Para Lelaki Pun Dukung RUU TPKS: Harus Segera Disahkan Sebab Satu Korban Saja Terlalu Banyak!
Dewi Aryani Berikan Sepeda serta Sembako untuk Anak Pemulung
World Zakat Forum 2021 Hasilkan 13 Resolusi
Project STOP, Pemerintah Kabupaten Pasuruan Bersama Masyarakat Lakukan Aksi Bersih Pantai Lekok
Peringati Hari Ibu, Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat Berikan Santunan kepada Anak Yatim Piatu
Sambut Nataru, Polsek Medan Helvetia Gelar Peduli Kasih Kepada Penyandang Disabilitas
Crystal Sky Karaoke & Pub Kota Dumai Berbagi Kasih
Optimalkan Kinerja, BAZNAS Lakukan Kick Off Kantor Digital
Jelang peringatan maulid, jama'ah masjid jami' Al-Barkah gelar kerja bakti
Percepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 5 Kabupaten Prioritas di Jawa Tengah, Pemerintah Berikan Tambahan Bantuan Sosial Tunai
ProDEM Desak Pencabutan SIPPT Sentul City
Untuk itu, ProDEM menggelar Konferensi Pers yang akan mendesak dan menuntut Bursa Efek/Pasal Modal untuk menghentikan seluruh penjualan saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor maupun negara segera dihentikan.
DR. Rizal Ramli, Bengawan Ekonomi menyampaikan, Saya bangga karena Prodem secara berani memperjuangkan demokrasi dan melawan pemerintahan otoriter sejak zaman Orba. Bangga karena hari ini, ditengah demokrasi yang berjalan menunjukkan sikap semakin otoriter, Prodem konsisten dan berani berpihak kepada rakyat dan melawan patgulipat eks-Napi Pemilik Sentul City yang memelihara oknum pejabat dan preman-preman untuk menggusur tanah rakyat.
"Di Bojong Koneng telah terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman-preman dan buldozer," ungkapnya.
Asal tahu saja, Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang Sentul City dan anak perusahaannya menggunakan preman untuk mengintimidasi rakyat agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar, Rp30.000-Rp50.000/m2. Contoh, Pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman dibawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia.
Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat-menyurat terhadap tanah rakyat, termasuk Pasantren Tahfidzul Quran dipagari paksa dengan kawat berduri.
Disisi lain, lanjutnya, Perusahaan-perusahaan pelanggar HAM Kehilangan akuntabilitas, transparansi dan tata-kelola, dan telah melanggar prinsip-prinsip pasar modal.
Selain soal HAM, DR. Rizal Ramli menegaskan, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu, karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum "clean and clear.
Menurut DR. Rizal Ramli, Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi "penipuan" dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini. Sehingga Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya:
"Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain."
Atas dasar inilah, kata DR. Rizal Ramli, kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal.
"Dan yang paling penting, Kami menuntut Pasar Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan!," pungkasnya. (Arianto)
Tinjau Vaksinasi Akpol 97, Kapolri: Pertumbuhan Ekonomi Diiringi Strategi Pengendalian Covid-19
Kapolri memberikan apresiasi tinggi terhadap kegiatan para alumni Akpol 1997 yang digelar di 34 Polda jajaran dan tiga negara yakni, Malaysia, Saudi Arabia dan Turki.
“Tentunya saya memberikan apresiasi kepada adik-adik saya angkatan 97 di seluruh wilayah yang telah ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan vaksinasi dan bansos kepada masyarakat Indonesia yang saat ini memang sedang menghadapi situasi yang sulit,” kata Kapolri dalam sambutannya.
Dalam kesempatan ini, Kapolri mengingatkan agar jajaran Kepolisian terus bekerja optimal membantu Pemerintah dalam rangka pengendalian Pandemi Covid-19 diantaranya melalui penerapan kebijakan PPKM level 1 hingga 4 di wilayah seluruh Indonesia.
Strategi pengendalian diharapkan betul-betul dikawal sehingga efektif, bukan hanya dari sisi angka penurunan kasus Covid-19, melainkan juga jalannya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Strategi pengendalian virus corona diantaranya penegakan protokol kesehatan dengan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak), penguatan 3T (tracing, testing dan treatment dan percepatan vaksinasi.
“Bagaimana kita kembali menuju ke kehidupan normal dan mengembalikan ekonomi yang sempat menurun karena situasi Covid-19. Di satu sisi bagaimana aktivitas masyarakat dalam rangka mengembalikan pertumbuhan ekonomi tetap bisa terkendali dan angka Covid-19 tidak naik lagi. Ini menjadi tantangan kita dan menjadi kebijakan pemerintah untuk mengatur antara gas dan rem agar seimbang,” tekan Kapolri mengingatkan.
Pada kesempatan tersebut, Kapolri juga menyempatkan untuk menyapa secara virtual pihak Kedubes Malaysia. Ia memantau langsung penanganan virus corona terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di negara tersebut.
Disatu sisi Kapolri berterima kasih terhadap seluruh personel TNI dan Polri serta petugas Dinkes yang selama ini bertugas tidak kenal lelah dalam upaya menurunkan angka Covid-19 sehingga angka kasus harian bisa ditekan menjadi 2.200 perhari, serta BOR RS yang sempat menembus angka 90 persen, saat ini hanya sekitar 12 hingga 15 persen.
“Positivity rate dibawah WHO 5 persen saat ini kita positivty ratenya 2,19 persen. Ini hasil kerja keras rekan-rekan yang tergabung dalam tim. Saya ucapkan apresiasi kepada seluruh anggota kita dimanapun bertugas karena telah bekerja keras melakukan upaya agar laju covid diturunkan,” ujarnya.
Meski demikian, Kapolri tetap mengingatkan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan dan aparat terus bergerak melakukan sosialisasi disiplin protokol kesehatan hingga akselerasi percepatan vaksinasi demi mencapai target kekebalan komunal atau herd immunity masyarakat.
“Bagaimana harapan dari pak Presiden kita harus wujudkan. Kita harus bisa mengubah dari pandemic menjadi endemic. Kita harus bisa hidup dan terbiasa berdampingan dengan covid. Tentunya prokes yang kuat harus kita laksanakan, program vaksinasi kita tingkatkan sehingga masyarakat siap menghadapi kondisi tersebut,” imbau Kapolri.
Dalam vaksinasi massal ini, alumni Akpol 1997 menggelarnya di 34 Polda Jajaran serta tiga negara. Kegiatan ini akan berlangsung lima hari dimulai dari 18-22 September 2021. Adapun total vaksinasi yang ditarget dalam kegiatan ini sebanyak 63.400 dosis vaksin.
Terdapat pula sebanyak 36.350 item dengan rincian, paket sembako sebanyak 33.353 pax, bantuan voucher kuota internet untuk pelajar, santri dan guru sebanyak 1.997 voucher, serta bantuan voucher belanja 100.000 sebanyak 1.000 voucher kepada masyarakat kurang mampu, yatim piatu dan disabilitas. (Arianto)
Berani Jaga Bumi Foundation Gelar Donor Darah di SDN 01 Jakarta
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Intruksikan Bantuan untuk Keluarga Pekerja Pariwisata Bali yang Terdampak Pandemi COVID-19
Peringati Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, Into the Light Jelaskan Temuan Survei Kesehatan Mental yang Mengkhawatirkan
Diskusi publik yang dipandu oleh Marissa Anita (Lead Editor Greatmind) sebagai host dan David Irianto (Co-founder Greatmind) turut menghadirkan dr. Celestinus Eigya Munthe, Sp.KJ, M.Kes (Direktur P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA), Rahma Anindita (Analis Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer, Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS), Sylvia Adriana (Survivor dan Lived Experience Expert), Andrian Liem (Peneliti Pascadoktoral Monash University Malaysia sekaligus Mitra Into The Light), dan Benny Prawira (Pendiri Into The Light).
Diskusi ini diadakan sebagai kelanjutan dari kegiatan survei yang hasilnya cukup mengkhawatirkan, di mana 98% partisipan merasa kesepian dalam sebulan terakhir dan 40% memiliki pemikiran melukai diri sendiri dalam dua minggu terakhir. Ditambah lagi, hasil survei juga menunjukkan bahwa literasi masyarakat Indonesia mengenai bunuh diri masih rendah.
“Kelompok-kelompok yang dimarjinalkan (disabilitas, non-heteroseksual, positif HIV), keinginan bunuh dirinya lebih tinggi dibandingkan bukan yang dimarjinalkan. Meskipun semua merasa kesepian, tapi pikiran untuk menyakiti diri sendiri & bunuh diri ada lebih banyak pada kelompok yang termarjinalkan, sehingga dibutuhkan cara yang lebih tepat untuk dikhususkan pada mereka,” jelas Benny Prawira.
Pada kesempatan yang sama, dr. Celestinus sebagai Direktur P2 Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyetujui bahwa kesepian meningkat, terutama diakibatkan oleh isolasi aktif masyarakat karena pandemi Covid-19. Guna menjamin kesehatan mental masyarakat, ia menyampaikan bahwa Kemenkes sudah menyediakan aplikasi Sehat Jiwa yang bisa diakses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan mental.
“Kita (Kemenkes) juga sudah mencoba mengaktifkan kembali hotline bunuh diri 119. Sehingga nantinya setiap rumah sakit jiwa memiliki link terhadap 119, sehingga ketika ‘panic button’ ini berbunyi, akan terhubung pada rumah sakit jiwa terdekat di mana orang tersebut berada,” kata dr. Celestinus.
Walaupun begitu, ternyata mendapatkan akses layanan kesehatan mental masih menjadi tantangan utama, bahkan sebelum pandemi. Hal ini dialami dan diceritakan oleh Sylvia Adriana, seorang penyintas bunuh diri.
“Ketika mencari bantuan tenaga kesehatan mental, awalnya pasti bingung, psikolog kok mahal, waktu dulu aksesnya masih sulit. Pernah mau pakai BPJS dan ke puskesmas tapi yang ada di sana dokter umum, bukan psikolog. Akhirnya, saya pakai uang sendiri dan dibantu dosen saya yang berlatar belakang psikologi,” tutur Sylvia.
Sementara itu, Rahma Anindita, Analis Pembiayaan Manfaat Kesehatan Primer, Kedeputian Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer BPJS menyatakan, sebenarnya masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan mental menggunakan BPJS Kesehatan dengan bantuan aplikasi Mobile JKN di gawai.
“Terkait dengan upaya bunuh diri dan melukai diri sendiri, mereka yang sudah didiagnosis mengalami gangguan kesehatan jiwa dapat ditanggung biayanya oleh BPJS Kesehatan, tetapi yang tidak memiliki diagnosis dari tenaga kesehatan jiwa, belum bisa mendapatkan layanan ini”, jelas Rahma.
Menyambung Rahma, Andrian Liem menegaskan pula bahwa penting untuk kita membiasakan diri menghindari stigma bunuh diri/gangguan kesehatan mental dan memberanikan diri untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan mental. Ia mengingatkan bahwa hasil tes psikologis, apalagi swaperiksa, tidak bisa digunakan secara pasti untuk mendiagnosis gangguan mental sebab perlu diinterpretasi oleh ahli terlebih dulu.
“Swaperiksa adalah sebuah langkah pertama, namun tidak bisa dijadikan sebagai diagnosis, sehingga tetap harus datang ke tenaga profesional,” jelas Andrian.
Menutup sesi diskusi, Benny berpesan bahwa penting untuk saling bersolidaritas di keadaan yang sulit ini, termasuk untuk menjaga kesehatan mental masing-masing.
“Pencegahan bunuh diri ini tidak selalu tentang mencegah seseorang untuk mengambil nyawanya. Pencegahan bunuh diri itu dimulai dari menghargai kehidupan,” tutup Benny. (Arianto)
Busari Muslim Bantah Serobot Tanah Masyarakat
”Terkait pemberitaan nama saya di salah satu media, saya akan menjawab tudingan tersebut, kita bersama masyarakat hanya meratakan tanah jalan yang lebarnya sejak tahun 1981 sudah ada parit kiri dan kanan jalan tersebut, dan tidak ada sedikit pun mengeruk, menyerobot atau menggali tanah milik orang lain,” kata Busari Muslim, S,Sy.M.IP yang juga sebagai Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Dumai kepada awak media di Dumai. Kamis (09/09)
Selain itu, kata Bung BM panggilan beliau sehari-hari ini yang lulusan Magister Ilmu Pemerintahan dari salah satu perguruan tinggi Riau ini, penimbunan yang di kerjakan selama bertahun-tahun ini tidaklah mudah, cukup banyak rintangan dan hambatan mulai dari alam yang belum bersahabat sampai ada beberapa oknum yang pernah mempermasalahkan jalan tersebut.
Namun, Bung BM tak pernah patah arang untuk tetap menyelesaikan jalan tersebut, walaupun penjara ancamannya, tentu saja ucapan saya punya dasar yang sangat kuat, karena masyarakat pengguna jalan tersebut selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk penyelesaian jalan tersebut.
”Ucapan terimakasih yang tak terhingga yang tak dapat di sebutkan satu persatu kepada Pemkot Dumai, Camat, Lurah, RT, LPMK, Karang Taruna serta perusahaan perusahaan terkait serta masyarakat yang sudah memberkan Dukungan," tutur beliau dengan senyum Ramah.
Asal tahu saja, Warga Pelintung dan sekitarnya khususnya warga RT 06, RT 05, RT 04, RT 03, RT 02 dan RT01 yang menggunakan jalan rawa sekilo tersebut patut berbangga hati, karena jalan rawa-rawa yang pada tahun 1981 itu diperintahkan langsung oleh kepala Desa pada saat itu H. Abdul Naim (alm) untuk dirintis selebar 20 meter lalu di lakukan penggalian parit untuk di jadikan badan jalan dengan menggunakan dana Bandes.
Alhamdulillah jalan tersebut sudah selesai penimbunan oleh inisiator Busari Muslim, S.Sy.M,IP dengan mengantongi surat keterangan dari Dinas PU yang ditandatangani Camat, Lurah, LPMK, Karang Taruna serta RT terkait, serta surat kesepakatan 6 RT dan Surat kesepakatan bersama anak laki - laki tertua H. Abdul Naim yaitu KH.Adnan (alm) beserta RT terkait untuk merubah nama jalan dari Rawa Sekilo menjadi jalan H.Abdul Naim.
Busari Muslim, S,Sy,M.IP tak lain tak bukan anak menantu dari Kades tersebut bekerja sama dengan unsur masyarakat berjibaku melakukan penimbunan sejak awal tahun 2013 sampai dengan 2017 lalu finishing di lakukan eleh beberapa perusahaan sekitar yaitu PT Wilmar dan Gudang Garam yang kebetulan sampai saat ini perusahaan-perusahaan tersebut sangat baik hubungan dengan masyarakat sekitar.
Menurut keterangan dari bapak A.Rahim atau lebih di kenal Ucu Yen mantan ketua RT 06 sekaligus orang yang di tuakan serta Tokoh masyarakat di sana, bahwa beliau di perintahkan langsung oleh kepala Desa saat itu H.Abdul Naim (alm) bersama 2 orang temannya yaitu Muhammad Nur alias Nurtai (alm) dan Hasyim alias Lenggok untuk merintis jalan tersebut dengan lebar 20 meter langsung menuju jalan setapak saat itu.
Saat ini, jalan Arifin Achmad, menurut keterangan beliau bahwa amanah dari alm Cik Naim penggilan beliau ke pak Kades bahwa barang siapa yang bisa menimbun pasir di rawa-rawa ini sampai ke rumah saya di bukit sana, maka bila tanah pasirnya tersisa silahkan mau di bawa ke mana saja hal ini juga senada dengan bahasa beberapa tokoh masyarakat di Pelintung bapak Bilal Makruf, dan teman dekat alm H.Abdul Naim yaitu H.Soeparto yang mendengar kabar dari mulut ke mulut.
”Di samping itu, melalui ponsel kami mendapatkan keterangan dari Tokoh Penting pada era 1990-2001 bahwa jalan sepanjang 16 KM itu memang di peruntukan sebagai jalan penghubung antar desa mulai dari Gurun Panjang kecamatan bukit kapur di tembus sampai ke Desa Pelintung, Desa Guntung, Desa Teluk Makmur dan Desa Mundam yang pada saat itu pusat pemerintahannya adalah kecamatan Bukit Kapur kabupaten Bengkalis," kata Busari Muslim.
Sementara itu, H.Azali Johan selaku mantan Bupati bengkalis menjelaskan melalui ponselnya mengatakan, kebijakan pembuatan jalan itu di buat oleh pemerintah kabupaten Bengkalis yang pada saat itu kepala PU nya bapak Bukhari, jelas beliau kepada saya.
"Harapan saya bersama masyarakat, jalan yang sudah di timbun lebih dari 1 KM tersebut hendaknya Pemerintah ikut andil langsung untuk di anggarkan, karena mengingat jalan tersebut bisa menjadi alternatif untuk menghindari kepadatan jalan Ariffin Ahmad yang cukup padat," pungkasnya. (Arianto)
Dirbinmas Polda Metro Jaya Peduli dengan Jamaah Gerak di Mesjid Jami Jakarta
Dalam kunjungan silahturami, Kyai Masrohan mendokan agar Kapolda Metrojaya dan Polri pada umumnya senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dan mendapat hidayah dari NYA serta semakin Presisi.
Selain itu, Menghimbau dan mengajak agar para Jamaah tetap mematuhi Prokes 5M dan tidak terprovokasi oleh isu-isu atau berita yang belum tentu kebenarannya.
Hadir dalam giat Kyai Masrohan, Ustad Agus Ustad Faqih, Paur Si Binlat AKP Samto dan Ipda Kristiawan.
Asal tahu saja, Kegiatan berjalan dengan aman, tertib dan lancar dengan menerapkan protokol physical distancing. (Arianto)