Fraksi Golkar Kecewa Terhadap Kinerja Kadis Peternakan dan Perikanan Sedangkan Fraksi Gerindra Mengatakan Nota Pengantar Bupati Makro

DNM.com (Humbahas)

Rapat Parnipurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 , Selasa 14/8 , Pukul 11.00 wib bertempat diGedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara . Hadir pada saat itu Wakil Bupati, Ketua dan wakil Ketua DPRD, para OPD serta insan pers.

Dalam rapat parnipurna DPRD Humbahas kali ini dari Fraksi Golkar dan juga Fraksi Gerindra meminta jawaban dan saran dari pada Bupati Dosmar Banjarnahor karena Fraksi Gerindra sendiri menemukan hasil pemeriksaan BPK dan Nota Pengantar Bupati dan setelah rapat dengan mitra kerjanya dikomisi-komisi Fraksi Gerindra, sedangkan Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Marolop Manik menyampaikan sebagai wujud tugas pengawasan sebagai wakil rakyat Fraksi Golkar melihat masih ada beberapa keburukan dan kekurangan dibeberapa sektor.

Fraksi Golkar sendiri akan memberikan beberapa saran dan masukan tajam terhadap penyelenggaraan pemerintah selama tahun 2017 yang bertujuan memperbaiki kerangka kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih dimasa yang akan datang.

Marolop Manik mengharapkan agar kewajiban pemerintah kepada semua yang wajib dibayarkan agar segera diselesaikan. Dari Fraksi PDIP memberi pandangan atas pembahasan nota pengantar keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018 yang disampaikan tanggal 13 Agustus 2018 secara umum menyampaikan terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya dalam menjalankan roda pemerintahan selama tahun 2017.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Marolop Manik menyampaikan pandangan umumnya dengan tegas dan banyak "penolakan" dan "pertanyaan" diantaranya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 8.850.180.209 atau 127,73 Persen dari anggaran sebesar Rp. 6.928.820.000 ( Mohon penjelasan sumber dananya dari mana ) Pendapatan Retribusi Daerah dari Anggaran Rp. 4.694.372.815 Realisasi menjadi sebesar Rp. 44.905.497.281 atau realisasi sebesar Rp. 104,5 Persen ( Mohon Penjelasan dari Bupati).

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan anggaran sebesar Rp. 6.307.181.061- terealisasi 92,23 Persen, sebesar Rp. 5.817.060.834 ( Mohon Penjelasan atas penurunan realisasi dari Bupati serta penyebabnya), Pendapatan asli daerah lainnya yang Sah Anggarannya Rp. 65.261.124.548 Realisasi mencapai 101,17 Persen Sebesar Rp. 60.025.618.703,01.

Disinggung mengenai Dinas Pertanian diantaranya Pengelolaan Alsintan Traktor Besar dan Kecil yang tidak efektif dari jumlah traktor yang ada dan luas lahan yang dikerjakan tidak sebanding dengan biaya yang digunakan sebesar Rp. 2.450.101.200.

Dari pantauan Fraksi Golkar , pengelolaan traktor pada tahun 2017 tidak memenuhi SOP, begitu juga dengan Pertanaman Jagung,  Fraksi Golkar mempertanyakan bibit jagung yang diterima untuk kebutuhan 11.000 HA padahal 165.000 Kg atau 165 Ton padahal tanah yang dikelola hanya 1154 HA ! " begitu juga dengan pupuk yang ditransfer dari kementrian pertanian hanya 45,53 HA dikali 90.000 sebesar Rp. 4.088.700.

Menurut dinas kementrian pertanian bahwa bahwa bantuan pupuk yang realisasi transfer hanya 45.43 HA, Pemakaian traktor dengan harga Rp. 20.000/rante," sehingga Rp. 500.000/Ha atau Rp. 40.000/rante . Apakah ini sudah ada Perbup-nya ataukah ini Kebijakan Kepala Dinasnya ?

Dengan tegas Fraksi Golkar sangat merasa kecewa dengan kadis Peternakan dan Perikanan bahwa kegiatan yang sudah disepakati pada APBD 2017 tidak terealisasi sama sekali padahal biaya biaya untuk kedua kegiatan ini habis pakai, artinya bantuan ternak, pakan, bibit ikan jangan menjadi proyek yang harus ditenderkan, regulasi untuk bantuan kepada masyarakat petani sudah harus dibuat.

Sedangkan untuk Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah, Fraksi Golkar mendapat laporan dari pihak ketiga bahwa Pemda masih punya kewajiban atas pekerjaan kegiatan proyek yang berasal dari DAU pada APBD Thn 2017, kalau begini jadinya rakyat pelaku usaha sudah pasti rugi, padahal pemerintah harus membina masyarakat pelaku usaha. Sedangkan untuk Bupati sendiri, bahwa perhitungan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Netto maka Silpa anggaran thn 2017 adalah sebesar Rp. 126.432.916.878,84.

Dari uraian diatas Fraksi Golkar dapat menghitung bahwa sisa atau silpa thn 2017 yang menjadi sumber dana tahun 2018 adalah Sisa DAK Non Fisik Rp. 463.504.645 , Sisa Dana bagi hasil cukai tembakau Rp. 327.398.152,- Penghematan belanja yang beesumber dari belanja pegawai dan yang lainnya sebesar Rp. 95.255.753.976,11.

Fraksi Golkar juga menambahkan Dinas Peternakan dan Perikanan ," dari sisa anggaran 2017 kegiatan pada dinas tersebut pengadaan ternak kuda sebesar Rp. 463.618.400 dan pengadaan kolam terpal Rp. 562.926.000 tidak terlaksana , sehingga Fraksi Golkar sangat kecewa dengan kadis perternakan dan perikanan, bahwa kegiatan yang sudah disepakati pada APBD 2017 tidak terealisasi sama sekali, padahal biaya biaya untuk kedua kegiatan ini habis terpakai, artinya bantuan ternak, pakan, bibit ikan jangan menjadi proyek yang harus ditenderkan , regulasi untuk bantuan kepada masyarakat petani sudah harus dibuat.

Marolop Manik juga membacakan pandangan umumnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah, pada BPKPAD ternyata ada hutang pada pihak ketiga sebesar Rp. 10.800.000.000 yang berasal dari DAK yaitu pada Dinas PUPR , Fraksi Golkar juga mendapat laporan dari pihak ketiga bahwa Pemda masih punya kewajiban atas pekerjaan kegiatan proyek yang berasal dari DAU pada APBD Thn 2017 .

Dari laporan nota pengantar Bupati Humbahas pada tanggal 13 Agustus thn 2018 , perhitungan Realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan netto maka SILPA Anggaran thn 2017 adalah sebesar Rp. 126.432.916.878,84 terdiri dari :

Sisa dana bagi hasil tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 yang harus dianggarkan kembali Rp. 8.758.532.695 perlu penjelasan darimana sumbernya, apakah dari kementrian kehutanan dan lungkungan hidup ? Dan apakah sudah direalisasikan thn 2018.

Sisa Dana Bantuan Sekolah thn 2017 yang harus dianggarkan kembali sebesar Rp. 1.102.198.755, mengapa hal ini terjadi dan dimana kesalahannya, apakah karna peraturan .  Kewajiban pihak ketiga sebesar Rp. 17.842.692.561.93 dimohon diminta penjelasannya, apakah sudah termasuk hutang pihak ketiga sebesar Rp. 10.800. 000.000 . dan apa saja hutang kepada pihak ketiga lainnya?

Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 463.504.045. Sisa tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.354.720.210, apakah thn 2018 sudah direalisasikan ? Sisa dana bagi hasil Cukai hasil tembakau Rp. 327.398.152, Kekurangan pembayaran iyuran jaminan kematian Juli sampai dengan Des 2017  sebesar Rp. 329.116.484.

Penghemat belanja yang bersumber dari belanja pegawai barang dan jasa, Bansos dan sisa pagu dari anggaran dari pelelangan sebesar Rp. 95.255.753.976,11 , Sehingga Fraksi Golkar dapat menghitung bahwa sisa atau Silpa thn 2017 yang menjadi sumber dana tahun 2018 adalah Sisa DAK NON FISIK Rp. 463.504.645,- Sisa Dana bagi hasil Cukai Tembakau Rp. 327.398.152, Penghemat belanja yang bersumber dari belanja pegawai dan lain lainnya sebesar Rp. 95.255.753.976,11,-

Untuk itu Marolop Manik mengharapkan agar kewajiban pemerintah kepada semua yang wajib dibayarkan agar segera diselesaikan dan untuk Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman , bahwa pelaksanaan kegiatan tender proyek sejak thn 2016 sampai dengan thn 2017 sangat memprihatinkan , bahwa selama dua tahun pelaksanaan kegiatan tender tidak pernah transparan dan tidak pernah sesuai dengan SOP. 

Dari Fraksi Hanura sendiri menyarankan dan mengklaim, Silpa Thn.Anggaran 2017 menunjukan angka yang paling besar yakni Rp. 126.432.916.878,84, tingginya angka silpa menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan kwalitas perencanaan anggaran dan kinnerja serapan anggaran.

Pengisian jabatan, fraksi Hanura menyarankan kepada Bupati, agar dapat menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kompetensi dan indenpendesinya (The Righ Man And The Right Place) dan tidak mengabaikan integritas dari masing-masing orang yang akan ditempatkan sehingga Visi dan Misi serta program pemerintah dapat terlaksana.

Peningkatan Pelayanan diPuskesdes, Puskesmas dan Doloksanggul supaya lebih ditingkatkan dalam hal pelayanan para medis dan dokter, sehinga para merasa terlayani untuk berobat. Begitu juga terhadap pendidikan diharapkan peyebaran guru masih belum merata, pengadaan buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan kreativitas guru dan siswa masih sangat rendah, fungsi pengawas belum sepenuhnya berorientasi kepada peningkatan kwalitas proses belajar mengajar.

Kwalitas bangunan yang tidak atau belum memenuhi standard dari program yang dilaksanakan pada thn 2017 baik APBD Awal maupun APBD Perubahan seperti bangunan yang baru berusia 1 ( satu) tahun sudah mengalami kerusakan berat dan bahkan belum diserahkan sudah mengalami kerusakan, diprediksi pembangunan infrastruktur di Kab. Humbahas akan berjalan sangat lamban dan cenderung berjalan ditempat.

Pandangan Umum Fraksi Gerindra menyampaikan Audit Badan Pemeriksa Keuangan yang lazim disebut LHP sesuai denga UU nomor 23 thn 2014 pasal 153 ayat 1C secara umum bahwa nota pengantar Bupati cukup bagus secara Makro, namun masih banyak yang perlu di evaluasi kinerja daripada OPD, membaca mempelajari serta mendalami hasil temuan BPK  melalui OPD dengan mitra kerja melalui komisi banyak hal hal yang ditemukan tidak sesuai dengan Fakta dan Nota kesepahaman bersama DPRD dengan Pemkab Humbahas.

Diantaranya Hasil temuan BPK Perwakilan Sumut yang dapat dilaporkan sesuai dengan SPI dan Operasinya disertai pokok pokok kelemahan dan Laporan Keuangan yaitu Pengelolaan dan penatausahaab Kas tidak tertib, Penatausahaan persedian pada sembilan satuan kerja pernagkat daerah/ organisasi perangkat daerahtidak tertib, Pengelolaan penerimaan klaim jaminan kesehatan nasional (JKN).

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) pada RSU Doloksanggul tidak tertib dan terdapat pencatatan ganda, Pengelolaan  transfer keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan tupoksi/ketentuannya, Pembayaran untuk penanggulangan bencana alam melalui belanja tidak terduga tidak sesuai dengan ketentuan, Penatausahaan Aset tidak tertib.

Pengelolaan Retribusi Air Bersih pada unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) belum tertib, Hasil penemuan BPK Fraksi Gerindra menemukan ketidak sesuaian data yang disajikan dalam nota pengantar Bupati yang terdapat di halaman 8 (delapan) dengan LHP BPK Buku I yaitu dibelanja operasi yaitu belanja pegawai pada nota pengantar bupati tertulis Rp. 374.752.282.675.00,- tetapi dalam LHP BPK tertulis Rp. 344.517.602.448.00,- dengan pagu anggaran dinota pengantar bupati sebesar Rp. 416.494.027.715.00,-

Sedangkan di LHP.BPK Tertulis pagu anggaran Rp. 379.193.748. 174,00 ,- pada Pos Belanja operasi, Belanja Barang dan Jasa pada Nota Pengantar Bupati terealisasi sebesar Rp.174.861.456.131 dengan prosentase 86,61 Persen, sedangkan pada LHP BPK tertulis Rp. 205.096.136.298,00,- dengan prosentase 85,74 Persen . Dengan adanya perbedaan angka angka tersebut Fraksi Gerindra meminta penjelasan kepada Bupati Humbang Hasundutan , Mengapa dan Kenapa hal ini bisa terjadi, ungkap juru bicaranya Drs. Mora Tua Gajah membacakan. **(Red-86)

Reporter : B.Nababan

Read More

Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 Kabupaten Humbang Hasundutan

DNM.com (Humbahas)

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2017 dilaksanakan digedung DPRD Kab. Humbang Hasundutan, Senin 13/8/2018.

Raperda tersebut dihadiri oleh Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kab. Humbang Hasundutan, Wakil Bupati ,Forum Komunikasi OPD, Sekertaris Daerah , Ketua dan wakil ketua Tim Penggerak PKK dan Darma Wanita Persatuan serta jajarannya, Pimpinan BUMN/BUMD, Tokoh kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Insan Pers, LSM.

Rapat Parnipurna DPRD kab. Humbahas dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2017.

Dalam sambutan Bupati menyampaikan bahwa Kab. Humbahas sebagai salah satu daerah otonom dimana pada tanggal 28/7 telah genap berusia 15 tahun tentu kita dapat melihat bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dimulai dari proses penetapan pondasi hingga penataan pembangunan yang kita tetapkan akan dapat terwujud secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Pembangunan kab. Humbahas sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berorientasi pada visi pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Tata kelola pemerintaha, peningkatan Aksebilitas dan kualitas pendidikan , kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan penataan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan sangat kita harapkan bahwa sektor tersebut akan dapat berfungsi sebagai motor penggerak dalam membagun perekonomian masyarakat,dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya sebagai sektor pendukung.

Bupati menambahkan untuk mengetahui hubungab dan perbandingan APBD dengan Realisasi Anggaran setelah perubahan APBD Tahun anggaran 2017 , dapat diliha pada tahun anggaran 2017, jumlah APBD dari sisi anggaran pendapatan sebesar Rp. 984.122.081.185,00,- terealisasi sebesar Rp. 950.700.535.730,00,- dan realisasi ini bertambah menjadi Rp. 58.748.465.547,00,- atau 6,59 persen.

Sedangkan realisasi APBD dari sisa belanja , Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.069.722.755.927,00,-; Belanja terealisasi sebesar Rp. 959.187.459'359.00,- yakni realisasi mencapai 89,67 persen bila dibandingkan dengan realisasi APBD Thn 2016, Realisasi ini bertambah sebesar Rp. 77.367.007.572,00,- atau meningkat sebesar 8,77 persen.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, peneeimaan pembiayaan daerah bersumber dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya dianggarkan dan terealisasi 100 persen dari anggaran tersebut sebesar Rp. 137.825.894.698,83, untuk pembiayaan pengeluaran daerah tahun anggaran 2017 hanya bersumber dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang terealisasi 100 persen dari anggaran sebesar Rp. 2.906.054.191.00,- sehingga pembiayaan netto pada thn anggaran 2017 terealisasi Rp. 134.919.840.507.83 atau mencapai 100 persen dari anggaran.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 85.598.357.027.01 mencapai 102,89 persen dari anggaran Rp. 83.598.357.027,01. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 43.501.515.510.07- naik sebesar 103,34 persen dari realisasi thn anggaran 2016 yang mencapai Rp. 42.096.841.516,94.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 8.850.180.209.00,-atau 127,73 persen. Pendapatan Retribusi Daerah Terealisasi sebesar Rp. 4.905.497.281,00 atau terealisasi 104,50 persen dari anggaran sebesar Rp. 4.694.372.815.00,-.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 5.817.060.834,00 atau 92.23 persen dari anggaran sebesar Rp. 6.307.181.061,00 , Lain lain yang sah sebesar Rp. 66.025.618.703,01 atau mencapai 101,17 persen dari anggaran sebesar Rp. 65.261.124.548,00. 

Realisasi pendapatan transefer dalam Thn Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 747.588.892.703,00 yang mencapai 95,43 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 783.417.296.761,00 yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 719.933.211.876.00,- dan transfer pemerintah daerah lainnya ( pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi) sebesar Rp. 27.655.680.827,00 , Lain-lain pendapatan daerah yang dan terealisasi 100 persen dari anggaran sebesar Rp. 117.513.286.000.00 .

Bupati juga menjelaskan lebih rinci tentang realisasi pos-pos belanja daerah sebesar Rp. 959.187.459.359, semua ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga . Belanja operasi yakni meliputi pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang telah memberi manfaat jangka pendek antara lain meliputi belanja pegawai, belana barang dan jasa, hibah, bantuan sosial terealisasi sebesar Rp. 731.840.047.523. atau mencapai 91,02 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 804.012.700.284,00,-

Belanja operasional tersebut meliputi belanja pegawai Rp. 374.752.282.615 yaitu mencapai 89,98 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 416.494.027.715,98,- sedangkan belanja barang dan jasa terealisasi Rp. 8.120.882.140.00 yaitu mencapi 88,64 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.162.118.100,- Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp. 967.141.200,- yaitu mencapai Rp. 56,79 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.703.141.200,-. 

Sedangkan belanja bantuan keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa terealisasi Rp. 173.138.285.437,- yaitu mencapai 99,07 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 174.756.509.794.- Belanja modal Terealisasi Rp. 224.702.953.707. yakni mencapai 86.87 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 258.654.549.343,- realisasi belanja modal dalam tahun anggaran 2017 mencapai 86,87 persen dari toral realisasi belanja APBD yang terdiri dari :

Belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya yaitu belanja untuk pengadaan buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, hewan, ternak dan tumbuhan terealisasi sebesar Rp. 7.458.566.113,- yakni hanya mencapai 75,22 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.916.138.528

Sedangkan untuk biaya tak terduga terealisasi sebesar Rp. 2.644.458.129.- yakni mencapai 37,48 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 7.055.506.300. Belanja ini merupakan belanja dalam bentuk pemberian bantuan antara lain bnatuan musibah kebakaran rumah, bantuan korban bencana gempa, tanah longsor, bencana alam, angin putting beliung, perbaikan jalan, jembatan, gedung, irigasi, dan tembok penahan dalam kondisi tanggap darurat. **(Red-76)

Reporter : B. Nababan

Read More

Gawat...!!! Kantor Capil Humbahas Ngantor Jam 09.00 Pagi

DNM.com (Humbahas)

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Humbang Hasundutan, membuka aktifitasnya ataupun pelayanan  sekitar pukul 9.00 wib, dan juga jarang  melaksana kan Apel pagi bersama, sehingga untuk pelayanan Kantor Capil masyarakat banyak heran.

Hal ini juga dikatakan oleh salah satu warga bermarga Sihombing, yang tinggal diPollung, ketika awak media melihat dan mendengar ada keributan kecil disekitar keberadaan kantor tersebut.

Awak media langsung mendatangi dan menanyakan sebab musabab keributan yang terjadi. Sihombing menjelaskan, kami merasa kesal/kurang puas atas pelayanan yang lambat oleh  petugas Dinas Capil dalam melayani masyarakat dalam pengurusan surat menyurut, padahal masyarakat yang datang kesini sudah bisa dikategorikan menempuh jarak puluhan kilometer dan juga rela meninggalkan aktifitasnya demi mengurus surat surat.

Menurut Sabar H. Purba , Sekertaris BKD Humbahas ketika dijumpai wartawan diruang kerjanya  menjelaskan, bahwa berdasarkan PP No. 54 thn 2016 Pasal 3 ayat 11 ( masuk kerja dan menaati jam kerja ) dan Perbup No. 14 tahun 2016 ( Peraturan ASN tentang jam kerja dan jam pulang kantor).

Di tambahkannya, apabila ada ASN yang telah sengaja tidak mentaati peraturan tersebut ataupun molor dalam jam kerjanya maka yang berkewenangan ataupun yang  menyidik adalah atasannya sendiri dan itu bisa dikatakan masih merupakan teguran ringan dan untuk tindakan disiplin berat , itu hak daripada Inspektorat bersama team yang telah dihunjuk untuk bekerja.

Hal senada telah dikonfirmasi- kan wartawan kepada Kepala Inspektorat Humbahas, BP. Siahaan diruang kerjanya terkait kekurang  puasan masyarakat dalam menerima pelayanan surat di kantor Dinas Catatan Sipil Humbang Hasundutan yang kini di pimpin oleh AP.Marbun (10/8).

Dari pantauan masyarakat demi meningkatkan disiplin para ASN dalam pelaksanaan jam masuk kantor dan jam pulang kantor ditingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, hendaknya Pemkab sendiri harus lebih bekerja ekstra keras dalam menyelidiki dan memeriksa kehadiran para pegawai yang ada. **(Red-63)

Reporter : B. Nababan

Read More

Bripka Charles Siahaan Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dari Kesatuan Kepolisian.

DNM.com (Humbahas)

Akibat mangkir Kerja selama 1.1/2 tahun , Bripka Charles Frengki Siahaan (43) , dipecat secara tidak hormat dari tugasnya dari  Kepolisian Resort (Polres) Humbang Hasundutan (Humbahas), pada hari Senin, 6/8/2018.

Bripka. Charles Siahaan telah melanggar Kode Etik Profesi Polri, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No. 1 Tahun 2003 Pasal 14 Ayat 1a Yo Pasal 13 Ayat 1 Tentang Anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu Irvih dari 30 hari kerja secara berturut-turut dan anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian negara RI melanggar sumpah janji jabatan, dan /atau Kode Etik Profesi Kepolisian RI.

Kapolres Humbahas melalui Kasubbag Humas Ipda Sabar Nainggolan menjelaskan lewat group akun Mitra Polres Humbahas menjelaskan bahwa terduga pelanggar telah diputuskan dan akan diberhentikan tidak dengan hormat, sesuai dengan PPRI No. 1 tahun 2003, dengan alasan tersebut diatas. Meskipun demikian terduga akan melakukan banding. Ungkap Humas Polres menjelaskan.

Sidang Komite Kode Etik Profesi ( KEPP ) Polri ini sendiri dipimpin langsung oleh Wakapolres Humbahas Kompol David Silalahi, SH. **(Red-45)

Reporter : B.Nababan

Read More

PT Indofood Serahkan Bibit Kentang pada Pemkab Humbahas

DNM.com (Humbahas)

Peningkatan mutu pertanian di Humbahas, "khususnya, telah banyak meningkatkan taraf hidup para petani, hal ini terlihat jelas dan nyata dalam program Pemkab Humbahas yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian yang ada. Hal senada dalam wujud pemberian bibit unggul kentang yang telah diberikan oleh PT. Indofood." yang pelaksanaannya dilakukan di kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi Humbahas , Rabu 1/8

Kepala Dinas Pertanian, "Junter Marbun" menyampaikan sambutannya, diantaranya Pemberian Bibit Kentang, bahwa baru pertama sekali terlaksana di daerah itu, antara kelompok tani melalui Pemkab Humbahas dengan PT Indofood. Adapun  penyerahan bibit kentang tersebut sebanyak 20 ton dalam perluasan tanam mencapai 10 hektar, diantaranya untuk  Kec. Pollung 5 hektar, Kec.Lintongnihuta 2 hektar, Kec.  Doloksanggul 2 hektar dan Kec.  Sijamapolang 1 hektar. sehingga dari hasil total perkiraan sebanyak 16 kelompok tani yang telah menerima benih bibit kentang, ujarnya.

Ditambahkan Junter "Kerjasama ini berbentuk pinjam pakai benih saja , para petani hanya menyiapkan lahan, kompos dan pestisida, sedangkan dari pihak PT Indofood sendiri hanya bisa menyediakan bibit dan pupuk beserta tenaga ahli .  Dan setelah panen, mereka akan membayarkan bibit yang dipakai kepada PT Indofood. ungkapnya.

Sedangkan Abdul Haris Lumban Toruan selaku Ketua Poktan Mandiri Sejahtera dari Kecamatan Lintongnihuta mengatakan beribu rasa terima kasih kepada Pemkab Humbahas atas terjalinnya kerjasama yang baik. "Saya sebagai petani yang mewakili para teman- teman Ketua Poktan mengucapkan banyak terima kasih sebesar besarnya terhadap Pemkab Humbahas, khususnya Bupati, Kadis Pertanian, PT Indofood dan seluruh pihak yang berperan dalam terlaksananya kerjasama ini.

Karena kerjasama pinjam pakai benih kentang ini sangatlah menguntungkan para pihak petani. Saya tahu bahwa harga bibit kentang di pasaran sangatlah mahal, dan untuk penanaman kentang sangat diperlukan biaya yang cukup besar serta waktu yang banyak diantaranya mulai paska tanam sampai dengan perawatan . ungkap Haris. Kami sangat berharap semoga untuk tahap kedepan, semakin banyak para  kelompok tani dapat mengikuti k program program dari Pemkab Humbas yang ada. **(Red-07)

Reporter : B. Nababan

Read More

Kecamatan Lintong Nihuta Juara 1 Lomba Lagu Nasional Daerah Antar Guru se Kabupaten Humbang Hasundutan

DNM.com (Humbahas - Sumut)

Lomba Lagu Lagu Nasional Daerah Antar Guru se Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam rangka HUT ke-15 Kabupaten Humbang Hasundutan yang dilaksanakan di Aula Huta Mas Doloksanggul cukup mengharumkan nama baik para pendidik khususnya para guru-guru yang ada, karena seluruh para peserta  tampil dengan baik dan rapi, serta mengeluarkan seluruh tenaga dan suara emasnya dalam perlombaan tersebut, yang pelaksanaannya dilaksanakan di Aula Hutamas, Kamis (26/7).

Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora menyampaikan sambutannya berawal. bahwa guru adalah pelopor pendidikan terdepan yang diharapkan memiliki sikap dan disiplin yang harus diterapkan mulai dari pelaksanaan latihan hingga tampil pada acara lomba, karena dengan disiplin yang tinggi akan terbentuk team paduan suara yang kompak dan solid, disamping itu kelompok paduan suara tersebut dapat menampilkan dan mempersembahkan lagu yang harmonis dan berkwalitas.

Ditambahkan Saut, pelaksanaan kegitan lomba lagu lagu nasional daerah antar guru seKab. Humbahas, merupakan salah satu kegiatan tahunan Dinas Pendidikan dalam rangka memeriahkan dan mensyukuri HUT ke 15 Kabupaten Humbang Hasundutan, dan untuk thn 2018 ini puncak acaranya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 28/7 didesa Sibulbulon Kecamatan Parlilitan. ungkapnya.

Kegiatan kali ini diikuti para guru guru yang menjadi utusan daerah dari delapan kecamatan yang ada diKabupaten Humbang Hasundutan, dimana panitia telah menetapkan lagu yang akan dinyanyikan setiap peserta lomba yaitu lagu wajib "PANCASILA AZAS KUTA", karna itu kegiatan lomba ini bukan hanya kegiatan Ceremonial yang dilaksanakan panitia setiap tahunnya.

Namun kita harus menyadari dan memahami makna yang terkandung dalam syair lagu tersebut, yang dapat menggugah dan memotivasi jiwa dan raga segenap seluruh elemen masyarakat untuk lebih meningkatkan Rasa Nasionalisme yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan persatuan sesuai dengab UUD tahun 1945, oleh karna itu pelaksanaan lomba lagu lagu nasional daerah antar guru seKabupaten Humbang Hasundutan hari ini resmi saya buka , ungkap saut mengakhiri sambutannya.

Sebagai juara Lomba Lagu Lagu Nasional Daerah Antar Guru Juara I Kecamatan Dolok Sanggul, Juara II, Kecamatan Pakkat, Juara III Kecamatan Onan Ganjang Sedangkan untuk juara Harapan I dari Kec. Dolok Sanggul, Harapan II Kec. Tarabintang, Harapan III Kec. Paranginan, sedangkan Kecamatan Pollung sendiri diberi pengahargaan sebagai hadia hiburan oleh panitia lomba .

Para pemenang diberi pengahargaan berupa Medali, Sertifikat serta uang pembinaan sedangkan untuk Dirgjen terbaik diberikan kepada Kecamatan Pakkat.

Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora bersama Sekda Tonny Sihombing, dan Ketua/Wakil Ketua TP PKK Humbahas memberikan piala bergilir lomba lagu lagu Nasional Daerah Antar Guru  kepada Kecamatan Lintongnihuta sebagai juara pertama lomba kali ini .

Dakhir penghujung acara, wakil bupati mempertanyakan kepada Kadis Pendidikan  alasan apa dua kecamatan tersebut tidak mengikuti acara ini, kadis menjawab karena Kecamatan Parlilitan sangat repot sebagai tuan rumah dalam mempersiapkan Perayaan  HUT Humbahas, sedangkan Tarabintang sendiri personilnya sedikit sehingga mereka tidak bisa mengikutinya, ungkap kadis kepada wakil bupati menjelaskan . Wakil Bupati menutup dengan  berpantun. **(B.Nababan/Red-76)

Read More

Rakercabsus PDI Perjuangan Kabupaten Humbahas

Duta Nusantara Merdeka (Humbahas)

Rapat kerja cabang khusus PDIP Kabupaten Humbang Hasundutan kali dilaksanakan di Kantor DPC PDIP Humbahas , Jalan Desa Sirisi Risi Dolok Sanggul.

Hadir saat itu DR. Sihar Sitorus, BSBA,MBA,  Ketua DPC. PDIP Kab. Humbahas Dosmar Banjarnahor, SE, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut," Japorman Saragih Jojor Tambunan, Sarma Hutajulu, Lamberto Manullang,  sedangkan dari  Anggota DPRD Humbahas dari Fraksi PDIP yakni, Ramses Lumban Gaol. SH, Minter H. Tumanggor, SH, Para pengurus harian dan anggota. Untuk Drs. Haji Djarot Saiful,MS sendiri belum bisa dapat hadir saat ini.

Rakercabsus dilaksanakan dalam rangka Konsolidasi Partai untuk memenangkan Kader PDIP terbaik di Pilkada serentak tahun 2018 , Cagubsu / Wagubsu , terkhusus diKabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam sambutannya Sihar mengucapkan yel....yel dari PDIP , diawal sambutanya Sihar memberikan konteks yang sesingkat mungkin dalam perjalanan pemilihan Gubernur Sumut 2 periode yang lalu.

PDIP mendapat skor 0-2 ini pertandingan ketiga , PDIP sendiri tidak ingin skor 0-3 , kita harus 1-2, kenapa? dengan kita menang di Pilgub , maka pekerjaan dari PDIP semakin ringan di tahun 2019 dalam Pilpres.

PDIP harus bekerja keras untuk memenangkan Pilpres 2019, dengan alasan kesempatan untuk para kader PDIP dalam mengisi ruang ruang kosong semakin terbuka, karna jika Presiden, Gubernur, Bupati , Wakil Rakyat dari PDIP , maka kontribusi yang harus diberikan kepada PDIP semakin terbuka lebar , ungkap sihar.

Ditambahkan Sihar , untuk sisi pekerjaan kader PDIP bukan hanya disini , bukan hanya memenangkan Jarot-Sihar , tapi untuk memenangkan diri masing-masing dengan melihat kesempatan yang terbuka didepan kita dengan harus membuktikan realitas kita hari ini, karena besok kemungkinannya banyak diantara kita harus mengisi ruang kosong itu dan kita harus tetap siap ketika waktunya sudah tiba, jadi kita berjuang bukan hanya untuk Jarot - Sihar saja , akan tetapi untuk diri sendiri terlebih lebih untuk Sumatera Utara dan lebih utama lagi untuk Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Ungkap Sihar. **(B. Nababan/Red-03)

Read More

Polres Humbahas Release Tindak Pidana Perjudian

DNM.com (Humbahas)

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Resor Humbang Hasundutan, bersama awak media Humbahas mengadakan pertemuan terbuka Perihal Press Release Tindak Pidana Perjudian di halaman Makopolres Humbahas, Jalan Siborong-Borong-Doloksanggul KM-12 , Pukul 13.00 Wib yang dihadiri oleh Wakapolres , Kasat Reskrim , Kabag Humas dan para Perwira Polres Humbahas.

Press Release tersebut di buat oleh Sat Reskrim Humbahas bertujuan untuk Melayani para wartawan sebagai bahan penertiban di media massa serta menindak lanjuti Kasus tindak pidana jenis Mesin Jacpot yang kronologis kejadiannya di tahun 2018.

Polres Humbahas dan Jajarannya telah melakukan penertiban perjudian, dan sampai bulan Mei 2018 telah ditemukan dan sekaligus disita Mesin Jacpot sebanyak 32 unit dari wilayah Hukum Polres Humbahas. antara lain

Polres Humbahas telah menyita 4 unit mesin jacpot diDesa Aek Nauli Kec. Pollung dari warung milik J. Lumbangaol , 2 unit mesin jacpot di Doloksanggul, 2 unit mesin jacpot di Desa Pargaulan Pasar Baru  Lintong Nihuta, dari warung milik P. Sihombing .

Selanjutnya Polres Dolok Sanggul telah menyita 2 unit M.Jacpot diJalan Sisingamangaraja Kec. Dolok sanggul dari warung  milik P. Sihite, 1 unit M.Jacpot di Desa Purba Manalu milik S.Purba , 2 unit M.J diDesa Sihite milik dari warung H. Sihite, 2 unit M.J. dari  didesa Matiti II dari warung milik S. Situmorang, 2 unit M.J dari Desa Hutagurgur dari warung milik Marhusa Situmorang , 2 unit M.J dari Jln Melanton Siregar dari warung milik H. Simamora .

Dan di Polsek Lintong Nihuta : 2 unit M.J dari Desa Sigumpar dari warung milik Pak Halami Hutasoit, 2 unit MJ. dari desa Siponjot dari warung milik Rospita Sihombing , 2 unit M.J dari desa Lobutua dari warung milik J. Sihombing , 2 unit M.J didesa Lobu Tua dari warung milik Rosmaida Sihombing, 2 unit M.J. didesa Siponjot dari warung Pak Nadia Pakpahan

Terakhir di Polsek Pollung : 1 unit M.J. diDesa Pollung dari warung Rospita Sihombing .

Menurut konfirmasi awak media DNM kepada Humas Polres mengatakan bahwa judi Jacpot ini telah dicium oleh Polisi selama tiga bulan kurang, namun sipemilik ataupun bandar Jacpot belum bisa tertangkap, sedangkan menurut Kanit I Resum ( IPDA. R. Sianturi ) menjelaskan bahwa Kepolisian Humbang Hasundutan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan kenyamanan ditenggah tenggah masyarakat yang ada.

Kapolres sendiri telah berusaha semaksimal mungkin telah mengarahkan para anggotanya untuk tetap stabil dalam bertugas , melayani masyarakat dengan penuh rasa tanggungjawab, profesional dan transparan.

Ditambahkan Sianturi , bahwa Kapolres Humbahas telah menginstruksikan kepada setiap Polsek Polsek yang ada agar selalu mengadakan Patroli malam kesetiap tiap desa yang dianggap rawan pencurian , ini demi menciptakan kenyamanan kepada masyarakat agar tidak ada lagi pencurian ternak kerbau dimalam hari dan juga mengurangi gerak cepat daripada sipencuri teraebut , ungkap Kanit I Resum. **(B.Nababan/Red-25)

Read More

Bupati Humbahas Melantik Dan Mengambil Sumpah Janji Pejabat Tinggi Pratama Utama

DNM.com (Dolok Sanggul)

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor. SE, melantik Sekdakab Humbahas Drs Tonny Sihombing MIP, Jumat (4/5) bertempat di Aula Pendopo Jalan Bukit Inspirasi Doloksanggul.

Dalam pembacaan berita acara yang disampaikan oleh Protukuler sebagai MC , " Tonny Sihombing sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Bidang  Pemerintahan Pemkab Humbang Hasundutan. Selanjutnya sebagai Pelaksanaan tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dipercayakan kepada Makden Sihombing S.Sos, MM yang juga sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik.

Hadir saat itu Wakil Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora, anggota DPR. RI Sahat Silaban, Ketua PN Tarutung Hendra Utama Sotardodo SH, Pabung 0210/TU Mayor Inf Holden Gultom, Wakapolres Humbahas Kompol David P Silalahi, Bishop GKLI Pdt Esra Sinaga SE MA, Ketua TP PKK Humbahas Ny Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor, Wakil Ketua TP PKK Humbahas Ny Tiur Mariati Saut Parlindungan Simamora, OPD, tokoh masyarakat RW Manalu dan lainnya.

Kepala BKD Domu Lumbangaol, SPd menyampaikan laporan pelaksanaan pengambilan sumpah/janji jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan surat UU No. 5/2014, PP no. 11//2017 , dan surat edaran Menteri PAN-RB nomor 96.1/M.SM.99/2017 tentang tata cara pengisian JPT (jabatan pimpinan tinggi) Pratama Sekretaris Daerah. Surat ketua KASN nomor B.476/KASN/03/2018 tentang rencana seleksi terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Berita acara panitia seleksi nomor 09/Pansel-JTP/HH/2018 tentang pemilihan tiga (3) peserta dengan nilai terbaik yang diusulkan untuk mengisi JPT Pratama  Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Surat Gubsu nomor 800/14316/BKD/III/2018 perihal pengangkatan JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. 

Surat Ketua KASN nomor B-948/KASN/04/2018 tentang rekomendasi hasil seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian keputusan Bupati Humbahas nomor 824.21/1039/BKD/2018 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pelantikan merupakan tindak lanjut hasil seleksi terbuka pengisian JPT Pratama yang dilaksanakan panitia seleksi melalui tahapan seleksi administrasi, seleksi kompetensi/psikotest oleh tim asesor independen. Kemudian hasil wawancara akhir/penyampaian visi dan misi oleh panitia seleksi. 

Sambutan Bupati Humbahas, SE  mengucapkan banyak terima kasih kepada Staf Ahli Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Drs Augus Panuturi Marbun MSi, yang selama ini menjabat sebagai Plt Sekda Humbahas, yang telah melaksanakan tugasnya dengan  sebaik baiknya atas dedikasi dan pengabdiannya yang telah dipercayaka selama ini kepadanya sehinga pelaksanakan tugas Bupati dan wakil Bupati dapat berjalan lanjar seperti yang kami harapkan.

Ditambahkan Bupati bahwa  untuk Penetapan Sekda, ada mekanisme yang telah diatur sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, Pengisian JPT Pratama Sekda yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Ucapan terimakasih juga disampakan kepada panitia pansel, yang telah memberikan pemikiran dalam pelaksanaan seleksi JPT Pratama Sekda untuk menghasilkan yang terbaik buat kemajuan Kabupaten Humbang Hasundutan,”

       Lanjut Bupati,  Pemkab Humbahas saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan program pembangunan kemasyarakatan. Ditengah kesulitan permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat, juga  diperlukan perubahan kearah yang lebih baik, sehingga sangat diharapkan kepada Sekda yang baru sebagai pejabat struktural tertinggi mampu untuk  menyatukan derap langkah seluruh OPD dalam melaksanakan perubahan kearah yang lebih baik.  Tonni Sihombing  terpilih melalui proses yang tidak mudah, saya percaya karena Andalah yang terbaik dari seribu yang terbaik, sehingga terpilih menjadi Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan.

Tugas saudara sebagai Sekda sangat berat dan penuh tantangan , saudara harus mampu untuk  memecahkan seluruh permasalahan dan mencari solusi penyelesaian -nya.  Berhasil atau tidaknya suatu Pemerintahan akan sangat banyak ditentukan oleh Sekda, saya memohon, Sekda baru mampu menterjemahkan Visi dan Misi Pemkab Humbahas, karena Sekda yang akan membantu Bupati / Wakil Bupati dalam menyusun kebijakan.

Tugas saudara bukan hanya tugas rutin semata tapi harus dapat juga membaca situasi, menentukan langkah-langkah yang taktis dan strategis dalam rangka menata, membina dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap bupati. 

Ditambahkan Bupati,  bahwa tantangan tugas Pemkab Humbahas dihari-hari mendatang akan semakin berat terutama untuk menangani tuntutan dan harapan masyarakat, apalagi dalam waktu dekat ini, akan memasuki tahun politik, untuk itu Sekda harus mampu meningkatkan kemampuan untuk menyikapi Teritorial dan Penyelenggaraan Otonomi, dan juga  harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi secara produktif kepada seluruh institusi baik Internal maupun Eksternal, demi  untuk mencapai visi & misi untuk mewujudkan Humbahas hebat.

Bupati juga mengingatkan untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik, semoga semua tindakan dan kebijakan harus tertib administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Sebagai pimpinan, harus selalu melakukan kontrol terhadap bawahan, sehingga setiap kesalahan dapat ditelusuri hingga ke sumbernya untuk memudahkan evaluasi dan perbaikan.

Bupati Humbahas meminta kepada Sekda Tonny Sihombing dalam melaksanakan tugas, agar meningkatkan disiplin PNS, berdayakan semua potensi PNS yang dimiliki dengan prinsip birokrasi yang cepat, tepat dan taat asas.

Kemudian kembangkan sistem penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan argumentasi OPD atas semua usulan secara komprehensif. Bangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja seperti DPRD, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah dan kelancaran pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan.

Jabatan adalah suatu amanah dan kehormatan, mari kita jalankan tugas dengan sebaik-baiknya melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerja serius. Ungkap Bupati .

Setelah selesai acara pengambilan sumpah , acara dilanjutkan dirumah kediamannya  dengan Acara Resepsi dan Ibadah. **(B.Nababan/Red-07)

Read More

BPN Dolok Sanggul Diminta Untuk Lebih Profesional Dalam Menjalankan Tugasnya

Sumber Foto : B. Nababan

DNM.com (Humbahas)

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya pihak BPN diharapkan masyarakat luas dapat lebih meningkatkan pekerjaannya dan pelayanannya secara profesional dalam pelayanan publik,  jika tidak, hal ini akan berdampak buruk dan  merugikan masyarakat sekitar yang ikut dalam program PTSL tersebut.

Berdasarkan Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria, Pembangunan Desa Tertinggal Dan Transmigrasi No. 25 / SKB /V /2017 , No. 590-3167A Tahun 2017, No. 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Butir Ketujuh, untuk daerah Sumatera Utara dan sekitarnya  masuk kedalam Kategori III, yang dananya hanya dikutip sekitar Rp. 250.000.

Dan dalam butir kesembilan dikatakan bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota , untuk membuat Peraturan Bupati/ Walikota , bahwa biaya tersebut dibebankan kepada Masyarakat.

Berdasarkan informasi dan konfirmasi yang diterima dari David Mahulae (Anggota DPRD Humbahas ) menjelaskan bahwa Bupati berkewajiban mengundang anggota Legislatif untuk duduk bersama didalam membuat PERBUP, setelah Perbup tersebut telah disepakati bersama , maka pihak BPN bisa berjalan sesuai dengan keputusan yang telah  dikeluarkan, apakah itu dianggarkan dalam APBD atau dibebankan seluruhnya kepada masyarakat, dan saat ini keputusan tersebut belum ada, jadi BPN sendiri belum bisa bekerja dalam pengutipan tersebut"  ungkapnya menjelaskan.

Ditambahkan David, jika ada dari BPD ataupun Sekdes dan juga Kadesnya yang berlaku curang, hendaknya segera dilaporkan ke Team Tipikor Polres apalagi terkait Pungli dan Pemalsuan Tanda Tangan untuk saksi saksi batas tanah, baik itu batas tanah dari sebelah Timur, Utara, Barat, Selatan, dan bila perlu menyesuaikan hasil tanda tangan yang tertera dari Surat Jual Beli Tanah dengan hasil tanda tangan saksi saksi yang ditanda tangani didalam  pemberkasan PTSL BPN.

Jika itu terjadi berarti BPN tidak bekerja secara profesional dan ada kerjasama diantara pihak pemerintahan desa dengan BPN, demi untuk membodoh-bodohin Negara,"  kalaupun Pemerintah Desa seperti Sekdes ataupun BPD mengutip dana sebesar Rp. 500 ribu rupiah dalam pengurusan PRONA, hendaknya masyarakat harus berani meminta kwitansi penyerahan duit, agar kelak syah dimata hukum, karena sesuai dengan Instruksi Bupati Humbahas No. 180/1815/HH/2016 Tentang Pengawasan Pungutan Liar (PUNGLI) perlu ditindak lanjuti dan diberi sanksi oleh Bupati Humbang Hasundutan khususnya bagi ASN yang menyalahgunakan pekerjaannya, khususnya yang bekerja sebagai Sekdes yang ada.

Hal senada juga diungkapkan oleh Humas Polres Humbahas, Marojahan Simanjuntak mengatakan, hendaknya segera dibuat surat keberatan  ke pihak BPN agar pihak tersebut tidak mengeluarkan sertifikat kepada yang bersangkutan. Dari mana bisa jalannya dan syah dimata hukum ketika pengukuran tanah dilaksanakan tanpa menghadiri saksi saksi yang ada ungkap humas polres kepada awak media DNM **(B.Nababan/Red-05)

Read More

Bupati Saksikan Penandatanganan Perjanjian Kerja Para Pejabat Pemkab Humbahas

Sumber Foto : Humas Pemkab Humbahas

DNM.com (Humbahas)

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, para pejabat Pemkab Humbahas yaitu pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, camat, kepala UPT dan pengawas menandatangani perjanjian kerja di lingkungan Pemkab Humbang Hasundutan, Rabu (4/4) bertempat di Aula Huta Mas Doloksanggul.

Penandatanganan itu dilakukan secara simbolis oleh Plt Kepala Bappeda Hotmaida Dinauli Butarbutar MT, Inspektur Drs BP Siahaan, Kadis Pendidikan Drs Jamilin Purba, Kadis Pertanian Ir Junter Marbun, Kadis Perkim Ir Rockefeller Simamora dan Camat Dolok Sanggul Pardomuan Simanullang MPd serta perwakilan pejabat administrator dan pengawas.

Bupati Humbahas mengatakan hasil evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemkab Humbang Hasundutan tahun 2016 yang diberikan Menpan-RB pada tahun 2018  masih memperoleh predikat ’’C’’.

Sehingga Menpan-RB membuat rekomendasi agar memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja mulai dari tingkat OPD sampai ke level eselon III (pejabat administrator) dan IV (pengawas) secara berjenjang sebagai penjabaran dari dokumen perencanaan.

Baca Juga : Bupati Humbahas Coffee Morning Bersama Tokoh Masyarakat

Penetapan perjanjian kinerja tahun 2018 ini sebagai langkah komitmen bersama terhadap pencapaian sasaran kinerja atas program-program maupun kegiatan yang dianggarkan. Pencapaian sasaran kinerja, sasaran program dan sasaran kegiatan sebagaimana yang sudah dianggarkan agar dilaksanakan seefektif mungkin.

Bupati Humbahas mengharapkan kepada semua pejabat pimpinan OPD, eselon III dan IV yang sudah menandatangani perjanjian kinerja agar dapat dipenuhi untuk kepentingan masyarakat Humbang Hasundutan, pelayanan publik masih jauh seperti yang diharapkan masyarakat.

Kabag Organisasi Drs Kamaruddin Gultom mengatakan tujuan dan maksud kegiatan untuk menyatakan komitmen antara penerima dan pemberi amanah dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja ASN.

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja ASN pejabat tinggi pratama, administrator, camat, kepala UPT dan pengawas. Kemudian sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. **(HMS/Red-68)

Read More

Bupati Humbahas Coffe Morning Bersama Tokoh Masyarakat

DNM.com (Dolok Sanggul)

Bupati  Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor SE didampingi Plt Sekda Drs Augus Panuturi Marbun dan pimpinan OPD termasuk para camat coffee morning dan ramah tamah dengan perwakilan tokoh masyarakat se-Kabupaten Humbang Hasundutan, yang bertempat di ruang rapat sekretariat Bukit Inspirasi Doloksanggul.

Plt Sekda Augus Panuturi mengatakan coffee morning sekaligus ramah tamah dilaksanakan demi meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara masyarakat dengan Pemkab Humbang Hasundutan. Kemudian meningkatkan sinergitas untuk mendukung jalannya program pembangunan demi terwujudnya visi misi Pemkab Humbang Hasundutan.

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor SE mengucapkan terimakasih atas kehadiran tokoh masyarakat perwakilan dari 10 kecamatan.  Membangun suatu daerah khususnya Humbang Hasundutan tidak bisa hanya pemerintah tapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Sesuai dengan program Presiden Joko Widodo, membangunan daerah itu dimulai dari pinggiran desa termasuk dusun, kemudian melebar ke tingkat kecamatan dan kabupaten.

Dana yang ditampung di APBD ataupun di APBN tidak sebanding dengan program pembangunan. Karena dimana-mana masih butuh pembangunan, masih banyak jalan yang rusak.  Pertemuan seperti inilah yang diharapkan pemerintah, apa prioritas yang paling utama dibangun.

Mewujudkan visi misi Pemkab Humbahas, tanpa mengesampingkan yang lain, ada lima (5) paling prioritas yaitu pertanian, pariwisata, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Kelima prioritas inilah segera dibangun, sehingga kehidupan masyarakat semakin sejahtera.  “Kita harus bersatu membangun Humbang Hasundutan ini, biar kedepan kehidupan masyarakat semakin sejahtera” pinta bupati.

Dikatakan lagi, sejak 2 tahun ini sangat konsentrasi bidang pertanian khususnya jagung. Karena masyarakat mayoritas petani. Masyarakat Humbang Hasundutan harus bisa sejahtera, karena tanah subur dan luas, pekerja keras, musim basah 8 bulan. Lahan yang selama ini terlantar dan tidur harus diolah demi peningkatan kehidupan.

Tanaman yang lain yang dicocok di daerah masing-masing tetap dikembang  seperti kopi, karet, kemenyan, cabe, tomat, kentang dan lain-lain.

Dalam coffee morning itu, seluruh yang hadir sangat tertarik dengan program yang disampaikan Bupati Humbang Hasundutan dan siap mendukung pembangunan. Banyak masukan yang disampaikan tokoh masyarakat demi terwujudnya visi dan misi Pemkab Humbang Hasundutan.

Tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan itu antara lain Barita Sihite, RW Manalu, Saur Sihite, Zebulon Marbun, Mula Sihombing, Kampung Mail Sihombing, Darman Sianturi, Manat Samosir, Seter Lamhisar Siregar, Krisman Tinambunan, Hasiholan Banjarnahor, Maju Lumbangaol, Daniel Hasugian dan lainnya. **(HMS/Red-57)

Read More

Cawagub Sumut Sihar Sitorus Blusukan Di Lintongnihuta Kabupaten Humbahas

Sumber Foto : B Nababan

DNM.com (Humbahas)

Calon Gubernur Sumatera Utara, Sihar Sitorus , Senin 19 Maret 2018 Belusukan ke Lintongnihuta,  Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga di kecamatan tersebut mendadak ramai dikunjungi penduduk yang ada dan ingin sekaligus melihat secara langsung wajah calon wakil Gubernur Sumut beserta rombongan yang datang .

Dalam blusukan tersebut ,  Sihar  dengan keramah tamahannya serta senyumnya, menyambut para masyarakat Lintongnihuta dengan yel yel  “Hidup Djoss” oleh masyarakat membuat suasana semakin meriah gempita .

Dalam blusukannya kali ini , tidak diduga-duga Sihar juga  menyempatkan diriNya untuk menyantap serapan pagi bersama warga di warung marga Sihombing." Sihar berseru “Ayo, mari kita makan sama-sama bapak dan ibu semua,” Ajak Sihar yang sontan disambut warga, terima kasih Calon Gubernur kami, melihat bapak saja kami sudah senang sekali,” sahut warga sambil mengerumuni Sihar Sitorus di sekitar warung tersebut .

Suasana blusukan Sihar Sitorus semakin meriah, saat tiba-tiba beberapa tokoh masyarakat kecamatan Lintongnihuta menghampiri Sihar Sitorus di tengah jalan pasar baru dan Tokoh Masyarakat dimaksud memberikan Ulos (Mangulosi-red) kepada Sihar sitorus sebagai tanda dukungan dan doa masyarakat Lintongnihuta kepada Sihar untuk menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara nantinya.

Pada kesempatan itu, Sihar Sitorus mengucapkan banyak terimakasih kepada tokoh dan seluruh masyarakat Lintongnihuta atas sambutan yang begitu antusias terhadap dirinya dalam helatan blusukannya ke humbang hasundutan pada hari ini.

Terimakasih atas Ulos yang bapak dan Ibu berikan, semoga hikmah ulos yang saya terimah menjadikan dan membawa kekuatan untuk menuju kemenangan kita, sehingga saya bisa nanti berjuang untuk memajukan seluruh daerah Sumatera Utara. Ujar Sihar.

Sihar juga menambahkan,” bersama kita bisa membuat Lintongnihuta semakin maju dan terkenal, itu sudah terbukti bahwa Kopi Lintongnihuta telah Mendunia dan terkenal di manca negara.

Dalam blusukan Sihar Sitorus ke Humbahas, turut mendampingi Unsur DPC PDI Perjuangan Kabupaten Humbahas dan jajarannya, DPC TMP (Tim Merah Putih) Humbahas dan jajarannya, Tim Relawan Djarot-Sihar Humbahas yang juga di ikuti DPC IPK (Ikatan Pemuda Karya) Kabupaten Humbahas beserta jajarannya. **(B. Nababan)

Read More

Cold Storage Dibangun di Humbang Hasundutan

ULOS: Tokoh masyarakat Lintongnihuta St Mula Sihombing bersama Camat Lintongnihuta Jara Trisepto Lumbantoruan dan lainnya memberikan cendramata ulos kepada Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnhor SE.

DNM.com (Humbahas)

Ruang pendingin atau cold storage dibangun di Humbang Hasundutan tepatnya di Desa Sigumpar Kecamatan Lintongnihuta.

Ruang pendingin ini nantinya akan dipergunakan untuk menyimpan hasil bumi seperti cabe, tomat, kentang dan sayur-sayuran lainnya ketika harga menurun.

Cold storage ini dibangun di Lintongnihuta karena berdekatan dengan Bandara Internasional Silangit termasuk kabupaten tetangga Tapanuli Utara.

Hal itu disampaikan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE saat mengikuti syukuran awal tahun Koperasi Dosroha Tani di Desa Nagasaribu II Kecamatan Lintongnihuta, Kamis (1/3).

Syukuran itu dihadiri Kadis Pertanian Junter Marbun, Kadis Peternakan dan Perikanan Luhut Marbun, Staf Ahli Bupati Remon Pakpahan, Camat Lintongnihuta Jara Trisepto Lumbantoruan dan lainnya.

Bupati menjelaskan cold storage sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu. Ini digunakan untuk menyimpan berbagai macam produk hasil pertanian untuk mempertahankan kesegarannya.

Ketika hasil pertanian di pasaran menurun, bisa disimpan di ruangan itu menunggu harga naik. Sehingga para petani selalu diuntungkan. Program ini salah satu dukungan pemerintah kepada petani.

Dalam pertemuan itu, bupati mengaku jujur sangat berbangga hati kepada petani di Lintongnihuta. Sudah jauh lebih maju bidang pertanian bila dibandingkan dengan kecamatan lain. Bahkan bisa membentuk koperasi pertanian bidang pembibitan kopi arabika. 

Diharapkan kedepan, agar koperasi ini menjadi koperasi terbaik di Humbang Hasundutan, tingkat Sumut bahkan nasional. Bahkan bupati mengharapkan supaya koperasi ini bisa membuka bidang lain seperti pengolahan pakan ternak.

Sehingga para petani termasuk peternak tidak membeli pakan dari luar. Silahkan koperasi Dosroha Tani memikirkan itu, pemerintah siap membantu. Pemkab Humbang Hasundutan siap memfasilitasinya.

Berorganisasi itu sangat penting, sehingga punya harapan kedepan terjadi perubahan anggota bukan pengurus.

“Jangan setelah ada koperasi jadi kumpul-kumpul, tapi harus benar-benar membuahkan hasil. Kalau ada uang, para bapak-bapak pasti tambah ganteng, ibu-ibu pasti makin cantik. Jam kerja ke ladang harus ditingkatkan, yang biasanya 5 jam ditambah menjadi 8 jam, agar kehidupan semakin bertambah dan sejahtera.

Berorganisasi itu harus saling bahu membahu, saling membantu. Semoga koperasi ini semakin meningkat dan mensejahterahkan semua anggota” pungkas bupati.

Kedepan, dinas terkait agar memikirkan piagam dan penghargaan kepada koperasi yang berprestasi. Koperasi yang benar-benar punya prestasi diberi penghargaan, bukan hanya piagam kertas tapi dibantu dengan dana.

Ini program Pemkab Humbahas kedepan, karena pemerintah sangat serius membantu para petani. Kemenkumham RI telah menyerah-kan sertifikat IG (indikasi geofrafis) kopi arabika sumatera lintong ke Kabupaten Humbang Hasundutan.

Diharapkan agar pertanian kopi di Humbang Hasundutan ditingkatkan, karena sudah dipastikan harga kopi akan naik. Masyarakat Humbang Hasundutan sangat beruntung bila dibandingkan dengan daerah lain, tanah subur dan luas, 8 bulan musim basah.

Kalau petani sangat serius bekerja pasti semakin sejahtera. Saat ini pemerintah pusat masih memberikan kepercayaan kepada Humbang Hasundutan untuk penanaman jagung seluas 20.000 hektar.

Ini terealisasi berkat dukungan seluruh elemen masyarakat khususnya petani.  Semua hasil jagung pasti diterima dengan syarat kualitas bagus, karena 2 (dua) perusahaan besar sudah siap menampung semua hasil panen jagung dari Humbang Hasundutan.

Namun demikian, tanaman lain seperti cabe, tomat, kopi dan lainnya tetap digeluti agar kedepan kehidupan masyarakat semakin baik . Camat Lintongnihuta Jara Trisepto Lumbantoruan melaporkan Koperasi Dosroha Tani terbentuk 1 September 2017.

Dengan umur 6 bulan, koperasi ini berjalan dengan baik bahkan sudah punya program pembibitan kopi arabika sebanyak 20.000 batang. Kopi arabika bersertifikat ini akan dibagikan kepada masyarakat petani.

Sertifikat IG kopi arabika sumatera lintong telah diterima Pemkab Humbang Hasundutan, sebagai ucapan terimakasih warga Lintongnihuta memberikan cendramata berupa ulos kepada Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor SE. **(B. Nababan)

Read More