Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label BPJS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label BPJS. Tampilkan semua postingan

Kapolres Majalengka Berikan Kartu BPJS Kepada 82 Orang PHL Di Jajarannya


Duta Nusantara Merdeka | Majalengka
Bertempat di Lapangan Apel Mapolres Majalengka, pada hari Kamis (08/10/2020), Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso memimpin Upacara Penyerahan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada PHL Polres Majalengka berjumlah 82 Kartu.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada upacara tersebut adalah Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso dan dihadiri seluruh PHL Polres Majalengka dan Polsek Jajaran Polres Majalengka.

Dalam pelaksanaan Upacara, Inspektur Upacara Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso menyampaikan arahannya, mengatakan ucapan terima kasih kepada personil yang telah mengikuti upacara di Mapolres Majalengka.

“Kartu BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki manfaat jaminan kesehatan ketika sakit, kecelakaan maupun meninggal dunia. Untuk biaya bulanan BPJS tersebut akan di lunasi oleh Kapolres sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada jajaran Polres Majalengka dan Polsek-polsek jajaran,” tutur Kapolres Majalengka AKBP Dr. Bismo Teguh Prakoso.

Lanjutnya Kapolres, diharapkan para PHL akan lebih giat dan semangat lagi dalam melaksanakan tugas dan lebih berhati-hati dalam bekerja.

"Ucapan terimakasih kepada para PHL yang selama ini telah bekerja di Polres Majalengka dengan baik," kata Kapolres Majalengka. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat
Share:

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Tolak Urun Biaya BPJS Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Buruh Indonesia menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal hari Selasa 29 Januari 2019 di Jakarta.

Menurut Iqbal, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS. Dimana prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis menyakin.

“Permenkes 51/2018 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Said Iqbal.

Jika Pemerintah ingin mengatasi defisit, yang seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan.

“Defisit kan sama saja merupakan kegagalan Direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” tegasnya.

Iqbal menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi defisit yaitu :
Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir 120 trilyun.

Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal. Apalagi saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan.

Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari Pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu.

Karena itu, FSPMI – KSPI akan melakukan aksi besar-besaran di 20 provinsi pada tanggal 6 Februari 2019. Aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam, dan sebagainya.

Khusus di Jakarta, tegas Iqbal, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar.

Isu lain yang akan diangkat pada aksi tangga 6 Februari 2019 adalah:
-  Lapangan kerja – Ancaman PHK – Revolusi Industri 4.0,
-  BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar,
-  Tolak Upah Murah – Cabut PP 78/2015 – Turunkan Harga,
-  Tolak TKA China Unskill,
-  Hapus Outsourcing dan Kedok Pemagangan.
                                                                Reporter : Arianto

Share:

Pengenaan Urun Biaya Serta Selisih Biaya Dalam Program Jaminan Kesehatan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Memasuki tahun kelima, pagar hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional. Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diperkokoh. Kementerian Kesehatan pun mengundangkan regulasi soal ketentuan urun biaya dan selisih biaya JKN-KIS, yang ditetapkan untuk menekan potensi penyalahgunaan pelayanan di fasilitas kesehatan.

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. lqbal Anas Ma'ruf menerangkan, dalam Peraturan Kementerían Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018, jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan dalam Program JKN-KIS tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ketentuan urun biaya tersebut diberlakukan bagi jenis pelayanan kesehatan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan dalam Program JKN-KIS. Adapun penetapan jenis-jenis pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan usulan dari BPJS Kesehatan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan.

'Saat ini urun biaya memang masih belum diberlakukan, karena masih dalam proses pembahasan jenis pelayanan apa saja yang akan dikenakan urun biaya. Tentu usulan itu harus disertai data dan analisis pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya Kementerian Kesehatan membentuk tim yang terdiri atas pengusul tersebut, serta akademisi dan pihak terkait lainnya, untuk melaksanakan kajian, uji publik, dan membuat rekomendasi, ucap lqbal dalam Diskusi Media di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jumat, 18 Januari 2019 pukul 10.00 - 11.00 bertempat di Media Center BPJS Kesehatan Jl. Letjen Soeprapto Kavling 20 Nomor 14 Cempaka Putih Jakarta Pusat. dihadiri Budi Muhammad Arief selaku Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan dan Tulus Abadi selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.

lqbal mengatakan, fasilitas kesehatan wajib menginformasikan jenis pelayanan yang dikenai urun biaya dan estimasi besarannya kepada peserta. Ke depan, peserta atau keluarganya harus memberikan persetujuan kesediaan membayar urun biaya sebelum mendapatkan pelayanan. Aturan besaran urun biaya tersebut berbeda antara rawat jalan dengan rawat inap.

Nantinya untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama, serta paling tinggi Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan. Perlu diperhatikan, nominal ini terbilang kecil daripada total biaya pelayanan yang diperoleh peserta, jelas lqbal.

Sedangkan untuk rawat inap. besaran urun biayanya adalah 10% dan biaya pelayanan,. dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. 

Selanjutnya BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya terselbut. Urun biaya dibayarkan oleh peserta kepada fasilitas kesehatan setelah pelayanan kesehatan diberikan.

Ketentuan urun biaya ini tidak berlaku bagi peserta JKN-KIS dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBl) dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, tegas lqbal.

Pada kesempatan yang sama, lqbal juga menerangkan soal aturan bagi peserta yang hendak meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya, termasuk rawat jalan eksekutif.

Iqbal mengatakan, Pemenkes tersebut tidak melarang peningkatan hak kelas rawat di rumah sakit. Meski demikian, ada konsekuensi pembayaran selisih biaya yang harus ditanggung oleh peserta JKN KIS yang bersangkutan.

Peningkatan kelas perawatan tersebut hanya dapat dilakukan satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak kelas peserta. Pembayaran selisih biayanya dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta, pemberi kerja, atau melalui asuransi kesehatan tambahan. " terang iqbal.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk peningkatan kelas rawat  inap dari kelas 3 ke kelas 2, dan dari kelas 2 ke kelas 1, maka peserta harus membayar selisih biaya antara tarif INA CBGs antar kelas. Sementara untuk peningkatan kelas rawat inap dari kelas 1 ke kelas di atasnya, seperti VIP, maka peserta harus membayar selisih biaya paling banyak 75% dani tarif INA CBG's kelas 1. 

Sedangkan untuk rawat jalan, peserta harus membayar biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutf paling banyak Rp 400.000 untuk setiap episode rawat jalan.

Sama hanya dengan aturan tentang urun biaya tadi, fasilitas kesehatan juga harus memberi informasi kepada peserta atau keluarganya tentang biaya pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan dan berapa selisih biaya yang harus ditanggung peserta. Baik peserta ataupun keluarganya juga harus menyatakan kesediaannya membayar selisih biaya sebelum mendapatkan pelayanan," tutup lgbal.

                                                               Reporter : Arianto

Share:

The Lancet Menerbitkan Universal Health Coverage di Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebuah studi yang dipublikasikan hari ini di The Lancet menjelaskan bahwa Indonesia  telah menciptakan skema Universal Health  Coverage (UHC) yang adaptif dan fleksibel untuk mengakomodir kondisi dan kebutuhan yang beragam untuk menjamin  perlindungan  risiko keuangan, serta akses pelayanan kesehatan yang aman, efektif dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; seperti yang dimandatkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Studi berjudul “Universal Health Coverage di Indonesia: Konsep, Perkembangan, dan Tantangannya”  merupakan studi pertama yang  sepenuhnya ditulis dan dipimpin oleh tim peneliti Indonesia  yang berhasil diterbitkan di The Lancet – salah satu jurnal kesehatan yang sangat prestisius dan berdampak tinggi di dunia. Studi ini ditulis oleh tim Indonesia dari berbagai latar belakang ilmu yang dipimpin oleh dr. Rina Agustina dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Studi ini memaparkan pencapaian, kesenjangan, dan kesempatan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan  (BPJS) dalam memperluas cakupan, akses pelayanan dan keadilan untuk pelayanan kesehatan. 

Sejak dilaksanakan pada tahun 2014,  sistem JKN dan BPJS telah menjadi  sistem asuransi dengan skema pembayar premi tunggal terbesar di dunia yang menanggung lebih dari 203 juta orang hingga saat ini. Studi ini menekankan bahwa JKN mampu  memperbaiki askes dan pemerataan  pelayanan kesehatan, khususnya pada kelompok kelas ekonomi bawah di wilayah pedesaan, terutama di wilayah timur Indonesia.

Lebih lanjut, JKN turut meningkatkan perawatan penyakit tidak menular. Namun, studi ini menemukan berbagai kesenjangan yang membutuhkan perhatian segera, terutama terkait kelompok rentan dan keberlanjutan finansial. Jika tidak segera diatasi, kesenjangan ini dapat membahayakan keberlanjutan di masa mendatang.


Permasalahan pertama adalah adanya kelompok yang disebut sebagai “kelompok menengah yang hilang (missing middle)”, dimana hanya ~52% orang yang terdaftar  pada usia 20 hingga 35 tahun dari lapisan ekonomi menengah. Lebih lanjut hanya ~25% pendaftar anak-anak sejak dilahirkan hingga usia 4 tahun.

Permasalahan kedua adalah kesenjangan  finansial yang dirasakan oleh JKN dan BPJS dimana pendapatan tidak dapat menutup pengeluraran. Hal ini utamanya disebabkan oleh rendahnya iuran dan tingginya klaim untuk penyakit kronis. Studi ini mengungkapkan sebanyak 23% peserta mendaftar ketika mereka sakit. Selain itu, mereka yang telah memiliki sejarah penyakit kronis juga terbukti sangat antusias mendaftar sebagai peserta JKN.  

Pertumbuhan beban penyakit tidak menular di Indonesia sudah sangat serius, yang salah satunya disebabkan oleh faktor kebiasaan merokok yang terdapat pada 65% laki-laki dewasa, atau termasuk angka tertinggi di dunia. Faktor lainnya adalah  masalah gizi, termasuk obesitas,  stunting  pada anak yang diasosiasikan dengan  meningkatnya risiko terhadap hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung,  sehingga  pada akhirnya meningkatkan klaim kesehatan untuk jangka panjang.

Permasalahan ketiga ditemukan pada kesiapan layanan kesehatan. Seiring dengan meningkatkan kebutuhan peserta JKN dan BPJS, jumlah tenaga dan fasilitas media belum memadai,  terutama di rumah sakit umum maupun puskesmas. Salah satu tujuan utama dari JKN dan BPJS adalah untuk memperkuat peran pusat kesehatan masyarakat di tingkat primer; maka kurangnya tenaga, fasilitas, obat, dan peralatan kesehatan di lini terdepan dapat memangkas rujukan yang tidak diperlukan, yang pada akhirnya akan memperbesar biaya secara keseluruhan.


Para peneliti memberikan beberapa rekomendasi untuk menciptakan sistem kesehatan yang tangguh dan berdampak tinggi. Rekomendasi yang diberikan bersifat praktis dan dapat diimplementasikan sehingga mampu memberikan hasil cepat.

Pertama, peneliti mengusulkan percepatan kepesertaan dan pengumpulan iuran, terutama dalam kelompok pekerja di sektor informal atau yang disebut ‘kelompok menengah yang hilang (missing middle)’ dan kelompok ibu hamil dan anak-anak. Saat ini, terdapat sekitar 56,4 juta orang yang belum masuk JKN. Lebih lanjut, studi juga melaporkan bahwa pembayaran premi asuransi bukanlah penyebab utama kelompok tersebut tidak bergabung dalam JKN, namun lebih pada permasalahan ketersediaan layanan dan kurangnya pemahaman tentang asuransi.

Rekomendasi kedua, dan yang paling penting, adalah inovasi untuk pendekatan preventif dan promotif untuk mendukung pendekatan kuratif dari UHC. Inovasi pertama adalah pendekatan preventif  Universal Risk Coverage (URC), dimana pemerintah harus menciptakan investasi multisektoral agar mengurangi faktor risiko utamauntuk mencegah atau menunda penyakit, sehingga mampu menekan biaya tinggi penyakit di masa mendatang. Para peneliti mengindikasikan bahwa investasi pada kesehatan ibu dan anak, perawatan terhadap tumbuh kembang anak, sanitasi yang layak – terutama di daerah pedesaan dan terpencil, pola hidup sehat, kualitas diet yang lebih baik dan kegiatan gerak tubuh/olahraga dapat mengurangi tingginya biaya kesehatan yang diakibatkan oleh penyakit menular dan tidak menular. Inovasi selanjutnya adalah Universal Cause Coverage (UCC)yang fokus pada reformasi kebijakan  dan investasi yang mendukung promosi gaya hidup sehat. Dengan demikian, sebuah sistem terpadu yang bertransformasi dari UHC yang bersifat kuratif, URC yang bersifat pencegahan dan UCC yang bersifat promotif; akan dapat menjadi jaring pengaman kesehatan yang terbaik bagi masyarakat.


Terakhir, rekomendasi ketiga dalam studi ini menekankan pada penguatan lini terdepan  kegiatan berbasis masyarakat dan sistem informasi kesehatan digital yang berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan memandu terciptanya solusi bagi permasalahan kesehatan Indonesia dengan kondisi yang beragam. Lebih lanjut, akses yang lebih baik dan penggunaan data penting oleh para peneliti Indonesia akan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan bukti secara strategis. Dengan demikian, dapat dipastikan terjadinya reformasi kebijakan di luar sektor kesehatan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, didukung oleh partisipasi kader kesehatan yang profesional.

Secara umum, sistem UHC yang terintegrasi, dinamis, dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat akan menciptakan jalur yang lebih terjangkau dan berkelanjutan untuk mendorong akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, serta turut mendorong pemenuhan target SDGs. 

Artikel ilmiah ini ditulis oleh: dr. Rina Agustina, MSc,PhD(Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia-RS Dr. Cipto Mangunkusumo/ FKUI-RSCM dan Human Nutrition Research Center, Indonesian Medical Education and Research Institute HNRC-IMERI FKUI); Teguh Dartanto, PhD (Departemen Ekonomi dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI/FE UI); Prof.Dr. dr. Ratna Sitompul, SpM (K)(Departemen Ilmu Kesehatan MataFKUI-RSCM); Kun Aristiati Susiloretni, PhD (Politeknik Kesehatan Semarang, Kementerian Kesehatan); Suparmi, MKM (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan);   Prof. dr. Endang L Achadi, MPH, DrPH (Departmen Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat/FKM UI); Prof. dr. Akmal Taher, SpU (K)  (Kementerian Kesehatan dan Departmen UrologiFKUI-RSCM); dr. Fadila Wirawan, MSc (HNRC-IMERI FKUI); Prof. dr. Saleha Sungkar, DAP&E, MS, SpPark (Departemen of Parasitologi FKUI); Prof. dr. Pratiwi Sudarmono, PhD, SpMK(Departemen Mikrobiologi, FKUI-RSCM); Anuraj H. Shankar, DrPH(Harvard T.H. Chan School of Public Health, Harvard University) dan Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH (Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Departemen Administrasi dan Kebijakan KesehatanFKM UI).

                                                                Reporter : Arianto

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini