Panitia Bhaksos Gelar Rapat Bersama DPC Partai NasDem Dumai

Duta Nusantara Merdeka | Dumai 

Panitia kegiatan Bhakti Sosial DPD partai NasDem Kota Dumai gelar rapat bersama pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai NasDem Se-Kota Dumai jelang Pembagian Beras 8 ton.

Acara ini di buka oleh Ketua Panitia Bhakti Sosial DPD partai NasDem, Candra dan Sekretaris Amanda bertempat di kantor DPD partai NasDem Dumai. Jalan Natuna. Kecamatan Dumai Kota. Rabu (29/09/2021) 

Chandra, ketua panitia pelaksana mengatakan, kegiatan ini di gelar merupakan hasil rapat jajaran pengurus. Dari Ketua DPD partai NasDem Yusman, sekretaris Sutrisno dan bendahara H. Gafar.

"Dalam kegiatan ini kita membahas teknis dan materi terkait agenda pembagian beras ke semua DPC dan DPRT partai NasDem Se-Kota Dumai," kata Chandra

Turut hadir dalam rapat kegiatan pembagian beras, ketua Panitia Bhaksos Chandra, sekretaris Amanda, bidang Distribusi Rahma Yani, bidang Publikasi Tengku, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Kota, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem kecamatan Dumai Timur, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Selatan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem kecamatan Medang Kampai, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Sungai Sembilan, Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Bukit Kapur dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem Kecamatan Dumai Barat. (Arianto)

Read More

Hj. Ratih: Kami Terjun Langsung di Lapangan demi Kemanusiaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kolaborasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Kecamatan Pademangan dan Indonesia Power memprakarsai kegiatan Gebyar Vaksin PRIOK POMU pada Rabu dan Kamis dari tanggal 29 September hingga 30 September 2021 untuk mencapai Herd Immunity di GOR Pademangan Jakarta.

Antusias masyarakat untuk mendapatkan Vaksin terlihat dalam antri di GOR Balai Rakyat Pademangan Jakarta Utara.

"Dari hasil pemantauan  tercatat, warga yang antri vaksin diatur dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Kapolsek Pademangan Jakarta Utara, AKP Panji di lokasi. Rabu (29/06)

Sementara itu, Hj. Ratih, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menyampaikan, kegiatan vaksinasi hari ini berjalan selama dua hari. Setiap harinya warga yang divaksin 500 orang. 

"Kami akan terus berkoordinasi dengan Tiga Pilar Kecamatan Pademangan, terutama dengan para Ketua RT/RW, jangan sampai ada warga tidak divaksin,” ujar  Hj. Ratih dengan tak lupa mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Pademangan yang sudah divaksin.

Menurut Hj. Ratih, pihaknya bersama Tiga Pilar Pademangan mendambakan warga di wilayah Pademangan sehat. "Mari kita mengikuti anjuran pemerintah mematuhi protokol kesehatan dan mendukung PPKM dengan harapan kita bisa menekan lajunya penyebaran Covid-19," imbuhnya.

"Dan yang paling penting, Kami terjun langsung disini demi kemanusiaan, agar dapat segera tercapai herd immunity sebagaimana tujuan bersama dan supaya bangsa ini lekas pulih," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Selesai Jalan di Bangun. Geliat Ekonomi Mulai Tumbuh di Lintas Jalan Cicangkal-Legok

Duta Nusantara Merdeka | Bogor 

Pembangunan jalan yang menghubungkan Cicangkal (kabupaten Bogor) dengan Legok (kabupaten Tanggerang) telah rampung. Meski belum diresmikan, rampungnya  pembangunan ruas jalan Cicangkal-Legok membuat warga sekitar antusias untuk membuka berbagai usaha ekonomi mandiri, terutama warung makanan dan minuman. 

Salah satu yang mulai membuka usaha adalah koh Candra (45), seorang pedagang bakso dan mie ayam yang cukup terkenal di wilayah Cicangkal dan sekitarnya dengan brand Candra 88. Pedagang satu ini mulai membuka cabang usahanya di lintas jalan Cicangkal-Legok pasca selesainya pembangunan jalan tersebut. 

"Saat ini lalu lalang masyarakat yang melalui jalan ini cukup ramai, apalagi jalan ini sekarang menjadi pilihan utama bagi para bikkers yang menuju gunung Dago dan sekitarnya. Maka saya berani membuka cabang usaha disini," ujar koh Candra di Cicangkal. Selasa (28/09)

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Forum Masyarakat Desa (FMD) Sukamulya Junaedi Adhi Putra mengamini mulai tumbuhnya geliat ekonomi di sepanjang jalur Cicangkal-Legok. 

Menurut dia, masyarakat yang akan melalui jalan Cicangkal-Legok sebelumnya lebih banyak yang memilih jalur perkampungan karena kondisi lebih baik meski agak memutar. Kini masyarakat memilih melalui jalur ini karena kondisinya sudah lebih baik. 

Junaedi menyampaikan bahwa kedepan akan dilakukan upaya-upaya peningkatan ekonomi masyarakat yang terhubung dengan pembangunan jalan ini. Salah satunya Forum Masyarakat Desa sedang merumuskan agar di jalur ini kedepan ada trayek angkutan umum rute Cicangkal-Legok dan car free day (CFD).  

"Kami melihat mulai banyak masyarakat yang memanfaatkan ruas jalan untuk olahraga pagi terutama dihari libur. Nanti kami akan mengkoordinasikan kepada pihak terkait agar memberlakukan Trayek Angkutan Umum dan CFD disetiap minggu pagi. Karena selain untuk olah raga, CFD juga bisa dijadikan sarana pengembangan ekonomi masyarakat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Wartawan Papua Barat Zainal La Adala Dianiaya Oknum Polisi di KM Labobar

Duta Nusantara Merdeka | Nabire

Wartawan Papua Barat, Zainal La Adala, mengalami nasib naas ketika dirinya sedang dalam perjalanan menggunakan transportasi KM Labobar milik Pelni, dari Manokwari, Papua Barat, menuju Nabire, Provinsi Papua. Zainal babak-belur dianiaya oleh oknum polisi yang bertugas di Polsek Bandara Rendani, Manokwari, bernama Regen Roy Rogers Yaas [1]. Zainal dan Regen sama-sama menumpang kapal tersebut namun tidak saling mengenal.

Berdasarkan kesaksian korban penganiayaan, Zainal La Adala, yang sehari-hari beraktivitas sebagai wartawan media online www.medianasional.id, kejadian bermula saat dirinya keluar dari dalam kamar penumpang kapal dan naik ke deck 7 untuk bersantai sambil merokok. “Saat itu, sekitar pukul 01.00 WIT, dini hari, pada Selasa, 28 September 2021, saya keluar dan naik ke atas deck 7 untuk merokok. Setiba di deck 7 itu, di bagian atas kapal, saya bertemu pelaku bersama rekan-rekannya yang sedang memesan minuman keras (alkohol),” ungkap Zainal memulai ceritanya kepada Pengurus DPC PPWI Nabire dan kawan-kawan wartawan setibanya di Pelabuhan Nabire.

Pelaku penganiayaan, sambung Zainal, memanggilnya mendekat untuk meminjam korek apinya. Pelaku bersama rekan-rekannya selanjutnya meminta Zainal duduk bersama mereka dan menawarkan segelas minuman keras. Untuk menghargai kenalan barunya itu, Zainal menerima tawaran minuman tersebut dan meminumnya.

“Setelah itu, mereka menawarkan lagi segelas miras merek Sopi. Tapi saya menolak. Saat itu pelaku bersama teman-temannya langsung bertanya ‘Anda Wartawan?’ Saya jawab ‘Iya’. Pelaku meminta ID Card saya dan memeriksanya, kemudian dia masukan ke kantongnya, dan tiba-tiba memukuli saya. Kawan-kawan pelaku juga ikut mengeroyok saya, dan saat itu saya bertanya ‘apa salah saya bang?’ tapi mereka tidak peduli. Akhirnya saya berpikir sudah akan mati dipukuli secara beringas dan membabi-buta oleh pelaku dan kawan-kawannya,” beber Zainal yang juga tergabung di organisasi PPWI Papua Barat ini, sedih.

Untunglah ada petugas keamanan kapal yang datang dan langsung mengamankan pelaku dan korban. Korban kemudian langsung menghubungi Ketua Umum PPWI dan memberitahukan kejadian buruk yang menimpanya saat itu. Ketum PPWI, Wilson Lalengke, meminta untuk berbicara langsung kepada petugas kapal dan meminta agar korban diberikan pengobatan dan pelayanan kesehatan atas luka dan lebam yang diderita.

Ketua Umum PPWI menyampaikan bahwa pihaknya merasa prihatin atas kejadian di atas KM Labobar yang dioperasikan oleh PT. Pelni itu. Untuk itu, Wilson Lalengke meminta agar pengamanan penumpang perlu mendapat perhatian dari para pihak terkait, termasuk Kementerian Perhubungan. “Saya mendesak pihak terkait dengan urusan perhubungan, agar kejadian ini menjadi perhatian serius. Jangan biarkan alat transportasi seperti kapal, pesawat, ferry, kereta api, bus, dan alat transportasi massal lainnya jadi tempat melakukan tindak kriminal. Jika perlu Kapten KM Labobar itu dievaluasi dan bila ternyata ada kelalaian, misalnya membiarkan minuman keras masuk ke kapal atau diperjual-belikan di kapal, maka si kapten kapal itu harus dicopot,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, Selasa, 28 September 2021.

Demikian juga, lanjutnya, oknum penganiaya anggotanya yang diduga merupakan anggota Polri di Manokwari, Papua Barat, harus diproses hukum. “Penganiayaan adalah tindak pidana, sehingga oknum polisi berpangkat Aipda dengan NRP 83121260 bernama Regen Roy Rogers Yaas, itu harus diproses pidana dan dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia,” ujar tokoh pers nasional yang terkenal getol membela warga selama ini.

Sejauh ini, korban Zainal La Adala telah membuat Laporan Polisi (LP) di SPKT Polres Nabire. Zainal juga sudah diambil keterangannya sebagai saksi korban. “Kepada teman-teman PPWI dan wartawan di Nabire, agar memonitor dan mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkas Wilson Lalengke. (Arianto)

Catatan:

[1] Identitas pelaku didasarkan pada keterangan hasil interogasi KP3 Laut Nabire terhadap pelaku penganiayaan, Regen Roy Rogers Yaas, Selasa, 28 September 2021.

Read More

Senator Fachrul Razi: Ekonomi Digital Menjadi Peluang Masa Depan

Duta Nusantara Merdeka | Banda Aceh 

Senator Fachrul Razi, Ketua Komite I DPD RI, mengatakan era pandemi ini kebiasaan kita di era konvensional telah berubah bergeser menjadi metode virtual. 

Pendekatan Era Digital dimasa Covid -19 ini menurutnya tidak dapat diprediksikan sampai kapan bisa jadi tahun depan, bisa jadi 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi tergantung bagaimana Indonesia hari ini melakukan pendekatan terhadap pandemi yang sangat luar biasa ini bisa nanti kita berdamai dengan pandemi ini, ujarnya. 

Hal ini disampaikan Ketua Komite I DPD RI asal Aceh ini saat menjadi narasumber di Seminar Nasional Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa, (28/9/2021). 

Seminar dengan tema ' Bisnis Kreatif di Era Digital, Mendukung Ekonomi Indonesia Tangguh dan Tumbuh', juga dihadiri Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Prof.Dr.Ir. Samsul Rizal, M.Eng, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maning, Wak Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, Wakil Rektor 4 USK Prof. Dr. Hizir Sofyan, Dekan FMIPA USK Prof. Dr. Teuku Mohammad Iqbalsyah, M.Sc dan civitas akademika USK. 

Seminar diikuti oleh peserta secara virtual yang berasal dari mahasiswa jurusan Statistika di seluruh Indonesia. 

Menurut Fachrul Razi, Trend Transformasi Digital Pasca Covid-19 secara Global, pada tahun 2025 diprediksi bahwa 85 jut pekerjaan manusia saat ini mungkin akan hilang lalu terganti dengan pembagian kerja antara manusia dengan mesin. Adapun 97 Juta pekerjaan baru mungkin akan muncul sehubungan dengan adaptasi pembagian kerja antara manusia, mesin dan alogaritma.

" Peluang anak-anak muda di Indonesia sangat terbatas sekali jumlah pengusaha 11 juta itu sangat rendah sekali dan usia muda hanya 5 juta, saat ini pemerintah sedang membentuk sinergisitas hubungan daerah  dengan daerah lain " ujarnya. 

Alumni FISIP Universitas Indonesia ini menambahkan, Data perdagangan ekspor Indonesia selama covid meningkat pesat, maka menurutnya ada peluang besar anak muda membangun pola pikir global peluang masuk pada sektor ekonomi digital. 

" ekonomi digital ini menjadi tantangan dan menjadi peluang luarbiasa apalagi pengguna internet kita 202 juta. Aceh sangat kecil marketnya, tapi kalau bisa memanfaatkan market Indonesia dengan 44 Miliar US Dollar Nilai Ekonomi Digital yang berputar dan Pemuda Milenial bisa memainkan produk² yang bisa dijual, seperti produk lokal secara digital " terangnya. 

Terakhir Senator membeberkan 4 Hal yang menjadi konsentrasi pembangunan Ekonomi Digital diantaranya : 

1. Infrastruktur Digital

2. Pemerintah Digital

3. Ekonomi Digital

4. Masyarakat Digital

Senator Fachrul Razi mengatakan, kedepan ekonomi digital mencetak 9 juta SDM bertalenta digital. (Arianto)

Read More

MIPI Kembali Gelar Webinar Bahas Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pendemi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) kembali menggelar webinar dengan tema “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19”. Webinar ini merupakan sesi VI yang digelar MIPI. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/9/2021) ini, menghadirkan enam narasumber. Mereka di antaranya Wakil Ketua Badan Legislasi Achmad Baidowi, Anggota DPR RI Fraksi PKS Mardani, Anggota KPU RI Arief Budiman, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, Wakil Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu Engiebert Johannes Rohi, serta Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus. 

Wakil Ketua IV MIPI Masrich dalam sembutannya menuturkan, webinar ini digelar untuk membangun pemahaman dan ruang diskusi kepada para peserta terkait dengan tema yang tengah dibahas. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai respons atas antusiasnya partisipasi peserta dalam mengikuti webinar yang digelar MIPI. “(Webinar ini) sebagai bentuk tindak lanjut tanggapan yang besar dari peserta webinar,” ujar Masrich. 

Sementara itu, terkait dengan tema yang dibahas, Masrich menjelaskan, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 membutuhkan langkah antisipasi dan strategi, terhadap berbagai potensi yang menimbulkan masalah di tengah pandemi. Hal ini dibutuhkan, agar potensi tersebut dapat tertangani. Upaya ini tetap diperlukan, meski sebelumnya pelaksanaan Pilkada 2020 yang digelar di tengah pandemi, diakui tidak menimbulkan permasalahan seperti klaster penularan. 

Pasalnya, lanjut Masrich, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 tetap memiliki potensi yang menimbulkan permasalahan. Hal itu misalnya pada sejumlah tahapan, seperti pelaksanaan kampanye yang berpeluang terjadinya kerumunan. Karena itu, kata dia, pelaksanaan tahapan kampanye perlu didesain untuk menghindari potensi penularan. 

“Tapi ini kembali lagi, lagi-lagi kembali kepada keputusan pelaksana atau penyelenggara pemilihan umum,” ujarnya. 

Asal tahu saja, saat ini diskusi soal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 masih terus berlangsung, baik oleh pemerintah, penyelenggara, maupun lembaga legislatif. (Arianto)

Read More

Terkait Penganiayaan Wartawan, Kapolres Dumai: Kita akan Tindak Tegas Pelakunya

Duta Nusantara Merdeka | Dumai

Kapolres Dumai, AKBP Muhammad Kholid, SIK berjanji akan menindak tegas pelaku yang terlibat dalam kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan di Kota Dumai. Menurutnya, itu sudah menjadi kewajiban aparat kepolisian dalam rangka memberikan jaminan perlindungan serta penegakan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

"Kewajiban kami untuk memberikan perlindungan, tidak hanya untuk wartawan, tapi seluruh masyarakat. Terkait kasus kekerasan dan penganiayaan terhadap wartawan, akan kita sikapi dan pelakunya akan kita tindak tegas," ujar AKBP Muhammad Kholid saat menerima perwakilan wartawan yang menggelar aksi demonstrasi di Dumai, Senin (27/09/21) 

Sebelumnya, Faisal Sikumbang, penanggungjawab aksi menyampaikan terimakasih kepada Kapolres Dumai yang telah menerima perwakilan wartawan dan membuka ruang dialog. "Berulangkalinya terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan sangat memprihatinkan dan disesalkan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Faisal Sikumbang mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bang Kholid (Kapolres Dumai,red) yang berkenan menerima kehadiran kami. Intinya, kami minta negara hadir dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas-tugas wartawan di lapangan. 

Tentunya, kata Faisal Sikumbang, sebagai perpanjangan tangan negara dalam penegakan hukum, kami berharap pihak kepolisian memberikan tindakan tegas kepada siapa saja pelaku kekerasan terhadap wartawan. 

Hal yang sama juga disampaikan Kordinator Lapangan, M Syahrul Aidi yang menyebutkan aksi demonstrasi adalah langkah terakhir yang harus dilakukan. Pasalnya, kasus yang berulang menandakan tidak adanya efek jera terhadap pelaku yang melakukan kekerasan terhadap wartawan.

"Untuk itu, pada hari ini kami ingin menyampaikan 3 pernyataan sikap, yakni meminta Kapolres Dumai menindak pelaku kekerasan terhadap wartawan, memberantas seluruh lokasi penampungan BBM dan CPO ilegal dan terakhir memberikan jaminan perlindungan terhadap wartawan," tegas M Syahrul Aidi.

Aksi demonstrasi yang digelar sejumlah Pimpinan Organisasi Pers serta Pemimpin Redaksi media di Dumai, Senin (27/09/21) kemarin berjalan tertib dan aman. Sesampainya di Mapolres Dumai, puluhan massa aksi membentangkan poster dan spanduk berisikan kalimat Tolak Kekerasan Pers.

Setelah berdialog dengan Kasat Reskrim AKP Nusirwan, perwakilan wartawan kemudian diarahkan untuk bertatap muka langsung dengan Kapolres Dumai. Diantaranya Bendahara PWI, M Ridwan Syafri, Ketua PWRI Riau Feri Windria, Ketua JMSI Dumai Ahmad Dahlan, Pengurus DPD PPJI, Pengurus DPD IMO Indonesia, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Megi Al Fajrin, Komisaris Kupas Media Grup (K-MG) Syafrizal.

Setelah berdialog dan menyerahkan Pernyataan Sikap Wartawan kepada pihak Kepolisian, massa aksi kemudian membubarkan diri. Rencananya, dalam waktu dekat ini Forum Lintas Wartawan (FLW) akan menyurati DPRD Kota Dumai untuk meminta agenda Hearing terkait kasus kekerasan wartawan serta aktifitas penampungan BBM dan CPO ilegal yang cukup marak di Kota Dumai.

“Agenda berikutnya, kita akan surati DPRD Dumai untuk Hearing menyikapi kasus kekerasan wartawan dan maraknya aktifitas penampungan BBM dan CPO ilegal di Dumai,” ungkap Koordinator Lapangan, M Syahrul Aidi. (Arianto)

Read More

Gus Menteri Optimis 2024 Indonesia Bebas Kemiskinan Ekstrim Level Desa Karena Desa Bisa

Duta Nusantara Merdeka | Bojonegoro 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Sabtu (25/9) sambangi Dua Kabupaten di Jawa Timur yang telah dipersiapkan sebagai pilot project dalam menurunkan Kemiskinan ekstrim 2024 hingga nol persen.

Kedua kabupaten tersebut yakni Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro yang menjadi salah satu dari 35 kabupaten tahap pertama yang menjadi pilot project pada tahun 2021/2022.

Dalam kunjungan di kedua kabupaten tersebut, Gus Menteri menemui para Bupati yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah.

Dalam pertemuannya, Gus Menteri menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menargetkan Indonesia terbebas dari Kemiskinan Ekstrim pada 2024 dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menentukan Pilot Project dilaksanakan di 35 Kabupaten yang tersebar di 7 provinsi pada tahap pertama 2021/2022.

"Ada 434 Kabupaten. Fase pertama tahun 2021/2022 ditentukan 35 Kabupaten, lalu fase kedua tahun 2022 ditentukam 138 kabupaten, kemudian pada fase ketiga tahun 2023 ditentukan 261 kabupaten. Sehingga, ditargetkan pada 2024, indonesia akan bebas kemiskinan pada level desa," katanya.

Diakuinya, bahwa menurunkan kemiskinan ini bukanlah pekerjaan ringan tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu berat kalau dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan semua pihak melaksanakan tugas masing-masing.

Menurut Gus Menteri, warga miskin itu ada dua yakni pertama Warga miskin ekstrem yang memiliki hampir seluruh kompleksitas multidimensi kemiskinan dan yang kedua warga miskin ekstrim yang masih dimungkinkan dapat melakukan aktualisasi diri untuk bertahan hidup.

Dalam penanganan warga miskin ekstrim ini, Gus Menteri telah membuat empat strategi yakni memupus kemiskinan ekstrim menjadi nol persen yang dilakukan dengan pendekatan mikro berbasis desa.

Lalu, subyek penanganan warga berbasis Satu Nama Satu Alamat dengan melakukan tindakan berbasis sensus yang menyasar kepada seluruh warga atau keluarga miskin ekstrem.

Selanjutnya, Strategi penanganan penuntasan kemiskinan ekstrem berbasis satuan fase kegiatan dalam satuan wilayah desa. Kemudian, pelaksanaan dan tindak lanjut penanganan diusulkan melalui Posyandu
Kesejahteraan yang dikembangkan di kantong lokasi permukiman warga miskin ekstrim.

Kemendes PDTT, kata Gus Menteri telah memiliki sejumlah tahapan yakni melakukan pemetaan awal dengan mengecek hasil pendataan SDGs Desa, lalu membuat peta warga miskin ekstrim per kabupaten dengan jumlah menurut lokasi kecamatan, desa, RW/RT, kemudian melakukan penyusunan rencana anggaran  dengan sesuai jenis yang dibutuhkan.

Bukan itu saja, Gus Menteri juga telah menyiapkan aksi penanganan untuk keluarga miskin ekstrim diantaranya dengan melakukan pengurangan pengeluaran seperti gerakan asupan kalori harian, bedah rumah, cek kesehatan oleh Posyandu, BPJS Kesehatan dan memberikan Beasiswa.

Salah satu Aksi lainnya yakni meningkatan pendapatan yakni seperti adanya padat karya tunai desa, BLT Dana Desa, pekerja di Bumdes dan program-program pemberdayaan. Selain itu juga perlu adanya pendampingan kepada keluarga miskin dan miskin ekstrim.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDTT, jumlah warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Lamongan sebanyak 43.439 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 28.698 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 446 desa.

Sedangkan untuk warga desa miskin ekstrim di Kabupaten Bojonegoro sebanyak 96.837 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 36.158 keluarga dan jumlah desa yang mendiami warga miskin ekstrim tersebut sebanyak 418 desa.

"Data ini belum 100 persen. Kami berharap, Kabupaten lamongan dan Bojonegoro dapat mewujudkan target nol persen dalam menurunkan kemiskinan ekstrim yang ditargetkan dapat selesai hingga tahun 2022,"katanya.

Gus Menteri juga berharap dengan terwujudnya target nol persen kemiskinan ekstrim di kabupaten yang telah menjadi pilot project untuk tahap awal, nantinya bisa diikuti oleh kabupaten lainnya.

"Saya optimis, kemiskinan ekstrim nol persen hingga tahun 2024 dilevel desa bisa terwujud Karena desa bisa. Desa itu pasti bisa," katanya. (Arianto)

Read More

Dari 30 Jadi 3.904 Lembaga Pengguna, Integrasi Data Nasional Sudah Berjalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak berdiri pada 2001 dan efektif bekerja tahun 2002, Ditjen Dukcapil Kemendagri kini masuk era Generasi II karena melahirkan data-data kependudukan. Saat masih Generasi I, Dukcapil hanya melahirkan dokumen kependudukan.

 
Pada Webinar tentang Kedudukan dan Fungsi Adminduk dan Catatan Sipil dalam Administrasi Negara RI yang digelar oleh Magister Ilmu Administrasi Universitas Khrisnadwipayana, Sabtu (25/9/2021), Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh membeberkan untuk apa data kependudukan sebanyak lebih 272 juta penduduk _by name by adress_ di data _ware house_ (DWH) Dukcapil.

Dalam DWH Dukcapil tercatat, jumlah penduduk lelaki sebanyak 137 juta dan perempuan 134 juta. Sebaran terbesar di Provinsi Jabar dengan 47 juta penduduk. Provinsi terkecil di Kaltara, dengan penduduk 692 ribu.

Kabupaten dengan penduduk terbesar tercatat ada di Kabupaten Bogor dengan 5,2 juta penduduk. Jumlah ini hampir sama dengan Provinsi NTT atau Provinsi Aceh. Sedangkan penduduk paling sedikit ada di Kabupaten Supiori.

Penduduk wajib KTP-el 198,6 juta, yang sudah membuat KTP-el 195,6 juta jiwa atau 98,50 persen. Kurang sekitar 3 juta penduduk yang belum punya KTP-el di tahun 2021.

"Nanti di 2022 penduduk Indonesia akan bertambah lagi bisa 4-5 juta penduduk. Biasanya penduduk yang berusia 17 tahun per tahun bertambah 4 jutaan. Inilah yang terus dikelola oleh Ditjen Dukcapil," kata Prof. Zudan.

Dengan data kependudukan yang terus berubah, maka sistem administrasi negara ikut terus dibenahi, antara lain dengan digitalisasi menuju era satu data.

Semangat satu data kependudukan sudah diimplementasikan. "Sebetulnya satu data nasional, berawal sejak 2006 melalui Pasal 13 UU Adminduk No. 23 Tahun 2006. Yakni menggunakan NIK sebagai basis data untuk penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dst," kata Dirjen Zudan.

Data kependudukan ini mulai diintegrasikan sejak tahun 2013, dipelopori oleh 10 lembaga. Selama 2013 hingga 2015 Zudan mengakui pemanfaatan data berjalan lambat. Di 2015 baru 30 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil.

Saat ini sudah ada 3.904 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data Dukcapil dan mengintegrasikan data. Terdiri 2.178 kementerian/lembaga di pusat yang telah menandatangan perjanjian kerja sama (PKS), dan 1.726 organisasi pemerintah daerah (OPD) yang telah menantangani PKS menggunakan data _ware house_ terpusat.

Selanjutnya, Dukcapil terus memasifkan dan mendorong semangat untuk berbagi pakai data. Semangat 1 satu data yang sudah ada di 2006 diimplementasikan sejak 2013 melalui UU. 24/2013.

"Lahirlah paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Data penduduk tercatat di database secara _by name by address_. Tinggal ketik NIK di _dashboard_ langsung muncul data penduduk yang bersangkutan," katanya.

Dalam tata kelola pemerintahan, data Dukcapil digunakan dalam semua layanan publik. Misalnya, untuk membuka rekening bank di perbankan harus punya KTP-el.

Begitu juga mendaftar BPJS Kesehatan, BPJS Naker. Untuk perencanaan pembangunan, misalnya menghitung jumlah guru. Kemenkeu secara rutin menggunakan data Dukcapil untuk menghitung alokasi anggaran misalnya berapa DAU, DAK, pagu khusus, alokasi anggaran desa.

Data Dukcapil juga digunakan untuk demokratisasi dalam pelaksanaan Pilkades, Pilkada, hingga Pileg dan Pilpres. DP4 dari Dukcapil diverifikasi di lapangan bersama KPU dibantu Dinas Dukcapil.

Apakah data ini sudah sempurna? Zudan mengakui: Belum. "Salah satu problemnya penduduk Indonesia dibanding negara maju adalah kurang _aware_ dengan perpindahan domisili kependudukan. Banyak penduduk sudah pindah daerah, KTP-elnya belum diurus perubahan eleman datanya. KK nya masih di alamat yang lama. Saat menjual mobil tidak langsung dibaliknamakan, sehingga kalo ada tilang elektronik tagihannya jatuh ke pemilik lama. Dalam database Polantas datanya masih di pemilik yang lama," Zudan menjelaskan.

Kata kuncinya, kata Zudan, adalah _Single identity Number_, satu penduduk hanya boleh punya satu NIK. Dulu penduduk Indonesia bisa punya NIK lebih dari satu. Sekarang Dukcapil terus membersihkan data ganda seperti itu, dan ini belum selesai. _Cleansing_ data akan selesai ketika semua penduduk sudah memiliki KTP-el, terutama penduduk tua bukan yang umur 17 tahun. Masih banyak penduduk usia 27-30 tahun belum punya KTP-el, sehingga memungkinkan dia punya NIK lebih dari satu..

Bila semua penduduk sudah memiliki KTP-el maka NIK ganda akan diblokir, hanya digunakan NIK yang ada dalam KTP-el. Indonesia akan seperti negara maju mengadaptasi kebijakan kependudukan di AS dengan _social security number_ atau Jepang dengan _My Number._ Prinsipnya sama: NIK digunakan untuk semua keperluan. (Arianto)

Read More

Akademisi MIPI: Kemungkinan Angka Partisipasi Politik tahun 2024 Meningkat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dosen Institut Pemerintahan Dalam Negari (IPDN) yang notabene Ketua Bidang Pengembangan Keilmuan dan Kerja Sama Perguruan Tinggi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Muhadam Labolo memaparkan, angka partisipasi politik pada tahun 2024 kemungkinan mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari semakin membaiknya potret demokrasi Indonesia baik di sisi internal maupun eksternal. 

Hal itu disampaikannya dalam webinar MIPI bertajuk “Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi Covid-19” (Bagian V). Acara tersebut dilaksanakan pada Minggu (26/9/2021) secara virtual. 

“Ada banyak peta masalah kita, saya cuma soroti di dalam konteks ini adalah persoalan masalah partisipasi politik untuk mengingatkan kembali, semua (elemen) sebagai stakeholder dalam konteks Pemilu dan Pemilukada ke depan,” katanya. 

Dari data yang ia paparkan, di Indonesia telah terjadi peningkatan partisipasi politik pada pelaksanaan Pemilu sebelum-sebelumnya. Semisal tahun 2009 partisipasi politik sebesar 71 persen, lalu tahun 2014 sebesar 70 persen, dan meningkat signifikan pada tahun 2019 ada di angka 81 persen. 

Menurutnya, kemungkinan peningkatan partisipasi tersebut karena adanya dampak positif dari politik identitas yang justru mendorong partisipasi politik. Sedangkan pada tahun 2024 persoalan yang krusial adalah ketidakpastian terkait pandemi. 

“Kemungkinan angka partisipasi politik 2024 meningkat karena ada keketatan dan persaingan yang melahirkan kemudian politik identitas tadi, tapi tidak perlu terlalu pesimis. Lebih optimis melihat konteks itu, sehingga mencegah dia tak menjadi lebih ekstrem,” jelasnya. 

Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menganalogikan kontestasi Pemilu 2024 sebagaimana pertandingan sepak bola. Demokrasi Indonesia melibatkan banyak pihak, dari paslon sebagai pemain utama, penyelenggara, LSM, media, juga pengawas dari TNI Polri. Pemerintah sendiri memberikan dukungan ketika pihak-pihak yang berkompetisi sepakat dengan aturan yang telah disepakati. “Kami dari pemerintah memberikan dukungan agar pertandingan demokrasi kita ini bisa berjalan sebagaimana amanat dari undang-undang yang sudah kita tetapkan,” ujar Akmal. 

Dukungan yang dberikan oleh pemerintah dalam bentuk banyak hal, seperti regulasi, pembiayaan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Juga ada pengadilan yang tak hanya ada di lapangan, tapi juga Pemilu yang melibatkan lembaga hukum seperti MA, MK, hingga PTUN. Ia juga berharap agar para “wasit” tidak banyak mengeluarkan kartu kuning atau kartu merah. 

“Di sinilah peran pemeritah juga DPR menyiapkan regulasi, agar semua pihak, stakeholder yang terlibat dalam kontestasi ini terlibat dalam posisi masing-masing,” tambahnya. (Arianto)

Read More

Raih 2 Penghargaan, Bukti inovasi RNI bidang Teknologi dan Komitmen berkelanjutan kepada Stakeholders

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI meraih penghargaan Developing in Technology Capability dalam ajang Business Performance Excellence Award (BPEA) 2021 yang diselenggarakan Forum Ekselen BUMN (FEB) bekerja sama dengan LKBN Antara. Kamis (23/9/2021)

“Ini merupakan bukti dari kepemimpinan teknologi dan inovasi RNI yang merupakan bagian dari prioritas program Kementerian BUMN,” ucap Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama PT RNI.

Arief menambahkan dalam proses menuju holding BUMN Pangan, RNI kerap berekspansi menggali sejumlah potensi inovasi digital yang diciptakan Perseroan. 

Inovasi digitalisasi itu diantaranya aplikasi E-Procurement (Pedro), E-Auction, E-Office Nadira untuk persuratan, Dashboard Cockpit BUMN Klaster Pangan, Dashboard Neraca Pangan, Aplikasi Human Capital Management, Aplikasi Mobile Absensi, Aplikasi Online Management Trainee (MT) Test, Aplikasi RNI Financial Consolidation, Dashboard Financial Analytics, Dashboard Daily Sales Monitoring, Dashboard Vaksinasi dan monitoring COVID-19 BUMN Klaster Pangan, Dashboard Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), RNI Cloud Data Center.

“Saat ini kami terus agresif untuk membangun sistem digitalisasi untuk diterapkan di RNI Group maupun BUMN Klaster pangan,“jelas Arief. 

Hal ini pun menurutnya sejalan dengan arahan Menteri Erick Thohir, bahwa kepemimpinan teknologi dan inovasi merupakan faktor kunci eksistensi BUMN.

Sementara itu, Ketua Umum FEB Agung Yunanto mengatakan ada tiga tujuan dari penyelenggaraan BPEA tahun ini yakni mendorong pencapaian kinerja unggul melalui penerapan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) 2020 terutama pasca pandemi, kemudian apresiasi kepada BUMN atas pencapaian kinerja unggul dan pencapaian kematangan pendayagunaan teknologi, serta media pembelajaran melalui sharing best practice dari BUMN terkemuka.

Disaat yang sama, RNI juga menerima penghargaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Award 2021 sebagai Best TJSL 2021 with Outstanding Trading Industry Development Programs, Kategori Food and Fertilizer Industry, yang diselenggarakan Warta Ekonomi.

“Penghargaan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan stakeholder dan masyarakat-lingkungan sekitar dalam wujud program-program dan kegiatan sosial yang dapat mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan berkembangnya bisnis inti perusahaan (Creating Shared Value/CSV), khususnya dalam hal membantu mendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah kondisi pandemi Covid-19,” jelas Arief. 

Founder sekaligus Presiden Komisaris Warta Ekonomi, Fadel Muhammad mengatakan, pemberikan penghargaan TJSL menjadi tanggung jawab sosial, sekaligus partisipasi perusahaan yang tidak hanya fokus dengan kepentingan sendiri, tetapi juga untuk lingkungan, bangsa, dan negara.

"Dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi, terlihat beberapa langkah positif beberapa perusahaan. Karena itu, Warta Ekonomi melakukan riset penelitian dan pendalaman untuk memilih perusahaan yang punya tanggung jawab sosial dan lingkungan baik di BUMN maupun swasta. BUMN juga memberikan perhatian yang besar terhadap aspek lingkungan dan ini menjadi bagian tanggung jawab perusahaan BUMN," ujarnya. (Arianto)

Read More

Paviliun Indonesia Menghadirkan Kekuatan dan Citra Bangsa di Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia tengah bersiap mengikuti perhelatan Expo 2020 Dubai yang akan berlangsung pada 1 Oktober 2021—31 Maret 2022 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Mengusung tema “Creating the Future, From Indonesia to The World”, yang merupakan tema utama Indonesia untuk memperkuat potensi Nusantara di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata ke mata dunia selama enam bulan keikutsertaan di Expo 2020 Dubai.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 2020 merupakan kesempatan emas Indonesia untuk mempromosikan seluruh potensi perdagangan, peluang investasi, dan pariwisata di kancah dunia. “Keikutsertaan Indonesia dalam perhelatan Expo 2020 Dubai ini menjadi kesempatan emas karena mendatangkan banyak manfaat, termasuk memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutur Didi di Jakarta. Jum'at (24/09)

Terlebih, Indonesia dan EUA baru saja membuat sejarah baru dengan peluncuran Perundingan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) di Bogor, Jawa Barat pada 2 September 2021. IUAE-CEPA merupakan perundingan dagang bilateral pertama Indonesia dengan negara mitra dagang di kawasan Teluk.

Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo 2020 akan mempererat hubungan bilateral IndonesiaUEA. UEA sebagai anggota Gulf Cooperation Council (GCC) merupakan salah satu pasar ekspor nontradisional yang menjadi hub perdagangan internasional ke tujuan pasar Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.

Total perdagangan Indonesia dengan UEA pada periode Januari—Juni 2021 tercatat sebesar USD 1,85 miliar. Ekspor Indonesia ke UEA pada periode yang sama tercatat sebesar USD 852,26 juta. Sedangkan, impor Indonesia dari UEA pada periode yang sama tercatat sebesar USD 1 miliar.

Sementara pada 2020, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 2,92 miliar. Ekspor Indonesia ke UEA pada 2020 tercatat sebesar USD 1,24 miliar, sedangkan impor Indonesia dari UEAsebesar USD 1,68 miliar. Potensi perdagangan Indonesia diperkuat oleh populasi dengan daya beli masyarakat yang tinggi, kesiapan infrastruktur, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Selain itu, Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara dengan perdagangan terkuat ke-10 di tahun 2045 dengan pangsa pasar sebesar dua persen. Selain potensi perdagangan, partisipasi Indonesia dalam Expo 2020 Dubai juga diharapkan dapat menarik peluang investasi. Ini adalah momen yang tepat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan didukung oleh kesiapan infrastruktur pendukung, reformasi birokrasi dan regulasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kesempatan inilah yang akan memperkenalkan peluang investasi di Indonesia, mulai dari realisasi industri 4.0, proyek strategis nasional, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis industri dan pariwisata.

“Dukungan berbagai pihak untuk menyukseskan partisipasi Indonesia di Expo 2020 Dubai sangat penting agar Indonesia bisa mendapatkan manfaat yang maksimal, khususnya bagi perekonomian. Sinergi di antara lembaga pemerintah serta dengan pihak swasta akan memaksimalkan potensi terbaik Indonesia,” jelas Didi.

Keikutsertaan Indonesia dalam World Expo merupakan salah satu dari sederet komitmen Indonesia terhadap perkembangan dunia. Pada November 2021, Indonesia akan berperan sebagai Co-chair Bersama Inggris pada agenda COP 26 (United Nations Climate Change Conference) Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue di Glasglow, Skotlandia. Langkah ini menjadi bukti komitmen Indonesia terhadap perubahan iklim, meskipun di tengah masa pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Disisi lain, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah atau Presiden Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2022. Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan agenda finance track yang berkesinambungan dengan rencana yang disiapkan Presiden KTT G20 2021 yang kini dipegang Italia.

Keunggulan Indonesia dalam World Expo akan dipamerkan melalui miniatur Tanah Air yang bakal dibangun di lahan seluas 1.860m2 di Dubai. Didi, yang juga merupakan Komisioner Jenderal Paviliun
Indonesia di Expo 2020 Dubai, menilai kesempatan ini dapat memperkuat visi Indonesia menjadi negara dengan perdagangan terkuat ke-10 di tahun 2045.

“Paviliun Indonesia merupakan miniatur negeri yang menjadi pintu untuk mengenalkan Indonesia pada dunia. Setiap minggunya, Paviliun Indonesia akan diramaikan oleh keikutsertaan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, brand Indonesia yang sudah mendunia, dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpotensi yang nantinya akan memperkuat ekspor Indonesia,” ujarnya.

Asal tahu saja, Paviliun Indonesia akan memamerkan lebih dari 300 produk UMKM siap ekspor termasuk komoditas, kerajinan tangan, interior, tekstil hingga produk fesyen. Produk lokal yang merupakan kebanggaan yang berasal dari keberagaman budaya dan kearifan lokal Indonesia tersebut akan tampil di Pameran Warisan Nusantara di Paviliun Indonesia.

Selain itu, potensi rempah-rempah, produk turunan berbahan dasar kelapa sawit, hingga warisan kuliner juga akan dipamerkan di Expo 2020 Dubai. Selama enam bulan penyelenggaraan pameran, Paviliun Indonesia akan menghadirkan 26 tema
mingguan dan lebih dari 75 forum bisnis.

Seluruh kegiatan di Paviliun Indonesia didukung oleh 22 Kementerian dan lembaga serta 8 Pemprov. “Sejumlah kementerian, lembaga, dan pemprov yangberjumlah 30 partisipan akan meramaikan paviliun Indonesia dengan beragam kegiatan secara hibrida,” tambah Didi.

World Expo merupakan ajang ke-3 terbesar di dunia setelah Olimpiade dan Piala Dunia. Setelah sempat tertunda di tahun 2020 akibat pandemi, Expo 2020 Dubai digelar tahun ini dan diikuti 192 negara dari seluruh dunia. Bagi Indonesia, partisipasi di Expo 2020 Dubai merupakan yang ke-8 dari keikutsertaan di World Expo.

Sebelumnya, Indonesia pernah tampil di Milan, Italia (2015); Shanghai, Tiongkok (2010); Aichi, Jepang (2005); Hannover, Jerman (2000); Seville, Spanyol (1992); Osaka, Jepang (1970); serta New York, Amerika Serikat (1964). Paviliun Indonesia juga didukung oleh para mitra, yaitu Astra, BPDPKS, Gajah Tunggal, April, Wijaya Karya, dan Indofood melalui sponsorship. (Arianto)

Read More

Mahfud MD Imbau Aparat Respon Laporan Pungli dengan Baik, Jangan Ditindak

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghimbau aparat penegak hukum agar merespon laporan dan informasi mengenai Pungutan Liar (Pungli) dengan baik, dan berterima kasih atas niat baik yang bersangkutan. 

Hal ini ditegaskan Mahfud MD saat memberikan sambutan dalam acara "Pencanangan Kabupaten/Kota bebas Pungli di Daerah Istimewa Yogyakarta" yang digelar oleh Satgas Saber Pungli Pusat, di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (24/9). 

"Jika ada kontrol dan laporan mengenai pungli dari masyarakat, jangan kita musuhi, apalagi sampai dikriminalisasi. Kita perhatikan saja dan kita selesaikan tanpa harus gaduh, kita berterima kasih atas niat baik yang melaporkan,” ujar Mahfud kepada aparat yang hadir. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mencontohkan, saat aktivis antikorupsi Emerson Juntho melalui akun twitternya menyebut adanya pungli di sebagian Samsat dalam pengurusan surat-surat kendaraan, dirinya langsung merespons dengan baik.

“Kita tidak marah, kita tanggapi baik-baik laporan dia, dan kita undang ke Kantor Menko Polhukam," ujar Mahfud sembari mengingatkan aparat untuk terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat. 

Berbagai usulan dari masyarakat, lanjut Mahfud, agar ditampung dan dipelajari lebih dulu. Tapi terkait tindak lanjutnya, Mahfud mengatakan perlu bukti yang konkret, agar petugas atau aparat segera menyelesaikan. 

"Usul-usulnya kita tampung, kita cermati, kita berterima kasih dan menganggapnya sebagai niat baik. Tapi kalau untuk tindaklanjutnya kita perlu bukti konkret, sebab kalau menyebut ada korban tapi tak berani ngomong, ya kita tak bisa menindak” tegasnya. 

“Hukum itu harus jelas objectum litis dan subjectum litisnya. Tapi saya melarang dilakukannya tindakan represif terhadap orang yang memberi masukan, laporan, atau mengritik," papar Mahfud sembari menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik sebagaimana sering dia sampaikan pada kesempatan yang lain. 

Upaya pemerintah, sambung Mahfud, untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas cepat, mudah dan terjangkau serta terukur, tentu tidak lepas dari adanya permasalahan yang timbul yaitu praktek-praktek pungutan liar. 

"Saya ingin menegaskan, meskipun merupakan bagian dari upaya pembangunan pemerintahan yang bersih dari korupsi, Saber Pungli ini bukan lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi. Saber Pungli merupakan lembaga yang menitikberatkan upaya pembersihan institusi pemerintah dari kebiasaan langsung melakukan pungutan liar di birokrasi," papar Mahfud. 

Saber Pungli meski ketuanya adalah Inspektur Pengawasan Umum Polri atau Irwasum, penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Saber Pungli sebagai institusi tidak boleh memproses hukum sendiri. Saber Pungli melakukan pencegahan, pembinaan, agar membuat sebuah kota bebas pungli. 

Dalam kesempatan ini, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwana X mengingatkan, sesuai arahan Presiden saat menandatangani Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2018 tentang Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar, agar Saber Pungli tindak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar secara internal. 

"Ibaratnya, untuk membersihkan rumah harus menggunakan sapu yang bersih dulu, soal inilah yang terberat dan seringkali kita hadapi sebagai kejadian Pagar Makan Tanaman," ucap Sultan Yogya ini. 

Sultan juga meminta aparat sipil di lingkungan pemerintah DIY untuk berani meninggalkan kebiasaan buruk 'kalau bisa diperlambat mengapa harus dipercepat?' dan menggantikannya dengan layanan prima yang dijanjikan saat berikrar sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) serta saat menandatangani pakta integritas. 

"Di sini jangan seperti umumnya yang terjadi, setelah tanda tangan pakta integritas, tidak selang lama ada saja oknum yang secara sadar melanggar ikrarnya sendiri," tambah Sultan mengingatkan pejabat di lingkungan Pemda DIY. 

Selain Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, hadir pula dalam kesempatan ini Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto sebagai Ketua Harian Saber Pungli, dan seluruh Forkompimda Daerah Istimewa Yogyakarta. (Arianto)

Read More

Anies: Pembangunan Kantor PCNU Jakut Harus Tepat Tiga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan peletakan batu pertama pembangunan tahap kedua Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jakarta Utara di Jalan Kramat Jaya, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kamis (23/9). Diperkirakan, proses pembangunan Kantor PCNU Jakarta Utara akan membutuhkan waktu sekitar satu tahun.

"Kita harap pembangunannya berjalan lancar dan harus tepat tiga yaitu tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat harga. Nantinya, yang sudah dirancang disini bisa tuntas waktu, kualitas baik, dan harganya terjangkau karena urunan dari semua orang. Jadikan ini sebagai sumur pahala bagi semua orang yang aliran jariyahnya tidak akan pernah berhenti," tutur Anies didampingi Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim dan unsur Forkopimko Jakarta Utara.

Di kesempatan itu pula, Anies berharap NU Jakarta akan semakin aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. "Untuk pembangunan disini pasti didukung dengan kolaborasi dari semua pihak. Insya Allah, bisa tuntas tepat waktu, cepat, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh umat," ungkap Gubernur.

Sedangkan pembangunan tahap pertama gedung Kantor PCNU Jakarta Utara dilakukan sejak tahun 2001. "Sudah 20 tahun kantor ini tidak tersentuh pembangunan. Tahun ini, akan ada renovasi gedung supaya pengabdian benar-benar nyaman sehingga harus ada perubahan. Butuh dukungan dari semua untuk mewujudkan pembangunan Kantor PCNU Jakarta Utara," jelas Ketua PCNU Jakarta Utara, KH. Agus Muslim.

Selama ini, PCNU Jakarta Utara juga ikut terlibat langsung dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Jakarta Utara. "NU memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap agama dan negara. Kita melaksanakan kolaborasi dengan mengadakan kegiatan vaksinasi di delapan titik kemudian membuat dapur umum untuk memfasilitasi warga yang isoman di Kecamatan Cilincing, Koja, dan Pademangan," tambahnya. (Arianto)

Read More

Bangun Kolaborasi Mendisiplinkan Prokes, Kabupaten Pulau Taliabu Diberi Penghargaan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui

Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, memberikan penghargaan kepada Bupati Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara H. Aliong Mus. Penghargaan itu diberikan atas dedikasinya selaku kepala daerah, dalam membina kesiagaan Satpol PP dan Linmas serta pencegahan bencana.

Penyerahan tanda penghargaan dalam bentuk piagam tersebut, diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Bina Admnistrasi Kewilayahan Safrizal ZA, dan disaksikan Direktur Pol PP Linmas Kemendagri Benhard E. Rondonuwu di Gedung H Kantor Pusat Kemendagri,  Selasa (21/9/2021).

Bupati Pulau Taliabu dipilih karena kerja kerasnya bersinergi bersama TNI-Polri dan masyarakat adat dalam 

melaksanakan kegiatan operasi yustisi. Selain itu, bersama TNI-Polri dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, pemerintah setempat juga berkolaborasi dalam mengatasi pandemi, serta berupaya mendisiplinkan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. 

Benhard E. Rondonuwu menuturkan, pemberian penghargaan  tersebut merupakan bagian dari bentuk rasa bangga dan apresiasi Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan kepada Bupati Pulau Taliabu beserta jajarannya. Mereka, kata dia, dinilai tak henti memberikan perhatian penuh terhadap Unit Kerja Satpol PP Kabupaten Pulau Taliabu.

Dia berharap, pembinaan Aliong Mus kepada Satpol PP Kabupaten Taliabu terkait penanggulangan bencana dapat menjadi motivasi bagi daerah lainnya. Sehingga, daerah lain dapat terpacu untuk meraih prestasi, khususnya terkait dengan pencegahan bencana. Dengan motivasi tersebut, jajaran Satpol PP dapat terdorong untuk bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

"Adanya koordinasi dan evaluasi antara pemerintah pusat selaku pembina, dengan penyelenggara penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, diharapkan dapat mewujudkan aparatur yang disiplin, loyal dan berintegritas tinggi dalam pelayanan masyarakat," ucap Benhard.

Dia menuturkan, Satpol PP memiliki peran penting dalam penanganan Covid-19 di sektor hulu, yakni mencegah penularan. Peran itu dilakukan dengan menegakkan aturan terkait penanganan dan mencegah terjadinya kerumunan, maupun mengurangi mobilitas masyarakat yang berpotensi terhadap penularan Covid-19. 

Sedangkan peran di sektor hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan. Selain itu, Satpol PP juga bisa ditugaskan melacak orang yang melakukan kontak erat dengan pasien positif. Tak hanya itu, mereka juga dapat berperan mengimbau masyarakat agar melakukan isolasi mandiri, bila terkonfirmasi positif dengan gejala yang tak terlalu berat. 

Sementara itu, Aliong Mus pun mengucap rasa terima kasihnya karena telah dipercaya mendapatkan penghargaan dari Kemendagri. Ia menyebutkan, penghargaan itu ia dedikasikan untuk seluruh jajaran Pemkab Pulau Taliabu dan seluruh masyarakat Taliabu yang telah mendukung dalam penanganan Covid-19. (Arianto)

Read More

Blokir Nomor Ponsel, Oknum Pejabat DLHK Karawang Dilaporkan ke Bupati

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Salah satu perilaku kurang baik dari sebagian oknum pejabat di negeri ini adalah memblokir nomor kontak dari warganya. Tujuan utama dari pemblokiran itu tidak lain adalah agar si rakyat tidak dapat menghubunginya lagi di kemudian hari. Rupanya, ketika si pejabat dihubungi rakyat, entah untuk menyampaikan aspirasi, mengeluhkan sesuatu masalah, atau mempertanyakan kinerja pejabat itu, dan lain-lain, si pejabat merasa terganggu dan memandang perlu menjauhkan diri dari keluh-kesah rakyatnya.

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengaku sangat prihatin dengan sikap dan perilaku pejabat, termasuk beberapa oknum aparat TNI-Polri, yang selalu mengambil jalan pintas, memblokir nomor kontak warga masyarakat ketika si pejabat merasa terganggu dihubungi warga. “Kecuali jika terkait dengan modus penipuan, pengancaman dan sejenisnya, bolehlah nomor kontak si penelpon atau pengirim pesan SMS/WA diblokir. Modus seperti ini masuk delik dugaan tindak pidana, bisa diporses oleh pihak aparat penegak hukum. Namun, jika warga yang mempertanyakan kinerja pejabat, menyampaikan aspirasi, keluhan, dan sebagainya, hal seperti ini semestinya dijawab dengan baik dan ditindak-lanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi si pejabat atau aparat tersebut,” terang Lalengke dalam pesan tertulisnya kepada media ini, Rabu, 22 September 2021.

Hal itu disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menjawab permintaan komentar wartawan media online Delik.Co.Id yang mengeluhkan perilaku pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DHLK) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang memblokir nomor ponselnya. 

Menurut si wartawan, pemblokiran tersebut menyebabkan terhambatnya komunikasi dengan si pejabat dalam rangka mendapatkan konfirmasi atas masalah pengelolaan linkungan, terutama terkait program Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kabupaten Karawang.

Wilson Lalengke mengaku banyak menemukan pejabat model itu, yang suka memblokir nomor handphone-nya karena terusik dengan pertanyaan kritis, kritikan, dan pengaduan warga yang perlu diteruskan kepada si pejabat dan/atau aparat terkait. “Ini pengalaman harian kita sebagai wartawan. Para oknum pejabat dan aparat itu kemungkinan mengalami sakit kepala, pusing tujuh keliling mencari alasan, alibi, dan argumentasi atas pertanyaan kritis wartawan dan warga terhadap kinerjanya yang tidak becus, koruptif, dan sewenang-wenang. Ini erat kaitannya dengan penyakit mental pengecut akut yang diidap sebagian oknum pejabat dan aparat di negeri ini,” tambahnya.

Bahkan, kata Lalengke lagi, pejabat atau aparat yang awalnya sangat welcome dengan dirinya, bisa tiba-tiba berbalik dan memblokir nomor ponselnya seketika dirinya mencium adanya gelagat penyelewengan yang dilakukan sang pejabat. “Ada beberapa oknum pejabat Polri yang awalnya bersikap baik dan komunikatif, namun tiba-tiba memblokir nomor saya. Mungkin karena ingin menutup diri agar tidak ketahuan lebih banyak kebobrokannya yaa. Oknum itu ada di hampir semua level, ada di lingkungan Mabes Polri, Mapolda, Mapolres, dan Mapolsek. Contohnya, itu oknum Kapolsek Kalideres yang mengkriminalisasi wartawan beberapa waktu lalu, oknum Kapolresta Manado yang sudah kita laporkan ke Divpropam Polri atas dugaan kriminalisasi Ibu Bhayangkari Nina Muhammad, dan beberapa oknum pejabat lainnya, mereka tidak ingin dihubungi lagi. Akibatnya, kita tidak bisa minta informasi dan/atau klarifikasi terhadap persoalan yang akan kita beritakan,” jelas alumni program persahabatan Indonesia-Jepang Abad-21 ini dengan nada prihatin.

Terkait blokir-memblokir nomor kontak warga masyarakat itu, lulusan program pasca sarjana bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linkoping, Swedia, ini mengatakan bahwa seluruh perangkat penyelenggara pemerintahan, seperti ASN dan birokrat, anggota DPR, aparat penegak hukum, TNI-Polri, dan mereka yang hidupnya dibiayai dari uang rakyat, tidak semestinya menutup diri dari hubungan komunikasi dengan rakyat. 

“Segala fasilitas yang mereka miliki dan gunakan itu adalah pembelian dari uang rakyat. Bahkan isi perut mereka dibiayai dari uang rakyat. Tidak hanya itu, biaya hidup dan pembelian kolor anak-istri atau suami mereka dibeli dari uang gaji yang diberikan oleh negara yang notabene uang rakyat. Jadi, aneh dan sangat tidak sopan jika mereka bersikap alergi untuk dihubungi rakyat,” tegas tokoh pers nasional yang getol membela warga teraniaya itu.

Oleh karenanya, Wilson Lalengke menghimbau agar para pejabat dan aparat segera sadar diri bahwa dia ada di posisi jabatan itu adalah semata-mata untuk melayani rakyat. “Segeralah kembali ke jalan yang benar, gunakan handphone pembelian dari uang rakyat untuk melayani rakyat dengan baik, bukan menutup diri dengan memblokir nomor kontak rakyat. Jika tidak ingin diganggu rakyat, silahkan berhenti dari jabatan Anda, mari bergabung dengan rakyat kebanyakan, dan kita pelototi bersama para pejabat yang ada agar melaksanakan tupoksinya dengan baik,” pungkas Lalengke mengakhiri release-nya. (Arianto)

Read More

Nestlé Indonesia Resmikan Rumah Pemulihan Material di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Novrizal Tahar, IPM bersama dengan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Drs. Isnawa Adji, MAP, meresmikan Rumah Pemulihan Material (RPM) pada Rabu (22/09) di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan.

Pembangunan RPM ini merupakan salah satu rangkaian dari inisiatif Nestlé Indonesia melalui program “Kebagusan Bijak Kelola Sampah” untuk mendukung penanganan sampah di Indonesia terutama di wilayah DKI Jakarta. Program ini merupakan wujud kolaborasi dengan Pemerintah Kelurahan Kebagusan dan Waste4Change untuk memberdayakan masyarakat yang berfokus pada partisipasi aktif dalam mengelola sampah secara mandiri dan bertanggung jawab.

"Saya sebagai Plt Walikota Administrasi Jakarta Selatan mengapresiasi PT Nestlé Indonesia dan Waste4Change yang sudah lama berkontribusi dalam mengedukasi dan mengaplikasi upaya pengurangan sampah pada sumbernya. Jakarta Selatan dengan permasalahan sampah 1500 ton perhari menyisakan masalah tersendiri, saya sangat senang PT Nestlé Indonesia dan Waste4Change ikut ambil bagian dalam membantu pengurangan sampah pada sumbernya khususnya di Jakarta,"  tutur Drs. Isnawa Adji, MAP, Plt Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Selain ajakan memilah sampah dan membuat bank sampah, saat ini Pemerintah kota Jakarta Selatan beserta 65 kelurahan sedang gencar membuat ecoenzym dan maggot. "Harapan saya PT Nestlé Indonesia dan Waste4Change terus bisa mengedukasi warga Jakarta Selatan dalam pengurangan sampah," ucapnya. 

Rumah Pemulihan Material merupakan sarana pengelolaan sampah masyarakat yang akan digunakan sebagai pusat pengumpulan sampah rumah tangga secara terpadu dari bank-bank sampah yang ada di wilayah Kelurahan Kebagusan. Dengan lahan seluas 195 m2 yang disediakan oleh Kelurahan Kebagusan, RPM Kebagusan menargetkan pengelolaan sampah anorganik sebanyak 1,3 ton per hari, dan melayani lebih dari 50.000 rumah tangga di Kelurahan Kebagusan. 

Pada kesempatan yang sama, Dr. Ir. Novrizal Tahar IPM, Direktur Pengelolaan Sampah, Ditjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan, Sejalan dengan ambisi pemerintah membangun pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan, pembangunan dan pengoperasian RPM diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman sekaligus mampu mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat sekitar, khususnya di Kelurahan Kebagusan.

"Kami mengapresiasi dan mendukung kerja sama multipihak ini sebagai kelanjutan dari upaya mengurangi ketergantungan kepada TPST Bantargebang yang umur pakainya akan segera berakhir. Saya percaya inisiatif ini juga dapat mempercepat terciptanya praktek ekonomi sirkular sebagai babak baru pengelolaan sampah di Indonesia," kata Novrizal.

Asal tahu saja, Program “Kebagusan Bijak Kelola Sampah” dilaksanakan sejak tahun 2019, diawali dengan sosialisasi dan edukasi mengenai sampah kepada masyarakat termasuk siswa-siswa sekolah dasar, dilanjutkan dengan pendirian dua bank sampah dan pembangunan fasilitas Rumah Pemulihan Material (RPM). Program ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat di Kelurahan Kebagusan, Jakarta Selatan yang berlokasi dekat dengan kantor pusat Nestlé Indonesia.

Sementara itu, Mohamad Bijaksana Junerosano, Pendiri Waste4Change mengatakan, Kami senang dapat bekerjasama dengan Nestlé Indonesia serta Kelurahan Kebagusan dalam upaya mendukung ambisi pemerintah dalam mengurangi limbah sampah di Indonesia sebesar 30% dan menangani 70% sampah pada 2025.

Selain itu, lanjutnya, Sejalan dengan komitmen Nestlé untuk menjadikan 100% kemasan kami dapat didaur ulang atau digunakan kembali pada 2025, sekaligus mendukung ambisi pemerintah dalam mengurangi limbah sampah di Indonesia, Nestlé Indonesia bangga bekerja sama dengan para mitra dan menjadi bagian dari solusi untuk mendukung ambisi pemerintah serta sebagai upaya kami mendukung terciptanya masa depan bebas sampah.

"Kami berharap, fasilitas RPM ini dapat dimanfaatkan oleh warga kelurahan Kebagusan untuk mengelola sampah anorganik sebagai bagian dari dukungan terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang dibuath ke Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu Bantar Gebang,” tutup Debora Tjandrakusuma, Direktur Corporate Affairs Nestlé Indonesia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

ProDEM Desak Pencabutan SIPPT Sentul City

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setelah kedatangan ProDEM ke Bandung untuk menemui Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk mendesak pencabutan Surat Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan Gubernur Jawa Barat kepada PT Sentul City Tbk, yang telah disalahgunakan dengan melanggar prosedur maupun hukum dalam melakukan pembebasan tanah rakyat, maka berbagai dukungan datang dari berbagai Tokoh Bangsa, Organisasi Tani dan kelompok masyarakat yang tanahnya juga dirampas oleh pengembang/investor dan negara.

Untuk itu, ProDEM menggelar Konferensi Pers yang akan mendesak dan menuntut Bursa Efek/Pasal Modal untuk menghentikan seluruh penjualan saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor maupun negara segera dihentikan.

DR. Rizal Ramli, Bengawan Ekonomi menyampaikan, Saya bangga karena Prodem secara berani memperjuangkan demokrasi dan melawan pemerintahan otoriter sejak zaman Orba. Bangga karena hari ini, ditengah demokrasi yang berjalan menunjukkan sikap semakin otoriter, Prodem konsisten dan berani berpihak kepada rakyat dan melawan patgulipat eks-Napi Pemilik Sentul City yang memelihara oknum pejabat dan preman-preman untuk menggusur tanah rakyat.

"Di Bojong Koneng telah terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman-preman dan buldozer," ungkapnya.

Asal tahu saja, Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang Sentul City dan anak perusahaannya menggunakan preman untuk mengintimidasi rakyat agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar, Rp30.000-Rp50.000/m2. Contoh, Pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman dibawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia.

Menurut rakyat setempat, preman-preman itu melakukan pemagaran secara paksa tanpa adanya surat-menyurat terhadap tanah rakyat, termasuk Pasantren Tahfidzul Quran dipagari paksa dengan kawat berduri.

Disisi lain, lanjutnya, Perusahaan-perusahaan pelanggar HAM Kehilangan akuntabilitas, transparansi dan tata-kelola, dan telah melanggar prinsip-prinsip pasar modal.

Selain soal HAM, DR. Rizal Ramli menegaskan, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu, karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum "clean and clear.

Menurut DR. Rizal Ramli, Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi "penipuan" dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini. Sehingga Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya:

"Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun;
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain."

Atas dasar inilah, kata DR. Rizal Ramli, kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal.

"Dan yang paling penting, Kami menuntut Pasar Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain. Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan!," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DIIGC 2021: Transisi Energi Bukan Solusi Bahkan Harus Dilakukan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC) 2021 dibuka secara resmi pada Selasa (21/09) oleh President of INAGA, Prijandaru Effendi dan Chairman of DIIGC 2021, Ahmad Yuniarto di Jakarta. Acara ini dilangsungkan pada tanggal 21 - 24 September 2021 sebagai agenda tahunan Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) sekaligus merupakan forum Pertemuan Ilmiah Tahunan "PIT" INAGA. DIIGC 2021, meliputi program Virtual Convention, Virtual Technical Paper Session, dan Virtual Field Trip. Acara pembukaan dilanjutkan dengan Keynote Session yang dihadiri oleh Arifin Tasrif; Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Bahlil Lahadalia, Menteri BKPM, Hammam Riza, Kepala BPPT.

Dadan Kusdiana, selaku Dirjen EBTKE, KESDM dalam sambutannya menyampaikan,  Pemerintah Indonesia optimis mampu memberikan kontribusi optimal dalam menyelesaikan komitmen terhadap adaptasi perubahan iklim pada Paris Agreement yaitu dengan percepatan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan dengan menerapkan Nationally Determined Contribution (NDC) sekaligus berusaha mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). 

Dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC), NDC dibutuhkan investasi yang cukup besar dan teknologi yang advance serta dukungan kerjasama teknis internasional serta sektor swasta. Pemanfaatan teknologi digital di seluruh sektor termasuk sektor panas bumi menjadi  sangat penting bagi perkembangan panas bumi saat ini, Kehadiran digitalisasi teknologi dalam sektor pemanfaatan energi bersih menjadikan pengembangan panas bumi menjadi lebih efisien dan diyakini sebagai salah satu faktor pendorong transisi energi. Hal itu pun sangat relevan dengan tema “Advancement Through Creative Technology Innovation” yang diangkat dalam DIIGC 2021.

Pada kesempatan yang sama, Prijandaru Effendi, President of INAGA menyampaikan, pemangku kepentingan panas bumi telah berkolaborasi  memulai inisiatif baru untuk mencari terobosan khususnya dibidang teknologi agar energi panas bumi dapat berperan serta menjadi andalan dalam transisi energi. Peran inovasi teknologi di geothermal bertujuan untuk meningkatkan penemuan sumber daya panas  bumi dimana teknologi baru yang lebih advance diharapkan dapat memberikan “Cost Effective” dalam pelaksanaan explorasi termasuk pengeboran sumur2 serta menekan biaya pembiayaan pengembangan panas bumi secara optimum dalam upaya untuk membuat harga dari listrik panas bumi lebih kompetitif.

Selain itu, Energi panas bumi akan menjadi sumber energi yang memiliki peranan penting untuk menggantikan peran bahan bakar fosil sebagai beban dasar utama untuk menghasilkan listrik. Energi terbarukan akan menjadi pilihan utama dan sangat dibutuhkan, mengingat perubahan iklim didunia  kini tengah terjadi yang mungkin sduah pada level yang kritikal, serta peran energi terbarukan sangat penting, karena merupakan energi bersih yang dapat mereduksi gas rumah kaca untuk mencapai NDC ditahun 2060.

“Diharapkan momen ini dianggap mampu menciptakan peluang baik untuk menjalin kerjasama antara pemangku kepentingan industri panas bumi. API akan terus mendukung upaya - upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia khususnya energi panas bumi yang menunjukkan bahwa transisi energi itu bukan solusi, transisi energi harus dilakukan dalam menjawab tantangan ketahanan dan kemandirian energi nasional.” jelas Prijandaru Effendi. 

“Oleh karena itu tujuan diselenggarakannya The 2nd Digital Indonesia International Geothermal Convention (DIIGC) 2021 akan selalu menjadi forum dan momen besar dalam mempertemukan lembaga pemerintah, pembuat kebijakan, pemangku kepentingan, investor, perusahaan jasa, akademisi, dan pakar industri panas bumi untuk meningkatkan serta mempercepat  pengembangan di industri panas bumi di Indonesia khususnya dan sudah tentu seluruh dunia sebagai tanggung jawab bersama bagi masa depan yang lebih baik,” ujar Ahmad Yuniarto selaku Chairman of DIIGC 2021. 

Ahmad Yuniarto menargetkan lebih dari 1000 delegasi menghadiri convention secara virtual yang terdiri dari perusahaan pengembang panas bumi, perusahaan pelayanan panas bumi, perusahaan pendukung, pemerintah, para ahli dari universitas serta mahasiwa/i. Kegiatan ini dimulai dari tanggal 21 - 24 September 2021 dengan sesi Virtual Convention, Virtual Technical Paper Session, dan Virtual Field Trip ke Muara Laboh dan New Zealand*. Dimana tahun ini API bersama On Us Asia sebagai organizer berkolaborasi untuk penyelenggaraan kegiatan convention virtual dengan baik dan lebih menarik.  

“Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor – sponsor yaitu, PT. Pertamina Geothermal Energy, Star Energy Geothermal, Sarulla Operations Ltd, KS Orka atas dukunganya. Dukungan demi dukungan akan sangat dibutuhkan untuk terus menggali potensi Panas Bumi di Indonesia. Dengan seluruh manfaat yang dihadirkan oleh pengembangan panas bumi, harapannya panas bumi dapat dioptimalkan karena sudah terbukti memberikan “multi flyer effect” untuk kesejahteraan rakyat indonesia. Tidak ada alasan untuk menunda pemanfaatan panas bumi di Indonesia tercinta ini.” pungkasnya. (Lak/Tha)

Read More

Kemendes PDTT Komitmen Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kebutuhan Warga Desa, Bukan Kepentingan Elite Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali melakukan sosialisasi Permendes Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2022.

 

Setelah sebelumnya melakukan sosialisasi sesi kesatu untuk wilayah Indonesia Timur, kali ini, pria yang akrab disapa Gus Halim melakukan sosialisasi untuk wilayah Indonesia Tengah, secara virtual, Selasa (21/9).

 

Dalam paparannya, Gus Halim mengatakan, bahwa kebijakan penggunaan dana desa sudah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Sebagai sebuah kewenangan delegatif dalam menetapkan kebijakan penggunaan dana desa, Kemendes PDTT selalu mempertimbangkan input kebijakan yang datang dari banyak pihak.

 

“Mulai dari internal pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, pegiat desa, mitra pembangunan serta data-data lapangan yang dilaporkan secara periodik oleh pendamping desa,” jelasnya.

 

Dengan demikian, lanjutnya, siklus kebijakan penggunaan dana desa selalu mengalami perubahan setiap tahun, setelah memperhatikan temuan dari aktivitas monitoring dan evaluasi kebijakan pada keseluruhan tahap implementasi.

 

Ia menegaskan, bahwa Kemendes PDTT berkomitmen agar penggunaan dana desa selalu berdasarkan pada kebutuhan warga desa, bukan kepentingan elite desa. Menurutnya, dana desa harus dibelanjakan untuk lokus dan sasaran yang tepat  berdasarkan data yang dimiliki oleh desa.

 

“Dengan demikian dana desa akan berdampak pada kemandirian desa, pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa, serta kebangkitan warga miskin desa,” ujarnya.

 

Lebih lanjut ia mengatakan, dana desa adalah bentuknya nyata rekognisi desa yang menjamin keberadaan desa dan memastikan eksistensi desa.

 

Dana desa adalah APBN yang pengelolaannya didelegasikan kepada pemerintah desa. Oleh karena itu, pemanfaatan dana desa harus mendukung pencapaian kebijakan nasional dan prioritas nasional.

 

“Untuk itulah efektivitas dana desa harus terus ditingkatkan, dana desa tidak boleh hanya mampu menyajikan angka-angka output berupa jalan, jembatan misalnya, tambatan perahu penahan tanah, drainase, itu bagus, tapi jangan hanya menghadirkan angka-angka ini,” ungkapnya.

 

“Tapi seharusnya, penggunaan dana desa sudah harus mampu memamerkan, menunjukkan outcomenya, berupa berapa sih warga miskin biasa yang terentaskan, berapa sih persentase pertumbuhan ekonomi warga desa, berapa persen pengangguran desa dapat tertangani hingga seberapa besar kontribusi dana desa menahan angka putus sekolah di desa,” sambungnya.

 

Dengan demikian, tambah Gus Halim, kehadiran dana desa diharapkan betul-betul terukur dan berdampak secara signifikan. (Arianto)

Read More