Aksi Damai Kaum Muda Indonesia: Kawal PP 28 Tahun 2024 untuk Lindungi Generasi Muda dari Iklan Rokok

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kaum Muda Indonesia menggelar aksi damai di depan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Jakarta, Selasa (15/10/2024), guna mengawal implementasi Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Mengusung tema "Lindungi Generasi Muda Dari Dampak Iklan dan Sponsorship Rokok," aksi ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dan remaja dari pengaruh buruk iklan dan sponsorship produk tembakau.

Jowanda Harahap, Sekretaris Jenderal Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah menyampaikan dukungan penuh kepada Kemenkes atas langkah progresif yang telah diambil. "Kami mengapresiasi implementasi PP No. 28 Tahun 2024 sebagai langkah penting untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok dan produk tembakau lainnya," ujar Kowanda. 

Kaum Muda Indonesia menegaskan dukungan mereka terhadap regulasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif iklan dan promosi rokok di kalangan anak muda. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kuat dibandingkan regulasi sebelumnya, PP No. 109 Tahun 2012.

Selain itu, mereka mendorong Kemenkes untuk segera menyelesaikan aturan turunan dari PP No. 28/2024 agar implementasinya lebih jelas dan terarah. Kaum Muda Indonesia menilai kebijakan ini sebagai investasi dalam kesehatan jangka panjang bangsa yang akan meningkatkan daya saing nasional.

Mereka juga menekankan pentingnya edukasi kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan remaja, mengenai bahaya rokok dan produk tembakau baru seperti rokok elektronik. Partisipasi aktif kaum muda dalam advokasi dan pengawalan implementasi PP No. 28 Tahun 2024 dipandang sebagai langkah krusial dalam mencegah dampak negatif industri tembakau di Indonesia.

Dalam pernyataan sikapnya, Kaum Muda Indonesia berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan masukan konstruktif terkait implementasi kebijakan ini. Mereka juga menyerukan kepada seluruh pihak, termasuk Kemenkes, untuk memperkuat kerja sama dengan jaringan pengendalian tembakau dan masyarakat sipil agar regulasi ini dapat diimplementasikan secara efektif.

Aksi damai ini diharapkan dapat mendorong seluruh elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam melindungi generasi muda Indonesia dari bahaya iklan, promosi, dan sponsorship rokok, sekaligus memastikan masa depan yang lebih sehat dan bebas dari dampak buruk tembakau.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

FSP RTMMSPSI Gelar Aksi Protes Tuntut Cabut Pasal-pasal PP No. 28 Tahun 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMMSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, kamis (10/10/2024). Unjuk rasa ini bertujuan untuk menuntut pencabutan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan serta menolak Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) sebagai aturan turunannya yang dinilai mengancam keberlangsungan industri dan pekerjaan di sektor rokok, tembakau, makanan, dan minuman.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menegaskan bahwa peraturan tersebut mengancam kelangsungan usaha industri hasil tembakau (IHT) dan industri makanan minuman (IMM). Menurut Hendry, regulasi ini terlalu berfokus pada aspek kesehatan dan mengabaikan dampaknya terhadap lapangan kerja, terutama di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan saat ini. Industri ini sangat berperan dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Sejak 2011 hingga 2024, sebanyak 2.310 pabrik rokok di Indonesia telah menutup operasinya, yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 70.000 anggota FSP RTMMSPSI. Penurunan jumlah pabrik ini menjadi bukti nyata betapa sulitnya bertahan di tengah kebijakan yang semakin menekan.

Adapun, Industri hasil tembakau (IHT) menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, termasuk dari sektor pertanian tembakau, cengkeh, serta produsen dan jasa pendukung lainnya. Pada tahun 2022 dan 2023, penerimaan negara dari cukai tembakau mencapai Rp. 218,6 triliun dan Rp. 213,5 triliun. Kontribusi ini menjadi salah satu sumber devisa negara yang mencapai US$ 1 miliar melalui ekspor.

Menurut dia, FSP RTMMSPSI menilai kebijakan yang diatur dalam PP 28/2024 dan aturan turunannya terlalu menekan industri hasil tembakau dan makanan minuman tanpa memperhatikan aspek keberlangsungan usaha. Kebijakan ini dinilai dapat memicu maraknya peredaran rokok ilegal yang akan memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

FSP RTMMSPSI menekankan pentingnya kebijakan yang seimbang antara upaya pengendalian kesehatan dan kelangsungan usaha. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang diambil tidak hanya bertujuan untuk mengurangi konsumsi tembakau dan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, tetapi juga harus menjaga kestabilan ekonomi dan pekerjaan di sektor terkait.

Regulasi pelabelan Nutri-Level FOPNL juga mendapat sorotan tajam dari FSP RTMMSPSI. Implementasi aturan ini dinilai tidak tepat karena dampak buruknya terhadap industri pangan olahan yang mempekerjakan lebih dari 4,4 juta karyawan di Indonesia. Edukasi yang lebih luas dan penerapan aturan yang proporsional diperlukan agar semua pihak terkait dapat mencapai hasil yang optimal tanpa merugikan industri dalam negeri.

"FSP RTMMSPSI menyerukan pemerintah untuk lebih mendengarkan suara para pekerja dan memperhitungkan dampak regulasi terhadap kelangsungan industri. Kebijakan yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi dapat menyebabkan PHK massal dan memperburuk situasi ketenagakerjaan di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Peringati Hari Tani Nasional ke-64, Partai Buruh dan SPI Desak Reforma Agraria Sejati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-64, Partai Buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar konferensi pers dengan tema “Reforma Agraria Dimanipulasi, Langgar Konstitusi.” Acara ini diadakan di Jakarta, Senin (23/09/2024), untuk menegaskan pentingnya perjuangan petani dan buruh dalam mewujudkan keadilan agraria.

"Pernyataan sikap ini didorong oleh beberapa fakta bahwa Reforma Agraria yang seharusnya merombak ketimpangan agraria, justru diperburuk oleh kebijakan pemerintah yang memperluas hak guna usaha (HGU) selama 190 tahun kepada korporasi. Selain itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 tidak dijadikan rujukan utama dalam kebijakan reforma agraria di Indonesia," kata Sekretaris Partai Buruh, Ferri Nuzarli saat konferensi pers di Jakarta, Senin (23/09/2024).

Menurut dia, Partai Buruh dan SPI juga mengecam UU Cipta Kerja (Omnibus Law), yang dianggap tidak hanya mengeksploitasi buruh, tetapi juga petani. Mereka juga menyampaikan data konflik agraria yang meningkat tajam dalam tujuh tahun terakhir, dengan 1.385 pengaduan masyarakat dan hanya 24 dari 70 Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang terselesaikan.

Sementara itu, Ketua Umum SPI, Henry Saragih menyampaikan, Partai Buruh dan SPI menyuarakan bahwa petani gurem dan rakyat tak bertanah meningkat dalam 10 tahun terakhir, mencapai 16,89 juta rumah tangga pada tahun 2023. Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya impor pangan setiap tahun, akibat konversi lahan pertanian untuk tanaman ekspor.

"Partai Buruh dan SPI menuntut pemerintah Indonesia 2024-2029 untuk merombak ketimpangan agraria, menghentikan proyek strategis nasional yang merampas tanah rakyat, serta menolak pasar tanah melalui lembaga Bank Tanah. Mereka juga mendesak pencabutan UU Cipta Kerja dan penghentian kriminalisasi petani," ungkapnya.

"Aksi nasional akan digelar di depan Istana Negara dan DPR RI pada 24 September 2024, sebagai upaya memperjuangkan hak-hak petani dan keadilan agraria di Indonesia," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Marak Penambang Liar, Sinergi Pemuda Riau Geruduk DLHK

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Puluhan massa dari Sinergi Pemuda Riau (SPR) melakukan unjuk rasa di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru, Kamis (5/8/2024). 

Ketua SPR, Randi Syaputra menilai, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) di Riau gagal dalam melindungi alam dari kerusakan yang disebabkan oleh penambang ilegal. 

"Kami menilai, penegakkan hukum DLHK Riau telah mati, mereka gagal melindungi alam dari kerusakan karena penambang ilegal," ujar Ketua SPR.

Randi menyebutkan, ada 3 tuntutan massa SPR yang disampaikan dalam aspirasinya. 

1. Meminta Gakkum LHK Riau tegas dalam menjalankan tugas dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pengrusakkan alam akibat penambangan galian C ilegal di Kota Pekanbaru.

2. Meminta Kadis DLHK Riau mengganti Kabid Gakkum Sdr. Embiarman, Karena diduga bersekongkol dengan penambang galian C ilegal di Kota Pekanbaru.

3. Meminta Kadis DLHK serius dalam menjaga Lingkungan Hidup dan serta menindak tegas penambang galian C ilegal di Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan pantauan Media, massa terlihat membawa pocong yang terbuat dari gulungan kain putih. Pocong tersebut bertuliskan Gakkum yang mereka letakkan di depan pengamanan polisi. 

Selain itu, massa SPR juga membawa sejumlah spanduk dan poster bertuliskan, petisi tolak aktivitas tambang ilegal galian C, dan turut berdukacita atas matinya penegakkan hukum di lingkungan DLHK Riau. (Arianto)

Read More

DPP-SKPN Bakal Gelar Unras Pekanbaru Darurat Korupsi

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN) Akan menggelar Aksi Demonstrasi damai di Kantor Walikota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Aksi demonstrasi damai tersebut  terkait anggaran belanja barang dan jasa, kegiatan makan minum di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah kota (Pemko) Pekanbaru yang di nilai tidak jelas dan diduga sarat korupsi. 

Hal tersebut disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans  kepada awak media di Pekanbaru, Jumat (21/6/2024).

Dikatakan Romi, pengamatan dan investigasi tim DPP-SPKN, dua tahun terakhir (2022-2023) cukup banyak kegiatan di beberapa OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru yang menggunakan APBD Pekanbaru yang kami nilai "Tidak Wajar", sehingga berpotensi merugikan uang Negara.

Adapun, kegiatan dimaksud antara lain: Belanja modal, Penyediaan barang dan jasa,  belanja Makan Minum rapat dan aktifitas lapangan, belanja sewa gedung, dan belanja lainnya, yang menurut kami tidak bermanfaat dan tidak jelas. Padahal masih banyak lagi kebutuhan yang lebih prioritas untuk masyarakat. "Pada umumnya kegiatan di OPD ini hanya untuk kepentingan mereka," ucapnya.

Menurut kami, Pekanbaru sudah masuk dalam kondisi "Darurat Korupsi", sehingga kami meminta dan akan menyurati KPK agar turun ke Pekanbaru. Apalagi saat ini, Dimasa transisi kepemimpinan semua kegiatan itu harus di audit pihak terkait.  

Menurut Romi, DPP-SPKN sedang menyusun rilis dan dalam waktu dekat ini aksi demonstrasi akan digelar. Karena sebelum aksi kita gelar, DPP-SPKN akan melayangkan surat konfirmasi kepada seluruh OPD dan kita tunggu jawabannya, baru aksi demo kita gelar. "Intinya seluruh OPD dilingkungan Pemko Pekanbaru harus diaudit BPK, seret dan tindak pejabat yang terbukti melakukan Korusi," tegasnya. (Arianto)

Read More

JAS Desak KPK Periksa Kadis PUPR Kabupaten Kolaka

Duta Nusantara Merdeka |

Jakarta

Jaringan Aktivis Sulawesi Tenggara (JAS) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (07/06/2024).

Masa aksi itu mendesak KPK agar memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kolaka Sulawesi Tenggara Inisial AJ atas dugaan korupsi pekerjaan atas dugaan Korupsi beberapa proyek yang dipunyai tidak punya asas manfaat dan tidak sesuai perencanaan di Kabupaten Kolaka sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Dalam orasinya, Kordinator Aksi Iksan menyampaikan bahwa ada beberapa pekerjaan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 diduga tidak punya asas manfaat dan tidak sesuai perencanaan.

“Proyek yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibiayai melalui Anggaran Pemerintan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2020 - 2023 diduga tidak punya asas manfaat". Ungkapnya

Adapun beberapa Pekerjaan Proyek yang tidak punya asas manfaat dan tidak sesuai dengan perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Penimbunan dan Pematangan Lahan Kantor DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2023 dengan menghabiskan anggaran kurang lebih 1 M, kami duga tidak punya asas manfaat alias pemborosan anggaran. 

2. Pembangunan Pagar Kebun Raya Tahun 2023 dengan menelan Anggaran kurang lebih Rp2 Milyar, kami duga dalam pekerjaan tersebut tidak memperoleh hasil yang maksimal. 

3. Pembangunan Gedung Pengelola Kebun Raya Tahun 2023 dengan menghabiskan Anggaran kurang lebih Rp2 Milyar juga tidak menghasilkan bangunan yang maksimal. 

Selain temuan fisik, sambung Iksan dalam orasinya, ada juga paket pekerjaan yang tidak punya asas manfaat yang dianggarkan sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 tidak memiliki asas manfaat yaitu Pembangunan SPAM juga menghabiskan anggaran kurang lebih puluhan Milyar, namun sampai saat ini tidak punya asas manfaat dan anehnya Dinas PUPR Kabupaten Kolaka tetap mengalokasikan Anggaran setiap tahun. Ada apa? Teriak Iksan dengan Nada tanya. 

Oleh karena itu, Iksan mendesak Pimpinan KPK RI segera memeriksa Kadis PUPR dan pihak - pihak yang terkait didalam pekerjaan tersebut.

“KPK harus memanggil dan memeriksa Arifin Jamal (Kadis PUPR) serta para pihak terlibat dalam pusaran beberapa proyek yang kami duga sangat berpotensi terjadi kerugian negara/ daerah,” tegas Iccang sapaan akrabnya. (Red)

Read More

Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara Gelar Unras di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, namun dalam pelaksanaannya menuai banyak permasalahan baik dari sisi regulasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal bagi penerimaan dan pendapatan negara/daerah, hal tersebut masih maraknya praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang dilakukan oleh instansi terkait dalam sektor pertambangan dan energi yang terjadi di daerah khususnya di daerah Sultra yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kolaka Sulawesi tenggara dengan uraian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 27 November Tahun 2022 dilakukan Peletakan batu Pertama (Groundbreaking) Pembangunan Smelter PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kabupaten Kolaka yang dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Bupati Kolaka Ahmad Safei, CEO/ Presiden Direktur PT. Vale Indonesia Tbk Febriani Edy, Presiden PT. Vale Indonesia Tbk. S.A Mr. Adwardo Bartolomeo, HUOYOU Zhejiang Cobal Grup Chairman Cen, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra, Forkofimda Sultra, FORKOFIMDA Kolaka.

b. Perpanjangan KK PT Vale Menjadi IUPK Tidak Bersifat Otomatis Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUUXVIII/2020. Dengan demikian, perpanjangan PT Vale dari KK menjadi IUPK tidak lagi otomatis (dijamin), namun sepenuhnya berada di tangan Pemerintah. Untuk itu, Pemerintah harus benar-benar melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh aspek apakah PT Vale memang layak atau justru tidak layak untuk diperpanjang.

Terkait hal tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Kolaka menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, Rabu (22/05/2024) 

Mardin Fahrun, Penanggung jawab Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, kepada awak media mengatakan, Adapun indikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Vale Indonesia Tbk site Pomalaa Kab. Kolaka antara lain:

1. PT. Vale adalah pemegang IPPKH Terbesar di Sulawesi Tenggara yakni +11.000 Ha tentu sebagai Pemegang IPPKH punya tanggung jawab dan kewajiban melakukan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) namun sampai saat ini ditengarai atau diduga PT. Vale belum melakukan kewajibannya dalam melaksanakan Rehabilitasi DAS di Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen PT Vale terhadap lingkungan. 2

2. PT. Vale diduga telah melakukan kegiatan Produksi di site Pomalaa dimana kita ketahui bahwa PT. Vale sampai hari ini belum memiliki Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB).

3. PT. Vale Indonesia diduga telah melakukan kontrak Kerjasama bersama Pemda Kolaka terkait penggunaan Lahan Kebun Raya Menjadi Nurseri PT. Vale Indonesia yang terletak di Desa Lolonggolosua, Kec. Tanggetada, Kab. Kolaka Sultra. 

4. Diduga Lokasi atau Titik Peletakan batu Pertama saat Ground Breaking yang dihadiri oleh Menko Kemaritiman dan Investasi dengan lokasi Persiapan Pembangunan Smelter saat ini tidak sesuai dengan titik awal.

Maka dari itu, kami yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Kolaka menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mendesak Pemerintah agar benar-benar melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh aspek, apakah PT VALE layak atau justru tidak layak untuk diperpanjang.

2. Mendesak pemerintah agar lahan VALE site Pomalaa diciutkan atau relinqhuisment karena sampai sekarang juga belum dikelola dan dikembalikan ke negara atau diberikan ke Perusda (BUMD) sehingga segera memberikan manfaat ekonomi yang selama 55 tahun ini belum dilakukan apa-apa terhadap lahan site pomalaa 

3. Mendesak president PT VALE Indonesia Tbk untuk mengklarifikasi maksud pihak management PT. VALE Indonesia Tbk Site Pomalaa yang kami duga secara sengaja membenturkan kami sesama anak daerah yang terjadi pada tanggal 22 April 2024 di Kab. Kolaka.

Reporter: Lakalim Adalin 

Editor: Arianto 

Read More

Desak Revisi Undang-Undang Desa: APDESI Gelar Aksi Bersama Desa Jilid III

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setelah langkah-langkah tindak lanjut dari upaya bersama dalam AKSI BERSAMA DESA JILID II, mendesak persetujuan revisi Undang-Undang Desa pada 5 Desember 2023, yang dihadiri oleh 50.000 Kepala Desa, Anggota BPD, Pejabat Desa, dan anggota organisasi masyarakat Desa, kami mendapatkan ketidakjelasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengenai penyelesaian revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu 2024.

Meskipun mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat revisi bersama DPR RI pada 7 dan 8 November 2023, terdapat kesan kurangnya serius dari DPR RI, seolah-olah membangun janji politik untuk pemilu 2024 tanpa kemajuan yang signifikan pada revisi Undang-Undang Desa.

Delapan Organisasi Desa Nasional meragukan komitmen DPR RI, dengan jadwal legislatif menunjukkan potensi tanggal persetujuan pada 6 Februari 2024. Namun, upaya sistematis dari pemimpin DPR RI untuk menunda revisi demi kepentingan politik yang berbeda terlihat jelas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kepentingan desa dikorbankan demi keuntungan politik pada pemilu mendatang.

Menanggapi hal ini, kami memanggil seluruh Kepala Desa dan Pejabat Desa di seluruh negeri untuk bersatu demi mengungkap kebohongan dan kelalaian pemimpin DPR RI. Hambatan sistematis terhadap revisi Undang-Undang Desa terlihat dalam ketidaksetujuan pemimpin DPR RI untuk menyelesaikan diskusi sebelum pemilu 2024.

Sebagai tanggapan, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menggelar AKSI BERSAMA DESA JILID III untuk meningkatkan tuntutan revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Acara ini, yang berlangsung di depan gedung DPR di Jakarta, Rabu (31/01/2024), bertujuan untuk protes terhadap perlakuan tidak adil terhadap desa dan janji yang tidak dipenuhi oleh DPR RI.

Ketua Umum APDESI, H.Surta Wijaya, S.Pd, M.Si, menyatakan, lebih dari 300.000 Kepala Desa, anggota BPD, Pejabat Desa, dan penduduk desa dari seluruh negeri bergerak bersama, tiga kali lipat dari jumlah peserta AKSI BERSAMA DESA JILID II. Demonstrasi ini adalah tantangan langsung terhadap janji-janji menyesatkan DPR RI.

Kami mengajak semua Asosiasi Pemerintah Desa setempat untuk mempersiapkan kehadiran Kepala Desa dan Pejabat Desa secara bersama-sama dalam AKSI BERSAMA DESA JILID III. Ini adalah upaya bersama untuk menunjukkan kekuatan desa dan menuntut revisi segera Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebelum pemilu 2024.

Dalam persiapan untuk acara pada 31 Januari 2024, peserta diingatkan untuk menanggung biaya sendiri, menahan diri dari membawa barang terlarang selama protes, dan mengenakan seragam PDH APDESI atau pakaian putih. Koordinasi dengan organisasi desa lainnya penting, dengan menekankan tujuan bersama: revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu.

Mari kita bersatu dan memperkuat tekad kita, mendesak "Revisi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Sebagai Tuntutan Yang Tidak Dapat Ditawar Sebelum Pemilu."

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Korban Wanaartha Life Geruduk PN Jakpus

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kelompok masyarakat aliansi korban PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (8/1/24).

Ketua Aliansi Korban Wanaartha Jahanes dalam keterangannya meminta kepada seluruh aparat penegak hukum agar menegakkan hukum seadil-adilnya.

 

"Kami seluruh Nasabah Wanaartha akan mengadakan aksi unjuk rasa menuntut seluruh perangkat negara dalam hal ini aparatur keamanan serta aparatur terkait permasalahan hukum di negara ini," kata Johanes.

Adapun para nasabah yang menjadi korban asuransi Wanaartha menuntut agar Kemenkopolhukam membantu para nasabah mendapatkan haknya. 

Tidak hanya itu, mereka juga meminta pemangku kepentingan untuk menangkap dan mengadili pemegang saham pengendali (PSP) Wanaartha Evelina Pietruschka, Manfred Pietruschka dan anaknya Rezanantha Fadil Pietruschka, serta Yanes sebagai Dirut dan Daniel Halim sebagai Direktur Keuangan dalam kasus Wanaartha.

"Komnas HAM harus turun mengusut pelanggaran HAM dalam kasus Wanaartha. OJK juga harus mendesak Wanaartha mengembalikan dana nasabah," ujarnya.

Adapun aksi damai ini buntut dari kasus meninggalnya salah satu suami dari nasabah Wanaartha yang bernama Deddy Agustono Djaya. Ia merupakan salah satu korban yang aktif dalam aksi gugatan kepada Wanaartha.

Dia meregang nyawa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah selesai sidang Perkara Dana Nasabah Wanaartha pada Selasa 19 Desember 2023 berakhir dengan kericuhan di dalam maupun di luar sidang.

"Hingga rilis ini diturunkan baik keputusan maupun statement ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum merespons sama sekali," kata Johanes.

Sebelumnya, Tim likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL) buka suara terkait meninggalnya salah satu korban Wanaartha di Persidangan gugatan class action pada 19 Desember lalu.

"Tim Likuidasi sekali lagi menyampaikan belasungkawa dan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa yang terjadi, terutama kepada keluarga (Alm) Deddy Agustono Djaya yang ditinggalkan," sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, pada Jumat, (22/12/2023).

Tim likuidasi pun berkomitmen untuk membayar tagihan yang telah diajukan kepada Tim Likuidasi pada periode 11 Januari-11 Maret 2023. Hal ini sesuai ketentuan POJK No. 28/2015.

"Tim Likuidasi perlu menegaskan bahwa akan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Dalam Likuidasi)," tandasnya.

Editor: Arianto 

Read More

Ester Yulia Hadiri Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebuah aksi unjuk rasa besar-besaran telah digelar di depan patung kuda Jakarta, hari Senin, dengan tema "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi." Aksi ini diikuti oleh sekitar 10.000 orang yang berkumpul untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memungkinkan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran dan Bendahara Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, hadir dalam aksi tersebut dan mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang telah final dan tidak dapat dibatalkan. Demonstrasi ini merupakan bentuk solidaritas dari Rumah Nusantara Prabowo-Gibran dalam mendukung keputusan MK, sekaligus komitmen mereka untuk mengawal kepentingan generasi milenial Indonesia.

Dalam pidatonya, Ester Yulia menekankan pentingnya keputusan MK sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia dan menghargai pengalaman kepemimpinan sebagai kriteria penting dalam pencalonan presiden atau wakil presiden. "Kami berdiri di sini hari ini untuk menegaskan kembali komitmen kami terhadap nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Putusan MK ini adalah kemenangan bagi semua warga Indonesia yang percaya pada pentingnya kepemimpinan yang teruji dan pengalaman yang solid," ujar Ester.

Aksi ini juga menyoroti peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keluhuran lembaga peradilan konstitusi. Demonstran menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam setiap interpretasi dan keputusan yang dibuat oleh Majelis Kehormatan, memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prioritas utama.

Demonstrasi berlangsung damai dengan peserta yang membawa spanduk dan poster yang mendukung putusan MK. Kegiatan ini juga diwarnai dengan orasi mengenai dampak putusan MK terhadap masa depan politik Indonesia.

"Aksi "Jaga Mahkamah Konstitusi" ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keputusan MK dan peran aktif warga dalam mengawasi proses demokrasi. Dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, aksi ini menjadi simbol dari kekuatan suara rakyat dalam membentuk masa depan bangsa," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran Gelar Unras Dukung Putusan MK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi Jaga Mahkamah Konstitusi dari Interpretasi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi" di sekitar patung kuda Jakarta, Senin (6/11/2023). Dalam aksi ini, sekitar 10.000 massa berkumpul untuk mengekspresikan dukungan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kebijakan kepala daerah menjadi calon presiden atau wakil presiden.

Andreas P, Ketua Rumah Nusantara Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa kehadiran mereka dalam unjuk rasa ini adalah bentuk dukungan anak muda terhadap putusan MK. Ia menekankan bahwa opini-opini yang mencoba membatalkan keputusan MK hanyalah bentuk ketakutan dari kalangan yang merasa khawatir akan kekalahan dalam pilpres 2024. 

Andreas menyatakan bahwa putusan MK memberi kesempatan kepada kaum muda untuk terlibat dalam politik, termasuk dalam posisi eksekutif, presiden, dan wakil presiden. Dia juga menegaskan bahwa lebih dari 60 pemuda siap untuk berkompetisi dalam arena politik, dan mereka mendukung keputusan MK.

Pada kesempatan yang sama, Syarif Kalepe Wasekjen Rumah Nusantara, yang turut berbicara dalam acara tersebut, menilai bahwa upaya membatalkan keputusan MK adalah tidak beralasan. Menurutnya, kampanye yang dilakukan oleh beberapa calon terkait peran milenial dan Gen Z adalah tipu daya. Ia mengajak semua pihak untuk menerima keputusan MK dengan lapang dada, mengakui bahwa keputusan MK tersebut sudah final. Ia juga menekankan bahwa banyak pemuda yang telah menunjukkan kecerdasan dan pemahaman politik yang baik, dan mereka telah memimpin beberapa perusahaan nasional. Syarif mengajak semua orang untuk mendukung keputusan MK dan melanjutkan tahun politik dengan damai.

Sementara itu, Ester Yulia, Ketua Srikandi Prabowo-Gibran, mengajak para ibu-ibu untuk mendukung putusan MK yang dianggap sudah inkrah dan tidak bisa dibatalkan lagi. Dalam unjuk rasa ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran menunjukkan solidaritas mereka dalam mendukung keputusan MK, sambil tetap berkomitmen untuk mengawal kepentingan milenial Indonesia.

Aksi unjuk rasa ini mencerminkan semangat mendukung keputusan lembaga hukum dan mengawal demokrasi di Indonesia, sambil memberikan dukungan kepada generasi muda untuk terlibat aktif dalam politik tanah air. Dengan ini, Rumah Nusantara Prabowo-Gibran berharap dapat membawa semangat positif dan perubahan yang baik bagi masa depan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Aksi KPUN, Tuntut Perlindungan Peternak dan Perubahan Tata Niaga Ayam

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Para peternak ayam mandiri di Indonesia terus merasakan tekanan ekonomi yang luar biasa akibat dugaan praktik 'Predatory Pricing' oleh perusahaan integrator. 

Dalam orasinya di Monas, Kamis (12/10/2023). Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio menyuarakan kebingungannya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak melindungi peternak mandiri dan rakyat sesuai dengan UUD 45 Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28H ayat 1.

Akibatnya, Peternak mandiri, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari swasembada ayam pedaging, kini harus berproduksi dengan biaya produksi yang tinggi. 

Menurut Antonio, perusahaan integrasi vertikal seharusnya menjual pakan dan DOC (Day-Old Chick) dengan harga lebih murah dibandingkan pesaing mereka. Namun, ironisnya, mereka justru menjual lebih mahal meskipun memiliki akses yang lebih besar terhadap bahan baku pakan dan kuota impor GPS.

"Situasi ini diperburuk oleh praktik 'Predatory Pricing' perusahaan integrator, yang menjual ayam hidup ke pasar tradisional dengan harga yang jauh di bawah biaya pokok produksi peternak mandiri," ungkapnya. 

Menurut data yang ada, harga ayam hidup di pasaran mencapai Rp. 19.000 – 20.000 per kg, sementara biaya produksi peternak mandiri berkisar Rp. 21.000 – 22.000 per kg untuk ayam hidup berbobot 1,6 – 1,8 kg.

"Ketiadaan data valid mengenai kebutuhan dan konsumsi ayam broiler membuat pasokan ayam di pasaran melimpah. Perusahaan integrator memanfaatkan keadaan ini untuk menguasai pasar dari hulu ke hilir, memperdagangkan ayam hidup di bawah biaya produksi peternak mandiri," imbuhnya. 

Dampaknya sangat merugikan, menyebabkan peternak mandiri mengalami kebangkrutan dan bahkan terdorong untuk mengambil langkah tragis dengan bunuh diri akibat beban hutang yang tak terbayarkan.

Sebagai tindakan melawan kerugian yang terus menerus, peternak mandiri telah mengambil inisiatif dengan membagi-bagikan ayam hidup kepada masyarakat. 

Mereka juga memohon kepada pemangku kebijakan untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka. "Namun, tanpa perubahan kebijakan yang konkret, para peternak ayam mandiri di Indonesia tetap berada dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan ekonomi," ucapnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

AASB Bakal Gelar Aksi Akbar Buruh Ultra Damai 10 Agustus 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB) telah merencanakan sebuah aksi unjuk rasa yang akan berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2023, dimulai dari jam 11.00 dan berlangsung hingga selesai. Rencana ini telah didahului oleh aksi LONGMARCH dari Bandung ke Jakarta pada tanggal 3-10 Agustus 2023. Aksi ini akan melibatkan massa buruh dari Kawasan Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Cianjur, Sukabumi, Bandung Raya, serta beberapa perwakilan dari berbagai provinsi.

Untuk propinsi di luar Jabar, DKI Jakarta, dan Banten, aksi akan berpusat di Kantor Gubernur atau Kantor DPRD. Dalam rangka memudahkan perjalanan, para massa buruh akan menggunakan sepeda motor.

"Aksi unjuk rasa ini bertujuan untuk mendesak Presiden RI untuk mencabut beberapa undang-undang, seperti UU Cipta Kerja, UU Kesehatan, serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tujuan aksi ini juga melibatkan usaha untuk mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat," kata Koordinator Presidium Aliansi Aksi Sejuta Buruh, Moh Jumhur Hidayat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (08/08/2023).

Lebih lanjut, Jumhur menyatakan bahwa tuntutan pencabutan undang-undang tersebut didasarkan pada pandangan bahwa ketiga undang-undang tersebut bersifat liberal dan mengabaikan kesejahteraan rakyat, terutama kaum buruh. Dia juga menekankan keyakinan bahwa undang-undang tersebut adalah anti-Konstitusi dan anti-Pancasila, serta memerlukan koreksi fundamental.

"Aksi Akbar Buruh Ultra Damai ini juga melibatkan rute pergerakan peserta dari arah Utara, Timur, Barat, dan Selatan, yang akan berkumpul di jalan Jenderal Sudirman dan MH. Thamrin. Kantor ILO di Gedung Menara Tower Jl. MH Thamrin No. 3 juga akan dikunjungi sebagai bentuk solidaritas atas rekomendasi ILO," ungkapnya.

Sehubungan dengan aksi ini, AASB meminta pengertian dari warga Jakarta terkait potensi ketidaknyamanan dalam lalu lintas pada tanggal 10 Agustus 2023. Aksi ini ditekankan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan bagi buruh dan rakyat Indonesia, serta bukanlah gerakan politik atau afiliasi partai politik manapun. Aksi ini dipandang sebagai perjuangan murni dari buruh dan rakyat yang sadar akan hak-haknya demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bersama.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Gelar Aksi 'Putihkan Jakarta', PPNI: Tolak RUU Kesehatan Omnibuslaw

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law dalam rapat paripurna tingkat II, dengan tujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Namun, berbagai kalangan dan kelompok masyarakat telah mengingatkan dan meminta agar pembahasan RUU Kesehatan ini dihentikan. 

Mereka berpendapat bahwa RUU ini secara formal mengabaikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan partisipasi publik yang berarti dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang. Selain itu, secara substansi, RUU ini berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan.

Dalam konferensi pers di depan Gedung DPR, Selasa (11/07/2023), Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadhilah, menyatakan menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Menurutnya, RUU tersebut merupakan produk norma selundupan DPR dan Pemerintah yang mengganggu stabilitas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, mengganggu peran interkolaboratif tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta mengancam keselamatan rakyat.

Ada beberapa pandangan yang mendukung penolakan ini. Pertama, Pemerintah dan DPR terkesan memaksakan pembuatan RUU Kesehatan tanpa memperhatikan partisipasi publik yang bermakna. Mereka meyakini bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law dapat lebih efektif dalam menangani situasi konkret di bidang kesehatan daripada undang-undang yang telah ada sebelumnya. 

Kedua, Pemerintah dan DPR kurang transparan dalam memberikan informasi terkait draf RUU yang sedang dibahas. Publik kesulitan mendapatkan akses ke naskah RUU terbaru. 

Ketiga, RUU Kesehatan Omnibus Law dianggap sebagai harapan palsu bagi rakyat. 

Keempat, RUU Kesehatan Omnibus Law dianggap sebagai syarat liberalisasi di sektor kesehatan. 

Kelima, RUU Kesehatan Omnibus Law menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. 

Keenam, RUU Kesehatan Omnibus Law membuka celah bagi pengumpulan informasi data genetik (genom) penduduk Indonesia yang rentan disalahgunakan. 

Terakhir, RUU Kesehatan Omnibus Law disusun secara tergesa-gesa dan kurang cermat. 

Berdasarkan hal-hal di atas, Harif mengatakan, terdapat tiga pilihan yang bisa dilakukan Pemerintah dan DPR terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Pertama, mereka bisa menghentikan pengesahan RUU yang mengancam keselamatan negara dan rakyat dan memperhatikan berbagai kritik serta tuntutan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap substansi RUU Kesehatan ini, mengikutsertakan partisipasi publik yang bermakna, serta membuka akses yang transparan terhadap naskah RUU terbaru.

Pilihan kedua adalah menunda pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law. Dengan menunda pengesahan, pemerintah dan DPR memiliki waktu untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait dampak dan implikasi RUU ini terhadap stabilitas pelayanan kesehatan, partisipasi publik, alokasi anggaran, kedaulatan negara, dan perlindungan data pribadi. 

Pilihan ketiga adalah membatalkan RUU Kesehatan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran bahwa RUU ini dapat mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan dan mengancam hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. 

Dalam mengambil keputusan terkait RUU Kesehatan Omnibus Law, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan kritik dan tuntutan yang disampaikan oleh berbagai pihak, terutama kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dalam sektor kesehatan. Penting juga untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna, mendorong transparansi dalam proses pembahasan RUU, dan memastikan bahwa substansi RUU ini tidak melanggar asas-asas penyelenggaraan undang-undang, hak-hak masyarakat, dan kedaulatan negara.

"Dalam hal apapun, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR haruslah mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat serta memastikan stabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjamin. RUU Kesehatan Omnibus Law haruslah disusun dengan cermat, melibatkan partisipasi publik yang bermakna, serta memperhatikan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sektor kesehatan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Tolak Pasal Tembakau, Pekerja Rokok Unras DPR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) melakukan aksi unjuk rasa damai di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 14 Juni 2023. Aksi ini dilakukan sebagai rangkaian upaya menyampaikan aspirasi terkait pasal-pasal tembakau yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kesehatan menyusul diabaikannya permintaan audiensi FSP RTMM-SPSI oleh DPR RI dan Pemerintah.

Pernyataan Resmi Organisasi FSP RTMM-SPSI

Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menyampaikan, Aksi unjuk rasa damai ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi 226.549 orang pekerja anggota federasi yang tersebar di 15 Provinsi, 56 Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Unit Kerja di 458 Perusahaan se-Indonesia.

Adapun, pendapat yang ingin disampaikan adalah protes terhadap pengelompokan tembakau bersama narkotika, psikotropika, dan minuman beralkohol, serta aturan lainnya terkait tembakau yang ada pada pasal 154 – 158 di RUU Kesehatan yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. Berbagai aturan tersebut dinilai dapat menganggu keberlangsungan mata pencaharian FSP RTMM-SPSI yang mengandalkan industri hasil tembakau. 

“Apabila pasal tersebut jadi diundangkan, kami khawatir akan kelangsungan dan nasib mata pencaharian anggota kami, yang mayoritas bekerja pada industri rokok sebanyak 143.702 orang, akan terancam,” ujar Sudarto di sela aksi tersebut.

Hal tersebut menyakiti perasaan anggota FSP RTMM-SPSI sebagai tenaga kerja legal yang terus berjuang untuk mencari nafkah bagi keluarga. Selain itu, FSP RTMM-SPSI juga telah mendapatkan dukungan sebanyak lebih dari 60.900 orang lewat penandatangan petisi online.

Sudarto melanjutkan, RUU Kesehatan ini juga dinilai berpotensi memberikan kewenangan lebih besar bagi Kementerian Kesehatan untuk mengatur industri hasil tembakau melalui pemaksaan standarisasi produk kemasan tembakau yang aturannya tertera pada Pasal 156 di RUU Kesehatan, tanpa memahami karakteristik industri dan tanpa mempedulikan kenyataan bahwa industri ini adalah sektor padat karya yang telah menyediakan jutaan lapangan pekerjaan.

“Aksi yang kami lakukan ini bukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, kami sudah melayangkan surat permohonan audiensi kepada DPR RI dan Presiden RI untuk menyampaikan aspirasi kami, tetapi sampai saat ini belum ada respon. Melalui aksi ini, kami juga menyerahkan puluhan tumpeng tembakau kepada para wakil rakyat sebagai simbolisasi bahwa tembakau adalah sumber mata pencaharian mayoritas anggota kami,” ujarnya.

Komitmen tidak memilih wakil rakyat yang menyengsarakan rakyat 

Dalam aksi ini, Sudarto juga menegaskan bahwa seluruh anggota FSP RTMM-SPSI di Indonesia telah sepakat untuk tegak lurus hanya akan mempercayai dan memilih wakil rakyat yang peduli dan berani membela kepentingan tenaga kerja dengan menolak seluruh pengaturan tembakau pada RUU Kesehatan. 

Ujaran ini konsisten disuarakan sejak HUT yang ke-30 FSP RTMM-SPSI yang diselenggarakan di Kudus dan dihadiri oleh lebih dari 11 ribu pekerja rokok pada tanggal 28 Mei lalu.

Metode Omnibus minim partisipatif

Metode Omnibus dalam penyusunan RUU Kesehatan telah dipergunakan tanpa melibatkan peran aktif seluruh sektor yang terdampak pengaturan, hal ini mengulang pola pengaturan dengan metode Omnibus baik dalam bentuk PerPu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sampai saat ini masih ditolak oleh FSP RTMM-SPSI dengan cara melakukan Yudisial Review di Mahkamah Konstitusi, maupun UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. 

Mengingat kerangka dari RUU tentang Kesehatan dibuat dengan pola Omnibus Law, mengabaikan partisipasi publik serta tidak bersifat partisipatif dan menyalahi prosedur pembentukan perundang-undangan maka RUU tersebut berpotensi akan terjadi disharmoni dan konfliktual dengan aturan lain. 

FSP RTMM-SPSI memiliki total anggota sebanyak 226.549 pekerja yang dimana 65 ℅ atau sekitar 148.509 bekerja pada sektor Industri Hasil Tembakau (IHT), tentunya memiliki kepentingan dari perubahan regulasi pertembakauan di Indonesia. Sudah selayaknya pekerja/perwakilan pekerja disektor IHT dilibatkan dalam pembentukan RUU ini. (Arianto)

Read More

DPP-SPKN Bakal Gelar Aksi Demontrasi di Mapolda Riau dan Polsek Pinggir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) akan menggelar aksi unjukrasa di Polda Riau dan berlanjut ke Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis terkait penanganan kasus Pencurian dalam keluarga atas nama Venantius Mangiring Gultom M oleh Polsek Pinggir pada Senin (8/5/2023). Demikian disampaikan oleh Sekjen DPP SPKN, Romi Frans di D'Raja Coffee, Jumat (5/5/2023).

Dikatakan Romi Frans, setelah mendengar peristiwa yang menimpa Venantius Mangiring M Gultom 

selaku ahli waris atas harta gono gini peninggalan orang tuanya berupa  kebun sawit di lahan reformasi Desa Buluh Apao seluas 52 ha. Yang berujung terjadinya permasalahan dalam keluarga dan Venantius Mangiring Gultom dilaporkan ke Polsek Pinggir. Kemudian Venantius meminta bantuan kepada DPP-SPKN atas peristiwa yang menimpanya.

Menurut Romi Frans, SPKN sesuai fungsinya sebagai kontrol sosial merasa terpanggil untuk menindak lanjuti peristiwa hukum yang di alami Venantius. Kami menerima informasi dari Ventanius Mangiring Gultom, bahwa perkara telah sampai ke Polda Riau dan telah gelar perkara. Yang hasilnya Polda Riau menyarankan pihak Polsek Pinggir untuk menghentikan kasus tersebut dan menerbitkan  SP3.

Namun dalam jenjang berjalannya waktu, Kapolsek Pinggir seolah mengabaikan saran pimpinannya dan melanjutkan perkara tersebut serta menahan Venantius Mangiring Gultom. "Ini ada apa, sepertinya Polsek pinggir tidak mengindahkan arahan dari Polda Riau untuk dilakukannya SP3," tegas Romi Frans.

Masih kata Romi Frans, melalui Klien Jetro Sibarani SH.,MH., CHt, Venantius Mangiring Gultom memberikan kuasa kepada DPP-SPKN untuk menindak lanjuti perkara, pencurian dalam keluarga 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 KUHP.

Perlu kami jelaskan, Bapak Tarianus  Gultom dan Mariati Katarina Samosir merupakan orangtua Ventanius Mangiring Gultom telah meninggal dengan ahli waris tujuh orang, lima perempuan dan dua laki-laki dengan meninggalkan warisan baik benda bergerak berupa mobil dan benda tidak bergerak berupa kebun sawit dan ruko.

Semasa hidup orang tuanya semua warisan tersebut belum di bagi kepada ahli waris serta tidak ada gugat menggugat. Namun ketika ahli waris 6 dan 7 memanen Sawit seluas 52 Hektar, yang berlokasi di kecamatan Pinggir, ahli waris ke lima (Boni) melaporkan ahli waris ke 7 ke Polsek pinggir, pada Maret 2021 lalu.

Atas laporan tersebut, ahli waris ke tujuh di tangkap tanggal 9 Maret pukul 2.00 Wib dan langsung ditahan pada 10 Maret 2023. Dan saat ahli waris ke tujuh akan ditahan dihadiri kakaknya (Ahli waris ke Dua dan ke enam) yang menjelaskan bahwa harta goni gini tersebut belum dibagi juga keberatan dari ahli waris lainnya.

Anehnya, kata Romi Frans, pihak polsek Pinggir belum pernah memanggil Ventianus untuk dimintai keterangan atas laporan yang diterima Polsek Pinggir terhadap Ventanius Mangiring Gultom, tapi begitu dipanggil langsung ditahan. Atas peristiwa tersebut, Ventanius Mangiring Gultom malalui kuasa hukum nya,Jetro Sibarani SH, MH mengajukan gelar perkara ke Polda Riau pada tanggal 11 Maret 2023, yang langsung di respon Polda Riau dengan melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Maret 2023 di Polda Riau.

Diuraikan Romi Frans, diketahui dari hasil gelar perkara, dimana Polda Riau menyuruh dan menyarankan agar perkara ini dihentikan oleh Polsek Pinggir dengan alasan :

1. Tidak memiliki legal standing 

2. Kadaluarsanya perkara karena delik aduan

3. Hak kepemilikan pelapor atas tanah yang di kuasai masih milik orangtua tersangka 

4. Belum ada penetapan ahli waris.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Ventianus Mangiring Gultom memberikan kuasa kepada DPP SPKN untuk melakukan aksi damai di Polda Riau dan Polsek Pinggir untuk meminta kepastian hukum melalui Polda Riau ke Polsek Pinggir agar kasus tersebut di SP 3.

Menurut Romi Frans, atas rencana aksi ini, kami sudah memasukkan surat pemberitahuan ke Polda Riau Cq dirintelkam Polda riau. (Arianto)

Read More

KPUN Gelar Aksi Unjuk Rasa dan Bagi-bagi Ayam Hidup

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) menggelar aksi unjuk rasa pada hari Jumat, 14 April 2023, dengan tujuan memohon pihak yang berwenang untuk memperbaiki tata niaga ayam ras pedaging. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama para peternak adalah harga sarana pokok produksi yang tinggi tidak sesuai dengan harga jual ayam hidupnya.

Ketua KPUN, Alvino Antonio, dalam pernyataannya, menyampaikan beberapa tuntutan yang menjadi fokus aksi ini. Pertama, para peternak meminta agar harga ayam hidup di kandang sesuai dengan harga acuan Bapanas Nomor 5 Tahun 2022. 

Selain itu, mereka juga meminta intervensi Kementerian Perdagangan kepada perusahaan-perusahaan integrator seperti Charoen Pokphand Japfa Comfeed, Malindo, Cheil Jedang New Hope, dan lainnya yang dianggap melemahkan peternak mandiri untuk menjual ayam hidup sesuai Perbadan No. 5 Tahun 2022.

Tuntutan lainnya termasuk cabut izin integrator yang tidak taat dan patuh kepada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022, perusahaan integrasi tidak menjual ayam hidupnya ke pasar tradisional/becek, dan kembalikan budidaya 100% ke peternak mandiri, dan bebaskan kuota GPS, serta ditinjau ulang kepemilikannya. 

Disisi lain, lanjutnya, KPUN juga menekankan perlunya penegakan Perbadan No. 5 Tahun 2022 dan sanksi yang tegas bagi pelanggar, turunkan harga Pakan Ternak, dan perlindungan yang sesuai bagi peternak rakyat ayam ras sesuai amanat dasar negara Pancasila dan UUD 1945, serta amanat UU No. 18/2009 lo UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenal Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

Aksi ini menunjukkan keprihatinan para peternak atas kondisi niaga ayam ras pedaging yang saat ini dianggap kurang menguntungkan bagi mereka. KPUN berharap tuntutan mereka akan didengar dan direspons secara positif oleh pihak yang berwenang untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi peternak dan industri peternakan di Indonesia. (Arianto)

Read More

Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu Gelar Unras di DPRD Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menyikapi polemik terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen Mediterenia Marina Residences (MMR) atau lebih dikenal Marina Ancol, maka kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu (KBAMB) yang merupakan pemilik/penghuni asli apartemen Marina Ancol melakukan klarifikasi pada isu-isu TIDAK BENAR yang selama ini dituduhkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan warga apartemen. 

Bahwa kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu yang beranggotakan mayoritas pemilik dan penghuni apartemen Marina Ancol, serta para karyawan yang bekerja di apartemen sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi. 

Apartemen MMR terdiri dari 1.680 satuan unit apartemen, sementara hanya ada puluhan pemilik/penghuni yang bermasalah, mulai yang tidak membayar Iuran Pemeliharahan Lingkungan (IPL), minta-minta proyek pengadaan barang dan jasa, hingga pengurusan asuransi gedung, dan lain-lain. Mereka inilah yang kami duga terus merongrong dan berupaya mendelegitimasi secara sistematis kepengurusan PPPSRS MMR yang baru terpilih secara sah. 

Oleh karena itu, pertama, kami menilai bahwa pembentukan PPPSRS MMR melalui mekanisme Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan secara hibryd, pada 25 Maret 2023 sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memiliki landasan hukum yang kuat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 perubahan kedua atas pergub No 132 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengeloaan Rumah Susun Milik. 

Selanjutnya atas dasar itu maka tuduhan segelintir oknum terkait adanya rekayasa pada proses RUA terlalu tendensius dan mengada-ngada. Dimana syarat administratif para pengurus terpilih seperti Kartu Tanda Penduduk, Domisili dan documen terkait telah sesuai ketentuan Pergub DKI No 70 Tahun 2021 Pasal 45, point 1, huruf a sampai a. 

Kedua, kami membantah keras tuduhan bahwa selama ini pengelola apartemen melakukan kesewenang-wenangan akibat memadamkan listrik dan air di 60-ar unit apartemen yang ternyata milik segelintir oknum yang selama ini melakukan upaya-upaya fitnah dan dugaan Tindakan premanisme untuk menjatuhkan nama baik Pengurus PPPSRS, serta membuat tidak nyamannya kehidupan di apartemen MMR. 

Dari data yang kami dapat juga ternyata ada sekitar puluhan oknum yang sakit hati ini, diduga tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran IPL bahkan diantaranya ada yang memiliki tunggakan hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi adanya oknum-oknum yang jelas-jelas ingin mencari keuntungan ingin jadi vendor pengadaan barang dan jasa di apartemen MMR. 

Keriga, kami mendukung sikap tegas Ketua PPPSRS MMR, Bapak Edi Bangsawan yang tetap mematikan listrik dan air terhadap unit-unit yang belum menyelesaikan kewajiban pemabayaran IPL-nya, yang per unitnya ada yang mencapai hingga ratusan juga. Pemutusan harus tetap dilakukan hingga mereka menyelesaikan kewajibannya. Sebab kalau mereka tidak bayar, berarti para pemilik/penghuni yang tertib membayar IPL telah mensubsidi mereka yang jelas jelas bukan orang tidak mampu. 

Keempat, kami menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh massa bayaran karena peserta aksi mayoritas bukan warga apartemen MMR ataupun karyawan apartemen. Karena itu, kami mengutuk keras ulah pihak ketiga dan oknum massa tersebut yang jelas-jelas mengatasnamakan warga pemilik dan penghuni hingga terlihat masyarakat umum dan PJ Gubenur DKI salah faham dalam menyikapi persoalan yang sebenarnya terjadi di apartemen kami. 

Kelima, kami juga membantah keras pendapat oknum warga yang menyatakan bahwa SK Disperum No 491 Tahun 2021 tidak sah secara hukum, dimana pada faktanya SK tersebut sudah sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan PTUN DKI Jakarta. 

Keenam, mereka juga diduga mengancam kalau mereka terpilih maka karyawan yang saat ini bekerja di apartemen akan dipecat. Sikap arogansi seperti itu jelas melukai hak azasi manusia dan jika mereka menjabat jadi pengurus akan ada ratusan bahkan puluhan orang yang kehilangan mata pencahariannya, kalau seperti ini akan dibawa kemana nasib para karyawan yang notabenenya rakyat kecil ini. 

Kami juga menyayangkan atas sikap seorang oknum DPRD DKI Jakarta yang mendekriditkan SK tersebut tanpa mencari informasi yang lebih obyetif dan berimbang hingga keputusan dan pendapat yang diambil akan merugikan kepentingan mayoritas warga pemilik dan penghuni serta karyawan yang bekerja di apartemen kami. 

Terakhir, ketujuh, kami berharap masyarakat, Pemerintah DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan rekan media masa bisa memberikan pendapat yang obyektif seusia dengan fakta-fakta hukum dan fakta empirik yang terjadi terkait kepengurusan PPPSRS MMR. Jangan sampai masyarakat ataupun pemerintah DKI Jakarta tertipu oleh pencitraan sebagai korban dan penggalangan opini oknum-oknum “nakal” yang selama ini mengatasnamakan para penghuni dan pemilik apartemen. (Arianto)

Read More

4 Asosiasi Gelar Aksi Keprihatinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Merespon Undang Undang anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR/ European Union Deforestation Regulation), petani sawit Indonesia sepakat melakukan Aksi Keprihatinan pada hari Rabu (29/3) di Jakarta.

Perwakilan petani sawit yang melakukan Aksi Keprihatinan tersebut adalah Santri Tani NU, APKASIND0 (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia), ASPEK-PIR (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat), SAMADE (Sawitku, Masa Depanku) dan FORMASI (Forum Mahasiswa Sawit) Indonesia yang berasal dari perwakilan 22 Provinsi Sawit Indonesia dengan total keanggotaan 17 juta petani sawit dan pekerja sawit.

Ketua Umum DPP Santri Tani NU H.T. Rusli Ahmad kepada awak media mengatakan bahwa Uni Eropa yang terdiri dari 27 Negara Beli CPO nya tidak seberapa, tapi protesnya banyak, padahal impornya 27 negara anggota UE hanya 4 juta ton per tahun dari total produksi Indonesia 47 juta ton.

Sesungguhnya masalah bukan berasal dari luar negeri tapi dari dalam Negara ini sendiri sehingga membuka celah UE untuk kampanye negatif terkait sawit kita. Sumber masalah utama itu adalah masuknya kawasan hutan ke perkebunan sawit rakyat.

Kementerian LHK harus melihat ini suatu kenyataan bahwa sawit itu sudah merupakan sumber ekonomi masyarakat dan pemasukan devisa negara yang tahun lalu tercatat Rp610 Triliun. 

"Mengklaim itu kawasan hutan padahal sudah bukan hutan adalah pembohongan publik" tegasnya.

"Kedepan, Kementerian LHK ini harus digabungkan saja dengan Kementerian Perkebunan. Biar selesai masalah klaim kawasan hutan. Sepanjang hal ini belum diselesaikan maka selamanya negara UE akan menekan Indonesia," sebut Ketum DPP Santri Tani NU.

Lebih lanjut, H.T.Rusli Ahmad, Presiden Jokowi harus segera bertindak dengan menyelesaikan masalah klaim kawasan hutan ini, terkhusus untuk sawit tertanam sebelum tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam UUCK dan menggesa pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Sebagaimana diketahui, Komisi Uni Eropa sudah menyetujui untuk memberlakukan Undang-undang anti deforestasi EUDR (EU Deforestation Regulation) pada 6 Desember 2022 lalu. Ketentuan ini akan mengatur dan memastikan konsumen di Uni Eropa (UE) untuk tidak membeli produk yang terkait deforestasi dan degradasi hutan dimana salah satu pasalnya mengelompokkan sawit sebagai tanaman beresiko tinggi.

"Undang-undang tersebut berlaku untuk sejumlah komoditas, antara lain minyak kelapa sawit, ternak, coklat, kopi, kedelai, karet dan kayu. Ini juga termasuk beberapa produk turunan, seperti kulit, cokelat, dan furniture," tutup H.T. Rusli Ahmad. (Arianto)

Read More

Minta Perlindungan, Asosiasi GOPAN-PINSAR-KPUN-PPUN Gelar Unras

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Peternak mandiri dan peternak rakyat di Indonesia berada pada titik terendah kehidupan dan operasional usahanya. Dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir, kerugian dan kebangkrutan menjadi bagian keseharian yang tidak dilepaskan dari kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. 

Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini terjadi dimana Kementrian dan Lembaga terkait yang seharusnya melindungi dan mendukung operasional bisnis peternak mandiri dan peternak rakyat tidak melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi permasalahan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat. Sehingga perusahaan konglomerasi peternakan menguasai industri perunggasan tanpa memberikan peluang bagi peternak kecil untuk mengembangkan usahanya. 

"Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini tidak dapat dilepaskan dari langkah dari kebijakan Kementrian/Lembaga terkait, yang mana tidak memiliki orientasi yang jelas untuk melindungi peternak mandiri dan peternak rakyat," kata Sugeng Wahyudi, Ketua Sekretariat Bersama Asosiasi Perunggasan dalam orasinya, Senin (13/03).

Menurut Sugeng, Hal imi dapat terlihat dari: 

Pertama, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional tidak memiliki data yang valid mengenai kebutuhan dan konsumsi ayam broiler di Indonesia. Hal ini mengakibatkan supply and demand tidak dapat diproyeksikan secara tepat. Sehingga, di pasaran ketersediaan ayam selalu berlebihan (oversupply). Ketiadaan data yang valid in kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan integrator untuk menguasai pasar dan hulu ke hilir yang berdampak secara langsung terhadap operasional dan kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. Situasi ini mengakibatkan harga jual ayam di pasaran selalu turun dibawah HPP peternak mandiri dimana input sapronak lebih tinggi daripada harga jual ayam hidup di kandang. 

Kedua, pasokan yang berlebihan (oversupply). Tidak adanya data yang valid mengakibatkan produksi ayam selalu berlebih. Perusahaan integrator yang memiliki modal besar dan lini usaha dari hulu ke hilir sama-sama memproduksi jenis ayam yang sama dengan peternak mandiri dan peternak rakyat. Akibatnya ketersediaan ayam selalu melimpah, sementara permintaan dari konsumen tetap sama. Akibatnya harga jual ayam di pasaran jauh dari Harga Pokok Produksi (HPP). Sementara harga ayam di tingkat konsumen dapat dikatakan relatif stabil. Ketersediaan pasokan ayam yang melebihi permintaan konsumen tersebut menjadi penyebab kerugian besar yang dialami peternak. Permintaan pasar tidak menunjukkan kenaikan, sementara produksi ayam berlebih dan tidak diserap secara maksimal. 

Ketiga, Pemerintah melalui Kementrian/Lembaga terkait harus bertanggung jawab atas data produksi dan demand ayam, dikarenakan tidak pernah merilis data yang valid yang dapat dijadikan acuan secara tepat mengenai produksi dan kebutuhan ayam secara benar. Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian tidak pernah merilis data yang valid dan terpercaya mengenai volume, tingkat pertumbuhan yang akurat dan tepat mengenai produksi ayam di Indonesia. Padahal data ini sangat penting bagi sektor perunggasan di Indonesia. Data ini dapat digunakan: 

a) untuk mengembangkan pengembangan usaha, sehingga diketahuinya data pembeli dan penjual yang mendekati kenyataan (riil), maka produksi dan distribusinya dapat disesuaikan secara tepat, 

b) ketersediaan data yang valid dan terpercaya dapat meningkatkan produktivitas ternak unggas sehingga peternak dapat melakukan usaha produksinya secara berulang. 

Dengan pengalaman dan catatan yang dimilikinya, analisa mengenai proses produksi, suhu, kelembapan, pakan, penyakit dan vitamin dapat diprediksi secara tepat. Analisa tersebut tentu dapat dimanfaatkan sebagai dasar keputusan atau tindak lanjut (decesions) untuk mendapatkan produktivitas ternak yang optimal. 

Keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian mengenai afkirparent stock (PS) secara dini dan pemotongan telur bertunas dari ayam ras broiler tidak dilaksanakan efektif. Surat Edaran Dirjen PKH ini diterbitkan dalam rangka mengatur keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan DOC FS (day old chicken final stock) ayam ras pedaging. Sehingga, langkah pengurangan populasi pada ayam potong diharapkan dapat menyeimbangkan kembali supply demand yang akan berdampak peningkatan harga jual ayam di pasaran. 

Oleh karenanya, Surat Edaran ini seharusnya diikuti dengan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan pembibitan PS broiler dan perusahaan integrator melaksanakan Surat Edaran tersebut secara konsisten, Namun, faktanya di lapangan, Surat Edaran Dirjen PKH tersebut tidak diikuti dengan pengawasan dan langkah jangka Panjang dengan pemangkasan telur bertunas parents stock yang dapat meningkatkan efektivitas perunggasan. Sehingga hal tersebut jika dilakukan tidak akan mengakibatkan peternak mandiri dan peternak rakyat mengalami kerugian dan kebangkrutan. Dimana sebagian besar diantaranya menutup usaha, kehilangan harta untuk membayar hutang produksi dan ada diantaranya yang depresi dan bunuh diri. 

Kelima, biaya produksi yang lebih besar dari harga jual ayam. Persoalan tingginya harga bahan baku pakan ternak dan juga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak masih mendera peternak ayam. Peternak ayam mandiri dan peternak rakyat harus memperoleh jagung bersaing dengan broker dan perusahaan integrator yang memiliki kekuatan modal yang besar. Situasi ini disebabkan oleh adanya penguasaan di bisnis peternakan mulai dari proses pembibitan, pabrik pakan ternak, produksi obat-obatan dan vitamin ternak, hingga ke proses budidaya ayam konsumsi yang dilakukan perusahaan ayam besar (integrator). Di sisi lain, perusahaan ternak besar juga memasarkan produknya di pasar yang sama yang diakses peternak mandiri dan peternak rakyat. 

Permasalahan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat tersebut mengakibatkan peternak mengalami kebangkrutan, menutup usahanya, beralih profesi, bahkan kehilangan harta dan nyawanya karena tidak mampu menanggung beban yang berat. 

Oleh karenanya, Sugeng menuturkan, peternak mandiri dan peternak rakyat yang tergabung SEKRETARIAT BERSAMA PERUNGGASAN INDONESIA meminta agar: 

1. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan Nasional mengeluarkan kebijakan yang mampu meningkatkan nilai produksi dan kemampuan peternak mandiri dan peternak rakyat untuk melanjutkan usaha dan kehidupannya;

2. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan Nasional melakukan langkahJangkah atau mengeluarkan kebijakan yang mendorong terbentuknya tata niaga perunggasan yang berpihak peternak mandiri dan peternak rakyat dalam industri ayam. Tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan integrator;

3, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi disparitas harga produksi dan harga jual ayam di pasaran;

4. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan mengembangkan data produksi dan konsumsi unggas yang valid dan kredible yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan industri peternakan ayam yang memberikan ruang kepada seluruh kalangan untuk berusaha secara adil. Tidak hanya terbuka bagi investor dan pemodal besar;

5. Komnas HAM melakukan pemantauan dan pengkajian mengenai kecurangan yang terjadi  dalam industri peternakan ayam di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hakhak peternak mandiri dan peternak rakyat untuk berusaha dan melanjutkan kemdupan secara aman dan nyaman; dan 

6. Komnas Ham memanggil dan meminta keterangan kepada para pemangku kepentingan, Perusah ya Kementrian Perdagangan, Kementrian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan aan Peternakan Terintegrasi terkait dengan situasi yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat dalam industri peternakan nasional. (Arianto)

Read More