Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Sejumlah Pegawai KPK Terpapar Covid-19, H. Firli Bahuri: Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pandemi Covid-19 berdampak hampir pada seluruh aktivitas masyarakat, termasuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Trisula strategi pemberantasan korupsi melalui upaya Pencegahan, Penindakan, dan Pendidikan Antikorupsi butuh berbagai penyesuaian teknis pelaksanaannya.

"Melihat kasus positif Covid-19 yang masih relatif tinggi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali yang menimpa beberapa pegawai KPK, mengharuskan kami menyesuaikan kondisi tersebut," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media di Jakarta. sabtu (31/07)

"KPK mengutamakan keselamatan jiwa insan KPK karena keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi". 

Selanjutnya, Firli juga menuturkan bahwa KPK juga mengalami derita, karena sejak awal 2020 sampai dengan tanggal 31 juli 2021 jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid 19 sebanyak 436 orang dan khusus Kedeputian Penindakan sebanyak 141 orang. 

Untuk tahun 2021, sebanyak 169 orang dari Kedeputian Penindakan, 41 orang terpapar covid karena mereka tetap bekerja sehingga terpapar covid 19. 

Dan selama pandemi Covid 19 sejak tahun 2020, sebanyak 10 orang pegawai KPK meninggal dunia, terakhir penyidik KPK Alm. Kompol Ardian. "Kami terus berjuang melawan dan berupaya menyelamatkan insan KPK dari Covid-19, namun Covid-19 belum bisa teratasi," ucapnya. 

"Saat ini, pertanggal 30 Juli 2021 masih ada 43 orang yang sedang menjalani isoman dan 3 orang masih dirawat di rumah sakit," ungkapnya.

Dengan pertimbangan kondisi internal, juga kondisi eksternal bahwa upaya pemberantasan korupsi tentunya juga melibatkan pihak-pihak eksternal KPK.

Asal tahu saja, KPK meminimalisasi mobilitas pegawai turun langsung ke lapangan. Sehingga, program kegiatan sebagian besar telah beralih ke daring.

"Meski dalam beberapa hal tetap butuh dilakukan temu fisik, sehingga pelaksanaannya pun tak jarang terkendala," terang Firli.

Pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu perkara, ada beberapa hal yang tetap butuh tim KPK turun langsung ke lapangan. Misalnya, untuk menghimpun keterangan dan alat bukti.

"Adapun, dalam situasi pandemi dan keterbatasan personel KPK ini, kami memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan," tegas ketua KPK H. Firli Bahuri.

Kami tetap melakukan rangkaian sidang dakwaan, tuntutan, dan putusan yang sebagian telah beralih melalui daring. 

Selain itu, Kami juga tetap melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan melalui case building guna mengungkap terangnya suatu perkara.

"Pada waktunya, KPK akan sampaikan setiap perkembangannya kepada masyarakat," pungkasnya. (Arianto)




Share:

Mahfud MD: Perlu Dukungan Pimpinan Agama untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan perlu dukungan alim ulama dan pimpinan agama untuk percepatan vaksinasi Covid-19.

Hal itu dikatakan Mahfud MD saat silaturrahim virtual bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, Pimpinan Ormas Lintas Agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah, Sabtu (31/7).

"Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan agama untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat," ujar Mahfud MD.

Dia pun mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk saling bekerjasama tingkatkan disiplin protokol kesehatan. Menurut Mahfud MD, memperkuat kolaborasi bekerja secara kolektif berdasarkan kesadaran bersama adalah langkah yang cukup efektif.

"Tidak bisa juga ormas-ormas keagamaan dan berbagai kekuatan masyarakat dibiarkan bekerja sendiri, mari kolaborasinya diperkuat," ujar dia.

Terkait ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, menurut Mahfud MD, karena masyarakat tidak tahu dan karena terpengaruh hoaks. Oleh sebab itu, perlu pendekatan pendekatan budaya dan personal.

"Poinnya kita akan bekerja sama, saya akan mem-'follow up' semua masukan, terkait dengan hoaks media sosial. Mari kita bekerja sama," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan beberapa hari ini trennya menurun. Namun, dia menegaskan Covid-19 belum selesai dan masih membahayakan. Dia pun mengajak masyarakat Jateng tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kabar terakhir dari Jateng, hasil pemeriksaan hampir semua yang dites varian-nya adalah delta. Artinya semua punya potensi terpapar. Mulai kita temui juga tanpa gejala. Di statistik Yang meninggal siapa kok Jateng banyak sekali? yang pertama sudah sepuh, kedua yang punya komorbid, yang ketiga yang belum divaksin, keempat yang terlambat melapor," ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, terkait pandemi Covid-19 di Jawa Tengah setidaknya masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga kelompok.

"Kita mendeteksi ada tiga kelompok, pertama yang sangat percaya Covid-19, saking percayanya sampai paranoid semua jamu diminum, sampai mules-mules semua diminum," kata dia.

Yang kedua yang paling bagus adalah yang rasional, mereka mengerti 5M, 5M sekarang diringkas jadi 1M: manut. Manut (nurut) saja.

"Ketiga ini kelompok yang tidak percaya, mengatakan ini konspirasi bahkan disampaikan pada publik," ucap Ganjar.

Dalam Kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk cobaan pandemi Covid-19 yang sedang menimpa seluruh umat manusia.

"Pandemi ini memang cobaan, tapi di saat yang sama pandemi ini juga mengajarkan kita untuk peduli sesama dan memperkuat solidaritas sosial," kata Menag.

Dia menambahkan, menghadapi pandemi tidak bisa diselesaikan "head to head", tetapi semua elemen masyarakat harus bersatu, khususnya pemerintah, masyarakat dan tokoh agama.

"Kita tahu banyak yang terpapar itu teman, sahabat, guru kita, orang yang kita cintai. Tentu kita tidak bisa membiarkan atau secara sembunyi egois melawan pandemi ini. kita harus bersama-sama baik itu masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah. Tidak bisa kita selesaikan 'head to head' satu lawan satu, harus kita keroyok bersama," tutur pria yang biasa disapa Gus Yaqut. (Arianto)



Share:

Hattrick! 3 Tahun Berturut-turut Dukcapil Raih Top Inovasi Terpuji KIPP Kemenpan RB


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB.

Tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2019, Ditjen Dukcapil Kemendagri selalu masuk dalam daftar Top 45 Inovasi yang diikuti hampir seluruh Kementerian/Badan/Lembaga, hingga Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Di tahun 2019, Ditjen Dukcapil Kemendagri masuk Top 45 dengan inovasi SUPERTAJAM, yaitu Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran).

Setahun setelahnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri kembali mendapat tempat terhormat tersebut dengan aplikasi i-Pop atau Indonesia’s Population and Civil Registration Map (Peta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia).

Kali ini, instansi yang dikomandoi Prof. Zudan Arif Fakrulloh tersebut kembali berprestasi. Dari 1.619 inovator, Ditjen Dukcapil Kemendagri masuk daftar Top 45 dengan penerapan inovasi D’SIGN, yaitu Dukcapil’s Signature Electronic (Tanda Tangan Elektronik Dukcapil).

“Inovasi D’SIGN sebetulnya merupakan optimalisasi teknologi informasi berupa tanda tangan elektronik yang diterapkan Ditjen Dukcapil sejak periode awal 2019,” ujar Zudan, Kamis (29/07/2021).

Penerapan D’SIGN terbukti jitu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah. Sebab, Kepala Dinas Dukcapil tidak perlu lagi membubuhkan tanda tangan basah kepada setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan satu per satu. Dengan inovasi ini 514 Dukcapil mengalami perubahan luar biasa, menjadi lebih cepat pelayanannya dan bisa bekerja dari manapun.

“D’SIGN berimplikasi besar, kini berbagai dokumen seperti Kartu Keluarga dan Akta-Akta dapat di-print menggunakan kertas HVS biasa. Dengan demikian, tak perlu lagi pengadaan kertas berhologram sehingga negara bisa menghemat anggaran hingga Rp 450 miliar di tahun 2020,” jelas Zudan.

Selain itu, lanjut Zudan, imbas penerapan D’SIGN adalah masyarakat dapat mencetak berbagai dokumennya secara mandiri, menggunakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) atau printer biasa di rumah karena dokumen kependudukan dapat dikirimkan secara elektronik berbentuk PDF.

Meski begitu, masyarakat tidak perlu cemas atas keaslian dan keamanannya. Dokumen kependudukan yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik memiliki tanda keaslian berupa QR code.

“Cara mengujinya dengan memindai QR code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone. Atau bisa dengan aplikasi QR code reading yang bisa diunduh di Playstore,” jelas Zudan.

Asal tahu saja, Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara juga berhasil menorehkan prestasi gemilang di KIPP 2021. Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (SIPELANDUK KILAT SMART) yang diinisiasi Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara tersebut mendapat Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021 untuk kelompok khusus. (Arianto)



Share:

Gus Halim: Kampus Berperan Penting Membangun Desa


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Abdul Halim Iskandar membawakan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-20 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan tema "Kampus Membangun Desa"secara virtual, Kamis (29/7/2021).

"Kami menyaksikan, Universitas Trunojoyo Madura memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat Madura, dengan segala potensi, kekayaan budaya lokal yang dimiliki","kata Halim Iskandar.

Dengan pendekatan Klaster, sebagai kampus umum negeri pertama di Madura, UTM telah memilih strategi yang tepat untuk menjadi melting point berbagai problem sosial ekonomi Madura, untuk bangkit bersama, secara sistematis, terukur dan tentu monumental.

Karena itulah, momentum Dies Natalis ini, harus menjadi salah satu etape besar UTM, menjadi thinktank Madura, dan memastikan potensi Madura menjadi berkah bagi peningkatan daya saing Madura. Tentu, dengan menjadikan Tridharma UTM Berbasis masyarakat, berbasis Desa, berbasis Madura.

Desa, kata Halim Iskandar, juga miliki berbagai permasalahan, diantaranya kendala administrasi pemerintahan, kepemimpinan desa yang lemah, rendahnya inisiatif pembangunan dari desa, lemahnya inovasi desa, sampai dengan rendahnya kualitas SDM di desa. Kekurangan jumlah pendamping desa juga turut membuat percepatan pembangunan desa kurang optimal.

Tepat di sinilah kampus harus mengambil peran, untuk terjun langsung ke desa dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis masyarakat, berkontribusi langsung terhadap kebangkitan ekonomi Desa serta Kemaslahatan warga Desa","kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Dibutuhkan jembatan yang menghubungkan perguruan tinggi sebagai wadah penyubur invensi dan inovasi, dengan desa-desa yang mendambakan inovasi guna mengakselerasi kemajuan.

Tepat pada titik inilah Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengambil peran strategis, yaitu turut aktif menggalang kerja sama trilateral: perguruan tinggi, Kementerian, dan desa.

"Telah terbentuk Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) sebagai wahana perkumpulan berbagai perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi pada kemajuan desa-desa, termasuk didalamnya Universitas Trunojoyo Madura," kata Halim Iskandar.

Pertides memiliki makna penting untuk menggalang teknologi tepat guna, yang berpotensi mengakselerasi laju kemajuan desa.

Kampus membangun Desa harus diaplikasikan menjadi Kampus Masuk Desa, dan Desa Masuk Kampus.

Kampus harus berperan dalam pencapaian SDGs Desa dengan cara menjadi pusat unggulan (center of excellence) di bidang keilmuan sesuai dengan kompetensi intinya (core competence), mengarusutamakan SDGs Desa dalam proses pendidikan/pengajaran, menjadi mitra desa, pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs Desa.

"Kampus memiliki peran strategis dalam menyiapkan dan melahirkan calon pemimpin masa depan, kader-kader penggerak pembangunan, penggerak perubahan dan kebangkitan ekonomi desa," kata Halim Iskandar.

Gus Halim, sapaan akrabnya, mengatakan, berbagai konsep pembangunan desa yang lahir dari kampus harus diuji coba langsung kepada masyarakat binaan kampus, atau sebagai lokasi praktik dan pengabdian mahasiswa dari tingkat pertama sampai tingkat akhir. Dalam waktu yang pendek, ini dapat berupa KKN tematik. Untuk waktu yang lebih lama dan mendalam bisa menjadi topik skripsi, tesis dan disertasi.

Perguruan tinggi juga harus bersiap untuk merekognisi pembelajaran lampau bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang membuka penyandingan, penyetaraan pengalaman, dan pengintegrasian kerja di desa ke dalam institusi pendidikan.

Peraturan Menristek Dikti Nomor 26 tahun 2016 menunjukkan, penyetaraan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Wujudnya adalah pengakuan capaian pembelajaran, yang diperoleh dari pengalaman kerja sebagai kredit kuliah dalam pendidikan formal.

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa, bukti capaian pembelajaran dapat berupa dokumen peraturan desa tentang APBDes, anggaran pro perempuan, kegiatan bagi keluarga miskin, laporan keuangan, hasil audit kabupaten, serta sertifikat juara, penghargaan sampai surat keterangan koordinator antar desa selevel kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan demikian, RPL sarjana akan dapat ditempuh oleh 44.767 kepala desa, 46.983 sekretaris desa, 31.147 pengurus Bumdes, dan 8.241 pendamping desa yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas.

Adapun RPL pascasarjana akan terbuka bagi 19.441 kepala desa, 24.470 sekretaris desa, 15.477 pengurus BUM Desa, dan 26.977 pendamping desa yang telah lulus diploma dan sarjana.

"Sebagai Menteri Desa PDTT, saya ingin menegaskan, bahwa, perguruan tinggi jangan hanya mengejar status masyhur di kancah Internasional. Tapi, Kampus harus memberikan kemaslahatan untuk manusia," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Upaya dan pengabdian masyarakat kampus, harus berdampak pada kebangkitan dan kejahteraan masyarakat desa. Karena, sejatinya, kampus hadir untuk desa.

"Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Obor besar di Jakarta tidak akan mampu menerangi seantero Indonesia, karenanya dibutuhkan nyala lilin dari Desa-Desa seluruh Indonesia," tandas Gus Halim. (Arianto)







Share:

Catat! Urus Layanan Adminduk Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penambahan persyaratan baru.

Pun di masa pandemi, pengurusan layanan Adminduk tidak membutuhkan syarat tambahan, seperti sertifikat vaksinasi Covid-19. Hal itu, menurut Zudan, penambahan persyaratan justru dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Zudan saat memberikan paparannya di acara KEPOin DESA, Youtube @TV DESA, Rabu (28/07/2021).

Apalagi, saat ini pemerintah tengah menggenjot persentase vaksinasi sebesar 80 persen guna terciptanya kekebalan kelompok atau ‘herd immunity’.

“Jadi, kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan Adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksi sehingga di berbagai daerah jumlah vaksinatornya pun perlu ditambah untuk  mengimbangi jumlah pemohon vaksinnya” tambah Zudan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan Adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” tutup Zudan. (Arianto)


Share:

Di Masa Pandemi, Apkasi Dorong Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor Komoditas Pertanian


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Di tengah Pandemi Covid-19, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak daerah tetap optimis melalui kegiatan Webinar dengan mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Ekspor Komoditas Pertanian Daerah”. Kegiatan ini berlangsung secara virtual pada Selasa (27/07/2021) diikuti 120 peserta yang terdiri dari para Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Apkasi, Adnan Purichta Ichsan dalam sambutannya mengajak anggota Apkasi untuk tetap bersemangat, berpikir positif dan produktif meski di tengah situasi pandemi yang penuh dengan pembatasan-pembatasan. Adnan menjelaskan webinar ini diselenggarakan sebagai aksi tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hadir dalam kegiatan Rakernas XIII Apkasi di Bali pertengahan Juni 2021 silam. 

“Saat itu Pak Menteri Pertanian menyatakan akan memfasilitasi anggota-anggota Apkasi yang mengalami kendala dalam mengekspor komoditi pertanian. Bahkan beliau “menantang” kita semua di saat pandemi ini bisa memanfaatkan peluang ekspor komoditi pertanian dan menjadikan pertanian sebagai salah satu solusi peningkatan perekonomian daerah dengan memberikan kemudahan-kemudahan,” terang Bupati Gowa ini sambil berharap daerah bisa aktif memberikan masukan dan saran serta permasalahan yang dihadapi di lapangan sebagai bahan untuk audiensi dengan Menteri Pertanian yang akan dijadwalkan segera setelah situasi mereda dan status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3-4 dicabut. 

Sementara itu, webinar yang dimoderatori oleh Sekretaris Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Apkasi, Thoriqul Haq menggarisbawahi bahwa tema yang diangkat ini, yakni peluang ekspor komoditi pertanian daerah ini adalah potensi kongkrit yang bisa dihadirkan yang bisa mendongkrak perekonomian daerah dan nasional. “Benar bahwa pertanian ini menjadi primadona dan peluang untuk bisa memasarkan ke luar negeri membang terbuka lebar. Namun problematikanya persoalan di lapangan tidaklah sederhana,” imbuh Bupati Lumajang ini dengan maksud memantik diskusi. 

Cak Thoriq, begitu ia disapa, menjelaskan pemerintah kabupaten banyak yang memiliki program pertanian yang bagus tapi untuk memasarkan ke pasar yang lebih luas masih menghadapi banyak kendala. Ia berujar, “Misalnya kami daerah yang surplus beras dan di beberapa kabupaten lain juga demikian, namun di saat masa panen berbarengan harga menjadi turun dan kualitas pun juga turun. Imbasnya tidak bisa memenuhi standar sebagai komoditas ekspor. Inilah yang menjadi hambatan sekaligus peluang bagaimana kita bisa duduk bersama untuk mencari solusinya.” 

Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Lishia Erza, CEO PT ASYX Indonesia, perusahaan Supply Chain Collaboration & Finance Technologies yang membuka wawasan bagaimana daerah sebetulnya memiliki peluang yang besar untuk bisa memasarkan komoditas pertanian ke pasar luar negeri. “Meski peluangnya terbuka lebar, namun pemerintah daerah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan terlebih dahulu,” katanya mengingatkan.

Lishia mengajak pemerintah kabupaten hadir untuk bisa memetakan data-data penting terkait komoditas unggulan apa saja yang ada di tiap-tiap daerah, berapa kapasitasnya, dan bagaimana tipe dan skala pelaku usahanya. “Hal ini penting dilakukan pemerintah kabupaten agar tahu bagaimana treatment yang diberikan bisa tepat dosisi dan tepat sasaran,” jelasnya.

Literasi akan komoditas pertanian dan produk-produk turunannya, wawasan tentang keuangan dan rantai pasoknya juga sangat menentukan apakah daerah sudah siap melompat ke pasar ekspor atau belum. “Misalnya saja saat ini kita melihat bagaimana eforia tanaman porang Indonesia sedang naik daun, tapi jangan kaget kalau di pasar internasional itu Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki keuanggulan saja. Ada Vietnam dan Thailand yang juga telah mengembangkan porang dengan kualitas sangat baik. Nah pemerintah kabupaten harusnya bisa hadir untuk mengedukasi para petani kita, tidak hanya mengenai peluang-peluang ekspornya saja, tapi bagaimana situasi pasar global harusnya menjadi pemahaman yang tidak terpisahkan,” kata Lishia. 

Bupati Jember, Hendy Siswanto memberikan apresiasi atas inisiatif Apkasi mengelar webinar peluang ekspor komoditas pertanian daerah ini. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai anggota untuk bisa melihat secara komprehensif peluang ekspor dan bagaimana bisa kami memanfaatkannya. Saya punya usul untuk menjadikan Apkasi ini sebagai wadah bagi daerah sebagai pemanasan sebelum melakukan ekspor ke luar negeri,” katanya.

Hendy menjelaskan idenya bahwa ekspor itu ada tahapan-tahapannya, dan daerah rasanya perlu berlatih bersama, semisal bagaimana mengelola ketersediaan pasokan dan menjaga kualitasnya. “Saya usul kita sesama anggota Apkasi bisa saling melakukan trading komoditas pertanian. Jember misalnya punya stok beras melimpah, tinggal mana daerah lain yang merasa kekuangan. Atau Jember ini terkenal dengan edamame, dan ini permintaannya cukup tinggi. Ayuk kita bersinergi antar daerah, kita bisa kembangkan one village one product dan kita bisa meningkatkan perdagangan komoditi antar daerah sesuai potensi masing-masing,” ajaknya.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo yang menegaskan sektor pertanian patut disyukuri di masa pandemi ini justru menjadi sektor yang tidak terlalu terpengaruh. “Saat ini kami memiliki beberapa produk pertanian yang sudah berhasil melakukan ekspor, di antaranya jagung, kelapa, aren dan pisang.” terangnya.

Nelson juga mendorong peran Apkasi bisa ditingkatkan untuk bisa menjadi wadah pusat data ekspor nasional. “Terkait dengan pertemuan ini yang dijadikan bahan untuk audiensi dengan Menteri Pertanian, kami ingin memberikan masukan bahwa subsidi yang diberikan Kementerian Pertanian yang terpusat pada masalah bibit dan pupuk, hendaknya bisa dialihkan ke bentuk lain semisal teknologi atau pengadaan mesin-mesin pertanian. Ini lebih bermanfaat bagi daerah karena kalau masalah bibit dan pupuk ini relatif sudah terselesaikan dengan adanya fasilitas kredit usaha rakyat,” tambahnya. 

Hal lain yang menjadi catatan Nelson adalah soal kelembagaan pertanian dan ekonomi ini agar bisa terbentuk di tingkat kecamatan serta perhatian pemerintah pusat kepada para petani kelapa dalam agar didorong lebih besar lagi. “Selama ini kalau bicara soal kelapa, biasanya tertuju pada kelapa sawit. Faktanya kelapa sawit ini 80% milik swasta dan petani rakyat hanya punya porsi 20% saja. Bandingkan dengan kelapa dalam yang menjadi komoditas rakyat, dan luasnya terbesar di seluruh dunia itu ada di Indonesia, mencapai 3,7 juta hektare, tapi perhatian pemerintah pusat masih kurang dilakukan,” katanya.

Nelson menceritakan di Gorontalo sudah ada tiga pabrik yang mengolah kelapa dalam ini menjadi komoditas ekspor. “Kami berharap Kementerian Pertanian bisa mendorong karena kelapa dalam ini tersebar di seluruh Indonesia. Selain dari daging dan air kelapa, mulai dari akar hingga daunnya pun bisa dimanfaatkan, di samping aspek sosiologi di mana masyarakat kita dari mulai lahir hingga meninggal memanfaatkan berbagai instrumen dari kelapa. Sehingga kita berharap, di tingkat nasional ada semacam badan otoritas terkait dengan komoditas kelapa ini, sehingga soal penentuan harga dan lain sebagainya ini bisa dilakukan sama halnya dengan kelapa sawit. Terakhir adanya politeknik pertanian yang dikembangkan Kementan hendaknya bisa terkait dengan ketersedian komoditas unggulan di daerah,” tukas Nelson. 

Sementara itu Bupati Tapanuli Utara, Nikson H. Nababan mengusulkan agar melalui Apkasi bisa dibentuk semacam lembaga independen yang bisa menilai hasil bumi para petani. Ia menambahkan, “Berapa kadar racun, berapa kadar air dan lain sebagainya itu kita sendiri yang menilai dan ini kalau memungkinkan bisa dibentuk di tiap-tiap kabupaten. Jangan orang lain yang menilai. Soal pasar bilang bahwa produk kita dinilai tidak memenuhi standard, ya tidak masalah gak papa kita pulang barang saja. Karena kalau semua ini terpusat dari pendapat orang luar dan tidak ada keterlibatan pemerintah untuk mengendalikannya, sampai kapan pun petani akan dipermainkan.”

Regulasinya, sebut Nikson memang belum ada. “Untuk itulah saya mengusulkan kalau inisiatif ini bisa disuarakan melalui Apkasi, bahwa pemerintah kabupaten dan kota bisa membentuk badan atau lembaga untuk bisa menyatakan bahwa produk itu layak untuk diperjualbelikan. Layak juga untuk upaya penangkaran dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mandiri, kita bisa kuat,” kata Nikson bersemangat. (Arianto)


Share:

Mendagri Menanti Daerah yang Sukses Bentuk Tim Tracing Penularan Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tengah menanti pemerintah daerah yang sukses membentuk tim tracing untuk melacak penularan Covid-19. Menurutnya tugas tracing perlu didukung dengan membentuk tim khusus yang perannya hanya melacak penularan. Pelacakan itu dilakukan dengan menelusuri orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfimasi positif Covid-19. Mendagri mengaku telah meminta pemerintah daerah agar membentuk tim tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya ingin melihat nanti pemda mana yang sukses membuat seperti itu,” ujar Mendagri saat memberi keterangan pers usai melakukan Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (27/7/2021).

Selain menangani pandemi, pembentukan tim ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mendagri menjelaskan, hal ini dapat melibatkan masyarakat yang memiliki ijazah setara SMA untuk direkrut dalam tim tersebut. Agar mereka memiliki keahlian, sebelum diterjunkan dapat diberikan pelatihan singkat terkait cara melacak lebih dulu. Mendagri menyebutkan, beberapa negara telah membuka lowongan kerja semacam itu yakni sebagai pelacak penularan Covid-19.

Mendagri menjelaskan, pekerjaan melacak penularan Covid-19 perlu dilakukan oleh tim khusus yang tidak mengemban tugas lain. Saat ini tugas tersebut masih dikerjakan oleh Puskesmas, termasuk TNI, Polri, serta Babinsa sebagai tugas tambahan. Menurut Mendagri, akan lebih baik bila seluruh pemerintah daerah membentuk tim tracing penularan Covid-19.

“Tapi kadang mereka diberikan tambahan untuk melakukan tracing, fine, Bapak Panglima pun saya paham sedang bekerja keras untuk membuat tim-tim tracing ini, dari satuan unsur yang lain, kita tentunya sangat berterima kasih atas upaya-upaya itu,” ungkap Mendagri. (Arianto)


Share:

Kemendagri Dukung Penuh Program Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 bagi penduduk penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kala menghadiri Rapat Koordinasi Pendataan Pelaksanaan Program Vaksinasi Penyandang Disabilitas di Jawa-Bali, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (27/07/2021)

Zudan mengatakan program vaksinasi bagi penyandang disabilitas dapat terkendala. Tidak jarang penduduk penyandang disabilitas, khususnya yang tinggal di rumah singgah atau panti asuhan dsb, tidak memiliki NIK karena adanya ketidakpastian domisili.

“Oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu di mana penduduk yang bersangkutan itu tinggal, apakah bersama saudaranya atau di panti asuhan,” ujar Zudan.

“Solusinya, bagi yang tinggal di panti asuhan, agar dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani kepala panti asuhan tersebut. Dengan demikian, Dinas Dukcapil setempat dapat menerbitkan Kartu Keluarga yang isinya adalah nama-nama penghuni panti asuhan beserta NIK-nya,” tambah Zudan merinci.

Sebelumnya, Dukcapil pusat dan daerah telah sering melakukan kegiatan jemput bola untuk melakukan pendataan penduduk. Berbagai kebutuhan dokumen kependudukan dilayani langsung di depan pintu rumah masyarakat dalam rangka memenuhi identitas penduduk.

Hanya saja, kegiatan tersebut sementara dihentikan pasca virus Covid-19 mewabah di Indonesia. Masyarakat menjadi khawatir, kegiatan jemput bola tersebut justru memicu terbentuknya kluster penyebaran Covid-19 akibat kerumunan masa.

“Guna memenuhi identitas penyandang disabilitas di tengah pandemi, kami memberi saran agar Dinas Dukcapil daerah pro-aktif memberikan berkas F-1.01 kepada tiap-tiap panti asuhan untuk dilakukan pengisian biodata sehingga dokumen kependudukan lainnya dapat diterbitkan secara bertahap tanpa khawatir terjadi tatap muka yang menyebabkan penularan virus Covid-19,” pungkas Zudan. (Arianto)


Share:

BUMN Ekosistem Pariwisata Hadirkan Layanan Terintegrasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sektor penerbangan udara nasional berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19 dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Sejalan dengan hal tersebut, stakeholder penerbangan berkomitmen selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi guna mewujudkan penerbangan yang aman dari COVID-19. 

Sebagai bagian upaya memperkuat protokol kesehatan di tengah pandemi, pada hari ini sembilan perusahaan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memberikan layanan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. 

“Kolaborasi dalam memberikan layanan terintegrasi ini dilakukan oleh sembilan perusahaan yang merupakan anak usaha dari BUMN Ekosistem Pariwisata, yang nantinya menjadi anggota Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung,” ujar Direktur Project Management Office (PMO) Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung Edwin Hidayat Abdullah.

Sembilan perusahaan yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Usaha Pada Sub Cluster Customer Experience pada hari ini, 26 Juli 2021, adalah: 

- PT Angkasa Pura Suports, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)
- PT Angkasa Pura Solusi, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)
- PT Aero Systems Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero)
- PT Angkasa Pura Hotel, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)
- PT Gapura Angkasa, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)
- PT Angkasa Pura Logistik, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)
- PT Angkasa Pura Kargo, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)
- PT Aerojasa Cargo, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero)
- PT Angkasa Pura Propertindo, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

Melalui MoU yang telah ditandatangani maka sembilan perusahaan ini akan membahas mengenai layanan terintegrasi yang sebagian besar diberikan di bandara. 

“Layanan terintegrasi ini mencakup Personal Assistance di bandara, lalu Baggage Delivery, Parkir Inap, Lounge, layanan terkait Hospitality seperti hotel. Layanan terintegrasi ini akan diberikan dengan berbasis teknologi informasi,” ujar Edwin.

Edwin menambahkan, “Melalui layanan terintegrasi yang berbasis teknologi informasi kami harapkan layanan di bandara dapat semakin baik dan lancar di tengah pandemi, calon penumpang pesawat bisa merencanakan optimal layanan apa saja yang dibutuhkan, kemudian juga memperkecil potensi antrean di terminal penumpang, memperluas layanan touchless, sehingga hal-hal tersebut bisa berdampak pada semakin ketatnya protokol kesehatan di sektor penerbangan nasional.”

Adapun layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi yang nantinya dihadirkan oleh sembilan perusahaan itu mencakup Personal Assistance di bandara, lalu Baggage Delivery, Parkir Inap, Lounge, dan layanan terkait Hospitality seperti hotel.

Calon penumpang pesawat dapat lebih mudah mendapatkan layanan, misalnya cukup dengan satu langkah pemesanan maka pelaku perjalanan bisa mereservasi parkir inap di bandara AP II, kemudian mendapat asistensi personal dan lounge di bandara AP II, kemudian menginap di hotel yang dikelola AP I, serta mendapatkan jasa pengiriman bagasi dari Garuda Indonesia. 

Di samping itu, layanan terintegrasi ini diharapkan dapat mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. 

“Ini akan memberikan seamless journey experience bagi penumpang pesawat terlebih bagi mereka yang bertujuan berwisata pasca pandemi serta meningkatkan customer experience, sekaligus memperkuat protokol kesehatan,” jelas Edwin.

Diharapkan layanan ini juga dapat meningkatkan daya saing sektor penerbangan dan pariwisata di Indonesia. 

*BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung*

Adapun saat ini pembentukan BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung tengah dalam tahap finalisasi. 
Seperti diketahui, BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung akan beranggotakan tujuh perusahaan yakni PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Sarinah (Persero) dan PT PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero).

PT Survei Udara Penas (Persero) akan menjadi induk holding, di mana saat ini nama perusahaan tersebut dalam proses berganti nama menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

Holding merupakan inisiatif Menteri BUMN sebagai pemegang saham dan Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan holding. (Arianto)


Share:

Tokoh Lintas Agama Jabar Tawarkan Gereja Dan Ponpes Jadi Sentra Vaksinasi


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar silaturahmi dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, dan pimpinan serta tokoh lintas agama se-Jawa Barat (Jabar) secara virtual, Minggu (25/7). 

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kepala BNPB, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dan puluhan pemimpin ormas lintas keagamaan ini, Mahfud menegaskan, pemerintah telah berusaha maksimal menangani sektor kesehatan dan ekonomi dalam mengatasi Pandemi Covid-19. 

"Pemerintah sudah berusaha maksimal. Kita di awal kesulitan masker, obat, APD. Kini obat, vaksin, APD, masker, sudah merata. Itu langkah pemerintah. Kemudian di sektor ekonomi, pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah. Ada bansos, bantuan langsung tunai, kredit tanpa bunga, semua disalurkan," paparnya. 

Karena itulah, lanjut Mahfud, pemerintah meminta kesadaran masyarakat dalam mematuhi prokes dan mendukung program vaksinasi. 

"Mohon para tokoh bantu pemerintah. Megingatkan umat, gembala, dan santri masing-masing di Jawa Barat. Kampanye protokol kesehatan. Ajak umat vaksinasi. Pemerintah silakan dikritik," ajaknya. 

Mendengar paparan Mahfud MD, sebagian besar perwakilan tokoh lintas agama dan ormas mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, sejumlah pimpinan pondok pesantren dan pimpinan gereja, siap membantu pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dalam menyukseskan program vaksinasi. 

Yakni dengan mengizinkan gedung dan halaman ponpes, maupun tempat ibadah yang dalam pelaksanaan PPKM tidak dapat dipergunakan, dialihfungsikan menjadi tempat perawatan isolasi mandiri (Isoman) bagi pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. 

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat Muhammad Najib menyebut, masjid yang semula menjadi sektor yang harus ditutup, agar bisa dimanfaatkan sebagai pusat sosialisasi, edukasi, pelatihan, hingga pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayahnya. 

"Jadi Covid health and care pandemic. Jadi masjid difungsikan seperti itu. Masjid bisa dikelola oleh warga di lingkungan masjid. Semua warga yang terkonfirmasi, ditangani langsung oleh warga. Apakah pengobatannya, atau juga termasuk kalo memungkinkan itu (masjid) untuk isoman dan vaksinasi," kata Najib. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Bambang Widjaja yang mengatakan, gereja sangat bisa dilibatkan pemerintah untuk merawat pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. Apalagi, kata dia, selama ini gereja-gereja di Jawa Barat juga memberlakukan ibadah secara daring. Bukan hanya gedung gereja, kata dia, tempat tinggal para pendeta misalnya, dapat dijadikan sebagai tempat isoman. 

"Karena itu, dimungkinkan. Dan kami berpikir daripada gedung-gedung gereja itu tak terpakai, lebih baik itu digunakan sebagai tempat isoman atau vaksinasi. Hanya perlu petunjuk yang lebih jelas arahan teknis supaya penggunaan tempat itu dapat dukungan dari Dinkes dan Puskesmas setempat. Sehingga kita bersama-sama masyarakat mencoba menanggulangi situasi yang gawat darurat ini," sebutnya. 

Serupa, Prof. Oman Fathurahman dari Ponpes Al-Hamidiyah Depok juga menyatakan, pesantrennya siap jika dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19. 

"Kami siap karena gedung dan halaman memadai. Kami juga menyarankan pemerintah lebih intens melibatkan tokoh agama dan pesantren, terutama untuk melakukan kontra narasi kepada pihak yang menyebarkan hoaks terkait Covid-19," tandasnya. 

Ketut Suta Arnawa, anggota FKUB Kabupaten Bogor dari agama Hindu juga antusias dan amat setuju jika organisasi keumatan dan keagamaan dilibatkan dalam penanganan Corona, terutama dalam program vaksinasi. 

Sementara itu,  KH. Usamah Mansyur, Katib Syuriah PWNU Jabar mengajak seluruh tokoh agama mengingatkan umat mematuhi prokes dengan berbagai dalil agama. 

"Tak perlu ngotot-ngototan dan berdebat. Pake rukhsoh yang ada. Hujan badai saja boleh salat Jumat di rumah, apalagi ini pandemi Covid-19. Kita perlu bersatu dengan pemerintah menangani pandemi Covid-19," ungkapnya. (Arianto)


Share:

Hari Anak Nasional 2021, Ketua KPK H. Firli Bahuri ; Momentum Bentengi Penerus Bangsa Dengan Nilai-Nilai ANTIKORUPSI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Satu hari yang lalu kemarin, Jum'at 23 Juli, para orang tua dan anak-anak Indonesia, kembali memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2021, dimana tema besar 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' yang diusung dalam peringatan tahun ini sangat tepat, mengingat anak-anak adalah generasi penentu arah, tujuan dan kemajuan bangsa kita. 

Melindungi anak-anak, sejatinya bukan hanya tugas para orang tua dan keluarganya semata, melainkan kewajiban segenap eksponen masyarakat di republik ini, dalam bingkai besar keluarga sebangsa dan setanah air. 

Setiap elemen bangsa seyogianya mengambil peran dalam proses 'asah asih asuh' anak-anak generasi masa depan bangsa, agar mereka tidak terpengaruh dan siap menghadapi ragam persoalan bangsa, salah satunya korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di negeri ini, Demikian dituturkan ketua KPK H. Firli Bahuri, sabtu 24/07 pagi.

Ketua KPK mengungkap bahwa dalam pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar Kamis siang (22/7), KPK dan BNPT memiliki kesamaan presepsi, visi dan misi terkait cara memerangi 3 musuh utama NKRI yakni Korupsi, Terorisme dan Radikalisme serta Narkotika; yaitu dengan memberikan asupan nilai-nilai moral, etika, agama, budaya, mental spiritual serta pendidikan kebangsaan kepada anak-anak sedini mungkin. 

"KPK menggunakan jejaring pendidikan formal maupun non formal untuk menyemaikan nilai-nilai ANTIKORUPSI kepada generasi penerus bangsa ini sejak usia dini hingga dewasa, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Peguruan Tinggi, agar tumbuh dan terbentuk karakter kuat serta integritas dalam diri setiap anak bangsa di republik ini, agar tidak terpengaruh korupsi maupun perilaku koruptif yang masih dianggap laten," ujar Firli.

Maka, penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sedini mungkin kepada anak-anak, agar mereka dapat jelas melihat kelam dan sesatnya jalan korupsi dibalik tebalnya kabut surga fatamorgana.

"Dengan selalu menjaga, merawat serta menumbuhkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sejak usia dini hingga dewasa, Insya Allah generasi masa depan kita akan memiliki paradigma baru dalam memandang korupsi sebagai perbuatan terhina, aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa dan dosanya (korupsi) harus ditanggung dunia akhirat," terangnya.

Jika dicermati secara utuh dalam kontek membangun dan membentuk anak-anak ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan kuat karakter yang berkesinambungan dan konsisten diterapkan sejak dini, mengingat muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI (jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri anak-anak bangsa. 

Anak-anak sebagai bagian dari elemen masyarakat, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya dan kultur masyarakat Indonesia, agar tak lagi melihat korupsi sebagai hal biasa yang dilakukan dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di republik ini. 

Anak-anak yang memiliki Ruh ANTIKORUPSI dalam jiwa dan raganya, memiliki peran sentral membangun budaya ANTIKORUPSI, dengan menjadi influencer ANTIKORUPSI untuk mempengaruhi keluarga, teman, sahabat, lingkungan sekitar hingga orang-orang yang baru dikenalnya agar meninggalkan perilaku koruptif, akar dari korupsi di NKRI. 

Jelas sudah, jika ingin maju, negeri ini memerlukan anak-anak bangsa yang memiliki karakter kuat, taat agama dan menjunjung tinggi integritas serta nilai-nilai ANTIKORUPSI, agar terjadi pergeseran paradigma dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, untuk melahirkan tatanan sosial dan kultur baru, budaya ANTIKORUPSI, Ungkap Ketua KPK.

Selanjutnya, Ketua KPK juga mengatakan bahwa kita harus memberikan pemahaman utuh kepada anak-anak bangsa sedari dini, bahwasanya korupsi bukanlah bagian dari budaya, warisan leluhur, tradisi dan kultur bangsa Indonesia. Korupsi adalah peninggalan ajaran sesat, yang menyesatkan arah dan tujuan berbangsa dan negara di republik ini. 

Memberikan pemahaman utuh tersebut merupakan bagian dari langkah efektif Pencegahan Korupsi KPK melakukan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu ;

Pertama, meningkatkan Integritas Penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat sehingga muncul perasaan tidak ingin korupsi (INTEGRITAS TINGGI TAK MAU KORUPSI).

Kedua, memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga sistem tidak bisa lagi dikorupsi, membangun sistem yang tidak ramah korupsi (TUTUP CELAH  SISTEM TIDAK BISA DIKORUPSI)

Ketiga, pendekatan penindakan agar muncul efek jera untuk tidak melakukan korupsi (JERA DAN TAKUT UNTUK KORUPSI). Agar strategi ini dapat dilakukan dengan baik (How to), maka KPK melakukan 3 strategi pendekatan yaitu ; Pendekatan Pendidikan Masyarakat (Public Education Approach),  Pendekatan Pencegahan (Preventif Approach) dan Pendekatan Penindakan (Law Inforcement Approach).

Selain itu, pendekatan Pendidikan Masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain ; 

- Jejaring pendidikan formal dan informal, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

- Penyelenggara negara dan partai politik.

- Serata Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta. Pendekatan ini akan mempengaruhi Mind-Set dan Culture-Set segenap elemen bangsa.

"Adapun, dengan Pendekatan Pendidikan Masyarakat yang dapat mempengaruhi Mind-Set dan Cultuer-Set maka korupsi yang bisa beradaptasi, berevolusi bahkan mampu bermutasi layaknya virus Covid-19, yang menjadi pandemi di negeri ini dapat dicegah," paparnya.

Dengan demikian, "pendidikan masyarakat menjadi penting karena Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia (Education is the most powerful weapon which you can use to change the world)".

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia khususnya anak-anak generasi penerus masa depan republik ini dari ragam marabahaya, dan meridhoi segenap usaha dan upaya negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. 

"Selamat memperingati Hari Anak Nasional 2021, mari patrikan semangat dan nilai-nilai ANTIKORUPSI kedalam jiwa, raga, hati dan pikiran anak-anak bangsa, untuk menyongsong masa depan cemerlang, yaitu: Indonesia Hebat, Indonesia Sejahtera, Indonesia Cerdas, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Adil, Aman, Damai Sentosa dengan budaya ANTIKORUPSI," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Salurkan Bansos Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi dan PPKM, Mendagri Minta KDH Turun Langsung


Duta Nusantara Merdeka | Depok  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19-nya yang dinilai masih rendah. 
"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Mendagri mengawali pengarahannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok dalam kesempatan terpisah, Jumat (23/7/2021). 

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri membahas soal penanganan Covid-19, vaksinasi dan penyaluran bansos serta dukungan anggarannya. 

Mendagri menjelaskan, Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi. Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari. 

Terkait dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Mendagri menjelaskan, keduanya merupakan daerah aglomerasi megapolitan atau penyangga DKI Jakarta, sebagai ibukota negara. Label tersebut setali tiga uang dengan Kota Bekasi, dan daerah Tangerang Raya. Sementara itu, saat ini angka Covid-19 di ibu kota masih terbilang tinggi. Untuk itu, dirinya memberikan atensi terhadap penanganan Covid-19 pada daerah penyangga tersebut. 

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang andal di daerah penyangga akan menunjang pengendalian pandemi di ibu kota negara. "Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh kepada pengendalian di ibu kota," ujar Mendagri saat rapat tersebut. 

Mendagri menegaskan, terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan Covid-19. Empat indikator tersebut adalah tren angka positif (positivity rate), tingkat kesembuhan (recovery rate), jumlah kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). 

Selain itu, Mendagri Tito juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan. 

Sementara itu, terkait bansos, di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM. Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal. 

Mendagri menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing. 

Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19. 

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” ujar Mendagri. 

Mendagri juga meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah langsung di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas ataupun staf. 

"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujar Mendagri. 

Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM. 

"Senin (26/7/2021) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkas Mendagri. (Arianto)


Share:

Mulai 21 s.d 25 Juli 2021, Aturan Syarat Perjalanan Transportasi Tetap Mengikuti Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 15


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa aturan terkait perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian mulai tanggal 21 s.d 25 Juli 2021 masih mengikuti ketentuan dari Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H Dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Mulai hari ini sampai 25 Juli 2021, aturan dari Kemenhub tentang perjalanan orang dalam negeri masih mengikuti ketentuan dari SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 15 Tahun 2021 terkait dengan pembatasan masyarakat selama libur Idul Adha yang mulai berlaku pada 17 Juli s.d 25 Juli 2021,” jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, (21/7).

Adita mengatakan, menindaklanjuti SE 15 tahun 2021, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan sejumlah Surat Edaran di masing-masing moda transportasi yaitu:

SE Nomor SE 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.
SE Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
SE Nomor SE 53 Tahun 2021 merupakan Perubahan Atas Surat Edaran Nomor SE 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
SE Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.
“Keempat SE tersebut sudah mulai berlaku sejak 19 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021 sebagai petunjuk pelaksanaan perjalanan menggunakan transpostasi umum di semua moda, baik di moda udara, laut, darat dan kereta api dan juga untuk kendaraan pribadi,” ujar Adita.

Lebih lanjut Adita menjelaskan, secara umum keempat SE tersebut mengatur syarat perjalanan baik antar kota maupun di kawasan aglomerasi. Dimana hanya masyarakat masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak seperti misalnya: pasien dengan kondisi sakit keras dan ibu hamil yang didampingi oleh satu anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, serta pengantar jenazah non covid dengan jumlah pengantar maksimal 5 (lima) orang, yang diperbolehkan melakukan perjalanan.

“Bagi masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal wajib membawa dan menunjukkan dokumen seperti Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan dari Pemda setempat. Selain itu dapat juga dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal eselon 2 dan berstempel basah atau dengan tanda tangan elektronik. Sementara bagi masyrakat yang memiliki keperluan mendesak wajib membawa dan menujukkan surat keterangan perjalanan antara lain surat rujukan dari Rumah Sakit atau daerah setempat dan surat keterangan kematian,” ucap Adita.

Kemudian, untuk perjalanan antar kota/jarak jauh bagi pelaku perjalanan Jawa dan Bali di moda udara selain STRP/Surat Keterangan juga wajib menunjukan sertifikat vaskin dosis pertama, dan hasil tes PCR 2x24 jam. Untuk moda transportasi darat, laut, dan kereta api, wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama, hasil PCR 2x24 Jam dan Rapid Tes Antigen 1x24 jam.

Sementara itu, untuk pelaku perjalanan di luar Jawa dan Bali di semua moda transportasi, tidak diwajibkan untuk mengantongi sertifikat vaksinasi namun tetap harus melampirkan STRP/Surat Keterangan, hasil keterangan negatif RC PCR Test (2x24 jam) atau negatif Rapid Tes Antigen (1x24 jam).

“Untuk pelaku perjalanan usia dibawah 18 tahun akan ada pembatasan untuk sementara. Jadi kami mengimbau untuk anak di bawah usia tersebut untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu di masa PPKM Darurat ini. Dan secara umum kami juga mengimbau agar masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk tetap di rumah. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga diharapkan kasus harian Covid-19 di Indonesia dapat terus menurun. Dengan menurunnya kasus, mobilitas masyrakat pun akan lebih leluasa,” tegas Adita.

Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM Darurat Mengalami Penurunan Signifikan

Selama pelaksanaan Pengendalian transportasi di masa PPKM Darurat (12 Juli s.d 20 Juli 2021) maupun pengendalian transportasi di masa libur jelang Idul Adha (19 Juli s.d 25 Juli 2021), hingga hari kemarin, Selasa (20/7), dilaporkan terjadi penurunan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan yaitu antara 30% hingga 86%.

“Jika dibandingkan mobilitas masyarakat sebelum adanya SE Satgas 14 dan 15, terjadi penurunan yang cukup signifikan di semua moda transportasi baik di darat untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum, laut, udara, dan kereta api,” ucap Adita.

Tercatat, untuk transportasi udara, jumlah pergerakan penumpang (pnp) harian di wilayah Jawa dan Bali penurunannya mencapai 80,8 persen (dari rata-rata sekitar 61 ribu pnp per hari menjadi sekitar 11 ribu pnp per hari). Sementara untuk pergerakan penumpang di wilayah luar Jawa dan Bali penurunannya mencapai 74,5 persen (dari rata-rata sekitar 63 ribu pnp menjadi sekitar 16 ribu pnp). Secara keseluruhan dari 51 Bandara yang dipantau tercatat penurunannya mencapai 77,6 persen (dari rata-rata sekitar 124 ribu pnp per hari menjadi sekitar 27 ribu pnp per hari).

Untuk moda transportasi kereta api, jumlah pergerakan penumpang harian KA Antarkota penurunannya mencapai 77 persen (dari sekitar 27 ribu pnp menjadi sekitar 6 ribu pnp). Sementara untuk pergerakan penumpang harian KA Perkotaan (non KRL Jabodetabek) penurunannya mencapai 86 persen (dari sekitar 42 ribu pnp menjadi 5 ribu pnp). Sementara, untuk pergerakan penumpang harian KRL Jabodetabek penurunannya mencapai 56 persen (dari sekitar 330 ribu pnp menjadi 145 ribu pnp). Sedangkan, untuk pergerakan penumpang harian KRL Yogya – Solo penurunannya mencapai 56 persen (dari sekitar 2500 pnp menjadi sekitar 1.100 pnp).

Untuk moda transportasi darat, pergerakan penumpang Bus harian yang berangkat di 31 Terminal Tipe A penurunannya mencapai 42,36 persen (dari sekitar 43 ribu pnp menjadi sekitar 25 ribu pnp). Sementara untuk angkutan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni penurunannya mencapai 42 persen (dari sekitar 46 ribu pnp menjadi sekitar 27 ribu pnp) dan di lintas Ketapang-Gilimanuk penurunannya mencapai 52 persen (dari sekitar 20 ribu pnp menjadi sekitar 9 ribu pnp).

Sedangkan untuk kendaraan pribadi, dari pantauan lalu lintas kendaraan di 4 (empat ) ruas jalan tol yaitu, Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi, tercatat volume lalu lintas yang ke arah luar Jabodetabek penurunannya mencapai 30 persen (dari sekitar 119 ribu kendaraan menjadi sekitar 84 ribu kendaraan), sementara yang masuk ke arah Jabodetabek penurunannya mencapai 33 persen (dari sekitar 123 ribu kendaraan menjadi sekitar 83 ribu kendaraan).

Untuk transportasi laut, jumlah pergerakan penumpang kapal di wilayah Jawa dan Bali mengalami penurunan 30,3 persen (dari rata-rata per hari 1.935 penumpang menjadi rata-rata per hari 1.348 penumpang). (Arianto)


Share:

Tekan Penyebaran Covid 19, Dana Desa Keluarkan Rp4,01 Triliun untuk PPKM Darurat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pemerintah menggunakan dana desa untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa. Per tanggal 19 Juli 2021, dana desa yang digunakan untuk kegiatan PPKM di desa mencapai Rp4,01 Triliun.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

"Pemerintah desa melakukan penyesuaian APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk kegiatan ini (PPKM). Pendamping desa dalam hal ini, mendampingi musyawarah desa agar dana desa yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan," ujar Halim Iskandar.

Per tanggal 19 Juli 2021, dana desa telah cair sebanyak Rp30,31 Triliun kepada 70.315 desa atau setara dengan 94 persen desa.

Halim Iskandar mengatakan, dana desa tersebut dimaksimalkan untuk tiga hal, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT); kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan kegiatan Desa Lawan Covid 19.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, tiga hal utama penggunaan dana desa tersebut adalah upaya untuk dapat menekan penyebaran covid 19 di desa, sekaligus memastikan warga desa terdampak covid 19 terbantu secara ekonomi.

"Saya ingatkan betul kepada seluruh desa, bahwa dana desa ini adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dan APBN hari ini fokus untuk penanganan covid 19," tegas Gus Halim

Di sisi lain, Gus Halim juga mengingatkan seluruh pendamping desa untuk terus mendampingi desa terkait penganggaran dan pelaksanaan program dana desa, pelaksanaan pos jaga desa, pemantauan ruang isolasi desa, hingga proses vaksinasi warga desa.

"Jangan lupa kepada pendamping desa bersama-sama dengan perangkat desa, untuk terus menerus mengingatkan semua warga agar taat protokol kesehehatan, untuk selalu menggunakan masker," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini. (Arianto)









Share:

Instruksi Kapolri ke Jajaran saat PPKM Level 4: Akselerasi dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun, yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) penanganan Pandemi Covid-19.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk, melakukan akselerasi atau percepatan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah tersebut. Menurutnya, hal itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali.

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Sigit saat menggelar Vicon bersama seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7/2021).

Mantan Kapolda Banten ini juga memastikan, seluruh jajaran TNI-Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibas telah melakukan pemetaan diwilayahnya masing-masing, sehingga penyaluran bansos tersebut tepat sasaran. Tak hanya di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, namun juga di PPKM Level 3 dan PPKM Mikro.

"Seperti yang sudah kami lakukan selama ini, bantuan dari Pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri akan dipastikan tepat sasaran ke masyarakat di Indonesia. Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Selain dari Pemerintah, Sigit menyebut, TNI-Polri juga bakal menggelontorkan bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Meskipun sudah berjalan sejak awal Pandemi dan PPKM Darurat, kedepannya hal itu juga akan dilakukan ketika penerapan PPKM Level 4 saat ini.

Sebagai catatan, sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 Kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat.

Kemudian, di tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum. Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

"Terus bergerak pastikan masyarakat mendapatkan bantuan sosial di tengah Pandemi Covid-19. Polda jajaran bergerak cepat dalam penyaluran tersebut. Sehingga, kedepannya tidak ada lagi di suatu wilayah yang warganya mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan," papar Sigit.

Sebab itu, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat, jangan ragu ataupun sungkan melakukan komunikasi kepada aparat untuk meminta kembali bantuan sosial apabila akan habis maupun sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Nantinya, dipastikan Sigit, jajarannya bakal kembali mengirimkan bantuan sosial tersebut baik yang diberikan dari Pemerintah maupun Polri. Ia juga menyebut, warga juga bisa menyampaikan apabila ada tetangganya yang belum mendapatkan bantuan sosial.

"Lakukan pendistribusian bansos dan obat-obatan dengan metode proaktif dan reaktif sehingga dapat tepat sasaran," ucap Sigit.

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP dan Ormas, untuk saling bergandengan tangan untuk membantu sesama dan menyosialisasikan protokol kesehatan dan program percepatan vaksinasi nasional.

Sementara itu, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan asistensi terkait anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Terkait hal ini, Sigit juga telah meminta kepada Kapolda untuk berkoordinasi dengan Gubernur dan Kajati setempat. Kemudian, jajaran Kapolres untuk berkomunikasi dengan Bupati, Wali Kota dan Kajari.

Koordinasi tersebut dilakukan terkait dengan masih rendahnya capaian belanja daerah terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19. Diantaranya, berbagai jenis bantuan masyarakat, bansos sembako dan bansos tunai pusat. Lalu, pembuatan rumah isolasi oleh Pemda setempat serta pengadaan dan distribusi obat-obatan.

"Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel," ucap Sigit.

Yang paling terpenting, kata Sigit, saat ini adalah masyarakat tetap di rumah, dan apabila memang terpaksa untuk beraktivitas selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Kebijakan yang berlaku saat ini, menurut Sigit, adalah untuk kepentingan bersama dan bertujuan menyelamatkan masyarakat serta menekan laju pertumbuhan Covid-19.

"Semua ini kami lakukan demi keselamatan masyarakat. Tentunya kita semua berharap laju pertumbuhan Covid-19 cepat turun, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas," ujar Sigit mengakhiri. (Arianto)




Share:

Kemenparekraf Luncurkan Buku Outlook Parekraf Indonesia 2020/2021 dan Tren Industri Pariwisata 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), melalui Deputi Kebijakan Strategis meluncurkan dua buku yang berjudul Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Trend Industri Pariwisata 2021.

Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, menyuguhkan potret industri parekraf selama tahun 2020, dan diperkuat dengan data-data di tiap destinasi pariwisata dan subsektor ekraf. Kemudian, buku Trend Industri Pariwisata 2021, membahas bagaimana para pelaku usaha di sektor hotel, restoran, transportasi wisata, atraksi wisata, MICE, dan travel agent, mampu tetap hidup dan berkembang seiring dengan _supply_ dan _demand_ yang selalu berubah.

Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Kurleni Ukar, dalam acara Indonesia Tourism and Creative Industry Forum, yang digelar secara daring, di Jakarta, Rabu (21/7/2021), mengatakan pandemi COVID-19 telah mengubah _landscape_ industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perilaku konsumen yang menyesuaikan dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru, atau sering juga disebut sebagai _new normal_.

Lebih lanjut, dikatakan Kurleni, bahwa di tengah pandemi, pelaku industri dituntut untuk bisa menjamin dimensi kesehatan dan tentu saja hal tersebut akan mengubah standar prosedural yang sistemik. Begitu pula dengan kebiasaan para konsumen yang akan menentukan bagaimana industri kembali membentuk dirinya di masa pandemi. Tentu saja hal tersebut membutuhkan kemampuan adaptabilitas yang mumpuni, baik oleh penggiat pariwisata atau pun ekonomi kreatif.

“Oleh karenanya, dengan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, kami bidang kebijakan strategis telah bekerja sama dengan _stakeholders_ untuk membuat dua buku yang dirilis pada hari ini. Saya harap buku ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi referensi dalam merumuskan bauran kebijakan dan strategi ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berharap buku Oulook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Tren Industri Pariwisata 2021 dapat menjadi menjadi sebuah respons dan jawaban terhadap perubahan ekosistem industri pariwisata dan ekonomi kreatif, yang saat ini mengusung nilai-nlai pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

“Kedua buku tersebut merupakan hasil riset mendalam dan dilakukan secara kolaboratif antara Kemenparekraf dengan merangkul stakeholder terkait. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan suatu petunjuk dan motivasi bagi pelaku industri,” katanya.

Di samping itu, Menparekraf mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama menjadikan tahun 2021 sebagai momentum untuk pemulihan sektor parekraf, dalam bingkai _restart_, reform, dan _rebound_, meskipun dunia saat ini sedang menghadapi situasi VUCA (_Volatility_, _Uncertainty_, _Complexity_, dan _Ambiguity_), kondisi di mana semua serba tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mampu mengambil peluang, untuk bangkit di saat sulit, menang melawan COVID-19, _together yes we can do it_,” ujarnya

Untuk buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Trend Industri Pariwisata 2021 ini sudah bisa diunduh melalui website resmi Kemenparekraf/Baparekraf https://www.kemenparekraf.go.id/ (Arianto)





Share:

Pesan Menteri Basuki Saat Lepas Atlet Dayung ke Olimpiade Tokyo: "Kerjakan yang Terbaik dan Fokus!"


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) melepas kontingen atlet Dayung Indonesia yang akan berangkat ke Olimpiade Tokyo yakni dua pedayung putri Indonesia Mutiara Rahma Putri dan Melani Putri di Jakarta, Selasa (20/7/2021).

Menteri Basuki berpesan kepada para atlet yang berangkat untuk semangat dan fokus dalam mengikuti pertandingan di Olimpiade. "Kerjakan yang terbaik hasilnya serahkan kepada Allah. Ini adalah kesempatan besar buat mereka pada pesta olahraga multi event tertinggi yakni Olimpiade," kata Menteri Basuki. 

Dalam kesempatan tersebut Menteri Basuki memohon doa semua rakyat Indonesia untuk  kontingen atlet cabang dayung Indonesia yang berjuang di Olimpiade. "Saya yakin mereka dapat memberikan yang terbaik, karena saya mengikuti mereka sejak Sea Games 2019 di Manila. Saya yakin dengan disiplin tinggi mereka, termasuk untuk mengikuti peraturan protokol kesehatan yang diatur panitia Olimpiade," ujarnya. 

Menteri Basuki mengatakan, lolosnya duet dua pedayung putri Indonesia pada Kualifikasi Olimpiade Tokyo Juli 2021 pada nomor Rowing Lightweight Women Doble Sculls merupakan prestasi tersendiri terutama di tengah kondisi Pandemi COVID-19. 

"Mereka sudah bisa lolos kualifikasi ini bukan hal yang mudah, mereka dilatih rutin di Situ Cileunca, Pengalengan, Jawa Barat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 dan Alhamdulillah bisa tetap berangkat," kata Menteri Basuki. 

Hal ini menurut Menteri Basuki menjadi semangat untuk atlet lainnya agar terus berprestasi membawa harum bangsa, khususnya  PODSI di dunia Internasional. "Dengan lolosnya dua putri di Olimpiade Tokyo saya berharap mendapatkan prestasi yang baik. Tidak ada target, tapi kita ingin berusaha lebih baik, karena meloloskan atlet diajang Olimpiade tidaklah mudah," kata Menteri Basuki. 

Menteri Basuki menambahkan, para atlet PODSI menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika yang mana berasal dari berbagai provinsi di Indonesia seperti Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua, Kalimantan,  bahkan pelatihnya juga berasal dari unsur TNI.

Sebelumnya Atlet Dayung Melani mengaku bangga dan tidak menyangka bisa lolos ke Olimpiade. Karena Melani mengakui lawan-lawan yang dihadapinya saat kualifikasi cukup berat,  meskipun tekad untuk bisa lolos juga membara dalam dirinya.

Hal senada disampaikan Mutiara Rahma Putri, kejuaraan Olimpiade merupakan terbesar di dunia, jadi saya tidak sangka saja bisa lolos. Ini juga pertama buat saya. Saya lihat persaingan sangat berat terutama dari Eropa. Tapi kita harus kerja keras lagi. Latihannya juga terus kita tekuni biar bisa tampil maksimal," tandasnya. (Arianto)


Share:

Gus Halim: Ibadah Qurban Siratkan Pesan Solidaritas dan Empati


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
 Tahun 2021 ini, Umat Islam dan warga desa kembali merayakan Idul Adha dalam kondisi pandemi Covid-19 sedang mewabah di Indonesia.

"Selama pandemi, banyak sektor yang terkena dampak, termasuk sektor ekonomi," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada momentum Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah, Selasa (20/7/2021).

Halim Iskandar menjelaskan jika Idul Adha ini sangat berkaitan erat dengan Ibadah Qurban.

Halim Iskandar mengatakan, Ibadah Qurban memadukan dua nilai yang saling bertautan, yakni nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

"Nilai ketuhanan yang berkemanusiaan dan nilai kemanusiaan yang berketuhanan," kata Halim Iskandar.

Ibadah Qurban, kata Halim Iskandar, juga mengandung nilai-nilai ritual vertikal dan memiliki manifestasi yang sangat kuat dengan relasi horizontal.

Qurban ditunaikan tak sekedar berdasar keikhlasan dan ketaatan terhadap perintah Allah SWT, tapi Qurban juga harus memiliki makna pengorbanan terhadap sesama.

"Ibadah Qurban menyiratkan pesan solidaritas dan empati karena menyembelih hewan sekaligus mengajarkan kita untuk menyembelih ego pribadi," kata Gus Halim, sapaan akrabnya 

Gus Halim meyakini jika Ibadah Qurban yang dilakukan di tengah pandemi Covid-19 ini bakal beri dampak pada pemulihan ekonomi.

Doktor Honor Causa dari UNY ini mengatakan, Ibadah Qurban juga akan menimbulkan empati dan rasa tidak hanya mau menang sendiri

Salah satu bukti rasa empati dan kepedulian terhadap sesama menurut Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini adalah mematuhi Protokol Kesehatan karena ini tidak hanya melindungi diri sendiri tapi juga untuk melindungi orang lain.

"Mari patuhi Protokol Kesehatan ini demi keselamatan jiwa anak negeri dan manusia. Mari kita Ibadah Qurban lebih bermakna lagi, bukan hanya ketaatan kepada Ilahi," kata Gus Halim.

"Jangan lupa memakai masker, mencuci pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta kurangi mobilitas atau interaksi," pungkasnya. (Arianto)


Share:

Mendagri Jelaskan Kebijakan PPKM Demi Keselamatan Masyarakat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diambil pemerintah semata-mata demi keselamatan masyarakat. Bagi pemerintah, keselamatan rakyat adalah yang utama, sehingga kebijakan yang disebutnya sebagai extraordinary ini harus dilaksanakan. 

"PPKM ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi freedom, tapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," kata Mendagri dalam "Konferensi Pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat" secara virtual, Sabtu (17/7/2021). 

Sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, PPKM dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah. 

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, untuk kita semua," tandasnya. 

Mendagri juga membeberkan, PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat berdasarkan level dan kategorinya masing-masing. Karena itu, upaya ini perlu dukungan seluruh pihak, mulai dari Pemerintah daerah yang bersinergi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, aparat penegak hukum, hingga masyarakat. 

"Kita tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tapi memang harus dilakukan," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Tingkatkan Ketersediaan Hunian Layak, Kementerian PUPR Bangun Rusun ASN di Sleman Dengan Motif Batik Parijotho


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat melalui Program Rumah Susun (rusun). Pada TA 2020, telah selesai dibangun 823 unit rusun dan dilanjutkan pada TA 2021 sebanyak 9.799 unit, salah satunya yakni Rusun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PUPR di Sleman, D.I Yogyakarta. 

“Ini merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah hadir dalam penyediaan hunian yang layak. Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dikatakan Menteri Basuki pembangunan rusun di samping untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mahasiswa, santri di pondok pesantren, juga untuk TNI/Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan dengan penyediaan hunian yang layak berupa rusun dapat memberikan kontribusi nyata bagi produktivitas ASN dalam bekerja.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat ini hunian vertikal menjadi salah satu solusi agar pemanfaatan lahan bisa lebih efektif. Selain itu, Rusun yang dibangun juga dapat menampung lebih banyak masyarakat maupun ASN jika dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan desain yang menarik serta fasilitas penunjang yang memadai.

“Rusun ASN Kementerian PUPR ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti meubelair tempat tidur, kursi meja dan ruangan yang tertata dengan baik. Kami optimis para ASN PUPR yang tinggal di Rusun ini bisa lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya dengan baik,” kata Khalawi. 

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa III Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, M. Mulya Permana mengatakan, dalam pembangunan rusun ASN ini Kementerian PUPR juga menyematkan motif batik Parijotho di bagian dinding luar Rusun ASN. Hal itu dilakukan Kementerian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melestarikan batik Parijotho yang merupakan motif batik Khas Sleman. 

“Rusun ASN di Sleman kami bangun satu tower setinggi enam lantai dan memiliki fasilitas yang baik. Kami juga memasang motif batik Parijotho khas Sleman agar lebih menarik sekaligus melestarikan batik daerah,” terang Mulya. 

Pembangunan Rusun ASN Kementerian PUPR dilaksanakan di Krodan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, D.I Yogyakarta. Anggaran pembangunan satu tower Rusun yang telah dilengkapi dengan meubelair tersebut sebesar Rp 52,86 miliar. 

Rusun ASN yang terdiri dari 68 unit hunian tipe 45 tersebut dibangun mulai September 2020 hingga Juli 2021. Sejumlah fasilitas yang ada di Rusun ASN tersebut antara lain terdapat ruang serbaguna, musholla, mini market, lahan parkir yang cukup luas. 

Untuk mempermudah akses para penghuni, juga disediakan dua lift. Selain itu juga tersedia lapangan olahraga badminton serta lapangan gate ball, lintasan lari serta fasilitas penunjang untuk penyandang disabilitas seperti ram dan kamar khusus difabel. “Kami berharap Rusun ASN PUPR ini dapat menjadi hunian yang layak huni bagi pegawai PUPR dan meningkatkan semangat kerja khususnya di masa pandemi ini,” harap Mulya. (Arianto)





Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Follow by Email

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini