Pertamina Dorong Partisipasi Mahasiswa dalam Desa Energi Berdikari

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pertamina, perusahaan energi terbesar di Indonesia, mendorong mahasiswa penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi untuk aktif berpartisipasi dalam program Desa Energi Berdikari (DEB). Langkah ini diumumkan dalam acara Launching dan Sosialisasi kegiatan Desa Energi Berdikari Sobat Bumi Pertamina.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa program DEB memberikan akses energi terbarukan sebagai solusi untuk kebutuhan energi masyarakat. "DEB tidak hanya memberikan akses energi terbarukan tetapi juga pengalaman langsung transisi energi sehingga masyarakat desa memahami pentingnya kehadiran energi tersebut untuk menggerakan roda perekonomian," kata Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

Dalam kesempatan ini, Dian Hapsari Firasati, Manager CSR PT Pertamina (Persero), menambahkan bahwa program DEB telah berjalan di 63 desa sejak 2017. "Saat ini, telah terpasang 63 program Desa Energi Berdikari, termasuk pembangkit listrik tenaga surya, gas methana, biogas, mikrohidro, dan program hybrid energi surya dan angin," ungkap Dian.

Program ini telah memberikan dampak positif, mengurangi emisi karbon sebesar 611.119 ton CO2 setiap tahunnya dan memberikan multiplier effect sebesar Rp1,85 miliar per tahun bagi 3.571 rumah tangga.

Adapun, 42 penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi telah berkontribusi dalam pemasangan dan edukasi Desa Energi Berdikari tahun 2022-2023 di berbagai desa, termasuk Desa Pulau Semambu di Ogan Ilir, Desa Kutawaru di Cilacap, dan Desa Walahar di Karawang.

Sementara itu, Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, menyatakan bahwa keterlibatan penerima beasiswa dalam DEB merupakan pengembangan dari Aksi Sobat Bumi yang mereka lakukan sebelumnya. 

"Mereka berhasil menanam total 5600 mangrove, mengumpulkan 3 ton sampah, dan mengolahnya menjadi pupuk dan kerajinan. Kali ini, mereka mengembangkan aksi pelestarian lingkungan mereka dengan pemasangan inovasi energi terbarukan dan edukasi masyarakat mengenai energi bersih," ujar Agus.

Para penerima beasiswa akan diminta untuk membuat proposal inovasi mengenai energi terbarukan dan rencana pemberdayaan serta edukasi masyarakat. Proposal-proposal ini akan dibimbing oleh mentor dari perguruan tinggi dan akan dipilih 10 hingga 15 proposal terbaik yang akan mendapat pendanaan implementasi.

Program DEB dan Beasiswa Sobat Bumi merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDG’s) tujuan ke-4 (pendidikan berkualitas), tujuan ke-7 (energi bersih dan terjangkau), dan tujuan ke-13 (penanganan perubahan iklim). Keseluruhan program ini sejalan dengan prinsip Environment, Social & Governance (ESG). 

Salah satu penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi, Vina Syofiyatul Ulfa dari Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA), berbagi pengalaman positifnya setelah mengikuti aktivasi Desa Energi Berdikari di DEB Walahar, Karawang. "Saya jadi paham bahwa energi bersih yang berasal dari sumber daya lokal bisa membantu perekonomian masyarakat desa," tutup Ulfa.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Pertamina Foundation Raih Penghargaan Prominent Award 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation meraih penghargaan bergengsi sebagai "The Most Prominent Foundation in Community Empowerment" dalam acara Prominent Award 2023 yang diselenggarakan oleh MetroTV dan Solutee.id. Ini merupakan sebuah pengakuan atas komitmen Pertamina dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat serta pelestarian lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Selain penghargaan untuk Pertamina Foundation, PT Pertamina (Persero) juga meraih penghargaan "The Most Prominent State Owned in Highest Global Rank Corporation" dan "The Most Prominent State Owned in Financial Contribution to the Nation" dalam kategori BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam ajang yang sama.

Prominent Award adalah sebuah ajang penghargaan yang mengakui prestasi dalam tiga bidang, yaitu prestasi BUMN, emiten (perusahaan terbuka), dan Corporate Social Responsibility (CSR). Keputusan pemenang dalam acara ini dipertimbangkan oleh enam juri berpengalaman, termasuk Dr. Aviliani (Ekonom Senior), Arief Suditomo (Jurnalis Metro TV), Vier Abdul Jamal (Praktisi Pasar Modal), dan lainnya.

Don Bosco Salamun, Direktur Utama Metro TV, menjelaskan bahwa hanya ada 18 penerima penghargaan dalam acara ini, yang dipilih atas dasar prestasi signifikan dan melalui proses penilaian yang ketat. "Penghargaan diberikan untuk level korporasi dan foundation yang telah berhasil memberikan dampak besar kepada masyarakat maupun bangsa," ujar Bosco dalam keterangan tertulis, Rabu (27/09/2023).

Pertamina Foundation, sebagai perpanjangan tangan CSR PT Pertamina (Persero), menjalankan program-program utama dalam lima pilar yaitu Energy, Environment, Education, Equality, dan Empowerment. Di bidang Energy, mereka mendukung Desa Energi Berdikari Pertamina dengan memberikan bantuan pendanaan dan pendampingan kepada 30 proyek inovasi energi baru dan terbarukan melalui program PFsains.

Di bidang Environment, Pertamina Foundation menjalankan program Blue Carbon Initiatives yang telah menanam lebih dari satu juta pohon mangrove serta pohon penyerap karbon di berbagai lokasi. Mereka juga melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pembuatan makanan bergizi, pemanfaatan limbah menjadi pakan ternak, dan hidroponik. Selain itu, mereka berkontribusi pada pelestarian fauna dengan penangkaran dan pengawasan berkala terhadap spesies-spesies dilindungi.

Di bidang Education, Pertamina Foundation memberikan beasiswa dan pengembangan kapasitas kepada ratusan mahasiswa penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi dari berbagai mitra perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Mereka juga berperan sebagai Badan Penyelenggara Universitas Pertamina yang masuk peringkat 44 perguruan tinggi terbaik nasional versi Uni Rank 2023.

Pilar Equality dan Empowerment diwujudkan melalui program PFpreneur yang melatih ribuan womenpreneur untuk menjadi UMKM unggulan dan memberikan akses permodalan. Terakhir, program PFmuda memberdayakan generasi muda dengan mencetak pemimpin muda yang mampu membuka lapangan kerja baru dan membawa kesejahteraan di lingkungan sekitarnya.

Agus Mashud S. Asngari, Presiden Direktur Pertamina Foundation, mengungkapkan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan komitmen Pertamina dalam aspek Environmental, Social, & Governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs).

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Pertamina dan Otorita IKN Teken MoU Pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pertamina dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center di kawasan IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (22/09/2023).

"Kerja sama ini merupakan langkah nyata dalam mendukung pemerintah mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Nicke menyatakan bahwa ada tiga tantangan besar yang perlu diatasi untuk mencapai target tersebut," kata Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati.

Salah satu tantangan utama adalah teknologi. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun diperlukan teknologi canggih untuk mengelola sumber daya ini menjadi energi domestik. Nicke menyadari bahwa teknologi ini akan memainkan peran kunci dalam mencapai target net zero emission.

Selain teknologi, Nicke juga menyoroti pentingnya persiapan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi dalam energi masa depan. Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada energi fosil, dan peralihan ke sumber energi yang lebih berkelanjutan akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai.

Nicke juga mengucapkan terima kasih kepada Otorita IKN dan pemerintah atas dukungannya dalam proyek ini. Dia berharap pembangunan Pertamina Sustainable Energy Center dapat segera terealisasikan.

Pembangunan pusat energi berkelanjutan ini merupakan langkah positif dalam mewujudkan visi pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Dengan dukungan teknologi dan tenaga kerja yang kompeten, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan lebih berkelanjutan.

Tampak hadir dalam kesempatan ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Penandatanganan MoU ini menunjukkan komitmen bersama untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Tingkatkan UMKM Perempuan, Pertamina Foundation Buka Program PFpreneur 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

CSR PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Foundation memperkuat komitmennya untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia dengan meluncurkan program PFpreneur 2023. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM, khususnya yang dimiliki oleh perempuan, agar dapat menjadi lebih tangguh dan mandiri. PFpreneur 2023 mengangkat tema "Dari Pasar Tradisional Menjadi Produk Unggulan Lokal" dan berencana mengembangkan lebih dari 1000 wirausaha perempuan lokal.

Peluncuran program ini secara resmi dilakukan oleh Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dan Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, di Pasar Kali Ledek Meguwo. Program PFpreneur 2023 akan berlangsung hingga 20 Oktober 2023 dan ditujukan kepada perempuan usia produktif minimal 18 tahun yang telah menjalankan usaha mereka selama minimal 6 bulan.

Berbagai jenis usaha dapat mengikuti program ini, termasuk kerajinan, fesyen, dan kuliner, dengan persyaratan memiliki minimal 3 wirausaha perempuan dalam satu kelompok. Seluruh tahapan pelatihan dan seleksi program ini akan dilakukan secara online, dan pendaftaran dapat dilakukan melalui situs web pertaminafoundation.org dengan memilih program PFpreneur.

Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, mengajak wirausaha perempuan dari seluruh Indonesia untuk mendaftar program PFpreneur. "Program ini memberikan pelatihan intensif dari para ahli dan pengusaha secara gratis, mulai dari pemasaran digital, legalitas, pembukuan keuangan, hingga kemasan produk. Para peserta yang menunjukkan prestasi terbaik akan mendapatkan akses permodalan dari Pertamina dan kesempatan untuk berjualan di pameran atau acara yang diadakan oleh Pertamina," kata Agus dalam keterangan tertulis, Kamis (21/09/2023)..l

Agus juga menjelaskan, Pertamina Foundation menjalin kerjasama dengan KADIN, Perempuan Indonesia Maju, dan akademisi dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada dalam program ini. Kerjasama ini mencakup pelatihan bagi para womenpreneur dan juga penyediaan wadah untuk mereka memamerkan produk-produk mereka. 

Program PFpreneur tahun ini akan berfokus pada pengembangan UMKM lokal hingga tingkat hiperlokal, dengan tujuan agar produk-produk UMKM ini menjadi unggulan di tingkat kota maupun provinsi sebelum mempertimbangkan ekspansi ke luar negeri. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa produk-produk UMKM lokal hingga hiperlokal memiliki potensi nilai jual yang tinggi, tetapi pelaku usaha sering mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan pasar digital dan memenuhi persyaratan legalitas yang diperlukan. Pertamina Foundation ingin membantu UMKM untuk menjadi unggulan di tingkat lokal terlebih dahulu dan mampu bertahan.

Seperti diketahui, PFpreneur merupakan salah satu dari lima program unggulan Pertamina Foundation yang berkontribusi untuk mengembangkan minat dan potensi UMKM serta mendorong pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan. Dengan target melatih 5000 womenpreneur pada tahun 2025, program ini diharapkan dapat menciptakan UMKM yang lebih unggul, mandiri, dan berperan aktif dalam perekonomian masyarakat di sekitarnya.

Sejak tahun 2020 hingga tahun ini, PFpreneur telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 3000 wirausaha perempuan. Tahun lalu, program ini memberikan pelatihan kepada lebih dari 1.012 wirausaha perempuan dan memberikan bantuan permodalan usaha kepada 20 kelompok UMKM yang terdiri dari 100 wirausaha perempuan terpilih.

Beberapa binaan PFpreneur sebelumnya telah mencapai prestasi yang mengesankan. Contohnya, Rempah Seduh berhasil menjadi souvenir resmi MotoGP Mandalika 2022, Si Cemplon sukses menembus pasar Malaysia dan Singapura, dan Dade Craft pernah bekerja sama dengan Google Asia Pacific. Selain itu, Mutiara Handycraft dan Abon Daun Emas memiliki pengalaman mengisi pameran Bazar UMKM untuk Indonesia 2023.

Selain PFpreneur, CSR PT Pertamina (Persero) juga melaksanakan program pengembangan UMKM lainnya, seperti Small Medium Enterprise Partnership Program (SMEPP) dan UMK Academy. Semua program ini sejalan dengan komitmen Pertamina untuk mencapai tujuan-tujuan Sustainable Development Goals (SDG's), khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, serta implementasi program berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG).

Editor: Arianto

Read More

Pertamina Berikan Beasiswa Sobat Bumi kepada Mahasiswa dari Sumatra hingga Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Pertamina (Persero) telah memainkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program Beasiswa Pertamina Sobat Bumi. Acara Welcoming Awardee Beasiswa Pertamina Sobat Bumi yang diadakan secara hybrid menjadi momen penting, di mana 465 penerima beasiswa telah diukuhkan. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, tokoh seperti Direktur SDM PT Pertamina (Persero) Erry Sugiharto, Pekerja seni Dian Sastrowardoyo, Alumni penerima beasiswa, dan Rektor Universitas Sunan Bonang Tuban Dr. Sulistyani Eka Lestari.

Erry Sugiharto mengajak para penerima beasiswa untuk menjadi generasi unggul dan adaptif, mengutamakan prestasi akademik, inisiatif, dan kontribusi dalam memitigasi perubahan iklim. Dian Sastrowardoyo mengapresiasi program ini karena mempersiapkan generasi muda untuk membawa perubahan positif. Beasiswa Pertamina Sobat Bumi berhasil menarik minat 10.121 mahasiswa dalam pendaftaran.

"Penerima beasiswa menerima bantuan biaya SPP atau UKT, biaya hidup bulanan, serta biaya green action untuk aksi pelestarian lingkungan. Mereka juga terlibat dalam pengembangan kapasitas terkait energi baru terbarukan dan pemberdayaan masyarakat. Terdapat kompetisi untuk inovasi energi dan program pemberdayaan masyarakat, serta pelibatan dalam aktivitas Pertamina Grup," kata Erry dalam keterangan persnya, Senin (04/09/2023).

Acara pengukuhan diwarnai oleh kesadaran lingkungan, dengan mahasiswa mengenakan aksesoris ramah lingkungan. Ini sesuai dengan Ikrar Sobat Bumi yang mengajak mereka untuk berkomitmen pada pelestarian lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngar, menekankan pentingnya memberi kembali kepada masyarakat.

Mitra perguruan tinggi juga mengapresiasi beasiswa ini karena tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga membangun soft skills dan kesadaran lingkungan. Penerima beasiswa diingatkan untuk memaksimalkan kesempatan yang diberikan, termasuk membangun jaringan alumni yang luas.

Penerima Beasiswa Pertamina Sobat Bumi tahun 2023, seperti Alyatisa dari Universitas Sriwijaya, berharap dapat menjalankan amanah Pertamina dengan baik, mendukung masyarakat, dan siap terlibat dalam program-program perusahaan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

BBTNTC Bersama Pertamina Foundation Komitmen Jaga Kelestarian Hiu Paus di TNTC

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah mengategorikan hiu paus (Rhincodon typus) sebagai spesies yang rentan, terdaftar dalam daftar merah sebagai terancam punah sejak tahun 2016. Dalam upaya mewujudkannya, bertepatan dengan International Whale Shark Day atau Hari Hiu Paus Internasional, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) dan Pertamina Foundation (PF), di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Rabu (30/08/2023).

Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi konservasi kawasan melalui dukungan Pusat Hiu Paus, dengan fokus pada pengembangan WSC, pemberdayaan masyarakat untuk perlindungan, penelitian ilmiah, dan pemantauan populasi. Kesepakatan ini disaksikan oleh tokoh penting dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman Nasional Teluk Cenderawasih, yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri No. 8009/Kpts-II/2002, merupakan kawasan konservasi keanekaragaman hayati laut.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Supartono, menekankan pentingnya kolaborasi ini dalam menjaga lingkungan. Taman ini secara konsisten memantau populasi hiu paus, mengidentifikasi individu-individu untuk studi demografi. Namun, faktor-faktor seperti biaya tinggi untuk pelabelan dan keterbatasan sumber daya telah mempengaruhi perkembangan proyek ini. Oleh karena itu, bermitra dengan Pertamina Foundation penting untuk menjaga keberlanjutan aktivitas pemantauan.

Dalam kesempatan ini, Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S. Asngari, melihat kerjasama ini sebagai kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan di Indonesia. "Kesepakatan ini sejalan dengan program lingkungan ikonik mereka, dengan harapan dapat menjadi model sukses bagi upaya konservasi, yang memberikan manfaat bagi Indonesia dan dunia," ucapnya.

Sementara itu, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko menyoroti pentingnya kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Pertamina Foundation dalam melestarikan hiu paus dan ekonomi lokal. Beliau percaya bahwa kemitraan ini akan menarik peneliti lokal dan internasional untuk berkontribusi pada penelitian hiu paus dan pelestarian ekosistem.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Penjelasan Terkait Honorarium Dewan Komisaris Pertamina

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menanggapi informasi yang beredar di media terkait gaji/honorarium Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama, PT Pertamina (Persero) menyampaikan informasi tersebut tidak tepat.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menyampaikan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), dan berlaku setiap tahun selama satu tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.

Penetapan mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER–13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor PER-04/ MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

“Dalam pemberitaan disebutkan bahwa honorarium Komisaris disebutkan mencapai miliaran rupiah per bulan, hal itu tidak benar,” ucap Fadjar pada Jumat (4/8/2023). 

Menurut Fadjar, penetapan penghasilan yang berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Faktor-faktor lain yang relevan di antaranya adalah tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri yang sejenis.

“Besaran gaji atau honorarium itu berdasarkan banyak faktor, salah satunya kemampuan keuangan perusahaan,” tambah Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (Arianto)

Read More

Sidak di Bali, Dirut Pertamina Tindak Tegas Pangkalan LPG Nakal

Duta Nusantara Merdeka | Denpasar

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati melanjutkan pemantauan pasokan dan distribusi LPG di wilayah Bali dengan inspeksi mendadak (sidak) ke SPPBE di Pendungan, Denpasar sore ini Minggu (30/07). Pada sidak ini Nicke menyampaikan akan menindak tegas bagi agen atau pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg tidak sesuai dengan aturan.

Nicke menyampaikan bahwa di Bali stok LPG Subsidi 3 Kg terpenuhi dengan baik dari SPPBE ke agen hingga ke pangkalan, sehingga sekarang yang perlu diawasi adalah distribusinya hingga ke masyarakat untuk menghindari kelangkaan.

“Tadi saat sidak ada kejadian yang menarik, saat kita ke pengecer disampaikan stoknya kosong padahal jaraknya hanya 30 meter dari pangkalan resmi. 

Jadi ternyata selama ini bukan dari pangkalan mendapatkan stoknya tapi ada kendaraan yang drop, ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ini yang harus sama-sama kita awasi. Jadi kalau masyarakat mengetahui ada penyimpangan bisa segera dilaporkan ke 135,” ujar Nicke.

Lebih lanjut Nicke menjelaskan bahwa proses penjualan yang sesuai dengan alur distribusi LPG Subsidi 3 Kg akan menjaga harga jual sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Secara sistem seharusnya pengecer mengambil dari pangkalan. Harganya juga sudah jelas, ada peraturannya di tiap-tiap daerah sudah ada. 

Untuk di Bali ini harganya Rp 18.000. Itulah yang harus diikuti agar ada jaminan suplai, agar ada jaminan harga sesuai aturan,” lanjut Nicke.

Nicke menekankan bahwa jika ada agen dan pangkalan yang menjual LPG Subsidi 3 Kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, Pertamina tidak segan untuk menindaknya.

“Kita akan kurangi atau kita stop stoknya. Kami juga membutuhkan bantuan kontrol dari masyarakat agar kita bisa mengatur betul LPG Subsidi yang menggunakan anggaran negara ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” ungkap Nicke.

Lebih lanjut Nicke juga meminta bantuan seluruh masyarakat untuk bersama-sama memahami bahwa LPG Subsidi 3 Kg peruntukannya adalah untuk masyarakat kurang mampu. 

Ia juga mendorong masyarakat untuk segera melakukan registrasi menggunakan KTP untuk membantu pengawasan alokasi untuk memastikan penjualan tidak melebihi kuota, dan prioritas bagi masyarakat yang berhak.

“Registrasi di Bali ini sudah 94% termasuk yang tertinggi. 

Kita harapkan dengan registrasi ini akan memudahkan bagi masyarakat untuk membeli juga membantu Pertamina mempertanggung jawabkan LPG Subsidi ini siapa yang menikmati,” tutup Nicke.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG’s). 

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini. (Arianto)

Read More

Pertamina NRE Pimpin Transisi Energi Hijau Melalui Peningkatan Pemanfaatan Tenaga Surya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pertamina Energi Baru & Terbarukan (Pertamina EBT) berhasil meningkatkan pemanfaatan listrik dari green energy, khususnya tenaga surya, di lingkungan Pertamina Group sebesar 267 persen pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Pencapaian ini sejalan dengan cita-cita Pertamina Group untuk mencapai emisi nol bersih paling lambat tahun 2060 untuk lingkup 1 dan 2. Target tersebut dicapai melalui dua inisiatif strategis: dekarbonisasi bisnis yang ada dan membangun usaha baru yang ramah lingkungan.

Upaya dekarbonisasi termasuk mengkonversi konsumsi listrik dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Dalam inisiatif ini, Pertamina EBT berperan penting dalam pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di seluruh wilayah operasional dan kantor Pertamina Group. “Pertamina EBT berada di garda depan transisi energi di Pertamina Group. Bisnis utama kami yang berfokus pada pengembangan green energy memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya dekarbonisasi Pertamina, khususnya dalam penyediaan listrik dari sumber green energy,” ujar Dicky Septriadi, Sekretaris Perusahaan Pertamina EBT, dalam keterangan persnya, Jumat (7 Juli 2023).

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas terpasang yang signifikan hingga April 2023 merupakan bukti komitmen kuat Pertamina untuk menurunkan emisi dari kegiatan usahanya. Hingga akhir tahun 2021, instalasi PLTS internal di lingkungan Pertamina Group mencapai 7,8 megawatt peak (MWP). Namun hingga akhir tahun 2022, kapasitas tersebut meningkat sebesar 267 persen sehingga mencapai total 28,6 MWP. Selanjutnya, pengurangan emisi dari internal PLTS hingga akhir tahun 2022 sebesar 7.316 ton setara CO2, meningkat 38 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara internal, Pertamina Group telah memasang PLTS di lebih dari 20 lokasi, antara lain operasi hulu migas, kilang, terminal BBM, terminal LPG, pembangkit listrik, perkantoran, dan kawasan pemukiman. Proyek PLTS skala besar di Rokan yang tahap 1 berkapasitas 26 MWP sudah mulai dibangun, sudah terpasang 17 MWP.

Selain inisiatif dekarbonisasi, Pertamina EBT juga berperan strategis dalam membangun bisnis baru yang berkontribusi dalam mencapai target net zero emission pada tahun 2060. Inisiatif tersebut antara lain mengembangkan ekosistem baterai dan kendaraan listrik, produksi hidrogen bersih, dan bisnis karbon.

Pertamina EBT berkomitmen kuat untuk mempercepat transisi energi di Indonesia dan mengelola bisnis yang bertanggung jawab melalui penerapan praktik lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). “Kami fokus mempercepat green energy, terus mendorong transisi energi, tidak hanya untuk Pertamina tapi juga untuk Indonesia,” tutup Dicky.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso sependapat dengan hal tersebut dan menjelaskan bahwa Pertamina telah mengembangkan inisiatif strategis untuk memperluas pemanfaatan energi terbarukan untuk mencapai target emisi nol bersih pada tahun 2060. Melalui subholdingnya, PNRE, Pertamina mendorong seluruh entitas di lingkungan Pertamina Group untuk mendukung transisi energi ini. 

“Proyek pengembangan energi terbarukan, termasuk PLTS, sedang berjalan. Pemanfaatannya di lingkungan Pertamina Group menunjukkan komitmen kami untuk mengedepankan keberlanjutan. Selain itu, Pertamina terus menjalin kerja sama dengan berbagai industri untuk memperluas cakupan pengembangan energi terbarukan,” ujar Fadjar.

Sebagai perusahaan energi terdepan dalam transisi menuju energi terbarukan, Pertamina berkomitmen untuk mendukung target net zero emission pada tahun 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Upaya tersebut diselaraskan dengan penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di seluruh bisnis dan operasi Pertamina.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Respon Cepat, Pertamina Salurkan Bantuan ke Warga Plumpang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Respon cepat PT Pertamina (Persero) terhadap penanganan kejadian di Integrated Terminal Plumpang Jakarta tidak hanya untuk pemadaman tapi juga fokus memberikan bantuan kepada warga Plumpang yang terdampak.

Sejak Jumat malam (3/3) Pertamina telah terjun langsung menyalurkan bantuan di 4 titik yaitu Posko Koramil, Posko Kantor Lurah Tugu Selatan, Posko RPTRA Rasela Rawabadak, Puskesmas dan Kantor Kelurahan Rawa Badak Selatan.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menyampaikan bantuan yang diberikan berupa air minum 60 box, makanan siap saji 200 paket, makanan ringan 1000, ratusan kasur, selimut dan masker. "Kami gerak cepat berikan bantuan pada warga yang saat ini evakuasi dari rumahnya," ungkap Fadjar.

Bantuan akan terus Pertamina berikan sesuai kebutuhan warga. Bekerjasama dengan aparat terkait, hari ini Pertamina akan memonitor kembali lokasi untuk mendata kebutuhan warga, "Setelahnya kami akan kembali salurkan bantuan kembali sesuai kebutuhan warga," jelas Fadjar.

Selain memberikan bantuan pada warga, Pertamina juga akan menanggung penuh seluruh pengobatan korban, baik yang berada di RS rujukan maupun yang dirawat pada RS afiliasi Pertamina.

Bantuan juga akan diberikan kepada korban meninggal dan keluarganya dalam bentuk pengurusan pemakaman dan tali asih.

"Pertamina berkomitmen untuk bertanggung jawab penuh penanganan seluruh korban," tegas Fadjar. (Arianto)

Read More

Peringati Bulan K3 Nasional 2023, Nusantara Regas Gelar HSSE Talks

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 yang telah dicanangkan pemerintah setiap tahun dari tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2023, PT Nusantara Regas yang merupakan anak usaha dari PT Pertamina Persero menyelenggarakan HSSE Talks dengan tema "Wujudkan Budaya HSSE Generative dan Pengelolaan Asset Integrity yang Unggul Guna mendukung Keberlanjutan Bisnis Pertamina" secara Hybrid, Senin (30/01).

Mayor Jenderal TNI Dwi Jati Utomo, S.I.P., M.Tr selaku Liaison Officer PT Pertamina memaparkan, fungsi serta peran TNI dalam menjaga objek vital nasional. "Karena Nusantara Regas merupakan salah satu anak usaha PT Pertamina dan merupakan objek vital nasional, maka TNI akan All out dalam hal mengamankan aset PT Nusantara Regas," ujarnya.

Seperti diketahui, TNI selama ini hadir untuk mendukung bisnis Pertamina dan melindungi aset dari Pertamina group terutama Nusantara Regas.

"Semarak bulan K3 kami adakan untuk meningkatkan awarness K3 bagi karyawan PT.Nusantara Regas. Disisi lain, Kami juga mengadakan berbagai rangkaian kegiatan seperti pembukaan bulan K3 nasional, diskusi HSSE dengan menghadirkan para pembicara yang kompeten di bidangnya. Selain itu, di hari Jum'at kami juga mengadakan kuis untuk menyemarakkan bulan K3 nasional," ujar Direktur Operasi dan Komersial PT Nusantara Regas, I Putu Puja Astawa.

Lebih lanjut, ia menambahkan, kami juga terus mengingatkan arti penting K3 sebagai bentuk awarness. Di bulan K3 ini kami juga banyak melakukan exercise-exercise terkait K3 dan pelaksanaan medical check up sebagai bentuk preventif. 

Menurut dia, Industri migas merupakan industri yang beresiko tinggi. Oleh karena itu, sangat penting pemahaman serta penerapan budaya K3 yang baik untuk diterapkan dilingkungan kerja. 

K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja. Sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang tentunya bisa berdampak pada demotivasi dalam bekerja ataupun penurunan produktivitas.

"Alhamdulillah sejauh ini kami selama 10 tahun terakhir sudah mencapai 11.000.000 jam kerja aman, hal ini tentunya akan memacu kami untuk mempertahankan zero accident," ungkapnya.

Sementara itu, Erwin Jonathan, Manajer HSSE/Kepala Departemen HSSE PT. Nusantara Regas mengatakan, Selain kuis dan HSSE Talks ada juga program lain yakni Program HSSE development yang akan memberikan pelatihan dan sertifikasi gratis untuk vendor PT Nusantara Regas serta ada juga program CSR yakni dimana ada perwakilan dari universitas UIN dan universitas Binawan untuk kami latih dan kami berikan sertifikasi secara gratis. Kegiatan itu rencananya akan digelar pada bulan Pebruari mendatang. 

Tidak ketinggalan, kami juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang patuh terhadap K3.

Terpisah, Robert Andrew, Senior Officer Health and Safety PT Nusantara Regas  mengatakan, Kegiatan ini merupakan rangkaian dari acara bulan K3 yang diselenggarakan oleh Nusantara Regas yang mencakup aspek environment dan security, salah satu dari 7 topik yang sudah kita jalankan.

Masih kata Robert, kita menindaklanjuti perjanjian kerjasama dengan yang sudah ditandatangani oleh Panglima TNI dan Direktur Utama Pertamina itu sebagai bagian upaya kita untuk mitigasi resiko security (keamanan) untuk menjaga aset integrity dan keberlangsungan logistik atau suplai chain dari PT Pertamina khususnya PT Nusantara Regas.

Melalui rangkaian acara yang diselenggarakan selama sebulan ini, Nusantara Regas mengharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap norma K3, serta penerapan K3 pada bidang pekerjaan masing-masing. Selain itu juga meningkatkan partisipasi keluarga besar Ditjen Migas dalam mewujudkan pelaksanaan budaya K3 di setiap kegiatan usaha demi mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Secara khusus, saya juga berharap rangkaian kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran terhadap budaya keselamatan kerja migas yang terdiri dari keselamatan pekerja, instalasi, lingkungan dan umum, serta kita menjadi mampu menerapkan budaya tersebut dalam kehidupan kita, baik sebagai perwira Regas maupun sebagai pribadi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

BPH Migas dan Pemprov Kepulauan Riau Diskusikan Pengendalian Penyaluran BBM Solar

Duta Nusantara Merdeka | Riau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kab/Kota setempat adakan diskusi terkait prosedur Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu bagi konsumen pengguna bahan bakar minyak Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar di Kepulauan Riau (27/01/23).

“Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran SKPD Pemerintah Provinsi Kepulaun Riau yang selama ini telah melaksanakan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran kepada masyarakat. Agar pengendalian penyaluran BBM Solar lebih tepat sasaran, saat ini BPH Migas sedang membuat peraturan tentang penerbitan instrument pendistribusian dan pengendalian penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Penugasan (JBKP) yang salah satunya mengatur terkait dengan Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu.,” jelas Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Erika menambahkan, diskusi ini menjadi momentum bagi BPH Migas dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau untuk bertukar informasi dan menampung hasil evaluasi dari pelaksanaan dan praktik pemberian surat rekomendasi kepada konsumen pengguna yang selama ini sudah berjalan.

Menurutnya, Kolaborasi ini menjadi penting antara BPH Migas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lurah/Kepala Desa, Kepala Pelabuhan, dan Badan Usaha Penugasan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna bahan bakar subsidi (solar) untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi sesuai sektornya.

Lebih jauh, Ia mengatakan, Dukungan dan peran serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengendalian dan pengawasan terhadap pendistribusian JBT Solar juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan pada Desember 2022.

“Kami berharap bahwa penerapan revisi peraturan ini (surat rekomendasi dan surat identitas transportasi tertentu) dapat dilaksanakan oleh SKPD di wilayah Kepulauan Riau dan menjadi landasan prosedural yang lebih tepat dalam mengatur ketersediaan BBM Solar. Agar peruntukkan kuota dan subsidi (solar) lebih tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” imbuh Erika.

 

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Adi Prihantara dalam sambutan yang disampaikan pada acara diskusi tersebut menyampaikan dukungan secara penuh kebijakan BPH Migas terkait dengan pengendalian BBM bersubsidi (solar) di Kepulauan Riau melalui penerbitan Surat Rekomendasi dan Surat Identitas Transportasi Tertentu. “Hal ini sebagai salah satu cara agar masyarakat di Kepulauan Riau, terutama nelayan dapat memanfaatkan ketersediaan bahan bakar dengan baik dan sekaligus menunjang perekonomian mereka,” ujar Adi.

 

Diskusi ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Drs. Adi Prihantara, MM, Komite BPH Migas, perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau, dan PT Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau. (Arianto)

Read More

BPH Migas Tanda Tangani Pakta Integritas, Lembar Komitmen dan Perjanjian Kinerja

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selenggarakan penandatanganan lembar komitmen dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023, dilanjutkan dengan pakta integritas bagi pengelola APBN dan penandatanganan komitmen bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berlangsung pada Rapat Kerja BPH Migas Tahun Anggaran 2023 di Tangerang (20/01/23).

“Penandatanganan lembar komitmen, perjanjian kinerja, pakta integritas, maupun komitmen bersama kali ini sebagai salah satu upaya untuk memacu seluruh elemen BPH Migas untuk lebih baik dan lebih bertanggung jawab dalam setiap penggunaan dan pengelolaan anggaran di tahun 2023”, ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati.

Erika menambahkan bahwa kesepakatan ini sebagai dasar bagi pegawai BPH Migas untuk lebih efisien dan tepat sasaran dalam pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan rencana kerja dan kegiatan BPH Migas kedepannya.

Penandatanganan lembar komitmen dan perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 dilakukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BPH Migas dalam hal ini adalah Sekretaris BPH Migas, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas dan Direktur Gas Bumi BPH Migas disaksikan dan ditandatangani pula oleh Kepala BPH Migas. Dilanjutkan oleh masing-masing Koordinator, Kepala Bagian, Subkoordinator dan Kepala Sub Bagian dari masing-masing unit eselon II. 

Selanjutnya adalah pakta integritas yang ditandatangani oleh pengelola APBN dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), Pejabat Pengadaan Surat Perintah Membayar (PPSPM), serta Bendahara Penerimaan dan Pengeluaraan. 

Lalu, diakhiri dengan penandatanganan Komitmen Bersama Zona Integritas menuju WBK/WBBM secara seremonial oleh Kepala BPH Migas dan Anggota Komite BPH Migas, serta diikuti oleh seluruh pegawai BPH Migas. (Arianto)

Read More

Bidang Hikmah PK IMM Se UMSU Mengecam Keras Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kenaikan Harga BBM pada 3 September 2022 memicu respon keras dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa salahsatunya dari BIDANG HIKMAH PK IMM SE-UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

"Meminta kepadaa pemerintah meninjau ulang kembali kenaikan Harga BBM yang sangat membuat roda perekonomian berjalan lambat dan akan memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya.

Jika Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan hal ini akan menimbulkan perlawanan dan gejolak dari Masyarakat bawah sehingga tidak stabilnya kehidupan sosial masyarakat" Ujar Dewata Sakti, Sekretaris Bidang Hikmah PK IMM FISIP UMSU

"kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa serta Besarnya elastisitas konsumsi BBM terhadap peningkatan nilai tambah sektor angkutan,  menyebabkan  Besarnya elastisitas konsumsi BBM terhadap peningkatan nilai tambah sektor industri dan  Besarnya elastisitas konsumsi BBM terhadap peningkatan nilai tambah sektor ekonomi lainnya"

Ujar Risky Adi Lesmana Purba, Ketua Bidang Hikmah  PK IMM Pertanian Umsu

"Kenaikkan BBM menjadi penekanan ekonomi terhadap masyarakat yang menyebabkan tingginya inflasi, kenaikkan barang dan jasa dan transportasi. Ini membuat perekonomian masyarakat secara perlahan- lahan lumpuh, jadi seharusnya pemerintah lebih memperhatikan  ekonomi masyarakat sebelum menaikkan BBM dan meninjau ulang kenaikkan BBM tersebut"

Ujar Romi Suhendra, Ketua Bidang Hikmah PK IMM Ekonomi dan Bisnis Umsu

"Mengencam pemerintah agar mempertimbangkan Kenaikan harga BBM bersubsidi,dikarenakan berdampak bagi perekonomian UMKM memukul kembali daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga berdampak terhadap pemulihan ekonomi dan angkutan umum yang sedang berlangsung, bahkan pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan kembali melambat" Ujar Aditya Angga Pratama, Ketua Bidang Hikmah PK IMM Teknik UMSU

Bidang Hikmah PK IMM SE-Universitas Muhamammadiyah Sumatera Utara mendorong Pemerintah agar dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM yang telah dikeluarkan ,jika Pemerintah tetap konsisten dengan keputusannya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-UMSU akan melaksanakan Aksi Turun Kejalan sebagai bentuk keresahan yang dialami oleh masyarakat indonesia. **

Read More

Menyikapi Kenaikan Harga BBM, Polres Kukar Berikan Pengamanan SPBU Di Wilayahnya

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Personil Polres Kutai Kartanegara (Kukar), melaksanakan pengamanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada, Sabtu pukul 15.30 WITA.

Para Personil Polres Kutai Kartanegara melaksanakan pengamanan dan penjagaan SPBU di beberapa titik pengisian bahan bakar minyak (BBM) terutama di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara.

Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Hari Rosena melalui Kasi Humas Polres Kutai Kartanegara IPTU Budiono mengatakan, personil kami terjunkan untuk melakukan pengamanan langsung di 16 SPBU pertamina yang ada di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara, serta melaksanakan Patroli Kamtibmas.

"Antisipasi keamanan, supaya situasi aman dan kondusif mengingat kenaikan harga BBM saat ini," jelas IPTU Budiono.

Lanjut IPTU Budiono menerangkan, antisipasi dan koordinasi dengan pihak SPBU, kita tempatkan anggota untuk melakukan pengamanan sehingga bisa antisipasi adanya antrean panjang maupun juga bisa memberikan pesan kamtibmas.

"Kami mengharapkan dengan kehadiran Personil Polres Kutai Kartanegara di Lokasi SPBU bisa mencegah terjadinya tindak pidana maupun memberikan himbauan kamtibmas," tutup IPTU Budiono. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tolak Kenaikan BBM

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kader Ikatan Mahasiswa Muhammmadiyah menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Soalnya, kenaikan harga BBM akan menambah penderitaan masyarakat di masa pemulihan ekonomi pandemi COVID-19 ini.

Hal ini menimbulkan respon dari berbagai kalangan salah satunya dari Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyaah Fatrul Rahman Hutasuhut.

"Kenaikan BBM ini adalah salah satu hal yang membebani kehidupan masyarakat untuk bermobilitas menjalankan kehidupan, kita tau subsidi yang diberikan pemerintah itu sekitar Rp.7.650 per liternya dan akan di naikan sekitar Rp.10.000 per liternya.

Kenaikan BBM memicu naik harga bahan pokok seperti minyak, beras, telur atau sembako.

Kenaikan BBM tidak hanya berdampak pada inflasi yang tinggi, tetapi juga meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia" Ujar Kader IMM Fatrul Rahman Hutasuhut

Dampak dari naiknya harga BBM jenis subsidi cukup luas, mulai dari inflasi umum yang tinggi bisa menyentuh 7 persen lebih jika kenaikan harga 30 persen, hingga naiknya orang miskin.

BBM subsidi dibutuhkan oleh petani untuk mengantar hasil panen ke pasar, hingga ke tangan konsumen. Artinya, BBM subsidi meningkat maka inflasi pangan akan naik signifikan

“Yang terburuk adalah risiko gejolak politik, dan berdampak terhadap seluruh pencapaian ekonomi. Konteks nya mendekati tahun politik, 2023-2024 dan itu sangat riskan. Ditambah kenaikan harga BBM akan memukul masyarakat kelas menengah dan bawah sekaligus" ujar Fatrul**

Read More

Makin Kuat, Implementasi ESG Pertamina Diakui Sejumlah Lembaga Internasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Implementasi ESG (Environmental, Social, & Governance) Pertamina yang semakin kuat di tahun ini menjadi sorotan mancanegara. Hal ini terlihat dari pengakuan sejumlah lembaga dan penghargaan internasional yang didapat Pertamina secara berturut-turut.

Yang terbaru adalah pengakuan dari JP Morgan yang memasukkan Pertamina dalam JESG EMBI (JP Morgan ESG Emerging Market Bond Instrument) Index dengan skor 44.2 di Juni 2022, atau lebih tinggi dari batas (threshold) yang ditetapkan JESG EMBI yakni 20. 

Hal ini menunjukkan bahwa Pertamina telah berhasil menjalankan bisnisnya lebih baik terutama dalam kaidah yang berwawasan lingkungan, keberlanjutan, serta aspek tata kelola yang baik. Dengan pengakuan ini, maka Pertamina mendapatkan peluang akses pendanaan yang lebih luas di pasar termasuk bunga yang lebih kompetitif. 

Posisi Pertamina pun menjadi lebih diakui di mata dunia sebagai motor yang mendorong keberlanjutan di Indonesia, terlebih Indonesia juga berkomitmen untuk menjalankan perjanjian Paris dalam pengurangan emisi karbon.

"Sejalan dengan visi Pertamina untuk menjadi perusahaan energi global yang berkelanjutan, kami senantiasa meningkatkan aspek ESG perusahaan sesuai dengan praktek sustainability internasional sehingga inisiatif yang kami lakukan sesuai dengan standard-standard ESG," ujar Direktur Keuangan Pertamina, Emma Sri Martini, yang sekaligus merupakan Komite Keberlanjutan Pertamina dalam keterangan persnya, Jum'at (08/07). 

Beberapa hal yang sudah dilakukan Pertamina antara lain berkontribusi dalam penurunan emisi karbon, menjaga keberagaman Hayati hingga penerapan aspek Good Corporate Governance (GCG).

Dalam hal penurunan emisi karbon, hingga tahun 2021 Pertamina berhasil menurunkan 7,4 Million Ton of Equivalent (MTOE) karbon atau sekitar 29% dari baseline 2010. Sementara untuk menjaga keberagaman hayati atau biodiversity, dalam 5 tahun terakhir Pertamina melakukan konservasi untuk sekitar 30 spesies hewan endemic dan sekitar 24 spesies tanaman yang sebagian besar diantaranya hampir punah. 

Khusus terkait penerapan GCG, di awal 2022 Pertamina kembali mengantongi sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan, yang menandakan komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kerja yang bersih.

Selain pengakuan dalam Index JP Morgan tersebut, Pertamina juga menerima sejumlah penghargaan terkait dengan Sustainability. Pada Juni 2022, Pertamina dan afiliasinya, Pertamina Hulu Rokan berhasil mendapatkan Sustainability Business Awards (SBA) Indonesia dalam kategori Highly Commended. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang memiliki komitmen keberlanjutan yang sangat kuat dan menunjukkan usaha yang konsisten dalam berbagai area keberlanjutan serta memiliki roadmap yang baik. 

SBA Indonesia diselenggarakan oleh Global Initiatives, sebuah perusahaan internasional yang sangat concern terkait sustainability berbasis di Singapura, bersama mitra lokal PwC Indonesia, Dewan Bisnis Indonesia untuk Pembangunan Berkelanjutan (IBCSD), Control Union dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). SBA sendiri dilaksanakan di beberapa Negara lainnya selain Indonesia, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, The Philippines and Thailand.

Sebelumnya, Pertamina juga telah menerima skor ESG 28.1 dari Sustainalytics pada 2021 yang menunjukkan tingkat risiko sedang, sejajar dengan perusahaan lain seperti Repsol dan ENI.

Selain itu, World Benchmarking Alliance (WBA) juga menempatkan Pertamina pada ranking 49 dari 100 perusahaan migas di topik Climate & Energy WBA.

"Kami juga mendorong seluruh subholding dan afiliasi Pertamina untuk meningkatkan implementasi aspek ESG, sehingga program-program operasional dan bisnis perusahaan menerapkan kaidah yang berlaku sesuai best practice ESG," tambah Emma. (Lak/Tha)

Read More

Kejaksaan Tinggi Banten Tahan 4 Orang Tersangka Korupsi spk di Pertamina.

Duta Nusantara Merdeka | Banten

Kejaksaan tinggi (Kejati) Banten menetapkan terhadap 4 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada PT Indopelita Aricraft Service (PT IAS) terkait dengan peneribitan dan pembayaran pekekerjaan PT IAS pada kilang Pertamina internasional (PT KPI), Balongan RU Vai Tahun 2021 yang lalu.

Keempat orang tersangka itu yakni, senior Manager Operation & Manufacture PT. KPI RU VI Balongan berinisial DS, Direktur Keuangan PT. IAS berinisial YS dan Presiden Direktur PT. IAS berinisial DS serta Direktur Utama PT. AKTN berinisial AC, langsung dilakukan penahanan oleh Kejati Banten, pada hari Rabu, (6/4/2022).

"Berdasarkan perkembangan dugaan Tipikor (tindak pidana korupsi) terkait Penerbitan dan Pembayaran Pekerjaan PT. IAS pada PT. KPI Balongan RU VI Tahun 2021, kita tetapkan 4 orang tersangka dan langsung kita lakukan penahanan," ungkap Kepala Kejati (Kejaksaan tinggi) Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat jumpa pers, di pelataran Kejati Banten, pada hari Rabu (6/4/2022).

Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan, tim penyidik Kejati Banten menemukan modus operandi penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak kerja fiktif yang diterbitkan PT IAS, anak perusahaan dari PT Pelita Air Services (PAS) kepada rekanan perusahaan yakni PT. EVTECH dan PT. AKTN.

Kata Leonard, PT IAS meneribitkan 3 SPK seolah benar adanya untuk mengadakan pekerjaan paket 3D Pack dan Aplikasi program AMIS untuk memenuhi pekerjaan pada PT.KPI RU VI Balongan pada Juli 2021 lalu. Namun kenyataanya, 3 SPK tersebut tidak pernah ada. Kata Leonard tim penyidik menemukan  2 dari ke-3 SPK tersebut telah dilakukan pembayaran. 

"Tim kita menemukan 2 dari 3 SPK itu sudah dilakukan pembayaran," ungkapnya Leonard.

Leonard memaparkan, kemudian tim penyidik Kejati (Kejaksaan Tinggi) Banten melakukan pemeriksaan terhadap 31 orang saksi yakni, 12 orang dari pihak PT. IAS, 2 orang dari PT Pelita Air Services (PT. PAS), kemudian 9 orang dari PT. KPI RU VI Balongan, dan 2 orang dari PT Pertamina Persero serta 5  orang dari PT Aruna Karya Teknologi Nusantara (PT.AKTN). Selain itu satu orang lagi dari PT Everest Technologi (PT.EVTECH).

Dari hasil pembayaran pekerjaan Fiktif tersebut, tersangka AC telah membagikan sejumlah uang kepada DS, SY dan SS.

Leonard menyebutkan, pihaknya telah memeriksa satu orang AHLI Kerugian Negara dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

Leonard menuturkannya, bahwa perbuatan tersebut telah mengarah kepada Tindak Pidana Korupsi yang melanggar Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Nomor A5-001/I00100/2019-S9 pada Pertamina Procurement Excellence Center Direktorat Manajemen Aset berdasarkan Keputusan Direktur Manajemen Aset PT Pertamina).

 "Perbuatan itu mengakibatkan terjadinya ierugian euangan Negara PT. Indopelita Aircraf Services (PT. IAS)," jelasnya Leonard.

Dari hasil pemeriksaan, lanjut Leonard mengatakan, kemudian tim penyidik melakukan penyitaan terhadap 175  Dokumen.

Leonard menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan dengan didukung alat bukti yang kuat, pihaknya menerapkan terhadap 4 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada PT Indopelita Aricraft Service (PT IAS) terkait dengan peneribitan dan pembayaran pekekerjaan PT IAS pada PT KPI. Keempat orang itu langsung dilakukan penahanan.

Leonard menambahkan, pihaknya kmenahan keempat orang tersangka itu lantaran alasan Subyektif, berdasarkan pasal 21 ayat 1 KUHAP yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti bahkan dapat mengulangi tindak pidana. Selain itu alasan obyektif, berdasarkan pasal 21 ayat 4 huruf a KUHAP yaitu para tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun lebih.

 

"Keempat tersangka saat ini kita titipkan di Rutan Kelas IIB Pandeglang dan Rutan Kelas IIB Serang," jelas Kepala Kejaksaan tinggi Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak. **

(Redaksi/Imam Sudrajat)

Read More

Usut Tuntas Kasus Kebakaran Kilang Minyak, LAKSI Menuntut agar Copot Direksi Pertamina

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Elemen masyarakat yang tergabung dalam LAKSI ( Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia) siang ini Jumat, 19 November 2021 menggeruduk kantor Pusat Pertamina di jalan Medan merdeka timur Jakarta Pusat, mereka mendatangi kantor Pusat Pertamina untuk melakukan demonstrasi mengenai kasus kebakaran tangki kilang minyak milik Pertamina yang  terjadi di Cilacap (Jawa Tengah), adapun aksi massa dilakukan tepat pada jam 14.00 wib, melalui kordinator aksi lapangan Umar Sagala menuturkan kepada rekan-rekan media bahwa LAKSI datang ke Pertamina untuk tujuan meminta dan menuntut mundur direksi Pertamina yang di nilainya telah membuat kerugian besar terhadap asset dan keuangan negara atas insiden kebakaran tersebut. 

Adapun Kebakaran kilang minyak terjadi lagi, pada Sabtu malam, 13 November 2021. Kebakaran tangki di Kilang Cilacap bukan kali pertama terjadi. Pada Juni lalu, salah satu tangki yang berisi benzene milik PT Pertamina juga terbakar. Kilang Cilacap merupakan satu dari 6 kilang Pertamina, dan kapasitas pengolahan 270 ribu barel per hari. Kilang minyak ini memiliki 228 tangki untuk menampung crude yang akan diolah, gas serta BBM hasil pengolahan minyak mentah.

 

Kordinator Lapangan LAKSI menilai insiden kebakaran yang hebat di kilang minyak milik PT. Pertamina merupakan peristiwa yang ganjil atau tak lazim karena kerugian dan dampak sosialnya amat besar bagi negara.  dengan adanya kasus kebakaran tersebut, maka dari itu kami meminta agar Meneg BUMN segera mencopot Direksi Pertamina, selain itu juga Direksi Pertamina harus berani bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pertamina.

“Kami meminta agar aparat Kepolisian berani mengambil tindakan tegas dan segera menetapkan para tersangka dalam peristiwa kebakaran kilang minyak sampai ke tingkat direksi Pertamina, kami meminta agar polisi jangan sampai kasus ini hanya menjerat pekerja lapangan saja, sementara direksi Pertamina yang memiliki otoritas penuh masih bebas tertawa di luar sana, dimanakah hati nuranimu ? Wahai direksi Pertamina. Jangan sampai tidak ada tindak lanjutnya, karena  negara menanggung kerugian yang amat akibat dari kebakaran ini.

Kami mendesak polisi mengusut tuntas untuk menjerat siapa saja yang bertanggung jawab dalam persoalan tersebut, publik harus dapat informasi yang jelas, transparans, terbuka mengenai apa yang menjadi penyebab kebakaran dan bagaimana standar keamanan dan keselamatan yang di lakukan oleh Pertamina. 

“Sudah selayaknya Direksi memprioritaskan soal keselamatan dan kesehatan lingkungan serta Lindung Lingkungan (LL). Apalagi atas kejadian yang sudah berulang kali ini seharusnya menjadi pelajaran untuk para Direksi Pertamina agar membuat antisipasi terhadap potensi bahaya (Hazard), kemungkinan risiko (risk) yaitu membuka peluang terjadinya kecelakaan ataupun kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu”.

Atas insiden ini, Direksi Pertamina harus membayar mahal dengan segala risiko yang ditanggung oleh negara, Direksi Pertamina harus bertanggung jawab penuh secara hukum untuk memulihkan semua kerugian yang di alami oleh Pertamina.

Kami meminta Menteri BUMN harus berani memberikan sangsi sebesar-besarnya secara tegas dan pencopotan terhadap Direksi Pertamina yang dinilai lalai dalam masa jabatannya sehingga mengakibatkan kebakaran kilang minyak yang berulang kali terjadi selama setahun ini sudah 3 kali dan tanpa proses hukum yang jelas. **

Read More

Istana Lakukan Cek Persiapan di Lapangan Ingin Pastikan Stok BBM Lebaran 2019 Aman

Duta Nusantara Merdeka | Semarang
Kebutuhan BBM untuk kendaraan yang akan menggunakan arus mudik dan arus balik Lebaran 2019 terus dimonitor Istana. Kantor Staf Presiden memeriksa satu per satu kesiapan SPBU di sepanjang tol Trans Jawa untuk memastikan ketersediaan BBM sepanjang masa mudik dan liburan Lebaran.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo yang mendapat tugas dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko untuk mengoordinasikan dan menyinergikan pengelolaan arus mudik Lebaran 2019 menjelaskan, salah satu hal penting yang menjadi perhatian pemerintah agar pemudik agar selamat sampai tujuan adalah ketersediaan bahan bakar memadai di sepanjang jalur arus mudik dan arus balik, terutama ruas-ruas tol.

Pada Kamis 2 Mei 2019, tim Kantor Staf Presiden bergerak menyusuri ratusan kilometer tol Trans Jawa dari Jakarta-Cikampek-Palimanan-Kanci-Pejagan-Pemalang-Semarang-Solo hingga memasuki Jawa Timur. Tim verifikasi lapangan persiapan Arus Mudik dan Arus Balik 2019 ini didampingi Manajer PSO Retail Fuel Marketing Pertamina Agus Taufik Harahap.

“Kami sudah meminta para pemangku kepentingan terkait agar memastikan ketersediaan bahan bakar yang mudah didapat. Baik ketersediaan maupun akses menuju SPBU yang kerap terhambat ketika arus kendaraan begitu tinggi,” kata Darmawan.

Agus Taufik Harahap memaparkan, di jalur mudik mulai dari Merak sampai dengan Jawa Timur sudah tersedia 38 SPBU tipe A, SPBU di rest area tipe A dalam proses pengerjaan 17 titik, SPBU rest area tipe B 17 titik, dan tipe C atau parking bay sebanyak enam titik. Selain itu, disiapkan 40 SPBU Modular, tujuh kios (BBM kemasan)  dan empat mobile dispenser.

Sementara itu, lanjut Agus, untuk seluruh rest area di seluruh Tol Trans Jawa sampai Jawa Timur, Agus memastikan Pertamina akan memberikan tambahan layanan BBM. Hal itu dilakukan selama masa Angkutan Lebaran Idul Fitri 2019.

“Tambahan layanan ini dalam bentuk kios, kemudian motoris, mobil dispenser, dan kantong BBM. Kami juga memberikan fasilitas di jalur Cipali sampai Jawa Tengah hingga jalur selatan sebanyak delapan titik,” ungkap Agus.

"Pertamina memprediksi pada musim mudik tahun ini terdapat peningkatan penggunaan kendaraan pribadi sebanyak 10,6 juta unit naik 13 persen dari tahun lalu. Sementara untuk konsumsi BBM gasoline (Pertamax, Turbo, Pertalite, dan sebagainya) diprediksi bertambah 15,78 persen. Sementara konsumsi BBM gasoil (avtur dan solar) menurun 10,45 persen," tutup Agus.(Arianto)

Read More