Kolaborasi Sterilyn Halal Internasional dan KFTD: Tingkatkan Akses Produk Obat Hewan Berkualitas di Pasar Lokal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Sterilyn Halal Internasional telah secara resmi menjalin kerjasama dengan Perusahaan Distribusi Obat PT Kimia Farma Trading & Distribution (KFTD) dalam distribusi produk obat hewan di Indonesia. Penandatanganan kesepakatan ini berlangsung pada tanggal 8 Maret 2024 di kantor pusat KFTD Jl. Budi Utomo No. 1, Jakarta Pusat.

Dalam acara penandatanganan di kantor pusat KFTD, para pemimpin utama dari kedua perusahaan hadir untuk merayakan kemitraan yang bertujuan untuk memperluas akses produk obat hewan berkualitas di pasar domestik. 

Turut hadir dalam penandatanganan, Direktur Utama PT Sterilyn Halal Internasional, Ibu Devi Erna Rachmawati SE, MBA, Ph.D; Direktur Marketing, Bapak Lukman, dan Manager Marketing, Bapak Taufan. Sementara dari KFTD termasuk Direktur Utama, Bapak Djagad Prakasa Dwialam, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, & SDM, Bapak R. Soni Odang Sonjaya, Direktur Operasional, Bapak Tomy Faisal, Direktur Pengembangan Bisnis, Ibu Mia Fawzia, serta para Manager KFTD Kantor Pusat dan Branch Manager dari 48 Cabang KFTD di seluruh Indonesia. 

Kolaborasi ini memungkinkan PT Sterilyn Halal Internasional memanfaatkan jaringan distribusi luas KFTD yang meliputi 48 cabang distribusi dan sudah melayani lebih dari 31.000 pelanggan di seluruh Indonesia. 

Sebagai anak perusahaan dari PT Kimia Farma Tbk, KFTD memiliki reputasi yang kuat dalam mendistribusikan obat dan alat kesehatan untuk manusia, memberikan keunggulan tambahan dalam distribusi produk obat hewan.

Produk yang akan didistribusikan oleh KFTD adalah Zepa Disinfectant for Livestock. Ini adalah produk obat untuk hewan pertama yang di distribusikan oleh KFTD. 

Zepa Disinfectan for Livestock ini adalah salah satu produk unggulan dari PT Sterilyn Halal Internasional yang mana Zepa Disinfectan For Livestock ini memiliki keunggulan dalam pencegahan, pengendalian dan penyembuhan penyakit pada hewan, khususnya hewan ternak. 

Adapun, Produk ini juga telah memiliki sertifikasi Halal, terstandarisasi ISO2000 dan sudah digunakan oleh para peternak di Indonesia pada saat Wabah PMK menyerang Indonesia pada tahun 2022. 

Dalam sebuah pernyataan, Direktur Utama PT Sterilyn Halal Internasional, Ibu Devi Erna Rachmawati SE.,MBA.,Ph.D, menyatakan, "Kami sangat bersemangat atas kerjasama dengan KFTD. Ini adalah langkah penting bagi kami dalam memperluas jangkauan produk obat hewan kami untuk lebih dekat dengan konsumen, dan kami yakin KFTD adalah mitra yang sempurna untuk mewujudkan visi kami." 

Harapannya, Kerjasama antara PT Kimia Farma Trading & Distribution dan PT Sterilyn Halal Internasional dapat meningkatkan kesejahteraan hewan dan mendukung industri peternakan Indonesia dengan menyediakan produk obat hewan berkualitas tinggi kepada para peternak dan dokter hewan di seluruh negeri. 

Editor: Arianto 

Read More

Kerja Sama Perdagangan Listrik Low Carbon Antara Indonesia dan Singapura Ditandatangani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, Arifin Tasrif, dan Second Minister for Trade and Industry Singapura, Tan See Leng, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang menandai awal dari kerja sama energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas antara kedua negara dilakukan di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jum'at (08/09/2023). MoU ini memiliki dampak penting dalam mengarahkan kedua negara menuju masa depan yang berkelanjutan.

MoU ini membahas kerja sama perdagangan listrik dengan fokus pada energi rendah karbon, yang merupakan langkah yang signifikan dalam rangka memerangi perubahan iklim. Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, menjelaskan bahwa ini adalah kelanjutan dari pertemuan ASEAN di Bali dan akan meningkatkan interkoneksi di ASEAN secara keseluruhan.

Area kerja sama yang termasuk dalam MoU ini meliputi:

1. **Pengembangan Proyek Energi Rendah Karbon**: Ini mencakup interkoneksi untuk perdagangan listrik lintas batas antara Indonesia dan Singapura, yang telah disetujui oleh kedua pemerintah.

2. **Pertukaran Informasi**: Kedua negara akan berbagi informasi tentang kebijakan, persetujuan peraturan, dan kerangka kerja untuk memfasilitasi proyek perdagangan listrik lintas batas komersial.

3. **Kredit Karbon**: MoU ini juga mencakup pengembangan proyek perdagangan tenaga listrik lintas batas dan kredit karbon sesuai dengan peraturan perundang-undangan masing-masing negara.

4. **Bidang Kerja Sama Lain**: Selain poin-poin di atas, kedua negara akan mengeksplorasi bidang kerja sama lainnya yang akan diputuskan bersama.

Menurut Dadan, MoU ini memiliki jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang selama lima tahun berikutnya. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk kerja sama yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dadan juga menyoroti bahwa MoU ini adalah pelengkap dari kesepakatan sebelumnya antara Kementerian ESDM RI dan Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapura yang dilakukan pada 21 Januari 2022. Kesepakatan sebelumnya mencakup pengembangan teknologi energi rendah karbon, jaringan listrik regional, interkoneksi lintas-batas, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi, dan pengembangan sumber daya manusia terkait.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Indonesia, Jisman P. Hutajulu, menjelaskan bahwa eksekusi dari nota kesepahaman terkait interkoneksi listrik masih menunggu permintaan dari Singapura. Selanjutnya, hal ini akan dikonsolidasikan dengan PT. PLN (Persero) untuk mengelola transmisi listrik dengan efisien.

Kerja sama ini menunjukkan komitmen kedua negara dalam mengembangkan sumber energi yang lebih bersih, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan akses listrik lintas batas. Hal ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat tidak hanya bagi Indonesia dan Singapura, tetapi juga bagi seluruh kawasan ASEAN dan lingkungan global.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Distribusi BBM Subsidi dan Kompensasi Tepat Sasaran, BPH Migas Tanda Tangani PKS dengan BIN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tanda tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara (BIN) tentang Sinergi Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa di Jakarta (22/02). PKS ini merupakan bentuk dukungan dari BIN kepada BPH Migas untuk memastikan distribusi energi yang adil dan merata serta tepat sasaran.

 “Dengan perjanjian kerja sama ini diharapkan BIN dapat memberikan informasi potensial penyalahgunaan terkait penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui Pipa serta memberikan pengamanan preventif hingga kerja sama dalam peningkatan kemampuan sumber daya manusia berupa Pendidikan dan pelatihan teknis intelejen” ujar Kepala BPH Migas, Erika Retnowati.

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pelaksanaan kerja sama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Deputi Bidang Intelijen Ekonomi Badan Intelijen Negara untuk: melakukan Pengawasan dan Pengamanan Preventif atas Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa; menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi melalui Pipa; dan mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Melalui Pipa yang dilakukan oleh Badan Usaha atau pihak lain

Dalam sambutannya, Deputi Bidang Intelijen Ekonomi BIN, I Gde Made Kartikajaya mengungkapkan bahwa PKS ini strategis untuk menjaga pemeraataan energi yang adil dan merata serta tepat sasaran. “Dengan adanya PKS ini kita bisa bertukar informasi strategis untuk pencegahan distribusi BBM atau gas dalam pipa yang tidak sesuai, ini kolaborasi BPH Migas dan BIN, untuk menjaga ketersediaan energi  tepat sasaran

PKS ini dihadiri oleh Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi, Wahyudi Anas, Harya Adityawarman, Eman Salman dan Sekretaris BPH Migas, Patuan Alfon Simanjutak. Sedangkan BIN dipimpin oleh Deputi Bidang Intelijen Ekonomi, I Gde Made Kartikajaya beserta jajarannya. (Arianto)

Read More

Maryono: Jadilah Satuan Pengamanan yang Berkompeten

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Media Mata Binder menggelar penandatanganan MoU dengan LSP P-2 PP POLRI pada Selasa (10/08) di Bekasi dalam rangka menjalankan program-program sekaligus dilakukan Uji Kompetensi SATPAM, Kualifikasi GADA PRATAMA dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), kegiatan ini turut dihadiri oleh Dirut LSP P-2 POLRI Bapak Irjen Pol P A Kamil Razak dan para Asesor dari LSP P-2 PP POLRI 

Peserta Uji kompetensi dari beberapa wilayah jakarta, Bekasi, Depok dan sekitarnya. Karena di masa Pandemi untuk Peserta dibatasi hanya 40 Peserta dan di bagi menjadi 4 Kelompok dan satu kelompok di latih oleh 1 asesor dari LSP P-2 SEKURITI PP POLRI. 

"Insyaallah, teman-teman SATPAM bisa memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan Satuan pengamanan, semoga kedepannya semakin baik dan maju, karena mengacu PERPOL NO 4 TAHUN 2020 tentang PAMSWAKARSA dan teman-teman SATPAM bisa memperbaiki kesenjangannya dan bisa turut andil membantu POLRI dengan menjadi SATPAM yang berkompeten tidak hanya memakai seragam saja dan tidak tau ilmu-ilmu nya, karena sekarang sudah memakai seragam mirip POLRI harus lebih baik dan cerdas bisa menjadi anggota SATUAN PENGAMANAN yang berkompeten," kata Maryono. SE Dirut MEDIA MATA BIND.

Selain itu, kata Maryono, Acara Uji Kompetensi ini bertujuan memberikan pelatihan dan arahan untuk menjadi Satuan Pengamanan yang Berkompeten untuk menjadi Gada Terdepan di Satuan kerjanya untuk pengamanan. 

Disaat yang sama, Irjen Pol P. A Kamil Razak, Dirut LSP P-2 sekuriti PP POLRI menyampaikan, Dengan ada nya uji kompetensi ini, teman-teman SATPAM bisa menjadi Satuan Pengamanan yang berkompeten dan menjadi Gada terdepan dan mudah-mudahan uji KOMPETENSI ini akan di lakukan tiap bulannya dan kita sudah menandatangani MoU, kedepannya akan lebih baik dan saling bekerjasama dalam melakukan Uji Kompetensi ini.

Asal tahu saja, uji kompetensi meliputi Teori Pengamanan dan Pelatihan di Lapangan tentang PPTKP, pengaman Barang Beracun, Barang Berbahaya dan serah Terima Pergantian Tugas. (Arianto)

Read More

SGB dan Kementerian KLHK Jalin Kemitraan Untuk Mizuiku

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia, 22 April dan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei, Suntory Garuda Beverage (SGB) menggelar serangkaian kegiatan Mizuiku, dimana puncaknya terjadi pada hari ini, mengumumkan penandatanganan secara resmi perjanjian kerja sama antara Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK), Republik Indonesia dengan SGB. 

Penandatanganan perjanjian dilakukan bersamaan, namun secara terpisah menimbang protokol kesehatan yang ketat, antara Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat & Pengembangan Generasi Lingkungan, BPSDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Cicilia Sulastri, SH., Msc serta Chief Executive Officer & President Director, SGB, Ong Yuh Hwang. Kerja sama berdurasi tiga tahun ini fokus pada pembinaan generasi lingkungan hidup di sekolah, lembaga masyarakat dan komunitas di sekitarnya dalam konservasi air.

Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat & Pengembangan Generasi Lingkungan, BPSDM, Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia, Cicilia Sulastri, SH., MSc, mengatakan, Perjanjian kerja sama ini sebagai bentuk keberhasilan KLHK dalam mengkomunikasikan serta mensinergikan upaya pembinaan generasi lingkungan hidup bersama pihak swasta, karena pekerjaan edukasi masyarakat akan pentingnya pelestarian air bersih dan lingkungan hidup ini merupakan tanggung jawab kita bersama. 

"Disisi lain, Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas program belajar mengajar dengan memperkaya materi pembelajaran dengan modul-modul Mizuiku," kata Cicilia dalam keterangan tertulis. Kamis (29/04)

Senada, Chief Executive Officer & President Director Suntory Garuda Beverage, Ong Yuh Hwang, menjelaskan, Kerja sama dengan KLHK ini merupakan tonggak sejarah bagi program Mizuiku di Indonesia dan sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang peduli akan konservasi air dan lingkungan. Tersurat dalam dalam perjanjian kerja sama ini, kami akan berkoordinasi dengan KLHK mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembinaan generasi lingkungan hidup di sekolah, lembaga masyarakat dan komunitas di sekitarnya dalam konservasi air melalui Program Mizuiku untuk mendukung Gerakan PBLHS (Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah).

Sebelum puncak perayaan Hari Bumi dan Hari Pendidikan Nasional lewat pengumuman perjanjian kerja sama dengan KLHK, serangkaian aktivitas Mizuiku lainnya adalah: 

Dimulai pada 20 – 21 April 2021 dengan mengadakan pelatihan bagi para fasilitator terpilih, total berjumlah 29 orang, untuk meningkatkan pemahaman dan kapabilitas mereka tentang program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah (GPBLHS), integrasi program konservasi air ke Rancangan Program Pembelajaran (RPP) dan teknis konservasi air. 

Jumlah fasilitator pada tahun ini meningkat dua kali lipat dibanding jumlah fasilitator pada awal program. Hal ini mengindikasikan semakin meluasnya Mizuiku dari tahun ke tahun.

Pada 21 April 2021, SGB menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa untuk bersama-sama mewujudkan keselarasan program Mizuiku dengan gerakan PBLHS di sekolah-sekolah binaan Mizuiku di Gowa. 

Kesepakatan ini menjadi 'percontohan' PKS pertama Mizuiku dengan pemerintah daerah. PKS ini akan segera disusul dengan pemerintah daerah lainnya.

Pada 22 April 2021, Suntory Japan menyelenggarakan webinar global Mizuiku yang diikuti oleh para karyawan jaringan perusahaan Suntory, termasuk SGB, untuk membahas tentang perkembangan Mizuiku di berbagai negara, arahan Mizuiku pada tahun-tahun mendatang dan mempererat silaturahmi dengan para pemangku kepentingan. Webinar diikuti oleh puluhan peserta dari Jepang, Thailand, Vietnam dan Indonesia.

Selanjutnya, pada 23 April 2021, Mizuiku juga menyelenggarakan rapat kerja dengan 29 sekolah dasar yang terpilih untuk Mizuiku 2021. Sekolah-sekolah ini sebelumnya satu persatu telah menyampaikan komitmen tertulis resmi untuk melaksanakan program edukasi Mizuiku dan pelestarian air bersih di sekolah mereka masing-masing. 

Dengan demikian, pihak Mizuiku juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan (train-the-trainer) bagi kepala sekolah dan guru, mengikutsertakan siswa dalam program Festival Mizuiku, dan menyelenggarakan sesi kelas Mizuiku beserta perangkat Mizuiku edu tools.

Diperingati sejak tahun 1970, acara tahunan Hari Bumi Sedunia ini menyatukan jutaan orang dari seluruh dunia untuk mendukung lingkungan, menyoroti tindakan mendesak yang perlu kita ambil untuk menyelamatkan planet kita. Mengangkat tema “Restore Our Earth,” peringatan Hari Bumi Sedunia juga menyoroti pentingnya edukasi tentang pelestarian lingkungan dan mengajak kita semua aktif berpartisipasi dalam program edukasi lingkungan.

Sementara itu, Hari Pendidikan Nasional mengusung tema: 'Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar' yang dilatarbelakangi oleh sosok luar biasa di dunia pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara (lahir 2 Mei 1889), mengingatkan kembali betapa pentingnya peran Guru dalam kegiatan belajar dan mengajar. (Arianto)

 

Read More

BAKTI Kominfo Gelar Penandatanganan Kontrak Pembangunan BTS 4G

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada Jumat (29/01) menggelar penandatanganan kontrak kontrak payung penyediaan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung dengan mitra penyedia pembangunan base tranceiver station (BTS) 4G di Paket 1 dan Paket 2.

Mitra penyedia yang memenangkan tender dan menandatangani kontrak Paket 1 dan 2 ini adalah kemitraan antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data. Penandatanganan kontrak payung ini dilakukan oleh Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Latif, dengan penyedia yang diwakili oleh Huang Liang dari Kemitraan Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data, dan disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G Plate.

Setelah penandatanganan kontrak ini, Kemitraan Fiberhome – Telkom Infra – Multitrans Data segera akan melaksanakan pembangunan BTS 4G di Paket 1 dan Paket 2 selama 2 tahun (2021 – 2022) dan diteruskan dengan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan terhadap jaringan BTS 4G yang telah dibangun beserta seluruh perangkat dan infrastruktur pendukungnya.

Paket 1 mencakup 1.364 desa dan kelurahan yang terdiri atas 132 desa/kelurahan di Sumatera (Area 1), 456 desa/kelurahan di Nusa Tenggara (Area 2), dan 776 desa/kelurahan di Kalimantan (Area 3). Sedangkan Paket 2 mencakup 1.336 desa dan kelurahan yang terdiri atas 536 desa/kelurahan di Sulawesi (Area 4), dan 800 desa/kelurahan di Maluku (Area 5).

Connecting the unconnected adalah spirit yang dipegang teguh oleh Kementerian Kominfo dalam meningkatkan rasio internetifikasi di Indonesia. Kementerian Kominfo terus berkomitmen untuk mempercepat pemerataan akses sinyal dan internet di seluruh pelosok Tanah Air untuk mewujudkan digital nation secepatnya.

"Berkolaborasi bersama industri, negara hadir untuk menuntaskan pembangunan BTS 4G di 12.548 desa/kelurahan pada akhir 2022 untuk memastikan tersedia layanan internet dan telekomunikasi di daerah-daerah tersebut," kata Menteri Johnny dalam keterangan tertulisnya. Senin (01/02)

"Percepatan pembangunan BTS merupakan salah satu pilar penting pelaksanaan percepatan transformasi digital nasional. Untuk diketahui, Kementerian Kominfo saat ini telah membuat agenda yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu: pembangunan infrastruktur digital secara massif, harmonisasi peraturan, penguatan ekosistem digital, dan pengembangan talenta digital," lanjut Menkominfo.

Sesuai instruksi Bapak Presiden dan Bapak Menteri Kominfo, BAKTI harus mengawali pembangunan BTS secepat mungkin sejak awal tahun. Ini karena BAKTI mendapat amanah target yang tinggi, harus membangun BTS di 7.904 desa/kelurahan selama 2 tahun (tahun 2021 – 2022) yang dibagi dalam 5 paket.

"Selain Paket 1 dan 2 yang kami tandatangani hari ini ada Paket 3 yang mencakup 1.795 desa dan kelurahan yang terdiri atas 824 desa/kelurahan di Papua Barat (Area 6), dan 971 desa/kelurahan di Papua Bagian Tengah Barat (Area 7). Paket 4 mencakup 1.819 desa dan kelurahan di Papua Bagian Tengah (Area 8). Serta Paket 5 yang mencakup 1.590 desa/kelurahan di Papua Bagian Timur (Area 9). Secara total, tahun 2021 akan dibangun BTS di 4.200 desa/kelurahan, sedangkan tahun 2022 akan dibangun BTS di 3.704 desa/kelurahan," papar Dirut BAKTI Kominfo, Anang Latif.

Sebagai informasi, infrastruktur yang telah dibangun Kementerian Kominfo melalui BAKTI sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

-  BTS 4G di 1.682 lokasi.

-  Akses Internet di 11.817 lokasi termasuk di dalamnya 3.126 lokasi fasilitas layanan kesehatan sebagai bagian dari program KPC-PEN.

-  Penyediaan kapasitas satelit sebesar 21 Gbps.

-  Palapa Ring sepanjang 12.229 km yang terdiri dari 4.156 km kabel darat (inland) dan 8.073 km kabel laut (SKKL).

-  Satelit Republik Indonesia (SATRIA) 1 yang saat ini sampai dalam proses penandatanganan preparatory work agreement dan diharapkan pada tahun 2021 ini sudah dapat mulai proses konstruksi.

Infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang dibangun Kementerian Kominfo tersebut melengkapi infrastruktur yang telah dibangun oleh operator telekomunikasi swasta maupun BUMN.

Dengan massifnya kebutuhan akan telekomunikasi dan internetifikasi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang telah dilakukan tersebut terasa belum mencukupi karena masih banyak desa-desa yang belum terlayani dengan akses internet.

Menurut data, dari 83.218 desa/kelurahan yang ada di Indonesia, masih terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum mendapatkan layanan akses sinyal 4G. Dari 12.548 desa/kelurahan tersebut, 9.113 desa/kelurahan masuk dalam wilayah 3T dan 3.435 desa/kelurahan masuk dalam wilayah Non-3T.

Dari 9.113 desa/kelurahan yang masuk dalam kategori daerah 3T, 1.209 desa/kelurahan di antaranya sudah terdapat BTS dengan teknologi 2G atau 3G yang perlu di-upgrade menjadi teknologi 4G, di mana 1.096 desa/kelurahan di antaranya adalah merupakan BTS yang dibangun oleh BLU BAKTI dan saat ini sudah selesai di-upgrade menjadi BTS 4G, sedangkan 113 desa/kelurahan sudah terdapat BTS yang dibangun oleh operator telekomunikasi yang saat ini dalam proses upgrade ke 4G.

Tersisa 7.904 desa/kelurahan yang sama sekali belum mendapatkan akses layanan 4G (unserved 4G). 7.904 desa/kelurahan 3T unserved 4G ini akan dibangun BTS 4G oleh Kementerian Kominfo melalui BLU BAKTI. Sedangkan 3.435 desa/kelurahan Non-3T akan dibangun BTS 4G oleh operator telekomunikasi. (Arianto)

Read More

Penandatanganan MoU PT Link Net Tbk dengan ZTE Kembangkan Proyek Infrastruktur Telekomunikasi di Meikarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT Link Net Tbk (LINK) dengan brand First Media, pemimpin di industri penyedia TV Cable dan Fixed Broadband Cable Internet mengumumkan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pengembang Meikarta, dan ZTE Indonesia yang merupakan perusahaan internasional terkemuka penyedia solusi telekomunikasi, enterprise, dan teknologi konsumen untuk Internet Mobile terkait pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi, media dan teknologi di megaproyek kota Meikarta. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Marlo Budiman selaku Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk., Agung Pratomo, Building Management Head PT Mahkota Sentosa Utama, dan Steven Lee, Director & Chief Sales Officer ZTE Indonesia di First Media Zone District 1 Meikarta, Tangerang pada Jumat, 2 Agustus 2019. Dalam nota kesepahaman tersebut, PT Link Net Tbk dan ZTE Indonesia sepakat melakukan kerjasama dalam menggelar jaringan kabel Fiber-To-The-Home (FTTH) yang mencakup 28 towers dan 7000 unit apartemen Meikarta.

Marlo Budiman selaku Presiden Direktur & CEO PT Link Net Tbk mengatakan, Kami senang telah dipercaya menjadi provider TV Cable dan Fixed Broadband Cable Internet di Kawasan Meikarta. Melalui kolaborasi ini, kami menyediakan jaringan kabel Fiber-To-The-Home (FTTH) sehingga para penghuni Meikarta dapat menikmati produk-produk unggulan First Media, diantaranya high-speed broadband internet dan linear channels yang memberikan konten tayangan yang informatif serta menghibur berkualitas SD, HD, dan bahkan 4K. Kami berharap kerjasama ini dapat mewujudkan Meikarta sebagai Smart City melalui interconnectivity yang meliputi baik residential maupun commercial spaces, seperti tenants, perkantoran, dan lainnya. Selain itu, service center kami, First Media Zone juga sudah hadir di District 1 Meikarta, terutama agar bisa lebih dekat dengan pelanggan dan memberikan kemudahan melalui layanan customer service dan technical support.

Dikelilingi Kawasan industri manufaktur yang luas, kata Marlo, Meikarta dirancang untuk tumbuh sebagai kota mandiri yang modern dengan properti hunian terbesar di Asia Tenggara, juga menjadi pusat perekonomian modern yang efisien. Meikarta berada di tengah-tengah 7 infrastruktur baru yang sedang dibuat oleh pemerintah yaitu jalan tol layang Jakarta – Karawang, LRT, APM monorel, kereta cepat Jakarta – Bandung, Bandara baru Kertajati, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Soekarno-Hatta II International Airport di Karawang.

“Kami secara transparan menginformasikan perkembangan pembangunan di Meikarta, dimana kami baru saja melangsungkan penyelesaian konstruksi (topping) atas empat tower proyek dan akan terus dilanjutkan ke 52 tower lainnya. Kami terus berupaya menghadirkan berbagai fasilitas yang menambah kenyamanan penghuni Meikarta, termasuk fasilitas internet yang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari konsumen masa kini. Kolaborasi dengan PT Link Net Tbk dan ZTE Indonesia akan memberikan nilai tambah Kawasan properti Meikarta, khususnya dalam penyediaan infrastuktur telekomunikasi dan broadband internet service, untuk turut mendukung perkembangan industri nasional,” ujar Agung Pratomo, Building Management Head PT Mahkota Sentosa Utama.

Dalam kesempatan yang sama, Steven Lee, Director & Chief Sales Officer ZTE Indonesia mengungkapkan, “Indonesia merupakan pasar yang penting bagi ZTE. Kami telah menyediakan solusi telekomunikasi di pasar Indonesia selama 20 tahun dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai operator untuk memberikan solusi yang inovatif dan berkualitas bagi semua pelanggan, termasuk di kawasan properti Meikarta yang memiliki berbagai fasilitas. Mulai dari sekolah, pusat kesehatan, hotel sampai pusat perbelanjaan.

"Penandatanganan kerjasama ini memperkuat lebih jauh kemitraan kami dengan PT Link Net Tbk sebagai penyedia konten hiburan dan high-speed broadband internet dengan network footprints yang luas dan berkualitas untuk bersama-sama mewujudkan Meikarta sebagai modern and smart city," tutup Marlo. (Arianto)

Read More

Bupati Banggai Apresiasi Program Double Degree

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian PANRB menggelar "Penandatanganan MoU dan Launching Double Degree", pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 pukul 10.00 - 12.00 wib bertempat di Java Ballroom, Westin Hotel, Kuningan, Jakarta. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah menteri antara lain Menteri PANRB, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Ristekdikti, Sejumlah Menteri dan Duta Besar dari Jepang, Korea, Selandia Baru dan Australia. Juga beberapa Rektor Perguruan Tinggi di Indonesia serta Bupati Banggai Dr (Candidat) Ir. Herwin Yatim.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama di berbagai bidang dengan Universitas Indonesia, Universitas Hasanudin dengan University of Melbourne, Australia serta Victoria University of Wellington, Selandia Baru, untuk mencapai tiga sasaran reformasi birokrasi.

Tiga target yang harus dicapai dari program Double Degree meliputi:
-  Birokrasi bersih dan akuntabel,
-  birokrasi yang kapabel dan
-  pelayanan yang prima.

Para ASN yang mengikuti Double Degree disiapkan sebagai reform agent, yang paham isu dan masalah internal serta dikolaborasikan dengan konsep dan perkembangan paradigma reformasi birokrasi yang berkembang di dunia.

Ir. Herwin Yatim, Bupati Banggai, Periode Tahun 2016 – 2021 mengatakan, Beliau sangat mengapresiasi program Double Degree yang diluncurkan oleh Menteri PANRB,  karena dapat meningkatkan kemampuan/kwalitas pegawai negeri, kita salut sama Kementerian PANRB,  karena mampu membaca bagaimana tantangan kedepan, bagaimana pengelolaan administrasi negara kita, kita tidak bisa berdiri sendiri, harus punya link keluar dan mampu membaca apa yang dibutuhkan kedepan, ASN selama ini boleh dikata jago kandang, kalau berbicara bagaimana menyikapi persaingan kedepan, itu yang dipersiapkan oleh Kementerian PANRB.

Selain itu, lanjut Ir. Herwin Yatim, Program ini juga menunjukkan konsep open government yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo. "Indonesia penting untuk bisa terbuka, mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kecepatan dalam dunia yang hyperconnected.

Program ini sesuai dengan semangat Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke-74 tahun yang bertema SDM unggul Indonesia Maju. "Fokus utama ini adalah peningkatan kapasitas ASN untuk mengawal berbagai program terkait reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan," tutupnya. (Arianto)

Read More

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama BLK Komunitas Tahap Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo berharap agar sumber daya manusia Indonesia dapat memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik untuk menghadapi persaingan. Salah satu upaya untuk mewujudkannya ialah dengan membangun banyak balai latihan kerja (BLK) terutama di lingkungan pondok pesantren di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama BLK Komunitas Tahap Pertama di Hotel Grand Sahid Jaya, hari Rabu, 20 Februari 2019.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

"Kita nanti di 2025-2030 ini memiliki yang namanya bonus demografi. Ini bisa merupakan keuntungan besar kita dalam bersaing dengan negara-negara lain. Tapi kalau kita tidak bisa mengelola ini juga bisa menjadi masalah besar bagi kita," ujar Presiden.

Kepala Negara mengungkap, sebagai tahap awal, pemerintah sejak tahun 2017 lalu telah mendirikan 50 BLK yang tersebar di sejumlah pondok pesantren. Tahun 2018, pemerintah mendirikan 75 BLK. Melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan, 1.000 BLK ditargetkan untuk dapat dibangun pada tahun 2019.

"Tahun ini kita akan bangun insyaallah 1.000 BLK komunitas. Saya tadi sudah sampaikan ke Pak Menteri, 1.000 itu jumlah yang masih sedikit. Tahun depan minimal 3.000 harus terbangun," tuturnya.

Kehadiran BLK di lingkungan pondok pesantren diyakini sangat dibutuhkan. Para santri yang tersebar di 29.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia nantinya dapat melatih sekaligus meningkatkan keterampilannya lewat pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh unit BLK yang ada.

"Bagi pondok-pondok pesantren, saya melihat ini efektif dalam memberikan sebuah dongkrakan angkatan kerja yang terampil dan berkualitas dengan lebih cepat dan lebih baik, serta langsung di dalam pondok pesantren," ujar Presiden.

Lebih jauh, seiring dengan berjalannya dan bertambahnya BLK di seluruh Indonesia, Kepala Negara mengingatkan agar program pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh unit BLK memiliki relevansi dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Dengan itu, angkatan kerja yang telah melalui proses pelatihan BLK dapat langsung diserap oleh industri.

"Misalnya (pelatihan) IT nanti diterima di perbankan-perbankan yang kita miliki. Kenapa tidak? Santri jadi bankir kan boleh. Jadi manajer bank syariah kan bisa. Jadi direktur utama bank syariah kenapa tidak?" ucap Presiden.

Kepala Negara memastikan bahwa program BLK ini akan terus berada dalam pantauannya. Presiden akan secara langsung mengevaluasi hasil dan pemanfaatan program-program pelatihan yang nantinya akan diikuti para santri di seluruh Indonesia.

"Nanti setelah ini mulai, saya akan mulai melihat langsung seperti apa (hasilnya)," tandasnya.

Untuk diketahui, penandatanganan perjanjian yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo dalam acara ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah lembaga penerima bantuan BLK Komunitas. Penerima bantuan BLK tersebut diwakili oleh pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Aly Raudhatul Muhibbin (Kabupaten Bogor) K.H. M. Lukman Hakim dan pimpinan Pondok Pesantren Al Islam Al Amin (Kota Kediri) K.H. Aizzudin Abdurrahman.

                                                                 Reporter : Arianto

Read More

Indonesia-Korea CEO Business Forum Gelar Penandatanganan Reaktivasi IK-CEPA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia-Korea CEO Business Forum menggelar penandatanganan reaktivasi IK-CEPA hari Selasa, 19 Februari 2019 pukul 09.30-11.15 wib bertempat di Hotel Shangrila, Kota BNI Kav 1, Jl. Jend. Sudirman, RT.10/RW.9, Karet Tengsin, Tanahabang, Jakarta Pusat. dihadiri Menteri Perdagangan Republik Indonesia, H.E Engartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan Republik Korea, H.E Hyun Chong Kim.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia, H.E Engartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan Republik Korea, H.E Hyun Chong Kim bertemu pada tanggal 19 Februari 2019 di jakarta, Indonesia. Kedua Menteri membahas cara untuk meningkatkan perdagangan dan hubungan ekonomi antara Republik Indonesia dan Republik Korea.

Kedua Menteri sepakat untuk mengaktifkan kembali perundingan tentang Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Korea (IK-CEPA) lndonesia. Kedua Menteri percaya bahwa negosiasi yang berhasil menuju perjanjian yang bermakna secara ekonomi akan berfungsi sebagai platform baru menuju kemitraan ekonomi modern dan dinamis yang mencerminkan ikatan yang kuat antara kedua negara. Inisiatif ini menandakan tekad kuat kedua pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif  untuk memperluas perdagangan dua arah dan investasi dan untuk memaksimalkan potensi kemitraan ekonomi.

Mencerminkan visi bersama dari kedua belah pihak, disepakati bahwa pengaktifan kembali negosiasi IK-CEPA akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip inti berikut:

-   Memastikan perjanjian akhir berkualitas tinggi, saling menguntungkan, dan selengkap mungkin, yang meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, kerja sama ekonomi, dan bidang-bidang lain yang akan disepakati; dan

-  Membangun perjanjian multilateral dan regional yang ada sesuai hasil negosiasi antara Republik Indonesia dan Republik Korea.

Negosiasi bertujuan untuk mencapai tujuan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah kedua negara dengan secara substansial meningkatkan volume perdagangan bilateral dan investasi ke tingkat lebih tinggi. Kedua belah pihak bermaksud bahwa IK-CEPA akan menjadi perjanjian yang dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kedua Menteri akan menginstruksikan para pejabat untuk segera mulai bekerja dan mencapai kemajuan pada IK-CEPA dengan tujuan mencapai hasil segera mungkin pada akhir tahun ini.

                                                                  Reporter : Arianto

Read More