Pertama dalam Sejarah KKP, PNBP Pengelolaan Ruang Laut Melesat 400 Persen
Menteri Trenggono Ajak Insinyur Bangun Industri Perikanan Ramah Lingkungan
Berkat Pengendalian Mutu, KKP Bisa Tingkatkan Kualitas Produk Perikanan
Dukung Pengelolaan Tuna, KKP Kembangkan Indikator Sosek
Pertama Kali Dalam Sejarah KKP, PNBP Subsektor Perikanan Tangkap Capai 700 Miliar
Peningkatan ini terjadi seiring dengan banyaknya permohonan izin perikanan tangkap yang masuk melalui sistem informasi izin layanan cepat (SILAT). Jumlah dokumen perizinan yang diterbitkan 2.248 surat izin usaha perikanan (SIUP), 4.908 surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan 573 surat izin kapal pengangkut ikan sejumlah (SIKPI).
Plt. Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Trian Yunanda mengatakan usaha perikanan tangkap terus bergeliat meski dalam situasi pandemi. Adanya perubahan regulasi dan kenaikan pungutan hasil perikanan juga tidak membuat pelaku usaha perikanan tangkap lesu.
“Awalnya memang ada penolakan terhadap kenaikan pungutan hasil perikanan. Meski demikian, KKP gencar melakukan sosialisasi dan konsultasi publik. Ini merupakan bukti keterbukaan KKP yang mau menerima masukan untuk merevisi beberapa peraturan dibantaranya harga patokan ikan dan produktivitas kapal penangkap ikan,” kata Trian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/12).
Catatan positif juga ditorehkan Ditjen Perikanan Tangkap pada kinerja tahun 2021 untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagai upaya penanganan dampak pandemi Covid-19. Nilai tukar nelayan (NTN) mencapai angka 105,9 pada bulan November tahun 2021. Volume produksi perikanan pada triwulan III tercatat sebesar 5,80 juta ton dengan nilai produksi mencapai Rp168,2 triliun.
“Seiring perkembangan penanganan covid-19 termasuk berbagai kegiatan dan bantuan yang dilaksanakan KKP, sejak bulan Mei 2020 NTN menunjukkan tren yang meningkat kembali. NTN telah mengalami rebound. Begitu pula volume, nilai produksi dan aktivitas usaha perizinan perikanan tangkap,” lanjutnya.
Adapun program prioritas untuk PEN yang telah digulirkan antara lain 14 unit kapal penangkap ikan, 12.525 paket bantuan alat penangkapan ikan, 1.875 sertifikasi awak kapal perikanan, 76.597 fasilitasi perjanjian kerja laut bagi awak kapal perikanan, 12.896 identifikasi dan fasilitasi sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan.
Selain itu juga telah dilaksanakan 32 lokasi bakti nelayan, pengembangan 17 pelabuhan perikanan, pengembangan kampung nelayan maju di 5 lokasi, 2 paket rumah ikan, pengembangan TPI perairan darat 1 lokasi, 200 paket bantuan alat bantu usaha perikanan dan perlindungan nelayan serta fasilitasi permodalan kepada 1.588 nelayan.
Sedangkan kegiatan prioritas melalui dana alokasi khusus kelautan dan perikanan 2021 yaitu 2.284 unit kapal laut <5GT, 612 kapal perairan darat <3GT, 24.182 alat penangkapan ikan, 11.550 paket sarana pendukung usaha (GPS, fish finder, lampu dan coolbox) serta pengembangan pelabuhan perikanan di 69 lokasi.
Di kesempatan yang sama, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mansur menerangkan sepanjang tahun 2021 KKP juga telah mereformulasi sejumlah regulasi untuk mendukung penangkapan ikan terukur dan PNBP pasca produksi. Langkah ini diyakini dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga karena pemanfaatan sumber daya ikan dapat benar-benar dikontrol sesuai daya dukungnya.
“Salah satu reformasi peraturan di subsektor perikanan tangkap yaitu larangan penggunaan cantrang yang diatur dalam Permen KP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan. Pengajuan perizinan pengalihan cantrang menjadi jaring tarik berkantong pada kapal berukuran >30 GT telah mencapai 874 unit,” ungkapnya.
Untuk mendukung program pemberdayaan nelayan, petunjuk teknis bantuan pemerintah tahun 2022 juga telah diterbitkan pada tahun 2021 dan diharapkan penyaluran bantuan rampung pada pertengahan tahun 2022. Adapun bantuan tersebut berupa 75 unit kapal perikanan, 1.000 bantuan alat penangkapan ikan, 120.000 bantuan premi asuransi nelayan, 2 TPI perairan darat dan 10 paket rumah ikan.
Kegiatan pemberdayaan lainnya yaitu 55 lokasi bakti nelayan, 1 lembaga korporasi nelayan, 7.500 orang difasilitasi sertifikat hak atas tanah (SeHAT) nelayan, 2.000 orang diversifikasi usaha nelayan, 1.500 nelayan difasilitasi kredit perikanan tangkap, dan 2.500 peningkatan kapasitas kelompok usaha bersama (KUB).
Sedangkan peningkatan kompetensi dan perlindungan nelayan yaitu sertifikasi 23.600 awak kapal perikanan, fasilitasi sertifikasi HAM perikanan pada 60 badan usaha, perjanjian kerja laut pada 12.350 awak kapal perikanan dan peningkatan kompetensi 6.490 nelayan.
Sementara kegiatan pemberdayaan nelayan melalui dana DAK 2022 yaitu 2.163 unit kapal laut <5 GT, 250 unit kapal perairan darat <3 GT, 46.931 alat penangkapan ikan, 3.291 unit mesin kapal, 7.580 unit sarana pendukung usaha (GPS, fish finder, lampu, coolbox) dan 12.136 sarana dan prasarana keselamatan pelayaran.
KKP juga menyiapkan 79 pelabuhan perikanan tempat pangkalan kapal perikanan izin pusat yang akan dikembangkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusianya agar dapat menerapkan PNBP pasca produksi. Didukung pula dengan pengembangan 120 kampung nelayan maju termasuk dukungan perlindungan dan pemberdayaan nelayan di dalamnya.
Di samping itu, akan dilakukan pengembangan 4 pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan (eco fishing port) dan 11 lokasi integrated fishing port & internasional fish market melalui pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN). Sedangkan dari dana alokasi khusus (DAK) kelautan dan perikanan pengembangan pelabuhan perikanan dilakukan pada 66 lokasi di 23 provinsi.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono optimis melalui penangkapan ikan terukur, perekonomian di Indonesia akan meningkat, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, akan memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional, selain sebagai penopang ketahanan pangan dalam mewujudkan prioritas KKP tahun 2021-2024 yang keberlanjutan untuk kesejahteraan nelayan. (Arianto)
KKP Siapkan Riset dan SDM Unggul untuk Sukseskan Program Terobosan
Kementan Sabet Peringkat Pratama KPPU Award 2021
Refleksi 2021, KKP Buktikan Zero Tolerance Terhadap Illegal Fishing dan Jaga Ketat Pemanfaatan Laut Indonesia
Jasa Raharja Fasilitasi Silaturahmi Online Nataru 2021 untuk Mencegah Covid-19 dan Tekan Angka Laka Lantas
Ekspor Produk Perikanan Naik 6,6 Persen di 2021
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Artati Widiarti mengungkapkan, selama 2021, penguatan ketahanan ekonomi terlihat dari peningkatan ekspor komoditas kelautan dan perikanan. Sejak Januari – Oktober 2021 nilai ekspor produk perikanan mencapai USD4,56 miliar atau naik 6,6% dibanding periode yang sama tahun 2020.
"Pada periode tersebut nilai impor mencapai USD408 juta, sehingga neraca perdagangan mengalami surplus USD4,15 miliar atau meningkat 5,8% dibanding periode yang sama tahun 2020," terang Artati saat refleksi akhir tahun di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Artati menambahkan, angka tersebut dihasilkan dari komoditas ekspor utama yakni Udang (40%), Tuna-Cakalang-Tongkol (13%), Rajungan-Kepiting (11%), Cumi-Sotong-Gurita (10%), dan Rumput Laut (6%). Adapun negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat (45%), Tiongkok (15%), Jepang (11%), ASEAN (9%), dan Uni Eropa (6%).
"Kami perkirakan nilai ekspor produk perikanan tahun 2021 sebesar USD5,45 miliar," sambungnya.
Kemudian dari sisi pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, Artati memastikan Ditjen PDSPKP melaksanakan program Klaster Daya Saing (KDS) atau hilirisasi industri udang. Program ini memuat fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR, kemitraan usaha antara tambak koperasi dengan penyedia saprokan, mempertahankan mutu pasca panen dan distribusi yang handal dan efisien, fasilitasi bantuan Pemerintah berupa sarana pasca panen, pembinaan mutu pada penanganan hasil fasilitasi sistem rantai dingin.
Hasil dari KDS telah mampu mendongkrak produksi usaha Koperasi Nelayan Paloh Jaya, Kalimantan Barat yang semula 12 ton/tahun menjadi 132 ton/tahun dalam kurun waktu 2 tahun.
"Kita juga dorong ke peningkatan ekspor dan perluasan pasar dalam negeri, kemitraan usaha antara tambak koperasi dengan UPI sebagai off-taker dan fasilitasi bussines matching hingga edukasi ekspor," urainya.
Selain KDS, terdapat kredit usaha rakyat (KUR) untuk pengembangan wilayah dan mengurangi kesenjangan. Selama periode Januari-September 2021, penyerapan KUR melesat 69,3% dengan pertumbuhan jumlah debitur sebesar 58,5% serta pertumbuhan berdasarkan bidang usaha dibanding periode yang sama tahun 2020. Artati merinci, di bidang budidaya terdapat peningkatan 64,4%, pengolahan dan pemasaran meningkat 94,03%, penangkapan meningkat 50,5%, jasa perikanan meningkat 57,4%.
"Total dana yang akan disalurkan melalui KUR kami perkirakan mencapai Rp8 triliun di akhir tahun 2021," terang Artati.
Program lain yang dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ialah dukungan Ditjen PDSPKP pada kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun bantuan yang disalurkan berupa penyediaan sarana dan prasarana gudang beku/penyimpanan ikan. Artati menyebut koperasi/kelompok penerima bantuan rata-rata mendapatkan efisiensi biaya operasional penyimpanan hasil perikanan sebesar 30% - 40% setelah menerima bantuan sarana gudang beku portabel. Bahkan, harga jual produk terjangkau, mutu lebih terjaga, dan omzet meningkat.
Selain kegiatan tersebut, Ditjen PDSPKP juga mendorong pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak dan Mimika. Hasilnya, terdapat peningkatan volume produksi tahun 2016 – 2020 sebesar 47,8% di SKPT Biak dan 42,72% di SKPT Mimika. Dampak positif lainnya, adanya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam kegiatan usaha di kedua SKPT tersebut. Bahkan, kedua SKPT ini juga telah melakukan ekspor seperti SKPT Biak pada 28 Agustus 2021 lalu sukses melakukan ekspor perdana produk perikanan berupa tuna loin dan kepiting ke Singapura. Terkini, Rabu 8 Desember 2021 di SKPT Mimika melaksanakan ekspor perdana oleh PT. Bartuh Langgeng Abadi dengan komoditas udang laut ke Jepang sebanyak 11,3 ton.
"Kedua SKPT ini bisa kita bilang from zero to hero," ujarnya.
Kemudian dari sisi pemasaran, Artati menegaskan jajarannya juga melakukan penguatan brand Indonesia Seafood. Dari sekian kegiatan tersebut, Artati mengaku siap untuk menyukseskan terobosan KKP terkait hilirisasi perikanan tangkap dan budidaya secara kolaboratif, integratif, partisipatif dan mempromosikan kemudahan berusaha menuju KKP rebound.
"Kami pun adaptif dan responsif terhadap ekosistem usaha baru seperti fasilitasi startup milenial, inovasi dan diversifikasi produk, penerapan masif GMP/SSOP, penguatan logistik dan rantai pasok serta digitalisasi dan hybrid marketing," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendorong agar pelaku usaha perikanan Indonesia untuk bisa tumbuh di pasar domestik maupun global. Dia pun meminta Ditjen PDSPKP melakukan profiling terhadap pasar perikanan dunia, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para pelaku usaha untuk melakukan inovasi produk dan pengembangan pasar. (Arianto)