Bidang Hikmah PK IMM Se UMSU Mengecam Keras Kebijakan Pemerintah Menaikkan Harga BBM

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kenaikan Harga BBM pada 3 September 2022 memicu respon keras dari berbagai kelompok masyarakat dan mahasiswa salahsatunya dari BIDANG HIKMAH PK IMM SE-UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

"Meminta kepadaa pemerintah meninjau ulang kembali kenaikan Harga BBM yang sangat membuat roda perekonomian berjalan lambat dan akan memicu kenaikan harga bahan pokok lainnya.

Jika Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan yang telah dikeluarkan hal ini akan menimbulkan perlawanan dan gejolak dari Masyarakat bawah sehingga tidak stabilnya kehidupan sosial masyarakat" Ujar Dewata Sakti, Sekretaris Bidang Hikmah PK IMM FISIP UMSU

"kenaikan harga BBM sangat berdampak terhadap kenaikan harga barang dan jasa serta Besarnya elastisitas konsumsi BBM terhadap peningkatan nilai tambah sektor angkutan,  menyebabkan  Besarnya elastisitas konsumsi BBM terhadap peningkatan nilai tambah sektor industri dan  Besarnya elastisitas konsumsi BBM terhadap peningkatan nilai tambah sektor ekonomi lainnya"

Ujar Risky Adi Lesmana Purba, Ketua Bidang Hikmah  PK IMM Pertanian Umsu

"Kenaikkan BBM menjadi penekanan ekonomi terhadap masyarakat yang menyebabkan tingginya inflasi, kenaikkan barang dan jasa dan transportasi. Ini membuat perekonomian masyarakat secara perlahan- lahan lumpuh, jadi seharusnya pemerintah lebih memperhatikan  ekonomi masyarakat sebelum menaikkan BBM dan meninjau ulang kenaikkan BBM tersebut"

Ujar Romi Suhendra, Ketua Bidang Hikmah PK IMM Ekonomi dan Bisnis Umsu

"Mengencam pemerintah agar mempertimbangkan Kenaikan harga BBM bersubsidi,dikarenakan berdampak bagi perekonomian UMKM memukul kembali daya beli dan konsumsi masyarakat, sehingga berdampak terhadap pemulihan ekonomi dan angkutan umum yang sedang berlangsung, bahkan pertumbuhan ekonomi dikhawatirkan akan kembali melambat" Ujar Aditya Angga Pratama, Ketua Bidang Hikmah PK IMM Teknik UMSU

Bidang Hikmah PK IMM SE-Universitas Muhamammadiyah Sumatera Utara mendorong Pemerintah agar dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan BBM yang telah dikeluarkan ,jika Pemerintah tetap konsisten dengan keputusannya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-UMSU akan melaksanakan Aksi Turun Kejalan sebagai bentuk keresahan yang dialami oleh masyarakat indonesia. **

Read More

Pemerintah Terus Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Perekonomian Indonesia 2022 diperkirakan tumbuh secara optimis. Hal itu dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q1-2022 yang dapat tumbuh sebesar 5,01 persen (year on year/yoy), lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain seperti Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Jerman, dan Amerika Serikat.

Bahkan sejak akhir tahun lalu, perekonomian nasional telah kembali ke level sebelum pandemi dan Indonesia kembali masuk menjadi negara dengan kategori negara berpendapatan menengah ke atas.

“Seiring kian terkendalinya pandemi COVID-19, arah kebijakan Program PEN akan lebih antisipatif, responsif, dan produktif. Anggaran Program PEN terus didorong untuk jobs-stimulating recovery dengan kegiatan yang lebih produktif,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, secara virtual dalam acara Astagatra Webinar Series dengan tema “2022: The Year of Economic Rebound”, Kamis (7/07).

Di tengah kondisi pandemi yang semakin membaik, berbagai risiko dan tantangan global juga terus meningkat dan memicu pelambatan pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut terkait dengan The Perfect Storm atau 5C yakni COVID-19, Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta Cost of Living.

Berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6 persen dan 2,9 persen, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.

Dengan adanya berbagai risiko tersebut, Pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif. Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengungkapkan bahwa perang antara Rusia dengan Ukraina juga berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi. Untuk itu, Pemerintah saat ini masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan harga komoditas dalam neraca perdagangan dan ekspor diharapkan dapat menjadi soft absorber dengan tetap menjaga kesehatan APBN.

“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,” ujar Menko Airlangga.

Beberapa kebijakan perlindungan sosial yang sudah terlaksana yaitu bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL, warung, dan nelayan (BT-PKLWN) dan program pemberdayaan seperti program padat karya, pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan kapasitas SDM serta UMKM. Peningkatan kapasitas SDM dan UMKM turut dilakukan dalam rangka mengembangkan ekosistem ekonomi digital dan mendorong produktivitas masyarakat

Berbagai strategi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi digital yang telah diterapkan antara lain melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy, sehingga mendukung pengembangan digital talent dan digitalisasi UMKM.

Lebih lanjut, Pemerintah juga terus mendorong program hilirisasi sebagai upaya pengembangan industri manufaktur, dengan menciptakan struktur industri yang kuat dan bernilai tambah tinggi. Di samping itu, hilirisasi juga terus didorong agar industri dapat meningkatkan nilai tambah komoditas Indonesia yang berdaya saing global dan berwawasan lingkungan.

“Pemulihan ekonomi di Indonesia merupakan harapan dari seluruh masyarakat. Kerja sama seluruh masyarakat terutama di bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan akan menjadi pendorong utama dalam mewujudkan hal tersebut,” tutup Menko Airlangga. (Lak/Tha)

Read More

Pemkot Bandar Lampung Akan Percantik Taman Masjid Agung Al-Furqon

Duta Nusantara Merdeka | Bandar Lampung

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung terus melakukan pembangunan di Kota Tapis berseri dengan berbagai perencanaan pembangunan, kali ini Pemkot Bandar Lampung akan melakukan renovasi taman di seputar masjid Agung Al-furqon salah satunya melalui sentuhan seni kaligrafi yang merupakan salah satu warisan Islam dalam sektor seni Budaya, Selasa (14/6/2022).

Untuk diketahui, Kaligrafi dalam buku seni kaligrafi Karya D Sirojuddin menyebutkan bahwa kaligrafi sudah ada sejak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, saat itu seni kaligrafi mulai dicetuskan dan dikembangkan pada saat Khalifah Utsman mengembangkan gagasan untuk mengumpulkan mushaf Al-Qur'an. 

Kemudian, Khalifah Utsman mengembangkan teknik penulisan ayat suci Al-quran agar umat Islam tertarik untuk membaca dan mempelajarinya. Sampai lahirlah seni tulis menulis indah Al-Qur'an yang terkenal dengan kaligrafi. Karena itulah, seni kaligrafi memiliki kaitan erat dengan Al-Qur'an. 

Selain itu, Khalifah Abu Bakar Ash Siddiq juga pernah memerintahkan para sahabat dan penghafal Al Qur'an untuk menuliskan ayat-ayat suci Al-Qur'an diatas permukaan batu, dedaunan, hingga pelepah kurma. 

Namun sangat disayangkan, rencana Pemkot Bandar Lampung yang akan membuat kaligrafi pada dinding Masjid Al Furqon terjadi mis komunikasi dengan pihak pengurus dan yayasan Masjid Agung Al-Furqon, hal ini dituangkan dalam surat protes/penolakan kepada Walikota Bandar Lampung, nomor 32/YMAF/Sekr/VI/2022, tanggal 7 Juni 2022, yang ditandatangani oleh ketua Yayasan Masjid Agung Al-Furqon, KH. Dimyati Amin, Ketua Umum, KH. Bukhori Muslim, dan ketua Penasehat, KH. M. Arief Makhya.

Menanggapi adanya surat Protes tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung, Iwan Gunawan menyampaikan  bahwa keputusan pembuatan kaligrafi yang merupakan program dari Dinas PUPR Kota Bandar Lampung tersebut belum final karena untuk penataan masih dalam proses musyawarah. 

"Pembuatan ini belum final, karena harus dimusyawarahkan, nah yang sudah final adalah kaligrafi Asmaul Husna dan penataan taman", kata Iwan Gunawan pada Jumat (10/6/2022) seperti yang dilansir dari media Saibetik.com.

Dijelaskan juga oleh Beliau (Iwan-red) pembuatan jenis kaligrafi pada dinding masjid Al-Furqon belum final dan masih pada tahap perencanaan, Karena pembangunan sedang dalam proses berlangsung, sehingga bentuk seperti apa kaligrafi yang akan dibuat baru akan dimusyawarahkan. 

"Anggran penataan taman senilai Rp. 1,5 Miliar, dimana dalam perencanaan pembangunan memakam waktu hingga Desember 2022, dan untuk Kaligrafi yang sudah ada hanya porsi kecil dalam proyek", terang Kadis PUPR, Iwan Gunawan. 

Kadis PUPR kembali menegaskan, terkait rencana adanya kaligrafi pada dinding masjid Agung Al-Furqon masih menyesuaikan jika memang ada space kosong maka bisa diisi dengan seni kaligrafi. 

"Jadi apabila ada dinding yang kosong, baru diisi dengan kaligrafi, dan itu belum tahu temanya apa", tegas Iwan. (*)

Read More

Kemenko PMK Luncurkan Permenko PMK No. 1 Tahun 2022 tentang RAN PIJAR

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Anak usia sekolah dan Remaja merupakan kelompok sasaran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk berusia 8-23 tahun mencapai 75 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi Indonesia. Jumlah sangat banyak itu sangat menentukan kemajuan dan arahnya bangsa di masa depan. 

Karena itu, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun SDM unggul berkualitas menuju Indonesia Maju, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) meluncurkan Permenko PMK No. 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa adanya RAN PIJAR bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi kalangan anak usia sekolah dan remaja.

"RAN PIJAR  memberi perhatian khusus terkait sejumlah isu kesejahteraan anak usia sekolah dan remaja," ujar Menko PMK saat menyampaikan pidato peluncuran RAN PIJAR, di Hotel Ritz Carlton Jakarta, pada Selasa (19/4).

Dalam peluncuran RAN PIJAR, hadir Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menteri PPPA I Gusti Bintang Ayu Dharmawati, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, serta perwakilan Kementerian/Lembaga yang terlibat lainnya.

Pendekatan atas isu generasi muda itu cukup komprehensif. Di antaranya, masalah kesehatan dan gizi; keterhubungan dengan orangtua, teman sebaya dan guru/sekolah; lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan; akses dan kualitas pendidikan dan keterampilan; serta ketahanan dalam mengambil sikap dan tindakan.

Lebih lanjut, Menko PMK memaparkan beberapa permasalahan yang menimpa anak usia sekolah dan remaja di Indonesia. Seperti pola makan yang buruk, anemia, kurang gizi, obesitas, kekerasan di sekolah dan di rumah, perundungan di dunia nyata dan dunia maya, gangguan mental emosional, depresi, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika, dan juga masalah akses terhadap pendidikan khususnya pada anak-anak kurang mampu, dan disabilitas.

Muhadjir menyampaikan, permasalahan yang menimpa anak usia sekolah dan remaja merupakan tanggung jawab semua pihak yang ingin memajukan Indonesia. Karena itu, dia meminta agar semua pihak bersinergi dalam menyejahterakan anak usia sekolah dan remaja dengan pedoman RAN PIJAR.

"Berbagai kompleksitas masalah anak usia sekolah dan remaja tersebut memerlukan penanganan yang komprehensif dari Pemerintah, pemerintah daerah, seluruh kekuatan LSM, kekuatan masyarakat madani dan semua pihak yang merasa ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia ini," tegasnya. 

Sebagai informasi, Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kesejahteraan Anak Usia Sekolah dan Remaja (RAN PIJAR) merupakan komitmen bersama lintas kementerian yang dipimpin oleh Kemenko PMK untuk membangun SDM unggul Indonesia Maju yang berkualitas dan berdaya saing. 

RAN PIJAR memiliki 5 strategi utama yakni: 

1. Penguatan komitmen dan koordinasi serta kerja sama lintas sektor dan pemangku komitmen; 

2. Perluasan akses pelayanan kesehatan gizi yang berkualitas; 

3. Lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak remaja; 

4. Perbaikan kualitas dan akses untuk menunjang peningkatan pendidikan, keterampilan hidup dan peran serta anak usia sekolah dan remaja; dan

5. Penguatan dan pengembangan sistem informasi data riset dan inovasi dalam pengembangan SDM. 

Dan yang pasti, Dalam penyusunan RAN PIJAR, Kemenko PMK bekerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan didukung oleh 20 Kementerian dan Lembaga, yakni : Kementerian PPN (Bappenas), Kemenkes, Kemendikbudristek, Kemensos, KemenPPPA, Kemendagri, Kemenpora, Kemenag, Kemenkominfo, Kemenperin, Kemendes PDTT, Kemnaker, Polri, BPS, BKKBN, BNN, BPNT, BPOM, KPAI, serta UNFPA. (Arianto)

Read More

Rapat Dengar Pendapat, Komisi III Apresiasi Paparan Sekretaris MA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) pada Rabu, 6 April 2022 di Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR Jakarta.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ini dihadiri oleh para anggota Komisi III secara daring dan luring.

Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Mahkamah Agung memaparkan realisasi dan evaluasi anggaran tahun 2021, program prioritas tahun 2022, rencana kerja tahun 2023 dan capaian-capaian yang telah diraih Mahkamah Agung selama tahun 2021.

Capaian di bidang penangan perkara, Prof. Hasbi menyatakan bahwa Mahkamah Agung telah berhasil memutus perkara sejumlah 19.233 atau sebesar 99,10%. Rasio produktivitas memutus perkara telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 75%.

Ia melanjutkan bahwa capaian di bidang reformasi birokrasi, Mahkamah Agung meraih Predikat WBK dan WBBM bagi 48 satuan kerja yang terdiri dari 43 satuan kerja mendapat predikat WBK dan % satuan kerja mendapat predikat WBBM.

Pada kesempatan yang sama, Hakim asal Lampung itu juga menjelaskan capaian Mahkamah Agung di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, di antaranya yaitu, pertama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung telah menyelenggarakan pelatihan sertifikasi program piroritas nasional, pelatihan sertifikasi dan pelatihan teknis yudisial dengan total 4.048 aparatur.

Kedua, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung meraih dua kategori akreditasi sekaligus dari Lembaga Administrasi Negara, yaitu Akreditasi Program Pelatihan Pemerintah dengan nilai triple A dan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah dengan penghargaan bintang dua Mahkamah Agung juga memperoleh Akreditasi B bagi Unit Penilaian Kompetensi.

Sementara itu, capaian Mahkamah Agung di bidang pengelolaan keuangan dan asset, Mahkamah Agung, menurut Prof. hasbi mendapat predikat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kesembilan kali secara berturut-turut.

Mahkamah Agung juga, ia menambahkan, telah meluncurkan Inovasi Aplikasi e-BIMA (electronic Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability) dan aplikasi e-SADEWA (electronic State Asset Development and Enhancement Work Application). Dua aplikasi ini telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja penatakelolaan keuangan negara serta barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.

Guru Besar dari Universitas Lampung ini juga menyampaikan bahwa di tahun 2021 Mahkamah Agung dapat menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK dari tahun 2005 – 2021 sebanyak 1.313 rekomendasi dengan capaian 100%. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 58/KMK.02/2022 tentang Penetapan K/L Yang Diberikan Penghargaan Atas Kinerja Anggaran K/L Tahun Anggaran 2021, realisasi capaian anggaran Mahkamah Agung sebesar 97,96% sebagai peringkat ketujuh dari K/L dengan kategori pagu besar.

Terkait paparan tersebut, Sekretaris MA mendapat Apresiasi dari para anggota Komisi III yang hadir, salah duanya yaitu Supriansa dan Arteria Dahlan. Supriansa mengapresiasi kerja keras Mahkamah Agung dalam mengakselerasi pembangunan peradilan modern. Sedangkan Arteria mengatakan bahwa ia mengapresiasi transformasi digital dalam proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Pada RDP kali ini, Sekretaris Mahkamah Agung didampingi oleh Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung, serta Sekretaris Panitera Mahkamah Agung.

Selain Sekretaris Mahkamah Agung, rapat ini dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. (Lak/Tha)

Read More

Proses Pemakaman Almarhum Bapak Arifin Panigoro Berlangsung Khidmat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Jenazah almarhum Bapak Arifin Panigoro telah dimakamkan pada Selasa, 8 Maret 2022, pukul 11.00 WIB di pemakaman keluarga, Jakarta. Pemakaman berlangsung secara kenegaraan dan disaksikan oleh keluarga besar, kerabat dan tokoh-tokoh masyarakat serta rekan-rekan beliau juga Pekerja Medco Group yang disiarkan melalui live streaming.  

Pemakaman secara kenegaraan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Menteri Sekretaris Negara Prof. Dr. Drs. Pratikno, M.Soc.Sc. setelah jenazah Almarhum diserahkan oleh Komisaris Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) Ibu Yani Panigoro. 

Sementara itu dalam pidato pemakaman, Bapak Yaser Raimi A. Panigoro, Komisaris MedcoEnergi yang juga mewakili keluarga, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak proses kepergian Almarhum untuk berobat ke Rochester, Amerika Serikat, saat perawatan di sana, pemulangan jenazah ke Indonesia hingga prosesi pemakaman. 

Raimi juga mengungkapkan kesan terakhirnya tentang sosok Almarhum yang begitu gigih berjuang dan mengabdi di berbagai bidang hingga akhir hayatnya. “Seperti yang terucap dalam orasi ilmiahnya saat beliau mendapat gelar doctor honoris causa: Dengan cinta setia sampai akhir hayatku. Aku bersumpah dari lubuk kalbuku. Bahwa jasadku dan apa milikku. Kupersembahkan padamu, wahai Tanah Airku,” ujar Raimi mengulangi pidato almarhum tersebut.   

Seperti dikabarkan sebelumnya, pendiri Medco Group almarhum Bapak Arifin Panigoro meninggal dunia pada Senin, 28 Februari 2022 di Rochester, Amerika Serikat. Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit setempat. Bapak Arifin Panigoro yang lahir pada 14 Maret 1945 di Bandung merupakan pendiri dan pemilik Medco Group yang berdiri sejak 1980 di Indonesia. 

Beliau adalah figur yang menginspirasi, memiliki visi kedepan dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Kepedulian beliau tidak hanya pada Perusahaan namun juga pada masa depan bangsa dan negara. (Arianto)

Read More

PPKM Jawa - Bali Diperpanjang, 4 Kota Naik Status Menjadi Level 4

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa PPKM wilayah Jawa dan Bali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2022 yang akan berlaku mulai tanggal 22 s.d. 28 Februari 2022. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah antisipatif penanggulangan Covid-19 ditengah merebaknya varian omicron di Indonesia, sekaligus sebagai bagian dari upaya transisi secara bertahap menuju endemi Covid-19 dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Di dalam pengaturan ini, berdasarkan hasil evaluasi atas Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, terdapat 4 (empat) kota di wilayah Jawa-Bali yang ditetapkan menjadi Level 4, yaitu Kota Cirebon, Kota Magelang, Kota Tegal dan Kota Madiun.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA mengatakan di dalam keterangan persnya, bahwa perubahan jumlah daerah di dalam Inmendagri 12/2020 ini adalah tidak adanya daerah di Jawa Bali yang berada di Level 1 dari yang sebelumnya terdapat 4 daerah pada Inmendagri 10/2022. 

Penurunan jumlah daerah juga terjadi di Level 2, yang saat ini terdapat 25 daerah dari yang sebelumnya 58 daerah. 

Kenaikan yang cukup tinggi justru terjadi di Level 3, dimana sebelumnya terdapat 66 daerah, namun pada Inmendagri 12/2022 ini menjadi 99 daerah. 

Begitu pula dengan daerah di Level 4, yang saat ini terdapat 4 daerah yang sebelumnya pada Inmendagri 10/2022 tidak ada.

Safrizal yang juga menjabat sebagai Wakasatgasnas Covid-19 menjelaskan secara detail bahwa pengaturan di dalam Inmendagri 12/2022 terdapat pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah dengan Level 4, yaitu:

1. Kegiatan pada sektor non esensial dapat beroperaasi 25% WFO (Work From Office) bagi pegawai yang sudah divaksin;

2. Industri orientasi ekspor dapat beroperasi 75% staf untuk setiap shift di fasilitas produksi/pabrik, dan 25% pelayanan administrasi perkantoran dengan menerapkan protokol kesehataan yang ketat;

3. Perhotelan non karantina dapat beroperasi dengan melakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan kapasitas 50%, serta 25% untuk penggunaan ballroom/fasilitas kebugaran/ruang rapat;

4. Restoran/rumah makan, kafe, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, hingga kegiatan pada pusat perbelanjaaan dapat beroperasi hingga Pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Khusus bagi supermarket, hypermarket dan pusat perbelanjaan, perlu dilakukan skrining menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan hanya pengunjung dengan kategori hijau yang dapat diijinkan masuk;

5. Sedangkan untuk restoran/rumah makan dan kafe dengan jam operasional mulai dari Pukul 18.00 s.d. Pukul 00.00 dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25%;

6. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari tetap diijinkan beroperasi namun hanya sampai Pukul 20.00;

7. Tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 35%, kecuali untuk bioskop maksimal 25% dari kapasitas;

8. Pusat kebugaran/gym dapat beroperasi maksimal 25% dari kapasitas;

9. Fasilitas umum dan tempat kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan dapat beroperasi maksimal 25%, sedangkan untuk operasional tempat ibadah dapat melaksanakan aktivitas maksimal 50%;

10. Resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 25% dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

11. Anak-anak dibawah usia 12 tahun dapat melakukan aktivitas di tempat umum dengan didampingi orang tua, dan khusus bagi anak usia 6 s.d. 12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi dosis pertama.

“Terhadap adanya kecenderungan peningkatan level daerah perlu disikapi dengan upaya 3T yang intensif, sekaligus mengarahkan orang yang bergejala ringan atau sedang untuk melalukan isolasi mandiri atau isolasi terpusat, untuk memastikan kendali di sektor hilir rumah sakit tidak mengalami tekanan dan peningkatan yang eksponensial. Hal ini dapat terwujud bila Posko Desa/Kelurahan bergerak aktif di sektor mikro” tambah Safrizal.

“Mencermati kondisi dewasa ini, pemerintah daerah harus terus melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dan menggencarkan vaksin booster yang paralel dengan upaya edukasi berkelanjutan dalam penegakan disiplin protokol kesehatan bagi seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Temui Sultan, Erick Thohir Bahas Tol hingga Candi Borobudur

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan rencana pengembangan infrastruktur yang dilakukan BUMN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) harus melalui proses bisnis yang baik agar menghasilkan output yang juga baik bagi masyarakat sekitar. Erick pun telah bertemu dan berdiskusi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk membicarakan proses pembangunan tol hingga pengembangan Candi Borobudur di kantor Gubernur DIY di Yogyakarta, Senin (21/2/2022).

"Dalam silaturahmi dengan Sri Sultan tadi, kami banyak berbicara mengenai progres pembangunan tol, termasuk persoalan pembebasan lahan," ujar Erick.  

Masih kata Erick, BUMN berkomitmen penuh dan berkoordinasi secara intensif dengan Pemprov DIY terkait pembangunan tol. Erick menilai hal ini merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat, melalui Kementerian BUMN dengan pemerintah daerah.

"BUMN dan Pemprov DIY juga berkomitmen untuk melibatkan masyarakat agar pengembangan jalan tol dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah, dan tentunya masyarakat itu sendiri," ucap Erick.

Erick berharap kehadiran jalan tol dapat semakin memperkokoh citra Jogja sebagai destinasi unggulan.

Erick meyakini keberadaan jalan tol juga akan mengurangi biaya logistik dan menimbulkan efek berganda dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Jogja.

Selain tol, Erick juga menyampaikan komitmen BUMN dalam pengembangan wisata Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Erick menyampaikan PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan

Ratu Boko (Persero) atau TWC saat ini telah bergabung dalam sebuah ekosistem holding pariwisata dan pendukung atau InJourney. Erick menyebut kehadiran InJourney akan memberikan wajah baru dalam model pariwisata Indonesia.

"Dengan adanya holding, TWC tak lagi berjuang sendiri dalam mengembangkan Candi Borobudur dan Candi Prambanan," ungkap Erick.

Nantinya, ucap Erick, InJourney akan berkolaborasi dalam memperkuat branding hingga, membuat paket bundling, hingga mengemas event di Candi Prambanan dan Candi Borobudur agar lebih menarik.

"Pengembangan wisata Candi Borobudur dan Candi Prambanan juga akan melibatkan pemerintah

daerah di sekitar Joglosemar agar efek berganda yang diciptakan bisa dirasakan bagi semua," kata Erick menambahkan. (Arianto)

Read More

PPKM Seluruh Indonesia Diperpanjang Hari Ini

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemerintah dalam rapat terbatas telah memutuskan untuk melakukan perpanjangan PPKM untuk seluruh wilayah Indonesia yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri *Nomor 10 Tahun 2022* untuk pemberlakuan PPKM Jawa Bali yang berlaku tanggal 15 s.d. 21 Februari 2022, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri *Nomor 11 Tahun 2022* untuk pemberlakuan PPKM Non Jawa Bali yang berlaku tanggal 15 s.d. 28 Februari 2022. Perubahan tersebut dilakukan dengan melihat perkembangan kasus yang ada dan tingkat vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA di dalam keterangan persnya, Selasa, 15 Februari 2022 menjelaskan beberapa hal yang berubah terhadap pengaturan PPKM, yaitu:

A. Untuk pemberlakuan PPKM wilayah Jawa Bali, terjadi beberapa perubahan m diantaranya:

1. Jumlah daerah dengan status PPKM Level 3 mengalami kenaikan dari 41 daerah menjadi 66 daerah, begitu juga dengan status daerah pada PPKM Level 2 dari 57 daerah menjadi 58 daerah. Sedangkan untuk daerah yang berada pada status PPKM Level 1 mengalami penurunan dari 30 daerah menjadi 4 daerah.

2. Indikator untuk melakukan evaluasi pada daerah di Jawa Bali diberikan kekhususan untuk dapat mencapai target vaksinasi dosis kedua dan lansia di atas 60 tahun, dengan diberikan waktu 2 minggu tambahan terhitung dari 15 Februari 2022.

3. perubahan ketentuan pada kegiatan masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada daerah PPKM Level 3, kegiatan perkantoran dapat dilaksanakan dengan maksimal 50% WFO bagi pegawai yang sudah divaksin. Pengaturan maksimal 50% juga berlaku untuk tempat bermain anak di dalam mall, gym dan tempat umum seperti sanggar seni dan budaya, tempat olahraga dan sosial masyarakat.

- Untuk daerah pada PPKM Level 2, seluruh pembatasan di Level 3 diberikan kelonggaran dengan maksimal 75%, sedangkan untuk daerah pada PPKM Level 1 dapat beroperasi 100%.

4. Pada pengaturan Inmendagri 10/2022, terdapat penambahan pintu masuk udara yaitu Bandara Zainuddin Abdul Madjid di NTB. Selain itu, penambahan juga dilakukan di pintu masuk laut di Tanjung Benoa Bali, Batam dan Tanjung Pinang Kepulauan Riau, dan Nunukan Kalimantan Utara. khusus untuk Tanjung Benoa di Provinsi Bali dapat menggunakan kapal pesiar (cruise) dan kapal layar (yacht) serta penambahan pintu masuk darat di PLBN Aruk dan Entikong di Kalimantan Barat, dan Motaain NTT. Juga dilakukan pengaturan terkait layanan pergantian dan pemulangan bagi awak kapal WNA atau awak kapal WNI pada kapal berbendera asing yang dapat dilakukan di Pelabuhan Belawan, Tanjung Balai Karimun (Pulau Nipah dan Tg. Balai Karimun), Batam (Pulau Galang, Batu Ampar, dan Kabil), Merak, Tj. Priok, Tj. Perak, Makassar, Benoa, Sorong, Ambon, dan Bitung.

 

B. Sedangkan untuk pengaturan padaa PPKM Non Jawa Bali, terjadi perubahan diantaranya:

1. Jumlah daerah pada PPKM Level 3 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 3 daerah menjadi 113 daerah. Sedangkan untuk jumlah daerah pada PPKM Level 2 mengalami penurunan dari 219 daerah menjadi 210 daerah, dan daerah dengan status PPKM level 1 juga mengalami penurunan dari 164 daerah menjadi 63 daerah.

2. Evaluasi tingkkatan PPKM pada pemerintah daerah menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ditambah dengan capaian total vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia di atas 60 tahun dosis pertama.

3. Pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pada daerah dengan status PPKM Level 3, untuk kegiatan perkantoran dapat dilaksanakan dengan kapasitas WFO 50%. Berlaku juga untuk restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan, gym, dan bioskop dapat buka dari pukul 10.00 s.d. 21.00 dengan kapasitas 50%.

- Sedangkan untuk daerah dengan status PPKM Level 2, kegiatan dapat berjalan dengan kapasitas 75%, dan pada daerah dengan status PPKM Level 1 dapat beroperasi penuh 100%.

4. Pada pemberlakuan PPKM wilayah Non Jawa Bali kali ini anak-anak pada usia 6 s.d 12 Tahun sudah dapat diperbolehkan beraktivitas di tempat umum dengan pendampingan orang tua dan telah divaksin minimal dosis pertama.

 

Selain perubahan pengaturan tersebut, hal-hal lain yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri sebelumnya tidak mengalami perubahan seperti pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang masih dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/202l, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Safrizal ZA menekankan bahwa kegiatan  yang dilakukan kegiatan masyarakat hendaknya dilaksanakan beriringan dengan pengetatan syarat vaksinasi. “Pengetatan syarat vaksinasi ini kita maksudkan sebagai salah satu upaya agar masyarakat kita mau untuk dilakukan vaksinasi. Ditengah peningkatan angka positif COVID-19 karena varian omicron, pemberian vaksin digencarkan untuk meningkatkan imunitas tubuh melawan virus corona. Dengan melakukan vaksinasi segera dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan diharapkan penularan virus corona bisa segera dihentikan.” tutup safrizal ZA di dalam keterangan persnya. (Arianto)

Read More

Gus Menteri Optimis 2024 Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrim Level Desa Karena Desa Bisa

Duta Nusantara Merdeka | Bojonegoro 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Sabtu (25/9) sambangi Dua Kabupaten di Jawa Timur yang telah dipersiapkan sebagai pilot project dalam menurunkan Kemiskinan ekstrim 2024 hingga nol persen.

Kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu dari 35 kabupaten tahap pertama yang menjadi pilot project pada tahun 2021/2022.

Dalam kunjungan di kedua kabupaten tersebut, Gus Menteri menemui para Bupati yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah.

Dalam pertemuannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim pada 2024 dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menentukan Pilot Project dilaksanakan di 35 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama 2021/2022.

"Ada 434 Kabupaten. Fase pertama tahun 2021/2022 ditentukan 35 Kabupaten, lalu fase kedua tahun 2022 ditentukam 138 kabupaten, kemudian pada fase ketiga tahun 2023 ditentukan 261 kabupaten. Sehingga, ditargetkan pada 2024, indonesia akan bebas kemiskinan pada level desa," katanya.

Diakuinya, bahwa menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Menurut Gus Menteri, warga miskin itu ada dua yakni pertama Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dan yang kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

Dalam penanganan warga miskin ekstrim ini, Gus Menteri telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa.

Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.

Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu
Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri telah memiliki sejumlah tahapan yakni melakukan pemetaan awal dengan mengecek hasil pendataan SDGs Desa, lalu membuat peta warga miskin ekstrim per kabupaten dengan jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT, kemudian melakukan penyusunan rencana anggaran  dengan sesuai jenis yang dibutuhkan.

Bukan itu saja, Gus Menteri juga telah menyiapkan aksi penanganan untuk keluarga miskin ekstrim diantaranya dengan melakukan pengurangan pengeluaran seperti gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan memberikan Beasiswa.

Salah satu Aksi lainnya yakni meningkatan pendapatan yakni seperti adanya padat karya tunai desa, BLT Dana Desa, pekerja di Bumdes dan program-program pemberdayaan. Selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDTT, jumlah warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Lamongan sebanyak 43.439 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 28.698 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 446 desa.

Sedangkan untuk warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 96.837 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 36.158 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 418 desa.

"Data ini belum 100 persen. Kami berharap, Kabupaten lamongan dan Bojonegoro dapat mewujudkan target nol persen dalam menurunkan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan dapat selesai hingga tahun 2022,"katanya.

Gus Menteri juga berharap dengan terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya bisa diikuti oleh kabupaten lainnya.

"Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 dilevel desa bisa terwujud Karena desa bisa. Desa itu pasti bisa," katanya. (Arianto)

Read More

Dari 30 Jadi 3.904 Lembaga Pengguna, Integrasi Data Nasional Sudah Berjalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak berdiri pada 2001 dan efektif bekerja tahun 2002, Ditjen Dukcapil Kemendagri kini masuk era Generasi II karena melahirkan data-data kependudukan. Saat masih Generasi I, Dukcapil hanya melahirkan dokumen kependudukan.

 
Pada Webinar tentang Kedudukan dan Fungsi Adminduk dan Catatan Sipil dalam Administrasi Negara RI yang digelar oleh Magister Ilmu Administrasi Universitas Khrisnadwipayana, Sabtu (25/9/2021), Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh membeberkan untuk apa data kependudukan sebanyak lebih 272 juta penduduk _by name by adress_ di data _ware house_ (DWH) Dukcapil.

Dalam DWH Dukcapil tercatat, jumlah penduduk lelaki sebanyak 137 juta dan perempuan 134 juta. Sebaran terbesar di Provinsi Jabar dengan 47 juta penduduk. Provinsi terkecil di Kaltara, dengan penduduk 692 ribu.

Kabupaten dengan penduduk terbesar tercatat ada di Kabupaten Bogor dengan 5,2 juta penduduk. Jumlah ini hampir sama dengan Provinsi NTT atau Provinsi Aceh. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Supiori.

Penduduk wajib KTP-el 198,6 juta, yang sudah membuat KTP-el 195,6 juta jiwa atau 98,50 persen. Kurang sekitar 3 juta penduduk yang belum punya KTP-el di tahun 2021.

"Nanti di 2022 penduduk Indonesia akan bertambah lagi bisa 4-5 juta penduduk. Biasanya penduduk yang berusia 17 tahun per tahun bertambah 4 jutaan. Inilah yang terus dikelola oleh Ditjen Dukcapil," kata Prof. Zudan.

Dengan data kependudukan yang terus berubah, maka sistem administrasi negara ikut terus dibenahi, antara lain dengan digitalisasi menuju era satu data.

Semangat satu data kependudukan sudah diimplementasikan. "Sebetulnya satu data nasional, berawal sejak 2006 melalui Pasal 13 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006. Yakni menggunakan NIK sebagai basis data untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dst," kata Dirjen Zudan.

Data kependudukan ini mulai diintegrasikan sejak tahun 2013, dipelopori oleh 10 lembaga. Selama 2013 hingga 2015 Zudan mengakui pemanfaatan data berjalan lambat. Di 2015 baru 30 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil.

Saat ini sudah ada 3.904 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil dan mengintegrasikan data. Terdiri 2.178 kementerian/lembaga di pusat yang telah menandatangan perjanjian kerja sama (PKS), dan 1.726 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang telah menantangani PKS menggunakan data _ware house_ terpusat.

Selanjutnya, Dukcapil terus memasifkan dan mendorong semangat untuk berbagi pakai data. Semangat 1 satu data yang sudah ada di 2006 diimplementasikan sejak 2013 melalui UU. 24/2013.

"Lahirlah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Data penduduk tercatat di database secara _by name by address_. Tinggal ketik NIK di _dashboard_ langsung muncul data penduduk yang bersangkutan," katanya.

Dalam tata kelola pemerintahan, data Dukcapil digunakan dalam semua layanan publik. Misalnya, untuk membuka rekening bank di perbankan harus punya KTP-el.

Begitu juga mendaftar BPJS Kesehatan, BPJS Naker. Untuk perencanaan pembangunan, misalnya menghitung jumlah guru. Kemenkeu secara rutin menggunakan data Dukcapil untuk menghitung alokasi anggaran misalnya berapa DAU, DAK, pagu khusus, alokasi anggaran desa.

Data Dukcapil juga digunakan untuk demokratisasi dalam pelaksanaan Pilkades, Pilkada, hingga Pileg dan Pilpres. DP4 dari Dukcapil diverifikasi di lapangan bersama KPU dibantu Dinas Dukcapil.

Apakah data ini sudah sempurna? Zudan mengakui: Belum. "Salah satu problemnya penduduk Indonesia dibanding negara maju adalah kurang _aware_ dengan perpindahan domisili kependudukan. Banyak penduduk sudah pindah daerah, KTP-elnya belum diurus perubahan eleman datanya. KK nya masih di alamat yang lama. Saat menjual mobil tidak langsung dibaliknamakan, sehingga kalo ada tilang elektronik tagihannya jatuh ke pemilik lama. Dalam database Polantas datanya masih di pemilik yang lama," Zudan menjelaskan.

Kata kuncinya, kata Zudan, adalah _Single identity Number_, satu penduduk hanya boleh punya satu NIK. Dulu penduduk Indonesia bisa punya NIK lebih dari satu. Sekarang Dukcapil terus membersihkan data ganda seperti itu, dan ini belum selesai. _Cleansing_ data akan selesai ketika semua penduduk sudah memiliki KTP-el, terutama penduduk tua bukan yang umur 17 tahun. Masih banyak penduduk usia 27-30 tahun belum punya KTP-el, sehingga memungkinkan dia punya NIK lebih dari satu..

Bila semua penduduk sudah memiliki KTP-el maka NIK ganda akan diblokir, hanya digunakan NIK yang ada dalam KTP-el. Indonesia akan seperti negara maju mengadaptasi kebijakan kependudukan di AS dengan _social security number_ atau Jepang dengan _My Number._ Prinsipnya sama: NIK digunakan untuk semua keperluan. (Arianto)

Read More

Desa Wisata Sungai Batang Diharapkan Jadi Daya Ungkit Parekraf Agam Sumbar

Duta Nusantara Merdeka | Agam, Sumatra Barat

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimistis Desa Wisata Sungai Batang di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, mampu menjadi daya ungkit kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah itu seiring ditetapkannya desa wisata tersebut masuk dalam 50 besar ADWI 2021.

Ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada desa-desa wisata yang memiliki prestasi dengan kriteria-kriteria penilaian dari Kemenparekraf/Baparekraf. Event ini bertujuan menjadikan desa wisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing tinggi. Dengan masuknya Wisata Sungai Batang di Kabupaten Agam ke dalam daftar 50 besar ADWI 2021 diharapkan akan memberikan dampak pada pengembangan ekonomi masyarakat yang berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan Menparekraf Sandiaga Uno saat melakukan visitasi Desa Wisata Sungai Tanjung.

"Ini adalah penghargaan bagi Kabupaten Agam dan juga Desa Wisata Sungai Batang karena tembus dari total 75.000 desa lebih desa di Indonesia, menjadi 50 desa wisata terbaik. Sungai Batang menjadi bagian dari desa wisata Indonesia Bangkit," kata Menparekraf Sandiaga Uno, Jumat (27/8/2021).

Desa wisata Sungai Batang adalah desa wisata yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Terletak di sekitar Danau Maninjau, desa ini memiliki konsep wisata alam dan budaya. Sebagai tempat kelahiran dari tokoh agama, Buya Hamka, Desa Wisata Sungai Batang terasa kental dengan wisata sejarah dan religi.

Situs makam Syekh Muhammad Amrullah, ulama besar sekaligus kakek dari Buya Hamka, menjadi tempat wisata religi yang ditawarkan. Selain itu museum Buya Hamka juga menjadi daya tarik wisata yang sering dikunjungi oleh turis asing.

Desa Sungai Batang juga memiliki potensi alam dengan panorama Danau Maninjau yang begitu memanjakan mata. Berada di dekat persawahan, dengan air yang tenang dan di sana wisatawan juga dapat melihat burung bangau beterbangan. Selain tempat wisata, terdapat _homestay_ dengan desain bangunan khas Minang.

Tidak ketinggalan dari segi kuliner, Desa Sungai Batang berlimpah dengan hasil komoditas ikan kecil berwarna putih kekuningan, yang biasa disebut Rinuak. Ikan ini merupakan hewan endemik Danau Maninjau, ikan ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan dan menjadi salah satu suvenir kuliner khas dari desa Sungai Batang.

"Kami ingin memberikan apresiasi kepada semua yang ada di sini yang sudah menjadikan tempat ini tempat yang berkah dan mudah-mudahan pascapandemi menjadi tujuan wisata tujuan nusantara maupun mancanegara," kata Sandiaga Uno yang menyempatkan diri singgah di Museum Buya Hamka.

"Saya titip pesan agar protokol kesehatan yang ketat dan disiplin benar-benar diterapkan sehingga kita bisa berharap pada pariwisata dan ekonomi kreatif, juga UMKM di sini segera bangkit," kata Sandiaga.

*Revitalisasi Danau Maninjau*

Dalam kesempatan itu, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pihaknya bersama pihak terkait juga akan melakukan revitalisasi Danau Maninjau agar bisa menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan dan berkualitas. Kawasan Danau Maninjau dinilai sangat penting karena sudah masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional sehingga dapat menunjang potensi pariwisata wilayah sekitar.

Salah satu persoalan yang sedang dihadapi Danau Maninjau adalah sedimentasi yang tinggi akibat banyaknya Keramba Jaring Apung (KJA) yang belum tertata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung danau.

"Kami dapat tugas dari Kemenkomarves untuk menata Danau Maninjau seperti kita menata Danau Toba. Berangkat dari pengalaman itu, kita tentunya harus mengutamakan kearifan lokal, kita ajak tokoh-tokoh daerah, tokoh agama, Ketua DPRD, bupati dan wakil bupati, tokoh ulama besar, juga UMKM," kata Sandiaga.

Ia mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal, dengan menghadirkan program yang berpihak berkeadilan kepada masyarakat.

"Ini yang akan kami lakukan dengan melakukan diskusi dan melibatkan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal. Mudah-mudahan bisa segera menemukan solusi," kata Sandiaga.

Wakil Bupati Agam, Irwan Fikri, menyambut baik kehadiran Menparekraf dan rencana yang akan dilakukan ke depan dalam upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumatra Barat, dan Kabupaten Agam pada khususnya.

"Kami berbahagia dengan kunjungan menteri bersama seluruh rombongan, ini jadi penyemangat bagi kami dan mudah-mudahan pariwisata kita akan bangkit ke depan," kata Irwan Fikri.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kadispar Sumatra Barat, Novrial; Kadisparpora Agam, Syatria; serta Direktur Tata Kelola Destinasi Kemenparekraf/Baparekraf, Indra Ni Tua. (Arianto)

Read More

Pemerintah Matangkan Pendataan Anak Yatim Dan Piatu Akibat Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat besar dalam seluruh sektor kehidupan. Korban jiwa akibat virus corona itu pun masih terus berjatuhan hingga saat ini. Banyak dari korbab jiwa itu meninggalkan anak-anak berusia dini. Anak-anak yang menjadi yatim piatu itu masih sangat membutuhkan peran perlindungan, finansial, dan kasih sayang orang tuanya.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri menjelaskan, saat ini pemerintah tenggah menggodok data anak-anak yang ditinggalkan orang tua akibat Covid-19.  

Femmy mengatakan bahwa sebetulnya pemerintah melalui Kementerian PPPA dan Kementerian Sosial masing-masing sudah melakukan pendataan anak-anak yang menjadi yatim akibat Covid-19. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon 1 membahas Sistem Pendataan Anak Yatim/Piatu Akibat Covid-19, pada Kamis (26/8).

Dia menerangkan, Kementerian PPPA sudah mrlakukan pendataan melalui aplikasi, dan per 25 Agustus sudah terdata sekitar 8.396 anak yatim akibat Covid-19. Sementara Kemensos melalui Dirjen Rehabsos sudah mendata "by name by adress" anak-anak yatim akibat Covid-19. Saat ini sudah terdata sebanyak 8.274 anak. Data tersebut masih berfluktuatif dan terus berkembang .

Femmy memaparkan, Kementerian dan Lembaga terkait juga sudah menindaklanjuti masalah pendataan. Seperti misalnya Kementerian PPPA sudah berkoordinasi dengan Dinas PPPA di seluruh provinsi untuk melakukan pendataan anak-anak yatim. 

Sementara Kemensos juga sudah meminta kepada pemerintah provinsi untuk mendata anak-anak yatim secara berjenjang, mulai dari tingkat bawah di kelurahan atau desa sampai kabupaten dan kota.

Femmy menjelaskan, untuk pendataan ini diperlukan sinergi dan koordinasi yang berkesinambungan antar Kementerian dan Lembaga. Hal itu menurutnya agar tidak ada data yang tumpang tindih. 

Selain itu, diperlukan sinkronisasi dengan data Disdukcapil Kemendagri agar data-data anak juga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar bisa mendapatkan perhatian khusus dan skema bantuan sosial pemerintah.

"Pada saat ini yang menjadi perhatian Presiden dan masyarakat umum adalah anak-anak yang orangtuanya meninggal karena covid yang sangat membutuhkan bantuan dari negara dan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong agar Kementerian Kesehatan juga menyajikan data orang tua yang meninggal karena Covid-19 dan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kemendagri untuk memastikan data mereka dengan basis NIK.

"Setelah terkumpul data-data dengan berbasis NIK, maka baru kita bisa memberikan intervensi bantuan-bantuan untuk anak-anak," katanya.

Dia berharap, masing-masing Kementerian dan Lembaga terkait bisa mengintegrasikan data dan bisa segera selesai diselesaikan. Hal itu supaya intervensi kepada anak-anak bisa segera diberikan. Tidak hanya bantuan berupa logistik, tetapi yang diperlukan anak adalah perlindungan dan pemenuhan hak-haknya.

"Pemenuhan hak anak, pengasuhannya, dan perlindungannya. Setelah ada datanya baru akan kita bawa ke bawah langsung kita lakukan intervensi," pungkasnya. 

Turut hadir dalam rapat koordinasi jajaran Pejabat Tinggi Madya dan Pratama dari Kementerian Sosial, Kemendagri, Kemenkes, KemenPPPA, Kemendikbud, Bapennas, Kemendes PDTT. (Arianto)

 

Read More

Dukcapil Dukung Iluni UI Gelar Vaksinasi Sinergi Sehat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penanganan Covid-19 perlu dukungan semua elemen masyarakat. Itulah yang dilakukan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam mendukung program vaksinasi "Sinergi Sehat" di Jakarta, sejak Selasa (24/8/2021) hingga Kamis (26/8/2021).

Tim Dukcapil membantu kegiatan Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat selama empat hari pada 24-27 Agustus 2021, pukul 08.30 – 15.00 WIB berlokasi di Media Hotel and Towers, Jl. Gunung Sahari No.3, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Menurut Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh, awalnya Iluni bersama BAKTI Kominfo beserta 10 Rumah Sakit yang tergabung dalam Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI) terdiri dari RSCM, RS Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RS Pusat Otak Nasional, RS Soeharto Heerdjan, RSKO Jakarta, RS Persahabatan, RSJ Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, dan RSK Dharmais, didukung oleh Media Group, menggelar Vaksin Sinergi Sehat mulai 18 Juli 2021.

Namun karena ada beberapa masyarakat yang bermasalah dengan nomor induk kependudukan (NIK), maka diadakan rapat melaui zoom dihadiri dari penyelenggara lluni UI, Kemenkes, 10 RMS di DKI, Dukcapil Prov DKI Jakarta, para Direktur di lingkungan Ditjen Dukcapil dan dihadiri langgsung Dirjen Zudan.

"lluni UI minta bantuan Ditjen Dukcapil dan Dukcapil DKI Jakarta membuka pelayanan adminduk agar masyarakat yang datang untuk vaksin bisa sekaligus mengurus KTP-el atau NIK yang bermasalah. Kami setuju dan mendukung penuh kegiatan yang sangat baik ini. Hal ini juga dalam rangka melaksanakan arahan Mendagri Profesor Tito Karnavian agar Dukcapil membantu secara maksimal program Vaksinasi" kata Dirjen Zudan.

Program Vaksinasi Sinergi Sehat menyediakan 2.000 dosis vaksin per hari sebagai upaya mempercepat program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah.

Walhasil, selain mendapat layanan vaksinasi, masyarakat yang datang bisa sekaligus mengurus KTP-el atau NIK yang bermasalah.

Koordinator Tim Pelayanan GISA NIK untuk vaksin, Ahmad Ridwan melaporkan, sejak Selasa hingga Kamis (26/8/2021) sore tercatat sebanyak 187 orang yang dilayani vaksin sekaligus mengurus KTP dan NIK mereka yang bermasalah. 

Jumlah itu terdiri pada Kamis sore tim Dukcapil melayani sebanyak 70 orang terdiri 5 orang yang mengecek data Biometrik; 11 penduduk merekam dan mencetak KTP-el baru, 49 orang mencetak KTP-el karena rusak dan hilang, serta 5 warga yang mengubah data dan mencetak KTP-el baru.

Sehari sebelumnya, pada Rabu (25/8/2021) tercatat 4 warga yang merekam baru data KTP-el, cetak KTP-el karena rusak atau hilang sebanyak 47 orang, dan cetak KTP-el dengan mengganti status sebanyak 2 orang atau berjumlah 53 orang.

Dan pada Selasa (24/8/2021), Tim Dukcapil melayani sebanyak 64 peserta vaksin sekaligus mengurus NIK dan KTP mereka yang bermasalah.

"Jumlah itu terdiri sebanyak 60 orang mencetak KTP-el yang rusak atau hilang. Kemudian tim juga selesai menangani NIK yang terpakai orang lain sebanyak satu orang, mencetak KTP-el dengan mengganti status sebanyak satu orang, dan warga yang mengecek NIK sebanyak 2 orang," jelas Ridwan merinci.

Ketua Iluni UI Andre Rahadian, tak lupa memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dan Dinas Dukcapil DKI Jakarta yang menyediakan pojok Dukcapil bagi peserta vaksin yang belum punya NIK atau sudah punya NIK dan KTP-el tetapi diketahui ada masalah.

"Sehingga dengan peralatan lengkap yang canggih di Pojok Dukcapil di area Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat masyarakat penerima vaksin sekaligus bisa terbantu mengurus NIK atau mencetak KTP-el yang hilang atau rusak," kata Andre.

Menurut Andre, hingga pada 27 Juli 2021 Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat telah memvaksinasi lebih dari 1.500 orang. (Arianto)

Read More

Atasi Pandemi, Komite I DPD RI Minta Presiden Joko Widodo Reshuffle Menteri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle sejumlah Menteri yang tidak berhasil menangani Covid 19.

Hal ini dikatakan Fachrul Razi, Kamis (26/8/2021) kepada media di ruang kerjanya, di Komplek Gedung Nusantara, Senayan Kamis (26/8/2021).

"Kita ingin menyelamatkan Presiden Jokowi dari kinerja kementerian yang sangat buruk selama masa pandemi, sudah saatnya beberapa kementerian di resuffle," tegasnya.

Menurut Fachrul Razi, masalah Covid 19 adalah masalah dunia dan berdampak terhadap seluruh kehidupan, oleh karena itu seluruh kementerian diminta agar bekerja keras untuk penanganannya dan  tidak menitik beratkan hanya kepada kementerian kesehatan saja. 

Fachrul Razi menekankan bahwa kinerja kementerian yang buruk menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19. "Harusnya Menteri yang gagal silahkan mengundurkan diri atau Presiden Jokowi segera reshuffle kabinetnya," tegasnya.

Fachrul Razi menilai kinerja kementerian berpengaruh pada daerah. Bahkan menurut kunjungannya di beberapa daerah, teedapat kekecewaan daerah terhadap kebijakan menteri yang berpengaruh pada kondisi perekonomian di daerah.

"Saya pikir tidak hanya  menteri kesehatan yang bergerak dalam penanganan dampak Covid ini, seharusnya seluruh kementerian ikut terlibat terhadap dampak Covid 19 ini, supaya rakyat Indonesia merasakan kinerja kementerian di masa Pandemi," Ujar  senator Asal Aceh ini.

Ia menambahkan lagi bahwa Covid 19 adalah problem kita semua, maka seluruh kementerian harus bergerak cepat, misalnya Menteri Kesehatan urusan soal medis, Menteri Tenaga Kerja soal sejumlah karyawan yang di PHK, menteri perdagangan bisa menurunkan harga barang dagang di Indonesia, Menteri Perhubungan bisa subsidi harga tiket transportasi dan lain - lain sebagainya.

"Jika seluruh Menteri bergerak dan bersinergi, kami yakin kita akan kembali pulih secara merata di Indonesia.  Maka kami minta Pak Jokowi segera mengevaluasi dan melakukan reshuffle sejumlah kementerian yang kurang gerak di masa Pandemi ini." Pungkasnya. (Arianto)

Read More

Bea Cukai Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, Bea Cukai kembali menggalakkan operasi gempur untuk periode tahun 2021 yang dilaksanakan oleh seluruh satker vertikal Bea Cukai secara serentak dan terpadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 silam.

Pada tahun 2020 lalu, tingkat peredaran rokok ilegal di Indonesia berdasarkan survei rokok ilegal yang dilakukan P2EB UGM sebesar 4,86%. Upaya menurunkan rokok ilegal kemudian merupakan arahan Menteri Keuangan agar tingkat peredaran rokok ilegal dapat ditekan hingga angka 3%. Dengan adanya operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia akan menghilangkan adanya kemungkinan balloon effect yang terjadi, sehingga BKC ilegal tidak lagi beredar di seluruh Indonesia.

Extra effort pengawasan telah terbukti dapat menekan peredaran rokok ilegal. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat peredarannya pada 2020 yang “hanya” 4,86%, lebih kecil dibandingkan dengan hasil penelitian Universitas Brawijaya (Desember 2019) yang memprediksi bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2020 dapat meningkatkan peredaran rokok ilegal menjadi 8% dan berdasarkan analisis kurva Laffer yang memperkirakan rokok ilegal akan naik menjadi 6,6% pada tahun 2020. Lalu, apabila pasar rokok ilegal berhasil ditekan, maka diharapkan rokok legal akan mengisi pasar tersebut, sehingga penerimaan cukai akan optimal. Berdasarkan penelitian Universitas Brawijaya peningkatan intensitas pengawasan berdampak terhadap penurunan peredaran rokok ilegal sebesar 29%.

Sementara itu, berdasarkan data penindakan Bea Cukai secara nasional, terjadi peningkatan terhadap intensitas dan kualitas penindakan, serta kinerja pengawasan Bea Cukai juga berdampak pada kepatuhan pengusaha industri hasil tembakau sehingga mampu menekan peredaran rokok ilegal. Sehingga, menurunnya rokok ilegal berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan. Sejak lima tahun terakhir,  penerimaan cukai hasil tembakau selalu melampaui target, mulai dari tahun 2016 dengan penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp138 triliun hingga tahun 2020 dengan penerimaan sebesar Rp176 triliun.

Di sisi lain, tingkat peredaran BKC di tengah pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya yaitu, resesi perekonomian dan penurunan daya beli yang mengakibatkan konsumsi minuman mengandung etil alkohol (MMEA) menurun, tendensi konsumen beralih ke barang yang lebih murah (BKC ilegal), dan peningkatan potensi resistensi masyarakat terhadap penindakan BKC. Kemudian, pembatasan aktivitas masyarakat (PPKM dan WFH) juga mengakibatkan penurunan produksi BKC karena pembatasan jumlah pekerja, penurunan efektivitas pengawasan oleh petugas Bea Cukai, penurunan konsumsi MMEA karena penutupan tempat hiburan malam serta restoran dan kafe yang tidak bisa dine in, pekerja sektor informal mengalami penurunan daya beli karena PPKM secara tidak langsung membatasi ekonomi sektor informal, dan penurunan konsumsi MMEA golongan A karena penutupan tempat pariwisata. Selain itu, kenaikan tarif cukai hasil tembakau 2021 mengakibatkan disparitas harga rokok legal dan ilegal semakin lebar sehingga konsumen cenderung memilih beralih ke barang yang lebih murah (BKC ilegal).

Maka dari itu, berbagai strategi dilakukan Bea Cukai untuk operasi pengawasan di tengah pandemi dalam rangka terus menekan peredaran BKC ilegal. Strategi tersebut diantaranya sinergi antar unit Bea Cukai dengan memaksimalkan kinerja di bidang pelayanan, kehumasan, dan kepatuhan internal, serta menggandeng instansi eksternal terkait seperti Asosiasi Pengusaha Legal, TNI/POLRI, dan Pemda untuk terus memperkuat sinergi pengawasan di lapangan. Selain itu, terus berupaya beradaptasi dengan kondisi sosial seperti di tengah pandemi ini, Bea Cukai sebagai instansi pemerintah tetap mengedepankan sisi humanis dalam setiap kegiatan penegakan hukum untuk mengurangi potensi resistensi masyarakat.

Kemudian, tentunya Bea Cukai menerapkan fleksibiltas penggunaan strategi operasi. Operasi pasar yang dilakukan secara masif hanya dilakukan pada daerah dengan risiko sedang dan risiko rendah (berdasarkan laman https://covid19.go.id/peta-risiko).

Akan tetapi dalam hal berdasarkan pertimbangan ketersediaan SDM, ketersedian anggaran untuk protokol kesehatan dan hasil koordinasi dengan APH serta pemda setempat tidak dimungkinkan, daerah dengan risiko sedang dapat menggunakan strategi yang sama dengan daerah risiko tinggi dengan meminimalisasi kerumunan dan kegiatan tatap muka.

Dengan dilaksanakannya Operasi Gempur ini, Bea Cukai mengimbau masyarakat, terutama para pengusaha maupun pedagang BKC agar berhenti menawarkan, menjual, atau mengedarkan BKC ilegal, terutama rokok ilegal. Apablia Anda menemukan indikasi adanya peredaran BKC ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat atau dapat menghubungi Bravo Bea Cukai 1500225. (Arianto)

Read More

Rayakan HUT Kemerdekaan, Pegadaian Gelar Konser Virtual dan Donasi untuk Pahlawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Republik Indonesia, PT Pegadaian Persero menggelar konser secara virtual bertajuk “Gebyar Kemerdekaan dari Kita untuk Indonesia” pada Selasa 24 Agustus 2021. Konser ini juga dilakukan sebagai bentuk penggalangan dana (charity) untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pada konser virtual tersebut, Pegadaian menghadirkan penyanyi papan atas Judika dan Isyana Sarasvati diiringi oleh Delicacy Orchestra. Acara dipandu oleh MC tenar Indra Herlambang dan Astrid Tiar. Konser dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiarkan secara langsung di akun Youtube PT Pegadaian Persero.

Direktur Utama PT Pegadaian Persero, Kuswiyoto mengatakan konser amal kali ini digelar untuk memberikan hiburan kepada masyarakat sekaligus menggalang donasi untuk korban terdampak Covid-19. 

Pada Kesempatan yang sama, Pegadaian juga menyerahkan tali kasih secara simbolis kepada 1.030 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, 2 buah ambulans kepada Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, dan bea siswa berupa tabungan emas kepada Paskribraka beserta pendampingnya yang bertugas pada upacara kenegaraan 17 Agustus 2021 di Istana Negara. Pegadaian juga mengumumkan pemenang Lomba Karya Jurnalistik Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)-Pegadaian 2021. 

Kuswiyoto dalam sambutannya mengatakan bahwa acara ini digelar sebagai apresiasi perseroan kepada para pahlawan di sekitar kita yang berjuang tak kenal lelah untuk bangsa Indonesia. 

“Pandemi Covid-19 saat ini masih berlangsung. Para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya merupakan pahlawan kemanusiaan yang terus berjuang di garda depan melawan Covid-19. Begitu pula rekan-rekan media, mereka berperang melawan hoaks, berita bohong, bahkan fitnah yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa”. 

Lebih lanjut Kuswiyoto juga mengatakan bahwa Pegadaian juga peduli dengan Pendidikan dengan anak-anak yang menjadi yatim-piatu karena orang tuanya meninggal akibat Covid19. Tak ketinggalan para petugas Paskibraka dan pendampingnya pun mendapatkan perhatian. Mereka diberikan tali kasih berupa tabungan emas yang dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan atau modal usaha. 

“Kami jajaran Direksi, Komisaris dan keluarga besar Insan Pegadaian bahu-mambahu mengumpulkan donasi sebagai wujud empati kepada mereka yang terdampak Covid-19. Melalui konser amal ini kami juga mengundang penonton Youtube PT Pegadaian Persero untuk ikut menyumbang dengan melakukan subscribe dan menuliskan komentar terbaik atas pelaksanaan acara tersebut. Selain berdonasi mereka juga berkesempatan untukmendapatkan doorprize”.

Sampai akhir acara konser yang disiarkan langsung via Youtube Pegadaian ini disaksikan oleh 23,000 penonton dengan penambahan subscribers 4.879. Atas penambahan subscribe ini Pegadaian mengkonversi dengan donasi.

Sementara itu, pengumpulan donasi dari Direksi, Komisaris dan Insan Pegadaian terkumpul Rp.250 juta. Sedangkan untuk pahlawan kemanusiaan, Pegadaian menyerahkan tali kasih sejumlah Rp.2 miliar dalam bentuk 2 buah ambulans dan tabungan emas. 

Selain itu, untuk Paskibraka dan pendampingnya perseroan memberikan tabungan emas senilai Rp.465 juta. Dengan demikian selama konser amal virtual digelar, Pegadaian telah memberikan tali kasih senilai Rp.3,2 miliar. 

Kuswiyoto berharap apa yang dilakukan oleh Pegadaian ini bermanfaat bagi masyarakat penerima dan dapat menambah semangat kepada mereka untuk berkarya lebih baik lagi bagi bangsa. (Arianto)

  

Read More

Laba PTPN Group Naik 2 Kali Lipat Restrukturisasi Hutang Selesai, dan Berhasil Luncurkan Brand Ritel NUSAKITA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kinerja perusahaan PTPN Group kian membaik,  seiring langkah transformasi dalam pengelolaan manajemen Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).  Hal ini terlihat dengan kenaikan laba, penyelesaian restruktursisasi hutang senilai Rp. 41 trilliun, dan berhasil diluncurkannya brand ritel premium NUSAKITA.  Dari sisi perbaikan kinerja ditandai dengan kenaikan laba bersih sebesar 227,81% senilai Rp 1,45 Trilliun atau naik 2 kali lipat lebih dari tahun lalu yang sebelumnya rugi sebesar Rp 1,1 Trilliun (yoy), bahkan setelah 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian.  Selain laba, Revenue PTPN Tumbuh 36,37% mencapai Rp 21,26 Triliun atau tumbuh sebesar 36,37% (yoy) di atas pencapaian tahun lalu. 

Kinerja keuangan didukung oleh beberapa aspek antara lain restrukturisasi, peningkatan produksi dan produktivitas, serta peningkatan nilai tambah produk melalui hilirisasi.  Di tengah pandemi Covid-19, perusahaan memperlihatkan tren kinerja positif melalui pelaksanaan operational excellence, back to basic, serta penekanan pada culture planters.  Capaian itu antara lain didukung oleh meningkatnya produksi CPO 19% di atas tahun lalu dan penurunan beban biaya produksi sebesar 14% dari tahun lalu.    

“Revenue kami per Juni 2021, sudah mencapai 120,34% dari RKAP tahun 2021. Kenaikan revenue itu juga berpengaruh pada kenaikan margin pendapatan sebelum pajak, bunga, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar 245,34% dibandingkan tahun 2020 atau senilai Rp 5,46 triliun.  Pencapaian tersebut merupakan implementasi dari program EBITDA Transformation, dimana pada tahun pertama PTPN Group membangun fondasi transformasi melalui : Revenue Enhancement, Operations Control Tower, Procurement Excellence, Logistics Optimization,  Zero Based Budgeting (ZBB) dan  Organizational Excellence,” papar Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero)  dalam keterangan persnya. Kamis (26/08)

Ghani menambahkan, perbaikan kinerja yang mengesankan ini, tidak lepas dari upaya transformasi bisnis yang dijalankan perusahaan. “Sejak akhir 2019 manajemen terus melakukan transformasi bisnis beserta Anak Perusahaan melalui strategi perusahaan yang tersusun dalam roadmap transformasi perusahaan”, paparnya. 

Ada lima strategi yang ditempuh manajemen Holding PTPN dalam melakukan transformasi hingga membawa kinerja PTPN Group mencapai level menggembirakan.  Kelima strategi tersebut meliputi tiga strategi utama; Optimalisasi Portfolio & Operational Excellence, Commercial Excellence & Ekspansi Hilir dan Optimalisasi Aset  & Kemitraan Strategis dan dua strategi pendukung yaitu; Pengembangan Kapabilitas dan Budaya & Peningkatan System dan Teknologi.  Hal tersebut tercermin dalam sejumlah bidang pencapaian: revenue, kinerja, produk unggulan, dan pengembangan sumber daya manusia. 

Program-program tersebut diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas perusahaan menghadapi tantangan di berbagai aspek termasuk pengelolaan portofolio, operasional, komersial, investasi dan pendanaan, model operasi, merit system, budaya dan kapabilitas.  Selain itu, peningkatan kinerja PTPN Group juga didukung oleh penerapan Integrated procurement System (IPS), merupakan proses pengadaan barang dan jasa secara terintegrasi dengan bantuan aplikasi dan teknologi berbasis internet.  IPS memberikan manfaat antara lain mengurangi biaya perusahaan sehingga diperoleh nilai efisiensi sebesar Rp 599,18 milyar atau 9,32% dari RKAP sampai dengan Semester I 2021.

Ia menambahkan salah satu bagian penting dari Rencana Transformasi Perusahaan adalah Transformasi Keuangan yang memiliki tujuan utama untuk memastikan keberlanjutan PTPN Group ke depannya.  Transformasi Keuangan memiliki empat prinsip utama yaitu: Bisnis berkelanjutan, Komperhensif, Cash Flow Consolidation, dan Transparan. 

“Dalam hal transformasi keuangan, kami telah berhasil melakukan  restrukturisasi hutang PTPN Group senilai Rp 41 Triliun, dengan dilakukannya Penandatanganan Amandemen Perjanjian Pinjaman dari 39 kreditur pada 19 April 2021. Ini merupakan bentuk kepercayaan kreditur dalam mendukung upaya Transformasi PTPN Group sekaligus menandai terpenuhinya persyaratan pencairan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (“PEN”)”.

Sebagai bagian dari transformasi bisnis perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) semakin memperkuat brand di pasar ritel dengan peluncuran produk nasional NUSAKITA pada 17 Agustus 2021.  Peluncuran brand ritel nasional NUSAKITA dalam produk minyak goreng, gula pasir, teh, dan kopi ini dilakukan PTPN untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas premium. 

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan, “Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia, dimana PTPN Group sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia dengan produk turunan CPO, sudah saatnya PTPN Group serius memasuki industi hilir dengan memproduksi minyak goreng yang bermutu.  Langkah hilirisasi ini merupakan peran perusahaan dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong peningkatan nilai tambah”. 

Secara kualitas produk Brand NUSAKITA setara dengan top brand pesaing lainnya yang sejenis, mengingat semuanya berasal dari alam Nusantara yang diolah tangan-tangan terampil di PTPN yang telah berpengalaman puluhan tahun dalam menanam, merawat, memanen, serta mengolah menjadi produk terbaik. 

Seluruh pencapaian PTPN Group ini, tentu melegakan kami sekaligus memicu kami untuk lebih bersemangat dalam mewujudkan cita-cita transformasi PTPN.  Kami juga ingin PTPN ke depan bisa menjadi kebanggaan baru Indonesia," ujar Gani. (Arianto)

Read More

Menteri Basuki Tekankan Fokus pada Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Setiap tanggal 25 Agustus diperingati sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas), menandai berlangsungnya Kongres Perumahan Rakyat Sehat pada 25 – 30 Agustus 1950 di Bandung, yang saat itu dihadiri Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia Muhammad Hatta. Kongres ini menjadi tonggak sejarah perumahan di Indonesia hingga kemudian 25 Agustus ditetapkan sebagai Hari Perumahan Nasional (Hapernas) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 46/KPTS/M/2008.

Saat memberikan arahan pada Puncak Peringatan Hapernas ke-14 Tahun 2021 di Pendopo Kementerian PUPR, Rabu, 25 Agustus 2021, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan agar program penyediaan perumahan ke depan berfokus pada pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di Indonesia.    

“Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan untuk pengentasan kemiskinan tidak cukup dengan bantuan sosial, tetapi butuh dukungan perumahan, air bersih, dan sanitasi. Untuk itu, program perumahan Kementerian PUPR sekarang harus fokus pada kawasan dalam program pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting," kata Menteri Basuki. 

Lebih lanjut, Menteri Basuki menyampaikan, program penyediaan perumahan seperti Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) harus fokus pada suatu kawasan program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting di bawah komando Kemenko PMK agar penyalurannya lebih akuntabel. 

Selanjutnya dukungan yang tidak kalah penting adalah program penyediaan air bersih dan sanitasi seperti Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). 

"Sekali lagi saya mengingatkan untuk menjadi perhatian kita bahwa masih ada lagi masyarakat yang harus dilayani penyediaan perumahan melalui APBN. Ini berbeda dengan mereka yang mendapat dukungan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," kata Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, selain untuk mendukung program nasional dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting, dukungan penyediaan perumahan layak huni yang dilengkapi fasilitas air bersih dan sanitasi juga diharapkan dapat menjadi ruang isoman yang memadai bagi pasien Covid-19. 

"Bagi masyarakat yang terpapar Covid–19 kalau rumahnya tidak layak huni tentu tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah karena bisa menular ke seluruh anggota keluarga. Tapi kalau rumahnya layak diperbolehkan dan dimonitor kesehatannya," kata Menteri Basuki. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada Generasi Muda PUPR yang mengambil peran aktif dalam pelaksanaan HAPERNAS 2021. Keterlibatan Genmud membawa penyegaran terhadap berbagai acara HAPERNAS sehingga akan lebih banyak anak muda yang mendapatkan edukasi bagaimana mendapatkan hunian yang layak. 

"Saya berharap Generasi Muda Perumahan bisa mengikuti pola pikir dan kebijakan untuk perumahan. Adapun yang namanya perumahan tidak hanya di perumahan-perumahan pengembang, tetapi kita punya tanggung jawab lebih besar bagi masyarakat yang di bawah lagi dalam rangka pengentasan kemiskinan," kata Menteri Basuki. 

Hadir pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan, Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry TZ, Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Haru Koesmahargyo, dan Generasi Muda (Genmud) Perumahan dan Genmud PUPR. (Arianto)

Read More

Mau Nikah, Harus Tahu Informasi Cegah Stunting

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo beserta jajarannya melakukan audiensi ke Kementerian Agama RI (Kemenag) dalam Rangka Sinergitas Percepatan Penurunan Stunting melalui virtual (24/08/2021).

"Kami ingin sekali membangun sinergitas dalam rangka penurunan stunting antara BKKBN dan Kementerian Agama RI. Stunting ini menjadi lingkaran setan, ketika ada bayi yang kurang berat badannya kurang dari 2,5 kg dan panjangnya kurang dari 48 cm dan kemudian dia perempuan, maka dia akan menjadi perempuan stunting, namun di balik itu juga kemungkinan kurang kecukupan gizi, nutrisi dan seterusnya sehingga kalau nanti hamil bisa menghasilkan anak yang stunting, namun demikian tidak semuanya stunting yang dihasilkan dari perempuan stunting karena pada dasarnya stunting bukanlah penyakit keturunan, namun dikarenakan faktor lain setelah dia lahir," terang dokter Hasto.

Oleh karena itu, katanya, sebetulnya kalau kita bisa memutus rantai ketika calon pengantin (catin) itu mau menjadi pasangan suami istri kemudian yang kurang memenuhi syarat itu bisa kita koreksi sebelum dia hamil, maka kemudian stunting bisa diturunkan.

"Di dalam medis itu ada pengertian-pengertian seperti perikonsepsi/peri-implementasi. Ada yang menjelang pertemuan sel telur dan sel sperma dan waktu-waktu untuk menempel di dalam rahim dan kemudian juga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). 1000 HPK itu sejak terjadinya konsepsi, tetapi banyak sekali dipengaruhi oleh kondisi calon ibu sejak sebelumnya bahkan kalau menurut teori, 6 bulan sebelum menikah itu kondisi perempuan harus sudah baik," tutur dokter Hasto. 

Untuk itu, kami dari BKKBN juga ingin mencegah terjadinya stunting sejak sebelum terjadinya pernikahan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap stunting diantaranya kawin di usia muda, juga beresiko melahirkan anak stunting, kemudian anemia dan juga kondisi ibu yang kurang gizi berpotensi melahirkan anak stunting seandainya nanti hamil.

"Keluarga Berencana Menuju Keluarga Berkualitas berorientasi pada penurunan stunting BKKBN mulai masa pranikah, hamil, kemudian interfal antara kehamilan sekarang dan kehamilan yang akan datang. Sekarang ini banyak remaja-remaja yang ingin langsing, tetapi apabila terlalu langsing lingkar lengan atasnya tidak memenuhi syarat untuk hamil, sehingga karena terlalu kurus maka anemia dan ketika hamil dapat menghasilkan anak yang stunting," ungkapnya.

Selain itu, dokter Hasto juga menyampaikan, Substansi kolaborasi program/kegiatan Kemenag RI dan BKKBN diantaranya :

(1) Kemenag dan BKKBN bersinergi untuk mendapatkan data Calon Pengantin (Catin) 3 bulan sebelum perkawinan, BKKBN mendukung sosialisasi pengisian Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan melakukan pengisian data kesehatan status gizi (siap nikah-siap hamil);

(2) Semua data dan informasi sudah selesai sebelum Nikah dilaksanakan; jika diperlukan BKKBN dan Kemenag RI bersama-sama melakukan kolaborasi dalam Pemanfaatan data dan informasi Catin, BKKBN bersama Kemenag RI dapat melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui efektivitas program dalam upaya pencegahan stunting bagi pasangan suami istri (PASUTRI) baru. (Arianto)

Read More