Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintah. Tampilkan semua postingan

Gus Menteri Optimis 2024 Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrim Level Desa Karena Desa Bisa


Duta Nusantara Merdeka | Bojonegoro 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Sabtu (25/9) sambangi Dua Kabupaten di Jawa Timur yang telah dipersiapkan sebagai pilot project dalam menurunkan Kemiskinan ekstrim 2024 hingga nol persen.

Kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu dari 35 kabupaten tahap pertama yang menjadi pilot project pada tahun 2021/2022.

Dalam kunjungan di kedua kabupaten tersebut, Gus Menteri menemui para Bupati yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah.

Dalam pertemuannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim pada 2024 dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menentukan Pilot Project dilaksanakan di 35 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama 2021/2022.

"Ada 434 Kabupaten. Fase pertama tahun 2021/2022 ditentukan 35 Kabupaten, lalu fase kedua tahun 2022 ditentukam 138 kabupaten, kemudian pada fase ketiga tahun 2023 ditentukan 261 kabupaten. Sehingga, ditargetkan pada 2024, indonesia akan bebas kemiskinan pada level desa," katanya.

Diakuinya, bahwa menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Menurut Gus Menteri, warga miskin itu ada dua yakni pertama Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dan yang kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

Dalam penanganan warga miskin ekstrim ini, Gus Menteri telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa.

Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.

Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu
Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri telah memiliki sejumlah tahapan yakni melakukan pemetaan awal dengan mengecek hasil pendataan SDGs Desa, lalu membuat peta warga miskin ekstrim per kabupaten dengan jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT, kemudian melakukan penyusunan rencana anggaran  dengan sesuai jenis yang dibutuhkan.

Bukan itu saja, Gus Menteri juga telah menyiapkan aksi penanganan untuk keluarga miskin ekstrim diantaranya dengan melakukan pengurangan pengeluaran seperti gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan memberikan Beasiswa.

Salah satu Aksi lainnya yakni meningkatan pendapatan yakni seperti adanya padat karya tunai desa, BLT Dana Desa, pekerja di Bumdes dan program-program pemberdayaan. Selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDTT, jumlah warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Lamongan sebanyak 43.439 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 28.698 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 446 desa.

Sedangkan untuk warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 96.837 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 36.158 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 418 desa.

"Data ini belum 100 persen. Kami berharap, Kabupaten lamongan dan Bojonegoro dapat mewujudkan target nol persen dalam menurunkan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan dapat selesai hingga tahun 2022,"katanya.

Gus Menteri juga berharap dengan terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya bisa diikuti oleh kabupaten lainnya.

"Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 dilevel desa bisa terwujud Karena desa bisa. Desa itu pasti bisa," katanya. (Arianto)

Share:

Dari 30 Jadi 3.904 Lembaga Pengguna, Integrasi Data Nasional Sudah Berjalan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sejak berdiri pada 2001 dan efektif bekerja tahun 2002, Ditjen Dukcapil Kemendagri kini masuk era Generasi II karena melahirkan data-data kependudukan. Saat masih Generasi I, Dukcapil hanya melahirkan dokumen kependudukan.

 
Pada Webinar tentang Kedudukan dan Fungsi Adminduk dan Catatan Sipil dalam Administrasi Negara RI yang digelar oleh Magister Ilmu Administrasi Universitas Khrisnadwipayana, Sabtu (25/9/2021), Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh membeberkan untuk apa data kependudukan sebanyak lebih 272 juta penduduk _by name by adress_ di data _ware house_ (DWH) Dukcapil.

Dalam DWH Dukcapil tercatat, jumlah penduduk lelaki sebanyak 137 juta dan perempuan 134 juta. Sebaran terbesar di Provinsi Jabar dengan 47 juta penduduk. Provinsi terkecil di Kaltara, dengan penduduk 692 ribu.

Kabupaten dengan penduduk terbesar tercatat ada di Kabupaten Bogor dengan 5,2 juta penduduk. Jumlah ini hampir sama dengan Provinsi NTT atau Provinsi Aceh. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Supiori.

Penduduk wajib KTP-el 198,6 juta, yang sudah membuat KTP-el 195,6 juta jiwa atau 98,50 persen. Kurang sekitar 3 juta penduduk yang belum punya KTP-el di tahun 2021.

"Nanti di 2022 penduduk Indonesia akan bertambah lagi bisa 4-5 juta penduduk. Biasanya penduduk yang berusia 17 tahun per tahun bertambah 4 jutaan. Inilah yang terus dikelola oleh Ditjen Dukcapil," kata Prof. Zudan.

Dengan data kependudukan yang terus berubah, maka sistem administrasi negara ikut terus dibenahi, antara lain dengan digitalisasi menuju era satu data.

Semangat satu data kependudukan sudah diimplementasikan. "Sebetulnya satu data nasional, berawal sejak 2006 melalui Pasal 13 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006. Yakni menggunakan NIK sebagai basis data untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dst," kata Dirjen Zudan.

Data kependudukan ini mulai diintegrasikan sejak tahun 2013, dipelopori oleh 10 lembaga. Selama 2013 hingga 2015 Zudan mengakui pemanfaatan data berjalan lambat. Di 2015 baru 30 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil.

Saat ini sudah ada 3.904 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil dan mengintegrasikan data. Terdiri 2.178 kementerian/lembaga di pusat yang telah menandatangan perjanjian kerja sama (PKS), dan 1.726 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang telah menantangani PKS menggunakan data _ware house_ terpusat.

Selanjutnya, Dukcapil terus memasifkan dan mendorong semangat untuk berbagi pakai data. Semangat 1 satu data yang sudah ada di 2006 diimplementasikan sejak 2013 melalui UU. 24/2013.

"Lahirlah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Data penduduk tercatat di database secara _by name by address_. Tinggal ketik NIK di _dashboard_ langsung muncul data penduduk yang bersangkutan," katanya.

Dalam tata kelola pemerintahan, data Dukcapil digunakan dalam semua layanan publik. Misalnya, untuk membuka rekening bank di perbankan harus punya KTP-el.

Begitu juga mendaftar BPJS Kesehatan, BPJS Naker. Untuk perencanaan pembangunan, misalnya menghitung jumlah guru. Kemenkeu secara rutin menggunakan data Dukcapil untuk menghitung alokasi anggaran misalnya berapa DAU, DAK, pagu khusus, alokasi anggaran desa.

Data Dukcapil juga digunakan untuk demokratisasi dalam pelaksanaan Pilkades, Pilkada, hingga Pileg dan Pilpres. DP4 dari Dukcapil diverifikasi di lapangan bersama KPU dibantu Dinas Dukcapil.

Apakah data ini sudah sempurna? Zudan mengakui: Belum. "Salah satu problemnya penduduk Indonesia dibanding negara maju adalah kurang _aware_ dengan perpindahan domisili kependudukan. Banyak penduduk sudah pindah daerah, KTP-elnya belum diurus perubahan eleman datanya. KK nya masih di alamat yang lama. Saat menjual mobil tidak langsung dibaliknamakan, sehingga kalo ada tilang elektronik tagihannya jatuh ke pemilik lama. Dalam database Polantas datanya masih di pemilik yang lama," Zudan menjelaskan.

Kata kuncinya, kata Zudan, adalah _Single identity Number_, satu penduduk hanya boleh punya satu NIK. Dulu penduduk Indonesia bisa punya NIK lebih dari satu. Sekarang Dukcapil terus membersihkan data ganda seperti itu, dan ini belum selesai. _Cleansing_ data akan selesai ketika semua penduduk sudah memiliki KTP-el, terutama penduduk tua bukan yang umur 17 tahun. Masih banyak penduduk usia 27-30 tahun belum punya KTP-el, sehingga memungkinkan dia punya NIK lebih dari satu..

Bila semua penduduk sudah memiliki KTP-el maka NIK ganda akan diblokir, hanya digunakan NIK yang ada dalam KTP-el. Indonesia akan seperti negara maju mengadaptasi kebijakan kependudukan di AS dengan _social security number_ atau Jepang dengan _My Number._ Prinsipnya sama: NIK digunakan untuk semua keperluan. (Arianto)

Share:

Desa Wisata Sungai Batang Diharapkan Jadi Daya Ungkit Parekraf Agam Sumbar


Duta Nusantara Merdeka | Agam, Sumatra Barat
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimistis Desa Wisata Sungai Batang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, mampu menjadi daya ungkit kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah itu seiring ditetapkannya desa wisata tersebut masuk dalam 50 besar ADWI 2021.

Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kemenparekraf/Baparekraf. Event ini bertujuan menjadikan desa wisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing tinggi. Dengan masuknya Wisata Sungai Batang di Kabupaten Agam ke dalam daftar 50 besar ADWI 2021 diharapkan akan memberikan dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat yang berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat melakukan visitasi Desa Wisata Sungai Tanjung.

"Ini adalah penghargaan bagi Kabupaten Agam dan juga Desa Wisata Sungai Batang karena tembus dari total 75.000 desa lebih desa di Indonesia, menjadi 50 desa wisata terbaik. Sungai Batang menjadi bagian dari desa wisata Indonesia Bangkit," kata Menparekraf Sandiaga Uno, Jumat (27/8/2021).

Desa wisata Sungai Batang adalah desa wisata yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Terletak di sekitar Danau Maninjau, desa ini memiliki konsep wisata alam dan budaya. Sebagai tempat kelahiran dari tokoh agama, Buya Hamka, Desa Wisata Sungai Batang terasa kental dengan wisata sejarah dan religi.

Situs makam Syekh Muhammad Amrullah, ulama besar sekaligus kakek dari Buya Hamka, menjadi tempat wisata religi yang ditawarkan. Selain itu museum Buya Hamka juga menjadi daya tarik wisata yang sering dikunjungi oleh turis asing.

Desa Sungai Batang juga memiliki potensi alam dengan panorama Danau Maninjau yang begitu memanjakan mata. Berada di dekat persawahan, dengan air yang tenang dan di sana wisatawan juga dapat melihat burung bangau beterbangan. Selain tempat wisata, terdapat _homestay_ dengan desain bangunan khas Minang.

Tidak ketinggalan dari segi kuliner, Desa Sungai Batang berlimpah dengan hasil komoditas ikan kecil berwarna putih kekuningan, yang biasa disebut Rinuak. Ikan ini merupakan hewan endemik Danau Maninjau, ikan ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan dan menjadi salah satu suvenir kuliner khas dari desa Sungai Batang.

"Kami ingin memberikan apresiasi kepada semua yang ada di sini yang sudah menjadikan tempat ini tempat yang berkah dan mudah-mudahan pascapandemi menjadi tujuan wisata tujuan nusantara maupun mancanegara," kata Sandiaga Uno yang menyempatkan diri singgah di Museum Buya Hamka.

"Saya titip pesan agar protokol kesehatan yang ketat dan disiplin benar-benar diterapkan sehingga kita bisa berharap pada pariwisata dan ekonomi kreatif, juga UMKM di sini segera bangkit," kata Sandiaga.

*Revitalisasi Danau Maninjau*

Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pihaknya bersama pihak terkait juga akan melakukan revitalisasi Danau Maninjau agar bisa menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkualitas. Kawasan Danau Maninjau dinilai sangat penting karena sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional sehingga dapat menunjang potensi pariwisata wilayah sekitar.

Salah satu persoalan yang sedang dihadapi Danau Maninjau adalah sedimentasi yang tinggi akibat banyaknya Keramba Jaring Apung (KJA) yang belum tertata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung danau.

"Kami dapat tugas dari Kemenkomarves untuk menata Danau Maninjau seperti kita menata Danau Toba. Berangkat dari pengalaman itu, kita tentunya harus mengutamakan kearifan lokal, kita ajak tokoh-tokoh daerah, tokoh agama, Ketua DPRD, bupati dan wakil bupati, tokoh ulama besar, juga UMKM," kata Sandiaga.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal, dengan menghadirkan program yang berpihak berkeadilan kepada masyarakat.

"Ini yang akan kami lakukan dengan melakukan diskusi dan melibatkan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal. Mudah-mudahan bisa segera menemukan solusi," kata Sandiaga.

Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri, menyambut baik kehadiran Menparekraf dan rencana yang akan dilakukan ke depan dalam upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatra Barat, dan Kabupaten Agam pada khususnya.

"Kami berbahagia dengan kunjungan menteri bersama seluruh rombongan, ini jadi penyemangat bagi kami dan mudah-mudahan pariwisata kita akan bangkit ke depan," kata Irwan Fikri.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kadispar Sumatra Barat, Novrial; Kadisparpora Agam, Syatria; serta Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf/Baparekraf, Indra Ni Tua. (Arianto)





Share:

Pemerintah Matangkan Pendataan Anak Yatim Dan Piatu Akibat Covid-19


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat besar dalam seluruh sektor kehidupan. Korban jiwa akibat virus corona itu pun masih terus berjatuhan hingga saat ini. Banyak dari korbab jiwa itu meninggalkan anak-anak berusia dini. Anak-anak yang menjadi yatim piatu itu masih sangat membutuhkan peran perlindungan, finansial, dan kasih sayang orang tuanya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan, saat ini pemerintah tenggah menggodok data anak-anak yang ditinggalkan orang tua akibat Covid-19.  

Femmy mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah melalui Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial masing-masing sudah melakukan pendataan anak-anak yang menjadi yatim akibat Covid-19. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 membahas Sistem Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat Covid-19, pada Kamis (26/8).

Dia menerangkan, Kementerian PPPA sudah mrlakukan pendataan melalui aplikasi, dan per 25 Agustus sudah terdata sekitar 8.396 anak yatim akibat Covid-19. Sementara Kemensos melalui Dirjen Rehabsos sudah mendata "by name by adress" anak-anak yatim akibat Covid-19. Saat ini sudah terdata sebanyak 8.274 anak. Data tersebut masih berfluktuatif dan terus berkembang .

Femmy memaparkan, Kementerian dan Lembaga terkait juga sudah menindaklanjuti masalah pendataan. Seperti misalnya Kementerian PPPA sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA di seluruh provinsi untuk melakukan pendataan anak-anak yatim. 

Sementara Kemensos juga sudah meminta kepada pemerintah provinsi untuk mendata anak-anak yatim secara berjenjang, mulai dari tingkat bawah di kelurahan atau desa sampai kabupaten dan kota.

Femmy menjelaskan, untuk pendataan ini diperlukan sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan antar Kementerian dan Lembaga. Hal itu menurutnya agar tidak ada data yang tumpang tindih. 

Selain itu, diperlukan sinkronisasi dengan data Disdukcapil Kemendagri agar data-data anak juga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa mendapatkan perhatian khusus dan skema bantuan sosial pemerintah.

"Pada saat ini yang menjadi perhatian Presiden dan masyarakat umum adalah anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid yang sangat membutuhkan bantuan dari negara dan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian Kesehatan juga menyajikan data orang tua yang meninggal karena Covid-19 dan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kemendagri untuk memastikan data mereka dengan basis NIK.

"Setelah terkumpul data-data dengan berbasis NIK, maka baru kita bisa memberikan intervensi bantuan-bantuan untuk anak-anak," katanya.

Dia berharap, masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait bisa mengintegrasikan data dan bisa segera selesai diselesaikan. Hal itu supaya intervensi kepada anak-anak bisa segera diberikan. Tidak hanya bantuan berupa logistik, tetapi yang diperlukan anak adalah perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

"Pemenuhan hak anak, pengasuhannya, dan perlindungannya. Setelah ada datanya baru akan kita bawa ke bawah langsung kita lakukan intervensi," pungkasnya. 

Turut hadir dalam rapat koordinasi jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenkes, KemenPPPA, Kemendikbud, Bapennas, Kemendes PDTT. (Arianto)


 
Share:

Dukcapil Dukung Iluni UI Gelar Vaksinasi Sinergi Sehat


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Penanganan Covid-19 perlu dukungan semua elemen masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam mendukung program vaksinasi "Sinergi Sehat" di Jakarta, sejak Selasa (24/8/2021) hingga Kamis (26/8/2021).

Tim Dukcapil membantu kegiatan Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat selama empat hari pada 24-27 Agustus 2021, pukul 08.30 – 15.00 WIB berlokasi di Media Hotel and Towers, Jl. Gunung Sahari No.3, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Menurut Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, awalnya Iluni bersama BAKTI Kominfo beserta 10 Rumah Sakit yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) terdiri dari RSCM, RS Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RS Pusat Otak Nasional, RS Soeharto Heerdjan, RSKO Jakarta, RS Persahabatan, RSJ Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, dan RSK Dharmais, didukung oleh Media Group, menggelar Vaksin Sinergi Sehat mulai 18 Juli 2021.

Namun karena ada beberapa masyarakat yang bermasalah dengan nomor induk kependudukan (NIK), maka diadakan rapat melaui zoom dihadiri dari penyelenggara lluni UI, Kemenkes, 10 RMS di DKI, Dukcapil Prov DKI Jakarta, para Direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil dan dihadiri langgsung Dirjen Zudan.

"lluni UI minta bantuan Ditjen Dukcapil dan Dukcapil DKI Jakarta membuka pelayanan adminduk agar masyarakat yang datang untuk vaksin bisa sekaligus mengurus KTP-el atau NIK yang bermasalah. Kami setuju dan mendukung penuh kegiatan yang sangat baik ini. Hal ini juga dalam rangka melaksanakan arahan Mendagri Profesor Tito Karnavian agar Dukcapil membantu secara maksimal program Vaksinasi" kata Dirjen Zudan.

Program Vaksinasi Sinergi Sehat menyediakan 2.000 dosis vaksin per hari sebagai upaya mempercepat program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Walhasil, selain mendapat layanan vaksinasi, masyarakat yang datang bisa sekaligus mengurus KTP-el atau NIK yang bermasalah.

Koordinator Tim Pelayanan GISA NIK untuk vaksin, Ahmad Ridwan melaporkan, sejak Selasa hingga Kamis (26/8/2021) sore tercatat sebanyak 187 orang yang dilayani vaksin sekaligus mengurus KTP dan NIK mereka yang bermasalah. 

Jumlah itu terdiri pada Kamis sore tim Dukcapil melayani sebanyak 70 orang terdiri 5 orang yang mengecek data Biometrik; 11 penduduk merekam dan mencetak KTP-el baru, 49 orang mencetak KTP-el karena rusak dan hilang, serta 5 warga yang mengubah data dan mencetak KTP-el baru.

Sehari sebelumnya, pada Rabu (25/8/2021) tercatat 4 warga yang merekam baru data KTP-el, cetak KTP-el karena rusak atau hilang sebanyak 47 orang, dan cetak KTP-el dengan mengganti status sebanyak 2 orang atau berjumlah 53 orang.

Dan pada Selasa (24/8/2021), Tim Dukcapil melayani sebanyak 64 peserta vaksin sekaligus mengurus NIK dan KTP mereka yang bermasalah.

"Jumlah itu terdiri sebanyak 60 orang mencetak KTP-el yang rusak atau hilang. Kemudian tim juga selesai menangani NIK yang terpakai orang lain sebanyak satu orang, mencetak KTP-el dengan mengganti status sebanyak satu orang, dan warga yang mengecek NIK sebanyak 2 orang," jelas Ridwan merinci.

Ketua Iluni UI Andre Rahadian, tak lupa memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang menyediakan pojok Dukcapil bagi peserta vaksin yang belum punya NIK atau sudah punya NIK dan KTP-el tetapi diketahui ada masalah.

"Sehingga dengan peralatan lengkap yang canggih di Pojok Dukcapil di area Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat masyarakat penerima vaksin sekaligus bisa terbantu mengurus NIK atau mencetak KTP-el yang hilang atau rusak," kata Andre.

Menurut Andre, hingga pada 27 Juli 2021 Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat telah memvaksinasi lebih dari 1.500 orang. (Arianto)

Share:

Atasi Pandemi, Komite I DPD RI Minta Presiden Joko Widodo Reshuffle Menteri


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle sejumlah Menteri yang tidak berhasil menangani Covid 19.

Hal ini dikatakan Fachrul Razi, Kamis (26/8/2021) kepada media di ruang kerjanya, di Komplek Gedung Nusantara, Senayan Kamis (26/8/2021).

"Kita ingin menyelamatkan Presiden Jokowi dari kinerja kementerian yang sangat buruk selama masa pandemi, sudah saatnya beberapa kementerian di resuffle," tegasnya.

Menurut Fachrul Razi, masalah Covid 19 adalah masalah dunia dan berdampak terhadap seluruh kehidupan, oleh karena itu seluruh kementerian diminta agar bekerja keras untuk penanganannya dan  tidak menitik beratkan hanya kepada kementerian kesehatan saja. 

Fachrul Razi menekankan bahwa kinerja kementerian yang buruk menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19. "Harusnya Menteri yang gagal silahkan mengundurkan diri atau Presiden Jokowi segera reshuffle kabinetnya," tegasnya.

Fachrul Razi menilai kinerja kementerian berpengaruh pada daerah. Bahkan menurut kunjungannya di beberapa daerah, teedapat kekecewaan daerah terhadap kebijakan menteri yang berpengaruh pada kondisi perekonomian di daerah.

"Saya pikir tidak hanya  menteri kesehatan yang bergerak dalam penanganan dampak Covid ini, seharusnya seluruh kementerian ikut terlibat terhadap dampak Covid 19 ini, supaya rakyat Indonesia merasakan kinerja kementerian di masa Pandemi," Ujar  senator Asal Aceh ini.

Ia menambahkan lagi bahwa Covid 19 adalah problem kita semua, maka seluruh kementerian harus bergerak cepat, misalnya Menteri Kesehatan urusan soal medis, Menteri Tenaga Kerja soal sejumlah karyawan yang di PHK, menteri perdagangan bisa menurunkan harga barang dagang di Indonesia, Menteri Perhubungan bisa subsidi harga tiket transportasi dan lain - lain sebagainya.

"Jika seluruh Menteri bergerak dan bersinergi, kami yakin kita akan kembali pulih secara merata di Indonesia.  Maka kami minta Pak Jokowi segera mengevaluasi dan melakukan reshuffle sejumlah kementerian yang kurang gerak di masa Pandemi ini." Pungkasnya. (Arianto)




Share:

Bea Cukai Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Sebagai upaya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, Bea Cukai kembali menggalakkan operasi gempur untuk periode tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh satker vertikal Bea Cukai secara serentak dan terpadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 silam.

Pada tahun 2020 lalu, tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia berdasarkan survei rokok ilegal yang dilakukan P2EB UGM sebesar 4,86%. Upaya menurunkan rokok ilegal kemudian merupakan arahan Menteri Keuangan agar tingkat peredaran rokok ilegal dapat ditekan hingga angka 3%. Dengan adanya operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia akan menghilangkan adanya kemungkinan balloon effect yang terjadi, sehingga BKC ilegal tidak lagi beredar di seluruh Indonesia.

Extra effort pengawasan telah terbukti dapat menekan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat peredarannya pada 2020 yang “hanya” 4,86%, lebih kecil dibandingkan dengan hasil penelitian Universitas Brawijaya (Desember 2019) yang memprediksi bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2020 dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal menjadi 8% dan berdasarkan analisis kurva Laffer yang memperkirakan rokok ilegal akan naik menjadi 6,6% pada tahun 2020. Lalu, apabila pasar rokok ilegal berhasil ditekan, maka diharapkan rokok legal akan mengisi pasar tersebut, sehingga penerimaan cukai akan optimal. Berdasarkan penelitian Universitas Brawijaya peningkatan intensitas pengawasan berdampak terhadap penurunan peredaran rokok ilegal sebesar 29%.

Sementara itu, berdasarkan data penindakan Bea Cukai secara nasional, terjadi peningkatan terhadap intensitas dan kualitas penindakan, serta kinerja pengawasan Bea Cukai juga berdampak pada kepatuhan pengusaha industri hasil tembakau sehingga mampu menekan peredaran rokok ilegal. Sehingga, menurunnya rokok ilegal berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan. Sejak lima tahun terakhir,  penerimaan cukai hasil tembakau selalu melampaui target, mulai dari tahun 2016 dengan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp138 triliun hingga tahun 2020 dengan penerimaan sebesar Rp176 triliun.

Di sisi lain, tingkat peredaran BKC di tengah pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu, resesi perekonomian dan penurunan daya beli yang mengakibatkan konsumsi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) menurun, tendensi konsumen beralih ke barang yang lebih murah (BKC ilegal), dan peningkatan potensi resistensi masyarakat terhadap penindakan BKC. Kemudian, pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM dan WFH) juga mengakibatkan penurunan produksi BKC karena pembatasan jumlah pekerja, penurunan efektivitas pengawasan oleh petugas Bea Cukai, penurunan konsumsi MMEA karena penutupan tempat hiburan malam serta restoran dan kafe yang tidak bisa dine in, pekerja sektor informal mengalami penurunan daya beli karena PPKM secara tidak langsung membatasi ekonomi sektor informal, dan penurunan konsumsi MMEA golongan A karena penutupan tempat pariwisata. Selain itu, kenaikan tarif cukai hasil tembakau 2021 mengakibatkan disparitas harga rokok legal dan ilegal semakin lebar sehingga konsumen cenderung memilih beralih ke barang yang lebih murah (BKC ilegal).

Maka dari itu, berbagai strategi dilakukan Bea Cukai untuk operasi pengawasan di tengah pandemi dalam rangka terus menekan peredaran BKC ilegal. Strategi tersebut diantaranya sinergi antar unit Bea Cukai dengan memaksimalkan kinerja di bidang pelayanan, kehumasan, dan kepatuhan internal, serta menggandeng instansi eksternal terkait seperti Asosiasi Pengusaha Legal, TNI/POLRI, dan Pemda untuk terus memperkuat sinergi pengawasan di lapangan. Selain itu, terus berupaya beradaptasi dengan kondisi sosial seperti di tengah pandemi ini, Bea Cukai sebagai instansi pemerintah tetap mengedepankan sisi humanis dalam setiap kegiatan penegakan hukum untuk mengurangi potensi resistensi masyarakat.

Kemudian, tentunya Bea Cukai menerapkan fleksibiltas penggunaan strategi operasi. Operasi pasar yang dilakukan secara masif hanya dilakukan pada daerah dengan risiko sedang dan risiko rendah (berdasarkan laman https://covid19.go.id/peta-risiko).

Akan tetapi dalam hal berdasarkan pertimbangan ketersediaan SDM, ketersedian anggaran untuk protokol kesehatan dan hasil koordinasi dengan APH serta pemda setempat tidak dimungkinkan, daerah dengan risiko sedang dapat menggunakan strategi yang sama dengan daerah risiko tinggi dengan meminimalisasi kerumunan dan kegiatan tatap muka.

Dengan dilaksanakannya Operasi Gempur ini, Bea Cukai mengimbau masyarakat, terutama para pengusaha maupun pedagang BKC agar berhenti menawarkan, menjual, atau mengedarkan BKC ilegal, terutama rokok ilegal. Apablia Anda menemukan indikasi adanya peredaran BKC ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau dapat menghubungi Bravo Bea Cukai 1500225. (Arianto)




Share:

Rayakan HUT Kemerdekaan, Pegadaian Gelar Konser Virtual dan Donasi untuk Pahlawan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, PT Pegadaian Persero menggelar konser secara virtual bertajuk “Gebyar Kemerdekaan dari Kita untuk Indonesia” pada Selasa 24 Agustus 2021. Konser ini juga dilakukan sebagai bentuk penggalangan dana (charity) untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pada konser virtual tersebut, Pegadaian menghadirkan penyanyi papan atas Judika dan Isyana Sarasvati diiringi oleh Delicacy Orchestra. Acara dipandu oleh MC tenar Indra Herlambang dan Astrid Tiar. Konser dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiarkan secara langsung di akun Youtube PT Pegadaian Persero.

Direktur Utama PT Pegadaian Persero, Kuswiyoto mengatakan konser amal kali ini digelar untuk memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus menggalang donasi untuk korban terdampak Covid-19. 

Pada Kesempatan yang sama, Pegadaian juga menyerahkan tali kasih secara simbolis kepada 1.030 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, 2 buah ambulans kepada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, dan bea siswa berupa tabungan emas kepada Paskribraka beserta pendampingnya yang bertugas pada upacara kenegaraan 17 Agustus 2021 di Istana Negara. Pegadaian juga mengumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalistik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Pegadaian 2021. 

Kuswiyoto dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini digelar sebagai apresiasi perseroan kepada para pahlawan di sekitar kita yang berjuang tak kenal lelah untuk bangsa Indonesia. 

“Pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung. Para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya merupakan pahlawan kemanusiaan yang terus berjuang di garda depan melawan Covid-19. Begitu pula rekan-rekan media, mereka berperang melawan hoaks, berita bohong, bahkan fitnah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa”. 

Lebih lanjut Kuswiyoto juga mengatakan bahwa Pegadaian juga peduli dengan Pendidikan dengan anak-anak yang menjadi yatim-piatu karena orang tuanya meninggal akibat Covid19. Tak ketinggalan para petugas Paskibraka dan pendampingnya pun mendapatkan perhatian. Mereka diberikan tali kasih berupa tabungan emas yang dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan atau modal usaha. 

“Kami jajaran Direksi, Komisaris dan keluarga besar Insan Pegadaian bahu-mambahu mengumpulkan donasi sebagai wujud empati kepada mereka yang terdampak Covid-19. Melalui konser amal ini kami juga mengundang penonton Youtube PT Pegadaian Persero untuk ikut menyumbang dengan melakukan subscribe dan menuliskan komentar terbaik atas pelaksanaan acara tersebut. Selain berdonasi mereka juga berkesempatan untukmendapatkan doorprize”.

Sampai akhir acara konser yang disiarkan langsung via Youtube Pegadaian ini disaksikan oleh 23,000 penonton dengan penambahan subscribers 4.879. Atas penambahan subscribe ini Pegadaian mengkonversi dengan donasi.

Sementara itu, pengumpulan donasi dari Direksi, Komisaris dan Insan Pegadaian terkumpul Rp.250 juta. Sedangkan untuk pahlawan kemanusiaan, Pegadaian menyerahkan tali kasih sejumlah Rp.2 miliar dalam bentuk 2 buah ambulans dan tabungan emas. 

Selain itu, untuk Paskibraka dan pendampingnya perseroan memberikan tabungan emas senilai Rp.465 juta. Dengan demikian selama konser amal virtual digelar, Pegadaian telah memberikan tali kasih senilai Rp.3,2 miliar. 

Kuswiyoto berharap apa yang dilakukan oleh Pegadaian ini bermanfaat bagi masyarakat penerima dan dapat menambah semangat kepada mereka untuk berkarya lebih baik lagi bagi bangsa. (Arianto)

  
Share:

Laba PTPN Group Naik 2 Kali Lipat Restrukturisasi Hutang Selesai, dan Berhasil Luncurkan Brand Ritel NUSAKITA


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kinerja perusahaan PTPN Group kian membaik,  seiring langkah transformasi dalam pengelolaan manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).  Hal ini terlihat dengan kenaikan laba, penyelesaian restruktursisasi hutang senilai Rp. 41 trilliun, dan berhasil diluncurkannya brand ritel premium NUSAKITA.  Dari sisi perbaikan kinerja ditandai dengan kenaikan laba bersih sebesar 227,81% senilai Rp 1,45 Trilliun atau naik 2 kali lipat lebih dari tahun lalu yang sebelumnya rugi sebesar Rp 1,1 Trilliun (yoy), bahkan setelah 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian.  Selain laba, Revenue PTPN Tumbuh 36,37% mencapai Rp 21,26 Triliun atau tumbuh sebesar 36,37% (yoy) di atas pencapaian tahun lalu. 

Kinerja keuangan didukung oleh beberapa aspek antara lain restrukturisasi, peningkatan produksi dan produktivitas, serta peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi.  Di tengah pandemi Covid-19, perusahaan memperlihatkan tren kinerja positif melalui pelaksanaan operational excellence, back to basic, serta penekanan pada culture planters.  Capaian itu antara lain didukung oleh meningkatnya produksi CPO 19% di atas tahun lalu dan penurunan beban biaya produksi sebesar 14% dari tahun lalu.    

“Revenue kami per Juni 2021, sudah mencapai 120,34% dari RKAP tahun 2021. Kenaikan revenue itu juga berpengaruh pada kenaikan margin pendapatan sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar 245,34% dibandingkan tahun 2020 atau senilai Rp 5,46 triliun.  Pencapaian tersebut merupakan implementasi dari program EBITDA Transformation, dimana pada tahun pertama PTPN Group membangun fondasi transformasi melalui : Revenue Enhancement, Operations Control Tower, Procurement Excellence, Logistics Optimization,  Zero Based Budgeting (ZBB) dan  Organizational Excellence,” papar Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)  dalam keterangan persnya. Kamis (26/08)

Ghani menambahkan, perbaikan kinerja yang mengesankan ini, tidak lepas dari upaya transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan. “Sejak akhir 2019 manajemen terus melakukan transformasi bisnis beserta Anak Perusahaan melalui strategi perusahaan yang tersusun dalam roadmap transformasi perusahaan”, paparnya. 

Ada lima strategi yang ditempuh manajemen Holding PTPN dalam melakukan transformasi hingga membawa kinerja PTPN Group mencapai level menggembirakan.  Kelima strategi tersebut meliputi tiga strategi utama; Optimalisasi Portfolio & Operational Excellence, Commercial Excellence & Ekspansi Hilir dan Optimalisasi Aset  & Kemitraan Strategis dan dua strategi pendukung yaitu; Pengembangan Kapabilitas dan Budaya & Peningkatan System dan Teknologi.  Hal tersebut tercermin dalam sejumlah bidang pencapaian: revenue, kinerja, produk unggulan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Program-program tersebut diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas perusahaan menghadapi tantangan di berbagai aspek termasuk pengelolaan portofolio, operasional, komersial, investasi dan pendanaan, model operasi, merit system, budaya dan kapabilitas.  Selain itu, peningkatan kinerja PTPN Group juga didukung oleh penerapan Integrated procurement System (IPS), merupakan proses pengadaan barang dan jasa secara terintegrasi dengan bantuan aplikasi dan teknologi berbasis internet.  IPS memberikan manfaat antara lain mengurangi biaya perusahaan sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar Rp 599,18 milyar atau 9,32% dari RKAP sampai dengan Semester I 2021.

Ia menambahkan salah satu bagian penting dari Rencana Transformasi Perusahaan adalah Transformasi Keuangan yang memiliki tujuan utama untuk memastikan keberlanjutan PTPN Group ke depannya.  Transformasi Keuangan memiliki empat prinsip utama yaitu: Bisnis berkelanjutan, Komperhensif, Cash Flow Consolidation, dan Transparan. 

“Dalam hal transformasi keuangan, kami telah berhasil melakukan  restrukturisasi hutang PTPN Group senilai Rp 41 Triliun, dengan dilakukannya Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pinjaman dari 39 kreditur pada 19 April 2021. Ini merupakan bentuk kepercayaan kreditur dalam mendukung upaya Transformasi PTPN Group sekaligus menandai terpenuhinya persyaratan pencairan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (“PEN”)”.

Sebagai bagian dari transformasi bisnis perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) semakin memperkuat brand di pasar ritel dengan peluncuran produk nasional NUSAKITA pada 17 Agustus 2021.  Peluncuran brand ritel nasional NUSAKITA dalam produk minyak goreng, gula pasir, teh, dan kopi ini dilakukan PTPN untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas premium. 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan, “Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia, dimana PTPN Group sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan produk turunan CPO, sudah saatnya PTPN Group serius memasuki industi hilir dengan memproduksi minyak goreng yang bermutu.  Langkah hilirisasi ini merupakan peran perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong peningkatan nilai tambah”. 

Secara kualitas produk Brand NUSAKITA setara dengan top brand pesaing lainnya yang sejenis, mengingat semuanya berasal dari alam Nusantara yang diolah tangan-tangan terampil di PTPN yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam menanam, merawat, memanen, serta mengolah menjadi produk terbaik. 

Seluruh pencapaian PTPN Group ini, tentu melegakan kami sekaligus memicu kami untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan cita-cita transformasi PTPN.  Kami juga ingin PTPN ke depan bisa menjadi kebanggaan baru Indonesia," ujar Gani. (Arianto)






Share:

Menteri Basuki Tekankan Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Setiap tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas), menandai berlangsungnya Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada 25 – 30 Agustus 1950 di Bandung, yang saat itu dihadiri Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta. Kongres ini menjadi tonggak sejarah perumahan di Indonesia hingga kemudian 25 Agustus ditetapkan sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008.

Saat memberikan arahan pada Puncak Peringatan Hapernas ke-14 Tahun 2021 di Pendopo Kementerian PUPR, Rabu, 25 Agustus 2021, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan agar program penyediaan perumahan ke depan berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Indonesia.    

“Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan untuk pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan bantuan sosial, tetapi butuh dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi. Untuk itu, program perumahan Kementerian PUPR sekarang harus fokus pada kawasan dalam program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting," kata Menteri Basuki. 

Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan, program penyediaan perumahan seperti Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) harus fokus pada suatu kawasan program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di bawah komando Kemenko PMK agar penyalurannya lebih akuntabel. 

Selanjutnya dukungan yang tidak kalah penting adalah program penyediaan air bersih dan sanitasi seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). 

"Sekali lagi saya mengingatkan untuk menjadi perhatian kita bahwa masih ada lagi masyarakat yang harus dilayani penyediaan perumahan melalui APBN. Ini berbeda dengan mereka yang mendapat dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, selain untuk mendukung program nasional dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, dukungan penyediaan perumahan layak huni yang dilengkapi fasilitas air bersih dan sanitasi juga diharapkan dapat menjadi ruang isoman yang memadai bagi pasien Covid-19. 

"Bagi masyarakat yang terpapar Covid–19 kalau rumahnya tidak layak huni tentu tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena bisa menular ke seluruh anggota keluarga. Tapi kalau rumahnya layak diperbolehkan dan dimonitor kesehatannya," kata Menteri Basuki. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada Generasi Muda PUPR yang mengambil peran aktif dalam pelaksanaan HAPERNAS 2021. Keterlibatan Genmud membawa penyegaran terhadap berbagai acara HAPERNAS sehingga akan lebih banyak anak muda yang mendapatkan edukasi bagaimana mendapatkan hunian yang layak. 

"Saya berharap Generasi Muda Perumahan bisa mengikuti pola pikir dan kebijakan untuk perumahan. Adapun yang namanya perumahan tidak hanya di perumahan-perumahan pengembang, tetapi kita punya tanggung jawab lebih besar bagi masyarakat yang di bawah lagi dalam rangka pengentasan kemiskinan," kata Menteri Basuki. 

Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry TZ, Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, dan Generasi Muda (Genmud) Perumahan dan Genmud PUPR. (Arianto)



Share:

Mau Nikah, Harus Tahu Informasi Cegah Stunting


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo beserta jajarannya melakukan audiensi ke Kementerian Agama RI (Kemenag) dalam Rangka Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting melalui virtual (24/08/2021).

"Kami ingin sekali membangun sinergitas dalam rangka penurunan stunting antara BKKBN dan Kementerian Agama RI. Stunting ini menjadi lingkaran setan, ketika ada bayi yang kurang berat badannya kurang dari 2,5 kg dan panjangnya kurang dari 48 cm dan kemudian dia perempuan, maka dia akan menjadi perempuan stunting, namun di balik itu juga kemungkinan kurang kecukupan gizi, nutrisi dan seterusnya sehingga kalau nanti hamil bisa menghasilkan anak yang stunting, namun demikian tidak semuanya stunting yang dihasilkan dari perempuan stunting karena pada dasarnya stunting bukanlah penyakit keturunan, namun dikarenakan faktor lain setelah dia lahir," terang dokter Hasto.


Oleh karena itu, katanya, sebetulnya kalau kita bisa memutus rantai ketika calon pengantin (catin) itu mau menjadi pasangan suami istri kemudian yang kurang memenuhi syarat itu bisa kita koreksi sebelum dia hamil, maka kemudian stunting bisa diturunkan.

"Di dalam medis itu ada pengertian-pengertian seperti perikonsepsi/peri-implementasi. Ada yang menjelang pertemuan sel telur dan sel sperma dan waktu-waktu untuk menempel di dalam rahim dan kemudian juga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK itu sejak terjadinya konsepsi, tetapi banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi calon ibu sejak sebelumnya bahkan kalau menurut teori, 6 bulan sebelum menikah itu kondisi perempuan harus sudah baik," tutur dokter Hasto. 

Untuk itu, kami dari BKKBN juga ingin mencegah terjadinya stunting sejak sebelum terjadinya pernikahan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap stunting diantaranya kawin di usia muda, juga beresiko melahirkan anak stunting, kemudian anemia dan juga kondisi ibu yang kurang gizi berpotensi melahirkan anak stunting seandainya nanti hamil.

"Keluarga Berencana Menuju Keluarga Berkualitas berorientasi pada penurunan stunting BKKBN mulai masa pranikah, hamil, kemudian interfal antara kehamilan sekarang dan kehamilan yang akan datang. Sekarang ini banyak remaja-remaja yang ingin langsing, tetapi apabila terlalu langsing lingkar lengan atasnya tidak memenuhi syarat untuk hamil, sehingga karena terlalu kurus maka anemia dan ketika hamil dapat menghasilkan anak yang stunting," ungkapnya.

Selain itu, dokter Hasto juga menyampaikan, Substansi kolaborasi program/kegiatan Kemenag RI dan BKKBN diantaranya :

(1) Kemenag dan BKKBN bersinergi untuk mendapatkan data Calon Pengantin (Catin) 3 bulan sebelum perkawinan, BKKBN mendukung sosialisasi pengisian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan melakukan pengisian data kesehatan status gizi (siap nikah-siap hamil);

(2) Semua data dan informasi sudah selesai sebelum Nikah dilaksanakan; jika diperlukan BKKBN dan Kemenag RI bersama-sama melakukan kolaborasi dalam Pemanfaatan data dan informasi Catin, BKKBN bersama Kemenag RI dapat melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program dalam upaya pencegahan stunting bagi pasangan suami istri (PASUTRI) baru. (Arianto)


Share:

Erick Thohir: Direksi BUMN Kalau Korupsi, Hukum Berat Saja!


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri BUMN, Erick Thohir menginginkan agar kasus korupsi lama dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) pada 2016-2019 cepat dituntaskan. 

Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh dan
menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan BUMN tersebut bisa kembali positif.

Hal tersebut ditekankan Erick Thohir di Jakarta, Rabu (25/8) menanggapi keputusan terkini Kejagung yang menyidik kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan usaha Perum Perindo di tahun 2017 yang diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah.

"Sejak menjadi Menteri BUMN, saya terus menekankan akan pentingnya penerapan core value AKHLAK di Kementerian BUMN dan semua perusahaan BUMN. Kasus Perum Perindo merupakan kasus lama, sebelum saya menjabat. Oleh karena itu, saya mendorong semaksimal mungkin agar kasus ini tuntas dan direksi-direksi yang mengetahui dan terlibat, siap mempertanggungjawabkan," tegas Menteri BUMN di Jakarta. Rabu (25/08)

Ia juga menambahkan, sejak menekankan prinsip good governance dan terus gencar menanamkan AHKLAK sebagai core value di kementerian dan perusahaan BUMN, pihaknya terus intensif melibatkan lembaga pengawasan keuangan pemerintah, seperti BPKP, BPK, dan juga Kejaksaan Agung serta KPK untuk memberikan edukasi dan pengawasan keuangan negara.

"Kasus lama Perum Perindo di tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal itu penting bagiPerum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga mensejahterakan para nelayan kita," lanjut Erick Thohir.

Menurut pihak Kejagung, kasus ini bermula pada 2017, saat Perum Perindo menerbitkan medium term notes (MTN) atau biasa disebut utang jangka menengah untuk mendapatkan dana dari jualan prospek penangkapan ikan yang saat itu terkumpul dana MTN mencapai Rp 200 miliar.

Namun, sebagian besar dana yang dipakai untuk modal kerja perdagangan itu menimbulkan permasalahan kontrol transaksi yang kian hari kian lemah. Transaksi terus berjalan, meskipun mitra Perum Perindo yang terlibat terindikasi kredit macet.

Kontrol yang lemah dan pemilihan mitra kerja yang tidak hati-hati menjadikan perdagangan pada saat itu mengalami keterlambatan perputaran modal kerja dan akhirnya sebagian besar menjadi piutang macet dengan total nilai sebesar Rp 181.196.173.783,-

“Kalau ada karyawan BUMN yang mengetahui indikasi korupsi, lapor saya! Saya tegas, tidak mentoleransi dan tidak kompromi terhadap praktek korupsi di lingkungan BUMN,” pungkasnya. (Arianto)



Share:

Menanggapi Isu Miring, Kemenko Polhukam Panggil Pengelola PIK


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pengelola kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) pada Senin (23/8) memenuhi permintaan Kemenko Polhukam untuk mengklarifikasi berbagai isu miring yang beredar di publik, baik di media massa maupun media sosial. Misalnya, kasus terakhir yang terjadi pada tanggal 17 Agustus yang lalu tentang tudingan pelarangan memasang bendera merah putih di kawasan itu. 

Meski sudah dibantah sebelumnya oleh pihak pengelola bahwa tidak ada pelarangan pemasangan bendera merah putih di kawasan itu, Kemenko Polhukam merasa perlu mengklarifikasi pula berbagai kritik publik di media sosial yang dinilai seakan-akan kawasan PIK seperti negara dalam negara. “Kami sengaja mengundang bapak-bapak untuk menjelaskan berbagai kasus yang viral di publik, sekaligus melalukan klarifikasi karena ini mengundang perdebatan dan bisa mempengaruhi kondisi politik dan keamanan tanah air” ujar Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol Armed Wijaya saat memimpin pertemuan di Jakarta. 

Sejumlah video yang viral di media sosial tentang beberapa kejadian pelarangan bagi masyarakat untuk masuk ke kawasan tertentu di PIK, ditayangkan pada rapat itu. Pihak Pengelola yang diwakili oleh pimpinan Perusahaan, Restu Mahesa, menjelaskan bahwa tudingan itu tidak benar dan sudah dibantah oleh pihaknya. “Kami tidak pernah melarang pemasangan bendera merah putih, juga tidak benar kalau masuk ke kawasan PIK harus menggunakan paspor. Tentang tidak boleh ormas tertentu memasang bendera merah putih tanggal 17 Agustus lalu, karena kami khawatir terjadi kerumunan. Kami sendiri memasang bendera merah putih pak,” ujar Restu. 

Disaat yang sama, Deputi bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo, mengingatkan pihak pengelola PIK untuk lebih peka dan sensitif terhadap respons publik di berbagai media. Bila kenyataannya pengelola PIK tidak melarang masyarakat seperti di berbagai video yang viral, pengelola kawasan perumahan harus melakukan strategi komunikasi yang tepat.

“Misalnya, pengelola membuat pengumuman atau publikasi bahwa area publik di kawasan itu terbuka untuk masyarakat luas, sehingga tidak muncul kesan kompleks ini elite dan hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja karena secara hukum itu tidak dibenarkan” ujar Sugeng. 

Pihak pengelola berjanji untuk lebih cermat ke depan dan akan memperbanyak sosialisasi agar terbangun hubungan baik dengan warga dan masyarakat. Sementara pihak Kemenko Polhukam mengingatkan pengelola PIK agar tidak lagi terjadi perdebatan di publik, baik di media mainstream maupun media sosial, karena kebijakan pengelola kawasan itu yang dianggap membatasi hak masyarakat sebagai warga negara. (Arianto)


Share:

Menparekraf Ajak PHRI Garut Bersiap Sambut ‘Revenge Tourism’ Pasca Penurunan Level PPKM


Duta Nusantara Merdeka | Garut 
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengajak pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut untuk dapat bersiap menyambut serangan pariwisata (_Revenge Tourism_) ketika nantinya level PPKM dilonggarkan atau diturunkan seiring tren melandainya kasus COVID-19 yang ada.

Menparekraf Sandiaga Uno saat berdiskusi dengan PHRI Garut di Rancabago Hotel and Resort Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021), menjelaskan, selama 1 tahun 7 bulan sejak pandemi COVID-19 hadir, masyarakat banyak yang jenuh dan ingin sekali berwisata. Terlebih saat gelombang kedua COVID-19 terjadi beberapa waktu belakangan, yang membuat pemerintah mengambil kebijakan PPKM yang dibagi dalam 4 level.

Stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya PHRI, harus dapat mempersiapkan diri menerima kunjungan wisatawan yang sangat masif nantinya.

“Contohnya yang terjadi di India, setelah _lockdown_, di sana terjadi _revenge tourism_. Semua penerbangan habis, okupansi hotel full bahkan kelebihan permintaan sebesar 40 persen dan akhirnya banyak wisatawan yang kecewa. Itu bisa terjadi di sini lantaran destinasi-destinasi di Garut yang bisa dicapai dengan menggunakan transportasi darat dari Jakarta selama kurang lebih tiga jam,” kata Menparekraf Sandiaga.

Seperti diketahui, pada beberapa waktu lalu para pelaku parekraf di Garut mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka membutuhkan keberpihakan pemerintah untuk hadir dan membantu di tengah pandemi COVID-19. Sandiaga menjelaskan, tidak ada satupun orang yang mengetahui secara pasti kapan pandemi akan berakhir. Tetapi berbagai upaya perlu dimaksimalkan untuk dapat meminimalisir dampak dari pandemi tersebut. 

“Berdasarkan data yang kami himpun, diprediksi akhir September 2021 angka COVID-19 akan melandai. Hal itu sembari kita menyiapkan protokol kesehatan dengan upaya percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Sandiaga menjelaskan semua peluang yang ada harus dimaksimalkan dan tantangan harus dapat dilewati dan diantisipasi dampak negatifnya. Diperlukan dukungan dan kerja sama dari unsur pentahelix pariwisata dan ekonomi kreatif agar berbagai upaya dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam menyelamatkan sektor pariwisata dapat menemui titik terang dan mengembalikan neraca ekonomi negara yang terpuruk. 

Selain vaksinasi COVID-19 yang saat ini terus diakselerasi oleh pemerintah termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE yang ketat dan disiplin juga harus menjadi perhatian. Terlebih tren pariwisata kedepan polanya akan beradaptasi kepada pariwisata yang _personalize, customize, localize, dan smaller in size_.

“Pelajaran yang kita ambil, sejauh ini kita selalu bicara destinasi yang berkelas dunia mengharapkan wisatawan mancanegara bersaing dengan Thailand, Malaysia dari segi jumlah kunjungannya. Tapi ternyata permata di depan kita dilupakan yaitu wisatawan nusantara yang menghabiskan 11 miliar dolar AS tiap tahun yang berwisata ke luar negeri. Karena saya yakin yang mampu melayani _customer_ adalah PHRI,” ujarnya. (Arianto)




Share:

Menkeu: Perubahan Iklim, Tantangan Nyata yang Dihadapi Seluruh Dunia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa saat ini seluruh dunia sedang menghadapi tantangan yang sangat nyata selain pandemi Covid-19, yaitu perubahan iklim. Laporan terbaru dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyebutkan bahwa manusia dan kehidupannya sangat berpengaruh pada tantangan pengendalian perubahan iklim tersebut.

“Kita semua memahami bahwa climate change tantangan yang akan memberikan implikasi yang luar biasa besar bagi manusia dan kemanusiaan. Apabila Bumi meningkat suhunya diatas 1,5 derajat Celsius, implikasinya akan sangat luar biasa,” ujar Menkeu secara daring dalam Kompasfest Navigate dalam Conference “Green on Green: Embarking New Trend of Environmental Economics”, Jumat (20/08).

Upaya untuk menghindari konsekuensi yang katastropik tersebut dilakukan oleh seluruh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, yang salah satunya melalui penandatanganan Paris Agreement.

“Setiap negara menyumbangkan National Determined Contribution atau kontribusi yang ditetapkan di setiap negara untuk mengurangi emisi CO2 atau karbondioksida,” kata Menkeu.

Indonesia telah menandatangani Paris Agreement dengan tekad untuk menurunkan kontribusi CO2 dengan upaya sendiri sebesar 29%. Apabila mendapatkan dukungan internasional, Indonesia akan berupaya menurunkan emisi CO2 sebesar 41%. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah mewujudkannya dalam berbagai kebijakan dan regulasi.

“Langkah untuk menurunkan atau mengimplementasikan komitmen Indonesia untuk penurunan emisi karbon terwujud di dalam program RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024 dan juga diwujudkan dalam berbagai regulasi, termasuk di bidang anggaran dan perpajakan,” ujar Menkeu. 

APBN juga melakukan budget tagging untuk mendukung program-program penurunan emisi karbon atau melakukan transformasi agar kegiatan produksi menjadi semakin bersih. Budget climate tagging digunakan untuk mengidentifikasi belanja dan anggaran yang memang secara langsung bisa mempengaruhi dan menurunkan emisi karbon.

“Digunakanlah instrumen, seperti fasilitas perpajakan untuk mendorong investasi energi yang lebih bersih yaitu energi yang sifatnya terbarukan,” kata Menkeu.

Pemerintah juga menggunakan instrumen dalam bentuk transfer ke Pemerintah Daerah untuk mendorong langkah-langkah di bidang agrikultur atau pertanian untuk ketahanan pangan, air, dan ekosistem.

Indonesia akan terus melakukan berbagai upaya, seperti menyusun long term strategy for low carbon emission sebagai komitmen untuk menurunkan carbon emission secara neto pada tahun 2050.

“Kami juga akan bersama-sama dengan Kementerian yang lain dan pemerintah daerah akan terus menyusun strategi agar long term strategy menuju low carbon and climate resilience bisa dicapai dan diimplementasikan,” ujar Menkeu.

Saat ini, Kementerian Keuangan terus menyusun kebijakan fiskal untuk perubahan iklim, serta melakukan berbagai inovasi dan edukasi.

“Ini adalah langkah konsisten kami di dalam menggunakan instrumen APBN sebagai instrumen yang sangat penting di dalam mewujudkan komitmen Indonesia sebagai negara yang ingin berpartisipasi, berperan serta secara adil dan affordable dalam menghindarkan konsekuensi dari perubahan iklim yang sangat katastropik,” ujar Menkeu. (Arianto)






Share:

Pemodelan Tsunami Selat Sunda dan Pentingnya Bahaya Tsunami


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menyikapi hasil kajian terkait potensi tsunami dampak gempa megathrust di selatan Jawa yang berdampak hingga Jakarta, pada dasarnya BMKG selalu mengapresiasi setiap hasil riset potensi bencana dengan skenario terburuk untuk tujuan membangun kesiapsiagaan masyarakat. 

Riset semacam itu diperlukan sebagai acuan langkah mitigasi tsunami, jadi perlu dibuat model yang paling pahit agar kita lebih siap dan tangguh, meskipun kapan terjadinya tidak ada yang tahu dan bisa jadi jika terjadi belum tentu mencapai skenario terburuknya.

Untuk itu kepada masyarakat dihimbau agar tidak panik, karena kajian ini dibuat bukan untuk membuat masyarakat resah, tetapi untuk menyiapkan strategi mitigasi yang tepat dan efektif guna mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi.

*Tsunami Batavia 1883*
Sebelum membahas pemodelan tsunami akibat gempa megathrust yang berdampak hingga Jakarta, kiranya perlu kita mengetahui sejarah tsunami yang pernah melanda pantai Jakarta akibat erupsi katastropik Gunung Krakatau di Selat Sunda pada 27 Agustus 1883. 

Erupsi katastropik ini menyebabkan runtuhnya badan Gunung Krakatau ke laut serta terjadinya kontak material erupsi yang panas dengan air laut sehingga memicu tsunami lebih dari 30 meter. Dahsyatnya tsunami mampu menimbulkan kerusakan di Pulau Onrust yang merupakan bagian gugus pulau di Kepulauan Seribu. Sejak tahun 1848 Pulau Onrust dan sekitarnya difungsikan pemerintah Kolonial Belanda sebagai Pangkalan Angkatan Laut, namun sarana ini rusak berat diterjang tsunami tahun 1883.

Selain menerjang Pulau Onrust, tsunami saat itu juga menerjang Pantai Batavia. Gambaran Pantai Batavia dan Tanjung Priok yang dilanda tsunami sangat jelas dilaporkan Bataviaasch Handelsblad yang terbit pada 28 Agustus 1883. 

Tsunami dilaporkan membanjiri daratan dan menghempaskan perahu-perahu di pantai. Suasana sangat kacau di perkampungan Cina yang umumnya terletak di pinggir sungai, ketika air mendadak naik setelah tengah hari. 

Di daerah Pintu Kecil dimana banyak orang Eropa tinggal  dengan rumah membelakangi sungai, terus dilanda luapan air laut sehingga harus menaikkan barang-barang mereka ke perahu untuk mengungsi. 

Di daerah Kali Besar, air bercampur lumpur berwarna hitam juga naik mendadak ke permukaan, menyebarkan bau asin yang tidak enak. Tak lama kemudian sekitar pukul 2 siang, air kembali mengalir deras dengan kekuatan yang luar biasa membuat Pasar Ikan kebanjiran untuk kedua kalinya. 

Tsunami juga menimbulkan kekacauan di Pelabuhan Tanjung Priok. Kapal uap Wilhelmina yang sedang menurunkan muatan dihantam terjangan tsunami hingga harus melepaskan jangkar. Sebuah kapal uap yang ditarik tongkang dari Merak menuju Priok juga diterjang tsunami hingga keduanya hilang tenggelam. Tsunami juga merusak beberapa jembatan dekat muara sungai di Batavia. 

Fakta mengenai tsunami Batavia 1883 ini menjadi dasar pemikiran bahwa jika terjadi tsunami dahsyat di Selat Sunda maka dapat berdampak hingga pantai Jakarta. 

*Pemodelan Tsunami*
Tsunami di Selat Sunda dapat dipicu oleh erupsi gunungapi dan gempa tektonik yang bersumber di zona megathrust. Berdasarkan catatan sejarah, tsunami akibat erupsi Gunung Krakatau pada 1883 mampu menjangkau Pantai Jakarta karena tinggi tsunami di sumbernya lebih dari 30 meter, sedangkan tsunami akibat runtuhnya lereng Gunung Anak Krakatau pada 2018 lalu lebih kecil sehingga tidak sampai di Pantai Jakarta.

Untuk mengetahui apakah tsunami akibat gempa megathrust Selat Sunda dapat mencapai Jakarta, maka diperlukan pemodelan tsunami. Pemodelan tsunami akibat gempa magnitudo 8,7 yang bersumber di zona megathrust Selat Sunda yang dilakukan BMKG menujukkan bahwa tsunami dapat sampai di Pantai Jakarta. 

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa tsunami sampai di Pantai Jakarta dalam waktu sekitar 3 jam setelah gempa, dengan tinggi 0,5 meter di Kapuk Muara - Kamal Muara dan 0,6 meter di Ancol - Tanjung Priok.

Pemodelan tsunami diukur dari muka air laut rata-rata (mean sea level). Dalam kasus terburuk, jika tsunami terjadi saat pasang, maka tinggi tsunami dapat bertambah. Selain itu, ketinggian tsunami juga dapat bertambah jika pesisir Jakarta sudah mengalami penurunan permukaan (subsiden).

Pemodelan tsunami memang memiliki ketidakpastian (uncertainty) yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena persamaan pemodelan sangat sensitif dengan data dan sumber pembangkit gempa yang digunakan. Beda data yang digunakan maka akan beda hasilnya, bahkan jika sumber tsunaminya digeser sedikit saja, maka hasilnya juga akan berbeda. Inilah sebabnya maka selalu ada perbedaan hasil di antara pembuat model tsunami. 

Dalam mendukung upaya mitigasi konkret, BMKG menyusun peta bahaya tsunami di seluruh pantai rawan tsunami di Indonesia. Untuk Pulau Jawa, peta bahaya tsunami yang sudah dibuat sebanyak 41 peta, dengan rincian: 5 peta di Banten, 5 peta di Jawa Barat, 17 peta di Jawa Tengah, 3 peta di Yogyakarta, dan 11 peta di Jawa Timur. Pembuatan peta bahaya tsunami ini masih terus berjalan untuk wilayah lain di Indonesia.

Peta bahaya tsunami memberi informasi tinggi tsunami, jauhnya landaan, dan waktu tiba tsunami di pantai. Peta ini juga bermanfaat untuk perencanaan tata ruang pantai yang aman tsunami, acuan membuat jalur evakuasi, menentukan lokasi titik kumpul, lokasi tempat evakuasi sementara, serta acuan dalam berlatih evakuasi (tsunami drill). Atas dasar beberapa hal tersebut maka BMKG membuat skenario model terburuk untuk acuan mitigasi tsunami bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan relawan kebencanaan. (Arianto)



Share:

Menperin Sidak Langsung Penerapan Uji Coba Prokes di Industri Esensial, 21 Agustus 2021


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Perindustrian terus memantau kesiapan sektor industri esensial yang melakukan uji coba dalam penerapan protokol kesehatan. Hal ini sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, Level 3 dan Level 2 di Wilayah Jawa dan Bali, yang berlaku pada 17-23 Agustus 2021.

Inmendagri 34/2021 tersebut menyebutkan bahwa akan dilakukan uji coba protokol kesehatan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik untuk beroperasi dengan kapasitas 100% staf yang dibagi minimal dalam dua shift. Uji coba ini penting dilakukan untuk mendapatkan feedback sebelum seluruh operasional kegiatan industri dibuka secara penuh.

“Saya ingin melaporkan bahwa sudah mulai tiga hari terakhir ini, pemerintah melakukan uji coba protokol kesehatan dalam operasional di perusahaan yang berdasarkan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) masuk kategori sektor esensial,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika melakukan peninjauan di PT Gajah Tunggal, Tangerang, Banten, Sabtu (21/8).

Setelah melihat secara langsung, Menperin memberikan apresiasi kepada PT Gajah Tunggal yang telah memiliki fasilitas dan prosedur dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan perusahaan dan sekitarnya. Komitmen untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat ini sesuai arahan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2021 tentang IOMKI pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Hal tersebut menjadi salah satu kriteria utama dalam melakukan uji coba. Selain itu, mereka yang sudah punya IOMKI, wajib melaporkan secara berkala setiap Selasa dan Jumat. Kemudian, perusahaan berada di daerah status PPKM Level 4, telah melaksanakan vaksinasi pekerja, dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai metode screening,” sebutnya.

Berdasarkan laporan IOMKI, PT Gajah Tunggal memiliki lebih dari 130 negara tujuan ekspor, yang antara lain meliputi benua Amerika, Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1951 ini telah menyerap tenaga kerja hingga 16.084 orang, dan karyawannya yang telah mengikuti program vaksinasi sebanyak 12.620 orang.

Kapasitas produksi PT Gajah Tunggal mencapai 157 juta ban, jenis produksinya antara lain adalah ban mobil penumpang ukuran rim 12 inchi – 20 inchi, ban truk ringan, ban truk dan bus, serta ban sepeda motor. Total volume ekspor mereka sejak tahun 1983 telah menembus 165 juta ban.

Menperin berharap, apabila dalam dua minggu pada uji coba ini berhasil diterapkan dengan baik, pemerintah akan membuka kesempatan bagi seluruh sektor industri esensial bisa bekerja kembali 100%. “Namun dengan catatan minimal dua shift, dan mengimplementasikan aplikasi PeduliLindungi,” ujarnya.

Lebih lanjut, pemerintah bersama pelaku industri harus siap dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. “Kita tidak tahu berapa lama Covid-19 ini akan berada di tengah-tengah kita. Tidak tahu pula varian apalagi selanjutnya, tetapi kita tidak boleh kalah dan bergantung. Oleh sebab itu, harus mulai merumuskan langkah-langkah strategis untuk melihat Covid-19 ini sebagai endemi,” imbuhnya.

Menperin menambahkan, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi selama dua minggu ini dalam upaya penerapan uji coba di sektor industri esensial. “Kami optimistis, apabila utilisasi dan produktivitas sektor industri dapat kembali ditingkatkan, akan mampu memacu kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi,” tuturnya.

Pada triwulan II tahun 2021, kinerja industri pengolahan nonmigas memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 6,91%, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7,07%. Bahkan, di tengah dampak pandemi Covid-19, sektor industri memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 17,34%, lebih tinggi dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam mengemukakan, industri ban merupakan salah satu sektor unggulan dalam menopang ekonomi nasiona. Dalam aktivitas hilirisasinya, industri ban mampu menyerap lebih dari 250 ribu ton karet alam per tahun atau 42% konsumsi karet alam nasional.

“Keunggulan lainnya, beberapa merek nasional sudah mampu bersaing di pasar internasional dan mencapai kelas produsen ban tingkat dunia atau global tire manufacturer,” ungkapnya. Perusahaan itu diantaranya Gajah Tunggal (GT Tires), Multistrada (Achilles), Elang Perdana (Forceum), dan Industri Karet Deli (Swallow).

“Saat ini, ada 17 produsen yang tercatat dengan total kapasitas terpasang mencapai 200 juta ban per tahun untuk masing-masing ban luar dan ban dalam,” sebut Kahayam. Produksi ban nasional tersebut meliputi ban mobil penumpang, ban truk ringan, ban truk dan bus, ban sepeda, ban sepeda motor, serta ban kendaraan pertanian dan agricultural.

Chief Executive Officer PT Gajah Tunggal Buddy Tanasaleh menyampaikan, produksi ban truk dan bus radial GT dimulai pada tahun 2016. Perusahaan berkomitmen untuk tetap mengembangkan industri ban truk dan bus radial, dengan produksi mencapai 570.000 ban atau sekitar 31.000 ton pada tahun 2020.

“Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ban, kami merupakan pionir sebagai produsen ban super single atau yang biasa dikenal dengan istilah single wide tire, dengan produksi mencapai 70.000 ban per tahun,” ujarnya.

“Ban super single merupakan jenis ban yang mempunyai ukuran telapak super lebar, sama lebarnya dengan dua ban yang umumnya digunakan pada ban belakang trailer. Ban super single produksi kami berorientasi ekspor, dengan negara tujuan ekspor terutama untuk negara-negara Eropa,” imbuhnya. PT Gajah Tunggal saat ini tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan ban dalam negeri di tengah persaingan ban impor di Indonesia.

Kunjungi Pan Brothers
Pada kunjungan selanjutnya, Menperin juga melakukan sidak langsung penerapan protokol kesehatan di PT. Pan Brothers Tbk, Tangerang, Banten. Sebelum memasuki area produksi pabrik tekstil dan garmen ini, Menperin dan rombongan mempraktikkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

“Penggunaan aplikasi PeduliLindungi ini sebagai metode screening. Ini sangat memudahkan dan efisien untuk mengindentifikasi terhadap keluar-masuknya karyawan atau tamu dalam penerapan protokol kesehatan. Jadi, tetap mejaga aktivitas produksi dengan baik,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama saat mendampingi Menperin, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto menjelaskan, pihaknya telah memberikan rekomendasi sektor industri esensial yang bisa melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan. “Mereka yang menjadi peserta telah menerima QR Code yang ada di aplikasi PeduliLindungi. Sebagian besar dari 268 perusahaan tersebut telah mengaplikasikannya,” ujarnya.

Menurut Eko, penerapan aplikasi PeduliLindungi dinilai bermanfaat untuk mendukung mobilitas di sektor industri. “Di dalam program uji coba ini, kami bisa membuktikan bahwa melalui aplikasi ini dapat menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sepanjang protokol kesehatannya dijalankan dengan tertib dan disiplin, kita bisa menjaga semua orang tetap sehat dan semua orang bisa bekerja,” paparnya.

Selain itu, penerapan protokol kesehatan perlu didukung dengan program dan skema perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanggulan Covid-19. “Seperti di Pan Brothers, sudah ada pedoman kesehatan yang bagus untuk di lingkungan perusahaan dan fasilitas produksinya,” ujarnya.

Menurut Eko, Kemenperin telah mengusulkan lagi sebanyak 166 perusahaan industri sektor esensial yang telah siap melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan dalam menjalankan operasionalnya secara penuh. “Jumlah ini tambahan dari 268 perusahaan sebelumnya, dan kami terus bertahap untuk memverifikasi dan memberikan rekomendasi lagi,” tandasnya.

Hingga saat ini, penerapan uji coba di sektor industri esensial berjalan dengan baik, dan diharapkan pada bulan September nanti bisa beroperasi secara penuh. “Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak dan aktif menyosialisasikan kepada sektor industri agar mereka siap,” ujar Eko.

Wakil Direktur Utama PT. Pan Brothers Tbk. Anne Patricia Sutanto mengucapkan terima kasih kepada Kemenperin yang menginisiasi berbagai program dalam mendukung aktivitas sektor industri selama masa pandemi. “Kami sebagai industri padat karya, memang sangat memerlukan sistem prokes yang baik. Jadi, kami punya satu alat yang akurat untuk mengetahui kondisi orang yang masuk dalam pabrik, baik itu dari karyawan atau tamu,” terangnya.

Menurut Anne, situasi pandemi ini harus dihadapi dengan bijaksana. Hal ini perlu ditopang kebijakan yang tepat dari pemerintah, terutama dalam memacu kinerja sektor industri. “Sebab kami berkomitmen kepada pasar dunia, semua produk made in Indonesia dari kami bisa dikirim secara on time selama masa pandemi. Hal ini bisa terjaga kalau kita juga bisa memastikan kesehatan karyawan,” ucapnya.

Bahkan, dengan sistem protokol kesehatan yang berkelanjutan, membuat kepercayaan kepada para buyers luar negeri terhadap industri di Indonesia. “Misalnya di perusahaan kami, selama pandemi, kami justru menambah karyawan hingga 3.000 orang. Hal ini merupakan wujud nyata dari konsistensi dari pemerintah, khususnya Kemenperin dalam memberikan perhatian kepada sektor industri,” kata Anne. (Arianto)



Share:

Sambut Hari Perumahan Nasional 2021, Menteri Basuki Perkuat Komitmen Penyediaan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Indonesia


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dalam rangka menyambut Hari Perumahan Nasional ke-14 yang jatuh pada tanggal 25 Agustus 2021, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan harapan agar para pelaku sektor perumahan dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki dalam sambutannya pada acara Pembukaan Hapernas Virtual Expo 2021 yang diselenggarakan pada hari Jumat, (20/8/2021). 

Pembukaan Pameran Hapernas Virtual Expo ini diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Pengembang Perumahan dari berbagai asosiasi pengembang, kalangan perbankan penyalur kredit bersubsidi pemerintah, serta masyarakat umum.

“Saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan YME karena sektor perumahan masih bisa tumbuh pada masa pandemi ini. Untuk itulah, diharapkan pada pameran virtual perumahan hari ini dapat meningkatkan gairah dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perumahan” kata Menteri Basuki.

Pada kesempatan ini, Menteri Basuki menyampaikan beberapa pesan mengenai hal-hal yang harus menjadi fokus pada pelaksanaan tugas di sektor perumahan. Pesan yang pertama yaitu penyediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Kementerian PUPR sebagai pemegang kebijakan di sektor perumahan telah menyediakan fasilitas bantuan pembiayaan perumahan diantaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM). Pemerintah bahkan telah memberikan tambahan kuota KPR subsidi dengan skema FLPP kepada Bank BTN sebanyak 18.500 unit pada kuartal III 2021 karena tingginya permintaan terhadap pembiayaan rumah subsidi. 

“Bantuan pembiayaan telah dialokasikan banyak, tidak kurang dari Rp19 triliun. Bahkan nanti di tahun 2022 ditambah menjadi sekitar Rp28 triliun untuk pembiayaan perumahan bersubsidi. Ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk menyediakan rumah layak huni untuk masyarakat Indonesia,” kata Menteri Basuki. 

Kedua, penyediaan rumah yang berkualitas. Mutu bangunan rumah tidak dapat ditawar dan harus menjadi prioritas terutama rumah-rumah bersubsidi karena didalamnya terdapat anggaran APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk menjaga kualitas bangunan rumah, Kementerian PUPR akan terus memperkuat sisi penawaran dan memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk memantau kualitas bangunan rumah bersubsidi.

“Kami ingin masyarakat mendapatkan hunian layak dan berkualitas terutama bagi perumahan dengan fasilitas bantuan pembiayaan dari Pemerintah.  Masyarakat harus mendapatkan kualitas rumah sesuai haknya, dan pengembang tentunya juga harus memenuhi kewajibannya.” jelas Menteri Basuki. 

Ketiga, insentif bagi industri properti. Pada masa pandemi ini, Pemerintah telah menerbitkan kebijakan relaksasi dengan memperpanjang jangka waktu pemberian insentif PPN yang ditanggung oleh Pemerintah untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun (sarusun) bagi rumah komersil. Pada kuartal kedua sektor properti diyakini bisa tetap tumbuh dengan adanya insentif dan diharapkan penjualan rumah juga bisa terus meningkat. 

“Untuk itu, saya minta kepada para stakeholder di bidang perumahan tetap optimis dan terus berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Melalui penyelenggaraan pameran perumahan virtual ini, saya berharap hal-hal yang saya sebutkan tadi dapat disukseskan dengan baik kepada publik,” ujar Menteri Basuki.

Pameran virtual ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Perumahan Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR dengan tema "Padat Karya Perumahan Pulihkan Ekonomi Rakyat". Dalam pameran yang dilaksanakan Kementerian PUPR selama 11 hari mulai tanggal 20 – 31 Agustus 2021 tersebut, masyarakat bisa mendapatkan informasi rumah bersubsidi serta informasi terkait hasil pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indnesia secara online dengan mengklik laman www.hapernas2021.com.

Pihak panitia Hapernas Virtual Expo 2021 juga telah melengkapi fitur informasi secara virtual dan stan pameran dalam bentuk desain 3D dan fitur interaktif untuk memudahkan komunikasi antara pengunjung dan petugas yang berjaga di stan virtual tersebut. Melalui pameran ini, Menteri Basuki juga berharap masyarakat bisa melakukan akad kredit rumah secara mudah karena dilaksanakan secara online. (Arianto) 

 
Share:

Menko Polhukam: Kompolnas Apresiasi Banyak Inovasi Kemajuan Pelayanan oleh Kepolisian


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Komisi Kepolisian Nasional secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri dan jajarannya yang selama setahun terakhir ini, telah membuat berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat, seperti Tilang Elektronik (ETLE), pembuatan SIM online (SINAR), Dumas Presisi, SP2HP online, call center 110, dan sebagainya. 

“Inovasi pelayanan tersebut sejalan dengan tantangan di era Revolusi Industri 4.0, sehingga membuat masyarakat merasa dilayani dengan cepat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ujar Menko Polhukam. 

Apresiasi tersebut disampaikan dalam sambutannya selaku Ketua Kompolnas, dalam pertemuan seluruh Komisioner Kompolnas dalam Rapat Evaluasi pelaksanaan tugas selama satu tahun pertama, sejak dilantik oleh Presiden pada tanggal 19 Agustus 2020 lalu. Acara dilakukan secara hybrid pada Kamis (19/8). 

Hadir dalam acara seluruh Komisioner Kompolnas secara daring. Hadir dari kepolisian, Wairwasum Polri, Irjen Pol. Agung Wicaksono. 

Mahfud menyampaikan bahwa, ia memberikan apresiasi kepada Irwasum Polri selaku pengawas internal Polri yang telah membuat inovasi sistem pengawasan internal secara online yaitu Dumas Presisi. 

“Hal ini sangat membantu Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri karena semua dilakukan secara online. Sinerji antara pengawas internal dan pengawas eksternal Polri sangat diperlukan agar Polri professional dan mandiri,” kata Menko.  

Sebagai wujud sinerji tersebut, juga juga diresmikan pengintegrasian antara aplikasi e-office Kompolnas Kompolnas dengan Dumas Presisi. 

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto melaporkan sejumlah perombakan perbaikan, terutama perbaikan bidang IT dan penyempurnaan alur pelaporan. Ia mengatakan, “Kedepan tidak ada lagi komisioner piket. Kedepan modelnya adalah komisioner menerima laporan dalam bentuk pleno untuk diputuskan arahan dan sebagainya.”  
 
Kemudian Benny juga memaparkan, apresiasi kepada Irwasum Polri, atas inisiatif inovasi sistem Dumas Presisi dengan ketersambungan terintegrasi. “Ini memudahkan tugas Kompolnas meneruskan pengaduan-pengaduan ke pihak Polri,” ujar Benny.  

Menko lantas juga menyoroti bahwa, selama pandemik Covid 19 ini Kepolisian dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan. Termasuk tantangan baru sebagai dampak sosial, ekonomi, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

“Kita menghadapi keterbatasan di bidang anggaran (refocusing), mobilitas, dan akses dalam melakukan penelitian lapangan. Namun tantangan dan keterbatasan itu justru akan membuat kita semakin inovatif dan kreatif untuk mengatasinya,” demikian Menko Mahfud berpesan. (Arianto)


Share:

Bea Cukai - BNN Ungkap Penyelundupan 218,8 Kilogram Sabu Jaringan Aceh


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Sebagai upaya mewujudkan Indonesia bebas narkoba, Bea Cukai bersama BNN selaku leading sector dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) kembali berhasil melakukan penindakan terhadap narkotika jenis sabu sebanyak total 218,8kg yang diselundupkan dan rencananya akan di dibawa ke Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Sinergi pelaksanaan law enforcement “war on drugs” antara Bea Cukai dan BNN dalam penindakan kali ini dilaksanakan pada Jumat (13/08) di kawasan Pulau Beureh, Banda Aceh.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Bahaduri Wijayanta, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BNN pada Kamis (19/08) mengungkapkan kronologi penindakan berawal dari penyelidikan intelijen yang dilakukan oleh BNN bekerja sama dengan Bea Cukai yang merupakan bagian dari operasi laut interdiksi terpadu terhadap jaringan sindikat narkoba berinisial T alias CM.

Dalam kasus ini, kata Wijayanta, petugas berhasil mengamankan lima orang tersangka. Petugas pertama kali membekuk AY alias R dan B alias Y yang diduga sebagai penjaga gudang berisi 198 bungkus sabu dengan berat total 218,8kg. Keduanya dibekuk di kawasan Pulau Beureh, Banda Aceh, usai mengendarai speedboat untuk mengambil sabu di kawasan wisata kuliner pada Jumat (13/08).

Dari penangkapan ini, petugas kemudian mengamankan T alias CM di jalan raya Medan-Banda Aceh. T alias CM diketahui merupakan pengendali dari penyelundupan dan peredaran narkotika ini. Keesokan paginya, pada Sabtu (14/08), petugas berhasil mengamankan tersangka lainnya, yaitu Es alias E, dan AN alias WY di tempat terpisah.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada jajaran BNN atas komitmen dan sinerginya, serta kepada masyarakat yang membantu dalam pelaksanaan law enforcement “war on drugs” pencegahan NPP ilegal tersebut,” ujar Wijayanta.

Menurut Wijayanta, pengungkapan kasus tindak pidana narkoba pada momentum peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini membuktikan bahwa kemerdekaan yang saat ini dirasakan oleh bangsa harus tetap diperjuangkan. Tangkapan ini adalah bukti nyata kewaspadaan dan kerja sama Bea Cukai dan BNN dalam menjaga dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. (Arianto)



Share:

IKLAN MURAH

SUSU KURMA AULIA

SUSU KURMA AULIA
Pesan Silahkan Klik Gambar



BREAKING NEWS

~||~ Wabah Virus Corona (Covid-19) Semakin Meningkat, Warga Diharapkan Untuk Tetap Di Rumah ~||~ Aktifitas Di Luar Rumah Wajib Gunakan Masker Dan Patuhi Protokol Kesehatan ~||~ #DIRUMAHSAJA ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno ~ Karakter Bangsa

KILAS BALIK BUNG KARNO KARAKTER  BANGSA Soekarno ketika pidato kata sambutan setelah menerima ijazah gelar Insinyur dari I...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

#2019GantiPresiden Accounting Aceh Adat Istiadat Advokat Agama Agraria AIDS Air Aksara Aksi Aktivitis Al Washliyah Album Anak Angkatan Darat Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Asahan Asian Games Asuransi Asusila Atlet Award Bakti Sosial Balap Liar Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Bantuan Sosial Bapenas Bappenas Basarnas Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bisnis BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri BPJS BPN Buka lapak Bukit Asam Buku Bung Karno Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Capital market Cerpen Cikampek Citilink conference Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Desa Dewan Pengawas Dialog Digital Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Donor Darah Duka Cita E-Money Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Emas Empat Pilar Entertainment Es cream event Fashion Festival Film Film Horor Film seri Anak Fintech Flores Timur Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Garut Gebyar Kemerdekaan Geng Motor Genppari Gereja Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Gym ham HANI Harbolnas Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri Informasi Infrastruktur Inspirasi Internasional Internet Investor IPM IPPI Islam Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Jum'at Barokah Jumanji Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemendagri Kemendikbud Kemenhub KEMENPAN-RB Kemensos Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku Lebaran Legislatif LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup Listrik Lock Down lomba lari LPS LSM Madina Mahasiswa Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Media Menembak Menteri millenial Minuman Keras Minuman sehat Miras Mobil MOI Motivasi MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musik Musyawarah Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal New Normal NKRI NU Office Olah Raga Olahraga Ombusman Online Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Pagelaran Pahlawan Pajak Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Tradisional Patroli PC PDI Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjudian Perkawinan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PMI Polairud Polantas Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Pornografi PPKM Pra Kerja Pramuka Praperadilan Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan Public Expose Publik expose Puisi Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Ragam Ramadhan Reksadana Relawan Relawan Jokowi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sumatera Barat Sumatera Utara Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Survei Survey susu Swab Antigen Syariah Syawal Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tawuran Teknologi Terorisme Tes Urine Tiket Tips TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu Ujaran Kebencian UKM Ulama umkm UMSU Undang-Undang UNIMED Universitas Unjuk Rasa Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Valentine Day Viral Virus Corona Walikota Wanita Wartawan Webinar Wirausaha WNA Workshop Yogyakarta

Arsip Berita

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini