Upaya Pengurangan Emisi GRK, Indonesia Deklarasikan Komitmen Capai FOLU Net Sink 2030

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perdagangan karbon menjadi salah satu pilar untuk mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam mitigasi perubahan iklim. Namun realisasi perdagangan karbon di tanah air masih penuh tantangan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo menjelaskan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK Indonesia.

Untuk melaksanakan NEK, pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi. “Meski demikian dalam implementasinya masih penuh tantangan,” katanya saat memberi sambutan pada International Webinar “Lesson Learned of the Utilization of Carbon Economic Value on Mitigation Action of Forest Management“, Selasa (7/11/2023)

Webinar tersebut diselenggarakan APHI dengan Business Finland, unit kerja pemerintah Finlandia untuk promosi dan investasi. Webinar ini merupakan rangkaian Rapat Kerja APHI 2023 yang akan diselenggarakan di Purwokerto pada tanggal 15-16 November 2023.

Dalam upaya pengurangan emisi GRK, Indonesia telah mendeklarasikan komitmen untuk mencapai FOLU Net Sink 2030. Berdasarkan komitmen tersebut, Indonesia menargetkan tingkat penyerapan GRK pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain (Forestry and Other Land Use/FOLU) jauh lebih tinggi atau setidaknya sama dengan emisinya pada tahun 2030.

Pencapaian target tersebut membutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai 14 miliar dolar AS. Sebesar 55% dari kebutuhan dana itu diharapkan datang dari investasi sektor swasta, salah satunya melalui NEK.

Untuk melaksanakan NEK, telah diterbitkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Selain itu juga telah diterbitkan Peraturan Menteri (Permen) LHK Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Selain itu, pemerintah juga telah meresmikan Bursa Karbon sebagai tempat untuk perdagangan karbon kredit berupa Sertifikasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN).

Menurut Indroyono, pembelajaran dan berbagi pengetahuan dari Negara lain bagaimana aksi mitigasi perubahan iklim bisa menghasilkan kredit karbon diharapkan bisa menjawab menjawab tantangan dalam pelaksanaan perdagangan karbon di tanah air. “Webinar kali ini diharapkan bisa mendapatkan masukan dan pembelajaran atas isu tersebut,"katanya.

Saat ini ada sekitar 600 unit perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengelola sekitar 30 juta hektare kawasan hutan. Berdasarkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023, ada 22 aksi mitigasi yang bisa dilakukan perusahaan PBPH. Diantaranya Pengurangan laju deforestasi lahan mineral, lahan gambut serta mangrove; Pengurangan laju degradasi hutan lahan mineral, lahan gambut dan mangrove; Pembangunan hutan tanaman; Pengelolaan hutan lestari (melalui Multiusaha Kehutanan, Reduce Impact Logging-Carbon dan Silvikultur Intensif), serta Rehabilitasi hutan dan lainnya.

Sekjen APHI Purwadi Soeprihanto menguraikan, salah satu tantangan yang dihadapi PBPH dalam mengimplementasikan NEK adalah tentang metodologi pengukuran kinerja pengurangan emisi GRK. Pasalnya metodologi yang sekarang digunakan dalam SRN masih belum sepenuhnya melingkupi aksi mitigasi FOLU Net Sink 2030. “Perlu dilakukan percepatan untuk pengesahan metodologi yang bisa diaplikasikan pada PBPH sesuai dengan aksi mitigasi FOLU Net Sink 2023 ,” katanya.

Sementara itu Senior Advisor Business Finland, yang juga Konselor Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta, Nina Jacoby mengatakan, perdagangan karbon sejatinya belum benar-benar siap di seluruh dunia. “Makanya penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dan melihat apa yang bisa dilakukan antara Indonesia-Finlandia bersama-sama,” katanya.

Beberapa pembelajaran yang ditawarkan oleh Finlandia adalah bagaimana membuat pemodelan karbon pada hutan yang bisa dapat dpertanggungjawabkan.

Dalam webinar itu juga dipaparkan bagaimana peran hutan di Finlandia dalam aksi mitigasi perubahan iklim. 

Penulis: Lina

Editor: Arianto 

Read More

Sinar Continental Textile Diduga Buang Limbah B3

Duta Nusantara Merdeka | Cimahi

Kasus kontroversial melibatkan PT Sinar Continental Textile di Cimahi semakin meruncing ketika media dan masyarakat menuntut tindakan tegas terhadap dugaan pelanggaran serius terkait pembuangan limbah beracun dan berbahaya (B3). PT Sinar Continental Textile (PT SC) diduga melakukan pengelolaan limbah yang sembrono dan ilegal, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat.

Berawal dari laporan awal tentang perilaku sembrono PT SC dalam pembuangan limbahnya, media membentuk sebuah tim investigasi, Selasa (24/10/23). Setelah proses investigasi yang menyeluruh termasuk wawancara dengan saksi-saksi, serta mengumpulkan bukti foto dan video yang sah, PT SC diduga terlibat dalam pelanggaran serius terkait regulasi pengelolaan limbah B3.

Namun, alih-alih memberikan klarifikasi yang jelas, PT SC terkesan mengelak dan mengalihkan perhatian dengan memanggil pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kasus ini. Muhammad Yunus, yang merupakan HRD pabrik dan seorang BACALEG di Kota Cimahi, justru memanggil ketua RT, Bhabinmas, dan pihak Polsek setempat, yang membuat media dan masyarakat bertanya-tanya akan hubungan apa yang sebenarnya terjadi di balik panggilan tersebut.

DS, salah satu anggota tim investigasi dari gabungan media, menyatakan bahwa pihak PT SC seharusnya memberikan klarifikasi yang benar dan jelas. Namun, PT SC justru terlihat mencoba menghindar dengan menggandeng pihak-pihak yang tidak terkait dengan kasus ini. Sebagai respons terhadap ketidakkooperatifan PT SC, media bersama-sama dengan Gabungan Media Pemberantasan Limbah (GMPL) berencana untuk melaporkan pelanggaran ini ke Polres Cimahi dan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pernyataannya, YSF, Bendahara GMPL, menegaskan bahwa PT SC diduga telah melanggar banyak pasal terkait pembuangan limbah B3. GMPL telah mengumpulkan bukti yang sangat kuat, termasuk foto, video, dan dokumen yang mendukung tuduhan ini. Apabila PT SC tidak bersedia bekerja sama dengan proses investigasi, GMPL dan media bersatu akan mengambil langkah hukum yang diperlukan.

Media bersama-sama dengan GMPL akan terus mendesak Polres Kota Cimahi dan Dinas Lingkungan Hidup Cimahi untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terkait kasus ini. Apabila terbukti bersalah, tuntutan hukum yang seberat-beratnya akan diberlakukan, termasuk kemungkinan penutupan PT SC. Semua pihak yang terlibat dalam kasus ini akan dijerat dan ditangkap sesuai hukum yang berlaku.

Harapannya adalah PT SC harus memberikan klarifikasi yang benar, tidak mengelak, dan mematuhi tenggat waktu yang ditentukan. Pelanggaran hukum dan pelanggaran etika jurnalistik seperti menghalangi tugas pers harus mendapatkan respons hukum yang sesuai.

Editor: Arianto 

Read More

Waste4Change dan Sampoerna Bantu Pengelolaan Sampah yang Bertanggung Jawab di Karawang

Duta Nusantara Merdeka | Karawang, Jawa Barat 

PT Wasteforchange Alam Indonesia (Waste4Change), bekerja sama dengan PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna), melalui Program Keberlanjutan "Sampoerna Untuk Indonesia," menyelenggarakan "Diseminasi Program Tirtasari Bijak Kelola Sampah" di Kabupaten Karawang, Selasa (26/09/2023). Program kolaboratif ini, yang sudah berjalan sejak September 2022, telah mencapai berbagai pencapaian dalam upaya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, melibatkan kontribusi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang, perangkat Desa Tirtasari, dan masyarakat setempat.

Melalui program ini, Desa Tirtasari kini memiliki satu unit Bank Sampah yang dinamakan Bank Sampah Mencrang yang telah mengelola sebanyak 800 kg sampah dari masyarakat. Untuk memastikan komitmen warga dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab, Pemerintah Desa didorong untuk merancang Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mencakup peningkatan kesadaran pengelolaan sampah bagi masyarakat, penyelenggaraan lokakarya pengomposan sampah organik, dan promosi daur ulang sampah anorganik. Diharapkan masyarakat Desa Tirtasari akan terus menerapkan praktik-praktik ini, sehingga membantu mengurangi sampah yang berakhir di TPA Jalupang.

“Waste4Change bersama Sampoerna telah berupaya mendorong perubahan perilaku dan menciptakan ekosistem menuju pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di Desa Tirtasari. Harapan kami, melalui Bank Sampah Mencrang dan praktik pengomposan, masyarakat Desa Tirtasari akan lebih semangat untuk terus mengurangi sampah yang bocor ke lingkungan dan sampah yang berakhir di TPA Jalupang,” jelas Anissa Ratna Putri, Kepala Departemen Waste4Change Konsultan Ekosistem.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Waste4Change pada Oktober 2022, diketahui bahwa rata-rata timbulan sampah oleh warga Desa Tirtasari mencapai 0,4 kg per orang per hari. Sayangnya, sampah tersebut sebelumnya hanya ditangani dengan cara dibakar, dibuang secara ilegal, dan berakhir di TPA Jalupang yang sudah sangat penuh. Kehadiran Bank Sampah Mencrang di Desa Tirtasari sejak Januari 2023 dimaksudkan untuk mendorong masyarakat memilah dan mengolah sampah dengan cara yang benar, sehingga mengurangi pembakaran, pembuangan ilegal, dan masuknya sampah ke TPA.

“Terima kasih kepada Sampoerna dan Waste4Change yang telah memberikan pelatihan dan pendampingan, termasuk memberikan kendaraan angkut sampah kepada Desa Tirtasari. Dukungan ini memungkinkan kami memberikan edukasi dan pelayanan pengelolaan sampah kepada seluruh masyarakat Desa,” ujar Tuti Komala, Kepala Desa Tirtasari.

Program ini tidak hanya membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah, tetapi juga merupakan bagian dari Program Keberlanjutan "Sampoerna Untuk Indonesia" yang merupakan kolaborasi antara Sampoerna dan Waste4Change. Program ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi pada pembangunan Indonesia, termasuk aspek lingkungan.

“Kami bekerja sama dengan Waste4Change melalui program pendampingan dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah di Karawang dan pada saat yang sama dapat menciptakan nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar,” jelas Ishak Danuningrat, Kepala Urusan Eksternal PT HM Sampoerna Tbk.

Program Pengelolaan Sampah Bijak Tirtasari mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kabupaten Karawang. Inisiatif ini dianggap sebagai upaya berkelanjutan yang baik yang diharapkan terus dilaksanakan, sehingga warga terbiasa mengelola sampah secara bertanggung jawab, termasuk memilah dan mendaur ulang sampah. Program Pengelolaan Sampah Bijak Tirtasari juga dapat menjadi contoh baik dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan di desa.

“Warga yang menghasilkan sampah ikut bertanggung jawab membantu pemerintah dalam mengolah sampah di sumber, baik itu sampah ekonomis dengan menjualnya ke bank sampah maupun sampah organik dengan mengomposkan di rumah tangga,” jelas Guruh Sapta, Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Lim.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Komitmen Hadapi Krisis Iklim, Presiden Joko Widodo Luncurkan Bursa Karbon Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah secara resmi meluncurkan Bursa Karbon Indonesia di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/09). Dalam pidatonya, Presiden menggambarkan bahwa bursa karbon pertama di Indonesia ini merupakan wujud komitmen negara dalam menghadapi krisis perubahan iklim.

Presiden menyatakan, "Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim, melawan krisis perubahan iklim, di mana hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon."

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjalankan solusi berbasis alam (nature-based solutions). Indonesia adalah satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

"Jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp3 ribu triliun bahkan bisa lebih, sebuah angka yang sangat besar," tambah Presiden.

Presiden juga menekankan bahwa potensi ini akan menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sesuai dengan arah global menuju ekonomi hijau. Dengan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, langkah-langkah konkret diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

"Bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkah konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia mencapai target NDC (Nationally Determined Contribution)," lanjut Presiden.

Presiden juga meminta pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah konkret lainnya, seperti mengadopsi standar karbon internasional sebagai pedoman dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi yang efektif dan efisien.

"Saya sangat optimistis, Indonesia bisa menjadi pusat perhatian dalam perdagangan karbon global, selama langkah-langkah konkret ini dikerjakan secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya," tutup Presiden.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Wapres Dorong Pengembangan Panas Bumi dan Energi Terbarukan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin secara resmi membuka acara The 9th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2023 di Assembly Hall Jakarta Convention Center Jakarta, Rabu (20/09/2023).

Dimana beliau mengungkapkan sejumlah strategi untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dan panas bumi di Indonesia.

Indonesia, seperti negara lain, berkomitmen pada transisi energi dari bahan bakar fosil ke EBT dan energi rendah emisi guna mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk mencapai hal ini, Wapres Ma'ruf Amin mengungkapkan beberapa strategi penting.

Pertama, ia menekankan perlunya perbaikan kualitas data dan insentif dalam eksplorasi panas bumi. Ini bertujuan untuk menurunkan risiko pengembangan panas bumi di Indonesia dan menjaga agar harga jual listrik panas bumi tetap kompetitif.

Strategi kedua adalah penyediaan insentif bagi pengembang EBT. Pemerintah telah menyediakan insentif eksplorasi panas bumi melalui program Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi dan Program Mitigasi Risiko Sumber Daya Panas Bumi. Dengan insentif ini, diharapkan pengembang EBT dapat merancang proyek-proyek yang lebih baik.

Wapres juga mendorong agar pembangkit panas bumi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan infrastruktur. Ini penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Pemerintah daerah, sebagai wilayah dengan banyak sumber daya alam, harus berperan aktif dalam memanfaatkannya.

Sebagai strategi keempat, Wapres menekankan pentingnya memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam penggunaan dan eksplorasi EBT. Pengelolaan yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan hutan dan mengancam kehidupan satwa. Oleh karena itu, pelestarian kawasan hutan di area sumber panas bumi perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wapres juga berpesan agar para peserta acara ini dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk memberikan kontribusi yang positif bagi Indonesia dan dunia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Yudo Dwinanda Priaadi memaparkan strategi-strategi pemerintah dalam pengembangan EBT, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan teknologi CCS (Carbon Capture and Storage).

Hadir dalam acara ini adalah Duta Besar Kenya untuk Indonesia dan berbagai pemangku kepentingan di bidang energi baru, terbarukan, baik dari dalam maupun luar negeri. Wapres Ma'ruf Amin didampingi oleh beberapa staf khususnya dalam acara ini.

Acara ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim dan transisi energi global.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Yayasan WINGS Peduli dan Kolaboratornya Ubah Limbah Plastik Jadi Karya Instalasi di Jakarta Architecture Festival 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Yayasan WINGS Peduli, bekerja sama dengan Matra Studio, Mortier, dan Universitas Multimedia Nusantara, telah menghadirkan karya instalasi unik yang berfokus pada daur ulang limbah plastik dalam upaya mendukung kelestarian lingkungan. Karya ini, yang diberi nama Plasti(c)ity Tree, akan dipamerkan dalam Jakarta Architecture Festival 2023 yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jakarta.

Sebanyak 200 kg limbah plastik kemasan produk dari WINGS Group digunakan untuk menciptakan Plasti(c)ity Tree, sebuah instalasi seni yang menggambarkan transisi Ibu kota Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan. Karya ini akan dapat dinikmati oleh masyarakat Jakarta dari tanggal 17 hingga 30 September 2023.

"Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan siklus hidup plastik secara kreatif. Dengan mengubah limbah plastik menjadi instalasi seni, mereka berharap dapat memberikan nilai tambah pada plastik bekas kemasan dan mencegahnya mencemari lingkungan," kata Sheila Kansil, perwakilan dari Yayasan WINGS Peduli, dalam keterangan tertulis, Senin (18/09/2023).

Selain itu, ujar Sheila, Kami juga berusaha memaksimalkan pengelolaan limbah dari kegiatan bisnis WINGS Group melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi, untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Plasti(c)ity Tree memanfaatkan konsep plastisitas material, yang dapat berubah bentuk dan fungsi tanpa mengalami kerusakan. Seperti halnya Jakarta yang akan terus tumbuh dan beradaptasi dalam menghadapi perkembangan sosial dan pembangunan. Karya ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum.

Sementara itu, Rizki Siregar dari Matra Studio mengapresiasi inisiatif Yayasan WINGS Peduli dalam mendukung pembuatan karya seni ini. Kolaborasi ini terwujud karena kesamaan nilai, di mana kelestarian lingkungan menjadi landasan bagi karya seni mereka. Plasti(c)ity Tree akan menjadi salah satu poin menarik dalam Jakarta Architecture Festival 2023 yang akan digelar di Lobby Utama Thamrin Nine, Jakarta Pusat.

Selain pameran karya instalasi, acara Jakarta Architecture Festival 2023 juga akan menawarkan konferensi, diskusi, pemutaran film, tur kota, dan pameran inspiratif. Proses pembuatan Plasti(c)ity Tree, mulai dari pemadatan plastik hingga pembuatan instalasi oleh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, akan dipresentasikan dalam bentuk video bersama mini Plasti(c)ity Tree di Space8 at Astha UG Floor pada tanggal 22-26 September 2023.

Seperti diketahui, Yayasan WINGS Peduli tidak hanya berfokus pada daur ulang plastik melalui kolaborasi ini, tetapi juga secara konsisten melaksanakan berbagai program pelestarian lingkungan. Mereka telah terlibat dalam aksi bersih sungai dan kali, pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), peresmian Bank Sampah, serta kampanye #PilahDariSekarang yang masih berlangsung. 

"Semua upaya ini mencerminkan komitmen Yayasan WINGS Peduli untuk melestarikan lingkungan, sejalan dengan filosofi perusahaan bahwa "the good things in life should be accessible for all" (hal-hal baik dalam hidup seharusnya dapat diakses oleh semua orang)," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kerja Sama Perdagangan Listrik Low Carbon Antara Indonesia dan Singapura Ditandatangani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif, dan Second Minister for Trade and Industry Singapura, Tan See Leng, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandai awal dari kerja sama energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas antara kedua negara dilakukan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jum'at (08/09/2023). MoU ini memiliki dampak penting dalam mengarahkan kedua negara menuju masa depan yang berkelanjutan.

MoU ini membahas kerja sama perdagangan listrik dengan fokus pada energi rendah karbon, yang merupakan langkah yang signifikan dalam rangka memerangi perubahan iklim. Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa ini adalah kelanjutan dari pertemuan ASEAN di Bali dan akan meningkatkan interkoneksi di ASEAN secara keseluruhan.

Area kerja sama yang termasuk dalam MoU ini meliputi:

1. **Pengembangan Proyek Energi Rendah Karbon**: Ini mencakup interkoneksi untuk perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura, yang telah disetujui oleh kedua pemerintah.

2. **Pertukaran Informasi**: Kedua negara akan berbagi informasi tentang kebijakan, persetujuan peraturan, dan kerangka kerja untuk memfasilitasi proyek perdagangan listrik lintas batas komersial.

3. **Kredit Karbon**: MoU ini juga mencakup pengembangan proyek perdagangan tenaga listrik lintas batas dan kredit karbon sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

4. **Bidang Kerja Sama Lain**: Selain poin-poin di atas, kedua negara akan mengeksplorasi bidang kerja sama lainnya yang akan diputuskan bersama.

Menurut Dadan, MoU ini memiliki jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang selama lima tahun berikutnya. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk kerja sama yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dadan juga menyoroti bahwa MoU ini adalah pelengkap dari kesepakatan sebelumnya antara Kementerian ESDM RI dan Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapura yang dilakukan pada 21 Januari 2022. Kesepakatan sebelumnya mencakup pengembangan teknologi energi rendah karbon, jaringan listrik regional, interkoneksi lintas-batas, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi, dan pengembangan sumber daya manusia terkait.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Indonesia, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa eksekusi dari nota kesepahaman terkait interkoneksi listrik masih menunggu permintaan dari Singapura. Selanjutnya, hal ini akan dikonsolidasikan dengan PT. PLN (Persero) untuk mengelola transmisi listrik dengan efisien.

Kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam mengembangkan sumber energi yang lebih bersih, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan akses listrik lintas batas. Hal ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat tidak hanya bagi Indonesia dan Singapura, tetapi juga bagi seluruh kawasan ASEAN dan lingkungan global.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Tantangan LPI 2023, iFuel: Solusi Inovatif Menuju Efisiensi Kinerja Logistik Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi ekonomi yang besar, baru-baru ini dihadapkan oleh temuan memprihatinkan dalam Logistic Performance Index (LPI) 2023. Skor LPI Indonesia disebutkan 3,0 (Singapura di posisi pertama dengan skor 4,3), sehingga menempati urutan 63 dari sebelumnya 46 di tahun 2018.

Perubahan signifikan dalam peringkat LPI Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam mengelola aliran barang dan jasa di rantai pasokan. McEasy, perusahaan penyedia solusi bisnis digital Software-as-a-Service (SaaS) bagi operator logistik dan transportasi, melihat peluang untuk menghadapinya dengan solusi yang inovatif, yaitu iFuel.

iFuel adalah teknologi sensor kendaraan yang mampu membawa pengendalian dan efisiensi bahan bakar ke tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini merespon berbagai masalah kritis dalam infrastruktur logistik, efisiensi transportasi, dan hal lainnya yang tercermin dalam penurunan skor LPI Indonesia.

Pada indikator kompetensi dan kualitas logistik, Indonesia mendapat skor 2,9, indikator pelacakan dan penelusuran serta timeline juga turun mendapat skor 3 dan timeline 3,3, yang seluruhnya merupakan penurunan dari skor tahun 2018. Ini menunjukkan perlunya perubahan yang cepat dan responsif dalam pengelolaan rantai pasokan.

"iFuel mewakili komitmen kuat perusahaan terhadap penelitian dan pengembangan teknologi inovatif. Dengan akurasi mencapai lebih dari 90%, iFuel memungkinkan armada untuk memantau volume bahan bakar secara presisi. Dashboard intuitif iFuel memberikan visualisasi data yang mudah dimengerti, memungkinkan pengambil keputusan di perusahaan untuk mengambil tindakan tepat dan responsif," kata Raymond Sutjiono, CEO McEasy dalam keterangan persnya, Rabu (06/09/2023).

Selain itu, iFuel juga membantu meningkatkan perilaku berkendara dengan peringatan real-time terkait perilaku berisiko, seperti kecepatan berlebihan, pengereman mendadak, atau tikungan tajam. Ini dapat mengurangi potensi insiden dan menjaga kendaraan dalam kondisi terbaik.

Salah satu kemampuan penting iFuel adalah mendeteksi pencurian bahan bakar. Dengan memantau kapasitas bahan bakar yang tidak biasa dan melacak lokasi secara akurat, armada dapat merespons tindakan mencurigakan dengan cepat, mengurangi kerugian akibat tindakan kriminal.

Dalam konteks hasil buruk Indonesia pada LPI, McEasy telah mengamati banyak perusahaan yang masih melakukan monitoring bahan bakar secara manual. iFuel memudahkan untuk menangkap kasus pencurian bahan bakar serta identifikasi pemborosan bahan bakar pada kendaraan.

Sementara itu, Grady Kusmulyadi, Chief of Product McEasy, menyatakan bahwa perusahaan logistik dan transportasi yang menggunakan fitur iFuel dapat memperoleh ROI sampai dengan 300% dari teknologi ini.

McEasy merilis iFuel dalam 2 pilihan, yaitu iFuel Ultrasonic dan iFuel Stick, yang memiliki perbedaan dalam pemasangan. Dalam menghadapi peralihan menuju kendaraan listrik, iFuel membuktikan bahwa penghematan biaya dan pengurangan emisi tetap dapat diwujudkan dalam dunia armada bahan bakar.

McEasy percaya bahwa teknologi iFuel akan memainkan peran penting dalam transformasi industri, membantu perusahaan mencapai efisiensi dan keselamatan yang lebih tinggi, serta mendorong pengelolaan armada yang berkelanjutan. Dalam mengatasi tantangan LPI 2023, iFuel adalah salah satu langkah inovatif yang dapat membantu Indonesia memperbaiki posisinya dalam bidang logistik.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Purewax Dukung Turnamen Golf demi Konservasi Harimau Sumatera

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pada tanggal satu September lalu, PT Granton Marketing (Optimo Indonesia) melalui merek Purewax memberikan dukungan luar biasa untuk acara The 9th Annual Asian Tigers 45-Hole Challenge dan The 4th Annual Asian Tigers 18-Hole Competition di Jakarta. Turnamen golf ini bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang mendukung lingkungan dan konservasi satwa-satwa asli Indonesia.

Optimo Indonesia, melalui merek Purewax, telah berkomitmen untuk menjadi bagian dari kegiatan sosial yang memberikan dampak positif bagi lingkungan. Hal ini sejalan dengan misi mereka untuk berkontribusi nyata dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dan alam sekitar. Dalam hal ini, Optimo Indonesia dan Purewax memilih mendukung konservasi Harimau Sumatera, salah satu spesies yang terancam punah.

ASTI (Animal Sanctuary Trust Indonesia) adalah yayasan yang dipilih untuk menerima hasil donasi dari turnamen golf ini. Misi ASTI adalah untuk menyelamatkan, membantu, dan merehabilitasi satwa-satwa asli Indonesia yang terancam punah. Termasuk di dalamnya adalah Harimau Sumatera, yang saat ini hanya tersisa sekitar 400 ekor di alam liar.

Melalui dukungan dari turnamen golf ini, ASTI berhasil membangun pusat penyelamatan dan klinik khusus untuk Harimau Sumatera di pinggiran habitat Taman Nasional mereka di Bengkulu, Sumatera Selatan. Ini adalah langkah penting dalam upaya melestarikan spesies yang sangat rentan ini.

"Kebahagiannya dalam terlibat secara langsung dalam upaya penyelamatan dan rehabilitasi satwa asli Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa Optimo Indonesia dan Purewax akan terus mendukung program-program positif berkelanjutan," kata.Reeza Budhisurya, Director Optimo Indonesia dalam keterangan persnya, Selasa (05/09/2023).

Sementara itu, Bill Lloyd, Managing Director Indonesia Asian Tigers Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Optimo Indonesia & Purewax atas dukungannya dalam turnamen golf 45-Hole & 18-Hole. Melalui kerja sama yang luar biasa ini, mereka berhasil mengumpulkan lebih dari Rp 350.000.000 dalam 3 tahun. Dana ini disalurkan langsung ke ASTI untuk mendukung upaya mereka dalam melestarikan dan rehabilitasi Harimau Sumatera yang terancam punah.

ASTI sendiri berperan penting dalam menyelamatkan satwa liar yang disita oleh Pemerintah Indonesia, dengan merawat sekitar 80 satwa yang termasuk dalam berbagai spesies yang berbeda.

Menariknya, Selain dukungan mereka untuk konservasi alam, Purewax sendiri hadir untuk para pecinta otomotif Indonesia dengan produk andalan mereka, Purewax Waterless Wash. Produk ini merupakan semprotan hidrofobik pembersih all-in-one yang aman untuk semua lapisan cat, dan dapat memberikan kilau tanpa menggunakan air.

Dengan dukungan dari perusahaan seperti Optimo Indonesia dan Purewax, serta partisipasi dalam turnamen golf yang bermanfaat ini, kita dapat melihat bagaimana upaya nyata untuk melestarikan lingkungan dan satwa-satwa asli Indonesia dapat menginspirasi perubahan positif. 

Kita berharap bahwa kemitraan ini akan terus berlanjut di masa mendatang, memberikan manfaat yang lebih besar bagi lingkungan dan kehidupan satwa liar yang terancam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi Purewax Indonesia di Purewax.id.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Kemenperin: Polusi Tinggi di Akhir Pekan, Bukan Faktor Kendaraan Bermotor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kualitas udara di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok) pada Sabtu (2/9) hingga pukul 11.00 WIB dilaporkan sebagai yang terburuk bila dibanding dengan kondisi sepanjang Agustus lalu. 

Situs IQAir.com, menunjukkan indeks kualitas udara wilayah Jakarta sebesar 168 (tidak sehat) dan konsentrasi Particulate Matter (PM) 2.5 mencapai 19,3 kali nilai panduan kualitas udara tahunan dari World Health Organization (WHO). 

Kondisi ini terjadi pada pagi akhir pekan, di saat mobilitas masyarakat

menggunakan kendaraan bermotor jauh berkurang dibandingkan pada hari kerja.

“Kualitas udara di hari Sabtu ini menunjukkan bahwa level emisi di udara ambien tetap tinggi pada saat jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi lebih sedikit. Hal ini menandakan perlunya dikaji lebih dalam apakah kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar polusi udara. Diperkirakan ada faktor lain di luar transportasi yang menyebabkan kualitas udara di akhir pekan cukup buruk, sama dengan di hari kerja,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Sabtu (2/9).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pencemaran udara terbesar berasal dari kendaraan yakni 44%, kemudian 34% Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), lalu dari rumah tangga dan sumber lainnya.

Febri menyampaikan, untuk mendukung pengendalian emisi gas buang di sektor industri, sesuai arahan Presiden dalam Ratas dan Rakor yang melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan identifikasi terkait permasalahan ini serta mengambil beberapa langkah. 

Pertama, membentuk tim inspeksi pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dalam menjalankan tugasnya, tim inspeksi telah melakukan langkah-langkah identifikasi dan perencanaan terkait sistem inspeksi, mulai dari pendataan, monitoring, hingga kunjungan ke lapangan. 

“Beberapa kegiatan usaha yang menjadi sorotan telah dipantau, dan satu perusahaan industri yang diduga mencemari lingkungan telah diperiksa secara langsung. Hasilnya, emisi gas buang perusahaan tersebut jauh di bawah ambang batas, meskipun ada permasalahan administratif yang perlu diselesaikan,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Eko S. A. Cahyanto.

Hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh tim inspeksi pada Senin (28/8) lalu di perusahaan industri kelompok industri bahan galian nonlogam dan industri baja di wilayah Jabodetabek menunjukkan bahwa perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan terkait kegiatan mereka yang berdampak pada lingkungan. 

Selain itu, hasil pengukuran menunjukkan bahwa emisi mereka tetap berada di bawah ambang batas. Kemenperin menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaporan Pengendalian Emisi Gas Buang Sektor Industri di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten. SE tersebut dimaksudkan sebagai landasan dan acuan dalam pelaporan pengendalian emisi gas buang sektor industri bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di wilayah tersebut.

Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang dalam proses pembangkitan energi, proses produksi, dan limbahnya mengeluarkan emisi gas buang dan/atau gangguan ke udara ambien wajib untuk melaksanakan pengendalian emisi gas buang, menjamin pemenuhan parameter emisi gas buang dan udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan pengendalian emisi gas buang secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, industri melakukan pelaporan berkala setiap satu kali dalam satu minggu pada hari Kamis melalui portal Sistem Informasi Industri Nasional (www.siinas.kemenperin.go.id) sesuai dengan tata cara pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran SE Menperin.

Pada periode 31 Agustus 2023, sebanyak 1.008 Perusahaan Industri dan 17 Perusahaan Kawasan Industri di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten melakukan pelaporan. Perusahaan melaporkan antara lain emisi yang dikeluarkan, boiler yang digunakan, limbah B3 dan non-B3, serta alat pengendali emisi yang digunakan.

“Kami juga mewajibkan kepada seluruh perusahaan yang memiliki titik-titik kritis, termasuk yang memiliki pembangkit energi sendiri, untuk menambahkan instrumen yang bisa mengurangi emisi. Instrumen yang dimaksud bisa bermacam-macam, dari yang paling sederhana seperti scrubber sampai kelektrostatis dengan dengan teknologi yang terbaru. Kami mengharapkan agar penerapan instrumen pengurang emisi ini bisa membantu kondisi udara dan kualitasnya bisa lebih baik lagi,” tegas Eko.

Kemenperin juga terus melakukan monitoring dengan peralatan terkalibrasi melalui alat monitoring kualitas udara yang terintegrasi dengan sistem informasi digital yang diberi nama Adaptive Monitoring System (AiMS), serta berusaha untuk memastikan penerapan instrumen pengurang emisi di industri dapat membantu memperbaiki kualitas udara.

Langkah selanjutnya adalah menjalin koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Perekonomian, serta pemerintah daerah. 

“Penanganan pengendalian emisi menjadi fokus perhatian Kemenperin dalam rangka menjaga iklim usaha industri. Kondisi lingkungan merupakan bagian integral dalam mempromosikan investasi di Indonesia dan meningkatkan kerja sama internasional di sektor industri. Dengan komitmen untuk menjaga iklim usaha yang kondusif dan tetap optimis di kalangan pelaku usaha, kami memahami pentingnya menjaga sentimen pelaku usaha agar tetap optimis, yang saat ini ditunjukkan oleh angka Purchasing Manufacturing Index (PMI) Manufaktur dan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang menandakan sektor industri terus ekspansif,” pungkas Eko. (Arianto)

Read More

BBTNTC Bersama Pertamina Foundation Komitmen Jaga Kelestarian Hiu Paus di TNTC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah mengategorikan hiu paus (Rhincodon typus) sebagai spesies yang rentan, terdaftar dalam daftar merah sebagai terancam punah sejak tahun 2016. Dalam upaya mewujudkannya, bertepatan dengan International Whale Shark Day atau Hari Hiu Paus Internasional, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) dan Pertamina Foundation (PF), di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Rabu (30/08/2023).

Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi konservasi kawasan melalui dukungan Pusat Hiu Paus, dengan fokus pada pengembangan WSC, pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan, penelitian ilmiah, dan pemantauan populasi. Kesepakatan ini disaksikan oleh tokoh penting dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman Nasional Teluk Cenderawasih, yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri No. 8009/Kpts-II/2002, merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati laut.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Supartono, menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam menjaga lingkungan. Taman ini secara konsisten memantau populasi hiu paus, mengidentifikasi individu-individu untuk studi demografi. Namun, faktor-faktor seperti biaya tinggi untuk pelabelan dan keterbatasan sumber daya telah mempengaruhi perkembangan proyek ini. Oleh karena itu, bermitra dengan Pertamina Foundation penting untuk menjaga keberlanjutan aktivitas pemantauan.

Dalam kesempatan ini, Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, melihat kerjasama ini sebagai kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "Kesepakatan ini sejalan dengan program lingkungan ikonik mereka, dengan harapan dapat menjadi model sukses bagi upaya konservasi, yang memberikan manfaat bagi Indonesia dan dunia," ucapnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko menyoroti pentingnya kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Pertamina Foundation dalam melestarikan hiu paus dan ekonomi lokal. Beliau percaya bahwa kemitraan ini akan menarik peneliti lokal dan internasional untuk berkontribusi pada penelitian hiu paus dan pelestarian ekosistem.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

KLHK Gelar Rapat Kerja Pembangunan LHK Ekoregion Papua

Duta Nusantara Merdeka | Papua

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua melaksanakan kegiatan Rapat Kerja Ekoregion Papua di Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada 10-11 Agustus 2023. 

Raker dihadiri oleh peserta dari Eselon II Pusat KLHK, Kepala Badan/Dinas Provinsi yang membidangi Perencanaan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan seluruh Kepala UPT KLHK di Pulau Papua.

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono menyampaikan agenda ini merupakan rapat kerja pembangunan LHK ekoregion terakhir. 

Sebelumnya telah diawali di ekoregion Sumatera, ekoregion Kalimantan, ekoregion Sulawesi Maluku, ekoregion Jawa, ekoregion Balinusra, dan terakhir ekoregion Papua. 

Semua rapat kerja ini difasilitasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Setjen KLHK.

Tema rapat kerja kali ini ialah pengamanan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pelestarian keanekaragaman hayati pulau papua.

"Semua hasil rekomendasi raker menjadi bahan dasar untuk kebijakan pembangunan lhk nasional," ujarnya.

Selanjutnya Bambang menyampaikan keynote speech tentang "Produktivitas Tapak Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Pengamanan SDA LH serta Pelestarian Keanekaragaman Hayati Pulau Papua". 

Materi tersebut dibagi menjadi tiga sub tema yaitu Pengantar: Transglobal Leadership, Visi NKRI/Tujuan Bernegara dan Tantangan Global di Ekoregion; Landscape dan Seascape sebagai Basis Penerapan Transglobal Leadership; dan Aktualisasi Transglobal Leadership dalam Pengendalian Pembangunan Ekosistem Pulau Papua.

Pada kesempatan tersebut, Bambang kembali mengingatkan peran strategis P3E dalam pengendalian pembangunan LHK berbasis landscape-seascape, termasuk mengawal berbagai instrumen lingkungan hidup dan kehutanan. 

"P3E juga berperan sebagai jembatan penghubung dengan para pihak terkait (stakeholders) sebagai Pelaku (implementers) pembangunan LHK beserta sumberdayanya (resources), termasuk melakukan mobilisasi dan orkestrasi sumberdaya dari berbagai pihak tersebut," jelas Bambang.

Yang tidak kalah penting, P3E bertugas untuk memastikan status keberlanjutan di level landscape-seascape sampai

ke tapak. 

Sehingga, diperlukan Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion yang mumpuni.

Raker kali ini dibuka oleh Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo. Dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terimakasih atas dipilihnya Merauke, Papua Selatan sebagai tuan rumah Raker P3E Papua.

Apolo juga berpesan agar hasil pengelolaan sumber daya alam harus diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya manusia.

"Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijak, dengan terus meningkatkan kapasitas SDM," katanya.

Pada Raker ini, Pj. Gubernur Papua Selatan juga sekaligus meluncurkan Peraturan Gubernur Papua Selatan No. 88 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Provinsi Papua Selatan.

Dalam rangkaian kerjanya di Papua Selatan, Sekjen KLHK Bambang Hendroyono juga berkunjung ke Taman Nasional Wasur untuk meresmikan fasilitas sanctuary walabi, sekaligus peresmian gedung kantor BBKSDA Papua serta penyerahan bantuan peningkatan ekonomi produktif bagi masyarakat. 

Selain itu, dilakukan juga launching pelatihan pengarusutamaan gender MOOC KLHK. (Arianto)

Read More

Delima Silalahi: Pengakuan Wilayah Adat Di Indonesia Masih Alami Sejumlah Hambatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perjuangan masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan atas tanah ulayatnya di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Delima Silalahi saat konferensi pers bertema “Pengakuan Hutan Adat di Indonesia: Peluang dan Tantangan” di Hotel Ashley Tanah Abang, Jakarta (09/05/2023). 

Menurut Delima, berbagai upaya telah dilakukan seperti lobi dan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat (Kantor Staf Kepresidenan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), DPR/DPRD, Komnas HAM, Komnas HAM. tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dan lembaga negara lainnya. Mereka juga melakukan aksi damai di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Namun hingga kini belum mendapat tanggapan serius.

Delima memimpin advokasi 7.213 hektar lahan hutan tropis untuk enam masyarakat adat di Sumatera Utara. Perjuangannya telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Namun sampai saat ini masyarakat adat khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan belum mendapatkan haknya karena belum adanya pengakuan pemerintah.

Lebih lanjut, Delima menambahkan, ketiadaan pengakuan pemerintah membuat masyarakat adat rentan terhadap kriminalisasi atau intimidasi oleh pemilik lahan—khususnya korporasi—yang tumpang tindih dengan tanah adatnya.

Upaya Delima untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat selama satu dekade terakhir membuatnya mendapatkan Penghargaan Lingkungan Goldman 2023. Penghargaan ini membuka mata bahwa kedaulatan hutan adat Indonesia harus terus diperjuangkan.

Masih kata Delima, tanah ulayat merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. “Kita hemat sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga hutan dan sumber air, menanam pohon alam, dan mengembangkan kemenyan sebagai sumber kehidupan. Yang kita perjuangkan bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri tetapi juga untuk keselamatan lingkungan kita," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Perwakilan masyarakat adat Pargamanan Bintang Maria di Humbang Hasundutan, Eva Lumban Gaol, membenarkan perjuangan mereka untuk mendapatkan pengakuan negara masih menghadapi beberapa tantangan. Menurutnya, masyarakat adat telah mempersiapkan segala macam persyaratan administrasi untuk mendapatkan pengakuan. Namun hingga saat ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Hal paling menantang yang kami hadapi adalah di tingkat kabupaten, yaitu terbitnya peraturan daerah tentang pengakuan tanah dan hutan ulayat bagi masyarakat Pargamanan Bintang Maria,” kata Eva.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah lebih bersinergi untuk memenuhi hak-hak masyarakat adat. Pengakuan terhadap kelangsungan tanah ulayat, menurut Eva, secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya penyelamatan lingkungan yang juga menjadi target pembangunan berkelanjutan pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pakar Utama Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), Usep Setiawan sepakat, pemerintah perlu meningkatkan keseriusan dalam percepatan pengakuan keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya.

“Pengakuan hutan adat dan tanah ulayat sebagai hak milik masyarakat adat harus lebih diperluas di masa kini dan masa mendatang. Aparatur pelayanan dan alokasi anggaran negara di pusat dan daerah harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Menurut Usep, KSP juga berupaya mendorong pengakuan ruang hidup masyarakat adat dengan menjalankan fungsi: percepatan program prioritas, debottlenecking jika ada hambatan, dan komunikasi politik dan publik. 

"Tantangan utama yang perlu mendapat perhatian saat ini adalah integrasi regulasi terkait masyarakat adat dan keharmonisan aparatur birokrasi pemerintahan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

POLYTRON Fox-R Seri Terbaru Siap Mengaspal di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Walau terbilang baru di pasar motor di Indonesia, namun POLYTRON optimis ekspansinya di pasar motor listrik akan ‘mengaspal’ dengan sukses. Hal ini terlihat dari keikutsertaan POLYTRON dalam pameran motor terbesar di Indonesia IMOS 2022 (The Indonesia Motorcycle Show) yang digelar pada 2 – 6 November 2022 di Jakarta Convention Center (JCC) di Senayan.

Pameran yang diikuti berbagai brand yang ikut memeriahkan pasar kendaraan Indonesia, dan POLYTRON yakin bahwa industri kendaraan listrik akan mendapatkan pasar yang sedikit demi sedikit akan meningkat seiring berjalannya waktu, apalagi saat ini harga bahan bakar minyak yang juga ikut merangkak naik.

Dalam hal ini, bersamaan dengan pembukaan pameran, pada tanggal 2 November 2022 POLYTRON memperkenalkan model bisnis baru yaitu program sewa baterai motor listrik yang bertujuan untuk membuat harga motor listrik premium POLYTRON lebih terjangkau untuk semua orang dengan mengesampingkan biaya baterai. Dengan program penyewaan baterai ini, konsumen akan membayarkan sewa bulanan dan POLYTRON akan bertanggung jawab atas perbaikan baterai, biaya perawatan, dan biaya penggantian baterai untuk memberikan pengalaman ‘bebas khawatir’. Bisnis baru ini menunjukkan komitmen POLYTRON dalam pembangunan motor listrik yang berkesinambungan terutama sisi pengolahan baterai bekas yang masih digunakan pada produk lain.

POLYTRON juga memberikan promo khusus bagi pelanggan setianya, yaitu bagi konsumen awal yang membeli motor listrik POLYTRON di tahun 2023 dapat menikmati biaya sewa baterai permanen selama kendaraan masih digunakan.

Di saat yang sama, POLYTRON juga merilis unit motor listrik baru, dengan nama Fox-R dan T-Rex dengan berbagai pembaruan dan keunggulan fitur terbaru yang bisa melengkapi kebutuhan Anda akan mobilitas sehari-hari yang praktis, hemat dan ramah lingkungan.

“IMOS adalah ajang yang dinanti-nantikan oleh pecinta otomotif, apalagi untuk kaum milenial, ajang ini merupakan acara yang wajib dihadiri untuk ‘hunting’ kendaraan terbaru yang akan dibelinya untuk menemani kesehariannya dalam mobilitas sehari-hari, dengan mempertimbangkan fitur yang canggih dan harga yang affordable,” kata Tekno Wibowo selaku Commercial Director POLYTRON di Jakarta, Rabu (02/11).

Selain itu, Tekno Wibowo juga memperkenalkan tipe terbaru dengan nama Fox-R yang hadir dengan power berkekuatan 3KW dengan kecepatan maksimum bisa berlari di 90Kmh. Fox-R hadir dengan kapasitas baterai yang besar 3,7 kWh yang dapat dipastikan akan memberikan kemudahan bagi Anda dalam mobilitas sehari-hari. Dengan sekali pengisian Fox-R bisa ‘lari’ hingga mencapai 130km. Pengisian dayanya juga mudah, bisa portable, dimana pun dan kapanpun. Terdapat indikator baterai yaitu ketika berada di posisi nol hingga mencapai 80%, lama pengisiannya hanya berkisar 4 jam 30 menit.

Menariknya, Varian T-Rex yang merupakan varian tertinggi dari POLYTRON juga ikut dikenalkan oleh Tekno. T-Rex mampu berlari dengan kecepatan 130 Kmh dengan kekuatan baterai yang super bertenaga 7,6 kWh untuk Anda yang membutuhkan tenaga ekstra dengan jangkauan yang lebih jauh, yaitu bisa mencapai 130km dalam satu kali pengisian.

Untuk warna dan design, POLYTRON juga memproduksinya dengan warna yang berani dan bold seperti, crimson red, pearl white, midnight black, graphite grey, dan bumblebee yellow. Sedangkan design-nya POLYTRON membangun motor listriknya dengan design kekinian, sporty, futuristik dan ergonomis. Sedangkan untuk fiturnya POLYTRON tetap mengedepankan motor listrik yang hemat, ramah lingkungan dan pelayanan after sales yang mendukung.

Seraya mendukung perkembangan industri motor listrik di Indonesia, POLYTRON juga mendukung upaya pemerintah yang akan memberikan subsidi untuk kendaraan motor listrik. POLYTRON juga akan membangun ekosistem motor listriknya dengan berbagai kemudahan seperti, program sewa baterai, konektifitas, alternatif pembiayaan untuk korporasi, dan stasiun pengisian daya cepat ke depannya.

“Harapannya dengan dukungan pemerintah dan dukungan masyarakat yang kuat maka industri motor listrik akan makin maju dan berkembang. POLYTRON akan terus mengedepankan inovasi dan kreasi agar dapat memenuhi kebutuhan kendaraan listrik di Indonesia,” tutup Tekno.

Selama pameran, POLYTRON membuka booking pre-order dan pembelian secara langsung di lokasi booth D1A ataupun melalui kanal www.blibli.com  dengan promo launching berupa potongan harga, dari harga awal Rp18 juta (off the road), menjadi Rp16,5 juta ditambah dengan voucher cashback sebesar Rp250 ribu.

“Blibli, pelopor ekosistem perdagangan dan gaya hidup omnichannel terdepan di Indonesia menyambut positif kerjasama dengan POLYTRON dalam menghadirkan produk inovasi green technology Motor Listrik Fox-R. Selaku mitra bisnis, Blibli bangga dapat dipercaya dan tumbuh bersama dalam pengembangan lebih jauh ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan komitmen Blibli sebagai platform penyedia otomotif terdepan yang menjamin kenyamanan dan orisinalitas produk dalam berbelanja online. Sebagai exclusive e-commerce partner peluncuran Motor Listrik Fox-R, Blibli memberikan penawaran spesial ekstra cashback Rp250 ribu dan fasilitas cicilan 0% hingga 24 bulan selama periode 3-20 November 2022 bagi para penggemar otomotif ramah lingkungan. Blibli percaya berkolaborasi dengan partner yang memiliki visi dan misi yang sejalan mampu mendorong penguatan ekosistem ramah lingkungan melalui peran digitalisasi,” papar Lay Ridwan Gautama, Executive Vice President (EVP) of Digital Product and Automotive Category Blibli.

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa sampai Juli 2022 populasi motor listrik menyentuh 19.698 unit di Indonesia.   Blibli sendiri sudah menerapkan green technology dalam operasionalnya, di antaranya adalah penggunaan armada e-bike untuk layanan pengantaran produk segar di Jabodetabek dan forklift berbasis baterai yang beroperasi di seluruh warehouse Blibli. Menghadirkan produk dan layanan terbaik bersama brand partner sejalan dengan strategi bisnis Blibli yaitu Pasti Puas Pasti di Blibli yang berfokus pada menghadirkan produk dengan kualitas terdepan. (Arianto)

Read More

Bappenas Bersama GIZ GmbH Gelar Digital Grounds: Towards A Green Digital Economy

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Transformasi digital dan ekonomi hijau adalah dua dari enam strategi utama yang dikembangkan Bappenas pada pertengahan tahun ini untuk mencapai visi "Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Bappenas melalui Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika melakukan kerjasama dengan GIZ Indonesia dalam kegiatan hibah Digital Transformation Center and Make-IT Indonesia.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung transformasi digital di Indonesia melalui penguatan aktivitas di antaranya pemanfaatan teknologi digital beserta faktor pendukung (enabler) digital. Transformasi digital juga termasuk Program Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 khususnya Prioritas Nasional 5 "Infrastruktur untuk Mendukung Ekonomi dan Pelayanan Dasar".

"Sebagai mitra global, Indonesia dan Jerman bertekad untuk bekerja sama dalam kemitraan yang saling menguntungkan untuk membangun inisiatif strategis dalam mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang tangguh," kata Atiek Fadhilah - Project Manager, Make-IT Indonesia dalam konferensi pers "Digital Grounds: Towards A Green Digital Economy" di Jakarta, Kamis (20/10).

Berfokus pada ekonomi hijau, ujar Atiek, Make-IT bertujuan untuk memberikan dukungan strategis bagi start-up teknologi yang berorientasi sosial dan agenda berkelanjutan, terutama dalam mengatasi tantangan pembangunan di sektor energi bersih, perlindungan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan ekonomi sirkular.

Kemudian, Atiek menambahkan, Kami menjangkau khalayak yang lebih luas dan membidik start-up hijau di tingkat daerah dan di luar kota metropolitan. Transformasi digital membawa kemungkinan baru dalam mengembangkan, mempromosikan, dan mengadopsi inovasi teknologi hijau. Penggunaan teknologi digital bersih yang cerdas dapat berfungsi sebagai pendorong utama untuk aksi perlindungan iklim, kelestarian lingkungan, dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (UN SDGs)."

Untuk diketahui, Indeks Ekonomi Hijau/Green Economy Index (GEI) yang diluncurkan pada Agustus 2022, ekonomi hijau dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6,1-6,5 persen per tahun hingga tahun 2050 dan Pendapatan Nasional Bruto (GNP) yang lebih tinggi sebesar 25- 34 persen pada tahun 2045. Selain itu, ekonomi hijau juga menghasilkan tambahan 1,8 juta tenaga kerja di sektor hijau pada tahun 2030, tersebar di sektor energi, kendaraan elektronik, restorasi lahan, dan pengelolaan limbah.

Sementara itu, Daniel Schroeder Lead Advisor, Digital Transformation Center (DTC) Indonesia mengatakan, DTC merupakan inisiatif hub teknologi global yang mendukung pengembangan ekosistem digital di negara-negara mitra, salah satunya Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempersempit kesenjangan digital, mengurangi disparitas, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua kelompok masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari prospek digitalisasi.

"Menariknya, UMKM mendominasi struktur ekonomi Indonesia, dan transformasi digital akan memberdayakan UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan daya saing mereka, yang pada gilirannya, berkontribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital," ucapnya. (Lak/Tha)

Read More

Indonesia Berbagi Pengalaman Untuk Bangun Manajemen Pengendalian Karhutla Global

Duta Nusantara Merdeka | Roma

Indonesia membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam membangun manajemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada FAO-UNEP yang saat ini sedang merancang Global Fire Management Platform, sebuah perangkat untuk mendukung manajemen pengendalian karhutla di tingkat global. 

Amy Duchelle, Senior Forestry Officer and Team Leader of Forests and Climate Change FAO menjelaskan pihaknya bekerja sama dengan UNEP dan sejumlah lembaga lain sedang membangun Global Fire Management Platform. Inisiasi ini sudah diluncurkan saat XV World Forestry Congress yang berlangsung di Republik Korea, Mei 2022.

"Tujuan dari dibangunnya platform ini adalah untuk memperkuat kapasitas setiap negara dalam mengimplementasikan manajemen pengendalian karhutla terintegrasi,” kata Duchelle  dalam keterangan persnya saat sesi panel bertajuk Working together to manage fires for climate and people di 8th World Forest Week yang digelar bersamaan dengan the 26th Session of the Committee on Forestry (COFO26) FAO di Roma Italia, Rabu (05/10/2022) 

Catatan FAO, pada tahun 2021 lalu terjadi rekor suhu udara di bumi yang menyebabkan karhutla yang berdampak pada kerusakan habitat juga pemukiman. Kejadian karhutla semakin berdampak parah akibat sambaran petir, kekeringan, dan angin kencang. Hal ini setiap tahunnya berakibat pada kematian sekitar 33 ribu orang dan 100 ribu orang lainnya menghadapi gangguan kesehatan. 

FAO memprediksi kejadian karhutla akan meningkat hingga 14% di tahun 2030. Hal ini harus diantisipasi karena karhutla juga bisa memicu bencana lain terkait iklim seperti banjir, badai, dan tanah longsor.

Saat ini upaya mengendalikan karhutla masih berfokus pada pemadaman yang memakan biaya hingga 50% dari anggaran. Padahal, jika fokus dialihkan pada pencegahan, biaya yang dibutuhkan hanya sekitar 1% saja.

FAO menilai pengendalian bukan berarti akan menyetop kejadian karhutla. Apalagi di beberapa komunitas masyarakat adat penggunaan api untuk membuka lahan lazim digunakan dan juga berdampak baik untuk ekosistem setempat.

Untuk itu, kata Duchelle, pihaknya akan menggandeng masyarakat adat untuk mempelajari kearifan lokal dalam pengendalian karhutla.

Selain itu, FAO juga menggandeng berbagai pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam membangun manajemen pengendalian karhutla.

Tenaga Ahli Menteri LHK Bidang Manajemen Landscape Fire Raffles B Panjaitan yang menjadi salah satu pembicara pada sesi panel tersebut menjelaskan langkah-langkah Indonesia dalam membangun manajemen pengendalian karhutla.

Dia menjelaskan, sebelum tahun 2015 Indonesia lebih banyak melakukan upaya pemadaman

menghadapi kejadian karhutla. “Setelah tahun 2015, Presiden Jokowi mengubah paradigma pengendalian karhutla ke pencegahan,” katanya.

Raffles menjelaskan upaya pencegahan dilakukan membangun early warning system memanfaatkan teknologi satelit. Kemudian dilakukan pemadaman dini sebelum api membesar di lokasi jika terdeteksi ada kejadian karhutla.

Upaya pencegahan kemudian diperkuat dengan pembasahan lahan gambut maupun mineral. Salah satunya dengan memanfaatkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sebelum kekeringan terjadi. Upaya ini juga mendapat dukungan dari dari berbagai stakeholder pengelola hutan dan lahan.

“Dilakukan pendekatan landscape untuk pengendalian karhutla dimana masyarakat di lokasi rawan karhutla dilibatkan,” katanya.

Hasilnya dalam tiga tahun belakangan, luas karhutla di Indonesia terus menunjukkan penurunan. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengendalian Karhutla (Sipongi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Luas karhutla pada tahun 2019 sempat mencapai 1,6 juta hektare.

Luasnya kemudian berkurang drastis di tahun berikutnya. Tahun 2020 karhutla seluas 296 ribu hektare dan di tahun 2021 seluas 358 ribu hektare.  Sementara untuk tahun 2022 sampai Juni, karhutla terjadi di areal seluas 46.844 hektare dan diharapkan tidak akan mencapai luas 100 ribu hektare. 

Selain Raffles, pembicara yang juga hadir pada sesi tersebut adalah Peter More (FAO Conusltan Fire Management Specialist), Lara Steil (Forestry Officer-Fire Management FAO), Francesco Gaetani (Scien-Policy Regional Coordinator UNEP Latin America an the Caribbean Office), Jina Kim (Director International Cooperation Division Korea Forest Service), Ugur Karakoc (Forest Engineer Ministry od Agriculture and Forestry of Turki), Jesus San Miguel Ayanz (Joint Research Cente of the European Commission), Martin Monaco Ministry of Environtment and Sustainability of Argentina), Lucy Amissah Senior Research Scientist Forestry Research Institute Ghana), Carlos Lopes (Maxacali Indigenous Leader and President National Confederation of Family Farmers and Rural Family Entrepreneurs (CONAFER) Brazil) dan Petteri Vuorinen (Senior Forest and Landuse Specialist Green Climate Fund).

Sekjen Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi Soeprihanto yang juga hadir pada sesi tersebut mengatakan, APHI dan perusahaan pemegang Perizinan Berusahaan Pemanfaatan Hutan (PBPH) sangat mendukung upaya pengendalian karhutla di berbagai daerah.

Hal itu dilakukan dengan menyiapkan berbagai sistem tanpa bakar di lahan PBPH maupun di lahan masyarakat, perbaikan tata kelola lahan gambut, program pemberdayaan masyarakat, penyiapan sarana dan pra sarana pencegahan karhutla serta mendukung program operasional TMC. (Lak/Lina)

Read More

Pemanfaatan Hutan Di Areal 30 Juta Ha Dukung Pencapaian Target Net Sink Folu 2030

Duta Nusantara Merdeka | Roma  

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2022 yang merupakan dokumentasi kebijakan pemerintah mengelola hutan dan lingkungan selama 2021-2022.

Peluncuran SOIFO 2022 dilakukan disela sidang The Committee on Forestry (COFO)-26, di kantor pusat FAO, Roma, Italia, Selasa, 4 Oktober 2022. 

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pembahasan Indonesia's Plans for Carbon-positive Forests by 2030. 

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyiapan dan penyusunan publikasi ini," ujar Menteri LHK Siti Nurbaya dalam keterangan persnya di Roma Italia Selasa (04/10/2022).

Acara peluncuran SOIFO 2022 turut dihadiri oleh para Duta Besar Anggota FAO di Roma;  Kepala Ekonom, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Máximo Torero; Penasihat Iklim Senior Departemen Pertanian Amerika Serikat, Sean Babington; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK, Agus Justianto; Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo, juga para delegasi baik yang hadir langsung atau online. 

Melalui SOIFO 2022 ini, Menteri Siti menyampaikan ingin berbagi ide yang sama dengan SOFO 2022, dalam konteks Indonesia.  SOFO 2022 merupakan dokumentasi kehutanan dunia yang dipublikasikan FAO.

Menteri Siti mengajak semua delegasi untuk juga berbagi pengalaman dalam mengelola hutan secara lestari, dan menyampaikan ide-ide tentang bagaimana kita dapat berkolaborasi untuk menjadikan hutan dan penggunaan lahan lainnya sebagai kisah sukses dalam aksi iklim global. 

"Semua upaya kami untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 juga telah dituangkan dalam publikasi baru kami ini," ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Siti menyampaikan bahwa Indonesia telah menyerahkan Enhanced NDC ke Sekretariat UNFCCC pada 23 September 2022, yang mencerminkan peningkatan target penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% tanpa syarat; dan 41% menjadi 43,20% bersyarat.

Enhanced NDC ini merupakan transisi menuju NDC Kedua Indonesia yang sejalan dengan Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 dengan visi untuk mencapai net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

NDC terbaru ini juga menggambarkan tindakan yang ditingkatkan dan lingkungan pendukung yang diperlukan yang telah meletakkan dasar untuk tujuan yang lebih ambisius, berkontribusi pada upaya bersama untuk mencegah peningkatan suhu rata-rata global 2 °C dan untuk mengejar upaya membatasi kenaikan suhu hingga 1,5 °C di atas tingkat pra-industri.

"Beberapa kebijakan dan implementasi program akan terus diperkuat dan ditingkatkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi sektor kehutanan dan dampak perubahan iklim. Sejumlah kebijakan dan implementasi program pun telah mengalami perubahan dan kemajuan yang signifikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Siti menyampaikan Indonesia berpandangan bahwa hutan dan tata guna lahan memainkan peran penting dalam mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. 

Indonesia menganggap Kehutanan dan Tata Guna Lahan (FOLU) sebagai sektor utama dalam mencapai target NDC. Seperti yang diketahui, sebagian besar pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia akan dipenuhi oleh FOLU dan setelah melakukan analisis menyeluruh. Pemerintah Indonesia juga telah merumuskan sejumlah strategi untuk mencapai FOLU Net Sink 2030.

"Kami yakin bahwa kami akan berada dalam kondisi net sink untuk sektor FOLU pada tahun 2030. Inilah cara kami meningkatkan ambisi kami melalui pencapaian tambahan yang kami peroleh sejak NDC kami dikembangkan. Ini juga merupakan strategi kami dalam mencapai NDC kami dengan membuat sektor FOLU mapan, sementara kami secara bersamaan meningkatkan sektor penting lainnya, energi, dan sektor lahan basah dan kelautan, karbon biru," tutur Menteri Siti Nurbaya.

Sebagai bagian dari LTS-LCCR, FOLU Net Sink 2030 Indonesia menggunakan tiga modalitas kerja yang terdiri dari Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Tata Kelola Lingkungan, dan Tata Kelola Karbon. 

Sementara itu Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari KLHK Agus Justianto mengatakan hutan berperan penting dalam pemulihan pasca Covid-19 dan transisi menuju ekonomi berkelanjutan.

Untuk itu, pemerintah kini mendorong implementasi multi usaha kehutanan. "Pengembangan multi usaha kehutanan akan mengoptimalkan pemanfaatan hutan berkelanjutan yang mencakup hasil hutan kayu, non kayu, dan jasa lingkungan," katanya.

Untuk mendukung kebijakan multi usaha kehutanan, pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan dan meningkatkan pelayanan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi hutan, menggenjot kinerja ekspor, membuka lapangan pekerjaan, dan memicu kesejahteraan masyarakat.

Agus juga menekankan, kebijakan pengelolaan hutan saat ini adalah membuka akses yang luas bagi masyarakat melalui perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat.

Agus juga mengarisbawahi upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem hutan yang dilakukan seiring dengan penguatan konservasi keanekaragaman hayati. 

Sementara itu Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di areal 30 juta Ha siap mendukung target pencapaian Net Sink Folu 2030. 

"Serangkaian aksi mitigasi sedang disiapkan PBPH, dari mengindarkan deforestasi dan degradasi, penerapan PHL, perluasan hutan tanaman, rehabilitasi dan restorasi gambut serta perlindungan keanekragaman hayati," kata Indroyono.

Indroyono menambahkan, diperlukan 14 miliar dolar AS untuk pembiayaan aksi mitigasi tersebut. 

"Dari jumlah tersebut, sekitar 55% atau 7,7 miliar dolar dolar AS berasal dari investasi swasta," kata Indroyono. 

Lebih lanjut, Indroyono juga menegaskan  perlunya kerja sama internasional untuk mendukung investasi tersebut. (Ari)

Read More

Kembali Gandeng Waste4Change, Sociolla Bersama Sukin Konsisten Promosikan Sustainable Lifestyle

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sukin dan Sociolla didukung oleh Waste4Change kembali melanjutkan gerakan berskala nasional bertajuk Waste Down Kindness Up: Sukin x Sociolla Recycle Station. Hanya dalam waktu 5 bulan dan tercatat hingga Agustus 2022, program ini telah mencapai 3,7 ton pengumpulan sampah kecantikan yang dikelola menjadi materi bermanfaat dan melibatkan partisipasi dari belasan ribu penggiat kecantikan. Menanggapi antusiasme tinggi dari para penggiat kecantikan, Sukin dan Sociolla mengajak lebih banyak lagi penggiat kecantikan untuk mengumpulkan sampah produk kecantikan mereka di Sukin x Sociolla Recycle Station yang saat ini tersedia di 47 gerai omnichannel Sociolla.

Di industri kecantikan, kemasan produk merupakan penghasil sampah plastik terbesar dan perlu dikelola dengan baik agar tidak menumpuk tanpa dikelola dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Data dari Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di tahun 2021, juga menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sampah lebih dari 18,2 juta ton per tahunnya dan dari total tersebut, masih ada 27,05% atau hampir 5 juta ton per tahunnya sampah yang tidak terkelola. Untuk itu, partisipasi berbagai pihak akan selalu menjadi hal yang sangat penting untuk mengurangi limbah yang berdampak tidak baik bagi lingkungan. 

Co-Founder & CMO Social Bella Indonesia, Chrisanti Indiana menyatakan, “Kami menyadari bahwa urgensi di kalangan para penggiat kecantikan terhadap isu sustainability sudah terbilang tinggi. Melalui inisiatif berkelanjutan antara Sukin dan Sociolla ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran melalui tindakan nyata, meningkatkan penyediaan sarana pengelolaan limbah produk kecantikan berupa recycling station yang memadai serta terus melakukan edukasi yang konsisten. Inisiatif ini adalah solusi bagi para penggiat kecantikan untuk tetap merawat diri dengan tetap peduli dengan lingkungan. Berkaca dari pencapaian pengumpulan limbah produk kecantikan dalam waktu singkat ini, bersama-sama kita teruskan pergerakan dengan skala lebih besar untuk meminimalisasi dampak tidak baik terhadap dari kegiatan kita sehari-hari”

Menanggapi pencapaian ini, Brand Manager Sukin, Vania Anisya mengatakan, “Kesadaran terhadap gaya hidup yang mindful dan sustainable kian meningkat di kalangan penggiat kecantikan. Salah satunya adalah dengan mulai berpindah ke produk kecantikan berbahan alami serta memilih brand yang berkomitmen terhadap sustainability, seperti Sukin. Sebagai brand yang berkomitmen untuk memastikan kandungan produk, kemasan, hingga proses produksi dilakukan secara etis dan ramah lingkungan, Sukin memiliki kesamaan visi dan bersinergi dengan Sociolla dalam memperkuat upaya sustainability yang berkesinambungan. Untuk itu, kelanjutan inisiatif yang berkolaborasi dengan Waste4Change ini menunjukkan komitmen kami untuk meningkatkan kesadaran dalam mengimplementasikan 3R (Reduce, Recycle and Repeat) sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. Dengan target tahunan Waste Down Kindness Up yang tercapai hanya dalam kurun waktu 2 bulan saja, kami berharap lebih banyak lagi partisipasi untuk mengurangi limbah produk kecantikan di tempat pembuangan akhir dan juga menggunakan kemasan plastik yang 100% hasil daur ulang pada tahun 2025."

Untuk berpartisipasi dalam inisiatif Waste Down Kindness Up: Sukin X Sociolla Recycle Station, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

Collect The Empties: Kumpulkan dulu kemasan produk kecantikan dari brand apapun yang kamu miliki berdasarkan materinya, baik itu plastik, kaca dan lainnya dan mencopot label dari kemasan

Cleanse & Rinse: Pastikan kemasan produk kecantikan yang akan dikumpulkan untuk daur ulang sudah dicuci terlebih dahulu agar dalam keadaan bersih, kemudian keringkan dengan seksama, dan pastikan tidak ada lagi sisa produk di kemasan

Come & Drop It Off: Datangi Sociolla Store terdekat untuk drop off kemasan kosong produk kecantikan yang nantinya akan dikelola oleh mitra kami yaitu Waste4Change. Setiap 1 kemasan dapat ditukarkan dengan 5 SOCO Points. Kamu juga bisa menulis harapanmu untuk bumi atau kesan dan pesanmu terhadap program ini melalui sticker cantik yang telah tersedia untuk ditempelkan di Recycle Station yang tersedia

Sementara itu, Saka Dwi Hanggara, Campaign Manager of Waste4Change juga menjelaskan, "Dengan kesamaan misi untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan, kami senang bisa berkolaborasi kembali bersama Sukin dan Sociolla. Kita bisa lihat bahwa penggunaan kosmetik adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan, namun di sisi lain, hal ini bisa dilakukan bersamaan dengan upaya menyelamatkan lingkungan dan menjadikannya sebagai bagian dari keseharian para pengguna produk kecantikan. Jika dikelola dengan baik, limbah produk kecantikan dapat didaur ulang untuk menjadi material yang bermanfaat. Sejalan dengan komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengurangi sampah plastik hingga 30% dan mengelola sampah hingga 70% di tahun 2025, kami percaya peran aktif semua pihak diperlukan untuk menangani masalah sampah di Indonesia. Itulah mengapa Waste4Change kembali mendukung upaya berkesinambungan inisiatif Waste Down Kindness Up: Sukin x Sociolla Recycle Station dan berkomitmen untuk terus mendukung kolaborasi baik antar pemerintah, pelaku industri, konsumen, swasta dan masyarakat pada umumnya.

Bagi para penggiat kecantikan yang turut berpartisipasi dalam Waste Down Kindness Up kali ini, akan ada banyak hadiah menarik yang dapat diraih yang berlaku di bulan September 2022 ini, mulai dari voucher belanja produk Sukin senilai Rp 20,000 ketika mengumpulkan product empties di recycle station, mengikuti #SundayKINDay challenge di Instagram dengan mengupload Reels ataupun foto mengenai sustainability journey yang berhadiah voucher belanja di Sociolla dan produk Sukin bernilai ratusan ribu Rupiah. (Lak/Tha)

Read More

WALHI: RKUHP Potensi Mengancam Perlindungan Lingkungan Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rancangan Kitab Hukum Pidana (RKUHP) yang masih memiliki banyak permasalahan akan kembali dibahas pada masa sidang Agustus-September 2022. Bahkan RKUHP berpotensi mengancam perlindungan lingkungan hidup dan memundurkan pengaturan lingkungan. ICEL, WALHI, dan Prof Andri G. Wibisana (Guru Besar Hukum Lingkungan FHUI) mencatat paling tidak ada tiga hal yang membuat beberapa rumusan di RKUHP berpotensi mengancam perlindungan lingkungan hidup, yaitu: ketentuan tindak pidana lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan pasal-pasal mengenai kebebasan sipil dan demokrasi.

"Pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur pada Pasal 344 dan 345 RKUHP merupakan suatu kemunduran dalam pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang berpotensi sulit untuk dibuktikan dan tidak menjerakan pelaku," kata Direktur Eksekutif ICEL, Raynaldo G. Sembiring dalam konferensi pers RKUHP Melindungi Penjahat Lingkungan di Jakarta, Kamis (18/08).

Setidaknya ada 3 masalah dalam rumusan pasal tersebut, yaitu: 1) masih adanya unsur melawan hukum yang membuat pembuktian akan sulit karena dapat disanggah dengan adanya izin yang dimiliki korporasi, 2) tidak jelasnya pengaturan baku mutu lingkungan yang dimaksud apakah baku mutu ambien atau efluen 3) sulitnya menjerat pelaku karena misalnya untuk pencemaran lingkungan harus membuktikan terlampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. 

Selain itu, menurut Raynaldo, pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP akan menjadi tidak efisien karena membutuhkan pengaturan teknis yang tidak mungkin diatur dalam RKUHP.

Kemudian, Guru Besar Hukum Lingkungan FHUI, Prof. Dr. Andri Gunawan Wibisana, mencatat pengaturan pertanggungjawaban korporasi masih bermasalah dan berpotensi mengkriminalisasi orang. Pemidanaan korporasi (Pasal 45-50 RKUHP) sebagai subjek hukum RKUHP masih membatasi atribusi kesalahan korporasi pada agen korporasi. 

"Rumusan pertanggungjawaban korporasi yang sekarang akan menyulitkan pembuktian kesalahan korporasi. Alih-alih mengatur pemidanaan agen korporasi, RKUHP justru mengatur pertanggungjawaban pengganti individual/individual vicarious liability (Pasal 37 huruf b RKUHP) yang berpotensi mengkriminalisasi orang. Saya menduga bahwa pengadopsian vicarious liability dalam Pasal 37 didasari oleh konsep yang tidak tepat, yang melihat bahwa konsep vicarious liability dalam hukum perdata dapat diterapkan begitu saja pada hukum pidana," jelas Andri.

Sementara itu, WALHI mengkritisi RKUHP yang mencerminkan pelemahan penegakan hukum lingkungan dan memiliki banyak pasal-pasal yang mengancam pejuang lingkungan, mempersulit rakyat untuk menuntut kondisi lingkungan yang sehat dan baik sebagaimana yang diamanatkan pada Konstitusi UUD 1945 Pasal 28H, dan memperparah konflik sumber daya alam dan perampasan wilayah kelola rakyat di Indonesia. 

Pasal-pasal tersebut tidak hanya anti-demokrasi, tetapi rentan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya. Pada tahun 2021 saja WALHI mencatat setidaknya terdapat 58 orang dan/atau lembaga yang dikriminalisasi ketika memperjuangkan lingkungan hidup. 

"Pasal-pasal tersebut berpotensi menghambat partisipasi bermasyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup, apalagi dengan tidak adanya sanksi minimum dalam Pasal 344 dan Pasal 345 RKUHP justru memberikan keringanan dan tidak memberikan efek jera bagi korporasi" ungkap Puspa Dewy, Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan WALHI Eksekutif Nasional.

Berdasarkan tiga hal di atas, kami meminta kepada DPR RI dan Pemerintah untuk: 

1. Membahas kembali ketentuan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (LH) dan Korporasi dalam masa sidang saat ini.

2. Mengeluarkan tindak pidana lingkungan hidup dari RKUHP agar tetap menjadi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. 

3. Memperbaiki ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi yang meliputi: perbaikan atribusi kesalahan pada korporasi, mengharmonisasi RKUHP dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korporasi dan administrasi negara, dan memperjelas pemidanaan dan sanksi pidana bagi korporasi. (Arianto)

Read More