Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Korupsi. Tampilkan semua postingan

DPW KAMPUD Resmi Adukan Dugaan Korupsi Belanja Hibah dan Bansos TA 2020 di BPKAD Lampung Timur Ke Kejari


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) resmi menyampaikan laporan pengaduan terkait dugaan korupsi dalam belanja hibah Rp. 91.742.824.000,- dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.633.000.000,- tahun anggaran 2020 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur. 

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji dalam keterangan persnya di Bandar Lampung pada Sabtu 10 Juli 2021. 

"Telah kami sampaikan aduan resmi kepada Kejaksaan Negeri Lampung Timur, terkait dugaan Korupsi belanja hibah dan bantuan sosial yang diduga tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut yaitu senilai Rp. 692.500.000,-", ungkap Ketua Umum DPW KAMPUD. 

Seno Aji juga mengulas tentang dasar penyaluran belanja hibah dan bantuan sosial tersebut didasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan secara teknis. 

"Atas dasar Peraturan Bupati (Perbup) Lampung Timur nomor 30 tahun 2017 tentang perubahan Perbup nomor 27 tahun 2016 tentang pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, dana tersebut di belanjakan namun dalam pelaksanaannya patut diduga pihak BPKAD Lampung Timur tidak sesuai dengan sejumlah ketentuan diantaranya
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 tahun 2019 perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos dari APBD, dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi", tegas Seno Aji yang juga sebagai aktivis muda ini.  

Selain itu, pria yang dikenal sederhana dan low profil ini menjelaskan mekanisme penyaluran belanja hibah dan bansos oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Timur melalui mekanisme transfer langsung ke rekening penerima hibah yang bekerjasama dengan KCP Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana. 

"Melalui kerjasama dengan KCP Bank Lampung Capem Sukadana, BPKAD Lampung Timur menyalurkan belanja hibah sebesar Rp. 91.742.824.000,- dan bantuan sosial sebesar Rp. 1.633.000.000,- kepada 313 penerima hibah dan bantuan sosial, namun dari total 313 penerima terdapat 74 penerima hibah yang disinyalir tidak jelas peruntukannya dan atau fiktif sebab tidak ada laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah dan bantuan sosial tersebut", tandas Seno Aji.

Sementara, Ketua DPD KAMPUD Lampung Timur, Fitri Andi yang didampingi oleh Sekretarisnya, Ibnu Hasan turut mengawal proses pendaftaran Laporan pengaduan secara resmi ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur. 

"Ya kami turut mengawal pendaftaran aduan resmi Lembaga kami ke Kejaksaan Negeri Sukadana, terkait dugaan Korupsi atas belanja hibah dan bantuan sosial di BPKAD Lampung Timur pada Jum'at (9/7/2021) sekira pukul 14.45. WIB, yang diterima bagian Seksi Intel Kejari Lampung Timur", jelas Andi sosok aktivis yang dikenal merakyat ini. 
 
Terpisah, staf Intel Kejari Lampung Timur, Leni menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dan mendaftarkan resmi aduan dari DPW KAMPUD terkait dugaan Korupsi di BPKAD Lampung Timur. 

"Sudah kami catat dan akan kami sampaikan pada pimpinan laporan ini", tutup dia. **
Share:

DPW KAMPUD : Proyek Pengadaan AC Dinas Kesehatan Way Kanan "Cacat" Sejak Awal


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Proyek pengadaan ‘air conditioning‘ (AC) di Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan disinyalir sudah cacat hukum sejak awal, hal ini pun terungkap dari investigasi DPW KAMPUD dan didukung oleh tidakan kejaksaan setempat yang telah melakukan puldata dan pulbaket atas laporan DPW KAMPUD.

“Kami menilai bahwa proyek pengadaan AC tahun anggaran 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan Cacat Sejak awal. Indikasi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam Pengadaan AC dan Air Coller dengan kode RUP 22242582, nampak nyata dan terang”, kata Ketua DPW KAMPUD Seno Aji S. Sos., S.H., dalam keterangan persnya di Bandar Lampung, Minggu (6/6/2021).

Diketahui bahwa pengadaan ini dari sumber dana APBD-Perubahan TA. 2019 dengan nilai pagu Rp. 2.204.048.395,- dan HPS senilai Rp. 2.158.457.400,- pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan yang dimenangkan oleh perusahaan berinisial CV. LE yang beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan kontrak nomor : 800/015/KONTRAK/IV.02-WK/XI/2019 tanggal 15 November 2019 senilai Rp. 2.095.005.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender mulai tanggal 15 November sampai dengan 29 desember 2019.

Kuat dugaan, bahwa korupsi dalam Pengadaan AC/Kipas angin di Dinas Kesehatan Kabupaten Way kanan dengan modus Mark-up harga dalam penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) diperkuat dengan adanya informasi yang menunjukan bahwa dalam HPS tidak berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan.

Diungkapkannya, PPK tidak memiliki RAB atas pengadaan AC sebelum menyusun HPS, penyusunan HPS hanya berdasarkan pagu anggaran yang tercantum dalam DPA/RKA, kemudian PPK tidak membentuk tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

Selanjutnya dalam perhitungan nilai HPS, PPK disinyalir tidak melakukan survei atas harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia, daftar harga yang dikeluarkan oleh distributor AC, serta hasil perbandingan dengan pengadaan AC sebelumnya.

Selain itu, perhitungan HPS tersebut di atas tidak dirinci dalam komponen pembentukan HPS antara lain, harga AC, biaya pengiriman, biaya instalasi, keuntungan dan biaya overhead serta biaya lain yang diperlukan sampai AC siap digunakan, HPS hanya mencantumkan harga secara total sehingga HPS tidak dapat dibandingkan secara komparatif dengan harga yang tersedia ditoko atau pasar yang menyediakan.

“Hasil penelusuran tim investigasi kami, menginformasikan bahwa dasar penyusunan HPS menggunakan harga bukan berasal dari harga perusahaan distributor AC namun harga dari perusahaan yang biasa memperoleh pengadaan AC,” ungkapnya.

Kemudian harga AC yang tercantum dalam kontrak tidak tercantum dalam daftar AC yang sudah ditetapkan standar harganya melalui keputusan Bupati nomor B. 227/1.05-WK/HK/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang standarisasi harga satuan barang (SSH) Kabupaten Way Kanan TA 2019.

Dari hasil penelusuran menunjukan bahwa harga HPS dan harga dalam kontrak saat dibandingkan pada tiga perusahaan penjual AC sekaligus distributor resmi yang tokonya di Bandar Lampung diketahui harga satuan pada kontrak yang sudah mendekati HPS lebih mahal dibandingkan harga di pasaran dengan selisih Rp. 403.553.333,-,.

Aktivis muda ini menegaskan bahwa adanya praktik KKN pada proses tender pengadaan AC/Kipas Angin tersebut, oleh pihak ULP/Pokja yang dilelang menggunakan LPSE Kabupaten Way Kanan diikuti oleh 6 perusahaan peserta tender diantaranya CV. RP, CV. LE, PT. BCT, UD. PM, CV. SC, PT. TIA, diduga telah terkondisi dan mengarah kepada salah satu Perusahaan pemenang lelang yang telah diatur sebelum lelang dan atau tender dilaksanakan.

“Hal tersebut diperkuat dari 6 perusahaan peserta tender yang ikut, hanya 2 perusahaan yang mengajukan harga penawaran yaitu CV. RP, nilai Penawaran Rp. 1.740.365.000,- dan CV. LE, nilai penawaran Rp. 2.095.005.000,- namun pihak panitia lelang dan atau ULP/Pokja menetapkan CV. LE menjadi perusahaan pemenang walaupun harga penawarannya tertinggi, penurunan nilai penawaran yang diajukan oleh CV. LE sangat mendekati dan atau berhimpit dengan nilai HPS,” ungkapnya.

Lalu, penurunan penawaran hanya 2,9 % atau selisih Rp. 63.452.400 dari nilai HPS Rp. 2.158.457.400 sedangkan CV. RP selisih penurunan penawaran Rp. 418.092.400, maka dapat disimpulkan dari proses tender Negara berpotensi dirugikan oleh Panitia lelang/ULP/Pokja senilai Rp. 418.092.400,-.

Hasil penelusuran tim Investigasi di lapangan menyatakan bahwa alamat kantor usaha CV LE pada alamat yang tercantum di LPSE Way Kanan, tidak ditemukan keberadaanya. Atas dasar tersebut patut diduga bahwa CV. Lampung Elektro hanya sebagai perusahaan yang berstatus pinjam pakai pihak tertentu untuk melaksanakan proyek pengadaan AC dengan tujuan meraup keuntungunan yang tidak wajar sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah, Lampiran Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, dan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi.

Hal senada disampaikan oleh Agung Sekretaris DPW KAMPUD, yang meminta agar pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Way Kanan melakukan pemeriksaan secara maraton agar dapat segera ditentukan para tersangkanya.

“Kami meminta pihak Kejari Way Kanan mengebut pemeriksaan Laporan pengaduan dari Kami, dengan harapan agar segera diketahui pihak-pihak yang patut sebagai tersangkanya”, ujar Agung.

Sebelumnya, pihak Kejari Way Kanan melalui Kasi Intel, Pujiarto, SH, MH, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pengembangan atas laporan dari DPW KAMPUD.

“Kita masih melakukan pengembangan, untuk laporannya sudah sangat mempuni dan didukung data kuat, apa lagi laporan korupsi di dinas kesehatan ini ada dua JKN dan pengadaan AC,” ungkap Kasi Intel Kejari Way Kanan Pujiarto, SH., MH, di Kabupaten Way Kanan pada Jumat (4/6/2021).

Dia mengatakan, saat ini bidang pidana khusus, tengah mencari bukti tambahan, agar laporan ini segera naik ke tahap selanjutnya.

“Laporan yang diterima Kejari dari LSM KAMPUD sudah sangat kuat, ditambah dengan sejumlah bukti pendukung seperti niai pagu bahkan ada AC yang telah rusak,” ungkapnya. **
Share:

BONGKAR.., Kejari Way Kanan Tengah Selidiki Dugaan Korupsi Disdik Setempat


Duta Nusantara Merdeka | Lampung
Kejaksaan Negeri (Kejari) Waykanan menyatakan data dugaan korupsi Dinas Pendidikan setempat yang dilaporkan oleh LSM KAMPUD telah mumpuni, pihaknya pun telah menerima arahan dari Kejati Lampung untuk melakukan pengembangan atau penyelidikan.

“Benar kami sudah terima surat arahan dari Kejati Lampung untuk menidaklanjuti laporan tersebut, atas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan,” kata Kasi Intel Kejari Way Kanan, Pujiarto saat dihubungi di Way Kanan, Rabu (2/6/2021).

Dia mengatakan, untuk saat ini tahapannya tim sedang melakukan penambahan data dan bukti, agar paket hukum bisa dinyatakan lengkap dan masuk tahap penyidikan.

“Kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan data,” ucapnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil pejabat berwenang, untuk melakukan konfirmasi apakah cocok dengan bukti yang ada atau perlu adanya penambahan bukti lain.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kasi Penkum Andrie W Setiawan, S.H., S.Sos., M.H,. menegaskan pihaknya melakukan monitoring atas perkara yang telah diteruskan.

“Kita melakukan monitaring, sehingga kita paham perkara tersebut sampai mana,” kata dia.

Perlu diketahui Bosda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2019 dengan nilai Rp57 Miliar.

“Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi dan advokasi Lembaga, diperoleh data dan informasi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan tidak menetapkan rekening BOS melalui keputusan Kepala Daerah/Bupati,” ungkap Ketua DPW LSM KAMPUD Seno Aji

Dia juga menjelaskan jumlah Sekolah Negeri di Kabupaten Way Kanan yang menerima dana BOS baik SD maupun SMP yakni sebanyak 361 Sekolah terdiri dari 298 SD dan 63 SMP, masing-masing sekolah membuka rekening Bank dalam bentuk tabungan untuk menampung dana BOS, sedangkan rekening tersebut belum diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan dengan keputusan Kepala Daerah, sehingga tidak ada kesepakatan/MoU antara Pemkab Way Kanan dengan Bank untuk pengaturan mekanisme pengelolaan rekening (nilai manfaat, bunga tabungan dan lainnya).

Sehingga, atas pengelolaan dana BOS tersebut, diduga telah terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Lalu, terdapat selisih belanja yang mengarah kepada penyimpangan, yaitu realisasi pendapatan dan belanja BOS regular pada laporan keuangan tidak sesuai dengan dokumen pendukung, perbedaan antara realisasi pada dokumen pendukung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rp. 333.759.500,-.

Seno Aji juga menerangkan bahwa modus dugaan KKN terhadap belanja BOS Regular dan BOSDA yaitu dengan adanya belanja BOS yang pajaknya belum disetor ke rekening Kas Negara.

“Terdapat belanja BOS yang pajaknya (PPN) belum disetor ke rekening kas Negara dan telah melewati batas maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan Pemerintah,” kata dia.

Ditegaskan pula bahwa dugaan penyimpangan belanja BOS juga terjadi melalui modus untuk kegiatan MKKS, KKKS, MGMP, KKG, rehabilitasi sedang dan berat, penyelenggaraan upacara, acara keagamaan dan batas maksimal internet serta pembelian laptop. **
Share:

Apakah KPK Lupakan Korupsi di Kabupaten Fak-Fak?


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Adalah  2 pejabat penting yang diduga dibiarkan kasus korupsi di Kabupaten Fak-Fak, Papua, yaitu M. Uswanas selaku Bupati Kabupaten FAK-FAK dan Bahlil Lahadakia. Keduanya diduga menyalahgunakan dana APBD untuk beberapa kerja proyek di sana.

"Menurut suara Papua.com meski sudah disodorkan oleh Ketua Komisi IlC DPRD Kabupaten Fak-Fak pada 19 April 2012 ke KPK namun hingga detik ini masih aman." Kata Usman,  Koordinator aksi KAMPAK pada Kamis (25/2) siang di depan KPK, Jakarta. 


Hasil temuan Koalisi Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) ada 7 mega proyek yang dikuasai langsung oleh kedua pejabat penting tersebut.

Pertama, pembangunan Bandara Internasional Siboru Fak-Fak dengan anggaran Rp. 15.446.188.800,00 dengan dibagi dua bidang anggaran, yaitu anggaran Rp. 14.988.232.000 untuk Bandara Tahap I, dan anggaran Rp. 457.956.800,00 untuk pengawasan Bandara.

Kedua, proyek Reklamasi pantai Fak-Fak anggaran sebesar Rp. 37.943.168.000,00 dibagi dua bidang yaitu Rp 17.804.874.000 untuk Tahap I dengan kontrak proyek Reklamasi A-C sementara kontrak proyek B senilai Rp. 196.344.126.000,00 untuk pengawasan pembangunan reklamasi pantai dengan anggaran Rp 794.168.000,00.


KAMPAK mendesak KPK untuk memanggil kedua nya. Kedua, meminta memeriksa Muhammad Uswanas selaku Bupati Fak-Fak.

Ketiga, usut tuntas kasus korupsi agar negara efektif dan efisien menyelesaikan KKN di negeri ini. **
Share:

Oknum Perangkat Desa Ditangkap Polisi Karena Penyalahgunaan Dana BST


Duta Nusantara Merdeka | Bogor
Seorang oknum perangkat Desa terungkap sebagai Pelaku Penyalahgunaan Dana BST (Bantuan Sosial Tunai) Kemensos terhadap 30 orang warga Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, (15/02).

Aksi pengungkapan oleh Sat Reskrim Polres Bogor, bermula dari laporan pengaduan keluhan dari warga masyarakat penerima bantuan dengan nilai Bantuan Sosial senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah).

"Kita telah berhasil mengungkap dan menangkap seorang pelaku oknum perangkat Desa di Kecamatan Rumpin, berinisial LH dalam penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial dari Kemensos."


Tersangka LH (32 Tahun) melakukan aksinya dengan memanipulasi data warga yang akan menerima bantuan bansos, dimana ada 15 orang di perintahkan untuk mencairkan dana bantuan sosial. Masing-masing orang di tugaskan mewakili 2 orang atau melakukan pengambilan bansos sebanyak dua kali.

Dalam pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan barang bukti dari tersangka LH yaitu 1 Lembar Kwitansi, 1 Unit Handphone, dan 27 lembar surat undangan penerima bantuan sosial tunai. Tersangka akan di kenakan pasal 43 ayat (1) UU RI No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, dimana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin, dipidana dengan pindana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak 500 juta Rupiah. Ungkap Kapolres Bogor AKBP Harun, S.I.K.,S.H. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Presiden LIRA Jusuf Rizal Angkat Bicara, Terkait Proyek Jalan Betonisasi Anggaran 48.3 M



Duta Nusantara Merdeka | Serang - Banten
Pembangunan jalan betonisasi penghubung jalan kec.ciruas dan kec.lebak wangi kabupaten serang banten, yang bersumber dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sumber dana apbd-dau Kab. Serang Banten tahun anggaran 2020. yang baru dibangun belum lama ini, dan masih dalam proses pekerjaan dengan nilai anggaran 48.3 Miliar, namun yang anehnya belum juga digunakan kendaraan jalan tersebut sudah pada retak, dan sudah diberitakan oleh beberapa media pada tangal 22/09/2020. Termasuk media Online-indonesia.com

Patut diduga pemasangan ukuran besi yang cukup berbeda tidak seimbang, untuk ukuran sebelah kanan dan sebelah kiri besinya berbeda, lebih besar pemasangan besi yang sebelah kanan dari pada ukuran besi yang sebelah kiri, Akibatnya bangunan jalan betonisasi tersebut mengakibatkan dan menimbulkan keretakan.

Dan baru-baru ini banyak sekali keluhan warga masyarakat, khususnya desa cigelam dan desa pamong kec.ciruas kab.serang banten, karna akses jalan keluar masuk, tidak bisa di lewati, harus memutar, dan cukup jauh untuk memutar, salah satunya sebut saja MN, Apalagi saya karyawan, pasti yang lain juga sama mengeluh pak jalanya ditutup dan tidak bisa dilewati termasuk karyawan yang sama seperti saya ujarnya MN.

Sementara itu Presiden (LSM LIRA) HM. Jusuf Rizal Angkat bicara, Berdasarkan pengalaman LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dalam mengawasi proyek pembangunan jalan yang mengalami kerusakan di berbagai daerah biasanya terjadi penyimpangan.

Pertama, Penyimpangan itu bisa terjadi karena adanya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Pelaksanaan tender proyek tidak profesional. Bisa jadi ada titipan sehingga Anggaran Yang semestinya 48,3 M namun realisasinya dibawah itu. 

Kedua, karena biayanya berkurang maka pelaksana proyek Putut diduga dilakukan penurunan kualitas pekerjaan, mulai dari campuran semen yang tidak wajar, bahan besi yang lebih kecil, mengurangi volume (panjang dan lebar) hingga tenaga kerja, dll.

“Jika melihat hasil pembangunan seperti itu, patut diduga pengerjaan proyeknya bermasalah. Tidak hanya, pada saat tender, tapi juga Pelaksanaan dan pengawasan yang lemah,” tegas Presiden LSM LIRA, HM. Jusuf Rizal, yang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal dewan pimpinan pusat ( DPP ) Media Online Indonesia

Untuk itu, lanjutnya proyek tersebut perlu dilaporkan kepada instansi terkait untuk dilakukan audit investigasi. Apalagi proyek yang baru dibangun sudah retak-retak tandasnya. **
Share:

Santri Sinaga Dan Samuel Hasibuan Resmi Nakhodai KAD Anti Korupsi Sumut


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) sudah memiliki lembaga anti rasuah sebagai perpanjangan tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Sumatera Utara dengan nama Komisi Advokasi Daerah Anti Korupsi Sumatera Utara, yang berkantor di Hotel Garuda Plaza jalan Sisingamangaraja No 18 Medan.

Ketua KAD-SU, Santri Sinaga SH bersama Sekretaris Febri Andhyka Samuel Hasibuan, menyebutkan susunan personil kepengurusan KAD-SU telah ditetapkan dengan SK Gubernur nomor 188.44/212/kpts/2020 tertanggal 3 April 2020 dengan tembusan ke KPK-RI, Inspektorat Provsu, Ketua DPRD Sumut dan lainnya.


"KAD Sumut ini hadir dengan fokus dan komitmen untuk upaya pencegahan tindak pidana korupsi (TPK) di sektor bisnis dan ekonomi, termasuk dalam bisnis pencegahan barang dan jasa yang selama ini memang sangat rawan korupsi. Pasca SK Gubernur Sumut itu, pelantikan pengurus KAD-SU ini sudah sempat dijadwalkan pada 20 Juni 2020 lalu. Tapi karena suatu hal yang menyangkut kehadiran ketua KPK Firly Bahuri, pelantikan ini kemudian diundur dan terlaksana pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 ," ujar mereka kepada pers di Medan, Jumat pekan lalu 

Mereka mengutarakan hal itu dalam rapat kordinasi pengurus inti KAD-SU di ruang Peacock Hotel Garuda Plaza Medan. Hadir antara lain Erikson L Tobing, TM Pardede, M.Dayan, Dewi Juwita Purba, Elionora Monica, Mirza Nasution, Muhammad Assor, dan Dlaz  dari sekretariat KAD-SU.


Para pengurus KAD-SU, berdasarkan SK Gubernur Sumut tertanggal 3 April 2020 itu meliputi divisi pengadaan barang-jasa (PBJ), pertambangan dan energi (Tam-ESDM), pertanian, perkebunan, kehutanan, maritim (perikanan da kelautan), industri dan niaga, hukum dan perizinan, investasi dan sosialisasi pendidikan anti korupsi. Masing-masing divisi terdiri dari 3-5 orang (ketua plus para anggota).

"KAD Anti-korupsi ini merupakan pelibatan masyarakat bersama eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam upaya pencegahan TPK yang diamanatkan UU No. 31/1999 dan UU No. 20 tahun 2001. Di bidang bisnis, pencegahannya terfokus pada antisipasi pasal-pasal TPK seperti : potensi kerugian negara, penyuapan atau gratifikasi, perbuatan curang dan pemerasan, penyalahgunaan jabatan dan benturan kepentingan terkait," ujar Santri Sinaga dengan di dampingi oleh Samuel Hasibuan sembari memaparkan pasal-pasal 2 hingga pasal 12 UU No. 31/1999 dan UU No. 20/2001 dengan delik-delik yang diadopsi dari KUHP pasal 1 ayat 1 sub c UU No. 3 tahun 1971. **
Share:

AM- LBR JAKARTA ; Geruduk KPK Minta Tetapkan Bupati Labura sebagai Tersangka


Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta
Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Labuhanbatu Utara Jakarta ( AM- LBR JAKARTA )  datangi kantor untuk geruduk KPK hari jum'at 7 agustus 2020 di KPK  RI Jakarta

Dalam orasi nya M.Yudi  mengatakan bahwa pada tanggal 16 juli 2020 tim KPK RI sudah KPK menggeledah kantor Bupati Labuhanbatu Utara namun sangat disayangkan sampai hari ini tidak ada hasil yang di umumkan oleh kpk pada kasus kasus Perimbangan dana APBN tahun 2018


Kordinator Aksi M.Yudi Menyampaikan Aspirasi dengan memampangkan spanduk  yang bertuliskan beberapa tuntutan :

1.Mendukung KPK atas komitmen memberantas korupsi untuk menetapkan Bupati Labura sebagai tersangka korupsi APBD 2018

2. Kami Aliansi Mahasiswa Labuhan Batu Raya (Jakarta) akan mengawal kasus korupsi yang ada di labuhan batu raya dan meminta KPK  segera menahan dan menetapkan bupati Labura atas kasus perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018, karna akan berimbas dalam pilkada serentak 2020

3. Mendesak KPK berani menahan bupati labura terkait dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN 2018.

Dan setelah selesai aksi perwakilan Humas KPK RI  ( DirTirta ) mendatangi massa aksi dan menjawab persoalan yang tuntutan massa aksi " kami apresiasi penyampaian teman teman massa aksi hal ini terkait kasus di labura yang di duga melibatkan Bupati Labura Berkasnya masih dalam penyelidikan kami masih mengumpulkan bukti bukti " kata humas KPK RI Dirtirta (7/8/20) di kpk.

Massa aksi sebelum menggubarkan diri  menyampaikan "bahwa apabila dalam seminggu ini KSS tidak diumumkan hasil penggeledahan dan ditetapkan tersangka maka kami AM - LBR Jakarta akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi  lebih banyak "tutur Adlin Panjaitan sebagai orator aksi. **
Share:

Suta : Kemenag Kudu Hilangkan Stigma Sarang Korupsi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ada sinyalemen Koordinator Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman bahwa Ditjen Pendis pada tahun 2020  berpotensi terjadi kebocoran di Mega proyek Realizing Education's Promise.

Tidak tanggung - tanggung  proyek sebesar Rp3,75 triliun dan bersumber dari pinjaman Bank Dunia adalah salah satu bagian  dari  anggaran 80 persen  anggaran Kemenag yang dialokasikan pada Ditjen Pendis.

Sehingga wajar jika KPK tengah membidik korupsi pengadaan barang senilai Rp 114 M pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) karena  lemahnya pengawasan internal di tubuh Kementerian Agama.

Menurut Jajang, Center for Budget Analysis (CBA) menilai pelaksanaan anggaran pada Ditjen Pendis perlu diawasi dengan ketat jangan sampai muncul skandal baru pada Kemenag ini.

 Pola modus korupsi berupa _mark up_ anggaran, laporan fiktif, sampai _double_ anggaran di kementrian agama. Sebenarnya _mark up_ honorarium narasumber, honorarium panitia, sampai uang saku kegiatan rapat merupakan fenomena umum sejak dulu dan terjadi di kementerian lainnya. 


Untuk kegiatan di Hotel Salak Bogor tahun 2017 saat melakukan penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan pada madrasah. Ditemukan lima kegiatan janggal yang dilaksanakan pada tahun 2017. Selain di Hotel Salak juga di  tiga tempat berbeda yaitu di Salak Tower Hotel, Salak Heritage dan The Sahira Hotel.

Honorarium pada lima kegiatan yang seharusnya senilai Rp 142.519.500 ternyata  Dirjen Pendis melaporkan biaya sebesar Rp 367.830.000, ada selisih pelaporan sebesar Rp 225.310.500. Kejanggalan lainnya dalam kegiatan ini tidak ada satupun peserta baik dari internal eselon maupun eksternal eselon Ditjen Pendis. 

CBA meminta Menteri Agama Fachrul Razi untuk membenahi Ditjen Pendis. Selain itu Kamaruddin Selaku Dirjen Pendis harus membersihkan Satker yang dipimpinnya dari oknum nakal," tukas Jajang.

Janji Menteri Agama Fachrul Razi yang mengaku memiliki lima terobosan besar yang sudah dirancang untuk tahun 2020 untuk  melakukan perbaikan sejumlah tata kelola birokrasi di kementerian yang dipimpinnya juga dipertanyakan oleh Sekjen Front Pribumi Suta Widhya SH, Minggu (23/2) siang di Jakarta.

"Sejak awal hendaknya Fachrul Razi mengatakan ada sejumlah aspek dalam penguatan di Kemenag, seperti pemberantasan korupsi, penguatan moderasi, peningkatan layanan haji, sertifikasi halal, penguatan pendidikan agama dan keagamaan. Tapi ini tidak, kan? Yang ada malah ia membuat kegaduhan, "Kata Suta. 

"Perkataan pertama saat dilantik menjadi Menteri Agama Republik Indonesia Fahrul Rozi akan menjadi lebih menarik bila berucap bahwa dirinya berkomitmen untuk menurunkan atau bahkan memberantas korupsi di Kementerian Agama," Sekjen Front Pribumi Ujar Suta Widhya SH

Konon Menteri mempunyai kebiasaan memanggil pemenang tender dengan tujuan menegakan pesan anti korupsi. Kemenag telah memanggil perusahaan pemenang tender pada tanggal 24 Januari 2020, terkait Kontrak Konstruksi Proyek Peningkatan Sarana Prasarana 6 PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) melalui SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), dengan total anggaran mencapai Rp 3,3 triliun.

"Kebiasaan unik Menteri ini hendaknya dilaporkan ke KPK dan disiarkan ke publik, agar tiada dusta di antara kita," Tutup Suta. **
Share:

Kolaborasi PIA dan SPAK Gelar Diskusi Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antarpihak. Hal ini telah dibuktikan saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk pada tahun 2003 dimana berbagai elemen masyarakat sipil bekerjasama mewujudkan lembaga ini. Denyut pemberantasan korupsi perlu terus dilakukan secara kolaboratif. Perbaikan terhadap perangkat pemberantasan korupsi relevan agar generasi milenial dan Gen Z terus gigih menyuarakan.

Dengan spirit tersebut diatas. Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) dan Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) menggelar  diskusi mengenai masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pada Selasa, 14 Januari 2020 di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta.

Anita Wahid, pegiat Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) mengatakan, Korupsi menjadi musuh bersama sehingga kolaborasi mutlak dibutuhkan. Dalam hal ini perempuan harus mengambil bagian secara aktif karena akan menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak korupsi. Pada dasarnya kita semua akan terkena dampaknya bila korupsi terus merajalela.

"Gerakan kolaborasi juga diharapkan datang dari kelompok muda yang akan menentukan masa depan Indonesia. Selain semangat dan idealisme tinggi yang mereka miliki, kaum muda Indonesia saat ini juga saling terhubung dengan lebih mudah melalui berbagai sarana komunikasi," kata Anita Wahid dalam acara diskusi "Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi" di Gedung Perpustakaan Nasional di Jakarta. Selasa (14/01)


William Adiyta Sarana, anggota DPRD DKI yang masuk golongan anak muda mengatakan, Anak muda harus ikut mengawal pemberantasan korupsi, agar di hari tua nanti kita punya kesempatan untuk melihat Indonesia yang makmur dan sejahtera.

"Selain itu, Relevansi, kepedulian dan komitmen generasi muda terhadap keberlangsungan pemberantasan korupsi harus didengar dan terus membesar. Langkah ini memerlukan stamina, keberlanjutan gerakan dan konsistensi komitmen. Hal ini sangat penting karena akan banyak tantangan dan gangguan sepanjang perjalanan. "Politik akan selalu dinamis karena harus berkompromi, tapi nilai-nilai antikorupsi pantang dikompromikan," tegas William.

Dihubungi secara terpisah, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila Ade lva Murti mengatakan, nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan sejak awal oleh keluarga. "Jangan sampai kita memikirkan bagaimana cara memberantas korupsi, tapi kita tidak tahu apa yang ditanamkan pada anak, supaya di masa depan mereka tidak tergoda untuk melakukannya."

Penelitian yang dilakukan Ade lva dan teman-temannya pada 2015-2016 memperlihatkan bahwa keluarga sangat berperan membentuk karakter berintegritas pada diri anak, dimulai dari penanaman nilai kejujuran, kedisiplinan, kesederhanaan dan tanggung jawab. Itu sebab pentingnya merangkul berbagai pihak, termasuk anak balita, remaja sampai mereka dewasa, dalam berkolaborasi membersihkan negeri kita dari korupsi.

Sementara itu, kata Bvitri Susanti, ahli hukum tata negara yang juga aktivis PlA memandang perlunya evaluasi terhadap upaya pemberantasan korupsi, tetapi tidak dengan melakukan lompatan logika untuk langsung menyasar KPK secara kelembagaan. Semua lembaga terkait, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, serta seluruh peraturan soal korupsi, harus dilihat secara keseluruhan.

"Banyak yang harus dibenahi untuk membuat pemberantasan korupsi efektif. Misalnya membuat UU Penyadapan sesuai dengan perintah UU Mahkamah Konstitusi, atau membenahi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi," pungkasnya. (Arianto)


Share:

LETHO Gelar Prahara Jiwasraya: Kenapa Erick Thohir Diusik?


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Kasus megaskandal Asuransi Jiwasraya dalam beberapa hari ini telah menyita perhatian publik dan menjadi isu nasional. Kasus ini semakin mempertegas betapa parahnya tata kelola beberapa BUMN setelah kasus Garuda juga mencuat ke publik.

Kasus Jiwasraya ini semakin menjadi seksi, karena diindikasi ada pihak pihak yang mencoba menggiring opini ke arah politisasi. Bahkan, dalam beberapa pemberitaan, "perampokan" dana nasabah yang terjadi di Jiwasraya moncong tuduhannya diarahkan ke sosok Erick Thohir.

Anshar Ilo, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Relawan Loyalis Erick Thohir For Jokowi-Amin (DPP LETHO) menyampaikan, Relawan Loyalis Erick Thohir For Jokowi-Amin atau lebih dlkenal dengan sebutan LETHO adalah salah satu organ pendukung pasangan calon Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin yang secara resmi terdaftar di direktorat relawan Tim Kampanye Naslonal dengan SKT No. SKT/1295/TKN/DRL-JKW. MA/XI/2018 dengan Nomor Registrasi TKN-DRL: 1295/JKw-MA/XIN/2018 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2019.

"Dalam kemenangan pasangan Jokowi-Amin pada kontestasi pilpres lalu, tentu saja LETHO memiliki kontribusi sekaligus tanggung jawab moral untuk mengawal pemerintahan Jokowi-Amin hingga tuntas dan sukses sampai tahun 2024," ujar Anshar saat konferensi pers di RM Bumbu Desa Jakarta. Minggu (12/01)

Untuk itu, kata Anshar, adalah hal yang sangat wajar, Jika LETHO menyikapi kasus megaskandal Jiwasraya ini karena terindikasi ada upaya menyeret nama Erick Thohir yang saat ini adalah sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP LETHO.

Terkait hal-hal di atas, lanjutnya, LETHO mengapresiasi upaya dan itikad baik pemerintah khususnya Bapak Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya ini secara hukum dan bisnis.

Namun, kata Anshar, Dalam penyelesaian secara hukum LETHO sepenuhnya percaya kepada mekanisme yang dijalankan oleh Institusi kepolisian dan Kejaksaan Agung termasuk BPK agar kasus ini diungkap secara tuntas, Jelas dan transparan. Dalam kaitan Ini, LETHO menyarankan agar dilakukan pembekuan aset-aset yang terindikasi terkait dengan kasus Jiwasraya termasuk mencekal para pihak yang bertanggungjawab atas kerugian Jiwasraya.

Menurutnya, LETHO sepenuhnya akan mengawal kebijakan Erick Thohir dalam upaya bersih-bersih di semua BUMN dan tidak akan segan-segan melibatkan seluruh anggota dan simpatisan LETHO se-Indonesia yang saat ini lebih dari satu juta orang serta mengerahkan potensi yang dimiliki LETHO.

Untuk itu, imbuhnya, kami memperingati kepada siapa pun untuk tidak mendzalimi Erick Thohir yang sedang berusaha memperbaiki kinerja BUMN.

"Selain itu, LETHO akan melakukan upaya hukum jika ada pihak-pihak yang secara nyata melakukan fitnah kepada Erick Thohir baik secara pribadi maupun sebagai Menteri BUMN," pungkasnya. (Arianto)





Share:

FNI Gelar Hasil Uji Publik Kasus Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan


Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Sehubungan telah dilaksanakan Eksaminasi (Uji Publik) oleh
stakeholders: Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI), Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK), dan Ikatan Pemuda Maritim Indonesia (IPMI) terhadap proses penegakan hukum dan mengamati persidangann atas berbagai kasus tindak pidana korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti,

Front Nelayan Indonesia (FNI) sebagai perwakilan stakeholders menyampaikan hasil atas kegiatan Eksaminasi (Uji Publik) selama 6 bulan ini terhadap proses penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor Kelautan dan Perikanan di Era Susi Pudjiastuti yang  dipandang belum memenuhi rasa keadilan.

Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) menyampaikan, Eksaminisasi dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan, dilakukan di beberapa kota, di Kejaksaan Tinggi Aceh, di Kejaksaan Negeri Sumbawa, di Kajati NTB dan di Manado.

"Tujuannya adalah untuk melihat, meriset, meneliti sejauh mana penindakan dan penegakan hukum terhadap masalah korupsi di era Ibu Susi Pudjiastuti terutama masalah yang ada di pusat," ujar Rusdianto saat Jumpa Pers Terkait Hasil Eksaminasi (Uji Publik) Kasus Korupsi Sektor Kelautan dan Perikanan  di Cafe Tiga lima, Jalan K.H. Wahid Hasyim No.35 Jakarta. Jum'at (10/02)

Selain itu, kata Rusdianto, Hasil eksaminasi kita ke Kejaksaan Agung mengenai Pengadaan bantuan kapal. Dari sekian kasus dan kerugian negara. Hasil dari eksaminasi kita belum juga berkeadilan, karena beberapa yang terlibat unsur dari itu adalah pemilik galangan-galangan kapal, ada yg dipanggil dan ada yg tidak.

Menurutnya, Pengadaan mesin kapal dalam realisasinya sangat tidak akurat. Nelayan menerima kapal, terkadang hanya kapalnya tanpa mesin, terkadang mesinnya tanpa kapal, bahkan kadang jaringnya tanpa kapal.

"Di era ibu Susi sangat banyak kasus yg timpang dalam penegakan hukum. Kajagung harus objektif dalam menegakkan hukum secara berkeadilan, agar memenuhi keinginan masyarakat dalam penegakan hukum," tegasnya.

Kemudian, lanjut Rusdianto, Mendorong penegak hukum unruk sama-sama meluruskan berbagai hal dan informasi yang muncul pada Sektor Kelautan dan Perikanan, serta mempercepat penegakan hukum terutama gratifikasi pada stakeholder-stakeholder lain.

Di dalam eksaminasi, kata Rusdianto, Output dan Target semacam konklusi, penegakan hukum memberantas korupsi belum memenuhi rasa keadilan, mulai dari impor ikan, pengadaan mesin dan kapal serta asuransi nelayan.

"Langkah setelah ini, menyerahkan hasil eksaminasi, rencananya senin depan ke KPK, Kejati, kejaksaan negeri, Pengadilan Negeri. Menyerahkan Barang bukti dan nilai kerugian," pungkasnya. (Arianto)



Share:

LAKSI : KPK Yang Baru Harus Mampu Ungkap Kasus I Wayan Koster Soal Wisma Atlit


Duta  NusantaraMerdeka | Jakarta
Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (Laksi) mengemukakan agar KPK kembali melanjutkan dan menuntaskan kasus wisma atlit yang sempat tidak selesai, dalam kasus tersebut banyak menyeret anggota DPR-RI, kasus tersebut sempat  heboh pada tahun 2012 lalu, komentar bernada pesimis ini di lontarkan oleh Azmi yang merasa KPK tidak berani mengungkap kasus yang melibatkan Wayan Koster.

"Kami menagih janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang katanya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia" Ujar Azmi

Selain itu  Azmi menilai KPK tidak serius dan tidak ada iktikad baik untuk menuntuntaskan kasus korupsi wisma atlit ini, kami mempertanyakan kinerja KPK dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi  I Wayan Koster. Terlebih kasus suap pembahasan anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora. 

Dugaan korupsi yang melibatkan I Wayan koster terdapat dalam beberapa kasus dengan  Permai Grup. Fakta atas dugaan keterlibatan Wayan mencuat saat persidangan perkara kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet Palembang, serta kasus korupsi penggiringan anggaran proyek di Kemdiknas dan Kemenpora, yang salah satunya melibatkan beberapa anggota DPR RI komisi X, 

Dua perkara tersebut diketahui mencuat sekitar tahun 2012-2013 lalu. Koster saat itu diketahui menjabat sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.‎ Dugaan keterlibatan dan turut serta dalam menerima aliran dana pembangunan wisma atlit telah di ungkapkan  dari perusahaan Permai grup, 

I Wayan Koster sendiri sudah berulang kali diperiksa penyidik KPK terkait sejumlah kasus korupsi. Diantaranya kasus korupsi penggiringan anggaran proyek di Kemdiknas dan Kemenpora.

Bahkan di dalam surat dakwaan KPK terhadap Angelina Sondakh disebutkan bahwa Wayan Koster saat menjabat Wakil Koordinator Pojka Komisi X menerima uang sebesar Rp5 miliar dari Permai Group.

Pemberian uang itu untuk membantu Angelina Sondakh, selaku anggota Komisi V, untuk muluskan pembahasan anggaran Wisma Atlet SEA Games di Kemenpora

Atas dasar itulah maka kami meminta KPK agar membuka kembali kasus tersebut sehingga rasa keadilan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat pulih kembali. **
Share:

Dede Farhan Aulawi : Cegah Korupsi Perlu Intensifikasi Audit Preventif dan Random Audit Investigatif


Duta Nusantara Merdeka |Bandung
" Permasalahan korupsi selalu menarik untuk dibahas, dan tidak pernah habis untuk diulas dari berbagai sudut pandang. Semua orang berharap korupsi bisa diberantas, dan tentu ada sebagian orang yang justru menikmatinya. Sekian banyak orang yang ditangkap tidak juga membuat orang jera dan takut untuk melakukannya ".

Demikian dikatakan oleh Refresentative System Auditor yang juga dikenal sebagai ahli Financial Data Tracking Dede Farhan Aulawi yang menjadi narasumber diskusi publik dengan tema " Membangun Negeri Tanpa Korupsi " yang diselenggarakan di hotel Savoy Homann Bandung, Kamis (7/11).

Konteks pemberantasan mengandung 2 unsur, yaitu pencegahan dan penindakan. Upaya pencegahan harus diutamakan, karena lebih baik mencegah daripada menindak. Apalagi masalah recovery asset juga sering jadi masalah baru, karena kesulitan dalam mengembalikan kerugian negara. Ujar Dede.

Ada 2 strategi yang perlu dilakukan, yaitu tataran konseptual dan tataran teknis. Tataran konseptual dipandang perlu untuk melakukan perubahan mindset secara kolektif dalam memandang "sukses" yang seringkali bertumpu pada materi. Banyak orang respek pada seseorang karena kekayaannya. Akhirnya orang berlomba untuk kaya bagaimanapun caranya, hanya karena ingin dinilai sukses dan dipandang orang.

Dalam tataran teknis, perlu intensifikasi audit preventif dan audit investigatif secara komprehensif terhadap semua "Titik" yang berpeluang terjadinya Tipikor. Audit harus didesain secara horisontal dan vertikal, tergantung pada karakteristik organisasi nya. Baik di dalam ataupun di luar negeri.

Disamping itu perlu meningkatkan kerjasama internasional untuk memudahkan penelusuran dana hasil korupsi yang diparkir di luar negeri. Tentu dibutuhkan keahlian dan jejaring yang kuat, agar bisa ditarik kembali ke tanah air untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Persoalannya seringkali yang punya keahlian tidak memilikinya kewenangan, atau sebaliknya yang memiliki kewenangan tidak memiliki keahlian. Semoga ke depan terbangun sebuah konstruksi yang elaboratif, yaitu kewenangan yang berbasis keahlian, atau keahlian yang memiliki legitimasi kewenangan. Harap Dede. **
Share:

CLAT : Apa Kabar Kasus Korupsi Proyek Pemagaran Lahan IPAL Makasar



Duta Nusantara Merdeka | Makassar
CELEBES LAW AND TRANSPARENCY, selaku lembaga penggiat anti korupsi sangat menyayangkan kinerja Kejari Kota Makassar dalam penanganan perkara dugaan korupsi pada proyek pematangan dan pemagaran lahan IPAL MAKASSAR, kasus tersebut sedang dalam proses  penyidikan sejak tahun 2018.

Namun hingga saat ini penetapan tersangka belum dilakukan oleh tim penyidik kejari Makassar, tentunya ini menjadi pertanyaan besar bagi kami terhadap kejari makassar yang dimana kami menduga kuat bahwa pihak Kejari Kota Makassar secara sengaja mendiamkan kasus dugaan korupsi proyek pematangan dan pemagaran lahan IPAL MAKASSAR yang menelan anggaran sampai 8 Miliyar.

Maka dari hal tersebut kami mendesak pihak Kejari Makassar untuk tidak berlarut-larut dalam menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut.
Dan kami meminta pula kepada pihak KEJATI SULSEL untuk melakukan supervisi terhadap kejari kota makassar terkait dengan penanganan perkara korupsi pada 
proyek Ipal makassar .

Dan kami perlu ingatkan apabila permintaan kami tidak dapat di indahkan dalam hal ini kejari makassar tidak melakukan konfirmasi terkait dugaan kami, maka kami tidak akan segan-segan melakukan aksi unjuk rasa yang ke 3x nya di kantor kejari makassar. **

Share:

Kajari Manado Dilaporkan ke Jaksa Agung Terkait Dugaan Suap


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kepala Kejaksaan Negeri Manado Mariyono diadukan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo oleh John Hamenda tersangka kasus penggelapan hak yang masih terkait sengketa perdata kepemilikan tanah milik John Hamenda seluas 5,2 hektar di kota Manado, Sulawesi Utara.

Menurut John Hamenda melalui kuasa hukumnya Napal Januar Sembiring di Jakarta, Rabu (8/5/2019) pihaknya mengadu kepada Jaksa Agung, karena Kejari Manado memutuskan berkas perkaranya yang disidik Polres Manado telah lengkap (P21) pada 2 Mei 2019.

"Selain itu ada semacam target atau upaya Kejari mempercepat pelimpahan berkas klien kami ke pengadilan untuk disidang," kata Napal usai mengirimkan surat pengaduan kepada Jaksa Agung.

Padahal, kata Nafal, sesuai surat JAM Pidum Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tertanggal 22 Januari 2013 kepada semua Kajati soal penanganan perkara pidana umum yang obyeknya berupa surat tanah ada beberapa poin yang harus diperhatikan.

Terutama poin ke enam surat JAM Pidum yang menyebutkan jika terdapat gugatan atas barang atau tanah maka perkara pidananya dapat ditangguhkan atau dipending sampai tunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya.

Pedomannya adalah pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980.

Sedang poin ke tujuhnya jika perkara pidana dapat atensi pimpinan maka jika dipandang perlu dapat diminta ekspose di Kejaksaan Agung sebelum berkas dinyatakan P21 atau sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

"Nah kini soal kepemilikan tanah yang menjadi sengketa sedang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan klien kami selaku penggugat dan para pelapor selaku tergugat. Selain itu adanya sidang gugatan di PTUN Manado sejak 2018 dan kini tahap banding," tutur Napal.

Dikatakannya juga kalau kliennya sudah melaporkan balik para pelapor ke Bareskrim Mabes Polri pada 15 April 2019 dengan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) Nomor 263/II/Bareskrim dengan terlapor yaitu Aryanto Mulja, Subagio Kasmin, Siman Slamet, Ratna Purwati Nicolas Badarudin dan Deny Wibisono Saputra.

Para terlapor tersebut disangka melanggar tiga pasal yaitu pasal 266, 372 dan 385 KUHP. Turut juga dilaporkan Notaris/PPAT Karel Linduat Butarbutar dengan STTL Nomor 0171/II/Bareskrim pada 15 Februari 2019 dengan dugaan melanggar pasal 421 KUHP.

"Karena itu dengan ada gugatan perdata dan klien kami melapor ke Bareskrim, Kejari Manado seharusnya mematuhi surat JAM Pidum dengan tidak segera melimpahkan berkas klien ke pengadilan. Atau dipending dulu sampai ada putusan perdatanya," tutur Napal.

Sementara Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia yang mendapat laporan dan permohonan bantuan pendampingan dari John Hamenda terkait kasus ini, menilai Kejaksaan Negeri Manado sangat tidak profesional karena memaksakan kasus John Hamenda P21, meskipun sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1956 Pasal 1 dan Surat Edaran JAM PIDUM yang pada intinya mengatur penanganan perkara pidana yang objeknya berupa tanah yang sedang dalam proses gugatan perdata harus ditangguhkan/dipending sambil menunggu keputusan perdatanya selesai.

"Jaksa Agung harus membuat ekspose atau gelar perkara di Jakarta terkait kasus John Hamenda sebelum dilimpahkan ke pengadilan karena ada laporan dugaan suap 5 Milyar Rupiah terkait P21 kasus ini," imbuhnya.

Mandagi juga menegaskan, kasus ini menarik atensi DPP SPRI karena institusi pers masih dipercaya masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol sosial.
 
"Karena berdasarkan Pasal 6 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers memberi tanggung-jawab kepada Pers Nasional untuk melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran dalam rangka memperjuangkan keadilan dan kebenaran, sehingga dugaan praktek mafia hukum dalam penanganan kasus John Hamenda ini tepat menjadi sorotan kami," terangnya.

Menurut Mandagi, Jaksa Agung HM Prasetyo harus mampu mebersihkan institusinya dari praktek mafia hukum, termasuk dugaan suap 5 Milyar Rupiah dalam meloloskan P21 perkara pidana John Hamenda.(Arianto)




Share:

Ratusan Massa Relawan Doakan Jokowi Menang


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ratusan massa relawan Doakan Jokowi Menang (DJM) melakukan aksi damai, di Kementrian PUPR dan KPK menyuarakan adanya dugaan korupsi pada proyek pembangunan kawasan permukiman nelayan, Tepi Air Kampung Hamadi, Kota Jayapura, Papua. Mereka membentangkan spanduk terpanjang berisi tuntutan para pendemo di depan Gedung Kementerian PUPR.

"Kami meminta Kementerian PUPR melakukan kewajibannya membayarkan ganti-rugi terhadap hak masyarakat adat keluarga besar Suku Ireeuw (Dominggus Irreuw - red),” terang Ketua Umum Relawan DJM, Lisman.

Diterangkannya, Pemerintah seakan lepas tangan dan mengabaikan persoalan ganti rugi terhadap hak-hak rakyat dalam penyelesaian ganti-rugi pembangunan Kerambah Kampung Nelayan Hamadi di Kota Jayapura Papua dengan Nilai Kontrak Rp 49.463.700.000.000. 

“Proyek itu dikerjakan PT. Basuki Rahmanta Putra dengan Konsultan PT. Blantickindo Aneka pada Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR Tahun Anggaran 2017 – 2018,” demikian tuntutan Massa aksi Relawan DJM di Kementrian PUPR dan KPK, Senin (18/3/2019).

Semangat Nawacita Jokowi Bersih, Merakyat dan Kerja Nyata, lanjut Lisman, seharusnya bisa diimplementasikan di Kementerian PUPR, terutama di Dirjen Cipta Karya. "Sehingga bisa menyelasaikan persoalan hak-hak rakyat supaya mereka tidak tertindas dan bisa mendapatkan keadilan yang nyata,” seru Lisman.

Sambil membentangkan spanduk terpanjang, para pendemo mengharapkan agar Presiden Jokowi dapat melihat kondisi dan nasib mereka di lokasi pemukiman nelayan di Jayapura. "Ribuan nelayan yang merupakan loyalis dan militansi Jokowi di Papua meminta kepada Presiden Jokowi agar dapat bisa melihat nasib mereka, akibat pembangunan kerambah,” tambah Lisman.

Relawan DJM meminta Pemerintah Pusat, terutama Kementrian PUPR agar bisa melakukan musyawarah mufakat terhadap kerugian yang menimpa hak-hak masyarakat adat yang belum diselesaikan sama sekali. “Kemudian hak-hak para nelayan pencari ikan yang terganggu terhadap pembangunan tersebut yang mengakibatkan aktivitas mereka saat ini terganggu,” tutur Lisman.

Menurut para demonstran, pembangunan proyek pemukiman nelayan ini tidak melalui proses yang semestinya. "Apalagi proyek tersebut, kami duga kuat tidak ada kajian amdal, sehingga tidak memperhitungkan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari proyek tersebut,” urai Lisman lebih lanjut.

Dirinya juga menyampaikan bahwa merupakan suatu ketidakwajaran bahwa nilai proyek yang begitu besar tidak ada pergantian hak-hak masyarakat adat. Diduga kuat proyek tersebut di-mark-up, sebab proyek tersebut dinilai tidak berguna alias menghabis-habidkan uang rakyat saja.

Pihak relawan DJM mengancam akan membawa kasus ini ke Lembaga KPK agar diusut. “Kebetulan saat ini Tim KPK yang ada di Papua sedang sidak beberapa proyek yang sedang masalah,” tutup Lisman.(Arianto)
Share:

Presiden Jokowi Apresiasi Capaian Indeks Persepsi Korupsi yang Membaik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo mengapresiasi kerja keras semua pihak sehingga dalam empat tahun terakhir perilaku korupsi terus ditekan. Hasilnya, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat skornya dari sebelumnya 34 di tahun 2014 menjadi 38 di tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Dokumen Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 dan Laporan Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019. Acara tersebut dihelat di Istana Negara, Jakarta, hari Rabu, 13 Maret 2019.

"Saya yakin yang hadir di sini memiliki semangat yang sama untuk membuat Indonesia bebas dari korupsi dan saya mengapresiasi, saya sangat menghargai atas kerja keras semua pihak sehingga dalam empat tahun terakhir kita sudah dengan gencar, dengan terus menerus menekan perilaku korupsi sehingga indeks persepsi korupsi kita menjadi lebih baik dari skor yang sebelumnya 34 di tahun 2014 meningkat menjadi 38 di tahun 2018," ujar Presiden.

Kepala Negara kemudian menuturkan, berdasarkan survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), pelayanan publik di Indonesia juga semakin bebas dari pungutan liar (pungli). Dari tahun 2016 sampai dengan 2018, survei tersebut menunjukkan bahwa pungli di bidang pelayanan kesehatan turun dari 14 persen menjadi 5 persen.

"Tapi tetap masih ada, 5 persen juga gede," ucap Kepala Negara.

Presiden menambahkan bahwa sementara di bidang pelayanan catatan sipil, survei tersebut mencatat pungli turun dari 31 persen menjadi 17 persen. Presiden menginginkan agar angka ini terus turun sampai nol persen. Untuk itu dirinya berharap agar semua pihak bekerja lebih cepat dan lebih giat dalam melawan korupsi.

"Karena kita semua tahu korupsi adalah musuh kita bersama sebagai bangsa, penyakit yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, dinding yang menghalangi bangsa kita untuk bergerak maju, dan menghalangi kita semuanya untuk mewujudkan cita-cita konstitusi bangsa Indonesia," ucap Presiden.

Menurut Presiden, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan korupsi. "Tidak ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda aksi mencegah korupsi dalam pemberantasan korupsi," tutur Kepala Negara.

Semenjak tahun 1995, organisasi Transparansi Internasional telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Tahun 2018, skor Indonesia naik menjadi 38 poin dari 34 poin di tahun 2014. tutup Presiden.(Arianto)
Share:

Dede Farhan Beri Pembekalan Timsus Tipikor GNPK RI Jabar



Duta Nusantara Merdeka | Bandung - Jawa Barat
Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang harus dilawan dengan cara yang luar biasa juga. Artinya perlu pelibatan seluruh elemen bangsa untuk pemberantasannya. Tentu semua harus dibarengi dengan ilmunya. Untuk itulah GNPK RI Jabar bertempat di Hotel Baltika, jalan Gatsu Bandung pada hari Sabtu-Minggu (17/2) menyelenggarakan pembekalan Timsus Tipikor untuk berpartisipasi agar penyelenggaraan pemerintahan di Jabar bebas korupsi.

Pada kesempatan tersebut, media berhasil mewawancarai Dewan Pembina GNPK RI Dede Farhan Aulawi sehabis memberikan materi pembekalan kepada seluruh peserta.

Dede menjelaskan bahwa semangat yang dibangun oleh GNPK RI adalah semangat untuk mencintai negeri, yaitu melaksanakan amanat konstitusi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN. Ini adalah bukti nyata dalam membantu program Pemerintah dengan berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu.

Pada kesempatan tersebut, Dede juga mengingatkan kepada seluruh peserta tentang niat, semangat dan ilmu. Niat harus lurus untuk melakukan berbagai kegiatan yang bermuara pada pencegahan korupsi, sebagai bentuk partisipasi Pengawasan masyarakat sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya. 


Setelah memiliki niat yang lurus, maka kobarkan semangat dan tekad yang kuat agar gaung pencegahan korupsi ini menggema ke seluruh pelosok negeri. Indonesia ini luas sekali, maka partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.

Di luar niat dan semangat, ada satu lagi yang penting yaitu pembekalan ilmunya karena menyadari bahwa tidak semua anggota memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu hukum. Oleh karena itu, Dede menyambut baik kegiatan pembekalan ini. 


Dede juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitya penyelenggara yang telah sukses secara sukarela dan swadaya menyelenggarakan kegiatan ini. Termasuk semangat ketua GNPK RI Jabar, kang Nana Hadiwinata yang secara sungguh-sungguh terus berjuang tanpa pamrih, dan didorong oleh seluruh pengurus pusat GNPK RI dibawah nahkoda Ketum Basri Utomo dan sekjen Afrizon, SH.

Konsolidasi dan pembekalan yang dilakukan secara masif dan kontinyu akan mampu melahirkan generasi masa depan bangsa sesuai amanah konstitusi. Pungkas Dede. **
Share:

Quo Vadis Hari Anti Korupsi Sedunia?


Duta Nusantara Merdeka | Jawa Tengah
Menjelang akhir bulan Desember 2018 diadakan Dialog Nasional dalam rangka Memperingati Hari Anti korupsi Sedunia di Padepokan Pak Dirman, Desa Slatri, Larangan, Brebes, Jawa Tengah.

Pada Minggu (23/12) pagi seratusan hadirin sudah berdatangan ke Padepokan Pak Dirman ingin mengikuti Dialog Nasional bertema Korupsi dan Kepemimpinan Nasional dengan pembicara DR. Bambang Widjojanto (eks Komisioner KPK 2011-2015),Sudirman Said (Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia dan Menteri ESDM 2014-2016), Prof. Rocky Gerung (Dosen UI), DR. Said Didu (Praktisi Kebijakan Publik).

Menurut salah seorang panitia, acara ini didominasi oleh para pendukung Paslon nomor urut 2 Prabowo dan Sandi. Namun, kalangan umum bisa juga hadir seperti perwakilan kelompok tani bawang merah, pekerja sektor informal, maupun aparat desa setempat.

"Tema diskusi sangat relevan karena hingga saat ini prevelensi" penyakit masyarakat" seperti korupsi ini belum juga menunjukkan penurunan. Mestinya ada kebijakan super power dari penguasa untuk memberantasnya, "Kata Wakil Bendara Umum Rumah Besar Relawan Prabowo - Sandi (PADI) Suta Widhya. 

Lebih lanjut Suta merujuk atas kebijakan Cina dan Korea Utara (termasuk Korsel) yang sangat keras memberantas korupsi di negaranya." Di Korut pelaku korupsi bisa dimasukkan ke dalam kandang buaya. Apakah di negeri ini perlu seperti itu? Tidak!" Tegas Suta. 

Menurut Suta pada saat Hari Anti Korupsi Sedunia, Minggu 9/12/2012 dirinya pernah memberikan buku *Sistem Pembelenggu Moral Koruptor* panduan jadi presiden kepada Gubernur DKI Jakarta Ir. Joko Widodo. Isi buku itu setting-an Indonesia tahun 2030 dimana IT minded sudah hal biasa dan ditetapkan sebagai pedoman tata-laksana pemerintahan. 

"Buku itu membahas pembatasan transaksi nilai tunai, pembayaran perdagangan internasional tanpa tunduk pada mata uang asing, subsidi pada semua orang miskin langsung ke setiap rekening per jiwa, mengatasi persoalan transportasi dan kemacetan dan banyak lainnya."Tambah Suta. 

Inti dari pokok persoalan memberantas korupsi adalah bagaimana Sistem Intelijen yang mengawasi, yaitu dengan IT yang super canggih sehingga siapa pun tidak mungkin bisa korupsi. Contoh yang nyata adalah sistem Karcis di KERETA Api, Trans Jakarta, dan pembayaran e-Toll. 

"Kita tidak cukup membuat seremonial Hari Anti korupsi Sedunia atau OTT dari KPK saja. Semua ini tidak menyelesaikan persoalan korupsi yang sudah *membudaya* buruk di negeri ini." Tutup Suta. 

Hadir selain Suta, dari DPN Rumah Besar Relawan PADI, Yono, Bambang, Roni, dan Slamet Hariyadi. Mereka berangkat dari Jakarta, Sabtu malam pukul 22.22 dan tiba di lokasi, Brebes pukul 5.55 pagi. **

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini