Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Lampung. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lampung. Tampilkan semua postingan

DPW KAMPUD Resmi Adukan Dugaan Korupsi Belanja Hibah dan Bansos TA 2020 di BPKAD Lampung Timur Ke Kejari


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) resmi menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan korupsi dalam belanja hibah Rp. 91.742.824.000,- dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.633.000.000,- tahun anggaran 2020 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur. 

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji dalam keterangan persnya di Bandar Lampung pada Sabtu 10 Juli 2021. 

"Telah kami sampaikan aduan resmi kepada Kejaksaan Negeri Lampung Timur, terkait dugaan Korupsi belanja hibah dan bantuan sosial yang diduga tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yaitu senilai Rp. 692.500.000,-", ungkap Ketua Umum DPW KAMPUD. 

Seno Aji juga mengulas tentang dasar penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial tersebut didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis. 

"Atas dasar Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Timur nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan Perbup nomor 27 tahun 2016 tentang pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, dana tersebut di belanjakan namun dalam pelaksanaannya patut diduga pihak BPKAD Lampung Timur tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan diantaranya
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 tahun 2019 perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos dari APBD, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi", tegas Seno Aji yang juga sebagai aktivis muda ini.  

Selain itu, pria yang dikenal sederhana dan low profil ini menjelaskan mekanisme penyaluran belanja hibah dan bansos oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima hibah yang bekerjasama dengan KCP Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana. 

"Melalui kerjasama dengan KCP Bank Lampung Capem Sukadana, BPKAD Lampung Timur menyalurkan belanja hibah sebesar Rp. 91.742.824.000,- dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.633.000.000,- kepada 313 penerima hibah dan bantuan sosial, namun dari total 313 penerima terdapat 74 penerima hibah yang disinyalir tidak jelas peruntukannya dan atau fiktif sebab tidak ada laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah dan bantuan sosial tersebut", tandas Seno Aji.

Sementara, Ketua DPD KAMPUD Lampung Timur, Fitri Andi yang didampingi oleh Sekretarisnya, Ibnu Hasan turut mengawal proses pendaftaran Laporan pengaduan secara resmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur. 

"Ya kami turut mengawal pendaftaran aduan resmi Lembaga kami ke Kejaksaan Negeri Sukadana, terkait dugaan Korupsi atas belanja hibah dan bantuan sosial di BPKAD Lampung Timur pada Jum'at (9/7/2021) sekira pukul 14.45. WIB, yang diterima bagian Seksi Intel Kejari Lampung Timur", jelas Andi sosok aktivis yang dikenal merakyat ini. 
 
Terpisah, staf Intel Kejari Lampung Timur, Leni menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dan mendaftarkan resmi aduan dari DPW KAMPUD terkait dugaan Korupsi di BPKAD Lampung Timur. 

"Sudah kami catat dan akan kami sampaikan pada pimpinan laporan ini", tutup dia. **
Share:

BONGKAR.., Kejari Way Kanan Tengah Selidiki Dugaan Korupsi Disdik Setempat


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Kejaksaan Negeri (Kejari) Waykanan menyatakan data dugaan korupsi Dinas Pendidikan setempat yang dilaporkan oleh LSM KAMPUD telah mumpuni, pihaknya pun telah menerima arahan dari Kejati Lampung untuk melakukan pengembangan atau penyelidikan.

“Benar kami sudah terima surat arahan dari Kejati Lampung untuk menidaklanjuti laporan tersebut, atas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan,” kata Kasi Intel Kejari Way Kanan, Pujiarto saat dihubungi di Way Kanan, Rabu (2/6/2021).

Dia mengatakan, untuk saat ini tahapannya tim sedang melakukan penambahan data dan bukti, agar paket hukum bisa dinyatakan lengkap dan masuk tahap penyidikan.

“Kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan data,” ucapnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil pejabat berwenang, untuk melakukan konfirmasi apakah cocok dengan bukti yang ada atau perlu adanya penambahan bukti lain.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kasi Penkum Andrie W Setiawan, S.H., S.Sos., M.H,. menegaskan pihaknya melakukan monitoring atas perkara yang telah diteruskan.

“Kita melakukan monitaring, sehingga kita paham perkara tersebut sampai mana,” kata dia.

Perlu diketahui Bosda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2019 dengan nilai Rp57 Miliar.

“Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi dan advokasi Lembaga, diperoleh data dan informasi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan tidak menetapkan rekening BOS melalui keputusan Kepala Daerah/Bupati,” ungkap Ketua DPW LSM KAMPUD Seno Aji

Dia juga menjelaskan jumlah Sekolah Negeri di Kabupaten Way Kanan yang menerima dana BOS baik SD maupun SMP yakni sebanyak 361 Sekolah terdiri dari 298 SD dan 63 SMP, masing-masing sekolah membuka rekening Bank dalam bentuk tabungan untuk menampung dana BOS, sedangkan rekening tersebut belum diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan dengan keputusan Kepala Daerah, sehingga tidak ada kesepakatan/MoU antara Pemkab Way Kanan dengan Bank untuk pengaturan mekanisme pengelolaan rekening (nilai manfaat, bunga tabungan dan lainnya).

Sehingga, atas pengelolaan dana BOS tersebut, diduga telah terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Lalu, terdapat selisih belanja yang mengarah kepada penyimpangan, yaitu realisasi pendapatan dan belanja BOS regular pada laporan keuangan tidak sesuai dengan dokumen pendukung, perbedaan antara realisasi pada dokumen pendukung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rp. 333.759.500,-.

Seno Aji juga menerangkan bahwa modus dugaan KKN terhadap belanja BOS Regular dan BOSDA yaitu dengan adanya belanja BOS yang pajaknya belum disetor ke rekening Kas Negara.

“Terdapat belanja BOS yang pajaknya (PPN) belum disetor ke rekening kas Negara dan telah melewati batas maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan Pemerintah,” kata dia.

Ditegaskan pula bahwa dugaan penyimpangan belanja BOS juga terjadi melalui modus untuk kegiatan MKKS, KKKS, MGMP, KKG, rehabilitasi sedang dan berat, penyelenggaraan upacara, acara keagamaan dan batas maksimal internet serta pembelian laptop. **
Share:

Prawita GENPPARI Kunjungi Pusat Pembibitan Udang Vanamei di Kalianda – Lampung


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
“ Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu menyukai udang, bahkan permintaannya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin terbukanya pangsa pasar luar negeri alias ekspor. Di samping rasa dagingnya yang gurih, ternyata udang juga kaya dengan kandungan nutrisi, misalnya sebagai sumber protein yang penting untuk pembentukan sel-sel tubuh.

Selain itu, ada beragam manfaat bagi kesehatan, termasuk untuk mencegah penyakit. Jika dilihat dari perspektif kepariwisataan, udang tidak sekedar sebuah komoditas makanan semata, melainkan bisa dirancang menjadi wisata edukasi perikanan yang menarik “, ujar Ketum DPP Prawita GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Kalinda – Lampung, Minggu (30/5).

Pada kesempatan tersebut rombongan DPP Prawita GENPPARI yang berkunjung ke Kalianda sebanyak lima orang dan diterima langsung oleh calon pengurus DPD Prawita GENPPARI kabupaten Lampung Selatan, Bung Uje. 

Setelah menikmati jamuan udang dan ikan bakar spesial, kegiatan dilanjut dengan kunjungan ke pusat pembibitan udang Vanamei. Bung Uje selaku salah satu pemilik pembibitan udang yang sukses ini, menjelaskan secara rinci dan detail mengenai teknis dan propek bisnis udang saat ini dan prognosa di masa yang akan datang.

Termasuk agresifitas dalam membuka pasar guna memastikan hasil panen langsung terserap karena demand yang tinggi. Customer atau pembeli benih udang ini adalah para pelaku budidaya pembesaran udang. Baik yang berada di kawasan Lampung Timur, maupun beberapa daerah lainnya di pulau Jawa.


Banyaknya pengusaha budidaya pembesaran udang berdampak pada tingginya permintaan terhadap benur atau bibit udang tersebut. Hal ini dikarenakan kebanyakan pembudidaya pembesaran udang tidak dapat membibitkan sendiri udang-udangnya. Oleh karena itu mereka lebih memilih membeli bibit-bibit unggul dari para pembibit udang. 

Kemudian Dede juga menjelaskan bahwa udang termasuk hewan kecil tak bertulang belakang (invertebrata) yang tempat hidupnya adalah di perairan, baik air tawar, air payau atau air asin. Jenisnya sendiri ada lebih dari 2000 spesies. Dari anatominya, udang memiliki 10 pasang kaki dan 2 antena sensor. 

Lebih lanjut ia juga menambahkan bahwa udang pada dasarnya adalah hewan pemakan segala (omnivora) yang memakan tumbuhan dan hewan kecil. Dalam berkembang biak, udang betina mampu bertelur sampai ratusan butir dan diletakkan di kaki betina. Setelah menetas, anak-anak udang berukuran sangat kecil dan seukuran plankton. Benih – benih udang ini menghabiskan waktunya dengan melayang-layang di air.


“ Untuk mendapatkan benih unggul, kondisi induk sangatlah penting. Dalam proses perawatan induk, perhatikanlah suhu, pH, oksigen dan juga kedalaman airnya. Pilihlah indukan yang mempunyai gerakan lincah dan tubuh berwarna jernih, organ tubuh tampak lengkap, dan bentuk tubuh ramping memanjang.

Termasuk dalam menyiapkan kolam perawatan untuk membantu pertumbuhan plankton sebagai pakan alami udang vanamei. Jangan lupa memberi pupuk urea dan TPS setiap satu minggu sekali. Kemudian untuk menjaga keseimbangan plankton dalam kolam, berikan juga urea dan fermentasi probiotik.

 Saat proses pemeliharaan, suhu air harus dijaga agar tetap berada dalam suhu normal yaitu antara 28°C-30°C, apabila suhu terlalu tinggi maka dapat terjadi reaksi kimia yang bisa meningkatkan pH dan NH3 “, ujar Bung Uje menekankan.

Di samping itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah jumlah induk yang dikawinkan harus memiliki perbandingan yang seimbang agar benih yang dihasilkan maksimal. Setelah dilakukan penyortiran, indukan yang telah siap memijah harus dipindahkan ke kolam pemijahan. Ukuran kolam juga harus diperhatikan agar efektif. Kolam juga harus dipasang filter untuk menyaring telur udang yang kemudian dipindahkan untuk proses penetasan.

 Untuk membantu pemberantasan hama saat pemijahan, bagusnya kolam diberi saponin sebanyak 10-12 ppm, lalu dibiarkan selama beberapa hari sebelum digunakan agar reaksi kimianyanya hilang terlebih dahulu. Pungkas Uje. **
Share:

Kunker Dewas BPJS Kesehatan, Membangun Sinergitas Elemen Mitra BPJS Kesehatan


Duta Nusantara Merdeka | Bandar Lampung
Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Kesehatan Siruaya Utamawan dan Iftida Yasar lakukan kunjungan kerja di wilayah Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan, yang dilaksanakan dari tanggal 16 - 22 Mei 2021.

Dalam kunjungan kerja, Dewas BPJS Kesehatan menyempatkan bersilaturahmi ddan diskusi dengan unsur elemen yang menjadi mitra dari BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung.

Dewas Siruaya Utamawan menyampaikan terima kasihnya atas diskusi yang berlangsung dinamis dan konstruktif. Diskusi ini sangat baik guna menangkap aspirasi dan masukan, ini menunjukkan masyarakat peduli atas program JKN.

“BPJS Kesehatan berterima kasih dan akan meningkatkan komunikasi dengan pihak Media, Serikat Pekerja, Pengusaha dan seluruh pemangku kepentingan untuk perbaikan di seluruh lini bisnis proses dan layanan BPJS Kesehatan,” ungkap Siruaya, Minggu (16/05/2021).

Siruaya juga menyampaikan seluruh unsur mitra BPJS Kesehatan di Provinsi Lampung harus bersama sama menciptakan keselarasan guna mendukung program-program BPJS Kesehatan yakni memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat dan program JKN dapat berkesinambungan.

“Untuk peningkatan pelayanan kesehatan, saya sangat berharap seluruh pemangku kepentingan bersama-sama, bersinergi mendorong agar di wilayah Lampung dapat meningkatkan jumlah kepesertaan di atas 95 % dari jumlah penduduk agar Universal Health Coverage (UHC) atau layanan kesehatan semesta dapat terlaksana, sehingga cakupan pelayanan kesehatan dapat dirasakan secara merata bagi masyarakat Lampung.” Ujar Dewas BPJS Kesehatan, Siruaya Utamawan yang merupakan putra asli Lampung ini.


Dikesempatan itu, salah satu unsur media, M. Alkautsar S.Kom., MM., menyampaikan sinergitas ini bagian dari bukti BPJS Kesehatan sangat menerima masukan dan saran dari beberapa unsur demi terciptanya pelayanan yang maksimal.

“Sebagai badan penyelenggara nasional, BPJS Kesehayan harus menjamin seluruh unsur mulai dari pekerja maupun perorangan atas pelayanan kesehatan agar dapat sesuai dengan hak serta tidak mengurangi pelayanan prima saat menggunakan layanan BPJS,” ujar Alkautsar.

Alkausar juga berharap seluruh unsur baik pemerintah, swasta ataupun pengusaha dapat memastikan kewajiban unsur pekerja di bidang kesehatan terjamin sesuai fasilitas yang disepakati bersama.

“Jangan sampai kita diributkan lagi masalah administratif, gara gara BPJS nya tidak bisa digunakan karena satu dan lain hal, lalu masyarakat tidak mendapatkan hak atas kesehatannya sendiri ” Pungkas Alkautsar yang juga pimred media LIDIK.id itu.

Di kesempatan yang sama Ketua KSPI Lampung, Sulaiman Ibrahim, SH., menyampaikan beberapa hal masalah yang dihadapi pekerja terkait pelayanan kepesertaan, harapannya seluruh pekerja dapat didaftarkan oleh pengusaha menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya masih banyak perusahaan yang belum mengikutsertakan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Sulaiman Ibrahim juga menyoroti tentang kepatuhan pengusaha terhadap pembayaran iuran bagi pekerjanya yang sedang berselisih hubungan industrial, sehingga berdampak terhadap pekerja tidak mendapat pelayanan kesehatan karena kepesertaan non aktif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Agus Wibowo; Direktur RS Advent dr. Charles Z. Suoth; FSP Farkes RS Bumi Waras, A. Rifai; Sekretaris FSPMI Lampung Wiwin Hefrianto SH; Jamkes Watch Lampung, Hj. Aisah Tesir A. SH; Ketua APINDO Lampung, Ary Meizari; MOI Lampung, Romas Adi Wijaya dan beberapa tokoh lainnya. **
Share:

BPN Kantah Bandar Lampung Diduga Maladministrasi, Seno Aji Sanggah BA Pengembalian Batas No. 07/BA-08.01/II/2021


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Seno Aji sebagai kuasa pemohon atas nama Srinatun Puji Astuti terhadap pengguna/pengakses layanan publik pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung menyampaikan surat sanggahan untuk berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor ; 07/BA-08.01/II/2021 yang diterbitkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung terhadap sertifikat hak milik Nomor 937/B.Kdm/Bumi Kedamaian atas perubahan hak milik Nomor 7943/KD/Kedamaian atas nama Srinatun Puji Astuti. 

Srinatun Puji Astuti merupakan pemilik lahan/tanah yang terletak di Jalan Pelita II, RT 09, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung. Lahan/tanah tersebut, dirawat oleh Srinatun Puji Astuti sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2019 dan telah ada tanda-tanda batas tanah berupa patok besi 1 sampai dengan 4, pondasi keliling berada di luar Persil, plang nama kepemilikan di lokasi obyek tanah dan setiap tahun selalu melunasi/membayar PBB. 

Surat sanggahan itu, selain ditujukan kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, juga ditujukan ke Kepala BPN Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Lampung dan ditembuskan ke Gubernur Provinsi Lampung. Selain itu, tembusan surat sanggahan rencana akan diteruskan ke Presiden RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia dan Satgas Anti Mafia Tanah. 

Demikian, disampaikan oleh Seno Aji sebagai kuasa dari pemohon atas nama Srinatun Puji Astuti melalui siaran pers resminya di Bandar Lampung pada Senin (19/4/2021) sore.

"Bersama ini Saya sampaikan sejumlah dugaan permasalahan yang menyimpulkan pemohon untuk menyampaikan SANGGAHAN terhadap berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 07/BA-08.01/II/2021 kepada BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara pelayanan publik dan berpotensi menimbulkan kerugian materiil dan atau immaterial terhadap pemohon", kata Seno Aji. 

Dia melanjutkan, bahwa Permasalah ini berawal saat tanah milik Srinatun Puji Astuti diserobot/dikuasai tanpa izin oleh pihak lain sekira Bulan Desember 2019 dengan etikat tidak baik yaitu merusak tanaman, merusak plang nama yang dipasang oleh Srinatun Puji Astuti, merusak pondasi dan merusak patok besi 1 sampai dengan 4 dan kemudian membangun rumah permanen di atas lahan/tanah milik Srinatun Puji Astuti dimulai sekira Bulan November 2019 sampai dengan Desember 2020. 

Terhadap peristiwa ini, kemudian Sirnatun Puji Astuti telah memberikan teguran kepada pihak penyerobot (Andi/Anita-red) berulang kali namun mereka tidak menghiraukan. Justru, pihak yang menguasai lahan tanpa izin berupaya melakukan pengukuran terhadap tanah milik Srinatun Puji Astuti bersama petugas ukur dari BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung bernama Reza Iskandar (NIP. 199407232018011001). Kemudian Srinatun Puji Astuti melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung, Resor Kota Bandar Lampung melalui tanda bukti laporan Nomor ; TBL/B-1/114/1/2020/LPG/RESTA BALAM tanggal 14 Januari 2020. 

Pada tanggal 20 Januari 2020, pemohon menyampaikan surat pengaduan tertulis adanya pihak yang menyerobot/menguasai lahan/tanah tanpa izin milik Srinatun Puji Astuti kepada Kepala BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang diterima oleh petugas loket bernama Puput. Kemudian, menjawab surat tersebut, melalui petugas loket memberikan keterangan bahwa Sertifikat hak milik (SHM) 7943/KD tahun 1982, Surat ukur Sementara (SUS) 1675/1982 yang telah diubah menjadi SHM nomor 937/B.KDM, SUS 930/2019 atas nama Srinatun Puji Astuti tidak tercatat/terdaftar di BPN Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung. 

Setelah pemohon meminta klarifikasi, dijelaskan oleh pihak BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung bahwa, telah terjadi kesalahan dari petugas, yang akhirnya diterbitkanlah surat keterangan pendaftaran tanah Nomor ;110/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kasi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Masnah, SH (NIP. 19620623 198303 2 001). 

Kemudian, dalam rangka kepentingan penyidikan atas laporan Srinatun Puji Astuti pada Kantor Polisi Resor Kota Bandar Lampung, maka penyidik polisi meminta kepada pelapor untuk mengakses layanan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas di BPN, sebagai penguat berita acara pelaksanaan pengkuran pengembalian batas pada tanggal 6 November 2006.

Perlu diketahui, pada berita acara pengembalian batas 06 November 2006 tersebut, menyatakan bahwa ; 
1. Terhadap bidang tanah tersebut telah ditunjukan kembali batas-batas sesuai dengan SUS. Nomor 1675/1982 tanggal 04/06/1982 yang menjadi lampiran SHM milik Nomor 7943/KD. 
2. Tanda-tanda batas tanah berupa tembok/pondasi berada di luar batas Persil.
3. Bidang tanah tersebut sesuai dengan SHM tersebut di atas.
4. Bahwa sesuai dengan data-data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. 

Maka, atas dasar permintaan penyidik polisi, pada tanggal 22 Juli 2020 melalui kuasa pemohon mengajukan permohonan pengembalian batas dengan nomor permohonan 27272/2020 atas nama pemohon Seno Aji untuk Srinatun Puji Astuti. 

Sebelum dokumen permohonan pengembalian batas beserta lampirannya diterima oleh petugas loket bernama Bay Nur Muawanah (NIP. 1871055209850004) terlebih dahulu mengecek plotting melalui GPS, diketahui hasil plotting sesuai lokasinya/titik koordinat sesuai dengan SHM atas nama Srinatun Puji Astuti. 

Walaupun proses permohonan ditindaklanjuti terkesan berlarut-larut dan atau ada unsur penundaan, pemohon tetap sabar. Pada tanggal 13 Januari 2021 pekerjaan pengukuran pengembalian batas/penetapan batas dapat dikerjakan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung melalui petugas ukur yaitu ; 
1. Ahmad Gerri Novrian
2. Alfa Richy 
3. Roby Surya Saputra
4. Citra Adhiguna
5. Reza Iskandar
6. Kurnia Rahman
7. Zulkifli,

Selain itu, turut hadir juga Takam (Suami Srinatun Puji Astuti), Andi Sukamto (Anak Kandung Srinatun Puji Astuti), Seno Aji untuk Srinatun Puji Astuti, Andi (pihak penyerobot dan atau menguasai lahan tanpa izin), Harun Al Rasyid (batas tanah sebelah barat), Dwi Adi Saputra (Batas tanah sebelah timur), Agus Purwanto (Kasi Tantrib Kelurahan Bumi Kedamaian), Heri Kurniawan (ketua RT 09, LK II), AIPDA Eko P (Polresta/Harda). 

kemudian, setelah sekian lama sejak pekerjaan pengukuran di mulai, pada tanggal 14 April 2021 pihak BPN Kantah Kota Bandar Lampung baru menerbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas Nomor 07/BA-08.01/II/2021 yang ditandatangani oleh 7 orang petugas juru ukur dan diketahui oleh Plt. Kasi Infrastruktur Pertanahan Edy Rianto A. Ptnh (NIP. 19680919 198903 1 005).

Karena isi berita acara tersebut, tidak sesuai dan atau bertentangan serta melalaikan terhadap SHM Nomor 7943/KD, SUS 1675/1982, yang telah diubah menjadi SHM 937/B.KDM, SUS 930/2019 atas nama Srinatun Puji Astuti dan berita acara pelaksanaan pengukuran pengembalian batas pada hari Senin (06 November 2006), yang ditandatangani oleh petugas ukur Akhmad Suandi dan mengetahui Kasi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Ir. Irwan Lubis, maka Pemohon merasa telah dirugikan secara materiil dan immaterial.

Adapun berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas nomor ; 07/BA-08.01/II/2021 salah satu diantaranya yaitu ; Hasil pengukuran pengembalian batas tidak dapat dikembalikan batas dikarenakan lokasi tanah yang diakui oleh pemohon berdiri bangunan permanen yang tidak dikuasai pemohon dan tanah tidak berada pada lokasi menurut Warkah ukur di Kantah Kota Bandar Lampung. 

Atas dasar ini, pemohon menyanggah bahwa, pemohon pernah menyampaikan laporan pengaduan kepada pihak BPN Kantah Kota Bandar Lampung, terhadap awal peristiwa yaitu tanggal 20 Januari 2020 terkait penyerobotan atau menguasai lahan tanpa izin yang dilakukan oleh pihak lain terhadap tanah milik Srinatun Puji Astuti kemudian telah dilakukan juga pengrusakan tanda-tanda batas tanah berupa patok besi 1 sampai dengan 4, pondasi berada di luar batas Persil, dan plang nama kepemilikan atas nama Srinatun Puji Astuti.

sehingga atas peristiwa tersebut penyerobot melanggar ketentuan PP 10 tahun 1961 pasal 42 ayat (1) menyatakan barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 Bulan dan atau denda 5.000,- , pasal 42 ayat (2) perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran. Sementara menanggapi laporan tersebut, dari pihak BPN Kantah Kota Bandar Lampung tidak ada upaya solusi, justru melalui 2 orang petugas ukur salah satunya bernama Reza Iskandar, pada tanggal 13 Januari 2020 melakukan upaya untuk mengukur lahan/tanah milik Srinatun Puji Astuti. 

Seharusnya, laporan pengaduan pemohon menjadi masukan bahwa bangunan yang dibangun oleh penyerobot merupakan bangunan baru, dan sebelum ada bangunan yang dimaksud dalam berita acara, Srinatun Puji Astuti selaku pemilik lahan/tanah tersebut telah merawat lahan/tanah tersebut dibuktikan dengan adanya patok besi 1 sampai dengan 4, pondasi berada di luar Persil, dan plang nama kepemilikan atas nama Srinatun Puji Astuti. Tentunya hal ini sebagai acuan Kantah Kota Bandar Lampung dalam menerbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas Nomor 07/BA-08.01/II/2021, sehingga tanah milik Srinatun Puji Astuti mendapat kepastian hukum. 

Kemudian, berita acara tersebut juga, melalaikan berita acara pengembalian batas yang pernah diterbitkan oleh BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung pada tanggal 06 November 2006 lalu", tandas Seno Aji. 

Lanjut dia, sebagai pemohon Seno Aji menyimpulkan adanya dugaaan Maladministrasi maka pihaknya menyampaikan surat sanggahan agar Kepala Kantah Kota Bandar Lampung meninjau kembali keputusan berita acara pengembalian batas nomro 07/BA-08.01/II/2021. (*)
Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini