Wujudkan Keadilan, Mahkamah Agung Lantik Tujuh Hakim Agung Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar sidang paripurna untuk melantik dan mengambil sumpah tujuh Hakim Agung baru pada Jumat pagi, 5 Januari 2024. Sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H. M.H. di ruang Kusumah Atmadja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Tujuh Hakim Agung baru yang dilantik adalah Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.H., Ainal Mardhiah, S.H., M.H, Noor Edi Yono, S.H., M.H., Sigid Triyono S.H., M.H., Sutarjo, S.H., M.H., Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn. Mereka terdiri atas enam orang hakim agung kamar pidana dan satu orang kamar perdata.

Dengan bertambahnya ketujuh hakim agung, kini jumlah Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berjumlah 52 orang. Pelantikan ini menyusul hasil uji kelayakan yang telah disahkan oleh Komisi III DPR RI dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia 124/P/2023 Tanggal 20 Desember 2023 tentang Pengangkatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

Dalam sumpah yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung, para Hakim Agung baru ini berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya menurut UUD 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H. M.H. mengucapkan selamat kepada para Hakim Agung baru dan berharap mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan profesional, integritas, dan dedikasi tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa pelantikan Hakim Agung bukanlah akhir dari proses seleksi, melainkan awal dari proses pengawasan.

"Kami akan terus mengawasi kinerja para Hakim Agung, baik dari segi kualitas maupun kuantitas putusan, serta perilaku dan etika mereka. Kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi tegas kepada Hakim Agung yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Agung," tegas Prof. Dr. H. M. Syarifuddin.

Ia juga menegaskan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Ia mengajak seluruh elemen Mahkamah Agung, baik Hakim Agung, Hakim Ad Hoc, maupun aparatur sipil negara, untuk bekerja sama dan bersinergi dalam menjalankan fungsi yudisial.

"Kami akan terus melakukan reformasi dan inovasi di bidang yudisial, baik dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, penerapan teknologi informasi, maupun peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Kami juga akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga negara lainnya, khususnya Komisi Yudisial, dalam rangka mengawal dan menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme peradilan," ujar Prof. Dr. H. M. Syarifuddin.

Sidang paripurna ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc, para pejabat Eselon 1 dan 2, serta undangan lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Capai Kinerja Tinggi dalam Penyelesaian Perkara Tahun 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) menggelar Refleksi Kinerja Mahkamah Agung tahun 2023 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumát (29/12/2023). Acara ini dihadiri oleh Ketua MA Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., para hakim agung, hakim ad hoc, dan pejabat struktural dan fungsional MA, serta ratusan wartawan dari berbagai media.

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan capaian kinerja MA dalam penyelesaian perkara selama tahun 2023. Menurutnya, MA telah berhasil menyelesaikan 98,96% dari total beban perkara tahun 2023, yang mencapai 27.508 perkara. Jumlah ini terdiri dari 27.248 perkara yang masuk tahun 2023 dan 260 perkara sisa tahun lalu.

"Kami berusaha untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, tepat, dan akuntabel kepada masyarakat. Kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas putusan kami, sesuai dengan prinsip-prinsip yurisprudensi," ujar Ketua MA.

Selain itu, Ketua MA juga mengungkapkan bahwa produktivitas kinerja minutasi perkara pada tahun 2023 adalah sebesar 102,30% dari jumlah perkara masuk tahun 2023. Artinya, MA tidak hanya menyelesaikan perkara yang masuk tahun 2023, tetapi juga mengurangi backlog perkara tahun-tahun sebelumnya.

"Kami berupaya untuk menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang singkat, tanpa mengorbankan kualitas putusan. Kami bangga bahwa 90,23% dari perkara yang kami minutasi tahun 2023 diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan," tutur Ketua MA.

Lebih lanjut, Ketua MA menambahkan, data penyelesaian perkara ini masih bersifat sementara, karena perhitungannya dilakukan per tanggal 22 Desember 2023. Oleh karena itu, jumlahnya bisa berubah karena masih ada persidangan yang berlangsung sampai dengan akhir tahun.

Disisi lain, Ketua MA mengapresiasi peran dan kontribusi para hakim agung, hakim ad hoc, dan seluruh jajaran kepaniteraan MA yang telah bekerja keras, siang dan malam, tanpa mengenal lelah, dalam menyelesaikan perkara di bawah koordinasi para ketua kamar masing-masing. Ia juga berterima kasih atas dukungan anggaran dari kesekretariatan MA.

"Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian perkara di MA. Semoga kinerja kami tahun 2023 ini dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja kami di tahun-tahun mendatang," pungkas Ketua MA.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA: Jurnalis Miliki Peran Penting Dalam Membangun Kepercayaan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan refleksi kinerja kepada media. Tahun ini, di ujung tahun 2023, Mahkamah Agung kembali menyelenggarakan Refleksi Kinerja selama tahun 2023 pada Jumat pagi, 29 Desember 2023. 

Acara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH. Ratusan media baik dari media elektronik, cetak, dan online hadir di kegiatan secara daring.

Dalam acara yang juga disiarkan langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung ini, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa jurnalis memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan publik, bahkan menurutnya, di alam demokrasi seperti saat ini, peran pers memiliki peranan yang sangat strategis dalam membangun dan mempengaruhi persepsi publik secara luas melalui pemberitaan yang edukatif, valid, dan berimbang.

Menurutnya, Mahkamah Agung dan pers memiliki titik singgung yang sama. 

Sebagai institusi publik yang menyelenggarakan fungsi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bersih dan berwibawa. 

Sedangkan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk pemberitaan, sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan institusi-institusi publik. Dua fungsi tersebut dapat dipertemukan, karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan publik dan masyarakat luas.

Guru Besar Universitas Diponegoro itu berharap rekan-rekan media bisa menjadi partner dalam membangun badan peradilan yang agung di seluruh Indonesia.

Menanggapi Ketua Mahkamah Agung, rekan-rekan pers menyatakan bahwa kegiatan refleksi kinerja ini sangat bermanfaat bagi media dan masyarakat umum, karena masyarakat perlu memahami apa saja yang dilakukan di Mahkamah Agung selama tahun 2023.

“Kegiatan ini sangat bermanfaat agar media dan masyarakat bisa memahami apa saja yang sudah di lakukan Mahkamah Agung,” kata Rizky dari Harian Republika.

Pada kesempatan yang sama, Ana dari Harian Kompas menyatakan apresiasinya untuk inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung selama tahun 2023.

Kegiatan yang dimoderatori oleh Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Rizkiyansyah ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, para Ketua Kamar, para pejabat Eselon I, dan Kepala Biro Hukum dan Humas. 

Turut menyaksikan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Agung yaitu seluruh aparatur peradilan dari seluruh Indonesia. (Lak)

Read More

Refleksi Kinerja Mahkamah Agung 2023: Menapaki 14 Langkah Pemulihan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung (MA) melaporkan realisasi dari 14 langkah pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang dicetuskan oleh Ketua MA Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. pada tahun 2022 lalu. Laporan ini disampaikan dalam acara Refleksi Kinerja Mahkamah Agung 2023 yang digelar secara virtual pada Jum'at (29/12/2023).

Dalam sambutannya, Ketua MA mengatakan bahwa hampir seluruh langkah pemulihan tersebut telah dilaksanakan, kecuali terkait dengan pembangunan gedung PTSP Mandiri di MA yang masih dalam proses. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan reformasi dan perbaikan di bidang peradilan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kami juga berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi," ujar Ketua MA.

Berikut adalah rincian dari 14 langkah pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan yang telah direalisasikan oleh MA:

1. Memberhentikan sementara Hakim Agung dan Aparatur MA yang diduga terlibat tindak pidana sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Langkah ini dilakukan untuk menegakkan prinsip zero tolerance terhadap praktik-praktik yang merusak citra dan marwah lembaga peradilan.

2. Merotasi dan memutasikan beberapa aparatur di lingkungan MA, khususnya yang terkait dengan bidang penanganan perkara untuk memutus mata rantai yang terindikasi menjadi jalur yang digunakan oleh para oknum aparatur di MA. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kolusi, nepotisme, dan korupsi di internal MA.

3. Melakukan seleksi dan rekruitmen jabatan panitera, panitera muda dan panitera pengganti di MA sesuai amanat SK KMA Nomor 349/KMA/SK/XII/2022 yang mana proses seleksinya melibatkan rekam jejak integritas dan rekomendasi dari Badan Pengawasan MA, KY, KPK, dan PPATK, serta analisis LHKPN. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kredibilitas dan kompetensi aparatur MA yang berperan penting dalam penanganan perkara.

4. Memberhentikan atasan langsung dari aparatur yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran pidana sesuai dengan PERMA Nomor 8 Tahun 2016 karena terbukti melalaikan kewajibannya untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada bawahannya. Langkah ini dilakukan untuk menegaskan tanggung jawab dan sanksi bagi aparatur MA yang tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

5. Menugaskan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) dari Badan Pengawasan MA untuk memantau dan mengawasi aparatur MA di bawah koordinasi langsung Ketua Kamar Pengawasan, serta memasang CCTV di area kantor MA yang diduga menjadi tempat untuk bertransaksi perkara, serta membangun Sistem Informasi Pengawasan Khusus MA (SIWAS SUS-MA) yang terhubung langsung dengan Ketua Kamar Pengawasan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran di MA.

6. Melakukan kerjasama dengan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara terpadu kepada aparatur MA dan badan peradilan di bawahnya. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan dan menyinergikan fungsi pengawasan antara MA dan KY, serta untuk meningkatkan kualitas dan kinerja hakim dan aparatur peradilan.

7. Menerjunkan Mysterious Shoper di Kantor MA untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap aparatur di MA. Langkah ini dilakukan untuk menguji integritas dan profesionalisme aparatur MA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

8. Membentuk kanal pengaduan khusus (Bawas Care) yang terhubung langsung kepada Ketua Kamar Pengawasan MA. Langkah ini dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, saran, atau informasi terkait dengan pelayanan dan penanganan perkara di MA.

9. Bekerjasama dengan KY dalam rangka pembentukan mysterious shoper dari unsur masyarakat yang mana hasil laporannya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bersama antara MA dan KY. Langkah ini dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pembinaan terhadap hakim dan aparatur peradilan.

10. Memberlakukan sistem pembacaan amar putusan secara live streaming bagi putusan kasasi dan peninjauan kembali di MA. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan, serta untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat tentang putusan-putusan MA.

11. Menerapkan sistem penunjukan majelis hakim secara Robotik, menggunakan aplikasi SMART MAJELIS dengan bantuan artificial Intelligence. Langkah ini dilakukan untuk menghindari intervensi dan manipulasi dalam penunjukan majelis hakim, serta untuk menjamin independensi dan objektivitas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

12. Memberlakukan sistem presensi online menggunakan foto wajah (swa foto) di lokasi kantor dengan sistem GPS terkunci yang terhubung kepada atasan langsung di masing-masing satuan kerja. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur MA dalam menjalankan tugas dan fungsi.

13. Menunggu selesainya pembangunan gedung PTSP Mandiri di MA yang akan digunakan sebagai tempat bagi PTSP Mandiri. Langkah ini dilakukan untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah kepada masyarakat pencari keadilan, serta untuk mencegah terjadinya pungutan liar dan gratifikasi di MA.

14. Mengeluarkan Instruksi terkait dengan kewajiban menjaga integritas dalam bentuk rekaman suara yang diperdengarkan 2 kali dalam seminggu, baik di MA maupun di satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan etika kepada aparatur MA dan badan peradilan, serta untuk mewujudkan budaya sadar hukum di lingkungan peradilan.

Dengan realisasi dari 14 langkah pemulihan kepercayaan publik tersebut, MA berharap dapat memperbaiki citra dan reputasi lembaga peradilan di mata masyarakat, serta dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penanganan perkara di MA. MA juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja peradilan. 

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA: Jaga Netralitas Hakim dan Aparatur Peradilan dengan Tidak Libatkan Diri dalam Kegiatan Kampanye

Duta Nusantara Merdeka | Ambon 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa saat ini sudah mulai memasuki masa kampanye untuk pemilihan Presiden sehingga saya perlu mengingatkan kembali kepada segenap hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia agar senantiasa menjaga netralitas dengan tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur kampanye atau terafiliasi dengan salah satu calon yang sedang berkontestasi.

Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi peradilan bagi pimpinan, hakim dan aparatur peradilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di ballroom Hotel The Natsepa Resort & Conference center Ambon, Selasa (19/12/2023).

Lebih lanjut, Prof. Syarifuddin mengatakan kita harus senantiasa berhati-hati karena di masa kampanye seperti ini, semua hal bisa menjadi komoditas politik yang dapat dimanfaatkan oleh para calon yang sedang berlomba untuk mendapatkan dukungan publik, oleh karena itu kita harus waspada dengan setiap ucapan, sikap, dan tindakan agar tidak disalahgunakan untuk mencari dukungan politik sehingga kita akan dianggap telah memberikan dukungan kepada salah satu calon ataupun sebaliknya.

"Oleh karena itu, para hakim dan aparatur peradilan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga netralitas dan independensi lembaga peradilan. Keterlibatan dalam proses politik dapat membahayakan citra dan integritas peradilan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kita," ujar Ketua Mahkamah Agung.

Menurutnya, pengadilan akan menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa dalam proses pemilihan. 

Jika publik sudah menilai bahwa kita berpihak, maka apapun yang kita putuskan nanti akan menimbulkan ketidakpuasan. Oleh karena itu, hindarilah hal-hal yang dapat menimbulkan kesan bahwa kita terafiliasi dengan salah satu calon. 

Jangan sekali-kali memberikan pernyataan yang terkesan memberikan dukungan kepada salah satu calon, baik secara langsung maupun di media sosial, karena jejak digital akan terus tersimpan dan mudah untuk bisa diakses oleh publik.

Hadir dalam acara tersebut, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung, Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Maluku yang hadir secara luring, serta Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia yang hadir secara daring, dan undangan lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA: SMART MAJELIS Kedepannya Bakal Digunakan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama

Duta Nusantara Merdeka | Ambon 

SMART MAJELIS adalah aplikasi Robotika berbasis Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) yang berfungsi untuk memilih majelis hakim secara otomatis dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain beban kerja, pengalaman, dan keahlian yang sesuai dengan jenis perkara yang akan ditangani.

Untuk sementara pemberlakuan aplikasi SMART MAJELIS ini hanya terbatas untuk di tingkat Mahkamah Agung, namun ke depannya akan kita kembangkan penggunaannya hingga ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama agar dalam penentuan majelis hakim bisa lebih objektif, transparan, dan akuntabel

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi peradilan bagi pimpinan, hakim dan aparatur peradilan tingkat banding dan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia di ballroom Hotel The Natsepa Resort & Conference center Ambon, Selasa (19/12/2023).

Selain itu, KMA menyatakan aplikasi SMART MAJELIS, Mahkamh Agung juga telah memberlakukan sistem pembacaan putusan kasasi dan PK secara online dengan menggunakan aplikasi COURT LIVE STREAMING. 

Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi di Mahkamah Agung, khususnya terkait dengan penanganan perkara-perkara yang menyita perhatian publik. Dengan adanya COURT LIVE STREAMING tersebut maka masyarakat dapat menyaksikan pembacaan amar putusan kasasi dan peninjauan kembali melalui kanal resmi milik Mahkamah Agung dengan menggunakan komputer, gedget, maupun smartphone.

Ke depannya, sistem pembacaan putusan secara online ini juga akan kita kembangkan hingga ke pengadilan tingkat banding agar masyarakat lebih mudah untuk mengetahui dan mengakses setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Saat ini, beberapa pengadilan tingkat banding ada yang sudah mulai menerapkannya, namun baru sebatas uji coba karena belum ada regulasi yang mengatur untuk pemberlakuan secara menyeluruh. 

"Oleh karena itu, jika sistem ini telah berjalan baik di Mahkamah Agung, ke depannya kita akan menerbitkan regulasi untuk pemberlakuan di seluruh pengadilan tingkat banding," ujar Mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Hadir dalam acara tersebut, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dan II pada Mahkamah Agung, Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama se-Wilayah Hukum Maluku yang hadir secara luring, serta Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Seluruh Indonesia yang hadir secara daring, dan undangan lainnya.

Editor: Arianto 

Read More

Hadiri Seminar PERPAHI, Ketua MA: Kehadiran AI Adalah Sebuah Keniscayaan yang Tidak Mungkin Kita Hindari

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Di dalam praktik peradilan sendiri peran teknologi sudah sedemikian dominan. Kita bisa melihat mulai dari sistem pendaftaran perkara, persidangan sampai dengan pembacaan putusan sudah mulai memanfaatkan bantuan teknologi. 

Bahkan, saat ini Mahkamah Agung sudah mulai menggunakan AI untuk penunjukan majelis hakim melalui aplikasi SMART MAJELIS yang dapat menunjuk majelis hakim secara random dengan

memperhitungkan beban kerja, jenis perkara, dan kompetensi para hakim, sehingga dapat menghilangkan unsur subjektivitas dalam proses penunjukan majelis yang akan menangani suatu perkara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam pidato seminar Persatuan Purnabakti Hakim Indonesia (PERPAHI) mengenai Artificial Intelligence (AI) dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum dan Peradilan, pada hari Kamis, 14 Desember 2023, dihotel Mercure Ancol Jakarta.

Disamping itu, Prof. Syarifuddin mengatakan AI ke depannya diharapkan bisa digunakan untuk membantu para hakim dalam menganalisa suatu perkara berdasarkan pertimbangan dari berbagai faktor, sehingga bisa memberikan masukan dan gambaran tentang kesimpulan yang terbaik bagi setiap penyelesaian perkara, sekalipun pada akhirnya tetap hakimlah yang akan menentukan putusannya. 

Paling tidak, sebelum menjatuhkan putusan, hakim telah memiliki data dan informasi yang lengkap dan akurat terkait dengan perkara yang ditanganinya.

Seminar Artificial Intelligence (AI) dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Hukum dan Peradilan menghadirkan para narusumber yang berkompeten dibidangnya, antara lain

1. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCB., Arb, Guru Besar Cyberlaw dan Kekayaan Intelektual FH Unpad

2. Dr. Agung Harsoyo, S.T., M.Sc., M.Eng, Dosen Institute Tekologi Bandung (ITB)

3. Dr. Edmon Makarim, S.Kom, Dosen Hukum Kekayaan Intelektual dan Telematika FH UI

4. Dr. DipI Ing. Asril Jarin, M.Sc, Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset Sains dan Data dan Informasi (BRIN)

Dengan Moderator Nur Anis Hidayat, ST., ME

“Perkembangan teknologi AI tidak bisa lagi kita hindari, lambat laun akan terus merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk ke dalam sistem hukum dan peradilan. 

Pada satu sisi, kehadiran AI adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin kita hindari, namun di sisi yang lain ada terbersit kekhawatiran bahwa suatu saat kita (umat manusia) akan mulai tersisih dengan kehadiran robot-robot yang cerdas dan terampil, yang mana mereka bisa berfikir layaknya seorang manusia dan mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia”, ujar Mantan Kepala Badan Pengawasan MA.

Diakhir pidatonya, Ketua MA menyatakan semoga dari pemaparan para narasumber dan diskusi dengan para peserta nanti, akan menghasilkan gagasan dan pemikiran bagi perkembangan AI ke depannya, khususnya dari perspektif hukum dan praktik peradilan, sehingga kita sudah dapat mengantisipasi segala kemungkinan buruk atas perkembangan AI dalam kehidupan manusia.

Turut hadir dalam seminar tersebut, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Ketua Umum PERPAHI, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan MA serta Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama dilingkungan MA, dan para undangan lainya.

Editor: Arianto 

Read More

Ketua MA: Bangun SMAP untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Keseriusan Mahkamah Agung untuk ikut serta dalam upaya memberantas praktik penyuapan di lembaga peradilan, didasari oleh pemikiran, bahwa tindak penyuapan bukanlah sekadar masalah hukum semata, tetapi juga sebuah ancaman serius terhadap integritas, dan dapat meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang adil dan independen.

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dalam kegiatan Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023 di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Rabu (13/12/2023).

Lebih Lanjut, Syarifuddin menyampaikan bahwa sejak tahun 2018, Mahkamah Agung telah berupaya membangun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dengan menunjuk 7 (tujuh) satuan kerja sebagai pilot project. Kemudian pada tahun 2022, penerapan SMAP diperluas, tidak hanya pada lingkungan peradilan umum, tetapi juga ke lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya pada tahun 2023, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) juga telah diterapkan pada lingkungan peradilan militer yaitu dengan ditunjuknya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai satuan kerja yang membangun SMAP sehingga genaplah 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung telah menerapkan SMAP. 

Dalam pelaksanaannya, Pimpinan Mahkamah Agung turut serta mengikuti proses evaluasi dan penilaian, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI melalui laporan yang secara kontinyu disampaikan oleh Kepala Badan Pengawasan. 

Berdasarkan laporan tersebut, maka dari 25 (dua puluh lima) satuan kerja yang ditunjuk menerapkan SMAP pada tahun 2023, telah ditetapkan terdapat 7 (tujuh) pengadilan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat SMAP sedangkan 18 (delapan belas) lainnya belum memenuhi persyaratan dan berstatus ditangguhkan. 

Berikut daftar nama 7 pengadilan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat SMAP :

Satuan Kerja Tahap Pembangunan :

1. Pengadilan Agama Bantul, Predikat A

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Predikat B

3. Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta, Predikat B

4. Pengadilan Agama Makassar, Predikat B

Satuan Kerja Tahap Evaluasi :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Predikat A

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Predikat A

3. Pengadilan Negeri Wates, Predikat A

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengawasan, Sugiyanto, S.H., M.H. menyampaikan dalam tahun 2023, menjadi tahun ketiga bagi Badan Pengawasan dalam melakukan pembangunan dan penilaian mandiri Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada pengadilan tingkat pertama. 

Sistem Evaluasi dan Penilaian Pembangunan yang diterapkan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dilakukan dengan metode Tinjauan Dokumen, Uji Petik, Wawancara dan terakhir Pengamatan melalui Mystery Shopping. Dengan standar kelulusan bagi setiap satuan kerja adalah mencapai nilai minimal 65 dan tidak didapatkan temuan mayor. 

Badan Pengawasan merekomendasi kepada pimpinan Mahkamah Agung, agar setiap pimpinan pengadilan yang berkomitmen terhadap penerapan SMAP diberikan kesempatan promosi dan sebaliknya, terhadap pimpinan pengadilan yang kurang atau tidak berkomitmen dalam pembangunan SMAP agar dipertimbangkan untuk tidak mendapat promosi atau dimutasikan ke satuan kerja lain sebagai anggota, ujar Sugianto.

Diakhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, menyampaikan bahwa Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) tentu bukan sekedar soal mendapatkan atau tidak mendapatkan sertifikat, tetapi bagaimana dengan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada integritas badan peradilan. 

Sehingga, baik yang telah mendapatkan sertifikat ataupun yang belum mendapatkan, wajib untuk terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan integritas dari hakim dan aparatur pengadilan.

Turut Hadir dalam Acara Penyampaian Hasil Evaluasi dan Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023 para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung RI, para Pejabat Eselon I dan II, para Hakim Tinggi, Sekretaris Badan Pengawasan, para Hakim Yustisial, serta Para pimpinan dan aparatur pengadilan tingkat pertama penerap Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang hadir secara luring dan daring.

Editor: Arianto 

Read More

Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Gelar Pelantikan Hakim Yustisial

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Badan Pengawasan Mahkamah Agung, menggelar pelantikan Hakim Yustisial Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jumat (08/12/2023). Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dihadiri oleh pejabat eselon II, III, dan IV serta Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial Badan Pengawasan. 

Adapun, Hakim Yustisial yang dilantik adalah sebagai berikut:

1. Tri Mulyanto, S.H. sebelumnya Hakim Pengadilan Ponorogo

2. Pronggo Joyonegara, S.H. sebelumnya Hakim Pengadilan Negeri Pati

3. Hendhy Eka Chandra, S.H. sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang

4. Gugun Gunawan, S.H. sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri Tapak Tuan

5. Ahmad Zulpikar, S.H., M.H. sebelumnya Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh

6. Nur Ervianti Meilala, S.H., M.Kn. sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

7. Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy sebelumnya Hakim Pengadilan Agama. (Arianto)

Read More

Komisi III DPR RI Kunker ke Medan

Duta Nusantara Merdeka | Medan 

Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 dengan Empat (4) Lingkungan Peradilan se-wilayah Provinsi Sumatera Utara di Ruang Cakra Pengadilan Tinggi Medan, Senin (11/12/2023).

Kunjungan kerja dipimpin oleh Mulfachri Harahap, S.H., M.H didampingi 7 anggota komisi III yakni Trimedya Panjaitan, S.H., MH, Novri Ompusunggu, S.H., M.H, H. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M, Heru Widodo, S.Psi., H. Santoso, S.H., M.H, Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS, dan H. M. Nasir Djamil, M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. Panusunan Harahap, S.H., M.H, beserta jajarannya, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Drs. H. Alaidin, S.H., M.H, beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum, beserta jajarannya, Kepala Pengadilan Militer Tinggi Medan Laksamana Pertama TNI Tuty Kiptiani, S.H., M.H.

Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan pagu dan realisasi anggaran pada pengadilan, pengawasan dan kendala yang dihadapi saat eksekusi di lapangan, yang akan menjadi masukan dalam rapat konsultasi maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

Pada kesempatan ini, KPT Medan, Dr. Drs. Panusunan Harahap, S.H., M.H menjelaskan, wilayah hukum PT Medan yang berjumlah 20 Pengadilan Negeri (PN) dengan 4 PN sudah sesuai Prototype dan 16 PN belum sesuai prototype. 

Sedangkan WKPTA Medan, Drs. H. Alaidin, S.H., M.H menjelaskan, wilayah hukum PTA Medan berjumlah 22 Pengadilan Agama (PA) dengan 2 Pengadilan Agama yang sudah sesuai prototype.

Selanjutnya, KPT TUN Medan, Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.Hum, menjelaskan, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan sidang online (e-court) yang belum memadai. 

"Kurangnya Sumber Daya Manusia (hakim dan Panitera Pengganti)”, menjadi kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Militer Tinggi," tutur Kepala Dilmilti Medan Laksamana Pertama TNI Tuty Kiptiani, S.H., M.H.

Acara ditutup pada pukul 14.00 wib dengan tukar menukar plakat dan foto bersama.

Editor: Arianto 

Read More

KMA Lantik 5 Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Bapak-Bapak sekalian memikul tanggung jawab ganda, yaitu tanggung jawab sebagai hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta tanggung jawab sebagai pimpinan, dalam membina dan mengawasi para hakim dan aparatur peradilan yang ada di wilayah Bapak masing-masing. Terlebih di tengah tajamnya sorotan publik terhadap lembaga peradilan saat ini. 

Bapak-Bapak sekalian memikul amanah yang berat, untuk menjaga marwah lembaga peradilan, agar kepercayaan publik terhadap institusi peradilan tidak luntur diterpa isu-isu negatif.

Hal ini disampaikan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr.H.M. Syarifuddin, S.H., M.H dalam pidato pelantikan 5 (Lima) Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jum’at (08/12/2023).

Menurutnya, baik kepada Bapak-Bapak yang baru saja dilantik, maupun seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding di mana pun berada, agar memaksimalkan fungsi kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung di daerah, dengan cara memperkuat pembinaan dan pengawasan pada setiap satuan kerja di wilayahnya masing-masing, sehingga potensi perilaku menyimpang, baik dari hakim maupun aparatur peradilan lainnya dapat dicegah semaksimal mungkin.

“Sebagai institusi publik, lembaga peradilan juga mengemban tanggung jawab memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. 

"Terlebih dewasa ini, di mana kita hidup dalam zaman perubahan konstan dan kemajuan teknologi yang tak terbendung, yang kemudian membentuk pola pikir dan kebiasaan baru di tengah masyarakat," ujar Mantan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial.

Lebih lanjut, Ketua Mahkamah Agung mengatakan tanamkan komitmen untuk selalu berinovasi dan memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi kepada masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat dalam proses hukum, sehingga tercipta suasana, di mana Pengadilan benar-benar menjadi rumah yang nyaman, semua orang merasa dipermudah, diterima, didengar dan dihargai.

Adapun 5 (lima) Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik yaitu:

1. Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

2. Drs. H. Zulkifli Yus, M.H

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

3. Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

4. Dr. H. Yusuf Buchori, S.H., M.H

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

5. Dr. H. Khaerudin, S.H., M.Hum

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Diakhir sambutannya, Prof Syarifuddin berpesan secara khusus kepada para istri dari Bapak-Bapak yang baru dilantik, agar setia mendukung dan memotivasi suami, untuk terus mengabdi dan menjaga integritas, di samping berperan aktif di Dharmayukti Karini. 

Saya yakin, dukungan dan motivasi keluarga besar akan selalu menjadi penyemangat bagi seseorang dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Acara pelantikan ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, pejabat eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. (Ar)

Read More

MA Raih Akreditasi A Kelayakan Penyelenggaraan Penilaian Kompetisi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima Sertifikat Pengakuan Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi dari Badan Kepegawaian Negara pada selasa, 5 Desember 2023. Sertifikat diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dari Plt Kepala BKN Haryono Dwi Putranto di ruang Ketua Rapat pimpinan Mahkamah Agung lantai 13, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. 

Pemberian sertifikat ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 001/BKN/XI/2023 tanggal 6 November 2023.

Mahkamah Agung meraih sertifikat ini karena telah memenuhi kesesuaian standar kelayakan penyelenggara penilaian kompetensi. Sertifikat ini berlaku mulai 6 Desember 2023 sampai dengan 5 November 2025.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa akreditasi ini merupakan legacy bagi Mahkamah Agung. Ia berharap dengan akreditasi ini assesmen di Mahkamah Agung akan semakin meningkat lagi.

“Ke depannya semoga assesmen di Mahkamah Agung bisa berkembang lebih besar lagi dan menjadi ladang pahala bagi bapak ibu semua,” harap Ketua Mahkamah Agung.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BKN menyatakan rasa bangga dan bahagianya bisa berkunjunjung ke Mahkamah Agung dan bertemu dengan jajaran pimpinan MA. Menurutnya, Mahkamah Agung memiliki para assessor yang sangat inovatif dan penuh semangat. 

Sehingga proses akreditasi berjalan dengan mudah. Ia berharap ke depannya dengan adanya akreditasi ini, assessor Mahkamah Agung semakin maju lagi.

Hadir pada acara ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, para Assessor Utama Mahkamah Agung, dan yang lainnya. (Arianto)

Read More

Kerja Sama Mahkamah Agung RI Dengan Dewan Peradilan Agung Qatar Diperpanjang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Dewan Peradilan Agung Qatar menandatangani perpanjangan nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang peradilan. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Ketua Dewan Peradilan Agung Qatar, H.E. Syeikh Dr. Hassan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi.

Dalam sambutannya, Dr. Hasan Bin Lahdan Al-Hasan Al-Muhannadi, menyampaikan selamat datang di Qatar, bahwa kerja sama antara Negara Qatar dengan Negara Indonesia sudah terjalin sejak lama di berbagai bidang, termasuk bidang peradilan. Beberapa kali pelaksanaan Laporan Tahunan (Annual Reports) Mahkamah Agung R.I. dihadiri oleh delegasi Negara Qatar. 

Demikian pula, sekitar bulan Mei 2023 yang lalu sebanyak 15 (lima belas) orang hakim Peradilan Agama diundang oleh pihak Dewan Peradilan Agung Qatar untuk mengikuti diklat di bidang ekonomi Syariah, hukum keluarga, dan peradilan elektronik di Qatar.

“Kerjasama antara Negara Indonesia dengan Negara Qatar di berbagai bidang, termasuk peradilan sudah terjalin sejak lama. Kami berharap kerjasama ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan,” kata Doktor Al-Hasan Al-Muhannadi.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung R.I., YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dalam sambutannya, mengucapkan terima kasih atas sambutan dan pelayanan dari Dewan Peradilan Agung Qatar kepada delegasi Mahkamah Agung R.I. Sejak kedatangan delegasi Mahkamah Agung R.I. di Bandar Udara Internasional Hamad sampai dengan seluruh kegiatan semua dilayani dengan sangat baik.

“Pada saat kedatangan kami telah disambut dengan baik oleh pihak Dewan Peradilan Qatar, Dr. Umar Ghanim, Direktur Bagian Kerjasama Luar Negeri Qatar didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hassan. Kami juga sudah dibawa mengunjungi Museum Nasional Qatar dan Qatar Internasional Ekspo,” ujar Syarifuddin.

YM. H. M. Syarifuddin juga mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan oleh Dewan Peradilan Agung Qatar kepada 15 (lima belas) orang hakim Peradilan Agama untuk mengikuti diklat ekonomi Syariah, hukum keluaga dan peradilan elektronik di Qatar. 

Berdasarkan informasi dari para peserta, kami mengetahui bahwa Negara Qatar sudah sangat maju dalam bidang penerapan IT di pengadilan, untuk itu kami ingin menimba ilmu dan pengalaman Negara Qatar dalam menerapkan IT di pengadilan.

“Negara Indonesia adalah negara yang cukup besar, memiliki wilayah yang sangat luas, dan jumlah perkara yang terus menerus meningkat. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya tidak mungkin dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pencari keadilan tanpa didukung oleh sarana dan prasarana teknologi informasi (IT). Oleh karena itu, kami ingin mempelajari pengalaman Negara Qatar dalam menerapkan teknologi Informasi untuk peradilan tersebut, termasuk dalam mengoptimalkan keberhasilan mediasi di pengadilan,” ungkap Syarifuddin.

Sebagaimana diketahui, MoU kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Dewan Peradilan Agung Qatar pertama kali ditandatangani pada tahun 2016 dan atas kesepakatan kedua belah pihak dilakukan perpanjangan untuk meningkatkan kerjasama yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang.

Delegasi Mahkamah Agung R.I. tiba di Bandar Udara Internasional Hammad di Dohha, Qatar, pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023, pukul 04.45 waktu setempat. 

Delegasi yang dipimpin oleh Ketua MA RI, YM. Prof. DR. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., tersebut terdiri dari tujuh orang masing-masing: Prof. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H, M. Hum, M.M., Ketua Kamar Agama MA RI, Dr. H. Imron Rosadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama MA RI, H. Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, H. Abu Jahid Darso Atmojo, Lc, M.A., Ph.D, Ketua Pengadilan Agama Soreang, dan Cahya Priyanto, S.H., Ajudan Ketua MA RI.

Editor: Arianto

Read More

Indonesia dan Singapura Tingkatkan Kerjasama Yudisial: Nota Kesepahaman Ditandatangani

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada hari ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) dan Mahkamah Agung Singapura mengukuhkan kerjasama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial. Acara penandatanganan ini berlangsung di Ruang Kusumah Atmadja, Lantai 14 Tower Mahkamah Agung RI, Jakarta, Selasa (07/11/2023). Nota Kesepahaman ini mencakup sejumlah bidang kerjasama yang akan berlaku selama tiga tahun ke depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini melibatkan Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr M. Syarifuddin, SH., MH dan Ketua Mahkamah Agung Singapura, Chief Justice Sundaresh Menon. Kedua pengadilan tertinggi ini sepakat untuk melakukan pertukaran pengalaman dan berdiskusi mengenai berbagai isu yudisial yang penting. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi isu hukum perniagaan lintas batas, pengadilan perniagaan internasional, keanggotaan dalam Konsorsium Internasional untuk Keunggulan Pengadilan, serta pelatihan dan pertukaran yudisial.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr M. Syarifuddin, SH., MH menekankan pentingnya kerjasama ini sebagai manifestasi dari kebutuhan bersama kedua negara. Kerjasama ini didasari oleh prinsip saling menghormati dalam kesetaraan dan kedaulatan hukum masing-masing yurisdiksi pengadilan. Singapura telah menjadi mitra dagang penting bagi Indonesia, dan kerjasama ini diharapkan akan memperkuat hubungan kedua negara.

Sementara itu, Chief Justice Sundaresh Menon, dalam sambutan balasannya, menyatakan bahwa penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan pencapaian luar biasa dalam perjalanan kerja sama pengadilan kedua negara. Ia yakin bahwa kerjasama ini akan membuka peluang untuk kolaborasi lanjutan yang bermanfaat. Nota Kesepahaman ini dianggap sebagai landasan yang kokoh untuk kerjasama bilateral yang langgeng dan dinamis di masa depan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Yudisial ini juga disertai oleh serangkaian acara penting lainnya. Salah satunya adalah Seminar Internasional Penyelesaian Sengketa Komersial Internasional yang diadakan di Hotel Borobudur pada 7 November 2023 sore. Acara tersebut membahas berbagai aspek penyelesaian sengketa komersial yang melibatkan pihak-pihak dari negara-negara yang berbeda.

Selain itu, pada tanggal 8 November 2023, diadakan Dialog Yudisial tentang Peradilan Modern: Tantangan dan Kesempatan di Pusdiklat Teknis Yudisial Ciawi. Dialog ini menghadirkan para pakar hukum dan yudisial untuk membahas tantangan dan peluang dalam memodernisasi sistem peradilan di kedua negara.

Nota Kesepahaman ini menandai langkah maju dalam kerjasama yudisial antara Indonesia dan Singapura. Dengan fokus pada keberlanjutan, kesetaraan, dan pertukaran pengetahuan, kerjasama ini diharapkan akan membawa manfaat positif bagi sistem peradilan kedua negara dan memperkuat hubungan bilateral mereka.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI Hadiri China-ASEAN Legal Forum di Chongqing

Duta Nusantara Merdeka | Chongqing 

Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia, I Gusti Agung Sumanatha, bersama delegasi Mahkamah Agung, menghadiri China-ASEAN Legal Forum 2023 yang diadakan di Chongqing, Tiongkok, mulai 30 Oktober hingga 2 November 2023. Dalam forum ini, perwakilan Indonesia aktif berpartisipasi dalam dialog dan pertukaran pengetahuan mengenai Belt and Road Initiative (BRI) China serta kerjasama hukum antara China dan negara-negara ASEAN.

BRI, yang diumumkan oleh Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2013, merupakan inisiatif ekonomi, diplomatik, dan geopolitik yang bertujuan memperkuat pengaruh ekonomi China melalui pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati oleh jalur ini. Dua jalur utama BRI adalah jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim berbasis laut, menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa.

Dalam pidatonya, Presiden Xi Jinping menekankan pentingnya BRI dalam perdamaian, kerjasama, keterbukaan, dan inklusivitas. Forum China-ASEAN Legal Forum adalah platform penting untuk mempromosikan pertukaran dan kerjasama hukum antara China dan negara-negara ASEAN. Topik-topik utama yang dibahas dalam forum ini meliputi pengembangan dan implementasi aturan BRI, pengalaman di bidang hukum, perlindungan hukum untuk kerjasama Lancang-Mekong, dan pengembangan platform layanan hukum.

Indonesia, sebagai mitra dagang terbesar dan tujuan investasi terbesar kedua Tiongkok di ASEAN, memainkan peran sentral dalam inisiatif BRI. Pada tahun 2021, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok mencapai US$124,4 miliar, dengan investasi langsung non-keuangan Tiongkok di Indonesia meningkat menjadi US$1,86 miliar. Nilai investasi terus meningkat, mencapai US$8,2 miliar pada tahun 2022, dan mencapai US$3,8 miliar pada Semester I-2023, menandai kontribusi signifikan Indonesia dalam BRI.

Dalam forum ini, delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia juga merayakan kesuksesan dua hakim Indonesia, Dwi Hananta (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Boyolali) dan Marcelino Gonzales Sedyanto Putro (Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek), yang berhasil menyelesaikan program studi doktoralnya di Southwest University Of Political Science and Law, Tiongkok. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI menegaskan bahwa kerja sama dan pertukaran di bidang pendidikan sangat penting dalam membangun hubungan baik antara Indonesia dan Tiongkok.

Kehadiran dan kontribusi aktif delegasi Mahkamah Agung RI dalam China-ASEAN Legal Forum memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan desa Indonesia melalui proyek-proyek BRI. Forum ini menjadi langkah penting menuju kerjasama hukum yang lebih erat dan saling menguntungkan antara kedua negara, membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan kerjasama yang berkelanjutan di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Mahkamah Agung Indonesia Pimpin Program Pelatihan Hakim Asia Pasifik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Agung Indonesia mengambil peran sentral dalam upaya bersama menghadapi tantangan kompleks dari tiga krisis planet, yaitu perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sebuah program pelatihan komprehensif selama lima hari, bekerja sama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), ClientEarth, dan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), telah dimulai pada 30 Oktober hingga 4 November 2023.

Program ini menarik lebih dari 70 hakim terkemuka dari seluruh Asia untuk membahas isu-isu mendesak terkait keadilan lingkungan dan ajudikasi hukum iklim. Dalam forum ini, pembicara terkenal seperti Hakim Antonio Benjamin dari Brasil, Hakim Ayesha Malik dari Pakistan, dan Hakim Maria Filomena Singh dari Mahkamah Agung Filipina, memberikan kontribusi berharga untuk memperkaya kurikulum pelatihan.

Salah satu penyelenggara menjelaskan, "Tiga krisis planet mencakup perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati, yang merupakan tantangan global yang memerlukan respons hukum yang berbasis pada keadilan. Para hakim perlu beradaptasi, berinovasi, dan memimpin dengan cara-cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya."

Program ini dirancang khusus untuk mengatasi tantangan yang unik dihadapi oleh kawasan Asia-Pasifik, termasuk posisi geografis yang rentan dan transisi menuju energi berkelanjutan. Dengan fokus pada prinsip keanekaragaman hayati, keadilan iklim, hak asasi manusia, dan litigasi iklim, pelatihan ini bertujuan untuk memperlengkapi para hakim dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menavigasi lanskap hukum kontemporer yang kompleks.

Dalam konteks ini, Dimitri de Boer, Direktur Program Regional, Asia dari ClientEarth, menyoroti pentingnya peran profesi hukum dalam menanggapi perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati. "Kami berharap program ini dapat mendukung upaya internasional untuk memperkuat aturan hukum lingkungan melalui pelatihan yudisial, pertemuan, dan konferensi," ujarnya.

Georgina Lloyd, Koordinator UNEP untuk Hukum dan Tata Kelola Lingkungan Hidup untuk Asia dan Pasifik, menekankan peran krusial para hakim dalam menegakkan supremasi hukum lingkungan. "Pengembangan kapasitas peradilan memiliki potensi besar untuk mengatasi kesenjangan implementasi dan memperkuat aturan hukum lingkungan dalam menghadapi tiga krisis planet," katanya.

Selama program berlangsung, para peserta diharapkan akan meninggalkan pelatihan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum lingkungan. Harapannya, ini akan memfasilitasi pengambilan keputusan hukum yang adil, merata, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, memperkuat peran hakim sebagai penegak keadilan lingkungan di seluruh kawasan. Dengan demikian, Mahkamah Agung Indonesia dan mitra internasionalnya berkolaborasi dalam membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan untuk lingkungan kita.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Jadi Pembina Upacara Hari Sumpah Pemuda

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H, memainkan peran penting dalam memperingati hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Sabtu (28/10/2023). Upacara ini diadakan dengan khidmat di halaman Gedung Mahkamah Agung dan dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, hakim, serta para pegawai Mahkamah Agung.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda dimulai dengan pengibaran bendera merah putih, diiringi oleh melodi kebangsaan Indonesia Raya yang menggetarkan jiwa. Pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina Upacara menjadi momen sakral yang diikuti dengan khidmat oleh semua peserta upacara. Naskah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga dibacakan, mengingatkan semua hadirin akan landasan hukum negara kita. 

Salah satu poin puncak dalam upacara ini adalah pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Teks ini mengandung makna sejarah yang mendalam, menggugah semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan pemuda Indonesia. Suasana hening meliputi hadirin, mencerminkan penghargaan dan rasa hormat terhadap perjuangan para pemuda pendahulu yang telah mengukir sejarah penting bagi bangsa ini.

Pembina Upacara, Dr. Sunarto, S.H., M.H, dengan khidmat membacakan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928, membangkitkan semangat patriotisme di tengah-tengah para peserta upacara. Melalui kata-kata yang menggugah, beliau mengingatkan semua orang yang hadir tentang tanggung jawab kita sebagai generasi muda dalam memajukan Indonesia. Beliau menegaskan pentingnya persatuan dan kerja sama di antara generasi muda untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Tema peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95, “Bersatu Memajukan Indonesia”, mencerminkan panggilan untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Dalam pesan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung, diilhami semangat kebersamaan untuk mencapai kemajuan. Beliau menyoroti betapa pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan-tantangan global dan memperkuat fondasi negara ini.

Acara ini juga menjadi kesempatan bagi semua peserta, termasuk Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Hakim Yustisial, para Pejabat Eselon 1-4, serta para Pejabat Fungsional, untuk merenungkan makna dari Sumpah Pemuda. Momen ini membangkitkan semangat patriotisme dan cinta tanah air, mengingatkan kita semua tentang arti sejati dari persatuan, kesatuan, dan kerja sama.

Upacara ditutup dengan pembacaan doa, mengajak semua orang yang hadir untuk merenungkan nilai-nilai luhur yang telah diletakkan oleh para pendahulu kita. Semoga semangat Hari Sumpah Pemuda tetap menyala di dalam hati setiap pemuda Indonesia, mendorong mereka untuk bersatu, bekerja keras, dan memajukan Indonesia ke arah yang lebih gemilang dan sejahtera.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Songsong Era Digitalisasi, Wakil MA: Pemberdayaan TIK di Mahkamah Agung Perlu Dioptimalkan

Duta Nusantara Merdeka | Labuan Bajo

Dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi bagi Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., menyoroti pentingnya optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dalam paparannya, Sunarto memaparkan tiga aspek utama yang perlu dioptimalkan dalam pemberdayaan TIK:

1. Meningkatkan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Mahkamah Agung

Sunarto mencatat perjalanan indeks SPBE MA dari tahun 2020 hingga 2022. Meskipun terjadi fluktuasi, peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2022 dengan capaian indeks 2,61 dan predikat baik. Ini menunjukkan upaya keras untuk memperbaiki sistem pemerintahan berbasis elektronik di Mahkamah Agung.

2. Penataan Aplikasi Agar Efektif dan Efisien

Sunarto menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengembangan aplikasi di setiap unit kerja. Semangat kolaborasi ini memungkinkan replikasi aplikasi yang sukses di satu satuan kerja ke satuan kerja lainnya, menciptakan sistem yang efisien dan efektif di seluruh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang bernaung di bawahnya.

3. Pembangunan Aplikasi yang Terpadu

Pembangunan aplikasi dan infrastruktur harus dilakukan secara terpadu. Setiap kebijakan terkait pembangunan aplikasi dan infrastruktur harus melalui diskusi mendalam dan rapat pokja. Pendekatan terpadu ini akan menghasilkan kebijakan yang konsisten dan pengendalian yang efektif.

Hal tersebut disampaikan Sunarto dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi bagi Empat Lingkungan Peradilan seluruh Indonesia yang dilaksanakan secara virtual di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Senin (09/10/2023).

Namun, dalam paparannya, Sunarto juga menyoroti beberapa kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan penerapan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Menurutnya, penerapan SAKTI belum mencapai tingkat optimal, yang merupakan tantangan yang perlu segera diatasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

Acara yang dihadiri oleh para Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, serta Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung, mencerminkan komitmen Mahkamah Agung dalam menghadapi era digitalisasi. 

Dalam mengakhiri sambutannya, Sunarto mengajak seluruh insan peradilan untuk bersama-sama berkontribusi dan menjadi teladan dalam menjadikan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang tangguh di era digital ini. "Era digitalisasi bukanlah hanya sebuah tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menanti Putusan, Tiga Hak Uji Materiil Terkait Tindak Pidana Korupsi di MA

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Togap Marpaung (TM), seorang pelapor dugaan korupsi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), telah mengajukan tiga permohonan Hak Uji Materiil (HUM) di Mahkamah Agung, pekan lalu. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2013, yang melibatkan mark up sekitar Rp 1,4 miliar pada alat XRF, Togap memperjuangkan keadilan dan transparansi.

Adapun, Permohonan HUM pertama, yang didaftarkan dengan nomor registrasi 30/PR/VI/HUM/2023 pada 26 Juni 2023, mencakup revisi Pasal 14 dan 15 Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2018. Permohonan ini bertujuan memperjelas pemberian penghargaan dan premi atas penindakan tindak pidana korupsi, serta menetapkan batas waktu penyelidikan dan penuntutan.

Sementara itu, permohonan HUM kedua, dengan nomor registrasi 36/PR/VIII/HUM/2023 pada 16 Agustus 2023, menuntut pengambil alihan perkara dalam tahap penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah berlangsung selama 1 tahun lebih, sesuai revisi Pasal 9 Peraturan Presiden No.102 Tahun 2020.

Permohonan HUM ketiga, didaftarkan dengan nomor registrasi 38/PR/IX/38 P/HUM/2023 pada 5 September 2023, mengusulkan penambahan perlindungan hukum bagi pelapor korupsi dan klarifikasi terhadap perlindungan bagi aparatur sipil negara.

Meskipun ICW, Perludem, Abraham Samad, dan Saut Sitomorang telah memperoleh kemenangan dalam permohonan HUM mereka, tetapi putusan MA untuk Togap Marpaung masih tertunda. 

Untuk diketahui, Permohonan HUM pertama ini sudah 100 hari registrasinya, padahal info PANMUD TUN MA bahwa dalam waktu 60 hari paling lama sudah ada putusan. Mengapa bisa terjadi penundaan?

"Penundaan Keputusan ini memiliki dampak besar pada komitmen Presiden Jokowi dalam memerangi korupsi, terutama dalam konteks pengawasan terhadap pejabat publik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi," ucapnya.

Sementara beberapa pejabat publik, termasuk lima menteri dan satu kepala badan serta satu menteri lagi, telah dan sedang berproses hukum terkait korupsi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, kegagalan dalam mengatasi kasus korupsi ini dapat membahayakan integritas pemerintahannya. Hal ini menciptakan kekhawatiran di masyarakat, terutama setelah degradasi KPK yang dianggap telah memperkuat dominasi politik Jokowi, seperti yang disoroti oleh The Jakarta Post.

Satu hal lain yang menjadi keprihatinan Togap Marpaung adalah dirinya selaku pelapor korupsi menjadi korban kejahatan birokrasi di Bapeten, dia dipaksa pensiun sehingga tidak dapat gaji 5 tahun. Kejadian itu bisa menjadi legasi buruk bagi Presiden Jokowi jika pelapor korupsi yang wajib dilindungi sesuai konstitusi dibiarkan menjadi korban. Perkara korupsinya pun tak kunjung tuntas walaupun sudah 9 tahun berproses di Polri.

Tapi yang pasti, Situasi ini menciptakan tekanan besar pada sistem hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta perlunya dilakukan perubahan yang mendalam dalam memerangi korupsi dan memberantas ketidakadilan di negara ini.

Akankah Mahkamah Agung memutuskan untuk mendukung perubahan ini, atau apakah pemberantasan korupsi akan mengalami kemunduran yang lebih lanjut di masa mendatang?

"Semua mata tertuju pada putusan Mahkamah Agung yang akan datang," kata Togap.

Mengingat hal itu, Togap Marpaung_TM mengucapkan terima kasih banyak kepada semua staf PANMUD TUN MA yang berkenan memberikan tuntunan sehingga permohonan HUM memenuhi persyaratan.

Seperti diketahui, Salah satu persyaratan utama menjadi pemohon adalah adanya kerugian Materil dan TM tentunya mengalami kerugian Materil yg sangat sangat besar nilainya. Syarat utama lain, yakni legal standing pastilah dipenuhi. Juga batu uji disajikan lengkap, ada 7 UU yg bertentangan dgn PP dan Perpres yg dimaksud.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Hakim Agung Suhadi Masuki Masa Purnabhakti Setelah 40 Tahun Berkarir

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Seorang pilar dalam sistem peradilan Indonesia, Hakim Agung Suhadi, yang juga menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA), memasuki masa purnabhakti setelah 40 tahun berkarir dalam dunia peradilan. Suhadi, yang merayakan ulang tahunnya yang ke-70 pada 19 September lalu, memasuki masa pensiunnya sesuai dengan Undang-Undang MA yang berlaku, dimulai dari 1 Oktober 2023.

Suhadi, yang lahir di Sumbawa Besar pada tahun 1953, memulai karirnya sebagai hakim di Pengadilan Negeri (PN) Dompu pada 24 Februari 1983. Dalam rentang karirnya yang panjang, ia telah mengabdikan dirinya sebagai hakim selama lebih dari empat dekade, dengan 12 tahun di antaranya di MA.

Berdasarkan catatan Sistem Informasi Administrasi Peradilan (SIAP) MA, Suhadi telah menangani total 12.396 perkara selama masa tugasnya. Dari jumlah tersebut, 6.116 perkara merupakan perkara pidana umum, 6.259 perkara pidana khusus, dan 11 perkara pidana militer. Selain itu, Suhadi juga terlibat dalam satu perkara anggota majelis perkara Hakim Umum (HUM) dan sembilan permohonan peninjauan kembali.

MA menyelenggarakan acara perpisahan untuk menghormati pengabdian Suhadi di Jakarta, Jum’at (29/9/2023). Acara tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan MA, hakim agung, hakim ad hoc, panitera MA, serta pejabat eselon I MA. Para pegawai MA juga dapat mengikuti acara tersebut melalui aplikasi Zoom, memungkinkan partisipasi virtual dari seluruh bagian.

Dalam sambutannya, Ketua MA memberikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Suhadi atas dedikasinya yang tanpa cela selama empat dekade di dunia peradilan. "Semua kita mengharapkan akhir karir seperti Pak Suhadi, yang dapat menuntaskan tugas dengan selamat hingga mencapai masa pensiun, tanpa cacat serta dengan kondisi fisik yang masih sehat walafiat," ujar Ketua MA.

Perjalanan karir Suhadi di dunia peradilan mencakup berbagai jabatan, mulai dari hakim di PN Dompu hingga jabatan penting di berbagai PN di berbagai wilayah Indonesia. Setelah menjabat sebagai Panitera Mahkamah Agung pada tahun 2010, Suhadi berhasil melewati seluruh tahapan seleksi hakim agung dan dilantik pada 9 November 2011.

Kini, setelah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keadilan dan ketertiban di Indonesia, Suhadi memasuki masa purnabhakti, meninggalkan jejak karir panjang yang menginspirasi di dunia peradilan Indonesia. Seluruh komunitas hukum dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdiannya, serta mendoakan masa pensiunnya penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More