Satu - Satunya Tampil Beda, Koran Politik Paling Berani Mengkritik Terpanas dan Perang Terhadap Koruptor, Narkoba, Teroris Musuh Rakyat ~~~~~>>>>> Kami Menerima Artikel, Opini, Berita Kegiatan, Iklan Pariwara dapat mengirimkannya melalui email dutanusantaramerdeka@yahoo.co.id
Tampilkan postingan dengan label Kementan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kementan. Tampilkan semua postingan

Antisipasi El Nino, Menteri Pertanian Dorong Daerah Siapkan Lumbung Pangan


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Mengantisipasi dampak El Nino, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendorong pemerintah daerah untuk menyiapkan lumbung pangan di daerahnya masing-masing. Menurut Syahrul, dampak El Nino bisa sangat berbahaya jika tidak diantisipasi secara tepat dan cepat. 

“Lumbung dibutuhkan bagi kita dalam menghadapi El Nino. Setiap daerah harus memiliki stok yang banyak. Bila buffer stock tidak kuat, El Nino bisa sangat berbahaya,” ungkap Syahrul saat memberikan arahan pada kegiatan Forum Diskusi “Meskipun El Nino, Bisa Panen” di Kantor Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan, Bogor pada Selasa (4/07/2023) siang. 

Syahrul meminta pemerintah daerah untuk serius hadapi El Nino. Apalagi cuaca ekstrim ini bisa sangat berdampak terhadap pasokan pangan masyarakat. 

“Tugas utama pemerintah adalah menyediakan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Kalau kondisi pangan tidak baik, sama saja usaha kita menjadi nol. Buat apa kita punya jalan dan segala fasilitas bagus tapi tidak ada makanan untuk rakyat,” tegas Syahrul. 

Selain mempersiaplan lumbung pangan, Syahrul juga meminta setiap daerah untuk menyiapkan lahan percontohan seluas 1.000 hektare. Lahan percontohan ini akan menjadi lokomotif bagi peningkatan kapasitas produksi daerah tersebut. 

“Biar petani dan warga bisa melihatnya sebagai contoh, seperti pengelolaan air atau pemanfaatan pupuk organik. Dengan lahan tersebut, masyarakat bisa meningkatkan hasil produksi berbagai komoditi pangan,” ujarnya. 

Syahrul mengapresiasi terselenggaranya forum diskusi yang diinisasi atas kerjasama Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi). Ia mengharapkan dari forum diskusi ini bisa tersusun program dan langkah aksi yang bisa digunakan dalam mengantisipasi El Nino. 

“Kerjasama sangat penting untuk menentukan arah yang akan kita lakukan hari ini dan besok. Jajaran Kementan dan Perhimpi hadir, begitu juga kepala dinas dari berbagai daerah. Kita duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,” terang Syahrul. 

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sekaligus Ketua Umum Perhimpi Fadjry Djufry mengungkapkan diselenggarakannya forum diskusi ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang strategis dan aplikatif untuk membantu pemerintah dalam merespon dampak El-Nino pada semua komoditas pertanian.

“Diharapkan ada rekomendasi yang implementatif sehingga tanam bisa terus dilakukan meski El Nino sedang melanda,” sebutnya.

Menurut Fadjry, kerjasama antara Kementerian Pertanian dan Perhimpi telah berlangsung sejak Perhimpi berdiri 44 tahun yang lalu, khususnya dalam hal pemanfaatan sumberdaya iklim. 

“Sumber daya iklim seperti cuaca, air, dan lingkungan harus bisa menjadi faktor produksi pertanian yang terstandar dalam setiap prosesnya,” tuturnya. 

Wakil Ketua Dewan Penasehat Perhimpi Yonny Koesmaryono menyebutkan pada masa lalu, Indonesia sudah membuktikan diri bisa beradaptasi dengan El Nino. Untuk menghadapi El Nino kali ini, Yonny mengharapkan pemerintah bisa menjadi fasilitator dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM). 

“Perlu ada sinergi antar komponen. Misal penyuluh dalam diseminasi dan pengawalan program, lalu juga dinas terkait dana penyediaan sarana dan prasarana,” ungkapnya. 

Sebagai bagian dari upaya memberdayakan petani, kapasitas sistem informasi digital perlu ditingkatkan. 

“Petani harus diberdayakan dengan telepon genggamnya. IPB sudah memiliki program untuk itu. Begitu juga Kementan. Lewat teleponnya, petani bisa terinformasikan tentang varietas yang tepat untuk kondisi iklim dan lahannya,” jelas Yonny. (Ar)


Share:

Presiden Jokowi Didampingi Mentan SYL Panen Raya Padi di Ngawi


Duta Nusantara Merdeka | Ngawi 
Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan panen raya padi di Kabupaten Ngawi guna melanjutkan rangkaian Panen Raya Padi Nusantara 1 Juta Hektar (ha) secara serentak. Sebelumnya tanggal 9 Maret panen raya nusantara berlangsung di Kabupaten Kebumen serentak di 30 propinsi dan 113 kabupaten dan panen raya serentak kali ini dilakukan di 18 provinsi dan 91 kabupaten guna mengawal produksi padi melimpah pada puncak panen raya Maret-April 2023. 

"Kemaren di Kebumen dan sekarang panen raya di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Saya melihat memang ada perbedaan terutama di produktivitas per hektar. Disini (Ngawi, red) sudah ada yang mencapai 10 ton per hektare, ada yang 8 ton per hektare dan yang kemaren di sana (Kebumen, red) 5 sampai 6 ton per hektar," demikian dikatakan Presiden Jokowi pada panen raya padi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Sabtu (11/3/2023).

Jokowi menjelaskan perbedaan produktivitas tersebut karena setiap daerah memiliki kesuburan yang berbeda - beda dan memiliki manajemen yang beda - beda mengenai pengairan dan lain - lain sehingga ini baik untuk petani. Tetapi yang paling penting memang harga gabah harus segera ditentukan jangan sampai harganya jatuh karna ini panen raya berlangsung dimana - mana seluruh wilayah Indonesia. 

"Pembelian gabah nantinya oleh Bulog dan nanti jelas harga GKP (gabah kering panen,- red) nya berapa," terangnya.

"Dan harapkan kepada petani agar melakukan percepatan tanam. Usai panen harus segera olah lahan untuk tanam lagi. Jangan biarkan jeda terlalu lama karena ini hujanya masih ada, airnya masih ada agar kersediaan beras kita semakin aman," pinta Jokowi.

Sementara itu, Mentan SYL mengatakan panen raya padi nusantara yang kedua oleh Presiden Jokowi ini mensimbolkan panen bersama 1 juta hektar, walaupun data secara keseluruhan menunjukan pada bulan Februari ini seluas 1,20 juta ha dengan perkiraan produksi 6,39 juta ton GKG, setara beras 3,68 juta ton. Selanjutnya Maret seluas 1,70 juta ha dengan produksi 9,14 jt ton GKG setara beras 5,26 juta ton dan April 1,15 juta ha dengan produksi 6,09 juta ton GKG setara beras 3,51 juta ton.

"Sehingga, kita berharap panen yang lebih cepat ini kita maksimalkan serentak dilakukan karena kita menghadapi cuaca kemarau panjang. Walaupun ternyata saat panen ini, hujan masih ada sehingga anomali cuaca ini harus kita perhitungkan," ujarnya.

SYL pun menegaskan pihaknya siap merealisasiakan dengan cepat perintah Presiden Jokowi untuk dilakukan percepatan tanam padi setelah panen raya bersinergi dengan para kepala daerah. Dari total lahan sawah 7,4 juta hektar, ditargetkan dilakukan percepatan tanam seluas 1 sampai 10 juta hektar.

"Lahan sawah kita sebenarnya 7,4 juta hektar tapi luas tanam lebih dari itu, agar dikakukan percepatan tanam, jangan dikasih jeda terlalu lama karena air masih ada. Kami bersama Gubernur dan Bupati akan serempak melakukan langkah itu," tuturnya.

Lebih lanjut SYL menyebutkan produksi padi di Kabupaten Ngawi jauh lebih tinggi yakni mencapai 8 ton perhektar dibanding daerah lainnya hanya 6 ton per hektar. Padahal lahan di Kabupaten Ngawi bukan sawah irigasi tapi menggunakan pompa air namun perlakuanya oleh petani cukup baik. 

"Oleh karena itu, perintah Bapak Presiden untuk perbanyak dryer, power thresher, bahkan karena harga gabah lebih tinggi menggunakan combine dibanding sabit, maka perbanyak combie dan kami siap sampai 1.000 unit menggunakan dana KUR. Bahkan penggilingan padi harus dibina dengan baik dan menggunakan KUR untuk meningkatkan kelasnya agar kualitas beras yang dihasilkan juga bagus," ucapnya.

Untuk diketahui, luas panen pada Maret 2023 di Kabupaten Ngawi sendiri 32.676 ha dari luas panen Provinsi Jawa Timur 375.403 ha. Harga gabah saat ini di Kabupaten Ngawi untuk panen secara manual Rp4.700 sampai 4.900 /Kg sementara yang menggunakan combine harvester Rp 5.000 sampai Rp 5.500 /Kg. (Arianto)

Share:

Ketum APKASINDO Apresiasi Gebrakan Kementan Percepat PSR


Duta Nusantara Merdeka | Bali
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat ME Manurung mengapresiasi gebrakan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengakselerasi realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Melalui kerja keras Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementan bergerak cepat mengurai dan mengkoordinasikan seluruh institusi yang berwenang dalam percepatan program PSR. Salah satu buktinya adalah proses Revisi Permentan nomor 03 Tahun 2022 tentang PSR menjadi Pernentan nomor 19 Tahun 2023 dilakukan sangat cepat dan terukur, sehingga terjadi simplikasi persyaratan PSR.

Tindak lanjut dari revisi Permentan diatas Koordinasi antar lembaga yang dimotori oleh Dirjen Perkebunan membuahkan hasil "Tertanggal 9 Maret 2023, Kementerian ATR/BPN melakukan penyederhanaan dengan merevisi Surat Edaran (SE) Nomor 396 dengan menerbitkan SE Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 Tentang Pemberian Keterangan Tidak Berada Di Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dengan surat ini, telah memangkas persyaratan atau menyederhanakan aturan untuk percepatan PSR," kata Gulat yang hadir pada Munas GAPKI di Bali, Kamis (9/3/2023).

Gulat mengungkapkan isi SE Nomor 2/SE-300.UK.05/III/2023 tersebut yakni menetapkan persyaratan calon lahan perkebunan PSR. Pertama, cukup menunjukan surat keterangan tidak berada dalam kawasan HGU yang dikeluarkan Kantor Pertanahan; Kedua, memiliki peta cetak atau digital yang menunjukan koordinat polygon lahan; dan Ketiga, kelembagaan pekebun wajib melakukan pengecekan status letak posisi lahan perkebunan pada website http://bhumi/atrbpn.go.id.

Lebih rinci, Gulat menambahkan, bilamana hasil pengecekan status melalui website yang ditunjuk menunjukan indikasi tumpang tindih dengan HGU, maka kelembagaan pekebun pengusul PSR dapat meminta Surat Keterangan ke kantor pertanahan terdekat. Dengan terbitnya SE nomor 2 ini, maka pengusul PSR tidak perlu lagi melakukan pengecekan atau survey lapangan selama dapat memastikan kelengkapan dokumen lahan.

"Janji Pak Dirjend SPPR saat FGD Percepatan PSR APKASINDO di Riau dibayar tunai. SE Ini hasil koordinasi yang tidak biasa dari seorang Dirjen Perkebunan, Pak Andi Nur Alam Syah dan Pak Direktur Tanaman Tahunan, Pak Rizal," ucapnya. 

"Biasanya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga sangat ribet dan ego sectoral, tapi mitos tersebut berhasil dipatahkan oleh Pak Dirjen Perkebunan dan Pak Direktur dan tentu petani sawit dari Aceh sampai Papua menaruh rasa hormat atas kerja keras trio dirigen PSR Indonesia yaitu Pak Andi, Pak Rizal dan Pak Mula,"pungkasnya. (Arianto)


Share:

Kementan Gandeng Ombudsman Optimalisasi Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi


Duta Nusantara Merdeka | Bogor 
Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Ombudsman guna mengoptimalisasi pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Selain itu, sinergi ini juga merupakan langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk terutama untuk petani. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyebutkan salah satu langkah yang disepakati dengan Komisi IV DPR RI adalah melakukan perubahan kebijakan Pupuk Bersubsidi sebagai hasil pembahasan dengan seluruh pihak terkait termasuk Ombudsman RI melalui Permentan No.10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Langkah ini untuk menjawab isu krisis pangan global sebagai dampak Pandemi Covid-19, geopolitik, dan adanya disrupsi rantai pasok global yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.

"Sinergi pengawalan pupuk bersubsidi bersama Ombudsman adalah sesuatu yang penting. Mengapa? karena negara dan rakyat bergantung pada pangan dan pertanian adalah sektor yang banyak menyerap lapangan kerja. Oleh karena itu, distribusi pupuk harus benar-benar dikawal," ujar Mentan SYL dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 di Bogor, Rabu (1/3/2023).

Ia menjelaskan perubahan kebijakan pemerintah dalam Permentan No.10/2022. Pertama, perubahan jenis pupuk semula Urea, SP36, ZA, NPK, Orgaik menjadi Urea dan NPK. Kedua, perubahan peruntukan menjadi melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 2 hektar untuk 9 komoditas pangan pokok dan strategis, seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.

"Langkah dan kebijakan ini ditetapkan agar produk hasil pertanian kita terutama yang memiliki kontribusi sebagai bahan pangan pokok dan berdampak terhadap inflasi bisa terus terjaga. Dengan demikian diharapkan ketahanan pangan nasional Indonesia dapat terwujud," terangnya.

Ketiga, lanjut Mentan SYL, mekanisme pengusulan alokasi pupuk bersubsidi dilakukan dengan menggunakan data spasial atau data luas lahan dalam sistem informasi manajemen penyuluh pertanian (SIMLUHTAN). Tentunya dengan tetap mempertimbangkan luas baku lahan sawah yang dilindungi (LP2B). 

"Dengan demikian penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih tepat sasaran dan lebih akurat sesuai rekomendasi BPK RI. Petani tetap berhak mendapatkan pupuk bersubsidi selama melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan atau perkebunan dengan luas lahan 2 hektar, yang setiap musim tanam tergabung dalam kelompok tani yang terdaftar," tegasnya.

Ketua Ombudsman RI, Mokhamad Najih mengatakan program pupuk bersubsidi memiliki fungsi yang sangat strategis dan penting dalam perlindungan/pemberdayaan petani hingga meningkatkan produktifitas pertanian guna ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan program pupuk bersubsidi sangat bergantung pada kinerja Kementerian Pertanian.

"Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian. Program ini menekan pengeluaran petani dan meningkatkan produksi pangan. Kehadiran Ombudsman sebagai lembaga eksternal sangat diperlukan untuk mengawal output penggunaan anggaran, mengawasi pelayanan dan mencegah maladministrasi," ucapnya.

Pimpinan/Anggota Ombudsman RI Bidang Pengawasan Pelayanan Publik di Sektor Pertanian, Yeka Hendra Fatika menegaskan Ombudsman RI dari Level Pusat hingga Kantor Perwakilan di seluruh Indonesia memiliki komitmen untuk mengawal program pupuk bersubsidi. Ini agar pemenuhan pelayanan pupuk bersubsidi terhadap petani kecil dapat dipenuhi.

“Kami berharap, Rapat Koordinasi ini dapat menguatkan koordinasi dan membangun sinergi serta kerja sama yang lebih baik antara Ombudsman dengan jajaran Kementerian Pertanian maupun dengan Dinas Pertanian di setiap daerah. Dan tata kelola pupuk bersubsidi semakin lebih baik kedepannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk subsidi,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil mengatakan pihaknya siap berkoordinasi intensif dengan seluruh stakeholder terkait. Khususnya pengawasan dari Ombudsman RI dan Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri disamping pengawasan internal dan Tim KP3 yang sudah berjalan saat ini. 

"Hal ini dilakukan untuk memastikan perubahan kebijakan ini dapat diimplementasikan di tingkat lapangan, berdampak pada capaian produksi pertanian khususnya 9 komoditas, serta gejolak di tingkat petani dapat teratasi," ujarnya.

Ali Jamil berharap Ombudsman dapat memahami perubahan kebijakan pupuk bersubsidi serta dampaknya bagi masyarakat petani. Sehingga mendorong seluruh stakeholder terkait penyaluran pupuk bersubsidi dapat berkontribusi mengatasi keterbatasan penyediaan, mengawal pengelolaan dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi.

"Dengan begitu, pemenuhan kebutuhan pupuk masyarakat petani di wilayahnya dapat teratasi, dan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Sehingga penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi berkurang dan terjadi peningkatan produksi pangan," pungkasnya. (Arianto)

Share:

Produktivitas 7 Ton Per Hektar, Mentan SYL Kawal Panen Raya Padi di Jateng


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melakukan panen di Kabupaten Semarang guna mengawal langsung produksi padi Jawa Tengah sebagai salah satu penyumbang terbesar beras nasional pada masa panen raya 2023 ini melimpah. Luas panen di Kabupaten Semarang sendiri pada Februari ini 3.198 ha dan Maret 3.689 ha dengan produktivitas 6 sampai 7 ton per hektar.

"Hari ini dengan Bupati Semarang memastikan produksi padi di Jawa Tengah khususnya di Semarang memasuki masa panen raya. Ini juga mensimbolkan bahwa seluruh Indonesia sekarang lagi panen raya. Saya menyampaikan terima kasih, produksi padi di sini cukup tinggi. Kalau dilihat dari jumlah malainya di atas 7 ton per hektar," kata Mentan SYL pada panen padi yang berlangsung di Kelompok Tani Pangudi Tani Desa Boto Kecamatan Bancak seluas 250 ha, Senin (27/2/2023).

Ia mengungkapkan berdasarkan data Kerangka Sampling Area (KSA) BPS, diperkirakan luas panen raya di bulan Februari 2023 sebesar 1 juta hektar dan pada puncak panen raya bulan Maret mendatang sebesar 1,9 juta ton. Jika produksi rata-rata 5 ton per hektar dari 1 juta hektar, artinya minimal ada 10 juta ton gabah setara 5 sampai 6 juta ton beras. 

"Oleh karena itu, dari hitungan yang ada, ketersediaan beras kita cukup. Kalau panen pakai mesin combine yang hilang gabahnya hanya 3 sampai 5 persen, tapi kalau panen tradisional hilangnya sampai 11 persen," ungkapnya.

"Kita berharap produksi padi sesuai pantau satelit, perkiraan BPS dan laporan dari daerah berjalan normatif sehingga sesuai arahan Presiden Jokowi, menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri ketersediaan beras tercukupi," pinta SYL.

Di samping memastikan jalanya panen raya, Mentan SYL pun memastikan penanganan pasca panen yakni kesiapan penggilingan, terutama penggunaan penggilingan padi modern. Dengan begitu, produksi beras pada panen raya ini semakin terjamin ketersediaan bahkan dengan kualitas yang bagus.

"Saya berharap khususnya di Kabupaten Semarang ini, hasil panennya menggunakan penggilingan modern. Oleh karena itu, kami pun memastikan agar kesiapan penggilingan harus terjamin karena ini dapat menekan juga kehilangan beras dan menjamin kualitasnya. Kami memiliki program taxi alsintan, ini agar daerah, kelompok tani dan pelaku usaha dapat dengan mudah mengakses KUR untuk pengadaan mesin penggilingan padi modern," tandasnya.

Bersamaan, Bupati Semarang, Ngesri Nugraha menyampaikan apresiasi atas dukungan dan bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mendorong peningkatan produksi pangan khususnya padi di Kabupaten Semarang. Luas lahan pertanian di Kabupaten Semarang sebesar 62 ribu hektar, luas lahan sawah 32 ribu hektar dengan produktivitas padi 6,4 ton per hektar.

"Harapan kami produksi padi ke depanya ditingkatkan. Kami memiliki program pemulihan lahan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Kami telah coba mengurangi pupuk kimia dari 200 kilogram menjadi 130 kilogram. Hasilnya dari 6 ton per hektar menjadi 8,8 ton per hektar. Kami sangat bersyukur adanya program Bapak Menteri Pertanian mengurangi penggunaan pupuk kimia, salah satunya Biosaka," ujarnya. (Arianto)

Share:

Rakor Sawit Nasional, Mentan SYL Targetkan Program PSR Capai 180.000 Hektare Per Tahun


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memastikan program peremajaan sawit rakyat (PSR) terus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Ditargetkan, program ini bisa mencapai 180.000 hektar pada setiap tahunya. Demikian disampaikan SYL saat membuka rapat koordinasi sawit nasional dengan tema menjaga resiliensi perkebunan Indonesia 2023 dan akselerasi peremajaan sawit rakyat.

"Kita pastikan PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tapi saya minta jangan ada aturan yang ribet-ribet karena program ini adalah program rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit," ujar SYL, Senin (27/02//2023).

Menurut SYL, program PSR harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama dalam meningkatkan produktivitas. Terlebih perhatian pemerintah daerah dalam mengawal penanaman pohon baru di wilayahnya masing-masing.

"Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat," katanya.

SYL mengatakan, kontribusi kelapa sawit selama ini ditopang dari luasan areal tutupan yang mencapai 16,38 juta hektar, dimana sekitar 6,9 juta hektar merupakan milik pekebun sawit rakyat. Meski demikian, perkebunan sawit masih memiliki tantangan yang cukup besar seperti penggunaan agroinput yang belum maksimal.

Pada sisi lain, produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektar atau setara dengan CPO. Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak dilakukan langkah komprehensif. Di antaranya perlu melakukan perbaikan dari sektor hulu dengan memgganti tanaman tua atau yang sudah tidak produktif.

"Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit terus difasilitasi dengan pemanfaatan dana BPDP-KS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) melalui program PSR sejak tahun 2017 dengan menyasar kebun-kebun sawit atau tanaman tua," katanya.

Namun demikian, SYL mengatakan bahwa peremajaan kebun sawit rakyat tidak semudah membalikan tangan. Berbagai tantangan yang dihadapi Pekebun sawit kita, tentu perlu kerja keras dan kerja kolaborasi dari semua elemen dalam rangka mendukung secara aktif program ini.

"Sejak awal rapat koordinasi ini telah banyak diupayakan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya guna mendorong program PSR dapat berjalan lebih cepat lagi dan lebih baik lagi," jelasnya.

Dirjen Perkebunan, Andi Nur Alam Syah menambahkan tujuan Rapat Koordinasi Kelapa Sawit Nasional ini untuk membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan para asosiasi pekebun kelapa sawit maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit agar secara konkret dan konsisten untuk mengakselerasi pencapaian program PSR. Selanjutnya untuk mendapat komitmen sekaligus menjaring masukan dalam merumuskan langkah-langkah yang harus dijalankan. 

"Pada tahun 2023 ini, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, telah mendistribusikan target program PSR di 20 Provinsi dan 112 Kabupaten/Kota yang berpotensi mengajukan usulan program PSR melalui pengusulan Dinas daerah Kabupaten/Kota dan Dinas daerah Provinsi. Sedangkan distribusi target untuk pengusulan kemitraan dengan Perusahaan Perkebunan berada di 11 Provinsi dan 24 Kabupaten/Kota," ujarnya.

Andi menjelaskan untuk membangun komitmen lintas Kementerian/Lembaga khususnya antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam rangkaian Rapat Koordinasi ini akan dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mengakselerasi pelaksanaan program PSR. Dengan adanya komitmen bersama ini diharapkan dapat mengeliminir tantangan di tingkat lapangan khususnya dalam pengurusan administrasi untuk kelengkapan persyaratan pengajuan usulan PSR.

"Sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 capaian PSR sebesar 278.200 ha, setidaknya terdapat 2,8 juta hektar luasan sawit rakyat yang potensial untuk diremajakan. Sejak diluncurkan program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten/kota sentra perkebunan kelapa sawit dengan target per tahun seluas 180.000 hektar sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS," jelasnya.

"Memperhatikan capaian realisasi program PSR yang masih belum memenuhi harapan, diperlukan upaya strategis yang lebih konkret, sehingga pencapaian atas target seluas 180.000 hektar per tahun dapat kita," tambah Andi. (Arianto)

Share:

Awal Tahun 2023, Panen Padi di Pandeglang Melimpah


Duta Nusantara Merdeka | Panleglang
Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang menggelar panen raya perdana padi awal tahun 2023 dengan produksi yang melimpah. Luas panen padi pada Januari 2023 di Kabupaten Pandeglang seluas 1.718 hektar dengan produktivitas 6 ton perhektar dan harga gabah yang berlaku sangat menguntungkan petani yakni Rp 5.000 per kilogram. 

Berdasarkan angka KSA BPS, luas panen padi di Provinsi Banten pada Januari ini seluas 18.000 hektar, sudah masuk panen raya. Sementara prediksi panen padi di bulan Februari seluas 58.000 hektar, sehingga waktunya hasil panen untuk diserap.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi mengatakan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan arahan untuk melakukan monitoring dan pengawalan kegiatan panen raya padi di awal tahun 2023 yang berlangsung mulai bulan Januari hingga April, di mana puncak panennya pada Maret-April. Luas panen padi nasional di awal tahun 2023 sangat luas, bahkan berdasarkan prognosa BPS luas panen padi di bulan Februari mencapai 1,4 juta hektar.

“Dari luas panen 1,4 juta hektar ini diperkirakan menghasilkan beras mencapai 4,3 juta ton, salah satunya disupport dari Pandeglang yang merupakan lumbung padinya Provinsi Banten dan penyangga pangan Ibu Kota,” demikian dikatakan Suwandi pada acara panen raya perdana padi bersama Plt Gubernur Banten, Al Muktabar dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Selasa (10/1/2023).

Suwandi menambahkan dalam rangka menjaga dan meningkatkan ketersediaan beras nasional, Kementan dengan serius melakukan pengawalan kegiatan panen padi sekaligus memastikan petani untuk melakukan kegiatan penanaman kembali. Selain pengawalan, Kementan memberikan dukungan bantuan benih, pupuk, mekanisasi, penanganan pasca panen dan fasilitas permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat dan juga mendorong gabah petani diserap Bulog sehingga tetap mendapatkan jaminan harga yang menguntungkan.

“Sektor pertanian di tahun 2023 mengalami tantangan cukup berat yakni perubahan iklim ekstrim. Untuk itu Kementan mendorong optimalisasi areal tanam dan peningkatan produksi dengan menggunakan teknologi, salah satunya melalui Biosaka. Ini bukan pupuk tapi merupakan elisitor yang menggunakan rumput sekitar yang fungsikan dapat menyuburkan lahan dan meminimalisir hama penyakit sehingga mengurangi penggunakan pupuk kimia hingga 50 persen,” jelasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan panen padi di awal tahun 2023 sangat melimpah, sehingga pemerintah Provinsi Banten mendorong Perum Bulog untuk menyerap gabah petani sehingga harga saat panen raya menguntungkan petani. Produksi padi di Provinsi Banten khususnya Pandeglang di tahun 2023 diperkirakan mengalami peningkatan karena adanya dukungan dari Kementan, baik bantuan saranan produksi maupun mendorong semangat petani dengan menggunakan teknolog pertanian.

“Kami ucapakan terimakasih atas dukungan jajaran Kementan dalam meningkatkan produktivitas padi di wilayahnya. Dia berharap, dukungan tersebut semakin menambah daya gedor semangat petani dalam berproduksi. Karena berkat bantuan dan perhatian kementan produktivitas di wilayah Banten terus meningkat," ucapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Pandeglang, Irna Narulita memberikan apresiasi kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang selama tahun sebelumnya hingga 2022 sangat konsisten memberikan bantuan untuk pembangunan pertanian Kabupaten Pandeglang, khususnya dalam peningkatan produksi padi. Alhasil, pertanian dan petani Pandeglang dalam kondisi apapun tetap tangguh dan menjadi penopang kebutuhan pangan Ibukota Jakarta khususnya Banten.

“Terima banyak Pak Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atas bantuanya untuk petani kami. Pertanian Pandeglang menjadi contoh bagi petani lain. Hari ini kami melakukan panen raya padi di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran. Produksi padi di Pandeglang tahun 2023 ini kami optimis melimpah dan ke depannya kami pun optimis produktivitas naik karena adanya bantuan dari Kementan yang konsisten untuk kami,” tuturnya.

“Berkat bantuan Kementan juga, hasilnya luar biasa kinerja produksi Banten pada tahun 2022 naik kelas menjadi peringkat 8 produsen beras terbesar nasional. Peringkatnya naik dimana tahun sebelumnya peringkat 9,” tutup Irna. (Arianto)

Share:

Jelang Tahun Baru 2023, Stok Beras Kalbar 10.955 Ton Siap Banjiri Pasar


Duta Nusantara Merdeka | Pontianak 
Provinsi Kalimantan Barat (Barat) memiliki stok beras sebanyak 10.955 ton dari produksi petani sendiri. Stok beras ini siap dibanjirkan ke pasar di Pontianak hingga wilayah lain guna memenuhi kebutuhan hingga Tahun Baru 2023.

"Sesuai data KSA BPS, produksi beras tahun 2022 sebesar 814.743 ton GKG (gabah kering giling) naik 102.845 ton GKG atau 14.45 persen dibandingkan tahun 2021. Kondisi stok beras saat ini 64.373 ton mencukupi untuk kebutuhan Kalimantan Barat sebesar 42.796 ton beras bahkan siap memasok wilayah lainnya. Waktu bulan lalu penggilingan menyatakan siap memasok beras ke Bulog sebanyak 5.850 ton," demikian kata Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum di Pontianak, Senin (26/12/2022).

Florentinus menjelaskan keberhasilan produksi padi Kalbar ini karena berbagai upaya peningkatan produksi telah dilakukan melalui intensifikasi pertanian (Peningkatan indeks pertanaman (IP) 200, IP 300, bahkan IP 400). Antara lain, penggunaaan benih unggul/bermutu, pemupukan yang berimbang, pengairan yang baik, pengendalian hama terpadu, bantuan sarana produksi (bantuan pemerintah), pengolahan tanah yang sempurna dan penanganan pascapanen yang baik.

"Pada saat Natal hingga Tahun Baru kami memantau harga harga sembako di pasar pasar, memperlancar distribusi dari sentra produksi ke pasar serta mendukung upaya upaya stabilitasi harga, sehingga stok beras di Kalbar dipastikan aman," jelasnya.

"Dalam rangka menghadapi panen raya dimulai Februari 2023 telah dilakukan persiapan dan dampak antisipasi perubahan iklim, optimalisasi sarana dan bantuan pasca panen dengan combine, menyiapkan dryer di saat musim hujan, serta menyiapkan brigade sergap kostraling, serapan Bulog dan memastikan harga layak bagi petani," pintanya.

Terpisah, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengatakan sesuai arahan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan intervensi guna memperpendek rantai pasok beras dalam rangka penyediaan bahan pangan pada Natal hingga Tahun Baru. Ini dimaksudkan untuk mendekatkan beras produksi petani langsung ke konsumen.

"Karena memang kenaikan harga beras saat ini diakibatkan rantai distribusi yang terlalu panjang. Dengan ini diharapkan masyarakat bisa terbantu dan petani tetap bisa menikmati harga gabahnya," kata Suwandi.

Perlu diketahui, mengacu data KSA BPS, memperkirakan panen raya dimulai Februari 2022 seluas 1,4 juta hektar dengan produksi beras 4,3 juta ton. Produksi ini melebihi kebutuhan konsumsi sebulan 2,5 juta ton beras, sehingga ini menjadi waktu untuk mulai serap gabah beras petani. (Arianto)

Share:

Pelaku Usaha Perkebunan Sumringah, Bunex 2022 Permudah Akses Pasar dan Perizinan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Ditjen Perkebunan perdana selenggarakan Perkebunan Indonesia Expo (Bunex 2022). Kegiatan ini langsung mendapat respon positif dan antusias luar biasa dari para penggelut bisnis UMKM di bidang perkebunan. 

Pemilik UMKM Legenda Gula Jawa, Marissa Ulfa mengatakan Bunex 2022 menjadi angin segar bagi bisnis UMKM untuk lebih kuat dalam menghadapi krisis global. Melalui kegiatan ini, UMKM siap menghadapi pasar global yang dulu tidak mudah, karena produk UMKM akan bersaing dengan produk negara lain.

"Bunex 2022 betul - betul membantu kami para penggiat UMKM sangat disupport juga oleh Pak Menteri dan Pak Dirjen. Kalau dulu itu kurang diperhatikan dari program pengembangan UMKM tapi sekarang makin tahun makin maju. Alhammdulliah makin keren, produk UMKM jadi produk expensive juga secara kualitas," ucap Marissa di Bunex 2022, Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Marissa menyebutkan bisnis UMKM yang digarapnya fokus mengembangkan 1.600 produk turunan dari komoditas kelapa dan aren. Diantaranya gula semut, gula aren, dan lainnya dengan produksi 200 ton per bulan dengan target pasar - pasar retail, rumah, hotel sampai bidang kuliner.

"Potensi gula semut dilokal itu sangat kompetitif banget tapi kalo diluar besar peluangnya. Kita belum pernah ekspor dan ingin menjajaki pasar ekspor tapi masih ada kendala sehingga kita belum bisa ekspor namun dengan adanya Bunex ini benar-benar memberikan peluang ekspor kita," sebut Marissa.

Karena itu, lanjut Marisa, melalui acara Bunex 2022, UMKM Legenda Gula Jawa langsung mendapatkan pasar baru dalam negeri maupun luar negeri sehingga penjual dan calon buyer dipertemukan dalam satu lokasi acara. Bunex 2022 ini benar-benar memotong rantai bisnis, sehingga menjadi dekat dengan petani dan buyer dalam negeri dan ekspor.

"Tadi kita sudah melakukan MoU dengan Amerika, Malaysia, Boston bernilai 2,8 miliar per tahun," ucap Marissa.

Bersamaan, Asosiasi Kuliner Indonesia, Subagyo mengatakan komoditas perkebunan sangat erat dengan dunia kuliner seperti kopi, coklat, minyak goreng, kelapa dan lainnya dengan berbagai produk turunan, namun masih memiliki rantai pasok yang cukup panjang hingga diterima konsumen. Karena itu, Kebijakan Kementan saat ini berhasil memotong rantai pasok dengan mendekatkan buyer dan produsen yakni petani dan hal ini juga mendorong tingkat kesejahteraan petani.

"Saya kagum saat ini industri rumah tangga seperti minyak goreng sudah ada di desa dengan kehadiran Pamigo (pabrik mini minyak goreng) yang diluncurkan Kementerian Pertanian. Inovasi ini harusnya menjamurnya di berbagai tempat. Ini tentu menambah jenis usaha dari bisnis UMKM," ucap Subagyo.

Menurutnya, Bunex 2022 menjadi aksi nyata pemerintah dalam membantu bisnis UMKM dimana semua kebutuhan UMKM bidang perkebunan ada dalam satu kegiatan terkait buyer, sertifikasi, perizinan bahkan petani sebagai produsen. Produk bisnis UMKM saat ini bener- benar naik kelas secara kualitas dan kuantitas.

"Saya difasilitasi Kementerian Pertanian untuk kami kuat secara legal dengan buyer dan ada kepastian sertifikasi lahan dan perizinan untuk ekspor secara gratis," tutup Subagyo. (Arianto)


Share:

Bangun Perkebunan Bioindustri, Demi Tingkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Kementerian Pertanian terus berupaya mencari solusi demi meningkatkan produksi/produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk komoditas perkebunan. 

"Direktorat Jenderal Perkebunan mendorong Era Baru Perkebunan Indonesia melalui Perkebunan Bioindustri. Perkebunan bioindustri ini dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi modern dan dicirikan dengan penggunaan varietas unggul, efisien, efektif dan integratif, sustainable waste, ecofriendly, menerapan GAP dan GHP, mekanisasi pertanian serta pemanfaatan Internet of Things (IoT), ujar Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan, saat memberikan arahan pada talkshow, dengan mengangkat tema Membangun Perkebunan Bioindustri, salah satu rangkaian kegiatan Bunex di JCC Senayan Jakarta (21/12).

Andi Nur menjelaskan, Demi mewujudkan perkebunan bioindustri, Direktorat Jenderal Perkebunan melakukan reofirentasi pada program dan manajemen. Reorientasi dimaksud seperti Program, dimana dilakukan penguatan logistik perkebunan (BUN500) melalui penguatan nursery dan mendorong perbenihan mandiri. Kemudian dilakukan pengembangan komoditas berbasis kawasan baik kawasan tanaman tahunan dan penyegar maupun kawasan tanaman semusim dan rempah. Selain itu kami juga melakukan peningkatan produksi, produktivitas dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OTP), serta peningkatan mutu dan pengembangan produk perkebunan.

Tak hanya itu, Lanjut Andi Nur, kami juga ada program Perkebunan partisipatif (Pasti) yang dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha salah satunya kelapa genjah, pengembangan korporasi kopi, pembangunan pabrik mini minyak goreng (PAMIGO) dan pengembangan gula non tebu (stevia). Selain itu, program selanjutnya, ada Ekosistem perkebunan (eksis) dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dikembangkan melalui tumpang sari kelapa sawit dengan tanaman pangan (Kesatria).

Dalam upaya mengimplementasikan program perkebunan tentunya perlu didukung salah satunya dengan menggerakkan dan mengoptimalkan peranan pekebun milenial, infrastruktur yang memadai seperti pembangunan laboratorium dan nurseri, Mindset yang fokus, resposif serta kolaboratif.

"Perlunya ciptakan ruang dalam berinteraksi, bekerja sama dan berinovasi bagi stakeholder perkebunan secara khusus dan masyarakat secara umum serta mewujudkan keselarasan dalam kegiatan kewirausahaan di subsektor perkebunan yang inovatif, berdaya saing, dinamis dan terus berkembang, salah satunya melalui kegiatan Perkebunan Indonesia Expo (Bunex) ini," ujarnya.

Andi Nur menambahkan, Melalui talkshow ini diharapkan diperoleh opini atau pendapat serta sudut pandang yang representative dari para narasumber yang memang ahli pada topik yang akan diangkat. Topik talkshow difokuskan pada bioindustry kelapa sawit dan penyediaan pangan nasional dalam kerangka perkebunan.

Adapun materi-materi yang dibahas oleh para narasumber antara lain Pemanfaatan Dana Perkebunan Untuk Pengembangan Bioindustry pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat oleh Direktur Utama BPDPKS, mengulik seperti Kebijakan BPDPKS dalam pengelolaan dana perkebunan Prioritas kebijakan pemanfaatan dana perkebunan, Keberlanjutan perkebunan sawit rakyat, Pengembangan bioindustry kelapa sawit rakyat melalui pemanfaatan dana perkebunan untuk kegiatan litbang sawit dan pengembangan sarpras.

Kemudian ada topik terkait Perencanaan Pengembangan Pangan Nasional Berbasis Perkebunan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Bappenas, mengulik tentang Potensi perkebunan dalam ekonomi serta penyediaan bahan pangan dan energi nasional, serta Rencana sinergitas antar komoditas perkebunan dalam mendorong sektor perkebunan sebagai penggerak utama ekonomi nasional.

Tak kalah seru, juga ada pembahasan tentang Sinergitas Lintas Sektor dalam Mendorong Perkebunan Maju, Mandiri dan Modern oleh Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Perekonomian, mengulik tentang Potensi komoditas perkebunan sebagai penyumbang devisa negara dan Peningkatan daya saing komoditas perkebunan melalui dukungan dan sinergitas antar sektor.

Sedangkan untuk pembahasan Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan melalui pemanfaatan bioindustry perkebunan oleh Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengulik tentang Kebijakan pengembangan sumber energi nasional dan Potensi Pengembangan Energi Bioindustry Kelapa Sawit Rakyat serta Pemanfaatan limbah tebu sebagai sumber energi terbarukan.

Andi Nur, Berharap Bunex ini bisa menjadi tempat pengembangan perkebunan Indonesia yang Maju, Mandiri dan Modern. Bunex merupakan sarana promosi bagi wirausaha (investasi) di sub sektor Perkebunan dan sebagai motivasi pekebun/petani Indonesia agar menjadi pekebun/petani yang tangguh, unggul, dan mampu bersaing secara lokal maupun global, serta menyediakan ruang kolaborasi dan sinergi bagi Pekebun/Petani Indonesia untuk saling berinteraksi, bekerjasama, dan berinovasi. (Arianto)

Share:

Mentan SYL Dorong Petani Terapkan Smartfarming Melalui Pelatihan Swadaya


Duta Nusantara Merdeka | Bali
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mendorong petani khususnya yang tergabung di Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) terapkan smartfarming hingga pelosok desa. Tidak hanya itu, peranan P4S akan terus diperkuat melalui akselerasi networking dan kolaborasi dengan pemerintah dan private sektor sehingga mampu mendongkrak pengembangan usaha tani di pedesaan sekaligus tumbuhnya petani milenial.

"Dengan kerjasama di lapangan kita bisa akselerasi pertanian ini makin maju. Oleh karena itu, dengan hadirnya P4S ini tentu saja ini menjadi lembaga - lembaga swadaya masyarakat yang Insyahallah Kementerian Pertanian akan membackup dan konsepsinya akan diperkuat," kata Mentan SYL pada acara Puncak Forum Nasional (Fornas) P4S dan Pembukaan Magang Petani P4S di Bali, Senin (26/9/22).

SYL menambahkan dalam melakukan penguatan kapasitas kelembagaan P4S ini, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendorong melalui berbagai upaya, salah satunya melalui penguatan permodalan dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bidang pertanian. Melalui program ini Petani dapat terbantu dalam mengembangkan budidaya pertanian mulai dari hulu hingga hilir.

"Kita bersyukur Pak Jokowi sudah siapkan KUR untuk permodalan. Tapi ini bukan bantuan tapi ini permodalan dengan hitung- hitungan yang jelas. Jadi kita bicara bahwa pertanian dalam konteks bisnis yang terus berputar," paparnya.

Dalam kesempatan ini, Mentan SYL juga turut melantik kepengurusan P4S periode 2022 - 2027. Ia meminta untuk segera mengimplementasikan berbagai inovasi pertanian yang sudah didapatkan dalam berbagai pelatihan yang diberikan Kementan. 

"Contoh yang ada di Bali sudah bagus, enggak usah pake teori -teori deh. Jadi yang pertanian yang bagus di suatu tempat, yang best practice langsung pindahkan juga ke tempat lain. Petani milenial yang bagus juga ayo kerja karena Tuhan sudah berikan kita alam, matahari selalu ada, angin bertiup dengan cukup, air setiap saat ada, tanah di dataran rendah, tinggi bahkan bukit kita punya," tandasnya.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menambahkan Kementan melalui BPPSDMP mendorong beberapa P4S untuk menjadi sasaran Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait Pertanian Presisi dan Regeneratif. 

"Kegiatan Fornas P4S dilakukan secara hybrid dihadiri terdiri dari forum komunikasi nasional, forum komunikasi P4S provinsi, P4S model, dan P4S swadaya dan bersamaan dilakukan kegiatan magang bagi petani," ucap Dedi.

Dedi mengatakan P4S tumbuh secara swadaya dengan dilatar belakangi oleh motivasi petani atau pelaku usaha agribisnis yang sukses dalam usahanya untuk membagi pengalaman dan kiat-kiat keberhasilannya kepada sesama petani melalui proses pelatihan dan permagangan di bidang pertanian/perdesaan.

"P4S itu mitra Kementerian Pertanian dalam membangun sektor pertanian. P4S siap implementasikan smartfaming dan implementasi KUR di daerah masing -masing,"kata Dedi. 

Kegiatan Fornas P4S berlangsung pada tanggal 24–27 September 2022, sementara kegiatan magang petani penerima manfaat program READSI di P4S di Bali akan berlangsung sampai tanggal 9 Oktober 2022. Adapun rangkaian yang telah dilaksanakan dianataranya sosialisasi aplikasi tim lumbung In, Focus Group Discussion kemudian acara dilanjutkan musyawarah nasional P4S ke-5 dan lainnya.

"Melalui rangkaian pelatihan dan kegiatan ini, P4S siap menjadi pusat memperbaharuan pertanian di desa masing -masing,"tutup Dedi.

Diketahui, dalam acara Puncak Forum Nasional (Fornas) P4S dan Pembukaan Magang Petani P4S di Bali, Mentan SYL juga menerima 4 penghargaan sekaligus diantaranya penghargaan dari KTNA Nasional sebagai pelopor peningkat kapasitas petani melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluh.

Selanjutnya, penghargaan DPM/DPA sebagai pelopor penguatan petani millenial melalui pelatihan sejuta petani dan penyuluhan, penghargaan Forum Komunikasi P4S sebagai pelopor P4S sebagai pembaharuan pedesaan dan penghargaan dari DPP Perhiptani atas jasa sebagai inisiator pelatihan sejuta petani dan penyuluh secara hybrid. (Arianto)

Share:

Tindak Lanjut Laporan Penahanan Produk Impor Hortikultura, Ombudsman Sampaikan Tindakan Korektif Kepada Kementan


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 
Ombudsman RI menyampaikan sejumlah tindakan korektif yang tertuang dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kepada Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terkait dugaan maladministrasi dalam penahanan dan penolakan produk impor hortikultura.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menyampaikan, tindakan korektif yang pertama, yakni agar Menteri Pertanian memerintahkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian untuk segera melakukan pengeluaran barang impor produk hortikultura milik pelapor yang telah ditahan pada saat tiba di tempat pemasukan mulai 27 Agustus - 30 September 2022.

“Adapun proses pengeluaran ini didahului dengan uji laboratorium guna memastikan keamanan pangan. Terkait poin ini, Ombudsman memberikan waktu selama lima hari kerja kepada Kementan untuk melaksanakan tindakan korektif dan melaporkan hasil pelaksanannya kepada Ombudsman,” ujar Yeka dalam konferensi pers Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) di Kantor Ombudsman RI Jakarta Selatan, Senin (26/9/2022).

Yeka mengungkapkan, pada Kamis (22/9/2022) lalu pihak Kementan sudah memberikan solusi bersyarat dengan mengizinkan pengeluaran barang impor produk hortikultura yang belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) namun telah mengantongi Surat Persetujuan Impor (SPI).

“Tapi hingga saat ini, barang belum dilepas. Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak. Ombudsman mempertanyakan mengapa sudah dilakukan uji laboratorium dan tidak ada masalah, namun barang masih belum dilepaskan oleh Barantan (Badan Karantina Pertanian),” jelas Yeka.

Tindakan korektif kedua, agar Kemenko Bidang Perekonomian, Kementan dan Kemendag melakukan koordinasi dan harmonisasi kebijakan terkait dengan prosedur dan mekanisme importasi produk hortikultura pada saat belum tersedianya Neraca Komoditas. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Tindakan korektif ketiga, kepada Kemenko Bidang Perekonomian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi XV, yang terkait dengan pergeseran pemeriksaan Border ke Post Border pada produk hortikultura, guna mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor di Pelabuhan. Ombudsman memberikan waktu selama 60 hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif kedua dan ketiga, serta melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman.

Lebih lanjut, Yeka menjelaskan, dalam kasus penahanan dan penolakan produk impor hortikultura ini pihaknya menyoroti adanya disharmoni regulasi kebijakan impor produk hortikultura. “Ombudsman berpendapat, RIPH memiliki tujuan yang baik atas keamanan pangan, akan tetapi RIPH tidak memiliki legal standing yang kuat. Karena PP Nomor 26/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian tidak mengatur ketentuan mengenai Rekomendasi Impor Produk Hortikultura apabila Neraca Komoditas belum tersedia. Hal ini menimbulkan disharmoni peraturan pelaksana lainnya,” ucapnya. 

Disharmonisasi peraturan ini, menurut Yeka, mengakibatkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya, ketidakpastian hukum, ketidakjelasan standar pelayanan dalam kegiatan tata niaga importasi produk hortikultura yang diterima oleh masyarakat pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan menyampaikan, pihaknya diundang oleh Ombudsman karena telah menyusun kajian terkait impor pangan. 

“Kami sudah sampaikan hasilnya kepada Menteri Pertanian pada Maret 2022, salah satu hasilnya bahwa RIPH perlu perbaikan. Karena ada UU Cipta Kerja, rekomendasi hasil kajian itu adalah memasukkan hortikultura ke dalam Neraca Komoditas mulai tahun 2022,” ungkapnya.

Neraca Komoditas merupakan sebuah sistem nasional data dan informasi yang akan menjadi referensi utama dalam pengambilan kebijakan terkait ekspor dan impor.

Pahala menambahkan, mestinya mulai Juni 2022 sudah mulai ada struktur nyata terkait produk hortikultura masuk ke Neraca Komoditas untuk disetor kepada Kemenko Bidang Perekonomian. “Dengan masuknya hortikultura ke dalam Neraca Komoditas maka peran Kementerian Pertanian akan semakin kuat dalam kontrol kualitas, keamanan pangan hingga fungsi pengawasannya,” tutur Pahala.

Lebih jauh, Pahala menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman yang merespons laporan masyarakat dengan cepat. Kasus ini menurutnya, merupakan pengingat agar Neraca Komoditas segera diwujudkan.

Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementan, Prihasto Setyanto menyampaikan, terkait adanya beberapa regulasi yang belum harmonis, pihaknya akan menindaklanjuti LAHP Ombudsman. 

“Kami dari Ditjen Hortikultura yang mendapatkan mandat dari Menteri Pertanian untuk menerbitkan dan menolak RIPH, siap bergandengan dengan Ombudsman dan Deputi Pencegahan KPK. Agar ke depan tidak terjadi lagi misinterpretasi, supaya lingkungan usaha tidak terganggu,” ujarnya.

Sebelumnya, pada tanggal 9 September 2022 Ombudsman menerima laporan masyarakat dari para pelaku usaha (importir), yang menyampaikan pengaduan dan keberatan atas penahanan produk impor hortikultura oleh Badan Karantina Pertanian dengan alasan tidak memiliki RIPH di Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Belawan. Padahal mereka sudah memiliki SPI dari Kementerian Perdagangan. Pelapor merupakan pelaku usaha yang mengimpor produk hortikultura seperti jeruk mandarin, lemon, anggur, cabai kering, dan lengkeng.

Alhasil, Dampak ditahannya produk impor hortikultura telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Produk impor hortikultura yang tertahan hingga 14 September 2022 mencapai 1.477 ton dengan nilai barang mencapai Rp31,5 miliar. Selain itu, tertahannya produk tersebut, membuat pelaku usaha harus mengeluarkan biaya tambahan seperti biaya penumpukan, biaya listrik dan biaya demurrage di pelabuhan yang mencapai Rp3,2 miliar. (Arianto)

Share:

Gus Halim : Membangun Desa itu Harus Berkelanjutan


Duta Nusantara Merdeka | Jonggol 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan pembangunan yang terfokus berdasarkan SDGs Desa akan memberikan arah perencanaan pembangunan yang berbasis kondisi faktual di desa tersebut. Dengan demikian Pembangunan desa akan terus berkelanjutan dan sangat detail serta tidak perlu konsep yang rumit.
 
"Saya selalu berpegang pada model desa yang miliki ukuran yang jelas serta harus selalu bertumpu pada akar budaya desa. Oleh karena itu, SDGs Desa ditambahkan Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif pada poin ke-18, yang dimaksudkan meski lembaga desa berkembang pesat tapi harus kokoh pegang akar budaya yang ada,” ujar Abdul Halim Iskandar saat bertemu dengan perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Bogor di Bumi Sultan Centre, Jonggol, Minggu (27/2/2022).
 
Dalam acara temu akrab yang diinisiasi oleh angota Komisi V DPR  dari Fraksi Gerindra H Mulyadi tersebut, Gus Halim menguraikan bahwa paradigma SDGs Desa turut mengubah sudut pandang pembangunan yang selama ini diputuskan secara Top Down menjadi kerja antar desa yang bersifat Bottom Up. perdesaan tidak lagi dibatasi zona administrastif yang berimpitan atau berdekatan. Melainkan basis kerjasama tersebut sesuai potensi masing-masing desa. 
 
“ Inilah yang digulirkan di Kemendes PDTT agar memiliki pijakan pasti yang mudah dipahami meski nantinya menteri bakal berganti. Makanya SDGs Desa telah menjadi arah pembangunan desa yang mudah dipahami oleh masyarakat," kata Doktor Honoris Causa dari UNY.
 
Selain tentang SDGs Desa, temu akrab yang berlangsung akrab dan hangat tersebut diselingi dengan diskusi tanya jawab dari para Kades tentang Desa Cerdas, Desa Digital serta potensi-potensi desa yang perlu dikembangkan dan kemajuan yang telah dicapai. Kesempatan itu digunakan para Kepala Desa untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi seperti Desa Jonggol yang belum miliki Kantor Desa dan minimnya infrastruktur jalan meski letaknya berdekatan dengan Istana Bogor.
 
Dengan antusias Gus Halim melayani semua keluhan para Kades. Gus Halim juga langsung memberikan solusi jitu dan berjanji menindaklanjut ke pihak terkait jika diluar kewenangan Kemendes PDTT seperti infrastruktur jalan. Gus Halim juga mengapresiasi desa yang telah menerapkan teknologi karena berkaitan dengan ide Desa Cerdas yang sedang digarap oleh Kemendes PDTT. Ia mencontohkan WiFi Koin yang dilakukan oleh salah satu desa di Sukabumi. Masyarakat desa yang ingin akses internet memasukkan koin ke mesinnya untuk menentukan durasi penggunaan internet.
 
"Luar biasanya ini dibuat oleh warga desa dengan hanya melihat dari YouTube," kata Gus Halim.
 
Di akhir sambutan, Gus Halim memotivasi para Kades untuk selalu yakin dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh warga desa. Makanya, lanjut Gus Halim selama setahun terakhir, dirinya mendengungkan "Percaya Desa, Desa Bisa". Gus Halim juga berpesan bahwa Musyawarah Desa (Musdes) menjadi forum tertinggi di level desa, olehnya keputusan yang dihasilkan itu miliki legalitas tertinggi.
 
“ Peserta yang hadir di Musdes kemudian itulah yang diatur, kemudian Musdes dibuat terbuka untuk umum, Warga desa lain bisa hadir sebagai peserta peninjau untuk melihat langsung proses Musdes itu. Ini yang coba kami perkuat agar Musdes bisa miliki legitimasi yang kuat," sambung Gus Halim.
 
Setelah itu, Gus Halim meninjau Pesantren Bumi Sultan yang dikelola oleh Mulyadi dan melihat produk UMKM yang berasal dari Desa Gunung Putri.
 
Turut hadir dalam pertemuan itu Penasehat DWP Kemendes Nyai Lilik Umi Nashriyah, Sekjen Kemendes Taufik Madjid dan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Sugito.
 
Selain itu hadir juga anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra Prasetyawati dan Anggota DPRD Kabupaten Bogor Beben Suhendar. (Lak/Tha)
 
Share:

Gairahkan Produk Olahan Porang, Kementan Manfaatkan Teknologi Radiasi Sinar Gamma


Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memiliki salah satu program prioritas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yakni menggairahkan industri pengolahan porang guna menjamin kesejahteraan petani dan menambah nilai ekspor pertanian. Berangkat dari ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menggelar webinar Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Propaktani yang membahas pemanfaatan teknologi radiasi sinar gamma guna meningkatkan produktivitas dan kualitas porang.

Kepala Pusat Pendayagunaan Informatika dan Kawasan Strategis Nuklir, BRIN, Roziq Himawan menjelaskan porang mengandung glucomannan tinggi, sudah lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan diekspor sebagai bahan baku industry, namun baru sekarang mulai secara luas dibudidayakan. Porang ke depan sangat prospektif karena ketersediaan lahan terutama di kawasan hutan sehingga tidak perlu bersaing dengan komoditas tanaman pangan lainnya. 

"Pemanfaatan teknik mutasi radiasi sinar Gamma dapat dilakukan untuk perbaikan varietas porang. Tujuan perbaikan dapat berupa Peningkatan produktifitas umbi, Peningkatan kadar glucomanan pada umbi, Perbaikan ketahanan terhadap hama dan penyakit, Perbaikan ketahanan terhadap kekeringan," demikian jelasnya pada webinar yang bertajuk Pemanfaatan Teknologi Radiasi Sinar Gamma Untuk Mendukung Kesuksesan Agribisnis Aneka Produk Berbasis Porang, Kamis (17/2/2022).

Selanjutnya Kepala Pusat Rekayasa Fasilitas Nuklir, Organisasi Riset Tenaga Nuklir, BRIN, Kristejo Kurnianto memaparkan faktanya produk pangan mempunyai sifat mudah busuk dan cepat rusak sehingga banyak terbuang sebelum sampai pada konsumen atau negara tujuan ekspor. Iradiator gamma dapat menjadi solusi dalam sterilisasi dan pengawetan makanan, obat-obatan serta produk medis. 

“Keunggulan teknik iradiasi untuk proses pengawetan dan sterilisasi diantaranya Sinar gamma berdaya tembus tinggi, dapat mencapai titik target terdalam pada produk. Proses sederhana pada temperatur kamar, sehingga bentuk dan warna produk tak berubah," jelasnya.

"Proses tak memakai bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Tidak meninggalkan radiasi dan bahan kimia beracun pada produk, Proses terbukti aman, sudah dimanfaatkan lebih dari 50 tahun," pinta Kristejo.

Narasumber lain, Direktur Operasi dan Teknologi Informasi Persero PT Pos Indonesia, Hariadi menerangkan terkait persyaratan ekspor tumbuhan dan produk tumbuhan dari dalam wilayah Indonesia tumbuhan untuk ekspor tumbuhan dan produk tumbuhan. Diantaranya disertai Phytosanitary Certificate (PC) yang diterbitkan Badan Karantina Pertanian. 

"Sertifikat ini dikeluarkan melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan, Dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan," terangnya.

Perlu diketahui, Kementan dalam pemanfataan teknologi radiasi sinar gamma ini bekerjasama dengan Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI). 
President Women in Nuclear Indonesia, Anggota Divisi Pengembangan SDM, ISWI, Tri Murni Soedyartomo mengungkapkan agribisnis porang dengan strategi peningkatan skala usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pola kemitraan, penggunaan kemasan yang berkualitas, waktu tanam, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada. 

"Dengan memanfaatkan radioisotope dapat membuat benih unggu, dapat mendeteksi penyerapan pupuk, dan dapat mengawetkan buah," ujarnya.

Dikesempatan lain, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi mengatakan Kementan di bawah komando Mentan Syahrul Yasin Limpo saat ini memang menggenjot pengembangan porang sebagai komoditas ekspor. Porang menjadi komoditas pilihan Presiden Jokowi untuk menjadi komoditas andalan baru di Indonesia khususnya dalam rangka membuat alur ekspor yang lebih beragam dan lebih optimal keseluruh manca negara yang ada. 

“Di pasar ekspor, porang banyak dicari sebagai bahan makanan dan industri obat juga kecantikan sehingga harga porang pun menjadi sangat menjanjikan bagi petani. Kami akan terus meningkatkan budidaya porang ini dalam berbagai aspek salah satunya dalam pengamanan produksi porang," sebutnya.

Sebagai informasi, saat ini ada 20.000 hektar lahan di Indonesia yang ditanami porang dan terus bertambah. Porang ini sudah diekspor ke 16 negara dengan negara tujuan terbesar China, Thailand, dan Vietnam dalam bentuk chips, tepung dan lainnya. Pada tahun 2020, sebanyak 19.800 ton porang diekspor dengan nilai Rp880 miliar. (Ari/Ant)

Share:

KIRIM BERITA SILAHKAN KLIK

KIRIM BERITA ANDA KESINI! Merasa Terbantu Dengan Publikasi ? Ayo Traktir Kopi Untuk Admin Dengan Cara Berbagai Donasi. Terimakasih :)



BREAKING NEWS

~||~ KPU Tetapkan Pasangan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka Menjadi Presiden Terpilih ~||~ Kampung Rakyat Indonesia Siap Sukseskan PILKADA Serentak Tahun 2024 ~||~ Hak Angket Kian Redup ~||~ Pasangan Capres & Cawapres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD Resmi Layangkan Gugatan Hasil Pilpres Ke Mahkamah Konstitusi ~||~ #PEMILUDAMAI ~||~

Kilas Balik Bung Karno

Kilas Balik Bung Karno - Makna Proklamasi

Ir. Soekarno (Sang Proklamator) Setiap Tahun kita Memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Maka kita tidak bisa t...

Like Fanpage

Follow In Twitter

Breaking News

IKUTI KAMI


loading...

NONTON VIDEO DAPAT DUIT

10 Berita Populer

IKLAN

IKLAN
Ingin Pasang Iklan hubungi Kami di 0812 6582 534

Label

(SAS) #2019GantiPresiden Accounting Aceh Aceh Timur Adat Istiadat Advokat AFF Agama Agraria AIDS Air Aisyiyah Aksara Aksi Aksi Sosial Aktivis Aktivitis Al Washliyah Album Amien Rais Anak Anak Yatim Anarkis Angkatan Darat Anies Baswedan Animal Anti Korupsi Arisan Artikel Artis Arus Mudik Asahan Asian Games ASN Asuransi Asusila Atlet Award Bacaleg Bachtiar Ahmad Sibarani Baksos Bakti Sosial Balap Liar Banda Aceh Bandar Lampung Bandara Bandung Banjir BANK Bank Sumut Bansos Banten Bantuan Sosial Bapenas BAPER Bappenas Basarnas Batu Akik Batubara Bawang Putih Bawaslu Bayi Bazar BBM Bea Cukai Beasiswa Begal Bekraf Beladiri Belanja Bencana Bencana Alam Beras Berita Bhabinkamtibmas Bhayangkara Bhayangkari Bioskop Bisnis BKPRMI BM PAN BNI BNN BNPT Bobby Nasution Bom Bunuh Diri Boomerang BPBD BPJS BPN BPOM BRI Brimob Buka lapak Bukit Asam Buku Bulog BUMN Bung Karno Bupati Bursa saham Bursasaham Buruh Bus Caleg Capital market CCTV Cerpen Cianjur Cikampek Citilink conference Cosplayer Covid-19 Covid-19 Satgas Covid19 Cuaca Cuci Tangan Curanmor Cyber Daerah Dakwah Dance Debat Presiden Debt Collector Dede Farhan Aulawi Deklarasi Deli Serdang Demonstrasi Densus 88 Desa Dewan Pengawas Dewata Sakti Dharma Pertiwi Dialog Digital Diklat Dinas Perhubungan Dirgahayu HUT RI Disiplin Diskusi Dongeng Donor Darah DPD RI DPR Duka Cita E-Money Effendi Simbolon Ekonom Ekonomi Ekspor Impor Electronics Elektronik Emas Empat Pilar Entertainment Es cream ESDM event Fashion Festival FIFA Film Film Horor Film seri Anak Fintech FISIP Flores Timur Formasi Formula E Forum Furniture Futsal G30S/PKI GAAS Games Ganja Ganjar Ganjil Genap Garut Gebyar Kemerdekaan Gempa Geng Motor Genppari Gereja Gibran Gizi Buruk Go Pay Go-Jek Gojek Golkar Gotong Royong Grab Gubernur Guru Besar Gym Haedar Nasir ham HANI Harbolnas Hari Ibu Hewan Hiburan HIV HMI Hoax Hotel Hp Hukum Humas Humbahas HUT HUT Bhayangkara HUT RI HUT TNI Hutan Ibadah Ibadah Haji Ibu Negara Idul Adha Idul Fitri IKLAN Imlek IMM Indonesia Industri inflasi Informasi Infrastruktur Inspektorat Inspirasi Internasional Internet Intoleran Investor IPK IPM IPPI Islam IWAPI Jakarta Jakarta Barat Jakarta Pusat Jalan Jambore Nasional Jawa Tengah Jawa Timur Jayapura Jokowi Juara Jum'at Barokah Jumanji Jumat Jumat Berkah Jurnalis Kaliber Kampanye Kampung Rakyat Indonesia Kampus Kamtibmas Kapolda Kapoldasu Kapolri Kapolsek Kapolsek Kepolisian Karaoke Karhutla Karya Tulis Kasus KDRT Keadilan Keagamaan Keamanan Kebakaran Kebangsaan Kebersihan Kebudayaan Kebun Kecantikan Kecelakaan Kedokteran Kegiatan Kegiatan seminar Kehutanan Kejahatan Kejaksaan Kejuaraan Kejurnas Kekerasan Kelestarian Alam Keluarga Kemalingan Kemanusiaan Kemenag Kemenaker Kemendag Kemendagri Kemendesa Kemendikbud Kemenhub Kemeninfo Kemenkes Kemenkeu Kemenko Kemenkumham Kemenlu KEMENPAN-RB Kemenparekraf Kemenperin Kemenpora kemenristek Kemensos Kementan Kemiskinan Kendaraan Dinas Kepala Daerah Kepedulian keperdulian Kepolisian Kerajaan Kereta Api kerja Paksa Kerjasama Kesehatan Kesejahteraan Keselamatan Kesenian Ketahanan Pangan Ketenagakerjaan Keuangan Khilafahtul Muslimin Kilas Balik Bung Karno Kivlan Zen KKP KNPI Kohati kompetisi Kompolnas Komputer Komunitas kon Konferensi KONI Konsumen Koperasi Kopermasu Kopi Kopi Pagi Korupsi Kota Medan KPK KPR KPU Kriminal KRYD KSAD Kudeta Kuliner Kunjungan Kerja Kutai Kartanegara Labuhan Batu Lahan Lakalantas Laksi Lalu Lintas Lampung Langka Langkat Lapas Launching Launching Album Launching Aplikasi Launching Buku LAZISMU Lebaran Legislatif Lembaga LGBT Lifestyle Lingkungan Lingkungan Hidup LIPPI Listrik Lock Down Lomba lomba lari London LPPI LPS LSM Lukas Enembe Madina Mahasiswa Mahkamah Agung Mainan anak Majalengka Makanan Jepang Makassar Makkasar Mall Maluku Market Outlook Masjid Masker Mata Uang Maulid Nabi Mayday MDMC Medan Denai Media Media Sosial Megapolitan Menag Mendag Mendagri Menembak Menteri Menteri Perdagangan millenial Minuman Keras Minuman sehat Minyak Goreng Minyak Makan Miras Mobil MOI Motivasi MoU MPR MPR RI Mudik Muhammadiyah Muharram MUI Munas Musibah Musik Musyawarah Musywil Narkoba Narkotika NasDem Nasional Natal Natal & Tahun Baru New Normal NII NKRI NU ODGJ Office Ojek Online Ojol Olah Raga Olahraga Ombusman Omicron Online Operasi Patuh Operasi Yustisi Opini Organisasi Ormas Otomotif P Padang Padangsidimpuan Pagelaran Pahlawan Pajak Pakta Integritas Palestina Pameran PAN Pancasila Papua Parawisata Pariwisata Partai Demokrat Partai Politik Partai UKM Partai Ummat Pasar Pasar modal Pasar Murah Pasar Tradisional Paspampres Patroli PC PDI Perjuangan PDIP Perjuangan pe Pedagang Pegadaian Pelajar Pelajar Islam Indonesia Pelantikan Pelatihan Pelayanan Publik Pelecehan seks Pelukis Peluncuran Pemadam Kebakaran Pemalakan Pembangunan Pembayaran Elektronik Pembunuhan pemerasan Pemerintah Pemerintahan Pemerkosaan Pemilu Pemuda Pemuda Melati Indonesia Pemuda Muhammadiyah Pemuka Agama pen Penandatanganan Pencabulan Pencemaran Nama Baik Penculikan Pencurian Pendataan Pendidikan Penelitian Penembakan Penerbangan Penertiban Pengabdian Pengadilan Pengadilan Negeri Pengajian Pengamanan Pengamat Penganiayaan Pengawasan Pengetahuan Penggelapan Penghargaan Penghijauan Pengusaha Penipuan Penistaan Agama Penulis Penyakit Penyandang Disabilitas Penyuluhan Perampasan Perayaan Perbankan Percut Sei Tuan Perdagangan Perekonomian Perempuan & Anak Peresmian Pergaulan Perhubungan Perikanan Peristiwa Perjanjian Perjudian Perkawinan Perlombaan Permainan Perpajakan Pers Pertamina Pertanahan Pertanian Perusahaan Pesawat Terbang PET Pileg Pilkada PIlkades Pilpres Pin Pinjam meminjam uang Pinjaman Online PKL PKS PMI Polairud Polantas Polisi Cilik Politik POLRI Polwan Pondok Pesantren Ponpes Pornografi Posko Ummat PPKM PPWI Pra Kerja Prabowo Pramuka Praperadilan Prawita Genppari Premanisme Presiden Prestasi Primbon Politik Prokes promo Property Prostitusi Protokol Kesehatan PSI PSSI Public Expose Publik expose Puisi Pungli PUPR Pusat Perbelanjaan Puskesmas PWI Qurban Radikalisme Rafdinal Ragam Rakernas Rakor Ramadhan Reksadana Rektor Relawan Relawan Jokowi Religi Remisi Rentan Renungan resa Restoran Reuni 212 Revolusi Mental Reward RKUHP Robot Ruang Guru Rumah Rumah sakit Rups Rusia RUU Saber Pungli Sabu Sahabat Anak Salon Samosir Samsat Samsung Sanitasi air.Lingkungan hidup Santri SAR Satlantas Satpol PP Satwa Sejarah Sekolah Sembako Seminar Sengketa Seniman Senjata Senjata Api Sepak Bola Separatis Sepeda Sepeda sehat Serdang Bedagai Sertifikat Sertijab sho Sigli Silaturahim Silaturahim. KUYAI Kartanegara Silaturahmi Silaturrahim SIM Simalungun Simpan Pinjam Simulasi Smartphone Soekarno Solar Somasi Sosial Sosialisasi Startup Stasiun STOP PRES...!!! Studi Ilmiah Stunting Suku bunga Sulawesi Selatan Sumatera Barat Sumatera Utara Sumpah Jabatan Sumut Sungai Superstore Suplemen Surabaya Surat Terbuka Suriyono Adi Susanto Suriyono Adi Susanto {SAS) Survei Survey susu Swab Antigen Syafi'i Ma'arif Syariah Syawal Takjil Tali Kasih Talkshow Tanjung Balai Tantama Tapanuli Tengah Tawuran Teknologi Teror Terorisme Tes Urine Tiket Tilang Tips Tjahyo Kumolo TNI TNI AU TNI-Polri Tokoh Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Tol Toys Kingdom ToysKingdom Tragedi Transportasi Trend Rambut True Money Uang Uang Palsu UIN Ujaran Kebencian UKM Ukraina Ulama UMJ umkm UMSU Undang-Undang UNIMED UniPin Universitas Unjuk Rasa Upacara Usaha Rakyat UU Cipta Kerja UU ITE UUD 1945 Vaksinasi Vaksinasi booster Valentine Day Verifikasi Viral Virus Corona Walikota Wanita Wapres Wartawan Webinar Wirausaha Wisata WNA Workshop Yogyakarta Zulkifli Hasan

Arsip Berita

IKLAN

IKLAN

IKUTI BERITA VIDEO KAMI DI YOUTUBE

POS PETIR

VIRUS COVID-19

Wabah Virus Corona (Covid-19) Sudah Menyerang Indonesia, Setiap Hari Korban Semakin Bertambah Sampai ada yang Meninggal, Rakyat Semakin Cemas dan Khawatir, Bagai Tersambar Petir Mendengar Virus Corona.

HALLO KRING..!!!

12 PAS

PANCASILA UDAH FINAL

Pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila Banyak Penolakan Dari Berbagai Kalangan Masyarakat, Memang Seharusnya Tidak Usah Dibahas Dan Lebih Baik Dibatalkan. Pancasila Dasar Negara.
Tendangan 12 PAS Dihentikan

SOS

INDONESIA DARURAT NARKOBA

Sudah dijatuhi hukuman mati bahkan sudah ada yang dieksekusi, tapi masih banyak bandar narkoba semakin merajalela, terbukti banyak yang ditangkap petugas Polisi maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) tapi belum kapok juga mereka, justru sipir penjara malah terlibat. Kalau sudah darurat begini, hukuman mati jangan berhenti, jalan terus!.

QUO VADIS

Kunjungan Statistik

Online

IKLAN USAHA ANDA


PRO KONTRA VAKSINASI

~> Program Vaksinasi Yang Diluncurkan Pemerintah Mendapat Sorotan Dari Berbagai Masyarakat, sehingga terjadi pro dan kontra

<~ Memang Sebenarnya Harus Jelas Disampaikan, Maksud dan Tujuan Vaksinasi, Karena dilapangan Ada Perbedaan Orang Yang Akan Divaksin dan Yang Tidak Boleh Divaksin, membuat masyarakat Bingung

Link Terkait

close
Banner iklan disini