Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Demonstrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Demonstrasi. Tampilkan semua postingan

JAS Desak KPK Periksa Kadis PUPR Kabupaten Kolaka


Duta Nusantara Merdeka |
Jakarta
Jaringan Aktivis Sulawesi Tenggara (JAS) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (07/06/2024).

Masa aksi itu mendesak KPK agar memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kolaka Sulawesi Tenggara Inisial AJ atas dugaan korupsi pekerjaan atas dugaan Korupsi beberapa proyek yang dipunyai tidak punya asas manfaat dan tidak sesuai perencanaan di Kabupaten Kolaka sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.

Dalam orasinya, Kordinator Aksi Iksan menyampaikan bahwa ada beberapa pekerjaan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 diduga tidak punya asas manfaat dan tidak sesuai perencanaan.

“Proyek yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yang dibiayai melalui Anggaran Pemerintan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2020 - 2023 diduga tidak punya asas manfaat". Ungkapnya

Adapun beberapa Pekerjaan Proyek yang tidak punya asas manfaat dan tidak sesuai dengan perencanaan adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Penimbunan dan Pematangan Lahan Kantor DPRD Kabupaten Kolaka tahun 2023 dengan menghabiskan anggaran kurang lebih 1 M, kami duga tidak punya asas manfaat alias pemborosan anggaran. 

2. Pembangunan Pagar Kebun Raya Tahun 2023 dengan menelan Anggaran kurang lebih Rp2 Milyar, kami duga dalam pekerjaan tersebut tidak memperoleh hasil yang maksimal. 

3. Pembangunan Gedung Pengelola Kebun Raya Tahun 2023 dengan menghabiskan Anggaran kurang lebih Rp2 Milyar juga tidak menghasilkan bangunan yang maksimal. 

Selain temuan fisik, sambung Iksan dalam orasinya, ada juga paket pekerjaan yang tidak punya asas manfaat yang dianggarkan sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 tidak memiliki asas manfaat yaitu Pembangunan SPAM juga menghabiskan anggaran kurang lebih puluhan Milyar, namun sampai saat ini tidak punya asas manfaat dan anehnya Dinas PUPR Kabupaten Kolaka tetap mengalokasikan Anggaran setiap tahun. Ada apa? Teriak Iksan dengan Nada tanya. 

Oleh karena itu, Iksan mendesak Pimpinan KPK RI segera memeriksa Kadis PUPR dan pihak - pihak yang terkait didalam pekerjaan tersebut.

“KPK harus memanggil dan memeriksa Arifin Jamal (Kadis PUPR) serta para pihak terlibat dalam pusaran beberapa proyek yang kami duga sangat berpotensi terjadi kerugian negara/ daerah,” tegas Iccang sapaan akrabnya. (Red)


Share:

Aksi KPUN, Tuntut Perlindungan Peternak dan Perubahan Tata Niaga Ayam


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Para peternak ayam mandiri di Indonesia terus merasakan tekanan ekonomi yang luar biasa akibat dugaan praktik 'Predatory Pricing' oleh perusahaan integrator. 

Dalam orasinya di Monas, Kamis (12/10/2023). Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio menyuarakan kebingungannya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak melindungi peternak mandiri dan rakyat sesuai dengan UUD 45 Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28H ayat 1.

Akibatnya, Peternak mandiri, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari swasembada ayam pedaging, kini harus berproduksi dengan biaya produksi yang tinggi. 

Menurut Antonio, perusahaan integrasi vertikal seharusnya menjual pakan dan DOC (Day-Old Chick) dengan harga lebih murah dibandingkan pesaing mereka. Namun, ironisnya, mereka justru menjual lebih mahal meskipun memiliki akses yang lebih besar terhadap bahan baku pakan dan kuota impor GPS.

"Situasi ini diperburuk oleh praktik 'Predatory Pricing' perusahaan integrator, yang menjual ayam hidup ke pasar tradisional dengan harga yang jauh di bawah biaya pokok produksi peternak mandiri," ungkapnya. 

Menurut data yang ada, harga ayam hidup di pasaran mencapai Rp. 19.000 – 20.000 per kg, sementara biaya produksi peternak mandiri berkisar Rp. 21.000 – 22.000 per kg untuk ayam hidup berbobot 1,6 – 1,8 kg.

"Ketiadaan data valid mengenai kebutuhan dan konsumsi ayam broiler membuat pasokan ayam di pasaran melimpah. Perusahaan integrator memanfaatkan keadaan ini untuk menguasai pasar dari hulu ke hilir, memperdagangkan ayam hidup di bawah biaya produksi peternak mandiri," imbuhnya. 

Dampaknya sangat merugikan, menyebabkan peternak mandiri mengalami kebangkrutan dan bahkan terdorong untuk mengambil langkah tragis dengan bunuh diri akibat beban hutang yang tak terbayarkan.

Sebagai tindakan melawan kerugian yang terus menerus, peternak mandiri telah mengambil inisiatif dengan membagi-bagikan ayam hidup kepada masyarakat. 

Mereka juga memohon kepada pemangku kebijakan untuk memberikan keadilan dan perlindungan yang sesuai dengan hak-hak mereka. "Namun, tanpa perubahan kebijakan yang konkret, para peternak ayam mandiri di Indonesia tetap berada dalam situasi yang sulit dan penuh tekanan ekonomi," ucapnya.

Penulis: Lakalim Adalin
Editor: Arianto 


Share:

Gelar Aksi 'Putihkan Jakarta', PPNI: Tolak RUU Kesehatan Omnibuslaw


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law dalam rapat paripurna tingkat II, dengan tujuan untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Namun, berbagai kalangan dan kelompok masyarakat telah mengingatkan dan meminta agar pembahasan RUU Kesehatan ini dihentikan. 

Mereka berpendapat bahwa RUU ini secara formal mengabaikan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan partisipasi publik yang berarti dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang. Selain itu, secara substansi, RUU ini berpotensi mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan.

Dalam konferensi pers di depan Gedung DPR, Selasa (11/07/2023), Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Harif Fadhilah, menyatakan menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Menurutnya, RUU tersebut merupakan produk norma selundupan DPR dan Pemerintah yang mengganggu stabilitas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, mengganggu peran interkolaboratif tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta mengancam keselamatan rakyat.

Ada beberapa pandangan yang mendukung penolakan ini. Pertama, Pemerintah dan DPR terkesan memaksakan pembuatan RUU Kesehatan tanpa memperhatikan partisipasi publik yang bermakna. Mereka meyakini bahwa RUU Kesehatan Omnibus Law dapat lebih efektif dalam menangani situasi konkret di bidang kesehatan daripada undang-undang yang telah ada sebelumnya. 

Kedua, Pemerintah dan DPR kurang transparan dalam memberikan informasi terkait draf RUU yang sedang dibahas. Publik kesulitan mendapatkan akses ke naskah RUU terbaru. 

Ketiga, RUU Kesehatan Omnibus Law dianggap sebagai harapan palsu bagi rakyat. 

Keempat, RUU Kesehatan Omnibus Law dianggap sebagai syarat liberalisasi di sektor kesehatan. 

Kelima, RUU Kesehatan Omnibus Law menciptakan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. 

Keenam, RUU Kesehatan Omnibus Law membuka celah bagi pengumpulan informasi data genetik (genom) penduduk Indonesia yang rentan disalahgunakan. 

Terakhir, RUU Kesehatan Omnibus Law disusun secara tergesa-gesa dan kurang cermat. 

Berdasarkan hal-hal di atas, Harif mengatakan, terdapat tiga pilihan yang bisa dilakukan Pemerintah dan DPR terkait RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Pertama, mereka bisa menghentikan pengesahan RUU yang mengancam keselamatan negara dan rakyat dan memperhatikan berbagai kritik serta tuntutan yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Dalam hal ini, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap substansi RUU Kesehatan ini, mengikutsertakan partisipasi publik yang bermakna, serta membuka akses yang transparan terhadap naskah RUU terbaru.

Pilihan kedua adalah menunda pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law. Dengan menunda pengesahan, pemerintah dan DPR memiliki waktu untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait dampak dan implikasi RUU ini terhadap stabilitas pelayanan kesehatan, partisipasi publik, alokasi anggaran, kedaulatan negara, dan perlindungan data pribadi. 

Pilihan ketiga adalah membatalkan RUU Kesehatan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran bahwa RUU ini dapat mengganggu stabilitas pelayanan kesehatan dan mengancam hak-hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. 

Dalam mengambil keputusan terkait RUU Kesehatan Omnibus Law, pemerintah dan DPR harus mempertimbangkan kritik dan tuntutan yang disampaikan oleh berbagai pihak, terutama kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan dalam sektor kesehatan. Penting juga untuk melibatkan partisipasi publik yang bermakna, mendorong transparansi dalam proses pembahasan RUU, dan memastikan bahwa substansi RUU ini tidak melanggar asas-asas penyelenggaraan undang-undang, hak-hak masyarakat, dan kedaulatan negara.

"Dalam hal apapun, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan DPR haruslah mengutamakan kepentingan dan keselamatan masyarakat serta memastikan stabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan yang terjamin. RUU Kesehatan Omnibus Law haruslah disusun dengan cermat, melibatkan partisipasi publik yang bermakna, serta memperhatikan hak-hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam sektor kesehatan," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin
Editor: Arianto



Share:

DPP-SPKN Bakal Gelar Aksi Demontrasi di Mapolda Riau dan Polsek Pinggir


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) akan menggelar aksi unjukrasa di Polda Riau dan berlanjut ke Polsek Pinggir Kabupaten Bengkalis terkait penanganan kasus Pencurian dalam keluarga atas nama Venantius Mangiring Gultom M oleh Polsek Pinggir pada Senin (8/5/2023). Demikian disampaikan oleh Sekjen DPP SPKN, Romi Frans di D'Raja Coffee, Jumat (5/5/2023).

Dikatakan Romi Frans, setelah mendengar peristiwa yang menimpa Venantius Mangiring M Gultom 
selaku ahli waris atas harta gono gini peninggalan orang tuanya berupa  kebun sawit di lahan reformasi Desa Buluh Apao seluas 52 ha. Yang berujung terjadinya permasalahan dalam keluarga dan Venantius Mangiring Gultom dilaporkan ke Polsek Pinggir. Kemudian Venantius meminta bantuan kepada DPP-SPKN atas peristiwa yang menimpanya.

Menurut Romi Frans, SPKN sesuai fungsinya sebagai kontrol sosial merasa terpanggil untuk menindak lanjuti peristiwa hukum yang di alami Venantius. Kami menerima informasi dari Ventanius Mangiring Gultom, bahwa perkara telah sampai ke Polda Riau dan telah gelar perkara. Yang hasilnya Polda Riau menyarankan pihak Polsek Pinggir untuk menghentikan kasus tersebut dan menerbitkan  SP3.

Namun dalam jenjang berjalannya waktu, Kapolsek Pinggir seolah mengabaikan saran pimpinannya dan melanjutkan perkara tersebut serta menahan Venantius Mangiring Gultom. "Ini ada apa, sepertinya Polsek pinggir tidak mengindahkan arahan dari Polda Riau untuk dilakukannya SP3," tegas Romi Frans.

Masih kata Romi Frans, melalui Klien Jetro Sibarani SH.,MH., CHt, Venantius Mangiring Gultom memberikan kuasa kepada DPP-SPKN untuk menindak lanjuti perkara, pencurian dalam keluarga 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 367 KUHP.

Perlu kami jelaskan, Bapak Tarianus  Gultom dan Mariati Katarina Samosir merupakan orangtua Ventanius Mangiring Gultom telah meninggal dengan ahli waris tujuh orang, lima perempuan dan dua laki-laki dengan meninggalkan warisan baik benda bergerak berupa mobil dan benda tidak bergerak berupa kebun sawit dan ruko.

Semasa hidup orang tuanya semua warisan tersebut belum di bagi kepada ahli waris serta tidak ada gugat menggugat. Namun ketika ahli waris 6 dan 7 memanen Sawit seluas 52 Hektar, yang berlokasi di kecamatan Pinggir, ahli waris ke lima (Boni) melaporkan ahli waris ke 7 ke Polsek pinggir, pada Maret 2021 lalu.

Atas laporan tersebut, ahli waris ke tujuh di tangkap tanggal 9 Maret pukul 2.00 Wib dan langsung ditahan pada 10 Maret 2023. Dan saat ahli waris ke tujuh akan ditahan dihadiri kakaknya (Ahli waris ke Dua dan ke enam) yang menjelaskan bahwa harta goni gini tersebut belum dibagi juga keberatan dari ahli waris lainnya.

Anehnya, kata Romi Frans, pihak polsek Pinggir belum pernah memanggil Ventianus untuk dimintai keterangan atas laporan yang diterima Polsek Pinggir terhadap Ventanius Mangiring Gultom, tapi begitu dipanggil langsung ditahan. Atas peristiwa tersebut, Ventanius Mangiring Gultom malalui kuasa hukum nya,Jetro Sibarani SH, MH mengajukan gelar perkara ke Polda Riau pada tanggal 11 Maret 2023, yang langsung di respon Polda Riau dengan melaksanakan Gelar Perkara pada tanggal 16 Maret 2023 di Polda Riau.

Diuraikan Romi Frans, diketahui dari hasil gelar perkara, dimana Polda Riau menyuruh dan menyarankan agar perkara ini dihentikan oleh Polsek Pinggir dengan alasan :
1. Tidak memiliki legal standing 
2. Kadaluarsanya perkara karena delik aduan
3. Hak kepemilikan pelapor atas tanah yang di kuasai masih milik orangtua tersangka 
4. Belum ada penetapan ahli waris.

Berdasarkan peristiwa tersebut, Ventianus Mangiring Gultom memberikan kuasa kepada DPP SPKN untuk melakukan aksi damai di Polda Riau dan Polsek Pinggir untuk meminta kepastian hukum melalui Polda Riau ke Polsek Pinggir agar kasus tersebut di SP 3.

Menurut Romi Frans, atas rencana aksi ini, kami sudah memasukkan surat pemberitahuan ke Polda Riau Cq dirintelkam Polda riau. (Arianto)

Share:

Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu Gelar Unras di DPRD Jakarta


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menyikapi polemik terkait Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) apartemen Mediterenia Marina Residences (MMR) atau lebih dikenal Marina Ancol, maka kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu (KBAMB) yang merupakan pemilik/penghuni asli apartemen Marina Ancol melakukan klarifikasi pada isu-isu TIDAK BENAR yang selama ini dituduhkan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan warga apartemen. 

Bahwa kami Keluarga Besar Apartemen Marina Bersatu yang beranggotakan mayoritas pemilik dan penghuni apartemen Marina Ancol, serta para karyawan yang bekerja di apartemen sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi. 

Apartemen MMR terdiri dari 1.680 satuan unit apartemen, sementara hanya ada puluhan pemilik/penghuni yang bermasalah, mulai yang tidak membayar Iuran Pemeliharahan Lingkungan (IPL), minta-minta proyek pengadaan barang dan jasa, hingga pengurusan asuransi gedung, dan lain-lain. Mereka inilah yang kami duga terus merongrong dan berupaya mendelegitimasi secara sistematis kepengurusan PPPSRS MMR yang baru terpilih secara sah. 

Oleh karena itu, pertama, kami menilai bahwa pembentukan PPPSRS MMR melalui mekanisme Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan secara hibryd, pada 25 Maret 2023 sah sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan memiliki landasan hukum yang kuat sesuai Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 perubahan kedua atas pergub No 132 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengeloaan Rumah Susun Milik. 

Selanjutnya atas dasar itu maka tuduhan segelintir oknum terkait adanya rekayasa pada proses RUA terlalu tendensius dan mengada-ngada. Dimana syarat administratif para pengurus terpilih seperti Kartu Tanda Penduduk, Domisili dan documen terkait telah sesuai ketentuan Pergub DKI No 70 Tahun 2021 Pasal 45, point 1, huruf a sampai a. 

Kedua, kami membantah keras tuduhan bahwa selama ini pengelola apartemen melakukan kesewenang-wenangan akibat memadamkan listrik dan air di 60-ar unit apartemen yang ternyata milik segelintir oknum yang selama ini melakukan upaya-upaya fitnah dan dugaan Tindakan premanisme untuk menjatuhkan nama baik Pengurus PPPSRS, serta membuat tidak nyamannya kehidupan di apartemen MMR. 

Dari data yang kami dapat juga ternyata ada sekitar puluhan oknum yang sakit hati ini, diduga tidak memenuhi kewajibannya membayar iuran IPL bahkan diantaranya ada yang memiliki tunggakan hingga ratusan juta rupiah. Belum lagi adanya oknum-oknum yang jelas-jelas ingin mencari keuntungan ingin jadi vendor pengadaan barang dan jasa di apartemen MMR. 

Keriga, kami mendukung sikap tegas Ketua PPPSRS MMR, Bapak Edi Bangsawan yang tetap mematikan listrik dan air terhadap unit-unit yang belum menyelesaikan kewajiban pemabayaran IPL-nya, yang per unitnya ada yang mencapai hingga ratusan juga. Pemutusan harus tetap dilakukan hingga mereka menyelesaikan kewajibannya. Sebab kalau mereka tidak bayar, berarti para pemilik/penghuni yang tertib membayar IPL telah mensubsidi mereka yang jelas jelas bukan orang tidak mampu. 

Keempat, kami menyayangkan terjadinya aksi demonstrasi beberapa waktu lalu di depan Balai Kota DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh massa bayaran karena peserta aksi mayoritas bukan warga apartemen MMR ataupun karyawan apartemen. Karena itu, kami mengutuk keras ulah pihak ketiga dan oknum massa tersebut yang jelas-jelas mengatasnamakan warga pemilik dan penghuni hingga terlihat masyarakat umum dan PJ Gubenur DKI salah faham dalam menyikapi persoalan yang sebenarnya terjadi di apartemen kami. 

Kelima, kami juga membantah keras pendapat oknum warga yang menyatakan bahwa SK Disperum No 491 Tahun 2021 tidak sah secara hukum, dimana pada faktanya SK tersebut sudah sah secara hukum dan dikuatkan melalui putusan PTUN DKI Jakarta. 

Keenam, mereka juga diduga mengancam kalau mereka terpilih maka karyawan yang saat ini bekerja di apartemen akan dipecat. Sikap arogansi seperti itu jelas melukai hak azasi manusia dan jika mereka menjabat jadi pengurus akan ada ratusan bahkan puluhan orang yang kehilangan mata pencahariannya, kalau seperti ini akan dibawa kemana nasib para karyawan yang notabenenya rakyat kecil ini. 

Kami juga menyayangkan atas sikap seorang oknum DPRD DKI Jakarta yang mendekriditkan SK tersebut tanpa mencari informasi yang lebih obyetif dan berimbang hingga keputusan dan pendapat yang diambil akan merugikan kepentingan mayoritas warga pemilik dan penghuni serta karyawan yang bekerja di apartemen kami. 

Terakhir, ketujuh, kami berharap masyarakat, Pemerintah DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta dan rekan media masa bisa memberikan pendapat yang obyektif seusia dengan fakta-fakta hukum dan fakta empirik yang terjadi terkait kepengurusan PPPSRS MMR. Jangan sampai masyarakat ataupun pemerintah DKI Jakarta tertipu oleh pencitraan sebagai korban dan penggalangan opini oknum-oknum “nakal” yang selama ini mengatasnamakan para penghuni dan pemilik apartemen. (Arianto)




Share:

Minta Perlindungan, Asosiasi GOPAN-PINSAR-KPUN-PPUN Gelar Unras


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Peternak mandiri dan peternak rakyat di Indonesia berada pada titik terendah kehidupan dan operasional usahanya. Dalam kurun waktu 5 (tahun) terakhir, kerugian dan kebangkrutan menjadi bagian keseharian yang tidak dilepaskan dari kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. 

Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini terjadi dimana Kementrian dan Lembaga terkait yang seharusnya melindungi dan mendukung operasional bisnis peternak mandiri dan peternak rakyat tidak melakukan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi permasalahan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat. Sehingga perusahaan konglomerasi peternakan menguasai industri perunggasan tanpa memberikan peluang bagi peternak kecil untuk mengembangkan usahanya. 

"Kesulitan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat ini tidak dapat dilepaskan dari langkah dari kebijakan Kementrian/Lembaga terkait, yang mana tidak memiliki orientasi yang jelas untuk melindungi peternak mandiri dan peternak rakyat," kata Sugeng Wahyudi, Ketua Sekretariat Bersama Asosiasi Perunggasan dalam orasinya, Senin (13/03).

Menurut Sugeng, Hal imi dapat terlihat dari: 

Pertama, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan dan Badan Pangan Nasional tidak memiliki data yang valid mengenai kebutuhan dan konsumsi ayam broiler di Indonesia. Hal ini mengakibatkan supply and demand tidak dapat diproyeksikan secara tepat. Sehingga, di pasaran ketersediaan ayam selalu berlebihan (oversupply). Ketiadaan data yang valid in kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan integrator untuk menguasai pasar dan hulu ke hilir yang berdampak secara langsung terhadap operasional dan kehidupan peternak mandiri dan peternak rakyat. Situasi ini mengakibatkan harga jual ayam di pasaran selalu turun dibawah HPP peternak mandiri dimana input sapronak lebih tinggi daripada harga jual ayam hidup di kandang. 

Kedua, pasokan yang berlebihan (oversupply). Tidak adanya data yang valid mengakibatkan produksi ayam selalu berlebih. Perusahaan integrator yang memiliki modal besar dan lini usaha dari hulu ke hilir sama-sama memproduksi jenis ayam yang sama dengan peternak mandiri dan peternak rakyat. Akibatnya ketersediaan ayam selalu melimpah, sementara permintaan dari konsumen tetap sama. Akibatnya harga jual ayam di pasaran jauh dari Harga Pokok Produksi (HPP). Sementara harga ayam di tingkat konsumen dapat dikatakan relatif stabil. Ketersediaan pasokan ayam yang melebihi permintaan konsumen tersebut menjadi penyebab kerugian besar yang dialami peternak. Permintaan pasar tidak menunjukkan kenaikan, sementara produksi ayam berlebih dan tidak diserap secara maksimal. 

Ketiga, Pemerintah melalui Kementrian/Lembaga terkait harus bertanggung jawab atas data produksi dan demand ayam, dikarenakan tidak pernah merilis data yang valid yang dapat dijadikan acuan secara tepat mengenai produksi dan kebutuhan ayam secara benar. Kementrian Perdagangan dan Kementrian Pertanian tidak pernah merilis data yang valid dan terpercaya mengenai volume, tingkat pertumbuhan yang akurat dan tepat mengenai produksi ayam di Indonesia. Padahal data ini sangat penting bagi sektor perunggasan di Indonesia. Data ini dapat digunakan: 

a) untuk mengembangkan pengembangan usaha, sehingga diketahuinya data pembeli dan penjual yang mendekati kenyataan (riil), maka produksi dan distribusinya dapat disesuaikan secara tepat, 

b) ketersediaan data yang valid dan terpercaya dapat meningkatkan produktivitas ternak unggas sehingga peternak dapat melakukan usaha produksinya secara berulang. 

Dengan pengalaman dan catatan yang dimilikinya, analisa mengenai proses produksi, suhu, kelembapan, pakan, penyakit dan vitamin dapat diprediksi secara tepat. Analisa tersebut tentu dapat dimanfaatkan sebagai dasar keputusan atau tindak lanjut (decesions) untuk mendapatkan produktivitas ternak yang optimal. 

Keempat, Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian mengenai afkirparent stock (PS) secara dini dan pemotongan telur bertunas dari ayam ras broiler tidak dilaksanakan efektif. Surat Edaran Dirjen PKH ini diterbitkan dalam rangka mengatur keseimbangan ketersediaan dan kebutuhan DOC FS (day old chicken final stock) ayam ras pedaging. Sehingga, langkah pengurangan populasi pada ayam potong diharapkan dapat menyeimbangkan kembali supply demand yang akan berdampak peningkatan harga jual ayam di pasaran. 

Oleh karenanya, Surat Edaran ini seharusnya diikuti dengan pengawasan yang ketat sehingga perusahaan pembibitan PS broiler dan perusahaan integrator melaksanakan Surat Edaran tersebut secara konsisten, Namun, faktanya di lapangan, Surat Edaran Dirjen PKH tersebut tidak diikuti dengan pengawasan dan langkah jangka Panjang dengan pemangkasan telur bertunas parents stock yang dapat meningkatkan efektivitas perunggasan. Sehingga hal tersebut jika dilakukan tidak akan mengakibatkan peternak mandiri dan peternak rakyat mengalami kerugian dan kebangkrutan. Dimana sebagian besar diantaranya menutup usaha, kehilangan harta untuk membayar hutang produksi dan ada diantaranya yang depresi dan bunuh diri. 

Kelima, biaya produksi yang lebih besar dari harga jual ayam. Persoalan tingginya harga bahan baku pakan ternak dan juga jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak masih mendera peternak ayam. Peternak ayam mandiri dan peternak rakyat harus memperoleh jagung bersaing dengan broker dan perusahaan integrator yang memiliki kekuatan modal yang besar. Situasi ini disebabkan oleh adanya penguasaan di bisnis peternakan mulai dari proses pembibitan, pabrik pakan ternak, produksi obat-obatan dan vitamin ternak, hingga ke proses budidaya ayam konsumsi yang dilakukan perusahaan ayam besar (integrator). Di sisi lain, perusahaan ternak besar juga memasarkan produknya di pasar yang sama yang diakses peternak mandiri dan peternak rakyat. 

Permasalahan yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat tersebut mengakibatkan peternak mengalami kebangkrutan, menutup usahanya, beralih profesi, bahkan kehilangan harta dan nyawanya karena tidak mampu menanggung beban yang berat. 

Oleh karenanya, Sugeng menuturkan, peternak mandiri dan peternak rakyat yang tergabung SEKRETARIAT BERSAMA PERUNGGASAN INDONESIA meminta agar: 

1. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan Nasional mengeluarkan kebijakan yang mampu meningkatkan nilai produksi dan kemampuan peternak mandiri dan peternak rakyat untuk melanjutkan usaha dan kehidupannya;

2. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan Nasional melakukan langkahJangkah atau mengeluarkan kebijakan yang mendorong terbentuknya tata niaga perunggasan yang berpihak peternak mandiri dan peternak rakyat dalam industri ayam. Tidak hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan integrator;

3, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan mengeluarkan kebijakan yang dapat mengatasi disparitas harga produksi dan harga jual ayam di pasaran;

4. Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Badan Pangan mengembangkan data produksi dan konsumsi unggas yang valid dan kredible yang dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan industri peternakan ayam yang memberikan ruang kepada seluruh kalangan untuk berusaha secara adil. Tidak hanya terbuka bagi investor dan pemodal besar;

5. Komnas HAM melakukan pemantauan dan pengkajian mengenai kecurangan yang terjadi  dalam industri peternakan ayam di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hakhak peternak mandiri dan peternak rakyat untuk berusaha dan melanjutkan kemdupan secara aman dan nyaman; dan 

6. Komnas Ham memanggil dan meminta keterangan kepada para pemangku kepentingan, Perusah ya Kementrian Perdagangan, Kementrian Perdagangan, Badan Pangan Nasional dan aan Peternakan Terintegrasi terkait dengan situasi yang dialami peternak mandiri dan peternak rakyat dalam industri peternakan nasional. (Arianto)
Share:

Geruduk Dirjen Pajak, Partai Buruh Tuntut Dibentuk Tim Pencari Fakta Perpajakan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu RI pada Jum'at (10/03/2023). Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait dengan permasalahan perpajakan di Indonesia. Mulai dari adanya pejabat negara khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang gemar pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta. 

“Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya,” kata Presiden Partai Buruh Said Igbal dalam orasinya di Jakarta.

“Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat,” lanjutnya. 

Perhatian Partai Buruh terkait pajak bukan tanpa alasan. Karena, memang, salah satu platform perjuangan Partai Buruh adalah pajak untuk kesehjahteraan rakyat. 

Dalam aksinya, Partai Buruh mengusung 4 tuntutan. Pertama, mendesak agar segera dibentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia. Kedua, copot Dirjen Pajak. Ketiga, audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak dan Keempat, mendorong segera dibentuk Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat Negara. 

Pembentukan tim pencari fakta dan audit forensik penerimaan pajak adalah demi menjaga kepentingan publik. Hal ini untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan penerimaan negara, mengingat pajak adalah salah satu sumber pendanaan penting untuk pembangunan. 

Pemecatan Dirjen Pajak disuarakan oleh Partai Buruh, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perlakuan buruk jajarannya. Salah satunya yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. 

"Sementara itu, audit forensik diperlukan untuk memeriksa kemungkinan adanya proses penyelewengan penerimaan pajak. Terlebih, Menkopolhukam Mahfud MD sempat menyebut ada transaksi mencurigakan sebesar 300 Trilyun," ungkapnya. 

Sedangkan terkait dengan undang-undang pembuktian terbalik, diharapkan akan meminimalkan korupsi. “Sebab pejabat negara harus membuktikan bahwa harta yang mereka miliki tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat membuat pejabat negara lebih hati-hati dalam menggunakan kekuasaan dan sumber daya yang mereka miliki,” kata Said Igbal. 

Selain melakukan aksi 10 Maret, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh juga akan melakukan aksi serentak melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada tanggal 14 Maret 2023. Di Jakarta, aksi ini akan dilakukan di depan Kantor DPR RI bersamaan dengan Sidang Pembukaan Paripuma DPR RI dengan tuntutan, menolak pengesahan Perppu menjadi UU Omnibus Law Cipta Kerja, mendesak Pengesahan RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), dan menolak RUU Kesehatan. (Arianto)

Share:

Geruduk Kementerian BUMN, FSPMI Desak Penyelesaian Kasus Perburuhan di Perusahaan Plat Merah


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ratusan orang buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksl unjuk rasa di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (9/3). Dalam aksi ini, para buruh mendesak penyelesaian kasus perburuhan yang terjadi di lingkungan perusahaan BUMN, seperti yang terjadi pada Tenaga Alih Daya PT PLN (Persero), Perum DAMRI, PT. Aerotrans Services Indonesia anak PT Garuda Indonesia (Persero), dan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

Presiden FSPMI Riden Hatam Aziz menyampaikan, dalam aksi ini pihaknya meminta Menteri BUMN Erick Thohir turun tangan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan BUMN.

"Menteri BUMN Erick Thohir harus bertanggungjawab terhadap carut-marut permasalahan perburuhan di lingkungan BUMN Perusahaan plat merah harusnya memberikan contoh yang baik dalam hal ketaatan hukum ketenagakerjaan, bukan justru sebaliknya," ujar Riden kepada awak media di Jakarta.

Menurut Riden, beberapa waktu lalu pihaknya pernah melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Pusat PT PLN, tetapi tidak ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebelumnya juga pernah juga melakukan aksi di PT Aerotrans Service Indonesia. Mengingat perusahaan-perusahaan ini di bawah naungan BUMN, buruh meminta Kementerian BUMNnmenindak tegas para Direksi di perusahaan-perusahaan yang dinilal bermasalah. 

"Terlebih Pak Erick Thohir dalam beberapa survey diunggulkan sebagai Capres/Cawapres, maka dalam aksi ini sekaligus sebagai tantangan bagi beliau untuk menunjukkan keberpihakannya kepada kaum buruh," tegas Riden yang juga Ketua Mahkamah Partal Buruh.

Adapun tuntutan yang diusung dalam aksi kali ini, adalah sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan anak perusahaan PT PLN (Persero) meliputi:

1. Tolak penurunan upah pekerja/tenaga alih daya (TAD)

2. Tolak Jenis pekerjaan berdasarkan volume based dan pola kemitraan. 

3. Stop kecelakaan kerja di lingkungan kerja PLN

4. Angkat Tenaga Kerja Alih Daya (TAD) menjadi pekerja di anak perusahaan PT. PLN 

5. Pekerjakan kembali 19 Tenaga Alih Daya (TAD) yang telah di PHK sepihak oleh PT. DKB di Lampung dan 121 TAD yang telah di PHK oleh PT. PKP Cirebon, Kuningan dan Indramayu.

Kedua, berkaitan dengan PERUM DAMRI, meliputi: 

1. Bayarkan upah pekerja yang tidak dibayarkan selama 6(enam) bulan sampai 1(satu) tahun di berbagai daerah.

2. Menolak pemberlakuan upah di bawah upah minimum.

3. Menuntut pembayaran THR yang tidak dibayarkan sesual ketentuan yang berlaku.

4. Menolak PHK sepihak.

5. Menolak mutasi yang tidak wajar.

6. Tolak Union Busting

7. Menuntut hak Jaminan Sosial.

8. Audit investigasi tentang dugaan korupsi pengelolaan PERUM DAMRI. 9. Bayarkan Hak Pesangon bagi Pekerja yang sudah Pensiun.

Ketiga, berkaitan dengan PT Aerotrans Service Indonesia, meliputi: 

1. Bayarkan upah yang belum dibayarkan sejak Maret 2020 hingga 2022.

2. Bayarkan upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Tangerang.

3. Bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 sampal tahun 2022.

4. Pekerjakan kemball pekerja setelah di WFH kan.

5. Angkat jadi pekerja tetap karena telah melakukan kontrak berkepanjangan. 6. Tolak perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja mitra.

7. Aktifkan kemball Jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Keempat, berkaitan dengan PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero): 

Bayarkannya tunggakan juran BPJS Ketenagakerjaan, karena berdampak pada kerugian di pihak pekerja, yaitu: tidak bisa dicairkannya Jaminan Kematian kepada ahli wais pekerja yang meninggal dunia, dan Jaminan Hari Tua (IHT) pekerja yang sudah tidak lagi bekerja tidak bisa dibayarkan secara penuh. (Arianto)


Share:

Komunitas Peternak Unggas Nasional Unras Kemenko, KPPU dan Ombudsman RI


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Naiknya harga ayam karkas mencapai Rp 40.000 per kg di pasar tidak diiringi dengan kenaikan harga ayam hidup (livebird) ditingkat peternak UMKM mandiri yang masih rendah. Hampir 5 bulan ini peternak masih menderita kerugian, yang ditandai dengan bertahannya harga ayam hidup masih dibawah Harga Pokok Produksi (HPP) Yakni Rp 19.500 – 20.000 per kg. 

“Posisi harga ayam hidup di kandang saat ini mencapai Rp 18.500 – 19.000 per kg. Padahal Harga Acuan Pemerintah (HAP) Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan No. 5 Th. 2022) Rp 21.000 – 23.000 per kg. Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga sampai saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi,” kata Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, (13/12/2022).

Alvino menjelaskan, peternak rakyat sudah 12 tahun ini berdarah-darah mengalami kerugian, tetapi tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat Menteri sudah ada, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya masih tidak berjalan efektif. Misalnya Peraturan Menteri Pertanian No.32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi.


Seperti diketahui, Pasal 16 menegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya peternak rakyat, mandiri/koperasi memegang peranan 20 % dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 %. 

“Karena itu, kami menuntut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Dirjen PKH Kementan. Juga meminta kepada KPPU untuk melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli dibidang perunggasan. Kalau memang tidak ada kartelisasi/monopoli kenapa industri semakin menguntungkan, sedangkan peternak rakyat semakin buntung,” ujar Alvino yang juga seorang peternak Asal Bogor ini.

Meskipun Permentan sudah ada, lanjut Alvino, tapi faktanya harga ayam hidup di level peternak masih terombang-ambing sedangkan di level industri masih tenang dan sangat menguntungkan. Artinya ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. “Padahal kami sama-sama melakukan bisnis yang sama yakni sama-sama ayam ras. Tetapi kenapa kami masih mengalami kerugian yang cukup panjang. Sehingga kami mendesak kepada KPPU dan Ombudsman untuk bersama-sama melakukan investigasi atas kekacuan bisnis yang ada di Industri Perunggasan,” tegasnya.

Kepada Ombudsman RI, untuk segera melakukan investigasi potensi adanya pelanggaran maladministrasi carut marut bisnis perunggasan. Terutama membuka atau transparansi data penguasaan bisnis GPS, PS, dan FS. Karena pemerintah masih memberikan komando afkir dini bersama-sama dengan industri melalui aturan yang dibuat yakni Surat Edaran (SE) Dirjen yang berjilid-jilid. Karena Afkir dini menurut kami cenderung mengelabui peternak. Faktanya harga DOC bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Pun dengan harga pakan cenderung meningkat. Jadi ini ada anomali di bisnis perunggasan. 


Adapun, Tuntutan peternak : 

1. Mendesak Kemenko Bidang Perekonomian Untuk segera membuat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras. Sebagaimana diamanatkan UU No.18/2009 Jo; UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Mendesak KPPU untuk segera melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli bisnis dibidang perunggasan. Terutama meneggakkan aturan Permentan 32/2017. Terutama evaluasi kebijakan afkir dini yang cenderung berpotensi melanggar aturan Pemerintah No.44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

3. Mendesak Ombudsman RI untuk melakukan investigasi prakarsa sendiri. 
Terutama potensi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian atas peraturan yang dibuat yakni Permentan 32/2017. Kemudian aturan turunan mengenai kebijakan Cutting yang berjilid-jilid. Juga mengevaluasi jajaran/apatur pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai.

4. Dengan kerugian yang bertahun-tahun peternak masih rugi dan bertahan untuk tetap menjalankan usahanya. Maka kami meminta kepada Kemenko, KPPU dan Ombudsman untuk melindungi peternak rakyat atas ancaman dan memperkarakan seluruh peternak mandiri yang masih terlilit hutang oleh sejumlah pabrik pakan ternak di pengadilan. (Ari/Lak)

Share:

FORMASU JAKARTA : Kami Dukung Bupati Untuk Menindak Tegas Para Pendemo Yang Mengganggu Aktifitas Masyarakat



Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Aktifitas Demontrasi yang dilakukan oleh para Non Aktif pegawai honorer di rumah dinas bupati Labusel sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat mengganggu sehingga banyak warga masyarakat yang resah dengan keberadaan mereka yang kerap kali mengganggu akses jalan untuk warga masyarakat yang inggin lalu lalang, menurut informasi mereka bukan di pecat tapi kontraknya tidak di perpanjang oleh bupati dan selain itu terdapat juga yang bukan pekerja honorer ikut dalam barisan aksi tersebut, selain itu demo yang dilakukan oleh pekerja honorer tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian, oleh karena itu demo yang dilakukan sudah sangat melanggar aturan hukum. 

Ketua umum Formasu Jakarta Dedi Siregar mengatakan bahwa demontrasi yang dilakukan oleh para mantan pekerja honorer sudah sangat mengganggu warga masyarakat sehingga dia meminta agar polisi bertindak tegas agar tidak menimbulkan aksi anarkis, karena adanya demo yang terus menerus, akses masuk ke lokasi rumah dinas bupati jadi terhalang. dan dia meminta agar pendemo melakukan aksi tidak di rumah dinas bupati sebab rumah dinas tidak di perbolehkan untuk tujuan aksi demonstrasi, mereka salah tempat dan tujuan dalam menyampaikan aspirasi sehingga wajar apabila terjadi kekesalan dari pihak bupati Labusel terhadap orang-orang demo yang bukan berasal dari pekerja honorer yang juga ikut demo. 

Kami mengajak seluruh warga masyarakat serta elemen masyarakat di Labusel, untuk tidak melakukan aksi yang mengganggu aktifitas warga masyarakat, dan  jangan juga menyampaikan aspirasi secara anarkis. pembangunan fasilitas umum berasal dari kontribusi masyarakat, berupa retribusi pajak parkir, pasar tradisional, hiburan, restoran,hotel dan bagi hasil pajak kendaraan. Karenanya, masyarakat mesti mengamankan aset-aset pemerintah maupun milik masyarakat. “Tentunya kalau aset dirusak, yang rugi masyarakat, dan membangunnya kembali butuh waktu yang lama. **
Share:

Apresiasi Mahasiswa Polri Pastikan Demo 11 April Berjalan Kondusif Dan Jaga Momentum Ramadan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Polri menyatakan bahwa aksi demonstrasi 11 April 2022 yang digelar oleh mahasiswa berjalan kondusif. Polisi pun memberikan apresiasi kepada elemen mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi di ruang publik dengan tertib. 

"Sejak awal, polri telah berkomitmen memberikan ruang demokrasi bagi kawan-kawan mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Alhamdulillah, situasi demonstrasi hari ini berjalan dengan damai dan tertib," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Jakarta, pada hari Senin (11/4/2022).


Dedi menyatakan, dengan berlangsung tertibnya aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa, kondusivitas momentum bulan Ramadan bagi masyarakat yang menjalaninya pun dapat terjaga kekhusyukannya. 

Aparat kepolisian, kata Dedi, juga mengedepankan pendekatan humanis kepada kelompok mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Sehingga, menurut Dedi, tidak ditemukan adanya tindakan represif kepada mahasiswa yang murni menyampaikan aspirasinya.

"Alhamdulillah, situasi dapat berjalan normal setelah mahasiswa menyampaikan aspirasinya. Kesucian bulan Ramadan pun tetap terjaga dengan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif," ujar Dedi.


Menurut Dedi, mahasiswa menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan kebebasan berekspresi. Pasalnya, ketika aspirasi telah diterima dan ditampung mahasiswa pun telah membubarkan diri dengan tertib di Gedung DPR. 

Meski begitu, Dedi mengungkapkan, setelah bubarnya aksi mahasiswa, diduga ada kelompok yang mencoba membuat kericuhan dengan memprovokasi aparat kepolisian. Namun, situasi kemanan dan ketertiban bisa langsung diantisipasi dengan jajaran kepolisian demi mencegah terjadinya hal tersebut.


"Aparat kepolisian saat ini telah mampu mengatasi keadaan. Situasi kamtibmas pun tetap terjaga kondusif. Polri pun akan tetap menindak tegas siapapun pihak atau segelintir kelompok yang mencoba menunggangi unjuk rasa. Namun, Bapak Kapolri dan seluruh jajaran sangat mengapresiasi kawan-kawan mahasiswa yang telah tertib dalam menyampaikan aspirasinya," tutup Dedi. **
Share:

Sikapi Kebijakan Odol, DBOKC-FSPTSI Siapkan Demo Akbar Pengemudi


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 
Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang mewadahi Driver-Biker-Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) mempersiapkan Demo Akbar Pengemudi Indonesia (Debar Pindo) untuk menyikapi kebijakan Odol (Over Dimensi dan Over Loading) yang merugikan para pekerja pengemudi.

"Demo Akbar Pengemudi Indonesia merupakan kelanjutan aksi sebelumnya yang meminta pihak pemerintah dapat menekan para pengusaha mematuhi kebijakan zero Odol agar para pengemudi tidak menjadi objek yang dirugikan," kata Ketua Umum FSPTSI-KSPSI, HM.Jusuf Rizal kepada media di Pekanbaru Riau, Kamis (24/02).

Saat ini, terang Jusuf Rizal, pemerintah hanya menekankan pelanggaran Odol dilapangan saat pengemudi bekerja/beroperasi. Namun tidak menyelesaikan akar masalah dengan menekan para pengusaha angkutan yang melanggar ketentuan Odol.

Menurutnya, para pengemudi adalah korban keserakahan para pengusaha transportasi yang memiliki armada diluar ketentuan yang berlaku. Sedang pengemudi hanya menjalankan kendaraan untuk memperoleh penghasilan untuk keluarganya.

"Tetapi akibat pelanggaran kendaraan yang tidak sesuai ketentuan oleh para pengusaha kapitalis, para pengemudi yang menjadi korban selaku pengemudi. Tidak hanya rentan dengan pungli, karena melanggar ketentuan Odol, tapi juga premanisme dan lain lain," ujar Jusuf Rizal yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin The President Center pada Pilpres 2019.

Untuk itu, lanjut Jusuf Rizal, FSPTSI meminta pemerintah memberikan sangsi berat kepada para pengusaha pemilik kendaraan yang melanggar Odol. Karena sesungguhnya akar masalah yang dikeluhkan para pengemudi ada di perusahaan transportasi,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Indonesia) itu. 

"Selama pemerintah buta dan tuli terhadap kebijakan Odol atau bahkan pura-pura tidak tau secara substansi masalah kebijakan Odol yang merugikan pengemudi, DBOKC-FSPTSI akan terus melaksanakan demo tidak hanya ke pengusaha, kemenhub, DPR, Kepolisian, tapi juga ke Wapres dan Presiden Jokowi," pungkasnya.(Arianto)
Share:

Terkait Blok Rokan, Dana bagi Hasil untuk Dumai Harus Jelas


Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru  
Berakhirnya kontrak bagi hasil (PSC) PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan pada 8 Agustus 2021dan persoalan pengelolaan Blok Rokan yang rencananya dikelola bersama oleh Pertamina Hulu Rokan (PHR) telah menimbulkan reaksi dari berbagai elemen masyarakat Riau.

Menurut investigasi tim bahwa siang tadi ba’da jum’at terdapat rencana Aksi sejumlah element masyarakat di Pekanbaru yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Mahasiswa Riau, aksi tersebut rencananya akan digelar di dua titik, pertama didepan Kantor Gubernur dan yang kedua didepan Kediaman Gubernur Riau Jl. Diponegoro Pekanbaru pada 6 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wib.

Aksi ini adalah bentuk kekesalan beberapa Pemuda dan mahasiswa Kota Dumai dikarenakan ada beberapa Hak Dumai yg tidak sepenuhnya didapatkan oleh Kota Dumai tersebut

Adapun tuntutan Aksi mimbar bebas tersebut bahwa : 

• Status Kota Dumai dalam kegiatan usaha Migas. 

• Desakan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Riau untuk menyampaikan terkait KEPMEN 214 tahun 2020 yang tidak sesuai dengan UU NO 22 tahun 2001 ke Menteri ESDM 

• Meminta kepastian tentang persiapan Hak khusus wilayah kerja dalam usaha Migas 

"Kami sudah menjalankan prosedur secara administratif,  sudah mengirimkan surat izin ke Polresta Pekanbaru,  mengingat kondisi Pekanbaru sedang PPKM level 4 dan surat kami ajukan kepada Intelkam polresta Pekanbaru mendapatkan penolakan dan sebagai pemuda dan Mahasiswa yg taat akan hukum, maka kami tidak jadi melakukan Aksi mimbar bebas tersebut," ujar Amir Yusuf Nasution, Koordinator Aksi Aliansi Pemuda Mahasiswa Riau. 

Pada kesempatan yang sama, Yoga Falza, Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Riau menyampaikan, Kami menyayangkan bahwa kenapa Gubernur Riau Datuk Setia Amanah yg susah sekali bertemu dengan beberapa masyarakat kota Dumai, sedangkan situasi Kota Dumai sendiri sangat genting dalam persoalan Blok Rokan, karena ini dalam masa peralihan sebelum tanggal 9 Agustus 2021.

Sementara itu, Ananda Ahsanu, salah satu elemen Mahasiswa Kota Dumai mengatakan, kami segenap Aliansi Pemuda Mahasiswa Riau mendatangi Polresta Pekanbaru pada kamis, (05/08/2021) untuk mengantar surat izin keramaian untuk melaksanakan kegiatan Mimbar Bebas tepat di kediaman Bapak Gubernur Riau tercinta.

Adapun, kata Ananda, kegiatan Mimbar Bebas ini akan kami laksanakan tepat pada Jum'at, 6 Agustus 2021, mimbar bebas ini kami laksanakan guna untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Dumai, khususnya terkait dengan perihal Blok Rokan yang sampai saat ini tidak kunjung menemukan hasil yang tidak sesuai dengan harapkan masyarakat Dumai khususnya.

Menurut Ananda, kami sangat menyayangkan atas sikap bapak gubernur riau, dalam hal ini yang tidak mendengarkan suara dan jeritan masyarakat Kota Dumai untuk mendapatkan hak atas kegiatan migas blok rokan, sudah cukup masyarakat Dumai hanya menjadi penonton saja, sudah cukup Masyarakat yang tinggal di Dumai harus menanggung resiko yang besar atas kegiatan Migas dan sejatinya masyarakat kota Dumai tidak mendapatkan apa-apa. 

"Besar harapan kami kepada yang terhormat ayahanda H.Syamsuar selaku perpanjangan tangan presiden dan masyarakat Riau khususnya untuk bisa bersuara dan pertemukan kami dengan Menteri ESDM guna merubah Kepmen ESDM dan merubah status Kota Dumai menjadi daerah bukan hanya pengolah, namun juga penghasil," pungkasnya. (Arianto)



Share:

Demonstrasi APR JATIM, Desak Kejaksaan Tinggi Jatim Tuntaskan Kasus P2SEM


Duta Nusantara Merdeka | Surabaya
Aliansi Perjuangan Rakyat Jawa Timur (APR JATIM) menggelar demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa (20/10) Siang.

Sekitar 100 massa APRJ memadati pintu masuk Kejati Jawa Timur, dengan tuntutan untuk menuntaskan kasus P2SEM yang melibatkan beberapa mantan anggota DPRD Jawa Timur.

Dalam pernyataan sikapnya, APRJ mendesak beberapa pejabat yang pernah disebut oleh Alm. Fathurrosjid (Mantan Ketua DPRD Jatim dan terpidana P2SEM 4,5 Tahun) untuk segera dimeja hijaukan, diantaranya, Achmad Ruba'i (Fraksi PAN) nilainya Rp 31 miliar, Ir Ach. Subchan (Fraksi PKS) Rp 18 miliar, Arif Junaidi (Fraksi PKB kemudian pindah PKNU) Rp 17 miliar, Farid Al Fauzi (Fraksi PPP, kini Hanura) Rp 12,25 miliar, Ali Saiboo (Fraksi Golkar) Rp 11,55 miliar, Alm. Suhartono (Fraksi Demokrat) Rp 9,5 miliar, Anwar Sadad (Fraksi PKB, kini Gerindra) Rp 5,58 miliar, Ridwan Hisyam (Fraksi Golkar) Rp 5,56 miliar, Darwis Maszar (Fraksi PKB) Rp 3,5 miliar, Renville Antonio (Fraksi Demokrat) menikmati dana hibah sebesar Rp 2,5 miliar.



Koorlap Aksi, Arnold L. Panjaitan dalam orasinya menyampaikan bahwa sudah saatnya Kejati Jatim untuk menuntaskan dan menyeret para pelaku ke pengadilan.

"Kami meminta Kejaksaan untuk bertindak adil, jangan hanya segelintir orang dan operator lapangan yang dihukum, tapi para rekomendatornya malah melenggang tak tersentuh hukum," teriak Arnold dengan suara lantang.

Sebelum mendatangi kantor Kejaksaan, massa APRJ melakukan longmarch sejauh 1 kilometer dan membentangkan poster bernada dukungan untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sesampainya di depan kantor Kejati massa bergantian melakukan orasi dan menyanyikan lagu perjuangan, seraya berjanji akan datang dengan massa yang lebih banyak bila Kejaksaan Tinggi Jatim tidak merespon tuntuttan mereka. **(rel)
Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog Bulukumba BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FGD FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gaza Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam ITB IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Masyarakat Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NTT NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Sains Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI nasional TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini