Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Pemerintah Luncurkan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebagai perwujudan misi Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, yakni untuk meningkatkan akses, keadilan, dan pemerataan kualitas pendidikan, pada tahun 2020 ini Pemerintah meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah).

Hal ini sebelumnya dipertegas pada Rapat Terbatas (12/11/2019) bahwa Presiden Joko Widodo meminta menteri terkait mengimplementasikan penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah agar tepat sasaran. Presiden tidak ingin ada mahasiswa putus kuliah karena biaya pendidikan.

KIP Kuliah dibuat dengan skema arah kebijakan baru. KIP Kuliah akan memberikan dana bantuan UKT kepada 410.000 mahasiswa, dana KIP Kuliah 2020 kepada 200.000 mahasiswa baru dan dana bidik misi on going dan afimasi PT kepada 267.000 mahasiswa dengan total anggaran 4.1 Triliun Rupiah yang berasal dari APBN 2020.

Aminuddin Ma'ruf, Staf Khusus Presiden dalam sambutannya mengatakan, "Inisiasi Teman KIP kita harapkan ikut membantu memastikan bahwa Program ini tepat sasaran dan tidak ada lagi anak yang tidak bisa kuliah karena permasalahan ekonomi"

"Dengan adanya program ini, Teman KIP akan mengambil peran sebagai Pusat Informasi, Pusat Pendampingan, Pusat Pengaduan, dan Pusat Pengawasan berjalannya program KIP Kuliah," kata Aminuddin saat peluncuran Teman KIP pada Senin, 3 Agustus 2020 di Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta.

Menurutnya, "Teman KIP adalah sebuah kerja sosial untuk memastikan manfaat KIP Kuliah sampai pada mereka yang berhak. Sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia".


"Sebagai Staf Khusus Presiden gugus urusan kelompok strategis, salah satunya adalah kelompok Mahasiswa, saya perlu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang mana keduanya membawahi berbagai perguruan tinggi di Indonesia," ujar Aminuddin.

Maka, imbuhnya, terkait implementasi KIP-Kuliah ini, bersama-sama menginisiasi program #temanKlP upaya memastikan misi Presiden tepat sasaran.

Oleh sebab itu, Aminuddin menegaskan:

1. #temanKIP adalah sebuah kerja sosial bersifat kerelawanan untuk memastikan manfaat KIP-Kuliah sampai pada mereka yang berhak. Sebagai langkah afirmasi pemerintah untuk pemerataan akses pendidikan tinggi bagi seluruh rakyat indonesia.

2. #temanKIP ingin memastikan informasi KIP-Kuliah terbuka, mudah diakses dan tepat sasaran.

3. #temanKIP akan mendelegasikan kordinator disetiap kampus dari unsur mahasiswa untuk membantu memberikan informasi, pendampingan dan pengaduan KIP-Kuliah.

4. #temanKIP juga akan bersinergi dengan Rektorat Perguruan Tinggi Penyelenggara KIlP Kuliah.

5. Akhir kata, #temanKIP merupakan perwujudan pengawalan pemerataan akses dan kualitas pendidikan yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan diterima kepada mereka yang membutuhkan. (Arianto)









Share:

Calon Penerima Kartu Pra-Kerja Bisa Buka Rekening BNI Dari Rumah



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah sejak 11 April 2020 telah membuka pendaftaran bagi pemohon program Kartu Pra-Kerja sebagai bantuan “Biaya Pelatihan” bagi angkatan kerja serta masyarakat Terdampak pendemi Covid-19. Guna memudahkan pencarian dana, BNI membantu calon penerima Kartu Pra-Kerja bisa membuka Rekening BNI dari Rumuh.

Kartu Pra-Kerja telah resmi dirilis pemerintah pada 11 April 2020, dengan kebijakan memberikan insentif sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan, tidak hanya untuk untuk biaya pelatihan.

“Insentif tersebut dibebaskan pemanfaatannya. Jadi, peserta Kartu Pra-Kerja bisa memakai insentif itu untuk modal usaha,” ujar Direktur Kemitraan Kartu Pra-Kerja Panji W. Ruky, dalam acara webinar Katadata dengan tema: “Kartu Pra-Kerja untuk Siapa?” awal pekan ini.

Sementara itu Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengungkapkan, Kartu Pra-Kerja diharapkan juga berguna bagi pekerja yang dirumahkan selama masa pandemi corona atau COVID-19.

Program Kartu Pra-Kerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Pertanyaannya bagaimana cara mencairkan dana tersebut agar memudahkan masyarakat memperolehnya? Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Adi Sulistyowati di Jakarta, Rabu (15/4/2020) menerangkan, BNI telah menyiapkan sistem yang memungkinkan calon penerima Kartu Pra-Kerja membuka rekening BNI dari rumah.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah menyiapkan sistem yang terintegrasi dengan Project Management Office (PMO) Program Kartu Pra-Kerja. 

“BNI telah memiliki sistem yang namanya e-form (formulir elektronik) sehingga membuka rekening bisa dari mana saja, termasuk dari rumah. Cukup mengisi e-form, lalu akan mendapat notifikasi yang menyatakan rekening sudah dibuka.” lanjut Adi Sulistyowati yang akrab disapa Susi itu 
         
Susi menambahkan, rekening BNI yang dibuat penerima Kartu Pra-Kerja juga tidak memerlukan saldo awal dan tidak dikenai biaya administrasi selama satu tahun. Rekening BNI ini juga tetap dapat digunakan sebagai tabungan dan alat transaksi setelah program Kartu Pra-Kerja nantinya selesai. BNI juga menyiapkan pula gimik-gimik menarik dalam pembukaan rekening tersebut. 

Lebih lanjut Susi menuturkan, pembayaran insentif kepada penerima Kartu Pra-Kerja akan dilakukan setelah peserta menyelesaikan proses pelatihan atau kursus. Selain itu, BNI sudah bekerja sama dengan sejumlah balai latihan kerja yang terdaftar dalam marketplace mitra PMO Kartu Pra-Kerja. Ini membuat proses pelatihan menjadi lebih mudah dan lancar.
         
Guna memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya calon peserta kartu prakerja,  BNI juga telah bekerjasama dengan PMO telah membuka call center selama 5 hari kerja untuk calon penerima Kartu Pra-Kerja. Namun, tidak menutup kemungkinan call center dibuka selama 7 hari apabila banyak pertanyaan yang masuk. 

BNI juga memberikan jaminan bahwa semua transaksi dalam program Kartu Pra-Kerja dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. Semua bisa dicek dan diaudit pemerintah. BNI menjamin semua dana APBN yang digunakan bisa dipertanggungjawabkan, tegas Susi

Berdasarkan Catatan Redaksi, BNI telah ditunjuk sebagai Official Digital Banking Partner pada penyaluran insentif Kartu Pra-Kerja, baik insentif pelatihan, insentif survei, maupun penyediaan sistem cash management yang terintegrasi dengan PMO Kartu Pra-Kerja agar dana insentif tersebut tersalurkan secara akurat, efektif, dan efisien. Peran BNI antara lain menjadi bank yang membukakan rekening bagi peserta Kartu Pra-Kerja. **
Share:

Edy Rahmayadi Kaya Himbauan, Miskin Kebijakan


Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan
Khairul Hadi SH ketua liga mahasiswa nasdem kota Medan menganggap bahwa himbauan-himbauan yang disampaikan oleh gubsu dalam penanganan covid 19 sudah terlalu banyak. Dan kami menganggap bahwa himbauan-himbauan tersebut tanpa dibarengi dengan solusi dan kebijakan yang kongkrit. 

Hari ini penyebaran covid 19 sudah semakin mengganas, khususnya kota Medan dan Deli Serdang yang merupakan Epicentrum penyebaran Covid 19 di Sumut. 
_____________________________________________
Baca Juga :



Hadi menambahkan bahwa dalam kondisi yang sudah sangat mengkhawatirkan begini kami mendesak Gubsu untuk mengajukan Pemberlakuan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke pemerintah pusat bagi kota Medan dan Deli Serdang Karena phsyical distancing yang selama ini kita terapkan tidak bisa mengendalikan penyebarannya. 

Jika kita bandingkan dengan Provinsi Riau yang hari ini ditetapkan untuk menerapkan PSBB untuk kota Pekanbaru dengan jumlah kasus yang terkonfirmasi positif virus Covid19 berjumlah 16 orang dan untuk pasien dalam pemantauan ( PDP) sebanyak 229 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sumut lambat dalam mengambil kebijakan PSBB karena jumlah kasus yang terkonfirmasi positif virus Covid 19 berjumlah 90 orang dan untuk pasien dalam pemantauan ( PDP) sebanyak 145 orang.

Jangan kita menunggu korban yang semakin banyak karena dalam kondisi seperti ini korban yang berjatuhan itu merupakan tanggung jawab Gubernur selaku ketua gugus tugas. **
Share:

Dinilai Tepat, Laksi Dukung Menag Keluarkan Surat Edaran Aturan Ibadah Di Bulan Ramadhan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Saat ini kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia terus memburuk. Hingga Rabu (8/4/2020) sore, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto  mengatakan ada 2.956 kasus positif di Indonesia dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 222 kasus dan meninggal 240 kasus. 

Kondisi ini juga direspons Kementerian Agama dengan mengeluarkan Surat Edaran No.6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441H di tengah Pandemi Wabah COVID-19. Dalam panduan yang bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengimbau umat muslim di Indonesia untuk melakukan tarawih dan tadarus di rumah selama Ramadan.

“Salat Tarawih cukup dilakukan secara individual atau berjemaah bersama keluarga inti di rumah,” ujar Menag Fachrul di Jakarta, Senin (6/4/2020)

Kordinator LAKSI Azmi Hidzaqi dalam siaran pers nya menyatakan  mendukung Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag) berisi panduan Ibadah Ramadhan dan Perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi Covid-19. ’Ini anjuran yang tepat di tengah kondisi yang mengkhawatirkan karena penyebaran covid 19 di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, selain itu surat edaran Menag ini  menjadi bantahan atas pemberitaan hoax yang beredar di medsos seminggu lalu, 

Kami mendukung surat edaran yang di keluarkan Mentri Agama sebagai bentuk kepedulian Mentri agama kepada umat Islam agar tidak ada lagi korban yang terjangkit virus corona, selain itu juga Surat Edaran Menag itu sejalan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang juga mengeluarkan  program pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial skala besar ( PSSB ) sehingga di harapkan masyarakat dapat mematuhi himbauan dari pemerintah mengenai aturan dan tata cara dalam mengantisipasi  epidemi wabah corona ini,

Selain itu juga kami juga meminta kepada kelompok masyarakat yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah agar tidak membuat pernyataan- pernyataan yang dapat membingungkan masyarakat sehingga akan memperburuk situasi oleh karena itu jangan sebar berita- berita hoax yang dapat memancing masyarakat untuk menambah kepanikan dan ketakutan di masyarakat, dengan begitu kita dapat menciptakan kondisi ketenangan untuk masyarakat. Sudah saatnya masyarakat mematuhi himbauan dari  Menag agar dapat menjadi solusi dalam mengatasi epidemi corona ini. 

Hal serupa ini  disampaikan Majelis Ulama Indonesia. Dilansir dari CNNIndonesia.com  Ketua Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Abdullah Jaidi meminta umat Islam melaksanakan ibadah salat tarawih di rumah apabila wabah corona masih terjadi sampai bulan Ramadan tahun ini.

“Sesuai arahan MUI bahwa kita menghindari tempat berkumpul yang membuat menularnya wabah itu sendiri. Sesuai imbauan itu sebaiknya kita tetap tarawih di rumah,” kata Abdullah, Kamis, 2 April.

Abdullah meminta masyarakat tak perlu khawatir dan gusar bila salat tarawih digelar di rumah akan mengurangi pahala ketimbang di masjid. Menurutnya, salat tarawih di rumah tak akan mengurangi pahala.**
Share:

Pemko Makassar Tandatangani Surat Rekomendasi Kepada Lembaga Anti Narkotika Sulawesi Selatan


Duta Nusantara Merdeka | Makassar
Ditengah Bencana pandemi Virus COVID19 yang terjadi di berbagai negara belahan di dunia, pemerintah Republik Indonesia, khususnya pemerintah kota Makassar terus bergerak mencegah dan meminimalisir penyebaran virus COVID19, salah satunya dengan menghimbau seluruh warga masyarakat untuk tetap berada dalam rumah.

Saat ini pemerintah kota Makassar terus berupaya melakukan langkah langkah aksi kemanusiaan, selain Virus COVID19, Pemkot Makassar dalam hal ini PJ.Walikota Makassar Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T juga turut menaruh perhatian yang dalam terkait kondisi "INDONESIA DARURAT NARKOBA" 

Bertempat di balai mutiara PJ. Walikota Makassar, Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T menyutujui dan menandatangani surat rekomendasi lembaran negara kepada salah satu Lembaga Nasional Bergerak di bidang pencegahan bahaya narkoba yakni LEMBAGA ANTI NARKOTIKA SULAWESI SELATAN. kamis, 02 April 2020.

Dalam surat resmi tersebut, dengan No. Surat Rekomendasi 440/18/KESRA/III/2020 , Pj. Walikota Makassar, Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T merekomendasikan kepada LEMBAGA ANTI NARKOTIKA SULAWESI SELATAN untuk segera mengambil langkah langkah pencegahan dengan bekerjasama Pemkot Makassar melibatkan seluruh 50 OPD Makassar dan 15 kecamatan di kota Makassar. 

Turut serta dalam penandatanganan surat rekomendasi tersebut,  Bang Oki (KETUA DPD LAN SULSEL),  Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T, (PJ. WALIKOTA MAKASSAR), HM Akib Farid Arifin, SE,  MM (Pembina DPD LAN SULSEL), Dan beberapa jajaran pimpinan pejabat Pemkot Makassar.

Di tempat lain, ketua DPD LAN SUL-SEL juga menyampaikan, "Sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih kepada Dewan Pembina DPD LAN SULSEL, HM Taufik Fachrudin SE MM , HM Akib Farid Arifin, SE,  MM , Kabag Kesra kota Makassar, H. Aswi Badwi, SE, M.Si , khususnya PJ. Walikota Makassar, Dr.H. Iqbal S.Suhaeb, SE,. M.T , atas dukungan dan amanah yang diiberikan" Ucap, bang Oki.

Lanjut,  tentu agenda misi kemanusiaan ini kami akan laksanakan setelah bencana COVID19 berlalu, sementara saat ini kita fokuskan untuk Bersama sama mencegah penyebaran virus COVID19 khususnya di kota Makassar." Pungkas KETUA DPD LAN SULSEL **
Share:

Liga Mahasiswa Nasdem Medan : Penerapan Darurat Sipil Kebijakan represif, Tidak Berprikemanusiaan Dan Berprikeadilan



Duta Nusantara Merdeka | Medan
Liga Mahasiswa Nasdem Medan: Penerapan Darurat Sipil adalah Kebijakan yang Represif,  Tidak Berprikemanusiaan, dan Berprikeadilan. 

Liga Mahasiswa Nasdem menganggap bahwa Penerapan darurat sipil yg dilakukan pemerintah sebagai langkah terakhir mengatasi penyebaran corona adalah suatu kebijakan yg represif,  tidak berprikemanusiaan dan berprikeadilan ujar Khairul Hadi SH selaku ketua.

Hadi menambahkan Benar bahwa kondisi negara sedang bahaya, hal terpenting yang harus pemerintah ambil adalah menerapkan UU No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai payung hukum menanggulangi wabah penyakit karena rakyat sebagai komponen negara sangat harus diselamatkan. 

Ini persoalan serius,  sebulan pasca penetapan darurat akan virus corona kondisi rakyat semakin memprihatinkan. Jumlah korban akibat virus semakin meningkat. Beban rakyat juga semakin memuncak akibat tagihan dan kebutuhan yang harus dibayarkan. Tanpa virus juga rakyat akan mati pelan-pelan akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhannya. Bagaimana mungkin kita bisa masif memerangi virus corona jika kondisinya seperti ini.

Ini lah waktu yang tepat bagi pemerintah untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya, berikan subsidi bagi rakyat terhadap kebutuhan hidup seperti makan, air dan listrik serta subsidi pinjaman bagi UMKM dan ojol agar tak sekedar himbauan semu. Jika pemerintah tetap memaksakan penerapan darurat sipil ini sama saja bahwa sesungguhnya kita tak pernah beranjak untuk mengatasi wabah virus corona ini tutup Hadi. **
Share:

Andri Rio Idris Padjalangi: Dialektika antara Harapan dan Keniscayaan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Suara jutaan rakyat Indonesia seakan tak pernah berhenti menyuarakan agar DPR menunjukkan kapasitas dan kualitasnya sebagai lembaga wakil rakyat. Harapan rakyat Indonesia, sudah tentu merupakan harapan kita bersama. Tentu saja dalam kenyataannya, tidak ada harapan atau cita-cita yang akan terwujud secara sempurna. Namun harapan atau cita-cita tidak akan lenyap hanya karena belum terwujud dalam kenyataan.

Parlemen (baca: DPR) sebagai lembaga perwakilan yang menyuarakan aspirasi masyarakat, sebagai penghubung antara rakyat dengan pemerintah, mewakili kepentingan masyarakat, pembuatan keputusan, pengawas jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif, dan lain-lain peran dan fungsi yang melekat dalam tugas, wewenang, hak dan kewajibannya, menempatkannya sebagai lembaga yang penting dalam sebuah negara demokrasi.

Andri Rio Idris Padjalangi, SH.,MKn2, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI (F-Golkar) mengatakan, Seiring dengan banyaknya kasus yang terjadi saat ini, seperti penyalahgunaan kewenangan, politik uang, korupsi dan lain sebagainya dengan melibatkan anggota legislatif, judikatif, eksekutif, swasta dan lain-lain, memang bukan merupakan gejala yang baru, karena jauh sebelumnya beberapa di antara kasus-kasus tersebut sudah sangat menonjol.

"Kasus-kasus yang melibatkan anggota DPR dianggap sebagai perilaku yang menyimpang. Kecenderungan anggota DPR untuk terlibat dalam perilaku menyimpang, masyarakat menganggap hal itu adalah sebuah tindakan di luar kewajaran, karena tidak sesuai dengan hakikat keberadaannya sebagai wakil rakyat. Secara asumsi, anggapan ini mungkin sebagal Suatu ironi yang menunjukkan betapa moral dan hati Nurani seorang Wakil rakyat Indonesia sudah tidak lagi berbicara," ujar Andri dalam kegiatan seminar Nasional dengan tema "Arah Kebijakan MKD Upaya Menghadirkan Peradaban Hikmah"  di Crowne Plaza Hotel Jakarta. Selasa (24/02)

Menurutnya, MKD menyadari bahwa penegakan etik adalah sebuah sistem. Kode etik, bukan variabel tunggal yang menentukan. Kode etik merupakan sarana dan panduan dalam penegakan etik dan pencegahan pelanggaran etik. Karena masih ada faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi dan menentukan penegakan etik. Faktor penegak etik, faktor sarana dan prasarana, faktor lingkungan, dan lain-lain menjadi faktor penting dan ikut mempengaruhi penegakan etik.


Selain itu, tegasnya, Faktor manusia merupakan salah satu faktor penting sebagai penentu dan menjadi jiwa dari penegakan etika. Penegakan etik bukan semata soal penerapan pasal peraturan perundangan-undangan. Kepedulian empati, kejujuran, kecermatan dan keberanian sebagai variabel penting dari moral yang mestinya atau harus diperkuat. Dengan cara ini maka dalam penegakan etik tidak hanya menggunakan logika melainkan juga nurani.

Hakikatnya, kata Andri, setiap kekuasaan (bukan hanya DPR) memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan menyimpang dan melakukan kesewenang-wenangan serta memaksakan kehendaknya kepada pihak lain atau kemampuan mengendalikan pihak lain.

Kekuasaan itu sendiri, imbuhnya, seperti dikatakan oleh Lord Acton, cenderung bersalah guna, sedangkan kekuasaan yang mutlak bersalah guna secara mutlak pula.

Untuk itu, Ia menambahkan,  kekuasaan harus dibatasi dan diawasi. Pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan ini dapat dilakukan oleh "konstitusi"19 yang pada hakekatnya dibentuk untuk melakukan pembatasan kekuasaan dan masyarakat sebagai pihak berdaulat dalam negara.

Dalam konteks MKD, lanjutnya, pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan anggota DPR, dapat dilakukan melalui penegakan etik dan pencegahan perilaku anggota DPR.

"Moral merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap orang, termasuk anggota DPR. MKD dalam penegakan etika dan pencegahan perilaku anggota DPR, berkomitmen untuk melaksanakan dengan itikad baik,Ndengan dilandasi nurani, kejujuran dan kecermatan. Jujur untuk memproses setiap permasalahan dan cermat dalam menganalisa permasalahan atau kasus yang melibatkan anggota DPR," tandas Andri.

"Untuk kepentingan tersebut maka semua stakeholder harus memiliki jalinan keterkaitan moral yang sama sebagai satu kesatuan moral bangsa Indonesia. Sehingga pada akhirnya, akan dapat dibuktikan bahwa marwah dan keluhuran lembaga ini masih tegak. Saatnya untuk membuktikan itu semua," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Jakarta Perkuat Kolaborasi untuk Kurangi Timbulan Sampah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Tragedi meledaknya gunungan sampah di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Leuwigajah, Jawa Barat 21 Februari 2005 silam, meruntuhkan ribuan ton sampah hingga menimbun dua desa dan merenggut 157 jiwa.

Peristiwa bencana longsor sampah terbesar ke-2 di dunia ini, diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2020. DKI Jakarta menyadari, pada tahun ke-15 HPSN, potret tata kelola sampah yang berakhir di pembuangan akhir harus diubah. Diperlukan skema baru agar sampah tak menjadi monster.

Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 65 Tahun 2019 tentang Penugasan kepada PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (“Jakpro”) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Sampah Antara di Dalam Kota atau ITF (Intermediate Treatment Facility) sebagai upaya mengatasi timbulan sampah yang mencapai 7.702 ton* perhari di tahun 2019 yang berakhir di Bantar Gebang.

Volume ini bisa terus melaju seiring pertumbuhan demografi dan kegiatan perekonomian. PT Jakpro yang merupakan BUMD DKI Jakarta, bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan Dinas Kominfotik Provinsi DKI Jakarta membuka kemudahan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk ditandai Preliminary Market Sounding untuk Pembangunan ITF, diselenggarakan hari ini Rabu (19/2/2020).

ITF merupakan pengolahan sampah modern dengan teknologi tepat guna, ramah lingkungan, berkelanjutan, memberikan benefit lebih baik bagi masyarakat dan layak secara ekonomi. Proyek ini bertujuan mereduksi sampah (municipal solid waste/MSW) setidaknya 80% dari total kini, dengan teknologi tepat guna dan ramah terhadap lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) Bantar Gebang, serta strategi pengurangan dan penanganan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam penggunaan teknologi, syarat penting yang diamanatkan dalam Pergub bahwa teknologi harus berbasis ramah lingkungan,” ujar M. Hanief Arie Setianto, Direktur Pengembangan Bisnis PT Jakpro. Guna memenuhi ketentuan tersebut, Jakpro berkolaborasi dengan BPPT dalam pra studi kelayakan pada Q1/2020 hingga pertengahan Q2/2020 bersama konsultan global.

“Preliminary Market Sounding merupakan awal dari penerimaan dan proses review proposal minat kolaborasi para calon mitra strategis, paralel dengan proses pra studi kelayakan,” lanjut Hanief.

ITF menekan aspek keselarasan dengan program 3R (reduce-reuse-recycle). “Dalam forum hari ini, kami menampung masukan dari pasar untuk pengembangan ITF sekaligus menjaring minat dari berbagai lembaga dan negara sahabat untuk berkolaborasi dengan kerangka berfikir 3R,” tutup Hanief.

Forum dibuka oleh Asisten Gubernur Bidang Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta, Sri Haryati, menghadirkan paparan dari instansi pemerintah terkait (Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta). Acara diikuti oleh calon mitra, perbankan, kedutaan besar, kontraktor dan penyedia teknologi pengelolaan sampah.

ITF merupakan rantai keempat dalam kondisi ideal penanganan sampah Jakarta. Rantai pertama adalah pemilahan sampah dari sumber. Kini persentase sampah dari rantai pertama meliputi (1) sampah rumah/residensial 60,5%, (2) sampah dari ruang publik 8,3%, (3) sampah pasar 2,8%, (4) sampah dari perairan dan kepulauan 2,5%, dan (5) sampah dari kawasan komersial 25,9%. Rantai kedua adalah pengumpulan sampah sesuai kategori. Rantai ketiga adalah pengangkutan (fleet management) sesuai jenis sampah, baru kemudian rantai keempat yaitu ITF. TPST atau landfill adalah rantai kelima.

Menyadari pentingnya rantai pertama hingga ketiga sebelum masuk ke ITF, Jakpro bersama lintas pemangku kepentingan bahu membahu mengimplementasikan sejak rantai pertama yakni pemilahan sampah dari sumber. Adapun dalam kerangka 3R bersama upaya dunia mengurangi laju pertumbuhan volume sampah, Jakpro berkolaborasi mengutamakan reduce (kurangi), kemudian reuse (pakai ulang) dan berikutnya recycle (daur ulang). Seluruh proses ini memerlukan kesadaran kolektif dari diri sendiri, mulai dari hal kecil untuk menuju kota berperadaban yang layak huni dan dicintai. (Arianto)



Share:

Lamhot Sinaga: Kurangin Ketergantungan dengan Platform Digital dari Luar Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menarik disimak pernyataan berturut-turut Wamen BUMN dan Menteri BUMN tentang Telkom Indonesia, seolah ingin menyampaikan sinyal bahwa akan ada perombakan besar-besaran baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia.

Wamen BUMN mengatakan bahwa Telkom lamban berinovasi mengikuti zaman, sementara Menteri BUMN mengatakan bahwa Telkomsel sebaiknya yang menjadi BUMN karena menyumbang reveneu 70% deviden kepada Negara, lebih besar dari Telkom Indonesia sebagai perusahaan induk.

Lamhot Sinaga, Anggota DPR RI - Komisi VI Ketua DPP Golkar mengatakan, Ide dan gagasan Menteri BUMN ini perlu disikapi secara hati-hati, karena regulasi belum tentu memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut. Dan perlu dipahami juga, besarnya Telkomsel tidak lepas dari pemanfaatan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Telkom.

Untuk itu, lanjutnya, saya melihat pembenahan terpadu dan terintegrasi yang harus dilakukan terhadap Telkom Indonesia agar bisa menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing global. Telkom Indonesia perlu mempercepat pembangunan platform yang mendukung Inovasi Nasional. Saya ingin menyampaikan bahwa DPR mendukung BUMN menjadi tulang punggung inovasi Nasional.

"Indonesia membutuhkan platform digital beserta infrastrukturnya yang pada akhirnya akan mendukung penguatan ekonomi nasional, karena akan tumbuhnya bisnis digital dan bisnis yang berbasis digital di masyarakat. Saya ingin mencontohkan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia yang masih minim sentuhan digital, jika seandainya ada platform yang mengelola penjualan, kebutuhan barang dan distribusinya, maka sinergi dengan BUMN atau swasta dapat memangkas pemicu biaya (cost driver), karena terhubungnya pemasok, distribusi (logistik) dan UMKM," ujar Lamhot Sinaga dalam keterangan tertulis. Kamis (13/02)

Menurutnya, Kita harus mengurangi ketergantungan dengan platform digital dari luar Indonesia. BUMN harus mengambil peran sebagai pusat inovasi nasional. Disinilah dibutuhkan platform digital yang cerdas, murah, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tentu saja berkelanjutan.

Selain itu, tegasnya, BUMN perlu memberikan insentif penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan inovasi digital. Saya juga berharap BUMN akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan gairah masyarakat dalam meningkatkan kemampuan memanfaatkan inovasi digital, agar para start up atau bisnis digital rintisan di Indonesia berkembang, tidak seperti saat ini yang mati sebelum berkembang.

Namun, ujarnya lagi, Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah BUMN yang menjadi leader dalam pengembangan platform inovasi nasional? Saya melihat bahwa Telkom sebagai BUMN terbaik dalam bisnis Informasi dan teknologi di Indonesia yang tepat sebagai orkestrator untuk pengembangan inovasi nasional. Disitu letaknya sehingga Telkom Indonesia tidak relevan untuk ditiadakan, tetapi harus didorong terus untuk maju sesuai core bisnisnya.

"Saya juga berharap kementrian BUMN tidak hanya menuntut tumbuhnya keuntungan dari Telkom, akan tetapi juga menilai dampak pengembangan digital yang dilakukan oleh Telkom yang berdampak hadirnya benefit-benefit yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Kolaborasi Polri dengan KKP untuk Pembinaan Nelayan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama Kepala Kepolisian Negara RI Jend. Polisi Idham Azis menggelar penandatangan adendum nota kesepahaman tentang ‘Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan’, pada Jum’at (7/2) di Auditorium Tuna, lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kantor KKP Jakarta.

Adapun, Adendum nota kesepahaman tentang ‘Sinergitas Pengamanan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan’ mencakup: Pertukaran data dan atau informasi, Bantuan pengamanan, Penegakan hukum di bidang pemberantasan mafia kelautan dan perikanan; ilegal fishing, unreported, unregulated fishing/IUUF; dan destructive fishing, Pemanfaatan sarana dan prasarana, Peningkatan kapasitas, dan pemanfaatan sumber daya manusia, dan Pembinaan masyarakat kelautan dan perikanan.

Edhy Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, Penandatanganan MoU dengan Polri kali ini terdapat penambahan klausul MoU, selain untuk memberi kepastian hukum terhadap nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas kelautan dan perikanan, tetapi disertai dengan adanya pemberian pembinaan masyarakat dalam sektor usaha kelautan dan perikanan.


"Konsep utamanya adalah pembinaan, bagaimanapun ini adalah warga negara yang ingin melakukan suatu usaha, sehingga menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Kecuali kalau di antara mereka melakukan sesuatu yang di luar kelaziman, seperti penyelundupan, narkoba, persenjataan, menangkap ikan dengan cara merusak. Kalau yang ini, ya, ditindak saja," kata Edhy Prabowo di sela-sela penandatanganan MoU di Jakarta.

Pada kesempatan yang sama, Jendral Pol Idham Azis, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menegaskan, Beliau sengaja membawa sebagian besar petinggi Polri dalam acara tersebut, untuk menunjukkan komitmen jajarannya dalam melaksanakan kesepakatan antara Polri dan KKP.

Beliau malah mengusulkan, agar Kementerian Kelautan dan Perikanan menyediakan sebuah ruangan untuk tim Polri dan KKP, supaya bisa duduk bersama saling bertukar informasi serta berdiskusi untuk penyelesaian kasus Kelautan dan Perikanan.

"Sehingga dapat memberikan hasil maksimal dan  dapat benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak dan terutama masyarakat disektor usaha perikanan dan kelautan," pungkasnya. (Arianto)





Share:

MA Gelar Refleksi Akhir Tahun 2019


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Implementasi kebijakan MA dalam penanganan dan penyelesaian perkara terus menunjukkan hasil yang positif. Tahun ini tercatat jumlah perkara yang diregister di MA sebanyak 19.370 perkara. Sekalipun jumlah perkara masuk tersebut meningkat sebesar 12,91% dari tahun sebelumnya, MA berhasil memutus 20.021 perkara dari keseluruhan jumlah beban sebanyak 20.276 perkara, jumlah perkara diputus meningkat 13,51%, sehingga kerja keras MA tersebut dapat menekan jumlah sisa perkara menjadi hanya 255 perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2019 tersebut, memecahkan rekor hasil terbaik yang pernah dicapai oleh MA.

Dari sisi waktu penyelesaian perkara, 96,200/0 perkara di MA dapat diputus dalam waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, sesuai dengan SK KMA Nomor 214 kinerja Tahun 2014. Capaian tersebut diikuti pula dengan kinerja minutasi/penyelesaian perkara. Sebanyak 18.274 perkara telah diminutasi dan dikirim ke pengadilan pengaju. Direktori Putusan juga telah mengunggah 4.326.850 putusan.

Ketua MA menjelaskan bahwa kelanjutan modernisasi sistem kerja peradilan telah melakukan lompatan beşar di tahun 2019 adalah peluncuran e Litigation sebagai pelaksanaan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

"E-Litigation ini melengkapi sistem e-Court, sehingga meliputi pula pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan putusan secara elektronik. "e-Litigation siap diterapkan di scluruh pengadilan di Indonesia mulai awal tahun 2020," ujar Ketua MA saat acara Refleksi akhir tahun 2019, disertai Peresmian Museum, Command Center, Assesment Centre, dan Ruang tunggu VVIP di Gedung MA lantai I Jakarta. Jum'at (27/12)

Menurutnya, Pengembangan sistem informasi pengadilan terus dilakukan. Setelah Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di MA dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama terbukti berhasil mendorong transparansi dan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pada tanggal 22 April 2019 MA meluncurkan SIPP Pengadilan Tingkat Banding versi 3.2.0 untuk empat lingkungan peradilan, yang juga telah diimplementasikan sepenuhnya di seluruh pengadilan tingkat banding.

Selanjutnya Hatta Ali juga menjelaskan bahwa guna mendukung perwujudan peradilan modern, penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), MA telah membangun aplikasi SPERMARI yang telah dimanfaatkan sejak peluncurannya pada tanggal 6 Juli 2019.

Pada tahun ini, kata Hatta Ali, Badan Pengawasan MA mulai menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 pada tujuh unit pengadilan negeri sebagai pilot project, untuk kemudian diberikan sertifikasi SNI ISO 37001: 2016 sebagai wujud upaya pencegahan suap dan korupsi.

Sebagai mitra strategis, lanjutnya, MA selalu berkoordinasi dengan Komisi Yudisial. MA 100% merespons rekomendasi Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi terhadap hakim terlapor sesuai peraturan yang berlaku. Terkait penegakan kode etik dan pedoman perilaku serta aturan disiplin pegawai, sepanjang 2019 MA telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 179 orang hakim dan aparatur peradilan dengan jenis hukuman disiplin berat terhadap 69 orang, hukuman sedang 29 orang, dan hukuman ringan 81 orang, dengan jumlah tertinggi terdiri dari 85 orang hakim ditambah 1 orang hakim ad hoc, 20 orang panitera pengganti, dan 19 orang staf.

Disisi lain, Hatta Ali menambahkan, Badan Pengawas MA juga aktif melakukan penindakan. Pada tahun 2019 operasi Tim Saber Pungli Badan Pengawasan berhasil melakukan tangkap tangan terhadap Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Wonosobo.
"Total realisasi anggaran MA tahun 2019 sebesar Rp8.803.416.087.374, atau 97,32% dari total Pagu yang dianggarkan. Nilai Kinerja Keuangan MA mencapai 87,73 atau 22 poin di atas nilai kinerja rata-rata nasional yang hanya sebesar 65,77," jelasnya.

Terkait implementasi SK KMA Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dari (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), juga telah membuahkan hasil. "27 satuan kerja di lingkungan Peradilan Umum, 28 satuan kerja Peradilan Agama, 2 satuan kerja Peradilan Tata Usaha Negara, dan 5 satuan kerja Peradilan Militer mendapatkan predikat Zona Integritas," ungkapnya.

"MA berupaya untuk terus meningkatkan jaminan kesejahteraan termasuk jaminan kesehatan khususnya bagi para hakim. Selain menjalin kerja sana dengan pihak asuransi untuk jaminan kesehatan para hakim ad hoc, MA tengah berupaya mendorong perubahan regulasi terkait jaminan kesehatan bagi seluruh hakim, agar ke depannya para hakim mendapatkan jaminan kesehatan yang layak sesuai kebutuhan dan standar bagi hakim," tandasnya.

Hatta menegaskan MA dan jajaran badan peradilan yang berada di bawahnya terus berbenah dan berusaha memberikan yang terbaik. Semuanya diarahkan agar lembaga peradilan dapat menjalankan tugas dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya.

"Tahun 2020 juga akan menjadi tahun penting bagi MA, sebagai tahun diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional Akbar sekaligus suksesi kepemimpinan MA," pungkasnya. (Arianto)




Share:

IPKEMINDO Gelar Seminar dan Lokakarya Nasional Gelombang II


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam Sistem Peradilan Pidana. Dalam rangka meningkatkan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO) menggelar Seminar dan Lokakarya Nasional Gelombang II bertajuk “Strategi Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi PK dalam rangka Mendukung Percepatan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan” pada Kamis, 12 Desember 2019 di Merlynn Park Hotel Jl. KH. Hasyim Ashari No.29-31, Jakarta.

Ketua Umum IPKEMINDO, Dr. Sri Puguh Budi Utami dalam sambutannya mengatakan, IPKEMINDO memiliki tim kerja yang kompak, sinergitas antara pengurus pusat dan wilayah yang luar biasa. Sehingga pelaksanaan seminar ini dapat berlangsung dengan meriah dan dihadiri oleh pembimbing kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dari seluruh Indonesia, aplause yang meriah untuk IPKEMINDO.

Selain itu, kata Sri, untuk melaksanakan amanat Permen PAN RB, kegiatan seminar memiliki tujuan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi para PK dan Asisten PK, khususnya dalam menyikapi adanya perkembangan pengetahuan-pengetahuan terbaru serta merespon isu-isu terkini.

Dengan demikian, lanjutnya, PK dan Asisten PK dapat selalu up to date sesuai tuntutan masarakat dan dinamika pelaksanaan tugas. Hal ini juga sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya IPKEMINDO 6 tahun yang silam yaitu untuk mewujudkan PK yang berkompetan dan profesional.

Saat ini, Sri menuturkan, Salah satu isu terkini yang sedang hangat-hangatnya dan tentu harus direspon dan ditindak lanjuti adalah pidato pelantikan bapak presiden Jokowidodo yang menyebutkan lima program kerja yakni:
- Pembangunan SDM
- Pembangunan infrastruktur
- Penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi
- Penyederhanaan birokrasi
- Transformasi Ekonomi.

Atas pidato dan arahan bapak presiden, menteri hukum dan HAM juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian hukum dan HAM tidak terkecuali kami di direktorat jenderal pemasyarakatan agar segera melaksanakan langkah langkah konkrit yaitu:

- Percepatan PB, CB, Remisi Online,

- Penanganan overcrowded dengan cara cara baru dengan berpikir out of the box,

- Peningkatan koordinasi dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Sri menjelaskan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan langsung bergerak cepat dengan kebijakan Crash Program pemenuhan PB, CB, dan CMB untuk 34.000 Narapidana yang tanggal pembebasan bersyaratnya sampai dengan 31 Maret 2020. 

Melalui Crash Program ini kita melakukan terobosan hukum yakni:

-  Simplifikasi Laporan Penelitian Kemasyarakatan, berupa penyederhanaan format Laporan, sehingga pembimbing kemasyarakatan dapat melaksanakan Litmas dengan lebih Efektif dan Efisien.

-  Penunjukkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penjamin, dalam hal Anak dan Narapidana yang bersangkutan tidak memiliki Penjamin, sehingga akses untuk memperoleh PB, CB, dan CMB menjadi lebih terbuka untuk semua warga binaan.

Disisi lain, kata Sri, Salah satu tujuan revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah meningkatkan peran pembimbing kemasyarakatan yang menjadi ujung tombak Pemasyarakatan. Ketajaman ujung tombak ini menentukan keberhasilan Pemasyarakatan secara menyeluruh.

-  Dengan rekomendasi yang tepat dari pembimbing kemasyarakatan dalam mengukur risiko dan perubahan perilaku warga binaan, maka gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga pemasyarkatan dapat diminimalisir.

-  Dengan peran PK dalam melaksanakan Restoratif Justice, Diversi, dan alternative pemidanaan lainnya dapat menjadi solusi untuk penanganan over crowded.

-  PK juga menjadi wujud nyata daru upaya penyederhanaan birokrasi di UPT pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, karena dengan adanya jabatan fungsional PK saat ini telah menjadi pilihan karier yang sangat menjanjikan dengan level kelas jabatan dan tunjangan yang tidak kalah dengan pejabat pengawas, administrasi, bahkan pejabat pimpinan tinggi.

Untuk itu, Sri menambahkan, supaya dapat memenuhi tuntutan-tuntutan pembaharuan tugas tersebut, saya berpesan kepada para PK. Tingkatkan kapasitas dan kualitas diri, jangan hanya mengejar angka kredit.
Dengan telah adanya tunjangan dan kelas jabatan yang tinggi maka harus dibarengi dengan integritas.

Namun, tutur Sri, Dengan adanya organisasi profesi IPKEMINDO, para PK dan APK harus lebih kompak lagi dalam mencapai tujuan bersam serta harus terus berupaya mengembangkan metoda-metoda kerja baru dan cara cara baru, sehingga pelaksanaan tugas dibidang bimkemas dapat lebih effektif dan efisien.

"Saya berharap IPKEMINDO dapat terus produktif menjadi mitra dan memberikan dukungan kepada instansi pembina khususnya dalam menyikapi percepatan dan pembaharuan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dan asisten pembimbing kemasyarakatan," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Sekber Gelar Konferensi Pers Terkait Situasi Garuda Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sekretariat Bersama (SEKBER) yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesian (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) menggelar Konferensi Pers terkait situasi PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada Kamis, 12 Desember 2019 di Pulau Dua Restaurant, Komplek Taman Ria Senayan JL Jend Gatot Subroto Jakarta.

Menyikapi pemberitaan yang saat ini beredar terkait dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan dalam rangka menyambut Angkutan Natal dan Tahun Baru 2019/2020. Kami Sekretariat Bersama (SEKBER) yang terdiri dari Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga), Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. SEKBER dengan ini menyampaikan dan mengajak seluruh karyawan agar bersatu dan menghilangkan semua perbedaan, silang pendapat, dan menghentikan semua perdebatan yang tidak perlu, serta menyerahkan semua proses kepada aparat penegak hukum dan pemerintah selaku pemegang saham.

2. SEKBER mendukung penuh Manajemen Garuda Indonesia yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah untuk tetap terus menjalan kan operasional dan layanan Garuda Indonesia sebaik-baiknya dan mempersiapkan RUPS tanggal 22 January 2020.

3. SEKBER bersama-sama seluruh Karyawan Garuda Indonesia tetap berkomitmen akan memberikan layanan terbaik dan menjaga operasional dengan tetap mengutamakan keselamatan
penerbangan.

4. SEKBER berterima kasih kepada semua pihak yang terus memberikan dukungan dan selalu setia menggunakan layanan Garuda Indonesia.

5. SEKBER mengharapkan doa dari seluruh rakyat Indonesia untuk kebaikan Garuda Indonesia
kedepan. (Arianto)



Share:

Kemendikbud Gelar Forum Group Discussion Subjek Nasionalisme dan Patriotisme Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan


Duta Nusantara Merdeka | Sumatera Barat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Forum Group Discussion Subjek Nasionalisme dan Patriotisme Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan pada Selasa (5/11) di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Untuk mengajak seluruh pihak menyamakan persepsi terhadap urgensi pembangunan monumen nasional PDRI.

Alfan mengatakan, Kami optimis pembangunan monumen nasional PDRI akan selesai sesuai dengan target yang ditetapkan, namun kesemuanya itu tentunya membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait.

Selain itu, kata Alfan, progress pembangunan yang telah dicapai saat ini baru sebesar 15 % dan optimis akan seslesai pada waktunya sesuai dengan target yang ditentukan.

“Akhir tahun 2020 kami optimis penyelenggaraan kegiatan Bela Negara dapat dilaksanakan di Monumen Nasional PDRI. Kemendikbud berkomitmen untuk menjaga nilai-nilai sejarah PDRI sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan Bangsa Indonesia,” pungkas Alfan.

Pada kesempatan yang sama,  Asisten Deputi Bidang Kesadaran Bela Negara Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Rufbin Marpaung menyampaikan bahwa berkomitmen untuk merawat dan menjaga nilai-nilai luhur sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui pembangunan Monumen Nasional PDRI atau Monumen Bela Negara.


Oleh karena itu, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melakukan koordinasi terkait pembangunan monumen tersebut.

“Pembiayaan pembangunan monument nasional PDRI baru dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta didukung oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Padahal, seharusnya ada 7 kementerian yang terlibat penuh untuk mendukung program tersebut, ” pungkas Rufbin.

Sementara itu Wakil Bupati Lima Puluh Koto, Bpk. Ferizal Ridwan S. Sos, yang juga merupakan Sekretaris Yayasan Peduli dan Pejuang PDRI 1948-1949 mengatakan telah menerbitkan tiga Peraturan Bupati dan satu Keputusan Bupati untuk mendukung program monumen nasional PDRI. Salah satunya tentang penetapan daerah atau wilayah-wilayah pendukung monument nasional PDRI tersebut.

“Kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berharap peringatan Hari Bela Negara Tahun 2020 dapat dilaksanakan di Monumen Nasional PDRI”, ujar Wakil Bupati.“

Selanjutnya kami mengusulkan agar setelah pembangunan Monumen Nasional PDRI maka dilaksanakan program bela negara lainnya baik secara nasional maupun local,” ungkap Ferizal Ridwan.


Narasumber lain, Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia, Dr. Wansamri menyampaikan bahwa bela negara adalah sikap mental dan tindakan untuk menegakkan marwah negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pancasila dan UUD 1945.

“PDRI tidak mungkin berjalan tanpa ada persatuan. Tanpa deklarasi mereka berjuang bersama mereka bersatu. Para pejuang PDRI berjuang tanpa pamrih untuk membela negara,” ujar Dr. Wamsamri.

Ketua DPD Pepabri Provinsi Sumatera Barat, Letkol Purn Syaiful Bahri, selaku panelis ketiga menyampaikan bahwa sejarah yang diingat oleh generasi sekarang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh para pelaku sejarah itu sendiri yang jauh lebih berat.

"Perlunya membuat film-film bertemakan sejarah agar generasi muda mau menonton dan mendapatkan nilai-nilai perjuangan, Menwa di kampus-kampus juga perlu diaktifkan kembali karena mereka dapat menjadi motor kelompok bela negara,” tambah Syaiful.

Penanggap acara Diskusi ini yang juga wakil dari Kementerian Pertahanan, Kolonel Kav Cecep Darmawan, Kasubdit Lingkungan Pekerja, Ditjend Bela Negara Dirjen Pothan Kemhan, mengatakan pembangunan monument nasional jangan hanya bersifat fisik dan seremonial.

“Monumen nasional PDRI harus dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan bela negara yang terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tutup Cecep. (Arianto)



Share:

Seminar Nasional 'Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa'


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI) menggelar seminar nasional Program  Pendidikan Singkat Angkatan XXII TA 2019 dengan judul Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa di Jakarta.

Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas dalam sambutannya mengatakan, hadirnya era Revolusi Industri 4.0 mau tidak mau mengharuskan Indonesia untuk mempersiapkan diri sedini mungkin, melakukan penguatan sinergi dan kolaborasi, karena selain menghadirkan manfaat pada saat bersamaan akan juga menimbulkan berbagai ancaman.


Oleh karenanya, lanjut Agus, kunci dalam menghadapai Revolusi Industri 4.0 adalah bagaimana bangsa Indonesia mampu mensinergikan dalam sistem kolaborasi n-helix agar dapat berinovasi dan mengakselerasi pembangunan nasional guna kesejahteraan bangsa.

"Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar dengan pemanfaatan Iptek secara penuh, hal ini sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo pada program Making Indonesia, dimana Pemerintah dan stakeholder telah memiliki pemahaman yang sama, sinergi dan kolaborasi semua elemen dalam menghadapi tuntutan perkembangan teknologi," ujar Agus dalam seminar yang bertajuk Sinergi dan Kolaborasi n-Helix di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Kesejahteraan Bangsa di Gedung Panca Gatra, JI. Kebon Sirih No. 24-28B Jakarta Pusat. Senin, (9/9/2019)


Agus berharap, seminar ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan, dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang dapat menjawab tantangan di era Revolusi Industri 4.0.

"Pemerintah dan segenap pemangku kebijakan perlu mendorong sistem dan tata kelola pemerintahan dengan menguatkan sinergi dan kolaborasi n-helix untuk mempunyai nilai inovasi, nilai inklusivitas, efisiensi dan kemudahan akses pelayanan terhadap setiap kelompok masyarakat serta mengendalikan teknologi berkembang, mengandung visi dan mendorong kontribusi konkrit, dan menempatkan manusia sebagai Human Capital yang technology based, selain itu, pemerintah perlu mendorong sinergi dan kolaborasi n-helix sesuai bidang guna mempunyai daya saing, dan produktivitas berbasis teknologi, serta penguasaan pasar dan transformasi sektoral dalam hal produksi," tutup Agus. (Arianto)







Share:

Polres Bekasi Kabupaten Gelar Sosialisasi Tertib Berlalulintas Berkeselamatan di Jalan kepada Kaum Milennial


Duta Nusantara Merdeka | Bekasi
Dalam rangka Tertib berlalulintas Polres Bekasi Kabupaten menggelar acara “Sosialisasi Tertib Berlalulintas Berkeselamatan di Jalan kepada Kaum Milennial” yang dihadiri oleh para pengendara Opang (ojek pangkalan) dan Ojol (ojek online) bertempat di Aula Polres, Senin (02/9)

Silaturahmi yang dihadiri sekitar 500 pengojek itu diwarnai keakraban dan saling mengisi sehingga apa yang diharapkan untuk saling peduli dan membantu dalam berlalulintas untuk kepentingan orang banyak dapat tercapai.

Tartono, Kasat Lantas Polres Bekasi Kabupaten AKBP mengatakan salah seorang dari mereka (Komunitas Ojol dan Opang) siap mengakomodir rekan-rekannya membantu menertibkan kesemrawutan di Stasiun Cikarang. Begitu juga yang lain berjanji akan lebih tertib setelah mendengar arahan dari Kasat Lantas.

Berikut 11 Pedoman untuk Komunitas Ojol dan Opang:

-  Pertama, sadar bahwa dirinya wajib mentaati aturan dengan penuh kesadaran.

-  Kedua, perlu belajar road safety ( berperan aktif membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar).

-  Ketiga, peduli dan mengutamakan keselamatan akan keselamatan para penumpang.

-  Keempat, cek and richek kesiapan operasional kendaraan nya.

-  Kelima, dalam grup komunitas pengemudi memiliki spirit membangun budaya tertib.

-  Keenam, pahami P3K (pertolongan,pertama pada kecelakaan) dan masalah-masalah emergency lalu lintas.

-  Ketujuh, membantu polisi ketika ada masalah kemacetan atau kecelakaan.

-  Delapan, tidak parkir atau ngetem sembarangan.

-  Sembilan, hindari konflik anarkisme.

-  Kesepuluh, hindari mabok ugal-ugalan, kebut-kebutan yang membahayakan keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lain, dan

-  Kesebelas, tidak melakukan tabrak lari.

Dijelaskan Tartono, membantu keselamatan orang lain perlu mentaati aturan lalulintas dengan kesadaran bukan karena paksaan. “kesadaran itu tumbuh dari dalam diri sendiri,” tandasnya

"Melapor atau menginformasikan adanya suatu kecelakaan, itu sama saja sudah membantu petugas. Bukan ada kecelakaan, malah menonton, memarkir kendaraan dekat kecelakaan dan bikin macet. Syukur-syukur ikut menolong korban, kita harus punya kepedulian kepada sesama manusia," tutup Tartono. (Arianto)



Share:

Kualitas Pelayanan Mudik Lebaran 2019 Meningkat Lebih Baik


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2019, berlangsung menggembirakan, terutama dari sisi manajemen transportasi. Pernyataan ini disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo dalam diskusi media Forum Media Barat (FMB) 9 bertajuk ‘Analisa dan Evaluasi Angkutan Lebaran 2019’ di Bina Graha, Kantor Staf Presiden Rabu, 19 Juni 2019.

Berjalan lancarnya transportasi arus mudik dan balik tahun ini mampu memenuhi harapan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas awal Mei lalu, dengan penekanan bahwa manajemen pelayanan angkutan Lebaran harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan agar persiapan lebih detail dan semakin baik terutama yang berkaitan dengan manajemen lapangan. 

Manajemen lapangan harus lebih terpadu, lebih terkoordinasi, di pusat maupun di daerah,” kata Darmawan.

Ia menyebutkan beberapa testimoni masyarakat di media sosial yang menyatakan sangat puas. Waktu yang terpangkas dalam perjalanan mudik bisa lebih dari separuhnya, dibandingkan sebelum ruas tol Trans Jawa tersambung sepenuhnya. Demikian pula dapat dipakainya Trans Sumatera secara operasional dan fungsional, sangat membantu perjalanan pemudik dari Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya.
Untuk itu, Kantor Staf Presiden mengapresiasi usaha keras tiap kementerian, lembaga, BUMN, dan berbagai sektor lain, mulai dari perencanaan, koordinasi, hingga pelaksanaan mudik.

“Semua stakeholder cerdas menyelesaikan masalah dan mampu mengoperasikan strategi dengan baik,” kata Darmawan Prasodjo.

Pihak KSP menjelaskan, para pemangku kebijakan berpijak dari pengalaman menangani angkutan Lebaran pada tahun-tahun sebelumnya dalam menentukan strategi. Oleh karenanya, pelayanan angkutan Lebaran 2019 dinilai memuaskan para pemudik.

“Selain waktu tempuh yang lebih cepat, kebijakan manajemen transportasi pada arus mudik dan balik Lebaran 2019 membuat ekonomi di sekitar jalan raya dan jalan tol menggeliat dan tumbuh pesat,” kata Darmawan, merujuk pada perjalanan yang lebih cepat serta sistem ‘one way’ yang membuat pengguna jalan mampir ke warung-warung makan maupun sentra ekonomi sepanjang perjalanan.


*Persentase Kecelakaan Menurun*

Merujuk pada data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), jumlah kejadian kecelakaan selama musim mudik Lebaran turun dari 1.593 pada 2018 menjadi 550 pada 2019, atau terkoreksi 65 persen.

“Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan pun turun dari 358 orang pada 2018 menjadi 133 orang pada 2019, atau turun 63 persen,” kata Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi di tempat yang sama.

Selain itu, jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum pada 2019 turun 1,31 persen dibandingkan 2018. Jumlah pemudik dengan angkutan umum pada tahun sebelumnya tercatat 19.845.785. Sementara itu, jumlah pemudik dengan angkutan umum pada 2019 menjadi 19.585.377. Jumlah penumpang angkutan jalan mengalami kenaikan 11,56 persen dibandingkan dengan 2018 yakni sebesar 3.974.709 penumpang.

Kampanye dan sosialisasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan tentang bahaya mudik menggunakan motor roda dua berbahaya atau tidak direkomendasikan, dianggap berhasil. Indikatornya terlihat dari penurunan penggunaan moda sepeda motor dalam mudik libur lebaran turun hingga 12%.

“Menhub dan kepolisian selalu mengampanyekan mudik dengan sepeda motor itu berbahaya atau tidak direkomendasikan,” kata Budi.

Menurut Budi, respons masyarakat saat mudik lebaran terhadap moda angkutan darat yang tersedia sangatlah positif. Di mana sebagian dari mereka mengatakan bus yang tersedia sangatlah bagus, nyaman, aman, ditambah dengan fasilitas yang lengkap.

"Secara umum pendapat masyarakat terhadap penanganan angkutan umum lebaran, cuma dua istilah, sangat baik dan lebih baik," tuturnya.


*Polri Amankan Angkutan Lebaran*

Sementara itu, Kasubag Dalops Korlantas Polri AKBP Dhafi menekankan, mudik yang lancar dan asyik harus terwujud disertai dengan terjaminnya keselamatan.

“Tahun lalu, one way kita lakukan insidentil, tanpa jadwal dan diberitahu terlebih dahulu. Untuk tahun ini, kita lakukan secara terjadwal dan diberitahu sebelumnya ke masyarakat.

Karena itu, kondisinya bisa lebih baik dari sebelumnya,” jelas Dafi.
Untuk arus balik, menurut AKBP Dhafi, di beberapa tujuan, karena waktu yang singkat hanya tiga hari, terjadi penumpukan di sejumlah titik di wilayah Bekasi dan Jakarta. “Antreannya memang cukup panjang meskipun masih bisa dikendalikan,” ucapnya.

Di tahun 2020, AKBP Dhafi mengharapkan infrastruktur jalan sudah semakin memadai sehingga memperlancar arus mudik dan arus balik.


*Penumpang Angkutan Laut dan KA Naik*

Sementara itu, Kementerian Perhubungan mencatat terjadi kenaikan jumlah masyarakat yang menggunakan angkutan laut selama arus mudik dan arus balik masa lebaran tahun ini, yakni mencapai 1.825.653 orang atau naik 9,45 persen.

“Kita catat bahwa kita prediksi kenaikannya 4,8 persen. Tapi realisasinya sejak H-15 sampe H+12 lebaran tercatat naik 9,45 persen. Total yang terangkut dengan kapal di 52 titik yang kita pantau adalah 1.825.653.

Sementara tahun lalu totalnya 1.668.096,” ungkap Direktur Lalu Lintas dan Angkatan laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko.

Peningkatan penumpang juga terjadi pada moda angkutan kereta api. Dalam data Direktorat Jenderal Pehubungan Kereta Api Kementerian Perhubungan mulai H-7 hingga H+7 ada peningkatan jumlah penumpang mencapai 5.115.104 pada 2019. Angka itu menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 343.779 penumpang dibandingkan pada musim Lebaran 2019.

“Untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpang KA, kami terus melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan pembangunan dan melakukan peningkatan kualitas perawatan sarana dan prasarana,” kata Dirjen Perhubungan Kereta Api Kemenhub Zulfikri. (Arianto)
 

Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar

BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI

loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Aksi Album Anak Artikel Asahan Asian Games Asuransi Asusila Award Bakti Sosial Bandara Banjir BANK Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BNI BNN BPJS Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Citilink conference Covid-19 Covid19 Cuaca Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dialog Digital Dirgahayu HUT RI Diskusi Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Electronics Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Forum Furniture G30S/PKI Games Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Go Pay Go-Jek Gojek Gotong Royong Grab Gym ham Harbolnas Hewan Hiburan HIV Hoax Hotel Hp Hukum Humbahas HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Jokowi Jurnalis Kaliber Kampanye Kamtibmas Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kekerasan Keluarga Kemanusiaan Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal Kuliner Kutai Kartanegara Lakalantas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik lomba lari LPS Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR Mudik Muhammadiyah Muharram Munas Musik Narkoba Narkotika Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Opini Organisasi Otomotif P Pagelaran Pahlawan Pameran Parawisata Pariwisata Partai Politik Pasar Pasar modal Patroli PC pe Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencurian Pendataan Pendidikan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengajian Pengamanan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanian PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pinjam meminjam uang Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi Pra Kerja Pramuka Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan PWI Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Jokowi Remisi Renungan resa Restoran Reward Robot Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sahabat Anak Salon Samosir Sanitasi air.Lingkungan hidup Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Senjata Sepak Bola Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturrahim Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Superstore Suplemen Surat Terbuka Survei Survey susu Syariah Syawal Talkshow Tawuran Teknologi Terorisme Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM umkm Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UUD 1945 Valentine Day Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Wirausaha Workshop

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA

PRO KONTRA RUU HIP

~> RUU HIP saat ini sedang Hangat Dipersoalkan, Karena Banyak Pihak yang telah Menolaknya, Baik dari Kalangan Ormas Hingga Partai Politik, Sehingga Terjadi Pro Dan Kontra.

<~ Memang Sebaiknya Persoalan Pancasila Tidak Usah Diganggu Gugat, Karna itu merupakan Landasan Dasar Dalam Berdirinya Negara Indonesia, Sudah Final Masalah Pancasila.

Link Terkait

close
Banner iklan disini