DPP-SPKN Bakal Gelar Aksi Demontrasi di Mapolda Riau dan Polsek Pinggir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) akan menggelar aksi unjukrasa di Polda Riau dan berlanjut ke Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis terkait penanganan kasus Pencurian dalam keluarga atas nama Venantius Mangiring Gultom M oleh Polsek Pinggir pada Senin (8/5/2023). Demikian disampaikan oleh Sekjen DPP SPKN, Romi Frans di D'Raja Coffee, Jumat (5/5/2023).

Dikatakan Romi Frans, setelah mendengar peristiwa yang menimpa Venantius Mangiring M Gultom 

selaku ahli waris atas harta gono gini peninggalan orang tuanya berupa  kebun sawit di lahan reformasi Desa Buluh Apao seluas 52 ha. Yang berujung terjadinya permasalahan dalam keluarga dan Venantius Mangiring Gultom dilaporkan ke Polsek Pinggir. Kemudian Venantius meminta bantuan kepada DPP-SPKN atas peristiwa yang menimpanya.

Menurut Romi Frans, SPKN sesuai fungsinya sebagai kontrol sosial merasa terpanggil untuk menindak lanjuti peristiwa hukum yang di alami Venantius. Kami menerima informasi dari Ventanius Mangiring Gultom, bahwa perkara telah sampai ke Polda Riau dan telah gelar perkara. Yang hasilnya Polda Riau menyarankan pihak Polsek Pinggir untuk menghentikan kasus tersebut dan menerbitkan  SP3.

Namun dalam jenjang berjalannya waktu, Kapolsek Pinggir seolah mengabaikan saran pimpinannya dan melanjutkan perkara tersebut serta menahan Venantius Mangiring Gultom. "Ini ada apa, sepertinya Polsek pinggir tidak mengindahkan arahan dari Polda Riau untuk dilakukannya SP3," tegas Romi Frans.

Masih kata Romi Frans, melalui Klien Jetro Sibarani SH.,MH., CHt, Venantius Mangiring Gultom memberikan kuasa kepada DPP-SPKN untuk menindak lanjuti perkara, pencurian dalam keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 KUHP.

Perlu kami jelaskan, Bapak Tarianus  Gultom dan Mariati Katarina Samosir merupakan orangtua Ventanius Mangiring Gultom telah meninggal dengan ahli waris tujuh orang, lima perempuan dan dua laki-laki dengan meninggalkan warisan baik benda bergerak berupa mobil dan benda tidak bergerak berupa kebun sawit dan ruko.

Semasa hidup orang tuanya semua warisan tersebut belum di bagi kepada ahli waris serta tidak ada gugat menggugat. Namun ketika ahli waris 6 dan 7 memanen Sawit seluas 52 Hektar, yang berlokasi di kecamatan Pinggir, ahli waris ke lima (Boni) melaporkan ahli waris ke 7 ke Polsek pinggir, pada Maret 2021 lalu.

Atas laporan tersebut, ahli waris ke tujuh di tangkap tanggal 9 Maret pukul 2.00 Wib dan langsung ditahan pada 10 Maret 2023. Dan saat ahli waris ke tujuh akan ditahan dihadiri kakaknya (Ahli waris ke Dua dan ke enam) yang menjelaskan bahwa harta goni gini tersebut belum dibagi juga keberatan dari ahli waris lainnya.

Anehnya, kata Romi Frans, pihak polsek Pinggir belum pernah memanggil Ventianus untuk dimintai keterangan atas laporan yang diterima Polsek Pinggir terhadap Ventanius Mangiring Gultom, tapi begitu dipanggil langsung ditahan. Atas peristiwa tersebut, Ventanius Mangiring Gultom malalui kuasa hukum nya,Jetro Sibarani SH, MH mengajukan gelar perkara ke Polda Riau pada tanggal 11 Maret 2023, yang langsung di respon Polda Riau dengan melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Maret 2023 di Polda Riau.

Diuraikan Romi Frans, diketahui dari hasil gelar perkara, dimana Polda Riau menyuruh dan menyarankan agar perkara ini dihentikan oleh Polsek Pinggir dengan alasan :

1. Tidak memiliki legal standing 

2. Kadaluarsanya perkara karena delik aduan

3. Hak kepemilikan pelapor atas tanah yang di kuasai masih milik orangtua tersangka 

4. Belum ada penetapan ahli waris.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Ventianus Mangiring Gultom memberikan kuasa kepada DPP SPKN untuk melakukan aksi damai di Polda Riau dan Polsek Pinggir untuk meminta kepastian hukum melalui Polda Riau ke Polsek Pinggir agar kasus tersebut di SP 3.

Menurut Romi Frans, atas rencana aksi ini, kami sudah memasukkan surat pemberitahuan ke Polda Riau Cq dirintelkam Polda riau. (Arianto)

Read More

KPUN Gelar Aksi Unjuk Rasa dan Bagi-bagi Ayam Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggelar aksi unjuk rasa pada hari Jumat, 14 April 2023, dengan tujuan memohon pihak yang berwenang untuk memperbaiki tata niaga ayam ras pedaging. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama para peternak adalah harga sarana pokok produksi yang tinggi tidak sesuai dengan harga jual ayam hidupnya.

Ketua KPUN, Alvino Antonio, dalam pernyataannya, menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi fokus aksi ini. Pertama, para peternak meminta agar harga ayam hidup di kandang sesuai dengan harga acuan Bapanas Nomor 5 Tahun 2022. 

Selain itu, mereka juga meminta intervensi Kementerian Perdagangan kepada perusahaan-perusahaan integrator seperti Charoen Pokphand Japfa Comfeed, Malindo, Cheil Jedang New Hope, dan lainnya yang dianggap melemahkan peternak mandiri untuk menjual ayam hidup sesuai Perbadan No. 5 Tahun 2022.

Tuntutan lainnya termasuk cabut izin integrator yang tidak taat dan patuh kepada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022, perusahaan integrasi tidak menjual ayam hidupnya ke pasar tradisional/becek, dan kembalikan budidaya 100% ke peternak mandiri, dan bebaskan kuota GPS, serta ditinjau ulang kepemilikannya. 

Disisi lain, lanjutnya, KPUN juga menekankan perlunya penegakan Perbadan No. 5 Tahun 2022 dan sanksi yang tegas bagi pelanggar, turunkan harga Pakan Ternak, dan perlindungan yang sesuai bagi peternak rakyat ayam ras sesuai amanat dasar negara Pancasila dan UUD 1945, serta amanat UU No. 18/2009 lo UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenal Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

Aksi ini menunjukkan keprihatinan para peternak atas kondisi niaga ayam ras pedaging yang saat ini dianggap kurang menguntungkan bagi mereka. KPUN berharap tuntutan mereka akan didengar dan direspons secara positif oleh pihak yang berwenang untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi peternak dan industri peternakan di Indonesia. (Arianto)

Read More

Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu Gelar Unras di DPRD Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyikapi polemik terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen Mediterenia Marina Residences (MMR) atau lebih dikenal Marina Ancol, maka kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu (KBAMB) yang merupakan pemilik/penghuni asli apartemen Marina Ancol melakukan klarifikasi pada isu-isu TIDAK BENAR yang selama ini dituduhkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan warga apartemen. 

Bahwa kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu yang beranggotakan mayoritas pemilik dan penghuni apartemen Marina Ancol, serta para karyawan yang bekerja di apartemen sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi. 

Apartemen MMR terdiri dari 1.680 satuan unit apartemen, sementara hanya ada puluhan pemilik/penghuni yang bermasalah, mulai yang tidak membayar Iuran Pemeliharahan Lingkungan (IPL), minta-minta proyek pengadaan barang dan jasa, hingga pengurusan asuransi gedung, dan lain-lain. Mereka inilah yang kami duga terus merongrong dan berupaya mendelegitimasi secara sistematis kepengurusan PPPSRS MMR yang baru terpilih secara sah. 

Oleh karena itu, pertama, kami menilai bahwa pembentukan PPPSRS MMR melalui mekanisme Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan secara hibryd, pada 25 Maret 2023 sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memiliki landasan hukum yang kuat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 perubahan kedua atas pergub No 132 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengeloaan Rumah Susun Milik. 

Selanjutnya atas dasar itu maka tuduhan segelintir oknum terkait adanya rekayasa pada proses RUA terlalu tendensius dan mengada-ngada. Dimana syarat administratif para pengurus terpilih seperti Kartu Tanda Penduduk, Domisili dan documen terkait telah sesuai ketentuan Pergub DKI No 70 Tahun 2021 Pasal 45, point 1, huruf a sampai a. 

Kedua, kami membantah keras tuduhan bahwa selama ini pengelola apartemen melakukan kesewenang-wenangan akibat memadamkan listrik dan air di 60-ar unit apartemen yang ternyata milik segelintir oknum yang selama ini melakukan upaya-upaya fitnah dan dugaan Tindakan premanisme untuk menjatuhkan nama baik Pengurus PPPSRS, serta membuat tidak nyamannya kehidupan di apartemen MMR. 

Dari data yang kami dapat juga ternyata ada sekitar puluhan oknum yang sakit hati ini, diduga tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran IPL bahkan diantaranya ada yang memiliki tunggakan hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi adanya oknum-oknum yang jelas-jelas ingin mencari keuntungan ingin jadi vendor pengadaan barang dan jasa di apartemen MMR. 

Keriga, kami mendukung sikap tegas Ketua PPPSRS MMR, Bapak Edi Bangsawan yang tetap mematikan listrik dan air terhadap unit-unit yang belum menyelesaikan kewajiban pemabayaran IPL-nya, yang per unitnya ada yang mencapai hingga ratusan juga. Pemutusan harus tetap dilakukan hingga mereka menyelesaikan kewajibannya. Sebab kalau mereka tidak bayar, berarti para pemilik/penghuni yang tertib membayar IPL telah mensubsidi mereka yang jelas jelas bukan orang tidak mampu. 

Keempat, kami menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh massa bayaran karena peserta aksi mayoritas bukan warga apartemen MMR ataupun karyawan apartemen. Karena itu, kami mengutuk keras ulah pihak ketiga dan oknum massa tersebut yang jelas-jelas mengatasnamakan warga pemilik dan penghuni hingga terlihat masyarakat umum dan PJ Gubenur DKI salah faham dalam menyikapi persoalan yang sebenarnya terjadi di apartemen kami. 

Kelima, kami juga membantah keras pendapat oknum warga yang menyatakan bahwa SK Disperum No 491 Tahun 2021 tidak sah secara hukum, dimana pada faktanya SK tersebut sudah sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan PTUN DKI Jakarta. 

Keenam, mereka juga diduga mengancam kalau mereka terpilih maka karyawan yang saat ini bekerja di apartemen akan dipecat. Sikap arogansi seperti itu jelas melukai hak azasi manusia dan jika mereka menjabat jadi pengurus akan ada ratusan bahkan puluhan orang yang kehilangan mata pencahariannya, kalau seperti ini akan dibawa kemana nasib para karyawan yang notabenenya rakyat kecil ini. 

Kami juga menyayangkan atas sikap seorang oknum DPRD DKI Jakarta yang mendekriditkan SK tersebut tanpa mencari informasi yang lebih obyetif dan berimbang hingga keputusan dan pendapat yang diambil akan merugikan kepentingan mayoritas warga pemilik dan penghuni serta karyawan yang bekerja di apartemen kami. 

Terakhir, ketujuh, kami berharap masyarakat, Pemerintah DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan rekan media masa bisa memberikan pendapat yang obyektif seusia dengan fakta-fakta hukum dan fakta empirik yang terjadi terkait kepengurusan PPPSRS MMR. Jangan sampai masyarakat ataupun pemerintah DKI Jakarta tertipu oleh pencitraan sebagai korban dan penggalangan opini oknum-oknum “nakal” yang selama ini mengatasnamakan para penghuni dan pemilik apartemen. (Arianto)

Read More

4 Asosiasi Gelar Aksi Keprihatinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Merespon Undang Undang anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR/ European Union Deforestation Regulation), petani sawit Indonesia sepakat melakukan Aksi Keprihatinan pada hari Rabu (29/3) di Jakarta.

Perwakilan petani sawit yang melakukan Aksi Keprihatinan tersebut adalah Santri Tani NU, APKASIND0 (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), ASPEK-PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat), SAMADE (Sawitku, Masa Depanku) dan FORMASI (Forum Mahasiswa Sawit) Indonesia yang berasal dari perwakilan 22 Provinsi Sawit Indonesia dengan total keanggotaan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit.

Ketua Umum DPP Santri Tani NU H.T. Rusli Ahmad kepada awak media mengatakan bahwa Uni Eropa yang terdiri dari 27 Negara Beli CPO nya tidak seberapa, tapi protesnya banyak, padahal impornya 27 negara anggota UE hanya 4 juta ton per tahun dari total produksi Indonesia 47 juta ton.

Sesungguhnya masalah bukan berasal dari luar negeri tapi dari dalam Negara ini sendiri sehingga membuka celah UE untuk kampanye negatif terkait sawit kita. Sumber masalah utama itu adalah masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat.

Kementerian LHK harus melihat ini suatu kenyataan bahwa sawit itu sudah merupakan sumber ekonomi masyarakat dan pemasukan devisa negara yang tahun lalu tercatat Rp610 Triliun. 

"Mengklaim itu kawasan hutan padahal sudah bukan hutan adalah pembohongan publik" tegasnya.

"Kedepan, Kementerian LHK ini harus digabungkan saja dengan Kementerian Perkebunan. Biar selesai masalah klaim kawasan hutan. Sepanjang hal ini belum diselesaikan maka selamanya negara UE akan menekan Indonesia," sebut Ketum DPP Santri Tani NU.

Lebih lanjut, H.T.Rusli Ahmad, Presiden Jokowi harus segera bertindak dengan menyelesaikan masalah klaim kawasan hutan ini, terkhusus untuk sawit tertanam sebelum tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan menggesa pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Sebagaimana diketahui, Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memberlakukan Undang-undang anti deforestasi EUDR (EU Deforestation Regulation) pada 6 Desember 2022 lalu. Ketentuan ini akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa (UE) untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan dimana salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman beresiko tinggi.

"Undang-undang tersebut berlaku untuk sejumlah komoditas, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture," tutup H.T. Rusli Ahmad. (Arianto)

Read More

Minta Perlindungan, Asosiasi GOPAN-PINSAR-KPUN-PPUN Gelar Unras

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peternak mandiri dan peternak rakyat di Indonesia berada pada titik terendah kehidupan dan operasional usahanya. Dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir, kerugian dan kebangkrutan menjadi bagian keseharian yang tidak dilepaskan dari kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. 

Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini terjadi dimana Kementrian dan Lembaga terkait yang seharusnya melindungi dan mendukung operasional bisnis peternak mandiri dan peternak rakyat tidak melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi permasalahan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat. Sehingga perusahaan konglomerasi peternakan menguasai industri perunggasan tanpa memberikan peluang bagi peternak kecil untuk mengembangkan usahanya. 

"Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini tidak dapat dilepaskan dari langkah dari kebijakan Kementrian/Lembaga terkait, yang mana tidak memiliki orientasi yang jelas untuk melindungi peternak mandiri dan peternak rakyat," kata Sugeng Wahyudi, Ketua Sekretariat Bersama Asosiasi Perunggasan dalam orasinya, Senin (13/03).

Menurut Sugeng, Hal imi dapat terlihat dari: 

Pertama, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional tidak memiliki data yang valid mengenai kebutuhan dan konsumsi ayam broiler di Indonesia. Hal ini mengakibatkan supply and demand tidak dapat diproyeksikan secara tepat. Sehingga, di pasaran ketersediaan ayam selalu berlebihan (oversupply). Ketiadaan data yang valid in kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan integrator untuk menguasai pasar dan hulu ke hilir yang berdampak secara langsung terhadap operasional dan kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. Situasi ini mengakibatkan harga jual ayam di pasaran selalu turun dibawah HPP peternak mandiri dimana input sapronak lebih tinggi daripada harga jual ayam hidup di kandang. 

Kedua, pasokan yang berlebihan (oversupply). Tidak adanya data yang valid mengakibatkan produksi ayam selalu berlebih. Perusahaan integrator yang memiliki modal besar dan lini usaha dari hulu ke hilir sama-sama memproduksi jenis ayam yang sama dengan peternak mandiri dan peternak rakyat. Akibatnya ketersediaan ayam selalu melimpah, sementara permintaan dari konsumen tetap sama. Akibatnya harga jual ayam di pasaran jauh dari Harga Pokok Produksi (HPP). Sementara harga ayam di tingkat konsumen dapat dikatakan relatif stabil. Ketersediaan pasokan ayam yang melebihi permintaan konsumen tersebut menjadi penyebab kerugian besar yang dialami peternak. Permintaan pasar tidak menunjukkan kenaikan, sementara produksi ayam berlebih dan tidak diserap secara maksimal. 

Ketiga, Pemerintah melalui Kementrian/Lembaga terkait harus bertanggung jawab atas data produksi dan demand ayam, dikarenakan tidak pernah merilis data yang valid yang dapat dijadikan acuan secara tepat mengenai produksi dan kebutuhan ayam secara benar. Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian tidak pernah merilis data yang valid dan terpercaya mengenai volume, tingkat pertumbuhan yang akurat dan tepat mengenai produksi ayam di Indonesia. Padahal data ini sangat penting bagi sektor perunggasan di Indonesia. Data ini dapat digunakan: 

a) untuk mengembangkan pengembangan usaha, sehingga diketahuinya data pembeli dan penjual yang mendekati kenyataan (riil), maka produksi dan distribusinya dapat disesuaikan secara tepat, 

b) ketersediaan data yang valid dan terpercaya dapat meningkatkan produktivitas ternak unggas sehingga peternak dapat melakukan usaha produksinya secara berulang. 

Dengan pengalaman dan catatan yang dimilikinya, analisa mengenai proses produksi, suhu, kelembapan, pakan, penyakit dan vitamin dapat diprediksi secara tepat. Analisa tersebut tentu dapat dimanfaatkan sebagai dasar keputusan atau tindak lanjut (decesions) untuk mendapatkan produktivitas ternak yang optimal. 

Keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian mengenai afkirparent stock (PS) secara dini dan pemotongan telur bertunas dari ayam ras broiler tidak dilaksanakan efektif. Surat Edaran Dirjen PKH ini diterbitkan dalam rangka mengatur keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan DOC FS (day old chicken final stock) ayam ras pedaging. Sehingga, langkah pengurangan populasi pada ayam potong diharapkan dapat menyeimbangkan kembali supply demand yang akan berdampak peningkatan harga jual ayam di pasaran. 

Oleh karenanya, Surat Edaran ini seharusnya diikuti dengan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan pembibitan PS broiler dan perusahaan integrator melaksanakan Surat Edaran tersebut secara konsisten, Namun, faktanya di lapangan, Surat Edaran Dirjen PKH tersebut tidak diikuti dengan pengawasan dan langkah jangka Panjang dengan pemangkasan telur bertunas parents stock yang dapat meningkatkan efektivitas perunggasan. Sehingga hal tersebut jika dilakukan tidak akan mengakibatkan peternak mandiri dan peternak rakyat mengalami kerugian dan kebangkrutan. Dimana sebagian besar diantaranya menutup usaha, kehilangan harta untuk membayar hutang produksi dan ada diantaranya yang depresi dan bunuh diri. 

Kelima, biaya produksi yang lebih besar dari harga jual ayam. Persoalan tingginya harga bahan baku pakan ternak dan juga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak masih mendera peternak ayam. Peternak ayam mandiri dan peternak rakyat harus memperoleh jagung bersaing dengan broker dan perusahaan integrator yang memiliki kekuatan modal yang besar. Situasi ini disebabkan oleh adanya penguasaan di bisnis peternakan mulai dari proses pembibitan, pabrik pakan ternak, produksi obat-obatan dan vitamin ternak, hingga ke proses budidaya ayam konsumsi yang dilakukan perusahaan ayam besar (integrator). Di sisi lain, perusahaan ternak besar juga memasarkan produknya di pasar yang sama yang diakses peternak mandiri dan peternak rakyat. 

Permasalahan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat tersebut mengakibatkan peternak mengalami kebangkrutan, menutup usahanya, beralih profesi, bahkan kehilangan harta dan nyawanya karena tidak mampu menanggung beban yang berat. 

Oleh karenanya, Sugeng menuturkan, peternak mandiri dan peternak rakyat yang tergabung SEKRETARIAT BERSAMA PERUNGGASAN INDONESIA meminta agar: 

1. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan Nasional mengeluarkan kebijakan yang mampu meningkatkan nilai produksi dan kemampuan peternak mandiri dan peternak rakyat untuk melanjutkan usaha dan kehidupannya;

2. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan Nasional melakukan langkahJangkah atau mengeluarkan kebijakan yang mendorong terbentuknya tata niaga perunggasan yang berpihak peternak mandiri dan peternak rakyat dalam industri ayam. Tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan integrator;

3, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi disparitas harga produksi dan harga jual ayam di pasaran;

4. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan mengembangkan data produksi dan konsumsi unggas yang valid dan kredible yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan industri peternakan ayam yang memberikan ruang kepada seluruh kalangan untuk berusaha secara adil. Tidak hanya terbuka bagi investor dan pemodal besar;

5. Komnas HAM melakukan pemantauan dan pengkajian mengenai kecurangan yang terjadi  dalam industri peternakan ayam di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hakhak peternak mandiri dan peternak rakyat untuk berusaha dan melanjutkan kemdupan secara aman dan nyaman; dan 

6. Komnas Ham memanggil dan meminta keterangan kepada para pemangku kepentingan, Perusah ya Kementrian Perdagangan, Kementrian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan aan Peternakan Terintegrasi terkait dengan situasi yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat dalam industri peternakan nasional. (Arianto)

Read More

Geruduk Dirjen Pajak, Partai Buruh Tuntut Dibentuk Tim Pencari Fakta Perpajakan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI pada Jum'at (10/03/2023). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait dengan permasalahan perpajakan di Indonesia. Mulai dari adanya pejabat negara khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang gemar pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta. 

“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya,” kata Presiden Partai Buruh Said Igbal dalam orasinya di Jakarta.

“Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat,” lanjutnya. 

Perhatian Partai Buruh terkait pajak bukan tanpa alasan. Karena, memang, salah satu platform perjuangan Partai Buruh adalah pajak untuk kesehjahteraan rakyat. 

Dalam aksinya, Partai Buruh mengusung 4 tuntutan. Pertama, mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia. Kedua, copot Dirjen Pajak. Ketiga, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak dan Keempat, mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara. 

Pembentukan tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan. 

Pemecatan Dirjen Pajak disuarakan oleh Partai Buruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya. Salah satunya yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. 

"Sementara itu, audit forensik diperlukan untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 Trilyun," ungkapnya. 

Sedangkan terkait dengan undang-undang pembuktian terbalik, diharapkan akan meminimalkan korupsi. “Sebab pejabat negara harus membuktikan bahwa harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki,” kata Said Igbal. 

Selain melakukan aksi 10 Maret, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh juga akan melakukan aksi serentak melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Maret 2023. Di Jakarta, aksi ini akan dilakukan di depan Kantor DPR RI bersamaan dengan Sidang Pembukaan Paripuma DPR RI dengan tuntutan, menolak pengesahan Perppu menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja, mendesak Pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), dan menolak RUU Kesehatan. (Arianto)

Read More

Geruduk Kementerian BUMN, FSPMI Desak Penyelesaian Kasus Perburuhan di Perusahaan Plat Merah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ratusan orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksl unjuk rasa di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (9/3). Dalam aksi ini, para buruh mendesak penyelesaian kasus perburuhan yang terjadi di lingkungan perusahaan BUMN, seperti yang terjadi pada Tenaga Alih Daya PT PLN (Persero), Perum DAMRI, PT. Aerotrans Services Indonesia anak PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz menyampaikan, dalam aksi ini pihaknya meminta Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan BUMN.

"Menteri BUMN Erick Thohir harus bertanggungjawab terhadap carut-marut permasalahan perburuhan di lingkungan BUMN Perusahaan plat merah harusnya memberikan contoh yang baik dalam hal ketaatan hukum ketenagakerjaan, bukan justru sebaliknya," ujar Riden kepada awak media di Jakarta.

Menurut Riden, beberapa waktu lalu pihaknya pernah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat PT PLN, tetapi tidak ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebelumnya juga pernah juga melakukan aksi di PT Aerotrans Service Indonesia. Mengingat perusahaan-perusahaan ini di bawah naungan BUMN, buruh meminta Kementerian BUMNnmenindak tegas para Direksi di perusahaan-perusahaan yang dinilal bermasalah. 

"Terlebih Pak Erick Thohir dalam beberapa survey diunggulkan sebagai Capres/Cawapres, maka dalam aksi ini sekaligus sebagai tantangan bagi beliau untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh," tegas Riden yang juga Ketua Mahkamah Partal Buruh.

Adapun tuntutan yang diusung dalam aksi kali ini, adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) meliputi:

1. Tolak penurunan upah pekerja/tenaga alih daya (TAD)

2. Tolak Jenis pekerjaan berdasarkan volume based dan pola kemitraan. 

3. Stop kecelakaan kerja di lingkungan kerja PLN

4. Angkat Tenaga Kerja Alih Daya (TAD) menjadi pekerja di anak perusahaan PT. PLN 

5. Pekerjakan kembali 19 Tenaga Alih Daya (TAD) yang telah di PHK sepihak oleh PT. DKB di Lampung dan 121 TAD yang telah di PHK oleh PT. PKP Cirebon, Kuningan dan Indramayu.

Kedua, berkaitan dengan PERUM DAMRI, meliputi: 

1. Bayarkan upah pekerja yang tidak dibayarkan selama 6(enam) bulan sampai 1(satu) tahun di berbagai daerah.

2. Menolak pemberlakuan upah di bawah upah minimum.

3. Menuntut pembayaran THR yang tidak dibayarkan sesual ketentuan yang berlaku.

4. Menolak PHK sepihak.

5. Menolak mutasi yang tidak wajar.

6. Tolak Union Busting

7. Menuntut hak Jaminan Sosial.

8. Audit investigasi tentang dugaan korupsi pengelolaan PERUM DAMRI. 9. Bayarkan Hak Pesangon bagi Pekerja yang sudah Pensiun.

Ketiga, berkaitan dengan PT Aerotrans Service Indonesia, meliputi: 

1. Bayarkan upah yang belum dibayarkan sejak Maret 2020 hingga 2022.

2. Bayarkan upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Tangerang.

3. Bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 sampal tahun 2022.

4. Pekerjakan kemball pekerja setelah di WFH kan.

5. Angkat jadi pekerja tetap karena telah melakukan kontrak berkepanjangan. 6. Tolak perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja mitra.

7. Aktifkan kemball Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Keempat, berkaitan dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero): 

Bayarkannya tunggakan juran BPJS Ketenagakerjaan, karena berdampak pada kerugian di pihak pekerja, yaitu: tidak bisa dicairkannya Jaminan Kematian kepada ahli wais pekerja yang meninggal dunia, dan Jaminan Hari Tua (IHT) pekerja yang sudah tidak lagi bekerja tidak bisa dibayarkan secara penuh. (Arianto)

Read More

Wisnu Widiatmoko Hadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa"

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta 

Wisnu Widiatmoko yang mewakili teman teman dari kabupaten Sragen turut menghadiri Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa" di depan Istana Presiden (Monas) dan di DPR/MPR RI Senayan, Kamis (16/02).

"Ada beberapa isu yang krusial yang kami ingin sampaikan salah satunya menolak jabatan kades 9 tahun, menurut pandangan kami masa jabatan 6 tahun sudah cukup," kata Wisnu di sela-sela kegiatan unjuk rasa PABPDSI yang memperjuangkan 9 tuntutan menuju Pemerintahan Desa baik, profesional dan bermartabat.

Disisi lain, alasan kami menolak 9 tahun adalah merusak tatanan demokrasi sebaiknya 6 tahun dulu jika memang berkinerja baik ya boleh diperpanjang.  Terlebih, masa kepemimpinan 9 tahun dinilai bisa meminimalisir regenerasi kepemimpinan. 

Selain itu, ada juga aspirasi dari teman-teman di daerah yaitu salah satunya kesejahteraan BPD minimal UMK setara kabupaten atau kota. "Dan yang terpenting, kami ingin marwah BPD itu kembali seperti semula. Yang semula perwakilan dan sekarang permusyawaratan, kami ingin menjadi perwakilan kembali sehingga nantinya BPD nantinya bisa lebih baik lagi dalam menyaring aspirasi masyarakat," ucapnya.

"Melalui kegiatan ini, kami juga menyampaikan terkait Lelang Bengkok yang dari kepala desa atau perangkat desa bisa dilelang untuk masyarakat umum. Terakhir, ia berharap mudah-mudahan apa yang kami perjuangkan di ibukota Jakarta ini bisa terealisasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

PABPDSI Gelar Aksi Nasional Perjuangkan 9 Tuntutan Menuju Pemerintahan Desa Baik, Profesional dan Bermartabat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menggelar Aksi Nasional "Menyampaikan Aspirasi Rakyat Desa" di depan Istana Presiden (Monas) dan di DPR/MPR RI Senayan, Kamis (16/02).

Koordinator Lapangan Aksi Nasional PABPDSI Yuce Hengki Sadok dalam orasinya menyampaikan, Sesuai Amanat Rapimnas BPD Tahun 2020, Rakernas BPD Tahun 2021, Rakornas BPD Tahun 2022 dan Rakor via Zoom menyikapi 9 Tahun UUDesa, PABPDSI memutuskan wajib memperjuangkan 9 tuntutan menuju Pemerintahan Desa baik, profesional dan bermartabat:

1. Mendorong Prolegnas tentang Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi Pemerintahan Desa,

2. Menyetujui perubahan diketentuan umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Desa (DPRDes);

3. Pasal 23 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa bukan Pemerintah Desa;

4. Hak Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa yang mandiri dan akuntabel;

5. Presiden melalui Menteri Desa PDTT memberikan hak keuangan kinerja pengawasan Dana Desa sebesar 3% dan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dari Dana Desa sesuai amanat pasal 113 bagi BPD yang disalurkan kesetiap Desa seluruh Indonesia sesuai amanat pasal

113;

6. Memberikan jaminan sosial, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua kepada Anggota BPD sesuai dengan UU dan Peraturan yang berlaku di Republik Indonesia;

7. Mendorong revisi Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD disesuaikan dengan kondisi sekarang;

8. Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Logo resmi Skala Nasional BPD atau DPR Desa yang telah diajukan oleh PABPDSI pada tahun 2021;

9. Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Edaran kepada Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi terhadap Pemerintahan Desa sesuai dengan Amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114 yang didalamnya termaktub peningkatan kapasitas, manajemen pemerintahan, Bantuan Keuangan, pendampingan dan bantuan teknis.

"Mengingatkan kepada Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bahwa Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia semata-mata berjuang untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik, profesional dan bermartabat," tandasnya.

Untuk diketahui, PABPDSI merupakan Organisasi Perjuangan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Indonesia yang telah paripurna dengan Suprastrutkur dari pusat sampai tingkat kecamatan terbesar di Indonesia mempunyai tanggung jawab besar untuk mempejuangkan Hak-Hak anggota BPD diseluruh Indonesia. (Arianto)

Read More

Komunitas Peternak Unggas Nasional Unras Kemenko, KPPU dan Ombudsman RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Naiknya harga ayam karkas mencapai Rp 40.000 per kg di pasar tidak diiringi dengan kenaikan harga ayam hidup (livebird) ditingkat peternak UMKM mandiri yang masih rendah. Hampir 5 bulan ini peternak masih menderita kerugian, yang ditandai dengan bertahannya harga ayam hidup masih dibawah Harga Pokok Produksi (HPP) Yakni Rp 19.500 – 20.000 per kg. 

“Posisi harga ayam hidup di kandang saat ini mencapai Rp 18.500 – 19.000 per kg. Padahal Harga Acuan Pemerintah (HAP) Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan No. 5 Th. 2022) Rp 21.000 – 23.000 per kg. Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga sampai saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi,” kata Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, (13/12/2022).

Alvino menjelaskan, peternak rakyat sudah 12 tahun ini berdarah-darah mengalami kerugian, tetapi tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat Menteri sudah ada, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya masih tidak berjalan efektif. Misalnya Peraturan Menteri Pertanian No.32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.

Seperti diketahui, Pasal 16 menegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya peternak rakyat, mandiri/koperasi memegang peranan 20 % dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 %. 

“Karena itu, kami menuntut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Dirjen PKH Kementan. Juga meminta kepada KPPU untuk melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli dibidang perunggasan. Kalau memang tidak ada kartelisasi/monopoli kenapa industri semakin menguntungkan, sedangkan peternak rakyat semakin buntung,” ujar Alvino yang juga seorang peternak Asal Bogor ini.

Meskipun Permentan sudah ada, lanjut Alvino, tapi faktanya harga ayam hidup di level peternak masih terombang-ambing sedangkan di level industri masih tenang dan sangat menguntungkan. Artinya ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. “Padahal kami sama-sama melakukan bisnis yang sama yakni sama-sama ayam ras. Tetapi kenapa kami masih mengalami kerugian yang cukup panjang. Sehingga kami mendesak kepada KPPU dan Ombudsman untuk bersama-sama melakukan investigasi atas kekacuan bisnis yang ada di Industri Perunggasan,” tegasnya.

Kepada Ombudsman RI, untuk segera melakukan investigasi potensi adanya pelanggaran maladministrasi carut marut bisnis perunggasan. Terutama membuka atau transparansi data penguasaan bisnis GPS, PS, dan FS. Karena pemerintah masih memberikan komando afkir dini bersama-sama dengan industri melalui aturan yang dibuat yakni Surat Edaran (SE) Dirjen yang berjilid-jilid. Karena Afkir dini menurut kami cenderung mengelabui peternak. Faktanya harga DOC bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Pun dengan harga pakan cenderung meningkat. Jadi ini ada anomali di bisnis perunggasan. 

Adapun, Tuntutan peternak : 

1. Mendesak Kemenko Bidang Perekonomian Untuk segera membuat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras. Sebagaimana diamanatkan UU No.18/2009 Jo; UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Mendesak KPPU untuk segera melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli bisnis dibidang perunggasan. Terutama meneggakkan aturan Permentan 32/2017. Terutama evaluasi kebijakan afkir dini yang cenderung berpotensi melanggar aturan Pemerintah No.44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

3. Mendesak Ombudsman RI untuk melakukan investigasi prakarsa sendiri. 

Terutama potensi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian atas peraturan yang dibuat yakni Permentan 32/2017. Kemudian aturan turunan mengenai kebijakan Cutting yang berjilid-jilid. Juga mengevaluasi jajaran/apatur pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai.

4. Dengan kerugian yang bertahun-tahun peternak masih rugi dan bertahan untuk tetap menjalankan usahanya. Maka kami meminta kepada Kemenko, KPPU dan Ombudsman untuk melindungi peternak rakyat atas ancaman dan memperkarakan seluruh peternak mandiri yang masih terlilit hutang oleh sejumlah pabrik pakan ternak di pengadilan. (Ari/Lak)

Read More

Tolak Kenaikan BBM Polres Kukar Kawal Aksi Unjuk Rasa Lembaga Kemahasiswaan Kabupaten Kukar

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah menuai reaksi dari Lembaga Kemahasiswaan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (6/9/2022).

Aksi unjuk rasa di Kutai Kartanegara ini digelar oleh sejumlah gabungan mahasiswa.

Polres Kutai Kartanegara menurunkan ratusan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena melalui Kabag Ops Kompol Aldy Harjasatya saat memimpin Apel Pengamanan di depan Gedung DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Tentunya akibat dampak (kenaikan BBM) itu akan muncul penolakan. Penolakan itu merupakan hak masyarakat dan kemerdekaan masyarakat menyampaikan pendapat yang dilindungi UU," ungkap Kompol Aldy Harjasatya.

Kompol Aldy Harjasatya menjelaskan, sebagai aparat kita tidak melarang dan menghalangi aksi unjuk rasa. Namun, pihak kepolisian dan instansi terkait akan berikan pengamanan dan menghimbau agar tidak melakukan aksi anarkis saat menyampaikan aspirasinya.

"Kita tidak melarang (unjuk rasa). Kita berharap situasi dan kondisi tetap aman, kondusif dan stabil," ucap Kompol Aldy Harjasatya.

Terkait pengamanan, lanjut Kompol Aldy Harjasatya mengatakan, kami telah menempatkan personel disejumlah titik. Diantaranya di Kantor DPRD Kutai Kartanegara dan di Bundaran Jembatan Bongkok.

"Laksanakan PAM sesuai Aturan dan SOP, laksanakan dengan humanis tidak perlu dengan kekerasan apabila pendemo berbuat anarkis layani dengan baik dan tidak terpancing emosi," tegasnya Kompol Aldy Harjasatya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Tuntut Sertifikat Tanah, Kepala Desa Agra Mulya Unras di Kantor BUMN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka menuntut penyerahan Sertifikat Tanah dari PTP Nusantara XIII Kebun Kumai, Kepala Desa Agra Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kotawaringin Barat yang mewakili 8 Kepala Desa Kotawaringin Barat menggelar unjuk rasa pada Selasa (20/04) di depan kantor kementerian Badan Usaha Milik negara (BUMN) Jakarta.

"Hari ini kami mewakili 8 Kepala Desa di Kotawaringin Barat menyampaikan aspirasi masyarakat kami yang jauh di pelosok yang belum menerima sertifikat tanah dari PTP Nusantara XIII Kebun Kumai walaupun sudah melunasi kredit puluhan tahun lalu, kami telah berusaha tapi masih buntu. Begitu juga, Bupati sudah turun tangan membantu, tapi hasilnya tetap nihil," kata Reno Krisdianto, Kepala Desa Agra Mulya Kotawaringin Barat kepada awak media di depan Kantor Kementerian BUMN Jakarta.

Disisi lain, lanjut Reno, Pemerintah Pusat ada Program bagi-bagi sertifikat. "Namun ternyata Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PTPN XIII Kebun Kumai masih menahan sertifikat masyarakat kami, total ada sekitar 473 sertifikat," ucapnya.

 

Asal tahu saja, ada 8 Desa di Kotawaringin Barat yang sudah melunasi kredit, namun belum menerima sertifikat diantaranya: Desa Agra Mulya, Desa Sidomulyo, Desa Sungai Hijau, Desa Kebun Agung, Desa Sungai Bengkoang, Desa Sungai Kuning, Desa Marga Mulia dan Desa Seputat.

"Dan yang paling penting, Pemerintah segera turun tangan menyelesaikan. Semoga PTP Nusantara XIII Kebun Kumai segera menyerahkan sertifikat tanah yang ditahan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

PP HIMMAH Unjuk Rasa Di Istana Dorong Presiden Copot Menhub Budi Karya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah ( PP HIMMAH ) melakukan demonstrasi di Istana Negara serta di Kementrian Perhubungan mendesak Presiden Copot Budi Karya dari Kemenhub PP himmah menilai Budi Karya Gagal dalam memimpin kemenhub

Koordinator Aksi, Haryono mengatakan, terdiri dari Mahasiswa & Pemuda Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan di Kemenhub Kamis 14/1/2022 sekitar pukul 13:20 WIB.

Terlihat tuntutan terpampang di spanduk , PP HIMMAH yang Pertama Mendorong Presiden Joko Widodo Copot Budi Karya Dari Kemenhub di nilai tidak becus dan tidak layak membenahi transportasi di Indonesia 

“kedua, Tragedi SJ 182 adalah Salah Satu Bukti Kegagalan Budi Karya Dalam Me manage Dunia Transportasi Publik di Indonesia 

Ketiga, mendesak Menhub Budi karya segera mundur dari Jabatan nya 

Terahir Haryono mengatakan berbagai "persoalan dan masalah kelayakan dan kelalaiyan transportasi di Indonesia rasanya wajar Kemenhub butuh sosok baru di tubuh Kementrian Perhubungan itu "tegasnya. **

Read More

Masyarakat Belawan Bahari Unjuk Rasa Tuntut PT. STTC Bongkar Pagar Jalan Milik Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Belawan Bahari yang di laksanakan pada Kamis (17/12/2020) di depan lahan perencanaan jalan seluas 13.431M2 yang di hibahkan seorang pengusaha kepada masyarakat guna sebagai pasilitas umum. 

Unjuk Rasa Damai yang dilakukan masyarakat belawan bahari menuntut Direktur PT. STTC untuk meminta maaf kepada masyarakat belawan bahari atas sikap perusahaan yang menguasai lahan milik masyarakat, kedua para pendemo juga meminta kepada dirut PT. STTC untuk menghentikan pembangunan yang berada di atas lahan milik masyarakat yang saat ini masih melakukan kegiatan pembangunan di lahan milik masyarakat. 

Kasper Hutapea selaku pimpinan aksi juga menuntut kepada Kepala BPN kota Medan untuk bertangung jawab terkait hasil notulen rapat, yang menjelaskan bahwa tanah yang di hibahkan seluas 13.431 M yang berasal dari pecahan surat No SHM 270 masih ada dan tidak di perjual beli'kan kepada pihak mana pun. 

Ditambahkan'nya bahwa BPN kota Medan harus tegas dalam melakukan batas tanah milik masyarakat belawan bahari yang di peruntukan untuk rencana jalan masyarakat belawan bahari tersebut. 

Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat belawan bahari juga sempat malakukan partisi warga bahwa masyarakat mengecam dan mengutuk PT. STTC yang merampas hak Rakyat belawan bahari di atas lembaran putih yang dilekatkan di dinding tembok PT. STTC. 

Di tempat terpisah awak media mewawancarai seorang aktivis muda Sahnan siregar selaku ketua SIAP (Solidaritas Aktifis Peduli Sumatera Utara) yang siogianya selaku pimpinan aksi di tempat tersebut namun dengan adanya surat Larangan Aksi unjuk rasa No: B/7368/Xll/IPP.3.1.7/2020 dari Polres Belawan maka aksi yang sejatinya dilaksanan di sana akhirnya tertunda. 

Sahnan siregar mengungkapkan rasa kekecewaan'nya terkait surat yang terbitkan kepolisian polres belawan karna menurut'nya surat pemberitahuan aksi yang di layangkan nya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku patuh akan protokol kesehatan, sangat tidak beralasan jika kami di tolak untuk aksi bang, kami akan pertanyakan hal ini kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara apa benar masyarakat tidak boleh lagi menyampaikan aspirasi nya di Republik ini?? tandas ketua SIAP Sumut pada awak media. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto

Read More

DPP FSPS Gelar Aksi Unras di Mahkamah Konstitusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Indosat - Mahkamah Konstitusi pada Kamis (10/12) siang. Mereka sampaikan aspirasi terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Deni Sunarya, menyampaikan, kami meminta Mahkamah Konstitusi agar segera menggelar sidang ketiga Judicial Riview UU No.11/2020 perkara no.87/PUU- XVIII/ 2020.

"Selain itu, kami mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menunda berlakunya kluster ketenagakerjaan," kata Deni kepada awak media di Jakarta. Kamis (10/12)

"Disisi lain, demi kepastian hukum, diharapkan Mahkamah Konstitusi segera memutuskan perkara no.87/PUU- XVIII/ 2020, apakah menunda atau tidak mengenai berlakunya undang-undang kluster ketenagakerjaan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Lima Remaja Yang Akan Ikuti Unjuk Rasa Diamankan Dan Diperiksa Kesehatan Polsek Kembangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebanyak lima remaja hendak akan mengikuti unjuk rasa di DPR/MPR diamankan petugas kepolisian Polsek Kembangan, Jakarta Barat, di Jalan Meruya ilir Kembangan, pada Selasa (13/10/2020). Dari hasil pemeriksaan diketahui ke lima pelajar tersebut berasal dari wilayah tangerang.

Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol Imam Irawan mengatakan, kami mengamankan kelima remaja tersebut saat mereka sedang menaiki mobil terbuka.

"Saat diintrogasi mereka mengatakan mau mengikuti aksi unjuk rasa di MPR/DPR melalui ajakan dari teman-teman nya melalui jejaring media sosial," kata Kompol Imam Irawan saat dikonfirmasi pada hari Rabu (14/10/2020).

Mereka kami giring ke komando Polsek Kembangan untuk kami jalani pemeriksaan kesehatan dengan rapid test untuk mencegah terjadi nya penularan / penyebaran virus Covid 19.

Kami juga melakukan pendataan ke lima remaja tersebut dengan menggunakan sidik jari oleh team identifikasi Polres Metro Jakarta Barat.

Dari hasil pemeriksaan rapid test ke lima remaja tersebut kami menerima hasilnya yang menunjukkan kelima remaja tersebut negatif dari Covid-19.

Masih dikatakannya Kompol Imam Irawan menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kami menghubungi orang tua yang bersangkutan.

"Dari kita memanggil orang tua tersebut, kemudian kami berikan himbauan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali," tandasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Demo Tolak Omnibus Law di Medan Ricuh

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Aksi Penolakan UU Cipta Kerja di Kota Medan berakhir Ricuh, Massa dari lapisan elemen, baik dari rekan rekan mahasiswa serta buruh  melempari kantor DPRD Sumatera Utara dan Polisi dengan Batu

Kamis, 8 Oktober 2020.

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumatera Utara yang digelar di kota Medan dimulai dengan berkumpulnya massa di Lapangan Merdeka Medan.

Selanjutnya Puluhan Ribu Massa tersebut kemudian berjalan kaki menuju   bundaran sib di jalan gatot subroto medan kemudian langsung menuju gedung DPRD Sumatera Utara dan tiba sekitar pukul 11:35 Wib.

 

Namun, setelah tiba dilokasi massa aksi  melempari petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor DPRD Sumatera Utara Polisi membalasnya dengan tembakan gas air mata, dan belum diketahui apa Pemicu Aksi tersebut.

Dari hasil pantauan media terakhir  hingga pukul 15:00 wib massa masih bertahan di depan gedung DPRD Sumatera Utara, lemparan batupun mulai mereda. Setelah pihak dari kepolisian menembakan gas air mata.

Sementara itu sebagian massa yang lain melakukan orasi di seputaran lapangan merdeka dengan membakar ban.

Mereka berorasi secara gantian menuntut agar Undang-undang Cipta Kerja dibatalkan.

"Tuntutan teman-teman aksi hari ini ingin pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan masyarakat Indonesia," cetus perwakilan dari mahasiswa yang tidak bisa disebutkan namanya.

Dalam hal ini turut hadir perwakilan dari anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional M. Faisal, Dari Fraksi Partai Demokrat kemudian fraksi partai Perindo.

Dalam pembicaraan tersebut Anggota DPRD Sumut mengatakan kepada massa akan berkordinasi untuk menyampaikan aspirasi rekan rekan semua.

Namun disisi lain massa semakin geram dan langsung melempari dengan batu sehingga kantor DPRD Sumut mengalami kerusakan.

Sebanyak Ribuan personel dari polrestabes medan yang di pimpin langsung oleh kapolrestabes medan Kombes Riko sunarko, serta personel brimob poldasu diturunkan untuk Mengamankan.

Aksi Penolakan UU Cipta Kerja ini Akan terus dilakukan hingga pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.**

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

PAMI Kembali Demo Tuntut Gelar Doktor Rektor UNIMA Dicabut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali didemo massa dari Pelopor Angkatan Muda Indonesia atau PAMI. Demo PAMI kali ini menuntut Mendikbud Nadiem Makarim mencabut penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan guru besar yang disandang rektor Universitas Negeri Manado Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Ketua Umum PAMI Romy Fredi John Rumengan, dalam orasinya, mengultimatum Mendikbud agar segera mencopot Rektor UNIMA karena diduga berijazah palsu.

Rumengan menegaskan, Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sudah sangat jelas meminta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang ketika itu dijabat Muhamad Nazir untuk segera membatalkan penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar yang diperoleh Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

“Kami yakin menteri Nadiem mampu bersikap tegas dan melaksanakan rekomendasi ORI dan segera mencopot jabatan Rektor UNIMA agar dunia pendidikan tidak dikotori oleh praktek maladministrasi,” ujar Rumengan, saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kemendikbud RI di Jakarta, (21/11-2019) siang.

Rumengan juga menuding Dirjen Dikti Ali Gufron diduga memanipulasi surat rekomendasi ORI nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018, sehingga menteri tidak berani mencopot rektor UNIMA. Dan bahkan, lanjut Rumengan, pihak ORI akhirnya menyurat ke Presiden Joko Widodo karena rekomendasinya tidak digubris Menrsitek Dikti M Nazir.

“Ini sungguh memprihatikan atas kejadian pertama kali di negeri ini ada rekomendasi sebuah lembaga negara sekelas ORI dilecehkan begitu saja oleh kementrian tanpa ada pejelasan, bahkan surat ORI ke presiden pun tidak ada tangapan,” ungkapnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa dari PAMI, pihak Kemdikbud melalui bagian Tata Usaha yang menerima perwakilan pendemo memastikan bahwa aspirasi dan tuntutan PAMI akan disampaikan langsung ke Menteri Nadiem Makarim dan juga melalui email menteri. (Arianto)

Read More

Demonstran Bawaslu Diracun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sungguh biadab pelaku yang memberangus hak menyatakan pendapat di muka umum sesuai Pasal 28 UUD 1945. Mereka layak disebut sebagai anti Pancasila karena menyatakan pendapat termasuk pada Sila kedua dari Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain tekanan kebijakan dengan cara kekuasaan yang dituangkan melalui peraturan, ternyata di lapangan dipasang pula demo tandingan, yaitu dengan mendatangkan orang upahan. Parah sekali saat ini negeri yang kita yang berlandasan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Lebih parah lagi, perbedaan pendapat yang bisa dituangkan melalui pernyataan melalui lisan dan tulisan, ditandai pula dengan perbuatan biadab.

Perbuatan biadab yang dimaksud adalah dengan n meracuni peserta demo di depan kantor Bawaslu pusat,  Jakarta pada Jumat (10/5) siang. Caranya sangat primitif, yaitu dengan mengirim makanan yang telah terkontaminasi dengan zat berbahaya bagi kesehatan.

Saat ini di RSCM ada 12 orang keracunan makanan usai aksi di Bawaslu, Jumat 10/5. Titik Soeharto, Sabtu(11/5) dinihari menengok semua korban yang keracunan makanan kue.

Siapa yang bertanggung jawab? Polisi seharusnya mampu menangani kasus yang mudah untuk dipahami ini. Perlu tindakan promoter sebagai yang ditulis dalam slogan profesional modern dan terpercaya (Promoter). **

Read More

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia & Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Unjuk Rasa Tanggal 6 Februari 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Buruh Indonesia menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal dalam jumpa pers hari Kamis, 31 Januari 2019 pukul 11.00 – 12.00 wib bertempat di Hotel Mega Proklamasi. Jl. Proklamasi No.42, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menurut Iqbal, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS. Dimana prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis menyakin.

“Permenkes 51/2018 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Said Iqbal.

Jika Pemerintah ingin mengatasi defisit, yang seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan.

“Defisit kan sama saja merupakan kegagalan Direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” tegasnya.

Iqbal menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi defisit yaitu :

Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir 120 trilyun.

Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal. Apalagi saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan.

Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari Pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu.

Karena itu, FSPMI – KSPI akan melakukan aksi besar-besaran di 20 provinsi pada tanggal 6 Februari 2019.

Aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam, dan sebagainya.

Khusus di Jakarta, tegas Iqbal, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar.

Isu lain yang akan diangkat pada aksi tangga 6 Februari 2019 adalah:

-  Lapangan kerja – Ancaman PHK – Revolusi Industri 4.0,

-  BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar,

-  Tolak Upah Murah – Cabut PP 78/2015 – Turunkan Harga,

-  Tolak TKA China Unskill,

-  Hapus Outsourcing dan Kedok Pemagangan.

                                                                Reporter : Arianto

Read More