Seribuan Ojek Online Bersatu Gelar Aksi Damai di Bundaran HI

DNM.com (Jakarta)

Sedikitnya Seribuan Ojek Online akan menggelar Aksi Damai di Bundaran HI Besok (11/3) Pagi. Saat ini upaya para pekerja mandiri di bidang ojek on-line (ojol) untuk mengangkat citra dan nama baik dilakukan dengan berbagai aktivitas positif.

Di antaranya mengikuti aksi donor darah, ikut sebagai peserta Bela Negara, aksi pembersihan paku di jalan, bahkan memberikan jasa ambulance gratis dan lainnya dan Minggu Pagi (11/3) di Car Free Day sepanjang Jalan Thamrin dan Sudirman ada agenda menarik dengan mengadakan aksi damai nan simpatik.

Aksi Damai Simpatik Ojek Online tersebut memiliki maksud dan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa para pekerja mandiri di bidang ojol mempunyai perfomance yang baik dan profesional.

Untuk itu menurut Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum, Suta Widhya SH, Sabtu (10/3) pagi mengatakan bahwa  himbauan pengurus markas komando (Mako) Team Khusus Anti Begal (TEKAB) yang anggotanya berpartisipasi dalam rencana acara besok agar kepada seluruh peserta yg mengikuti aksi untuk Memakai atribut ojol, Menjaga keamanan dan ketertiban, Selalu mengikuti arahan dari koordinator aksi Memberikan senyum dan rasa simpatik kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa para pengemudi ojek online juga manusia yang bermoral dan bermartabat, bukan seperti pelaku Begal sebagaimana diberitakan belakangan ini.

 Jadwal acara aksi damai driver ojek on-line 11 maret 2018

Pukul 07.00. Titik kumpul Taman Menteng, Pukul 07.15  Pengarahan dari koordinator  lapangan (Korlap), Pukul 07.30 long march dari taman menteng menuju bunderan HI, Pukul 08.00 long march dari bunderan HI menuju patung kuda indosat, Pukul 08.30 aksi simpatik bagi bagi bunga, tissue, permen, Sertifikat dan lainnya, Pukul 9.30 acara selesai. **(Red-21)

Read More

Amstrong Minta Hapus Berita Internal MK yang Cenderung Rugikan Pemohon

DNM.com (Jakarta)

Kuasa Hukum ahli waris Haryanti Sutanto fan Victorina Arif, JJ. Amstrong Sembiring SH MH Rabu (7/3) pagi mendatangi Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi atas pemberitaan media internal Mahkamahkonstitusi.go.id yang berjudul ” Ahli Waris Pengugat KUH Perdata Perbaiki Permohonan ” tertanggal 06 Maret 2018.    

Sejak awal Majelis Konstitusi yang di ketuai oleh Suhartoyo didampingi oleh Hakim Konstitusi Wahidin Adam dan Saidi Isra.

Menurut Amstrong isi berita  sangat merugikan dirinya dan rekan selaku kuasa hukum pemohon tersebut antara lain :

Pertama, dalam perbaikan permohonan, pemohon tetap mempermasalahkan mengenai adanya ”Akta Persetujuan dan kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama” yang dibuat oleh notaris dan dianggap multitafsir.

Pemohon yang merupakan anak kandung dari perkawinan Soeprapti dengan Max Sutanto adalah ahli waris sah yang berhak atas sejumlah harta peninggalan orang tuanya, namun demikian telah terjadi penyalahgunaan dan manipulasi “Akta Persetujuan dan Kuasa, berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama “oleh saudara kandung pemohon untuk memperoleh harta warisan.

Penyalahgunaan tersebut menurut pemohon terjadi sebagai akibat multitafsir penerapan antara “akta Persetujuan dan kuasa, berikut pernyataan kesepakatan bersama dengan KUH Perdata.

Kedua,  judul Ahli Waris Penggugat KUH Perdata Perbaiki Permohonan.

"Atas pemberitaan itu kami merasa dirugikan sekali karena tidak sesuai dengan Fakta Persidangan dalam  “sidang perbaikan” pada Selasa tanggal 06 Maret 2018, karena dari isi berita itu sangat merugikan kami dan klien kami yang memungkinkan permohonan judicial review kami akan tidak dikabulkan. 

Ketiga, ada kesalahan ketik nama notaris yang membuat keempat akta persetujuan dan kuasa berikut kesepakatan bersama.

Mekanisme berikutnya, setelah Sidang yang membahas perbaikan tentu akan digelar sidang pleno dengan 9 Hakim Konstitusi. Dimana ada 6 Hakim Konstitusi tidak mengikuti sidang dari awal sehingga tidak merasakan suasana persidangan sejak awal.

Mahkamah kostitusi yang diwakili oleh Kasubbag humas Makamah Konstitusi Ardli Nuryadi dan Dini selaku stafnya menerima di ruangan rapat di lantai 4 Mahkamah Konstitusi pukul 10.40 pagi dan berjanji sebelum pukul 16 akan membuat koreksi pemberitaan.

Namun,  saat date line tiba pada pukul 15.15 Amstrong dan rekan kecewa, karena substansi pemberitaan  tidak berubah. Masih tetap tidak sesuai fakta di persidangan, sehingga Amstrong dan rekan kembali menemui Ardli Nuryadi dan meminta kepadanya selaku Kasubbag Humas Mahkamah Konstitusi agar segera menghapus  berita tersebut karena tidak sesuai dengan fakta persidangan. 

Pertemuan kedua kalinya Amstrong bersama rekannya dari Kantor Hukum Amstrong Sembiring SH, MH dan Rekan meninggalkan Mahkamah Konstitusi setelah menunggu 15 menit kemudian berita dihapus.

Ketentuan Akta Persetujuan dan Kuasa, Berikut Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 6,7,8 dan 9 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

 Semua akta di atas di bidang waris merugikan Hak Konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted) dan dijamin (guaranted) oleh UUD 1945. **(Red-20)

Read More

Sempat Tertunda Besok IPDN Anugerahi Gelar Doktor Kehormatan Kepada Megawati Soekarnoputri

Hasto Kristiyanto dan Megawati Soekarnoputri

DNM.com (Jakarta)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), menganugerahi gelar doktor kehormatan bidang politik pemerintahan kepada Megawati Soekarnoputri, Kamis (8/3) besok. Penganugrahan gelar tersebut sebenarnya sempat sempat tertunda selama 1,5 tahun.

Gelar dari IPDN itu merupakan gelar kehormatan ke tujuh yang diterima Megawati,  empat diberikan oleh universitas luar negeri, yakni Jepang, Rusia dan Korsel, dan 3 dari perguruan tinggi dalam negeri.

“Gelar kehormatan dalam bidang politik pemerintahan tersebut sebagai pengakuan atas jasa Ibu Megawati yang mampu menjalankan politik pemerintahan yang demokratis, stabil dan efektif di dalam menjalankan agenda reformasi, termasuk mengatasi berbagai krisis multidimensional saat itu,” kata Sekeretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (7/3).

Hasto menuturkankan, PDI Perjuangan sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika IPDN.

Gubernur IPDN Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH menegaskan bahwa dalam perspektif sejarah, cikal bakal IPDN didirikan oleh Bung Karno di Malang pada tahun 1956 yang semula bernama Akademi Pemerintahan Dalam Negeri.

“IPDN memberikan gelar doktor kehormatan sebagai pengakuan kenegarawanan Megawati Soekarnoputri. Beliau sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan serta konsisten menegakkan demokrasi dalam NKRI. Beliau sosok yang meletakkan dasar kebijakan desentralisasi yang berkesinambungan untuk Indonesia Raya,” kata Prof. Ermaya.

Kampus IPDN yang dikenal menggelorakan revolusi mental sejak kepemimpinan Presiden Jokowi tersebut sengaja memberikan gelar doktor honoris causa tersebut bertepatan dengan hari peringatan perempuan sedunia.

“Ibu Megawati benar-benar kokoh dalam prinsip, bersikap tegas, dan selama memimpin, seluruh jajaran kabinet gotong royong bekerja dengan tenang. Apalagi, beliau selalu tegas mengambil tanggung jawab terhadap berbagai persoalan penting,” kata Ermaya.

Ia menambahkan selain tegas, pada saat bersamaan Megawati dianggap menampilkan kepemimpinan perempuan yang penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan sangat respek terhadap lingkungan dan kebudayaan. **(Red-19)

Read More

Diskusi Publik Isu Kebangkitan PKI Berujung Cheos

DNM.com (Jakarta)

Awalnya diskusi publik yang berjudul Isu Kebangkitan PKI: Realitas atau Propaganda? berjalan aman di Hotel Grand Sjahid, Jakarta pada Selasa (6/3) siang. Namun, di akhir acara sejumlah besar massa tiba-tiba meminta pembatalan 13 orang anak muda dari Kaukus Muda Indonesia (KMI) yang bersiap mendeklarasikan sebuah pernyataan bahwa isu PKI adalah hoax semata dan tidak perlu dijadikan bahan kampanye oknum partai tertentu. 

Kesiapan barisan yang akan menyatakan deklarasi  itu tentu saja membuat geram lawyer yang tergabung dalam Ikatan Advokat Muslim INDONESIA (IKAMI) dan aktivis anti Komunis. Mereka berang dan meminta para anggota Kaukus Muda Indonesia(KMI) membatalkan deklarasi.

Semua penanya dan penanggap para nara sumber tidak satupun yang setuju bangkitnya  paham komunis. Hanya ada 2 orang narsum  yaitu Tigor Naipospos dan seorang peneliti dari LIPI yang anggap bahaya Komunis di tanah air tidak perlu dikuatiri.

 Massa yang menolak paham komunis dan pengembangan gaya baru oleh para keturunan PKI dan para keturunan simpatisan komunis berencana  melaporkan acara diskusi bertajuk “Isu Kebangkitan PKI Realita atau Propaganda” yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa (6/3).

Mereka mengungkapkan acara tersebut secara terang-terangan mendukung gerakan komunis.

“Kita akan melakukan tuntutan secara hukum. Karena melakukan acara Terang-terangan. Tidak bisa melakukan acara komunis yang dilakukan secara Terang-terangan di Indonesia,” jelas Rahmat Himran yang merupakan Ketua dari Gerakan Pemuda Anti KOMUNIS (GEPAK) saat ditemui di lokasi acara.

Sementara itu Ikatan Advokat Muslim Indonesia memastikan acara tersebut mendukung gerakan komunis. Hal ini dijelaskan melalui pers rilis yang disebut mereka cukup tendesius.

“Acara ini kami nilai merusak kepercayaan masyarakat karena jelas terlihat mereka  justru mereka yg tendesius dari rilis yang dibagikan. Ini jelas sudah melanggar hukum.  Kita akan susun materi laporan. Sangat besar kita akan laporkan kepada yang berwajib,” Tegas Juju Purwantoro, Sekjen   Advokat Muslim Indonesia (IKAMI).

Beberapa isu yang mereka sebut mengarahkan kepada dukungan antara lain, disebut isu PKI merupakan berita hoax, isu tersebut dilegitimasi untuk melemahkan pemerintah, sengaja dihembuskan berbarengan dengan penyerangan ulama, dan membahayakan keutuhan bangsa.

“Isu komunis itu dijadikan isu komoditas dalam rangka pilpres 2019. Diskusinya Realita dan propaganda, tapi mereka mengarahkan bahwa isu komunis itu propaganda atau hanyalah berita hoax sebagaimana yang dikatakan sebuah lembaga survey yang diberikan dalam rilis yang mereka bagikan sebelum acara dimulai,” jelas Juju.

Sementara terjadi keributan pembubaran acara, para panitia tidak terlihat ada disekitar lokasi acara. Ketua Presidium Ikatan Polisi Mitra Masyarakat (IPMMI) Suta Widhya SH, menilai acara ini dibungkus sedemikian rapih untuk kepentingan elit politik tingkat tinggi. "Pastilah ada benang merah antara acara dan pernyataan yang akan mereka deklarasikan." Simpul Suta Widhya. **(Red-17)

Read More