Duta Nusantara Merdeka | Jakarta.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan kepada seluruh personel kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk tidak sekali-kali melupakan tugas pokoknya untuk selalu melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.
Hal itu disampaikan Kapolri saat memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tujuh Kapolda di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (29-12-2021).
"Ingatkan, ingatkan, ingatkan, bahwa tugas kita adalah memberikan pelayanan, terhadap tugas pokok yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Hal ini sebenarnya adalah doktrin dan tugas kita dari dulu," kata Kapolri dalam arahannya.
Kapolri menjelaskan, tugas dasar sebagai aparat penegak hukum itu harus selalu ditanamkan setiap hari. Mengingat, kata Kapolri, belakangan ini masih muncul tagar di media sosial (medsos) akan persepsi publik terhadap Polri.
Menurut Kapolri, kemunculan Hastag tersebut harus disikapi dengan langkah-langkah yang konkret untuk melakukan perbaikan di institusi Korps Bhayangkara. Sehingga pelanggaran tidak kembali terjadi.
"Tanamkan itu setiap hari. Berikan contoh, turun ke lapangan, cek apakah semua berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan lakukan koreksi," ujar Kapolri.
Polri dewasa ini, ditegaskan Kapolri, bukanlah institusi yang anti-kritik. Melainkan, menjadi masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk menuju Polri yang semakin baik dan dicintai oleh masyarakat.
"Ada kritik dari masyarakat kita terima sebagai bagian dari evaluasi kita untuk membawa institusi menjadi jauh lebih baik. Pertahankan Polri tidak anti-kritik, tapi kita akan terus berbenah menjadi organisasi yang modern dan organisasi yang selalu berubah menjadi organisasi yang lebih baik," ucapnya.
Menurut Kapolri, perbaikan harus terus dilakukan kedepannya. Hal itu untuk mempertahankan tren positif dari beberapa lembaga survei yang merilis soal tingkat kepercayaan dan kinerja Polri yang mengalami peningkatan jauh lebih baik.
Kapolri meminta seluruh personel Polri tak terlena dengan hasil survei yang sudah baik. Menurutnya, hal itu harus dijadikan motivasi untuk terus mempertahankan yang baik dan memperbaiki segala bentuk kekurangan yang ada.
Terkait hal itu, Kapolri memastikan, bakal memberikan reward kepada anggota kepolisian yang memang bekerja keras, berprestasi dan bersungguh-sungguh dalam menjalani tugas melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sebaliknya, Kapolri tak akan segan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran atau bekerja tak sesuai dengan aturan.
"Beberapa hasil survei yang menempatkan Polri di urutan yang baik, Alhamdulilah dengan situasi yang ada, kita masih berada di posisi tersebut. Dan saya harapkan menjadi motivasi agar kedepan melakukan perbaikan dan terus ditingkatkan. Ini bagian dari tugas rekan-rekan, menjaga wibawa hukum dan institusi Polri," tutur Kapolri.
Oleh karena itu, Kapolri menegaskan untuk memberikan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan peran dari Polri dalam mencari keadilan. Kapolri menginstruksikan, untuk tidak pandang bulu dalam melakukan proses penegakan hukum di Indonesia.
"Jaga wibawa institusi, tegakkan hukum dan berikan rasa keadilan dan perhatikan masyarakat kecil yang selama ini merindukan rasa keadilan. Kita cepat respons terhadap hal-hal seperti itu. Pastikan mereka mendapatkan pelayanan yang sama dan tak membeda-bedakan rakyat kecil. Hal-hal yang sensitif, hal-hal yang menjadi perhatian tolong dilaksanakan dengan cepat," tegas Kapolri.
Disisi lain, Kapolri mengingatkan kepada seluruh Kapolda untuk tetap melakukan pengendalian Pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini akan memasuki masa liburan Tahun Baru 2022.
Kesiapan itu, kata Kapolri, sebagai bentuk untuk mengantisipasi penyebaran dari varian baru Covid-19, Omicron, yang sudah diumumkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, Kapolri menginstruksikan kepada seluruh Kapolda yang masih rendah capaian vaksinasi di wilayahnya untuk segera berpacu guna mewujudkan target vaksinasi 70 persen sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo (Jokowi).
"Oleh karena itu, langkah yang harus dilakukan adalah mengejar ketertinggalan dan akselerasi vaksinasi di masing-masing wilayah. Ada 13 provinsi yang saya pantau. 5 provinsi kemungkinan akan mencapai 70 persen. Masih ada 8 lagi saya harapkan bisa mengejar ketertinggalannya. Silahkan rekan-rekan melihat kondisi wilayah masing-masing. Bagi yang masih tertinggal lakukan langkah dan strategi yang pas sehingga akselerasi vaksinasi bisa dilaksanakan. Karena itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah lonjakan berikutnya," papar Kapolri.
Dengan vaksinasi, menurut Kapolri, hal itu akan meningkatkan imunitas dan menurunkan fatalitas bagi masyarakat yang terpapar virus corona. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi juga sebagai persiapan untuk menghadapi perhelatan event nasional dan internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia.
"Tolong untuk Kapolda yang wilayahnya menjadi tempat melaksanakan event tersebut siapkan dengan baik mulai dari sekarang. Sehingga pada saatnya kita betul-betul menjaga dan mengawal pelaksanaan G20 presidensi. Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah dan ini harus kita kawal sehingga semuanya berjalan sukses. Jaga jangan sampai terjadi konflik, letupan yang bisa menganggu proses presidensi. Tolong dilakukan mapping terhadap potensi yang ada dan Kesiapan kita kalau belum optimal," ujar Kapolri.
Untuk mencegah varian baru Omicron, Kapolri berharap seluruh Kapolda untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadap jalur pintu masuk ke Indonesia, seperti, Bandara, Pelabuhan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Penegakan protokol kesehatan (prokes) terhadap Pelaku Perjalanan Internasional (PPI) harus diperkuat. Terutama, dalam masa wajib karantina.
Kapolri juga meminta kepada Kapolda jajaran untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam. Personel Polri harus hadir dan bertindak cepat membantu masyarakat lantaran itu representasi kehadiran negara.
Tak lupa, Kapolri kembali mengingatkan pesan Presiden Jokowi untuk kepolisian melakukan pengawalan iklim investasi di Indonesia. Karena, hal itu dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian di tengah Pandemi Covid-19.
"Hindarkan polisi menjadi penghambat investasi. Saya ingatkan, kawal dan pastikan aman hingga betul-betul merasakan apa yang menjadi harapan Pemerintah. Masalah perizinan berikan pendampingan sehingga semuanya bisa dilengkapi dan UMKM yang ada bisa tumbuh. Kawal penggunaan APBN baik di daerah, di sektor strategis, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tak terjadi kebocoran," kata Kapolri.
Terakhir, Kapolri menegaskan untuk aparat kepolisian tetap menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia di saat menghadapi situasi politik yang berkembang di tahun 2022 mendatang. Pesta demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia harus berjalan aman dan damai serta tidak terjadinya pecah belah sesama anak bangsa.
"Demokrasi Pilkada bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan, sehingga menjadi pendidikan politik yang sehat. Bukan menyebabkan kondisi bangsa kita terpecah belah. Ini bicarakan dengan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lain untuk membuat komitmen bahwa demokrasi boleh jalan, situasi dan pilihan berbeda tapi masalah persatuan dan kesatuan tetap dijaga," tutup Kapolri. (Arianto)
