Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia & Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Unjuk Rasa Tanggal 6 Februari 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Buruh Indonesia menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal dalam jumpa pers hari Kamis, 31 Januari 2019 pukul 11.00 – 12.00 wib bertempat di Hotel Mega Proklamasi. Jl. Proklamasi No.42, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menurut Iqbal, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS. Dimana prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis menyakin.

“Permenkes 51/2018 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Said Iqbal.

Jika Pemerintah ingin mengatasi defisit, yang seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan.

“Defisit kan sama saja merupakan kegagalan Direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” tegasnya.

Iqbal menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi defisit yaitu :

Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir 120 trilyun.

Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal. Apalagi saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan.

Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari Pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu.

Karena itu, FSPMI – KSPI akan melakukan aksi besar-besaran di 20 provinsi pada tanggal 6 Februari 2019.

Aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam, dan sebagainya.

Khusus di Jakarta, tegas Iqbal, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar.

Isu lain yang akan diangkat pada aksi tangga 6 Februari 2019 adalah:

-  Lapangan kerja – Ancaman PHK – Revolusi Industri 4.0,

-  BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar,

-  Tolak Upah Murah – Cabut PP 78/2015 – Turunkan Harga,

-  Tolak TKA China Unskill,

-  Hapus Outsourcing dan Kedok Pemagangan.

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Perlindungan Hak Reproduksi Pekerja Perempuan Masih Rendah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Komite Perempuan Industri ALL Indonesia Council memaparkan hasil survey perlindungan hak reproduksi buruh dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), hari Jumat, 27 Desember 2018.

Survey ini dilakukan untuk memotret kondisi perlindungan hak reproduksi dan kesehatan keselamatan kerja dalam PKB. Survey dilakukan terhadap 186 serikat pekerja di tingkat perusahaan dan 186 PKB dari Federasi Afiliasi IndustriALL di Indonesia.

Survey dilakukan dalam kurun waktu September - November 2018 di sektor industri kimia, energi, garmen, tekstil, sepatu, farmasi, metal, elektronika, kosmetik, pulp, dan kertas. Adapun sebaran perusahaan yang di survey adalah 85 Perusahaan Modal Asing (PMA), 70 Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN), dan 13 merupakan perusahaan Joint Venture.

*Cuti Haid*

Dalam survey ini terungkap, 87% perusahaan terdapat fasilitas cuti haid. Sedangkan 9% yang lain mengatakan tidak ada cuti haid dan sisanya sebanyak 3% tidak tahu.

Masih adanya perusahaan yang tidak memberikan cuti haid, tentu saja memprihatinkan. Hal ini mengingat cuti haid adalah hak normatif yang harus didapatkan pekerja. Belum lagi, haid bagi perempuan merupakan faktor penting dalam reproduksi.

Jika dilihat lebih dalam, dari perusahaan yang memberikan cuti haid, 42% mengatakan cara pengambilannya harus dengan surat dokter. Padahal haid bukan penyakit, yang semestinya tidak memerlukan surat dokter.

Hanya 26% responden yang mengatakan untuk mengambil cuti haid bisa dilakukan hanya dengan pemberitahuan. Sedangkan 32% harus mengisi formulir.

*Cuti Melahirkan*

Sedangkan untuk cuti melahirkan, 72% mengatakan perusahaan menerapkan sistem dengan kaku, yakni pelaksanaannya harus 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Hanya 22% yang pelaksanaannya bisa fleksibel, asalkan totalnya 3 bulan.

Menariknya, ada 6% yang memberikan cuti melahirkan lebih dari 12 minggu. Hal ini sejalan dengan perjuangan Komite Perempuan Industri ALL di Indonesia yang menuntut agar cuti melahirkan diberikan selama 14 minggu.

Hal lain yang menarik, 18% perusahaan membatasi cuti melahirkan hanya sampai pada anak ke 3. Untuk anak keempat dan seterusnya, tidak diberikan cuti, sehingga upahnya tidak dibayar.

*Menyusui Anak*

Terkait dengan pemberian kesempatan untuk menyusui anak, 49% perusahaan tidak ada izin untuk menyusui pada jam kerja. Hanya 42% yang memberikan izin, dan 9% lainnya menjawab tidak tahu.

Sementara terkait ruang laktasi, 41% menyatakan memiliki ruang laktasi di dalam perusahaan. Ada 44% perusahaan yang tidak memiliki ruang laktasi, dan 15% menjawab tidak tahu.

Ironisnya, meskipun 41% mengatakan ada ruang laktasi, tetapi 90% menyatakan tidak memiliki pasal dalam PKB yanb mengatur ruang laktasi.

*Diskriminasi dan Pelecehan Seksual*

Diskriminasi terhadap pekerja perempuan juga tergambar dalam survey ini. Terungkap, dalam pemberian tunjangan keluarga, ada 30% perusahaan yang memberikan tunjangan keluarga hanya pada laki-laki.

Hanya 25% yang diberikan pada keduanya, laki-laki dan perempuan. Sedangkan 37% menjawab di perusahaan tersebut tidak ada tunjangan keluarga.

Mengenai kebijakan perlindungan pelecehan seksual, 69% perusahaa. mengatakan tidak ada pengaturan khusus di dalam perusahaan. Hanya 31% yang mengatur hal ini.

Lebih jauh lagi, 77% perusahaan mengatakan dalam PKB tidak diatur dalam perlindungan terhadap pelecehan seksual. Hanya 23% yang dalam PKB-nya mengatur mengenai pelecehan seksual.

Hal ini tergambar, nampaknya pelecehan seksual belum menjadi isu penting bagi pekerja.

Ketua Industri ALL Indonesian Council Iwan Kusmawan mengharapkan hasil survey ini akan menjadi data awal untuk memperjuangkan perlindungan hak reproduksi pekerja perempuan yang lebih baik.

Sebagai catatan, Industri ALL Indonesian Council terdiri dari berbagai Federasi Serikat Buruh di Indonesia yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan (FSP KEP); Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia (FSP ISI); Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (FARKES Reformasi); Federasi Serikat Buruh Logam, Metal, Elektronik (F LOMENIK KSBSI); Federasi Serikat Buruh Garmen Tekstil (F GARTEKS KSBSI); Federasi Serikat Buruh Pertambangan dan Energi (FPE KSBSI); Federasi Serikat Buruh Kimia dan Kesehatan (F KIKES KSBSI); Federasi Serikat Buruh Kimia, Energi, Pertambangan SPSI (FSP KEP SPSI); Serikat Pekerja Nasional (SPN); dan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI).

                                                                Reporter : Arianto

Read More

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Gelar Catatan dan Evaluasi Akhir Tahun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar Konferensi Pers Penyampaian Catatan dan Evaluasi Akhir Tahun terkait TKA, PHK, Upah dan Daya Beli, BPJS Kesehatan, Outsourcing, Pemagangan, dan lain lain, dalam Perspektif Pilpres dan Pileg 2019 hari Rabu, 26 Desember 2018 pukul 10.00 – 12.00 wib bertempat di Hotel Mega Proklamasi. Jl. Proklamasi No.42, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, dihadiri Presiden KSPI Said Iqbal dan beberapa pemimpin buruh lain.

Isu perburuhan ditahun 2018 adalah masalah penyerapan lapangan kerja baru sebanyak 10 juta selama lima tahun tidak tercapai, menurut catatan di Industri hal itu tidak berdampak banyak, mungkin yang terjadi adalah penyerapan tenaga kerja diproyek padat karya. Fakta dilapangan justru banyak PHK besar-besaran, ada 4 gelombang yang tercatat di data KSPI yaitu:

Gelombang pertama ditahun 2015 sebanyak 75 ribu orang yang tidak terekspose oleh media.

Gelombang kedua ditahun 2016 yang terkena PHK ada 100 ribu, antara Januari hingga April 2018.

Gelombang ketiga yang terpukul adalah industri ritel, pertambangan, garmen juga industri farmasi & kesehatan.

Gelombang keempat yang terpukul di industri garmen, juga masuknya baja dari Cina sehingga memukul industri Nasional yang mengakibatkan PHK di industri tersebut. Oleh karena itu KSPI berkesimpulan bahwa pemerintah telah gagal mengadakan pengadaan lapangan pekerjaan juga mensejahterahkan kaum pekerja. tutup Ketua KSPI Said Iqbal.


                                                            Reporter : Arianto

Read More