Partai Buruh Siapkan Mogok Nasional Tolak PP No 51/2023
Tim Roadshow ABRI-1 Temukan Fakta Yang Mengejutkan Saat Kawal DPT
Pasangan Capres- Cawapres Prabowo - Gibran Didukung Masyarakat Wilayah Timur Indonesia
Ketua DPW ABRI-1 Kaltara Ucapkan Selamat Pada Pasangan AMIN
Dudi S Zhuhri: Kader NasDem Kota Serang Siap Menangkan Pemilu 2024
Bacaleg Sumariyanto Hadiri Pelantikan Pengurus DPW Nasdem Banten
Rapat Pleno PIMNAS PKN: Menuju Pemilu 2024
Rahmadsyah: Kami Tegak Lurus Dengan Capres 2024 Anies Baswedan
Kartu Tanda Pendukung Anies Baswedan Resmi Diluncurkan
Boedhi Harjanto: Deklarasi Ganjaran Kita Tangerang Dukung Ganjar Pranowo
PKN Gelar Munaslub untuk Mengesahkan Anas Urbaningrum Menjadi Ketum
Suriyono Adi Susanto: Memperjuangkan Jakarta Utara Melalui Dedikasi dan Kepedulian
Partai Kebangkitan Nusantara Daftarkan Bacaleg ke KPUD Jakarta
Partai Gelora Daftarkan Bacaleg ke KPUD Jakarta
Purwanto Hadiri Pendaftaran Bacaleg Partai Gerindra
H. Heri M.S: Target Partai Perindo 15 Kursi DPRD DKI Jakarta
Yusuf: PKB Resmi Daftarkan 106 Caleg Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta
Kedatangan rombongan PKB disambut oleh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, Salah satu anggota DPRD provinsi DKI Jakarta, Yusuf S.I.kom juga turut hadir dalam acara pendaftaran tersebut.
Kepada awak media, Calon legislatif pertahana ini menjelaskan, kami menargetkan 15 kursi di DPRD provinsi DKI Jakarta. Sementara Calon Anggota legislatif yang sudah terdaftar berjumlah 106 orang.
"Kami di PKB optimistis bisa meraih target 15 kursi di DPRD provinsi DKI Jakarta," ujarnya.
Sementara itu, Yusuf, S.I.kom, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024 di Jakarta mengatakan, dalam rangka membangun dukungan dari masyarakat, PKB akan mengadakan program turun ke masyarakat agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan elektabilitas PKB dalam Pemilu 2024.
Lebih lanjut, Yusuf menyampaikan, harapannya bahwa PKB dapat memperoleh 15 kursi dalam Pemilu 2024. Yusuf juga menegaskan bahwa caleg-caleg PKB akan bekerja secara transparan dan aktif turun ke masyarakat untuk membangun dukungan.
Namun, tentu saja proses Pemilu 2024 tidak semudah yang dibayangkan. Terdapat banyak kendala yang harus dihadapi oleh partai politik dan calon anggota legislatif dalam memenangkan hati masyarakat dan memperoleh kursi di DPRD.
"Salah satu kendala tersebut adalah maraknya politik uang dalam Pemilu. Politik uang ini tentu saja merugikan proses demokrasi dan mengabaikan hak pilih masyarakat yang seharusnya bebas dan mandiri dalam memilih calon anggota legislatif yang diinginkan," ungkapnya.
Untuk mengatasi masalah ini, KPU dan pihak keamanan harus bersinergi untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap tahapan Pemilu dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku politik uang.
"Selain itu, masyarakat pun perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga integritas dalam proses Pemilu dan berpartisipasi secara bebas dan mandiri dalam memilih calon anggota legislatif yang diinginkan," pungkasnya. (Arianto)