Apresiasi AICIS Promosikan Indonesia Sebagai Pusat Kajian Islam Moderat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pagi ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin membuka secara resmi Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) Ke-20 Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama dan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Senin (25/10/2021). 

Pada kesempatan ini, Wapres mengungkapkan apresiasinya atas penyelenggaraan AICIS yang dinilai merupakan wujud promosi Indonesia sebagai pusat kajian Islam moderat dunia. 

"Salah satu peran penting AICIS ini, menurut saya, tidak saja mampu menguatkan kajian Islam di tanah air, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), tetapi juga mempromosikan Indonesia sebagai pusat kajian Islam dunia yang mengusung gagasan Islam Indonesia yang moderat," tuturnya. 

Hal ini sangat penting, sambung Wapres, karena Islam moderat _(wasathiyah)_, memiliki posisi sentral dan dibutuhkan oleh masyarakat dunia dalam mengatasi konflik dan berbagai permasalahan lainnya.

Terlebih, saat ini dunia membutuhkan gagasan-gagasan baru untuk mengatasi tantangan (seperti) pandemi Covid-19, baik dari aspek medis maupun aspek-aspek non medis yang meliputi semua bidang yang terdampak wabah ini. 

"Di sinilah peran syariah Islam sangat diharapkan untuk memberikan solusi yang kontekstual agar kebijakan yang terbaik dapat diambil," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa syariah Islam diletakkan untuk memastikan terwujudnya tujuan syariah dalam membangun kemaslahatan baik di dalam masalah agama maupun masalah dunia secara simultan. 

"Setiap ketentuan hukum syariah dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang primer, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta maupun yang sifatnya sekunder seperti hal-hal yang menyangkut aspek _muamalah_ yang apabila diabaikan maka akan terjadi berbagai kesempitan dan kesulitan, maupun yang sifatnya melengkapi kesempurnaan hidup," paparnya.  

Lebih jauh, Wapres menegaskan bahwa ajaran Islam diturunkan oleh Allah SWT tidak untuk menyulitkan pemeluknya. Bahkan, ia yakin fikih Islam dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran untuk mengatasi krisis pandemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya yang terjadi saat ini.

"Saya juga merasa yakin karena fikih Islam dimaksud untuk memberikan kemaslahatan bagi semua orang. Fikih Islam tidak dimaksudkan untuk menyulitkan kehidupan, namun sebaliknya fikih Islam merupakan solusi bagi kehidupan umat manusia, termasuk solusi untuk menangani pandemi Covid-19 ini," ujarnya. 

Untuk itu, Wapres kembali mengapresiasi penyelenggaraan AICIS yang mengusung tema “Islam in A Changing Global Context: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy”. Menurutnya, tema ini sangat tepat dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dan dunia. 

"Saya berharap kegiatan ini berjalan dengan lancar dan produktif, memunculkan rekomendasi serta temuan-temuan yang bermanfaat dan dapat menjadi solusi bagi bangsa dan umat manusia," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Gagasan Indonesia untuk Pulihkan Penerbangan Sipil Global Diterima

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Gagasan Indonesia dalam upaya pemulihan dan ketahanan penerbangan sipil global diterima dan menjadi kesepakatan bersama yang dituangkan dalam sebuah deklarasi bersama. Deklarasi tersebut merupakan hasil dari rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri anggota Organisasi Penerbangan Sipil Dunia/International Civil Aviation Organization (ICAO) atau ICAO High Level Conference on Covid-19 (HLCC) 2021, yang berlangsung sejak 12 Oktober 2021 dan ditutup pada hari ini, Jumat (22/10).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang hadir secara daring memberikan sambutan penutupan kegiatan tersebut mengatakan, menyambut baik hasil kesepakatan bersama para anggota ICAO, dalam upaya bersama memulihkan penerbangan sipil global akibat pandemi Covid-19.

“Kami mendukung diadopsinya Deklarasi tingkat Menteri sebagai hasil dari pertemuan ini. Deklarasi ini merupakan upaya kita bersama untuk pemulihan dan ketahanan penerbangan sipil global,” ujar Menhub.

Menhub mengatakan, isi dari deklarasi tersebut salah satunya memasukan gagasan dari Indonesia, yang menginginkan adanya penyelarasan strategi manajemen resiko antar negara anggota ICAO, agar pemulihan dapat dilakukan dengan aman dan turut mendukung kebangkitan ekonomi secara global.

“Kami berharap deklarasi ini dapat menjadi katalis bagi negara anggota untuk menyelaraskan pelaksanaan pemulihan penerbangan global, dengan mempertimbangkan kondisi unik dari masing-masing negara,” tutur Menhub.

Menhub berharap, pertemuan ini akan membawa hasil positif, dalam bentuk komitmen global, untuk pemulihan penerbangan sipil baik nasional, regional, maupun global dengan aman dan efisien.

Acara ICAO HLCC berlangsung dari 12 hingga 22 Oktober 2021, yang diikuti oleh Negara ICAO sejumlah 129 Negara, dengan total 1574 delegasi peserta, serta diikuti pula oleh Organisasi Internasional (OI) sebagai Observer sejumlah 38 Organisasi dengan 196 delegasi peserta.

Tujuan Konferensi ini adalah untuk mencapai konsensus global dalam upaya pemulihan penerbangan yang aman dan efisien dari krisis COVID-19, dan membangun landasan untuk memperkuat ketahanan dalam penerbangan dan membuatnya lebih berkelanjutan di masa depan.

Sebelumnya, Menhub telah menyampaikan sambutan pada saat pembukaan kegiatan ICAO HLCC pada 12 Oktober 2021 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan, keikutsertaan Indonesia pada pertemuan internasional ini diharapkan dapat menyuarakan hal-hal strategis, terkait penanganan penerbangan sipil di masa pandemi. Harapannya, ada tindak lanjut dari ICAO, dalam bentuk kertas kerja (working papers).

Menhub juga menyampaikan bahwa Indonesia mengajak anggota ICAO saling bekerja sama untuk mengatasi pandemi ini dan sektor transportasi udara harus bangkit kembali bahkan harus lebih kuat dari sebelumnya.

Pada acara ini, delegasi Indonesia dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub telah menyampaikan 3 (tiga) kertas kerja dengan judul Airport Emergency Planning, Assistance to Aircraft Accident Victims and Their Families dan ATM Contigency Measures and Recovery During Covid 19. Selain itu, delegasi Indonesia juga menyampaikan 6 (enam) Information Papers yang diunggah oleh ICAO pada situs resmi HLCC 2021. (Tha/Lak)

Read More

Pengembalian Insentif Nakes Disebabkan Dobel Pembayaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI dr. Trisa Wahyuni Putri mengklarifikasi tentang sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) harus mengembalikan pembayaran insentifnya. Pasalnya, pengembalian tersebut disebabkan oleh dobel pembayaran.

Pengembalian insentif tidak berlaku bagi semua Nakes, tapi khusus bagi mereka yang menerima dobel transfer dari Kementerian Kesehatan.

Sehingga, lanjut Trisa, para Nakes tidak perlu khawatir bahwa hak insentif tetap akan diproses dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni dalam KMK nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

"Kami tegaskan lagi bahwa ini ditujukan kepada Nakes yang menerima dobel transfer. Artinya mendapatkan dobel pembayaran dan di bulan yang sama" kata dr. Trisa Wahyuni Putri dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (23/10).

Untuk kelebihan pembayaran dan jumlah Nakes yang mengalami hal tersebut masih dalam proses koordinasi. 

Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk mempermudah proses pembayaran insentif Nakes dengan melakukan perubahan dan percepatan pada sistem untuk pemberian insentif Nakes tahun 2020 dan 2021.

“Proses pembayaran insentif semakin berjalan lancar dibandingkan dengan proses sebelumnya sehingga para Nakes dapat menerima insentif secara lebih teratur” tambah dr. Trisa

Upaya perbaikan dan percepatan dilakukan melalui sinergi antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawal agar insentif Nakes berjalan dengan akuntabel dan transparan. (Arianto)

Read More

Gairahkan Semangat Berolahraga, Kementerian PUPR Resmikan Lapangan Gateball

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan dukungan untuk memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana pertandingan olahraga di sejumlah daerah, salah satunya lapangan cabang olahraga Gateball yang dibangun di kantor pusat Kementerian PUPR.

Ketua Harian Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Khalawi Abdul Hamid dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Pergatsi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan dibangunnya lapangan sintetis untuk latihan dan pertandingan Gateball maka menambah total menjadi dua lapangan Gateball. 

"Semoga membangkitkan kembali semangat bermain Gateball yang sempat terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Terima kasih kepada seluruh pihak yang menginisiasi kembali turnamen Gateball. Mudah-mudahan dengan kegiatan berolahraga di tengah pandemi bisa menaikkan imun kita," kata Khalawi saat meresmikan lapangan baru arena Gateball, sekaligus membuka Turnamen Gateball Sriyanto Cup 2021, Sabtu (23/10/2021). 

Dikatakan Khalawi, Olahraga Gateball dikenal sebagai perpaduan beberapa cabang olahraga yang membutuhkan strategi dan tingkat konsentrasi tinggi di antaranya golf dan catur, sehingga tepat untuk melatih menyelesaikan pekerjaan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik sehingga juga menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi.

"Di wilayah rumah saya, saya ajak warga sekitar ternyata banyak peminatnya. Ternyata bisa juara ikut turnamen. Saya ingin teman-teman di Kementerian PUPR juga bisa mengikuti turnamen dan menjadi juara nasional bahkan internasional harapannya," ujar Khalawi. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komunitas Gateball Kementerian PUPR Sriyanto mengatakan, turnamen kali ini diikuti oleh 24 tim, dimana 23 tim berasal dari daerah Jabodetabek dan 1 tim dari Cirebon. "Kami berharap turnamen Gateball bisa diadakan setiap tahun yang juga untuk ajang silaturahmi. Cita-cita kami ingin membentuk tim Gateball Kementerian PUPR," ujarnya.

Gateball adalah olahraga rekreasi sekaligus olahraga kompetisi. Gateball menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event  internasional olahraga rekreasi yang diselenggarakan oleh The Association For International Sport for All (TAFISA). TAFISA GAME diadakan setiap 4 tahun sekali, dengan mempertandingkan sejumlah olahraga rekreasi seperti Egrang, Barongsai dan Gateball.

Cabang olahraga Gateball merupakan modifikasi permainan croquet, yang menggunakan palu untuk memukul bola. Olahraga ini tidak mengenal batas tertentu sehingga tergolong sebagai barrier-free sport (olahraga tanpa batas). 

Olahraga ini pertama kali dikenalkan di Jepang, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan waktu, permainan gateball menyebar ke berbagai negara lain.

Di Indonesia, olahraga ini sudah banyak peminatnya mulai dari kota-kota besar hingga ke daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat hingga Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. (Tha/Lak)

Read More

Santri Harus Berperan Sebagai Penggerak Roda Perekonomian Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa saat ini terdapat kurang lebih 4,76 juta santri di 34.652 pesantren yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Dari jumlah tersebut, diketahui sekitar 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi, mulai dari potensi pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan maupun juga vokasional. Dengan melimpahnya sumber daya tersebut, maka peran santri sebagai komponen utama dari civitas pesantren sangat dibutuhkan pada berbagai upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

“Para santri harus siap berkontribusi, terus berusaha dan berkarya di berbagai bidang untuk menggerakkan kembali roda perekonomian nasional,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika memberikan pidato pembukaan pada Webinar/Diskusi Online GATRA Media Group melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jl.Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Kamis (21/10/2021).

Pada webinar yang mengusung tema “Peran Positif Santri dalam Meningkatkan UMKM dan Koperasi selama Pandemi” tersebut, Wapres mengungkapkan pemerintah saat ini telah memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan pesantren di tanah air, diantaranya adalah penetapan Hari Santri yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober, penerbitan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan bahkan saat ini telah diterbitkan Perpres No. 82/2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Selain itu, Wapres mengatakan Kementerian agama juga telah menyusun Kebijakan Kemandirian Pesantren serta telah menetapkan roadmap atau Peta Jalan Kemandirian Pesantren 2021 – 2024 yang memberikan arah dan panduan dalam pengembangan kemandirian pesantren.

Di sisi lain, Wapres mengungkapkan Kementerian dan Lembaga lain pun memberikan perhatian besar terhadap pengembangan Pesantren.

“KNEKS bersama dengan Bank Indonesia dan K/L terkait saat ini tengah melakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas pelaku usaha syariah dengan penguatan ekosistem Halal Value Chain. Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pengembangan Bank Wakaf Mikro di Pesantren,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Wapres, sejumlah Pemerintah Daerah juga telah mencanangkan Program One Pesantren One Product (OPOP) sebagai program unggulan, antara lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

“Saya telah menyaksikan sendiri berbagai produk OPOP yang terbukti berkualitas dan beberapa di antaranya telah berhasil diekspor ke manca negara,” tuturnya.

Oleh karena itu, Wapres menekankan agar hal tersebut harus dimanfaatkan demi mengembangkan produktivitas para santri.

“Saya berharap berbagai kebijakan dan program tersebut hendaknya dijadikan modal awal yang harus terus dikembangkan secara optimal oleh pesantren dan para santrinya guna mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi yang kuat,” harapnya.

Dalam rangka Hari Santri yang akan diperingati pada tanggal 22 Oktober ini, Wapres mengajak untuk mengimplementasikan semangat tema Hari Santri.

“Saya mengajak seluruh santri untuk betul-betul mengaplikasikan semangat tema Hari Santri tahun ini yakni “Santri Siaga Jiwa dan Raga” dalam seluruh gerak langkahnya baik pada aktivitas pendidikan, dakwah maupun pemberdayaan masyarakat,” ajaknya.

Lebih jauh Wapres menguraikan bahwa kata siaga jiwa mengandung makna yang dalam, bahwa santri harus senantiasa menjaga kesucian hati dan akhlak, berpegang teguh pada akidah, nilai, serta ajaran Islam yang rahmatan lil’alamin. Kemudian Siaga Raga mengandung makna yang tidak kalah penting. Dengan semboyan ini berarti badan, tenaga, dan hasil karya santri didedikasikan untuk Indonesia. Siaga Jiwa Raga ini berkorelasi erat dan menjadi sangat penting di tengah upaya pengendalian penyebaran Covid-19 dan pemulihan dampaknya terutama di bidang ekonomi saat ini.

Menutup sambutannya, Wapres mengimbau baik pesantren, santri, maupun Kementerian dan Lembaga yang terlibat untuk terus meningkatkan sinergi dan koordinasi.

“Melalui kerjasama yang baik dari seluruh pihak maka fungsi pesantren dalam hal pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat akan dapat dijalankan secara lebih optimal, dan pada gilirannya akan dapat mendukung pemulihan dan penguatan perekonomian nasional secara nyata dan berkelanjutan,” imbaunya.

Di akhir kalimat, Wapres mengucapkan terimakasih kepada Gatra Media Group selaku penyelenggara kegiatan, para instruktur dan seluruh peserta acara hari ini.

“Semoga berbagai pemaparan yang disampaikan dapat memperkaya khasanah keilmuan dan tercipta diskusi yang produktif, menghasilkan pemikiran, ide atau sumbang saran yang akan mendukung peningkatan peran santri selaku motor penggerak sosial dan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga memberi pesan kepada para santri agar selalu disiplin dan mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas dengan tetap melaksanakan 5M dan berpartisipasi aktif dalam mendukung percepatan vaksinasi.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan potensi besar industri halal juga tidak bisa lepas dari keterlibatan kaum santri di dalamnya, salah satu langkah akselerasi sertifikasi halal yang dilakukan di Kementerian Agama adalah menyediakan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema safe declare. Implementasi dari safe declare akan banyak melibatkan ormas keagamaan Islam, perguruan tinggi dan lembaga keagamaan Islam yang disebut Pondok Pesantren. Oleh karena itu, diperlukan peran para santri dalam pengembangan ekonomi nasional.

“Para santri dalam kesempatan ini bisa menjadi pendamping bagi pelaku usaha agar mampu bersaing di kancah nasional, hingga global bahkan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, keterlibatan kaum santri sangat besar terlebih lagi dalam menyongsong Indonesia emas 2045. Oleh karena itu saya berpesan agar seluruh santri untuk tetap semangat dalam meraih cita-cita dan berbakti untuk tanah air tercinta,” pintanya.

Selain Menteri Agama, Hadir pula dalam webinar tersebut, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah, Owner dan Digital Marketing Adeeva Group, dan Pimpinan Redaksi Gatra Magazine Mukhlison Widodo.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Wapres Bambang Widianto. (Arianto)

Read More

Sawit Membawa Inovasi yang Dapat Mengubah Hidup di Perhelatan Expo 2020 Dubai

Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Emirat Arab

Setelah sukses memperkenalkan keanekaragaman hayati, potensi hutan Indonesia, serta kemajuan riset dan inovasi Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memperkenalkan inovasi terbarunya di Paviliun Indonesia.

“Expo 2020 Dubai merupakan perhelatan kelas dunia yang diadakan setiap lima tahun sekali. Melalui kesempatan ini, Indonesia dapat memperkenalkan potensi pariwisata, menjalin kerja sama perdagangan internasional, dan menarik investasi dari penjuru dunia. Setiap minggunya berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemda akan hadir untuk mengadakan forum bisnis untuk lebih jauh mengenalkan potensi Indonesia kepada dunia,” ungkap Komisioner Jenderal Paviliun Indonesia, Didi Sumedi.

Melanjutkan antusias pengunjung dan investor terhadap Indonesia, pada 15-21 Oktober BRIN akan memperkenalkan inovasi satelit mini berukuran kurang dari 1 meter yang dapat berfungsi selayaknya satelit pada umumnya. Satelit yang dipanggil satelit Lapan A4 dan Lapan A5 ini diharapkan akan mengorbit pada tahun 2023, dimana satelit Lapan A4 dapat membantu untuk mengembangkan sistem keamanan kelautan hingga pelacakan jalur kapal sehingga dapat meminimalisir kecelakaan antar kapal. Sedangkan Satelit Lapan A5, akan difungsikan sebagai perangkat mitigasi bencana di daerah rawan bencana terutama untuk mendeteksi potensi tsunami.

“Satelit Lapan A4 dan Lapan A5 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengutamakan riset dan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Seperti yang kita ketahui Bersama, sekitar 71% Kawasan Indonesia adalah lautan, dan dengan adanya satelit-satelit ini, kita bisa menjaga keamanan laut dan menyelamatkan banyak orang dengan adanya mitigasi bencana,” Ujar Laksana Tri Handoko, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Selain memperkenalkan satelit micro, para pengunjung juga dapat melihat replika satelit dengan ukuran asli (1:1) dan juga beberapa replika pesawat udara nirawak (PUNA) yang akan dipamerkan di area rolling exhibition, Paviliun Indonesia di Expo 2020 Dubai. Pesawat udara nira wak ini terdiri dari 2 jenis, yaitu PUNA Alap-alap yang dapat menempuh jarak terbang hingga 100 km dan dapat digunakan untuk pemetaan serta pemantauan sebuah wilayah, serta PUNA Elang Hitam yang mampu terbang sejauh 250 km yang digunakan untuk pengintaian, kegiatan intelijen dan dapat dipersenjatai.

Program Nyata BPDPKS Untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dan Menyejahterakan Petani Sawit.

Bersamaan dengan BRIN yang hadir di minggu ini, BPDPKS hadir dengan mengadakan berbagai forum bisnis, penawaran investasi dan kegiatan interaktif lain. Salah satu fokus BPDPKS dalam keikutsertaan di gelaran Expo 2020 Dubai ini adalah memamerkan hasil dari program nyata BPDPKS yang telah dilakukan untuk berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan.

“Pemerintah Indonesia telah memposisikan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian penting dalam komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kami menyambut berita baik tersebut karena hal itu sejalan dengan semangat BPDPKS dalam menciptakan masa depan Indonesia dan dunia yang lebih baik,” ujar Eddy Abdurrahman, Direktur Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selain itu, BPDPKS juga akan memamerkan potensi perdagangan dan investasi perkebunan kelapa sawit melalui forum bisnis, produk hasil perkebunan kelapa sawit siap ekspor hingga seminar tentang program peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.

Pada kesempatan tampil di Expo 2020 Dubai, BPDPKS juga menargetkan adanya kesempatan ekspor produk kelapa sawit dan turunannya ke negara lain khususnya di kawasan teluk (Gulf country). Langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan diadakannya partnership agreement antara PT Danu Arundaya Rajaswa Ulung dan House of Indonesia di Dubai yang akan memfasilitasi kegiatan marketing produk kelapa sawit dan turunannya. 

Perjanjian ini juga merupakan langkah nyata BPDPKS dalam merespon Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Emirat Arab (IUAE-CEPA) yang baru saja dilakukan di awal bulan lalu di Bogor, Jawa Barat.

Secara keseluruhan, pada periode Januari-Juli 2021, nilai ekspor minyak sawit mencapai 18,52 juta ton. Dimana terdapat kenaikan nilai ekspor minyak sawit pada bulan Juli 2021 mencapai 2,74 juta ton, naik 716 ribu ton atau 35,3% dari bulan sebelumnya. Kenaikan terbesar terjadi di produk ekspor olahan minyak sawit sebesar 548 ribu ton menjadi 2,11 juta ton dari yang sebelumnya 1,56 juta ton. Uni Eropa, India, China dan Pakistan masih menjadi tujuan utama ekspor produk kelapa sawit dan turunannya.

Partisipasi Indonesia di Expo 2020 Dubai merupakan salah satu upaya pemerintah yang bersinergi dengan lembaga-lembaga dan pelaku industri dalam memamerkan keunggulan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia kepada dunia. Terdapat serangkaian kegiatan dan program yang siap digelar selama 6 bulan ke depan sejak 1 Oktober 2021 untuk memperkenalkan beragam potensi di sektor perdagangan, investasi, dan pariwisata. 

Selanjutnya, akan banyak lagi program dengan tema mingguan yang berbeda untuk memikat perhatian para pengunjung Expo 2020 Dubai. (Tha/Lak)

Read More

Kemendagri Gelar Rakornas Produk Hukum Daerah Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka percepatan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan turunan atau aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, Kemendagri menerbitkan Surat Mendagri Nomor 188/1185/OTDA tanggal 9 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2021 dengan tema "Akselerasi Penetapan Perencanaan Produk Hukum Daerah Tahun 2022 dengan Mengintegrasikan Perda Dan Perkada Yang Terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" pada Kamis (21/10) di Jakarta.

"Pemerintahan daerah perlu mengambil langkah cepat dan strategis dalam rangka melakukan “penyelarasan kebijakan daerah” berupa penyelarasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di daerah," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Dr Akmal Malik.

Berkenaan dengan hal tersebut, kata Dr Akmal Malik, kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi serta Bupati/Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan:

a. Identifikasi terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang materi muatannya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Melakukan perubahan, pencabutan, atau membentuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Menetapkan perencanaan peraturan daerah di luar propemperda dengan Keputusan DPRD dan melakukan penambahan perencanaan peraturan kepala daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, lanjut Dr Akmal Malik, hasil pelaksanaan Identifikasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terdampak dari penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota per tanggal 4 Oktober 2021, disampaikan dengan hasil sebagai berikut:

a. Terdapat 860 Peraturan Daerah Provinsi serta 870 Peraturan Gubernur yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya.

b. Terdapat 9.532 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota serta 5.960 Peraturan Bupati/Walikota yang terdampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden turunannya.

"Tak hanya itu, sejak Perda dan Perkada telah diinventarisasi sejauh ini, ditemukan beberapa permasalahan, terutama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya di daerah," ucapnya.

Turut hadir Kepala Biro Hukum Setda Provinsi serta Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

Hadir juga Kepala Bagian Hukum Setda Kota dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten, serta Ketua Bapemperda DPRD Kota/Kabupaten seluruh Indonesia melalui virtual. (Arianto)

Read More

Peringati Maulid Nabi, Wapres Tegaskan Kewajiban Pemberdayaan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara untuk menghilangkan kemiskinan tersebut adalah melalui pemberdayaan umat yang merupakan kewajiban dari agama.

“Pemberdayaan ini harus menjadi bagian daripada tugas kita karena kita memang diperintahkan untuk membangun [umat] ini dan ini juga bagian dari agama,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara daring Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 H, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Dalam acara yang digelar secara hybrid (perpaduan luring dan daring) di Masjid Istiqlal, Jakarta tersebut, Wapres mengungkapkan bahwa pemberdayaan dimaksud semakin terbuka bagi kalangan umat Islam seiring dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang dijalankan pemerintah saat ini. 

Dunia pesantren secara khusus memiliki kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam pemberdayaan ekonomi, baik di sektor keuangan maupun riil.

“Saya bergembira bahwa di kalangan masyarakat sudah mulai dikembangkan, di kalangan pesantren sudah muncul gerakan OPOP (One Pesantren One Product),” ungkap Wapres senang. 

“Di pesantren sudah mulai dikembangkan berbagai kegiatan, baik yang sifatnya sektor keuangan, seperti bank wakaf yang diinisiasi pemerintah dan BMT-BMT, maupun yang sektor riil dengan berbagai produk-produk. Saya lihat di beberapa daerah bahkan sudah banyak yang mulai diekspor,” sambungnya.

Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul 

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga menyinggung pentingnya SDM unggul sebagai salah satu kunci kemajuan. Untuk itu, umat harus terus didorong mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. “Membangun ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan masyarakat bagian daripada kewajiban,” ucap Wapres.

“Oleh karena itu, perlu ada upaya-upaya kita melakukan pengembangan inovasi dan teknologi,” lanjutnya.

Pemerintah sendiri mengupayakan terwujudnya SDM unggul, antara lain, dengan membangun balai-balai latihan kerja (BLK) di berbagai daerah di Indonesia sebagai tempat masyarakat belajar dan mengasah keterampilan tertentu. BLK juga sudah mulai dibentuk di lingkungan pesantren agar para santri tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki keahlian tertentu. 

“Saya senang sekarang di beberapa pesantren sudah dikembangkan BLK-BLK, yaitu balai latihan kerja, dengan berbagai profesi,” ujarnya.

Pendidikan vokasi tersebut melengkapi pendidikan formal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam upaya menghasilkan SDM berkualitas. Untuk itu, Wapres pun bangga dengan peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga-lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU).

“Saya kira ini penting yang kita kembangkan, selain pendidikan formal pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi,” tutur Wapres.

“Saya menjadi bangga sekali karena sekarang pendidikan tinggi di NU (UNU-UNU) mulai tersebar dan juga sudah mulai menjadi pendidikan yang memiliki tingkat kualitas yang baik,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap peringatan maulid kali ini dapat menjadi momentum meningkatkan semangat untuk memberdayakan dan membangun ekonomi umat.  

“Mudah-mudahan peringatan maulid ini juga memberikan kepada kita semangat dan inspirasi untuk bekerja lebih baik dan juga dengan barakah,” pesannya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Agus Salim mengharapkan maulid yang dirayakan dengan bergembira akan meningkatkan imunitas umat Islam di tengah menghadapi pandemi Covid-19.

“Bukan hanya imun dhohir kita, kuat dari penyakit fisik, di samping itu imun batin kita, kuat dalam menahan penyakit-penyakit hati,” ucap Agus Salim.

Tampak hadir langsung di Masjid Istiqlal, jajaran pengurus PBNU, antara lain, Rais ‘Aam Miftachul Akhyar, Katib Aam Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Said Aqil Siroj, dan Sekretaris Jenderal Helmy Faishal Zaini, serta Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Selain itu, hadir pula secara daring Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Arif Rahman Hakim. Sementara, Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi. (Arianto)

Read More

Bea Cukai dan BNN Musnahkan Ratusan Kilogram Narkotika Jenis Sabu, Ganja, dan Tembakau Gorila

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Bea Cukai turut andil dalam pemusnahan barang bukti narkotika oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) diantaranya 465kg sabu, 113kg ganja, dan 1.001 gram MDMD-4en-Pinaca (bahan baku tembakau gorila). Pemusnahan ini merupakan hasil dari pengungkapan 10 kasus yang berbeda. Hal ini juga merupakan upaya Bea Cukai dalam mendukung upaya War on Drugs yang giat digalakkan oleh BNN melalui program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Teranyar, sinergi Bea Cukai dan BNN direalisasikan dalam operasi laut interdiksi terpadu dengan sandi PURNAMA “Gempur Narkotika Bersama” yang berhasil mengamankan total 122kg methamphetamine (sabu).

Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Bea Cukai, Cerah Bangun, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor BNN pada Selasa (19/10) mengungkapkan kali ini terdapat lima kasus pengedaran narkoba yang sukses digagalkan berkat hasil sinergi Bea Cukai dan BNN, dua diantaranya termasuk hasil sinergi dalam operasi PURNAMA.

Pada kasus pertama, dalam operasi PURNAMA dilakukan penindakan terhadap 22kg sabu di Toli-toli, Sulawesi Tenggara. Pada kasus ini ditangkap 6 orang tersangka, dan sindikat ini dikendalikan oleh seorang warga binaan lapas kelas II-A Parepare.

Sinergi dalam operasi PURNAMA juga berhasil menggagalkan kasus yang kedua, dimana dilakukan penindakan terhadap 105,6kg sabu di Rokan Hilir, Riau. Pada kasus ini ditangkap 1 orang tersangka.

Tidak hanya itu, sinergi Bea Cukai dan BNN juga berhasil menggagalkan upaya pengedaran narkoba di Aceh. Tim melakukan penindakan terhadap 218,8kg sabu di Aceh Besar dan menangkap 5 orang tersangka. Kemudian pada kasus selanjutnya tim melakukan penindakan terhadap 105,6kg sabu di Idi Rayeuk, Aceh Timur dan menangkap 1 orang tersangka.

Selanjutnya, pada kasus yang kelima, Bea Cukai Pasar Baru memberikan informasi kepada BNN terkait sebuah paket yang mencurigakan asal Belanda, setelah pemeriksaan mendalam kedapatan 1.001,7 gram narkotika jenis MDMB-4-en-PINACA.

Dikatakan Cerah bahwa hingga 2021, hasil kerja sama Bea Cukai dan BNN telah sukses menggagalkan 296 kasus peredaran gelap NPP dengan jumlah berat mencapai 1.123.828 gr.

Terakhir, Cerah kembali menyampaikan komitmen dan kesiapan Bea Cukai dalam memberantas peredaran gelap narkotika terutama dalam kerangka sinergi dengan BNN dan aparat penegak hukum terkait. “Bentuk kerja sama seperti operasi PURNAMA harus kita pelihara dan perkuat untuk menunjukkan kesamaan langkah kita dalam War on Drugs,” pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Teladani Akhlak Rasulullah dengan Bangun SDM Unggul

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassallam adalah uswah hasanah (teladan yang baik) yang diturunkan Allah untuk memandu kehidupan umat manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Keteladanan beliau yang paling utama adalah konsistensi dalam  menyempurnakan akhlak umat manusia  agar mampu memakmurkan bumi, salah salah satunya dengan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul.

“Untuk memakmurkan bumi itu diperlukan kunci-kuncinya, mafatihul imara, diperlukan sebab-sebabnya. Salah satu sebab yang paling penting yaitu Sumber Daya Manusia yang unggul, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin pada acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wassalam Tingkat Kenegaraan Tahun 2021 M/1443 H secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa mencetak SDM unggul merupakan salah satu prioritas program nasional yang dimiliki oleh pemerintah. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat mendukung generasi penerus untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta akses teknologi yang baik.

“Oleh karena itu, kita harus mendorong semua anak-anak kita, generasi muda kita untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi supaya bisa memakmurkan bumi ini, dan inilah yang menjadi salah satu prioritas program nasional kita yaitu membangun SDM,” tegasnya.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya makna Iqro Bismirobik (bacalah dengan nama Tuhanmu). Membaca di sini, bermakna tidak hanya membaca secara harfiah, namun juga membaca berbagai masalah dalam  kehidupan melalui riset yang dilakukan.

“Melakukan penelitian-penelitian, melakukan riset sehingga kita bisa memahami berbagai masalah di dalam tata kehidupan supaya kita bisa menguasai ilmu pengetahuan dan juga melakukan riset dan inovasi. Itulah yang sebenarnya kita kembangkan sekarang ini dan menjadi target pemerintah,” imbuh Wapres.

“Walaupun kita sekarang ini masih dalam suasana pandemi tapi kita harapkan pandemi ini segera berlalu dan kita tidak hanya ingin mengembalikan keadaan selamat dari pandemi, tapi kita ingin membuat lompatan-lompatan untuk menuju kemajuan setelah pandemi,” tambahnya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar generasi penerus di masa mendatang dapat menjadi generasi yang unggul dan berakhlak mulia, serta dapat menjaga keseimbangan hubungan baik antarsesama manusia dan dengan penciptanya.

“Kita harapkan bahwa kita dapat membagun generasi yang akan datang yaitu generasi yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, generasi SDM yang unggul tetapi  memiliki akhal yang mulia, akhlakul karimah seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassalam,” pungkas Wapres.

Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan, bahwa acara peringatan Maulid Nabi ini bertujuan untuk mengenalkan dan mendekatkan sosok Rasulullah terutama kepada para generasi penerus tentang kemuliaan akhak dan kepemimpinannya. 

Ia juga mengungkapkan bahwa semangat Nabi Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassallam mengajak umat Islam untuk maju dengan berani dalam mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Sehingga, Islam dan pembangunan dapat saling mendukung untuk kemajuan bangsa dan negara. 

“Mari kita tingkatkan kualitas keberislaman dalam rangka mendukung langkah nyata pembangunan nasional. Islam dan Indonesia adalah dua sisi yang telah banyak melahirkan ragam pencapaian dan prestasi. Karena itulah, sebagai penerus bangsa mari kita jaga keduanya untuk terus saling beriringan dan mengisi,” tandas Yaqut.

Selain Menteri Agama, hadir dalam acara ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, Wakil ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Habib Nabiel Al Musawa, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah Abdul Ghafur Maimoen, para pejabat eselon 1 dan eselon 2 Kementerian Agama dan para undangan dari kalangan alim ulama. Sementara Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin. (Tha/Lak)

Read More

Menparekraf Ingin Industri Film Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menginginkan para industri di bidang ekonomi kreatif subsektor film dapat menangkap peluang untuk menjadikan potensi pasar domestik film agar menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Menparekraf Sandiaga Uno saat menghadiri Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI) di Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/10/2021) menjelaskan, sebagaimana sektor kehidupan lainnya, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga terdampak pandemi COVID-19. Salah satu sektor ekonomi kreatif yang terdampak adalah film. 

Sebelum pandemi, film nasional sedang bertumbuh dengan pesat. Pada tahun 2019, 129 film diputar di bioskop dan ditonton oleh hampir 52 juta penonton. Rata-rata, satu film ditonton oleh lebih dari 400 ribu orang. Sejak pandemi, 2.117 layar bioskop di 420 lokasi di seluruh Indonesia ditutup. Keraguan masyarakat untuk datang ke bioskop serta daya beli masyarakat yang menurun mengakibatkan industri film kehilangan 90 persen pemasukan. 

“Padahal Indonesia merupakan pasar film nomor sepuluh terbesar dunia dengan nilai pasar sebesar 500 juta dolar AS di akhir tahun 2019. Hal itu mengindikasikan animo masyarakat yang tinggi terhadap film Indonesia dan potensi pasar domestik film Indonesia. Untuk itu saya ingin mengajak para pelaku ekraf dan industri film dapat menangkap peluang itu dan menjadikan film Indonesia tuan rumah di negeri sendiri,” katanya.

Saat menghadiri AKI 2021 di Kota Bogor, Menparekraf Sandiaga Uno didampingi, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, Anggota DPR RI Komisi IV Endang Setyawati Thohari Dess, Direktur Kuliner, Kriya, Desain dan Fesyen Kemenparekraf Yuke Sri Rahayu, serta perwakilan dari pelaku film Lukman Sardi.

Berdasarkan Data Opus Creative Economy Outlook 2019, lanjut Menparekraf Sandiaga, kontribusi produksi film telah tumbuh secara signifikan hingga 64 persen dengan kontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp15 triliun. Dampak positif juga terjadi pada peningkatan jumlah penonton film dengan angka pertumbuhan sebesar 20 persen pertahun sejak tahun 2016.

“Untuk itu, Kemenparekraf berinisiatif untuk memulihkan industri perfilman Indonesia melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bantuan Pemerintah bagi Produksi Film Indonesia, yang bertujuan untuk mendukung industri perfilman Indonesia agar terus berproduksi dan menggerakkan kembali ekosistem perfilman. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Bantuan Pemerintah bagi Produksi Film Indonesia difokuskan kepada film pendek dan film dokumenter pendek menimbang time constraint sisa waktu efektif yang tersisa 1,5 bulan,” katanya.

Menparekraf juga mengatakan, pada 2021 ini merupakan tahun kebangkitan, Kemenparekraf telah melakukan berbagai strategi untuk mendorong kebangkitan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun strategi yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 yaitu dengan melakukan inovasi, adaptasi, kolaborasi. Untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, Kemenparekraf memberikan dukungan dan fasilitasi bagi para pelaku usaha kreatif di 17 subsektor ekonomi kreatif melalui berbagai program dan kegiatan.

“Seperti penyusunan panduan CHSE, Gernas BBI, dan Gerakan #BeliKreatifLokal. Program terbaru yang diluncurkan tahun ini dan sedang berjalan Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) dan Apresiasi Kreasi Indonesia (AKI), Apresiasi Kreasi Indonesia, kami berupaya untuk mendorong UMKM kreatif Indonesia naik kelas dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Momentum pemulihan ekonomi harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena UMKM merupakan pilar kebangkitan ekonomi nasional,” ujar Menparekraf Sandiaga. (Tha/Lak)

Read More

Ini Jurus Gus Menteri Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Duta Nusantara Merdeka | Blitar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri membeberkan strategi mengentaskan kemiskinan ekstrem yang ditarget rampung pada 2024 mendatang.

Menurut Gus Menteri, kunci menyelesaikan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ada pada data dan harus diselesaikan di level desa.

"Harus berbasis data mikro, by name by address, satu nama satu alamat, inilah yang harus betul-betul dipersiapkan," kata Gus Menteri usai meresmikan Sistem internet of think untuk budidaya ikan koi di Desa Kemloko, Nglegok, Blitar, Minggu (17/10/2021). 

Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu melanjutkan, saat ini ia sedang merampungkan  pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa yang didalamnya memuat kondisi warga di setiap desa di Indonesia.

Melalui data berbasis SDGs Desa tersebut diharapkan semua program dan bantuan pemerintah seperti BLT Dana Desa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan jaring pengaman sosial lainnya betul-betul tepat sasaran.

"Untuk kebutuhan itu, mengentaskan kemiskinan ekstrem tidak butuh anggaran terlalu besar karena semua sudah ada tinggal menetapkan sasaran," terangnya. 

Lebih lanjut, Gus Menteri meminta para Pendamping Desa agar segera menyelesaikan tugasnya. Pasalnya, tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa.

"Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa merupakan salah satu faktor utama di dalam pencapaian target pembangunan desa," pungkas Gus Menteri. (Tha/Lak)

Read More

Ada Potensi Cuan Besar di Minyak Atsiri, Kemenperin Optimalkan Hilirisasi

Duta Nusantara Merdeka | Bogor

Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan sektor industri hilir minyak atsiri (IHMA) agar bisa lebih berdaya saing. Apalagi, Indonesia punya potensi ketersediaan bahan baku yang beragam, bahkan menjadi rumah bagi sekitar 40 jenis tanaman atsiri dari 99 jenis tanaman atsiri di dunia. Hal ini merupakan potensi bagi peningkatan nilai tambah ekonomi melalui industri pengolahan dalam negeri.

“Indonesia sebagai negara iklim tropis memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga bisa menjadi episentrum untuk pengembangan sektor IHMA. Masih ada peluang besar untuk memperluas usaha atau meningkatkan investasinya dalam rangka membuka banyak kesempatan lapangan kerja,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika saat melakukan kunjungan kerja di PT. Indesso Aroma, Cileungsi, Bogor, Jumat (15/10).

Plt. Dirjen Industri Agro mengemukakan, minyak atsiri telah digunakan sebagai bahan baku industri untuk bahan perasa (essence), perisa (flavor) dan wewangian (fragrance).  Total produksi minyak atsiri utama Indonesia mencapai 8.500 ton pada tahun 2020. 

Beberapa jenis minyak atsiri tropis Indonesia antara lain minyak cengkeh, sereh wangi, nilam, pala, akar wangi, dan kayu putih. “Selain itu, produk olahan minyak atsiri juga dipergunakan untuk bahan baku industri jamu dan fitofarmaka, seperti minyak jahe dan minyak adas. Seluruh jenis produk turunan minyak atsiri dipercaya mempunyai khasiat positif untuk kesehatan,” paparnya.

Putu menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi potensi nilai ekonomi yang besar dari sektor IHMA. Di sektor hilir, terdapat pemain besar global yang telah mengoperasikan pabrik olahan minyak atsiri. Di sektor hulu atau perkebunan, terdapat ratusan ribu petani atsiri yang menjadi pemasok bahan baku industri. 

“Dengan demikian, rantai nilai hulu-hilir di sektor IHMA menjadi terintegrasi. Melalui rantai nilai hulu-hilir yang terintegrasi ini, akan tercipta nilai ekonomi yang harmonis, termasuk berperan dalam membangkitan ekonomi rakyat di pedesaan melalui program kemitraan industri,” tuturnya.

Putu menyatakan, kunci pengembangan sektor IHMA agar bisa lebih berdaya saing antara lain melalui riset dan inovasi, formulasi produk, serta memanfaatkan teknologi terkini dalam produksi untuk menghasilkan aneka produk hilir yang bernilai tambah tinggi. 

“Upaya tersebut perlu didukung dengan fasilitas riset yang memadai, SDM kompeten, dan kemampuan capturing and delivering value to market yang kuat, sehingga Indonesia menjadi produsen berbagai produk turunan minyak atsiri berskala dunia,” imbuhnya.

Putu menambahkan, perlunya pemberian materi pelajaran di bangku sekolah terkait pengenalan tanaman atsiri, proses produksi minyak atsiri, dan produk-produk hilir minyak atsiri, karena produk hilir olahan minyak atsiri kerap digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

“Contohnya adalah parfum, sabun mandi, pasta gigi, bumbu mi instan, produk makanan dan minuman, hingga kosmetik itu mengandung minyak atsiri. Jadi, sering kita tidak sadari, mulai bangun sampai tidur lagi, kita jumpai produk olahan minyak atsiri tersebut,” sebutnya.

Oleh karena itu, melalui program edukasi mengenai potensi budidaya bahan baku dan peluang bisnis di sektor IHMA ini, Indonesia akan bisa menumbuhkan lebih banyak produsen olahan minyak atsiri yang andal di kancah global. “Perlu sosialisasi atau kampanye yang masif sehingga produk olahan minyak atsiri bisa menjadi tren gaya hidup di tengah masyarakat seperti produk olahan kopi,” tandasnya.

Vice President of Research & Development Division PT. Indesso Aroma Leo Seno Broto menyampaikan, perusahaan yang berdiri sejak tahun 1968 sebagai pabrik distilasi minyak cengkeh sederhana ini telah menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara dalam industri Flavor & Fragrance (F&F) serta Food and Wellness Solutions. 

“Saat ini, kami adalah pemimpin pasar global untuk produk turunan minyak cengkeh, yang menguasai market share 60%. Selain itu, kami telah melayani lebih dari 2.000 pelanggan di Indonesia dan ekspor ke lebih dari 50 negara”, ungkapnya.

Leo menyampaikan, kinerja gemilang tersebut merupakan capaian perusahaan yang berfokus pada strategi bisnis yang konsisten dan berkelanjutan, dalam hal pengolahan sumber daya alam atsiri di Indonesia. “Jadi, kami fokus untuk memanfaatkan dan mengolah sumber daya alam kita yang kaya ini sebagai bahan baku menjadi beragam produk hilir yang bernilai tambah tinggi,” ujarnya.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan nilai tambah, perusahaan fokus terhadap peningkatan inovasi. “Sehingga produk kami berdaya saing tinggi, karena kami fokus pada pemenuhan pasar ekspor. Sebanyak 90% produk kami diekspor, meliputi sekitar 45% pasar Amerika Serikat, sekitar 35% di Eropa, dan sisanya menyebar ke negara-negara lain,” sebutnya.

Leo menambahkan, perusahaan juga fokus terhadap upaya kepedulian lingkungan dan proses yang berkelanjutan. “Kami menginisiasi model bisnis yang tertelusur, transparan, dan adil, menghubungkan petani dengan end-user melalui kontrak mutual jangka panjang. Lebih dari 3.600 petani telah kami bina dengan melibatkan 20 partner dalam hal penyediaan bahan baku dengan mendukung konsep ekonomi sirkular,” tandasnya.

PT. Indesso Aroma telah menjadi pemain ekspor produk industri hilir minyak atsiri berkelas dunia melalui cabang internasional yang beroperasi di Malaysia, Singapura, dan Tanzania (Afrika). Produsen hilir minyak atsiri ini mempunyai tiga pabrik pengolahan, yaitu di Purwokerto (first processing) serta di Cileungsi-Bogor dan Ungaran-Jawa Tengah (Second and further processing). 

Perusahaan tersebut juga mempunyai perusahaan joint venture dengan Firmenich Swiss dalam memproduksi produk hilir flavor and fragrance, yang berlokasi di dekat pabrik Cileungsi. Dalam menjalankan operasionalnya, PT. Indesso Aroma mengedepankan mekanisme kemitraan bersama petani rakyat yang menjunjung tinggi aspek sustainability, equality, dan responsible collaboration. 

Bahan baku minyak atsiri yang digunakan PT. Indesso Aroma adalah minyak cengkeh, minyak daun cengkeh, minyak gagang cengkeh, dan minyak serai wangi. Sumber atsiri lainnya, yaitu minyak kakao, merica hitam, minyak jeruk purut, minyak sereh dapur, dan minyak jahe. PT. Indesso Aroma juga menjalin kemitraan dengan pekebun atsiri rakyat, yaitu menyerap produksi minyak atsiri (hasil penyulingan bagian tanaman atsiri) dengan kontrak pasokan atau kualitas tertentu termasuk melalukan pembinaan sustainable/traceability agar sesuai dengan standar pasar internasional. (Tha/Lak)

Read More

Berdayakan BLK Komunitas Untuk Permudah Masyarakat Akses Pelatihan Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jayapura 

Selain bersifat _link_ and _match_ dengan industri yang ada di sekitarnya, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas ke depannya dapat diperluas dengan melibatkan beragam komunitas lainnya, seperti serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan semakin banyak penduduk angkatan kerja yang mendapatkan kemudahan dalam mengakses lembaga pelatihan kerja. 

"Pelatihan berbasis kejuruan dan keterampilan yang dikembangkan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha, sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian yang berbasis tenaga kerja produktif," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat meresmikan dimulainya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat, yang salah satunya melalui kerjasama dengan Yayasan Global Mission International Indonesia (GMII) di Manokwari, Sabtu (16/10/2021).

Lebih lanjut, Wapres berharap amanah yang diberikan kepada Yayasan GMII melalui program BLK Komunitas ini dapat menciptakan sumber daya manusia (SDM) Papua yang dapat lebih berdayasaing, memiliki karakter yang kuat, serta dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP). 

"Saya berharap pembangunan BLK Komunitas Yayasan GMII, menjadi salah satu pondasi bagi masa depan Papua dalam menciptakan dan meningkatkan SDM di tanah Papua yang hebat ini," tuturnya.

Pada gelaran _Kick Off_ Pembangunan BLK Komunitas dalam rangka pengembangan SDM kompeten di Papua dan Papua Barat ini, Wapres juga berpesan kepada penerima bantuan BLK Komunitas agar dapat mengelolanya secara baik dan berkelanjutan.

"Tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam percepatan peningkatan kompetensi SDM Indonesia dan khususnya SDM Papua guna dapat mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua," pintanya.

Lebih jauh, Wapres memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, pada periode Agustus 2020, jumlah angkatan kerja yang ada di Papua sebesar 1.767.403 jiwa. 

"Data ini terdiri dari komponen angkatan kerja yang bekerja sebesar 1.691.475 jiwa dan komponen angkatan kerja yang menganggur sebesar 75.658 jiwa," urainya.

Data BPS ini, sambung Wapres, menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka meningkat sebesar 4,28 persen, serta persentase penduduk miskin pada September 2020 yang masih di angka 26,80 persen.

"Masih relatif tingginya angka pengangguran antara lain disebabkan oleh ketidaksiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan dengan disrupsi yang mengikutinya, sehingga diperlukan kecepatan, ketepatan, dan efisiensi sebagai pondasi yang penting untuk bisa bersaing terhadap negara lain di era teknologi digital saat ini," ujarnya. 

Oleh sebab itu, kata Wapres, pemerintah telah menetapkan Pembangunan SDM sebagai program prioritas yang paling utama.

"Faktor kualitas SDM menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global, yang apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas akan meningkatkan daya saing terhadap negara-negara lainnya," pungkasnya. 

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menuturkan bahwa pembangunan BLK Komunitas bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses pelatihan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

"Kami ingin menunjukkan bahwa dengan pembangunan BLK Komunitas ini, pemerintah bertekad untuk menjangkau segala kesulitan ketenagakerjaan yang belum terjangkau di masyarakat," tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data BPS pada Februari 2021, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta jiwa. Jumlah tersebut meningkat 26,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 6,93 juta jiwa. (Tha/Lak)

Read More

Kemenpan RB: Masyarakat Diminta Cermat Kenali Gelagat Calo CASN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Maraknya penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab di masa perekrutan calon abdi negara kerap terjadi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan para calo yang menjanjikan kelulusan menjadi aparatur sipil negara (ASN) dengan meminta imbalan tertentu. 

Kepala Biro SDM dan Umum Kementerian PANRB Sri Rejeki Nawangsasih menyampaikan setidaknya ada beberapa gelagat calo yang harus dikenali dan diwaspadai masyarakat. “Pertama, biasanya calo berusaha mendekati kita, bersikap mengenal, dan berada di sekeliling kita. Di tahap ini mereka sedang melakukan pendekatan,” ungkap Sri saat ditemui usai pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS Kementerian PANRB di Gedung Nanggala Kopassus, Jakarta, Jumat (15/10).

Tahap selanjutnya, calo tersebut akan memberi nomor dan menginformasikan bahwa mereka bisa membantu untuk meluluskan peserta menjadi CPNS. Untuk lebih meyakinkan, calo tersebut juga akan menyatakan kedekatannya dengan pejabat instansi terkait, terutama dengan pejabat di Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pelaksana teknis seleksi. 

Tak jarang, para calo tersebut berada di sekitar kantor instansi yang mempunyai regulasi tentang perekrutan. “Mereka bisa saja menyerupai pegawai Kementerian PANRB, baik dari segi pakaian seperti batik atau bahkan mengikuti seragam kami. Ini yang harus benar-benar diwaspadai oleh masyarakat dan para generasi muda yang ingin jadi PNS,” jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga harus bijak ketika dihadapkan dengan situasi tersebut. Melakukan _cross check_ dan konfirmasi kepada instansi yang ditawarkan, adalah salah satu upaya untuk menghindarkan diri dari penipuan. Sri menekankan, bahwa pelaksanaan seleksi CASN tidak dipungut biaya, sehingga jika ada yang meminta imbalan untuk bisa jadi PNS, masyarakat patut curiga.

Lebih lanjut dikatakannya, seluruh calon ASN juga sudah harus mulai memahami _core values_ BerAKHLAK yang harus diterapkan seluruh ASN, terutama pada nilai Akuntabel dan Kompeten. Hal tersebut tak hanya didasari atas penerapan ujian berbasis komputer yang hasilnya bisa dilihat secara _real-time_, tapi juga mengedepankan kompetensi peserta untuk dapat melewati nilai ambang batas dengan melakukan tes secara mandiri dan jujur.

Hal tersebut diamini oleh Nabilla Andini, salah satu peserta SKD CPNS yang melamar di Kementerian PANRB. Nabilla mengapresiasi panitia pelaksana yang telah melakukan pemeriksaan peserta dan verifikasi dokumen secara teliti dan menyeluruh. 

Meski belum pernah didekati oleh calo, ia optimis bahwa adanya seleksi dengan menggunakan sistem _Computer Assisted Test_ (CAT), akan meminimalisir praktik penipuan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. “Calo itu pasti ada, di tes apapun itu, baik PNS, BUMN, dan lain-lain. Adanya CAT ini tentu menutup celah praktik calo, setidaknya dapat meminimalisir risiko penipuan,” ujarnya. 

Selain memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar, panitia pelaksana juga melakukan pemeriksaan peserta secara ketat. Sebelum memasuki ruang ujian, peserta akan diminta untuk mengecek suhu tubuh, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta melakukan pencocokan wajah peserta dengan yang tertera pada KTP dan Kartu Peserta Ujian. (Tha/Lak)

Read More

Wapres Apresiasi Kreativitas Kodam XVIII Kasuari dalam Menata dan Memanfaatkan Lingkungan

Duta Nusantara Merdeka | Manokwari

Di sela-sela kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin menyempatkan diri berolahraga pagi di Kompleks Markas Besar Komando Daerah Militer (Makodam) XVIII/Kasuari di Jalan Manokwari - Maruni, Manokwari, Jumat (15/10/2021). 

Sekitar pukul 06.30 WIT, Wapres tiba di Makodam Kasuari dan disambut oleh Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayor Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa, untuk kemudian berjalan santai mengitari Kompleks Makodam. 

Setelah berjalan santai sepanjang 1,5 km, Wapres melanjutkan berkeliling Kompleks Makodam menggunakan mobil Jeep Rubicon yang dikemudikan Pangdam Kasuari. 

Usai berkeliling melihat pemandangan sekitar Makodam, Wapres mengapresiasi kreativitas Kodam Kasuari dalam menata dan memanfaatkan lingkungkan. 

"Pemandangan di sini sangat menyenangkan dan memberikan semangat untuk bekerja dengan optimal," ungkap Wapres dalam keterangan persnya.

Menurutnya, penataan Kompleks Makodam Kasuari sangat baik dengan berbagai fasilitas yang lengkap. 

"Saya kira ini suatu bentuk penyiapan tempat yang luar biasa. Saya lihat tempat ibadahnya lengkap, ada masjid, ada gereja katolik dan protestan, bahkan juga akan dibuat pura," ungkapnya. 

Kelengkapan tempat ibadah dari agama yang berbeda tersebut, menurut Wapres merupakan wujud kebhinnekaan dan kerukunan dalam beragama. 

"Ini melambangkan tentang kebhinnekaan dalam agama dan kerukunan agama," tegasnya. 

Selain itu, salah satu tempat yang juga menarik perhatian Wapres adalah area perkebunan Green Kasuari yang dikelola Kodam. 

"Saya sangat apresiasi adanya semacam kebun percobaan untuk menanam berbagai bentuk komoditi sayuran, semangka, (dan) pengembangan anggrek," tuturnya.

Menurut Wapres, hal ini bisa menjadi contoh bagi Makodam dan juga Mapolda di tempat lain. 

"Dan untuk di Papua Barat ini saya kira ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran bagi masyarakat, sehingga kita tidak perlu lagi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan kalau mungkin bisa untuk daerah lain," ujarnya. 

Bahkan, kata Wapres, hasil dari perkebunan ini dapat menjadi komoditas ekspor. Termasuk hasil panen ikan dari kolam yang berada di area tersebut. 

"Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena ini anugerah besar khususnya tentu untuk orang Papua Barat, dan umumnya bagi kita seluruh bangsa Indonesia," ungkapnya.

Labih lanjut, Wapres menuturkan bahwa anugerah suburnya alam Indonesia akan terus dikembangkan dan dikelola dengan baik untuk kemakmuran bangsa dan kesejahteraan umat manusia bahkan hingga tingkat global.

"Anugerah besar yang akan terus kita kembangkan dan kelola dengan baik, kita manfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran bangsa, dan juga untuk kontribusi kita dalam membangun kesejahteraan umat manusia di tingkat global," tekadnya. 

Mengakhiri kunjungannya di Makodam Kasuari, Wapres melakukan penanaman pohon Matoa dan memberikan catatan kesan pada potongan kayu.

"Teruskan Pengabdian Kalian, Untuk Negeri Tercinta NKRI" tulisnya. (Tha/Lak)

Read More

Soal DPO Santoso Gunawan, Ketum PPWI Desak Kejari Jakarta Barat Tahan Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat agar segera memproses penerimaan berkas dan menahan tersangka atas nama Santoso Gunawan (61 tahun) yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak setahun yang lalu. Hal ini diungkapkan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada wartawan usai menemui Kepala Kejari Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto, SH, MH dan JPU Kurniawan, SH di Gedung Kejari Jakarta Barat, Rabu, 13 Oktober 2021.

"Saya tadi sudah bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dwi Agus, usai sholat zuhur, dan menyampaikan perkara DPO yang sudah setahun tidak diproses, yang oleh Polsek Kebon Jeruk yang menangani kasus ini menuding kendalanya ada di Kejari Jakarta Barat. Saya minta agar Kejari tidak terus-menerus mempermainkan warga yang mencari keadilan di negara ini," jelas Wilson Lalengke.

Sebagaimana diberitakan beberapa kali di ratusan media beberapa waktu lalu bahwa Santoso Gunawan, tersangka kasus tindak pidana pengeroyokan, hingga saat ini belum berhasil alias gagal ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Kebon Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, tersangka Santoso Gunawan ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lebih dari setahun, tepatnya sejak 28 Agustus 2020 lalu [1].

Kasus ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun sejak dilaporkan pertama kali oleh korban pengeroyokan Denny Darwis (40), warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 27 Juli 2016. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, pada 28 Agustus 2020 Santoso Gunawan ditetapkan sebagai kriminal pelarian sehingga harus masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Aneh bin ajaib, sang DPO Santoso Gunawan sesungguhnya tidak keman-mana. Orang ini tetap beraktivitas seperti biasa di kantornya, di Jl. Pioner No. 5, RT.11/RW.15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 14440, telepon (021) 6624079. Tetapi hingga berita ini naik tayang, sang DPO masih bebas gentayangan keman-mana, bahkan mondar-mandir ke Polsek Kebun Jeruk, Polres-polres di Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Mabes Polri.

“Hingga hari ini, sudah berganti Kapolsek Kebon Jeruk sebanyak tiga kali, namun si DPO belum juga bisa ditangkap,” cerita korban Denny Darwis kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, beberapa waktu lalu saat korban datang mengadukan nasibnya ke Sekretariat Nasional PPWI.

Pada saat dikonfirmasi, mantan Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Robinson Manurung menuding bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terkesan mengulur-ulur waktu untuk menerima penyerahan berkas bersama tersangka kasus pengeroyokan, Santoso Gunawan. “Ya, saya bahkan sudah datang bersama korban Denny Darwis ke Kejari Jakarta Barat menjumpai Jaksa Kurniawan untuk koordinasi terkait kasus ini. Tapi si Kurniawan itu bilang nanti dulu, nanti dulu. Kemarin alasan dia sakit, terpapar Covid, terus alasan sedang ada urusan, macam-macamlah alasannya,” keluh Manurung kepada Wilson Lalengke, Selasa, 5 Oktober 2021 [2].

Menindak-lanjuti informasi dari Kompol Manurung itu, Wilson Lalengke bersama korban Denny Darwis mendatangi Kejari Jakarta Barat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Ketum PPWI ini dapat bertemu dengan Kepala Kejari dan JPU. Kepada Lalengke, Kajari Dwi Agus berjanji akan memanggil JPU dan Kasi Pidum untuk meminta penjelasan detil tentang penanganan kasus tersebut.

"Saya akan segera panggil JPU-nya dan Kasi Pidum untuk meminta penjelasan tentang kasus ini dan progress penanganannya," ujar Kajari Dwi Agus.

Kajari juga menjanjikan untuk memberikan informasi tindak lanjut kasus ini pada Jumat, 15 Oktober 2021 mendatang. "Nanti Pak Wilson dan korban bisa datang lagi menjumpai saya pada hari Jumat 15 Oktober mendatang, nanti saya beritahu perkembangannya," imbuh Dwi Agus.

Sementara itu, kepada JPU Kurniawan, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa jika kasus ini tidak segera diselesaikan maka pihaknya akan melangkah ke tahap berikutnya untuk mempersoalkan kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "Saya hanya ingin menginformasikan kepada Pak Kurniawan tentang tahapan kerja kita di PPWI. Pertama kita pelajari dengan detil kasusnya dengan mengumpulkan informasi dan data yang dimiliki korban. Kedua, kita hubungi berbagai pihak terkait untuk meminta informasi, konfirmasi, dan klarifikasi tentang kasus yang dilaporkan warga. Ketiga, kita desak para pihak yang ditugaskan untuk menangani kasusnya. Keempat, jika ada kendala atau hambatan, maka kita akan ke tahap berikutnya, memperkarakan para oknum yang bekerja tidak profesional, mempermainkan hukum, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar," beber tokoh pers nasional yang getol membela warga terzolimi ini.

Mendengar hal tersebut, Jaksa Kurniawan terlihat manggut-manggut. (Tha/Lak)

Read More

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pandemi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar dialog interaktif bertajuk “Mengukur  Kapasitas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021”, yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Wali Kota Jambi, dan Bupati Badung. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan, per tanggal 8 Oktober 2021, pihaknya mencatat rata-rata realisasi pendapatan daerah berada pada angka 62,95 persen.

Ia pun menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (per 31 Oktober 2020), realisasi pendapatan tahun ini mengalami penurunan. Sebagai perbandingan, pada periode itu rata-rata realisasi pendapatan pemerintah daerah berada pada angka 78,25 persen. Angka tersebut bersumber dari realisasi pendapatan pada tingkat provinsi sebesar 80,57 persen, kabupaten sebesar 76,92 persen, dan kota sebesar 78,87 persen. “Kalau kita lihat grafik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang warna biru jelas ini ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hal ini senada dengan penyampaian Wali Kota Jambi Syarif Fasha. “Di tengah-tengah pandemi ini, permasalahan kami sama untuk daerah yang mengandalkan perdagangan barang dan Jasa, (realisasi) PAD minim sekali, daerah diharuskan refocusing, dan DAU kami dipotong rata-rata 3,2%, dan ini berat sekali," ujarnya.

“Sama dengan DAK, akibat review yang berulang-ulang sesuai sistem pencairan DAK (menyebabkan) DAK yang kami harapkan dapat mendorong APBD menjadi sangat minim keterlibatannya dalam mendukung APBD kami," Syarif melanjutkan.

Syarif menambahkan, berbagai cara telah ditempuh untuk menjaga kesinambungan APBD. Hal ini dilakukan dengan mendorong pembangunan terutama yang bersifat fisik, agar tidak terjadi penambahan tingkat pengangguran (PHK). Selanjutnya, mengoptimalikan pajak yang diperoleh Pemerintah Kota Jambi. “Terpaksa kami juga mengenakan pajak pada restoran yang menyediakan fasilitas takeaway yang selama ini tidak (dikenakan pajak),” tutur Syarif.

“Kami mohon jikalau tidak bisa menambah dana transfer kami, tetapkanlah sama dengan tahun sebelumnya, jangan dana yang sudah dikurangi setiap tahun itu dikurangi lagi,” imbuhnya. 

Narasumber berikutnya dalam dialog interaktif tersebut, yakni Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Dia menjelaskan, bagi Badung yang mengandalkan sektor pariwisata, pandemi Covid-19 ini berdampak penuh baik sosial maupun ekonomi. Sebagai contoh, adanya pemutusan hubungan kerja dan peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Badung 85% berasal dari pajak hotel dan restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. “Anggaran perubahan 2021 mengalami penurunan dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 3,2 triliun, ini sudah termasuk SILPA pengembalian bantuan pemulihan ekonomi dari masyarakat sebesar Rp 204 miliar," ujarnya. 

 "Ketika pandemi ini, (ekonomi) kami benar-benar terkontraksi, salah satu contoh, kami mendapatkan DAU Rp 328 miliar, sedangkan kebutuhan belanja mengikat (pegawai) kami berjumlah Rp 1,2 triliun," lanjut Giri Prasta. Pihaknya berharap, ada kebijakan dari pemerintah pusat, paling tidak  yang dapat memenuhi kebutuhan PNS di Kabupaten Badung.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bakti menjelaskan, bahwa dana transfer dari pusat memang menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena memang banyak syarat administratif yang belum dipenuhi daerah. Menurut pengamatannya, pada masa pandemi Covid-19 penurunan PAD mengalami tekanan sehingga jauh dari target pendapatan yang sudah ditetapkan sebelum pandemi Covid-19. Namun, Astera menambahkan, “Realisasi pendapatan, jika dibandingkan dengan realisasi belanja sudah berkurang gapnya, jadi dana dari pemerintah pusat sebenarnya sudah disampaikan ke daerah tinggal manajemennya saja."

Sebagai penegasan dalam dialog ini, Ardian menjelaskan, dari kacamata perubahan APBD, pihaknya memahami kontraksi ekonomi mengakibatkan turunnya realisasi PAD. Pusat dan Daerah merasakan hal yang sama, namun kami terus berharap agar perubahan APBD tetap konsisten untuk 

mendukung penanganan Covid-19. Ia pun menegaskan, bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.

“Jangan pernah lelah dan jenuh dengan upaya yang saat ini kita lakukan, mudah-mudahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita semakin baik di kuartal III maupun kuartal IV ini,” pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

“Desain Besar Kedaulatan Pangan Indonesia” Misi PISPI periode 2020-2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pergantian pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)  dilaksanakan pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 13.00 – 17.00 WIB di Brilian Center dan juga secara daring.

Dalam pelantikan tersebut hadir Presidium PISPI Bapak Agus Ambo Djiwa, para Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas. Dalam sambutannya, Presidium PISPI menyampaikan motivasinya kepada pengurus yang baru dilantik dan juga peserta yang hadir, bahwa “Pertanian adalah harapan karenanya harus maju dan jangan sampai mengalami krisis di tengah krisis lain yang melanda Indonesia. PISPI sebagai organisasi profesi, harus bisa menjawab tantangan dan memberikan solusi perubahan dan kemajuan sektor pertanian Indonesia dan mencapai kedaulatan pangan”. Karena termotivasi dengan hal tersebut, mendorong PISPI untuk menyelenggarakan Webinar dalam rangkaian acara pelantikan BPP PISPI ini bertajuk “Desain Besar Kedaulatan Pangan Indonesia”.

Webinar dipandu oleh Dr. Tedy Dirhamsyah yang menjabat sebagai Dewan Pakar PISPI Periode 2020-2025. Narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai stakeholder sektor pertanian dan pastinya memiliki kepakaran di bidang masing-masing. Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Bapak Sudin. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam memajukan pertanian Indonesia, di antaranya : ketersediaan pupuk, keahlian penyuluh, kelengkapan infrastruktur berkualitas, konversi lahan, dan fasilitas permodalan. Pendirian Badan Pangan Nasional diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari persoalan-persoalan tersebut.

Narasumber berikutnya adalah Menteri Pertanian, Dr. Syahrul Yasin Limpo, yang sedianya hadir untuk memberi sambutan, namun baru bisa bergabung karena sedang mengadakan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Mentan sangat mengharapkan PISPI menjadi organisasi profesi yang mengakomodasi semua stakeholder dan mengintegrasikan keilmuan menjadi solusi dalam memajukan pertanian Indonesia. Selain itu, membangun pertanian dibutuhkan 3 hal, yaitu konsolidasi, konsepsi bersama, dan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM. Kondisi pandemi Covid-19 memberi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk tetap memajukan sektor pertanian melalui berbagai pendekatan kultural sehingga dapat merangkul seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta jiwa dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pesan penting Mentan, “pertanian adalah kekuatan bangsa, pertanian adalah solusi untuk kejayaan Indonesia”.

Konsep menuju kedaulatan pangan Indonesia juga harus disuarakan dari semua perguruan tinggi sebagai civitas akademik yang melahirkan berbagai inovasi dan pengembangan keilmuan di bidang pertanian. Mewakili akademisi, dihadirkan Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, M.Si. Karena Indonesia dikelilingi oleh perairan, maka konsep Agromaritim bisa menjadi solusi terbaik dalam mengembangkan sektor pertanian. Dijelaskan oleh Prof. Arif Satria, bahwa saat ini kita sedang menghadapi 3 mega disrupsi, yaitu perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan pandemi Covid-19. Ketiga disrupsi tersebut dapat dijadikan sebuah model ekonomi baru yaitu green/blue economy, sharing/digital economy, dan new normal economy. Sebuah konsep yang membutuhkan peran semua stakeholder, karenanya PISPI hadir sebagai bagian dari perwujudan harapan tersebut.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Presidium PISPI yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa saat ini kita dihadapkan dengan kondisi gap antara supply dan demand. Dimana demand terus meningkat sedangkan supply menurun, hal ini karena permintaan hasil pertanian tidak hanya untuk pangan, tapi juga untuk pakan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Sementara supply/produksi pertanian cenderung menurun karena faktor perubahan iklim, konversi lahan, dan kelangkaan air. Solusinya adalah dengan penggunaan teknologi, peningkatan kualitas SDM pertanian (petani dan penyuluh), dan penyediaan lahan produktif. Start up juga dapat menjadi solusi kekinian mengingat pasar hasil pertanian juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat.

Selanjutnya Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dr. Rahmat Pambudy, menambahkan terkait dengan perwujudan paradigma baru dalam memandang sektor pertanian dimana kuncinya terletak pada sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu konsep Agribisnis masih sangat relevan dikembangkan agar tercipta sinergisitas yang baik antar semua stakeholder. Pemilihan komoditi unggulan sangat penting untuk menentukan fokus dalam pengembangan sektor pertanian. SDM pertanian harus ditingkatkan kualitasnya terutama menyiapkan generasi petani selanjutnya yang lebih modern dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan bisa menciptakan nilai tambah setinggi-tingginya untuk setiap produk pertanian yang dihasilkan.

Narasumber selanjutnya yakni anggota Ombudsman Indonesia, Yeka Hendra Fatika, dengan subtema mengenai peran BUMN dalam memasukan sektor pertanian memaparkan bahwa perlu adanya revitalisasi pertanian di bagian hulu dan hilir yang bisa menjadi satu kesatuan dalam proses menghasilkan produk pertanian unggul, terutama pangan. Kondisi pasar yang tidak menentu juga harus diperbaiki dan dibangun dengan sistem distribusi yang jelas sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh petani karena kelebihan panen. Lalu yang paling penting adalah bagaimana membentuk kelembagaan petani yang kokoh yang dapat memberikan kesempatan untuk mengakses permodalan, sarana produksi, pasar, dan juga pendampingan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, BUMN akan masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rantai produksi dan distribusi hasil pertanian. BUMN dibagi dalam 4 kelompok Surplus creator (memaksimalkan nilai ekonomi), strategic value (penyeimbang kinerja ekonomi dan aspek layanan publik), welfare (pelayanan publik di atas nilai ekonomi), dan deed weight (BUMN pasif). Sehingga baiknya, BUMN harus memenuhi 3 standar, yaitu : standar kerja, kriteria kualitas produk, dan pengelolaan pengaduan.

Narasumber terakhir, yakni Direktur Tempo, Bapak Budi Setyarso. Dalam kaitannya dengan pencapaian kedaulatan pangan, yang dibutuhkan adalah pemuliaan manusia sebagai makhluk yang menginginkan jaminan masa depan yang lebih baik. Untuk mendesain kedaulatan pangan yang komperhensif perlu memperhatikan nilai-nilai/value. Sehingga diharapkan PISPI tidak terfokus ke kegiatan-kegiatan jangka pendek yang berunjung ke politik tetapi perlu memasukan nilai-nilai manusia sebagai basis utama dalam penggerakkanya termasuk dalam kegiatan pertanian utamanya terkait desain besar kedaulatan pangan Indonesia.

Pada dasarnya semua narasumber yang dihadirkan sudah memiliki satu visi yang sama dan berharap bahwa PISPI akan menjadi motor dalam menggerakkan semua stakeholder di sektor pertanian. Selama kita saling bersinergi, maka cita-cita besar Indonesia mencapai kedaulatan pangan, sangat mungkin diwujdukan. Sebagai penutup Webinar kali ini, PISPI sangat menunggu dukungan dan partisipasi semua stakeholder untuk sama-sama menyusun desain yang kokoh dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan kesejateraan petani, peternak, dan nelayan Indonesia. (Tha/Lak)

Read More

Hadapi Krisis Pandemi, Setiap Kebijakan Harus Berdasar Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menuturkan bahwa dalam sistem tata hukum kenegaraan Indonesia, setiap keputusan dan tindakan diharuskan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terutama asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, yang keduanya tersebut menjadi _urgent_ di masa krisis nasional seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. 

"Asas kemanfaatan merujuk pada pemerhatian keseimbangan manfaat yang terkandung di dalam suatu keputusan dan tindakan pemerintah, di mana semua manfaat tersebut harus seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, antara kepentingan individu dan masyarakat, dan antara kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat," terang Wapres saat memberikan pidato kunci pada acara Seminar Nasional dalam rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (12/10/2021).

Sementara, sambung Wapres, asas kepentingan umum merujuk pada kewajiban untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 

"Dengan adanya asas-asas tersebut, kita dapat mengaplikasikan konsep _rukhsah_ dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat mengecualikan, meringankan atau melonggarkan dalam situasi krisis seperti pandemi ini," tegasnya. 

Hal ini, kata Wapres, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, yang berujung pada terlindunginya kesejahteraan umum. 

"Secara parsial aplikasi konsep _rukhsah_ di masa pandemi Covid-19 sudah memiliki preseden, yaitu berupa pelonggaran dalam mekanisme penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dalam hal-hal tertentu; pengaturan dalam pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah untuk tidak melalui tender terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa berbagai barang dan jasa tertentu yang berkaitan dengan penanganan pandemi perlu diperoleh secara cepat tanpa proses tender; Peraturan Menteri Keuangan tentang  Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona," paparnya. 

Selain itu, lanjut Wapres, Peraturan OJK yang memberikan keringanan kewajiban mengangsur bagi kreditur perbankan dan lembaga keuangan dan peraturan OJK tentang keringanan penyerahan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik yang _listed_ juga merupakan contoh konsep _rukhsah_ peraturan dalam situasi krisis.

"Hal-hal yang saya sebutkan di atas merupakan pelajaran dan pengalaman yang sangat penting bagi kita semua, yang seyogyanya dapat dikompilasi dan dikodifikasikan sebagai bahan rujukan yang sifatnya permanen atau _built-in_ dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai klausul kedaruratan," ujarnya. 

Untuk itu, Wapres berharap Kementerian Hukum dan HAM, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia agar dapat mengadopsi konsep _rukhsah_ atau kedaruratan tersebut dalam perundang-undangan yang terkait, agar legislasi dan regulasi lebih antisipatif dan lebih siap dalam menghadapi suatu situasi krisis di masa yang akan datang. 

"Berdasarkan pengalaman selama ini respon kita di bidang hukum sering kali  terlambat mengantisipasi terhadap tuntutan situasi yang berkembang secara cepat, termasuk situasi kedaruratan," ungkapnya. 

Di samping itu, Wapres juga mengharapkan agar Kemenkumham dapat lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya yang terkait pemberdayaan UMKM. 

"Salah satu prioritas kita dalam hal ini adalah mendorong agar para pelaku usaha terutama UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan menyediakan lapangan kerja secara signifikan, dapat terus tumbuh dan berkembang dalam era disrupsi dan kompetisi yang makin ketat saat ini dan ke depan," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More