya. Kepala Sekolah SDN 1 Sawahan Slamet Marjuki mengatakan vaksinasi dosis pertama maupun kedua menggunakan Sinovac bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Ngemplak.

 “Dosis pertama kami berikan 18 Desember 2021 lalu," tambahnya.

Kabupaten Boyolali sudah hampir rampung memberikan vaksin dosis pertama kepada seluruh warganya. Hingga saat ini lebih dari 92% warga Boyolali telah divaksin dosis satu, sementara dosis kedua hampir mencapai angka 75%. Seperti halnya di wilayah lain di Indonesia, anak-anak di bawah usia 12 tahun memang baru mendapat giliran vaksin akhir tahun 2021.

Ekspresi khawatir tampak jelas di wajah anak-anak ini, mulai dari siswa kelas I sampai kelas VI. Walau sudah pernah divaksin bulan lalu, mereka mengaku tetap merasa sedikit takut. Lovely, siswi kelas V mendapat giliran vaksin sekitar pukul 11 siang, ia menjalani kegiatan belajar mengajar di kelasnya hingga pagi dan diizinkan pulang setelah divaksin.

“Senang karena sekarang sudah lengkap vaksinnya”, kata Lovely.

Raut kekhawatiran yang sebelumnya terlihat di wajah anak-anak ini berubah menjadi ekspresi lega dan bahagia sembari mereka membawa pulang tas ransel baru hadiah dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang hari ini mengunjungi pelaksanaan vaksin di sekolah tersebut.

“Hebat ya, berani. Yang pertama kemarin juga nggak sakit kan? Sudah sarapan belum?” tanya Puan saat berkeliling ruang skrining dan vaksinasi sambil memberi semangat pada anak-anak yang menerima dosis vaksin.

Kunjungan ketua DPR ini dilaksanakan sebagai bagian dari kunjungan kerja ke wilayah Surakarta dan sekitarnya pada 19-20 Januari 2022. (Arianto)

Share:

Riang Berbincang dengan Para Siswa, Puan Maharani Tinjau Vaksinasi Anak 6-11 Tahun di SDN 1 Sawahan, Ngemplak, Boyolali


Duta Nusantara Merdeka | Boyolali
Di tengah berjangkitnya varian baru virus COVID-19 Omicron dan dimulainya Kembali Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di berbagai sekolah, disiplin menjalankan prosedur Kesehatan dan menyegerakan vaksinasi tentu amat dibutuhkan. Itu sebabnya, program vaksinasi bagi anak-anak usia 6-11 tahun perlu dipercepat dan dipantau terus pelaksanaannya. 

Pada hari pertama kunjungan kerjanya di Jawa Tengah pada Rabu (19/1), Ketua DPR RI Puan Maharani, menyambangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, melihat kegiatan vaksinasi kedua yang tengah dilakukan untuk siswa. Puan didampingi antara lain oleh *Gibran Rakabuming Raka*, Walikota Solo yang ikut menyambut kedatangan Puan di bandara saat berkunjung ke sekolah tersebut. 

“Wah, hebat ya, nggak takut disuntik,” kata Puan pada seorang siswa yang baru menerima suntikan vaksin keduanya. 

Puan tampak sumringah menyaksikan siswa-siswa SDN 1 Sawahan yang bersemangat namun tertib menunggu giliran mereka divaksin. 

Puan berkeliling ke semua meja vaksinasi dan dengan hangat menyapa satu persatu siswa. 

“Nanti kalau sudah besar ingin jadi apa?” tanya Puan pada seorang siswa lelaki yang tengah mendapat suntikan vaksin dari seorang dokter polisi.

“Mau jadi polisi,” kata anak tersebut. 

Selain berbincang dengan siswa-siswa yang divaksin, Puan juga sempat berbincang dengan beberapa dokter kecil yang ikut membantu mengarahkan teman-temannya ke meja vaksinasi. 

Dari ruang vaksinasi, Puan meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) yang telah diterapkan di SDN 1 Sawahan. 

Di dalam kelas, Puan menyampaikan pada kepala sekolah dan guru yang mendampinginya rasa sukacitanya melihat anak-anak SDN Sawahan 1 yang pemberani dan tidak ada yang menangis saat divaksin.  Ia juga bertanya tentang penerapan PTM di sekolah tersebut. 

“Sudah mulai dilakukan, tapi di sekolah kami, PTM baru 50% diterapkan. Setiap kelas dibagi dalam dua kelompok sehingga kapasitas kelas masih memadai untuk tetap menjalankan prokes dengan baik,” kata seorang guru.  

Sumarno, Camat Ngemplak mengatakan, tingkat vaksinasi anak di kecamatan yang dimpinnya telah mencapai 106 persen, melampaui target yang mereka buat. 

“Tidak ada orang tua yang tidak membolehkan anaknya vaksin. Justru mereka bersemangat sekali dengan program vakisnasi bagi anak-anak mereka yang dilakukan di sekolah,” kata Sumarno. 

Sejak gelombang pertama program vaksinasi untuk lansia dan orang dewasa dilakukan, animo masyarakat Ngemplak sangat baik. 

“Kami juga melakukan Grebeg Vaksin, yakni program vaksin di desa-desa untuk memudahkan warga mendapat vaksin. Bahkan bagi lansia, kami mengadakan vaksinasi door to door supaya mereka bisa mendapat vaksinasi tanpa harus keluar rumah,” pungkas Puji Astuti, Kepala Dinas Kesehatan Kecamatan Ngemplak. (Arianto)
Share:

Puan Persilakan Masyarakat Beri Masukan dan Kawal RUU TPKS


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat agar terus memberikan masukan kapada DPR terkait RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Seperti diketahui RUU TPKS disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR.

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” kata Puan dalam rapat paripurna, yang dihadiri oleh para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual, Selasa (18/1).

Perwakilan aktivis perempuan yang hadir antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-masing fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Usai menjalani sidang Paripurna, Puan kembali menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah kekerasan seksual. Menurutnya, beberapa waktu ke depan merupakan waktu yang krusial. Oleh karena itu, Puan mengaku pihaknya masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak untuk menyelesaikan RUU TPKS tersebut.

“Saya memastikan DPR akan selalu terbuka untuk mendengar. Saya tahu bayank yang ingin melihat RUU ini menjadi undang-undang, saya pun demikian. Bantu kami dengan mengawal proses pembahasan RUU TPKS ini agar bisa menjadi produk perundang-undangan yang mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bersama,” pungkasnya. 

Pada minggu lalu (12/1), Puan juga mendapatkan dukungan penuh dari perwakilan aktivis perempuan. Dukungan tersebut didapatkan saat mengundang mereka pada forum dengar pendapat urgensi RUU TPKS. Salah satu perwakilan dalam kegiatan tersebut, Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) Nur Rofiah menegaskan dukungannya kepada Ketua DPR Puan Maharani. Dia mengatakan bahwa kemaslahatan perempuan, sejatinya merupakan sebuah perspektif yang wajib tercakup dalam pemikiran Islam yang senantiasa bertujuan untuk mewujudkan system kehidupan sebagai anugerah bagi seluruh manusia, termasuk perempuan. 

“Perempuan itu memiliki sistem reproduksi dan pengalaman biologis yang berbeda dengan lelaki.  RUU TPKS harus concern dengan pengalaman dan dampak biologis yang dialami perempuan. Pembuktian iman kepada Allah itu adalah dengan berupaya mewujudkan kemaslahatan tersebut,” katanya. (Arianto)
Share:

Buka Rapat Paripurna DPR, Puan Sambut Hangat Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat paripurna pengesahan RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Dalam rapat paripurna, Puan menyambut hangat para aktivis perempuan yang tegabung dalam Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual. 

“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan. 

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. 

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya. 

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1). 

Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres). 

“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya. 

Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah. 

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan. (Arianto)
Share:

RUU TPKS Sah Jadi Inisiatif DPR, Puan Minta Presiden Segera Kirim Surpres


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap Pemerintah segera menindaklanjuti keputusan ini sehingga pembahasan RUU TPKS antara DPR dan Pemerintah dapat cepat dilaksanakan. 

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2022). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya. 

“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna. 

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan. 

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya. 

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan. 

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna. 

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut. 

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS. 

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan. (Arianto)
Share:

Usai Disahkan Sebagai RUU Inisiatif, Begini Tahapan Hingga RUU TPKS Resmi Jadi UU


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan diputuskan sebagai RUU Inisiatif DPR pada sidang paripurna esok hari, 18 Januari 2022. Setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif, RUU TPKS masih akan melalui sejumlah tahapan sebelum ditetapkan sebagai undang-undang (UU).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengingatkan, RUU TPKS bukan berarti sudah resmi menjadi undang-undang setelah disahkan sebagai RUU Inisiatif besok. RUU TPKS baru selesai melalui tahap harmonisasi di Badan Legislatif (Baleg) DPR sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan sebagai RUU Inisiatif.

Usai menetapkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif, DPR nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden kemudian akan mengirimkan Surpres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Presiden juga akan menunjuk Kementerian yang akan membahas bersama dengan DPR, misalkan Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM) dan Kementerian PPPA (Perlindungan Perempuan dan Anak),” kata Diah di Jakarta, Senin (17/1/2022).

Setelah menerima balasan dari Presiden, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Dalam rapat tersebut, akan diputuskan Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.

“Alat kelengkapan bisa dari komisi atau Baleg. Semoga prosesnya berjalan lancar,” ujar Diah.

Politikus PDIP ini mengingatkan pentingnya kualitas dan komprehensif RUU ini sehingga pembahasan antara DPR dan Pemerintah harus dilakukan secara seksama. Diah mengatakan, RUU TPKS diharapkan dapat membawa perubahan, terutama dalam penegakkan keadilan bagi korban kekerasan.

“UU ini juga dapat membangun mekanisme pencegahan dan pelayanan yang optimal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kekerasa seksual,” jelasnya.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani memastikan RUU TPKS akan disahkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, Selasa (18/1/2022). Menurutnya, kecermatan dalam proses pengesahan RUU ini diperlukan agar produk hukum ini tak malah membatasi fungsi dan dedikasi perempuan.

“Bagaimana kita keluar rumah dengan tenang? Kita mau keluar rumah karena kita mau mendedikasikan diri kita pada pekerjaan kita. Kita kan mau dalam keluar rumah nyaman, aman, tenang melaksanakan tugas tugas kita sebagaimana kita harapkan”, ungkap Puan saat merespons keresahan komika perempuan, Sakdiyah Ma’ruf dalam audiensi bersama pejuang RUU TPKS, pekan lalu.

Dalam forum dengan sejumlah aktivis perempuan dari berbagai elemen masyarakat itu, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkap betapa figur pemimpin perempuan menjadi tumpuan harapan pembangunan bangsa.

“Ketika seorang perempuan diberikan ruang yang aman, perempuan akan bisa bekerja dan memberikan karya. Pemimpin perempuan menjadi penting untuk memastikan hal tersebut. Karena pemimpin perempuan itu memiliki gaya kepemimpinan yang bersahabat dan lebih mempunyai empati dan hanya pemimpin perempuan yang bisa memahami persoalan dan mengatasi masalah perempuan,” ucap Lucky.

Sejumlah aspirasi dan desakan disahkannya RUU TPKS menjadi bahasan Prolegnas prioritas siang itu dipastikan Ketua DPR RI menjadi masukan berharga dalam menjalankan fungsi legislasi. Rencananya, Sidang Paripurna DPR RI 18 Januari 2022 akan mengesahkan RUU TPKS menjadi salah satu dari 40 RUU Prolegnas prioritas.

Dengan demikian, sinergi antara DPR dan Pemerintah akan berlanjut seusai Sidang Paripurna digelar. Proses ini akan menjadi fase baru perjalanan RUU TPKS yang melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat. Puan menginginkan RUU TPKS menjadi produk hukum yang disusun dengan benar-benar cermat sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. (Arianto)
Share:

Para Lelaki Pun Dukung RUU TPKS: Harus Segera Disahkan Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak!


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Di antara para aktivis perempuan yang hadir dalam pertemuan dengan *Ketua DPR RI Puan Maharani* pada Rabu (11/1) pekan ini, dua lelaki muda berbalut jaket almamaternya duduk menyimak. *Mika Simon Sibarani* yang hadir bersama seorang rekannya dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegero sempat pula menyampaikan pendapat tentang Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). “Kasus kekerasan seksual terus meningkat eskalasi kasusnya di masyarakat, termasuk di kampus. Jadi kami sangat mendukung dan mengapresiasi penuh RUU TPKS yang menjadi RUU Inisiatif DPR sebab kita butuh RUU TPKS untuk menciptakan ruang aman yg bebas kekerasan seksual. Kami mendukung adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan RUU TPKS ini, kata Mika. 

Kehadiran dua pemuda dalam dengar pendapat bersama para aktivis perempuan itu, mendapat perhatian dari Puan. “Baik sekali kalau semua, termasuk kaum lelaki juga ikut concern soal RUU TPKS, karena ini sebenarnya bukan hanya masalah perempuan dan anak, tapi masalah bangsa,” kata Puan.  

Mika tentu bukan satu-satunya pria yang memiliki kepedulian atas dinamika yang terjadi terhadap perjalanan RUU TPKS ini. Ada banyak pria yang juga mendukung disahkannya RUU TPKS tersebut karena persoalan kekerasan seksual juga bisa dialami pria. Menurut catatan Komnas Perempuan, ada 1 dari 10 laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Februari 2021 silam, Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar pernah menyampaikan hasil studi kuantitatif yang dilakukan oleh organisasinya dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang melaporkan 33,3 persen laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual. Meski tidak sebanyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang jumlahnya mencapai lebih dari 66%, jumlah tersebut menjadi sangat signifikan bila merujuk pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa satu korban kekerasan sudah terlalu banyak. 


Apresiasi atas pernyataan Puan yang menyatakan akan segera mengesahkan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR juga dilontarkan oleh *Usman Hamid*, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah Ketua DPR jika pekan depan menetapkan RUU ini sebagai usul inisiatif yang diprioritaskan dan segera disahkan,” kata Usman. Menurutnya, banyak sekali warga masyarakat yang sudah berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Usman bercerita bahwa Jumat (14/1) dini hari tadi saja, ia baru tiba dari perjalanan darat luar kota untuk membantu seorang perempuan yang baru mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. “Cukup parah. Bukan hanya kekerasan fisik biasa, atau kekerasan verbal dan mental saja. Tetapi nyaris semuanya, termasuk kekerasan seksual. Sang istri juga dipisahkan dari anak perempuan yang kini dibawa oleh suami tanpa kejelasan nasib anak dan lokasi keberadaannya. Kami sudah lapor ke pihak kepolisian, Polda Jabar dan Bareskrim, semoga ada tindakan hukum. Sebulan lalu saya membantu seorang ibu yang anaknya menjadi korban kekerasan seksual di sebuah pesantren,” katanya.

Kondisi bahwa Indonesia mengalami kondisi darurat kekerasan seksual dan karenanya RUU TPKS menjadi sebuah urgensi untuk segera disahkan juga disampaikan oleh aktivis kesetaraan dan keragaman yang juga akademisi dari Departemen Ilmu Politik FISIP UI, *Nur Iman Subono*. Ia dengan tegas mengatakan mendukung disegerakannya pengesahan RUU TPKS ini. “Apalagi RUU yang begitu urgen ini sudah tertunda lebih dari satu tahun,” katanya.  Menurutnya, meski memang prioritas dan fokus penangan kekerasan seksual saat ini cenderung lebih berfokus untuk perempuan, sejatinya korban dan pelaku bisa siapa saja. “Jadi jelas, RUU ini sebenarnya buat kemaslahatan orang banyak,” cetusnya.

Politisi *Budiman Sudjatmiko* pun menyampaikan hal yang sama terkait perkembangan RUU TPKS ini. “Menurut saya, sudah benar yang dikatakan Ketua DPR bahwa RUU TPKS ini harus disegerakan. Kekerasan seksual yang terjadi yang biasanya disebabkan oleh hubungan relasi kuasa yang tidak setara ini rentan terjadi di lembaga apa pun. Sekuler, keagamaan, sipil, militer, bahkan keluarga. Apalagi, kasus kekerasan umumnya bersifat seperti gunung es. Yang muncul di permukaan hanya sebagian kecilnya saja, sementara kasus lain yang jumlahnya jauh lebih banyak, terkubur di bawah permukaan,” katanya. 

Budiman dan Usman juga mengingatkan, perlunya memperhatikan dan melindungi kepentingan korban dalam setiap kasus kekerasan yang terjadi. Perlindungan korban ini pula yang menurut Usman, menjadi alasan perlunya RUU TPKS segera disahkan. “Terlalu lama penderitaan masyarakat kita berjalan tanpa perlindungan Negara dalam kasus kekerasan seksual. RUU ini hendak memberi landasan hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan perlindungan negara. Sebab penindakan dan pencegahan jenis kejahatan ini belum diatur dalam Undang-Undang lain. Padahal sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia, baik melalui penghukuman pelaku maupun perlindungan yang berbasis prinsip pencegahan terjadinya kekerasan seksual, serta pemulihan maupun pemenuhan hak-hak korban yang belum diatur dalam Undang-Undang lain,” ungkap Usman.”

Baik Nur Iman, Usman dan Budiman juga menampik pendapat segelintir kelompok yang menentang RUU TPKS ini. “Tidak ada pasal-pasal dalam RUU TPKS yang bisa dianggap pro perzinahan dan sebagainya. RUU ini secara khusus atau lex spesialis menangani kekerasan seksual dan fokus pada perlindungan korban, hukuman dan rehabilitasi pelaku supaya kekerasan tidak terjadi lagi. Korban sudah berjatuhan dan korbannya ini bisa siapa saja, lintas usia, kelas, etnis, agama, status sosial ekonomi dan lokasi. Karenanya RUU ini harus dikawal bersama sampai menjadi undang-undang,” katanya. Ia juga menyitir perspektif Hak Asasi Manusia yang memandang satu orang korban yang jatuh karena sebuah kasus kekerasan sudah lebih dari cukup. “Selebihnya hanya angka-angka. Toleransi kita harus nol untuk kasus-kasus kekerasan seksual,” Nur Iman menandaskan.

“Mereka yang menentang pasti kurang memahami esensi tindak pidana kekerasan seksual dan mengapa tidak adanya persetujuan dalam hubungan seksual itu merupakan kejahatan. Bahkan dalam pernikahan pun, hubungan seksual dengan paksaan itu jelas merupakan tindak kejahatan, yaitu perkosaan dalam hubungan pernikahan. Jika mereka pakai isu agama untuk menolak RUU ini, itu sangat keliru karena ajaran agama juga melarang kekerasan seksual. Hukum internasional juga melarang kekerasan seksual, bahkan jenis-jenis tertentu dari kekerasan seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran berat HAM. Hukum pidana tentang zina dan kesusilaan yang diatur Undang-Undang lainnya sangat problematik dan harus diperbaiki. RUU ini adalah sebagian saja dari upaya perbaikan sistem perlindungan negara kepada kita semua, tanpa kecuali, termasuk anak cucu kita,” Usman menyatakan. 

Senada dengan dua pendapat tersebut, Budiman pun menolak pendapat segelintir kelompok tersebut. “Jangan sampai kekolotan segelintir kelompok yang salah paham atau menyalahpahami RUU TPKS ini mempengaruhi pemikiran tentang urgensi untuk memberi ruang aman bagi kemanusiaan. Suara minor dari sedikit orang ini tak boleh malah menggagalkan ekspresi dan kebutuhan banyak orang,” tandasnya. (Arianto)

Share:

IKLAN

IKLAN



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN BRI Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market CCTV Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPR Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemenkes Kemenkumham KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPS LSM Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Mayday MDMC Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi PPKM PPWI Pra Kerja Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Ragam Rakernas Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini