Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap banjir di DKI Jakarta yang salah satunya disebabkan oleh luapan air Sungai Ciliwung, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan pembangunan terowongan atau sodetan dari Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT). Pada tahun 2021, proyek sodetan Ciliwung dilanjutkan sepanjang 549 meter, sehingga total panjang sodetan nantinya 1,26 kilometer. 

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan sodetan ini akan mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 m3/detik ke Kanal Banjir Timur, saat Sungai Ciliwung sudah tidak lagi mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 m3/detik. 

“Sehingga Insya Allah akan mengurangi risiko banjir pada beberapa kawasan di hilir Sungai Ciliwung, misalnya Kampung Melayu dan Manggarai,” kata Menteri PUPR saat meninjau lokasi pembangunan Sodetan Sungai Ciliwung bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Rabu (4/8/2021). 

Menurut Menteri Basuki, pembangunan lanjutan sodetan Ciliwung mengalami perubahan trase sehingga mengurangi panjang terowongan 113 meter dari panjang semula 662 meter menjadi 549 meter saja.  

Saat ini, pekerjaan sodetan akan segera dimulai dan menyisakan pembebasan 6 bidang tanah seluas 10.494 m2 yang akan dieksekusi  oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat. “Kalau pembebasan lahan sudah selesai, maka berdasarkan pengalaman sebelumnya, konstruksinya bisa selesai lebih cepat” kata Menteri Basuki. 

Pada tahun 2015, pembangunan sodetan Sungai Ciliwung telah tuntas sepanjang 550 meter. Kemudian dilanjutkan pada 2015-2017 dengan pembangunan permanen outlet dan dinding penahan tanah Kali Cipinang. Pada TA 2021, Kementerian PUPR melanjutkan pekerjaan sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur sepanjang 714 meter yang terdiri dari Zona A berupa bangunan permanen inlet open channel 165 meter dan normalisasi  Sungai Ciliwung, Zona B berupa terowongan ganda sodetan dari inlet ke arriving shaft 549 meter, dan dan Zona D normalisasi Kali Cipinang dan KBT. 

Pembangunan sodetan Sungai Ciliwung dilaksanakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya - PT. Jaya Konstruksi, KSO dan konsultan supervisi PT. Virama-Supra-TAA, KSO dengan masa pelaksanaan Agustus 2021-Agustus 2023. Alokasi anggaran untuk konstruksi sodetan (terowongan) dan galian alur untuk menambah kapasitas tampung sungai Cipinang sebesar Rp 683,9 miliar. 

Proyek Sodetan Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Ibu Kota Jakarta dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan 2 bendungan kering (dry dam) di Kabupaten Bogor yakni Bendungan Ciawi dengan kapasitas tampung 6,05 juta m3 dan Bendungan Sukamahi berkapasitas tampung 1,68 juta m3. Progres kedua bendungan ini sudah di atas 75% dan ditargetkan selesai November 2021. 

Selanjutnya di bagian tengah dikerjakan normalisasi Sungai Ciliwung sejak tahun 2013 hingga 2017 sepanjang 16,2 km dari total 33,7 km. Mulai tahun 2021 dilanjutkan pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung sepanjang 1,2 km dan pengadaan tanah. Kemudian pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong kapasitas 50 m3/detik dilaksanakan tahun 2020 – 2022 dengan biaya Rp. 437,6 miliar serta pembangunan sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur sepanjang 1,26 km yang sudah kontrak sejak 30 Juli 2021. 

Kemudian upaya mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir juga dibangun Tanggul Pantai untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km. Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 km dan rencananya akan dikerjakan sepanjang 33,2 km yang terbagi menjadi 2 yakni Kementerian PUPR (10,8 km) dan Pemprov DKI Jakarta (22,4 km). Tahun 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 km.

Turut mendampingi Menteri Basuki, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Bob Arthur Lombogia, dan Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono, Direktur Utama PT Wijaya Karya Agung Budi Waskito dan Direktur PT. Jaya Konstruksi Zali Yahya. (Arianto)

Read More

Dirjen Dukcapil: Wasit Ridwan Sudah Bisa Divaksin Kemarin, Kita Perlu Segera Integrasi Data NIK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan masalah seorang warga di Bekasi yang gagal divaksin lantaran NIK digunakan orang lain. Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, warga bernama Wasit Ridwan (47) itu sudah berhasil divaksin kemarin.

"Kami bergerak cepat. Kemarin kasus sudah selesai, setelah dicek oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi data Pak Wasit benar, NIK tersebut adalah miliknya. Langsung koordinasi dengan Dinkes Bekasi. Yang bersangkutan sudah divaksin kemarin. Kemenkes nanti yang melacak kemungkinan penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin," jelas Zudan pada Rabu (4/8/2021).

Dirjen Zudan juga langsung merapatkan masalah tersebut untuk mencegah hal tersebut berulang. "Kemarin dengan Kemenkes, Kominfo, BPJS Kesehatan dan PT Telkom bersama Ditjen Dukcapil, kita semua sepakat untuk data vaksin harus bersumber dari NIK Dukcapil. Untuk itu, tanggal 6 (Agustus 2021), hari Jumat lusa akan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan aplikasi PCare BPJS Kes dan aplikasi PeduliLindungi Kominfo serta Kemenkes dengan Dukcapil untuk integrasi data dengan NIK," Zudan menambahkan penjelasannya.

Zudan menyatakan, Kemendagri mendukung penuh aplikasi PeduliLindungi dan PCare dan meminta persoalan salah NIK dan warga belum punya NIK dalam proses vaksinasi dicarikan solusi yang tepat untuk masyarakat. Dengan integrasi data menggunakan NIK Dukcapil diharapkan masalah-seperti ini akan dapat diminimalkan.

"Kami pun di Dukcapil akan membantu sosialisasi Surat Edaran Kemenkes tentang pelaksanaan vaksinasi dan Perjanjian Kerja Sama kepada Dinas Dukcapil Daerah seluruh Indonesia agar saling membantu terselenggaranya vaksinasi," demikian Dirjen Zudan Arif Fakrulloh. (Arianto)

Read More

Menteri BUMN Pastikan Karyawan Isoman BUMN di Sumatera Selatan Terjamin Obat dan Perawatan

Duta Nusantara Merdeka | Baturaja 

Menteri BUMN Erick Thohir meminta kepada para direksi perusahaan BUMN memperhatikan karyawannya yang terkena COVID-19 dan harus menjalani perawatan. Ketersediaan obat dan vitamin serta penanganan yang tepat, baik di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang dimiliki perusahaan BUMN atau saat isolasi mandiri, harus terpenuhi dengan baik agar karyawan bisa pulih dengan cepat. Hal itu dinyatakan Menteri BUMN saat melakukan kunjungan kerja di Sumatera Selatan, Selasa (3/8).

Dalam peninjauan ke dua perusahaan yang terdapat di provinsi tersebut, PT Semen Baturaja dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang, selain melihat perkembangan pabrik yang berkaitan dengan

pembangunan infrastruktur konstruksi dan pangan tersebut, Erick Thohir juga membagikan paket obat-obatan serta vitamin bagi karyawan BUMN.

"Alhamdulillah, setelah beberapa kali menyambangi karyawan BUMN yang isoman di Jakarta, saya akhirnya bisa melihat langsung karyawan BUMN yang ada di Sumatera. Mendengar langsung cerita dari mereka yang tengah menjalani isoman, proses yang sedang dijalankan, dan keluh kesah mereka, saya berharap bisa meringankan sedikit beban dan menambah semangat mereka untuk segera pulih," ujar Menteri BUMN.

Selain memberikan bantuan, Erick Thohir juga menawarkan solusi penyegeraan vaksinasi tahap kedua bagi karyawan BUMN, terutama di Sumatera Selatan, yang mengalami hambatan. "Belum lama ini sudah datang vaksin tahap ke- 31 yang merupakan vaksin gotong royong berjumlah 1,5 juta dosis. Bagi BUMN yang karyawannya belum divaksin akan diarahkan untuk mengambil opsi vaksin gotong royong tersebut. Kami akan bantu untuk berkoordinasi dengan Kadin," tambahnya.

Dalam kunjungan yang didampingi Direktur PT Semen Batubara, Jobi Triananda Hasjim, Direktur

Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman, dan Direktur Utama PT Pusri, Tri Wahyudi Saleh tersebut, Menteri BUMN juga melihat perkembangan kedua industri yang memegang kunci penting dalam pembangunan di provinsi Sumatera dan juga nasional.

Di Semen Baturaja, Menteri melihat kemajuan pabrik yang ikut memberikan sumbangsih dalam

pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sedangkan di PT Pusri, selain mengecek kesiapan BUMN ini untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan pupuk yang berkualitas, Menteri Erick Thohir juga menyaksikan peran dan tanggung jawab sosial PT Pusri dalam memberikan bantuan oksigen gratis kepada masyarakat dan rumah sakit.

Sejak layanan oksigen gratis perdana digelar pada 30 Juli lalu, PT Pusri sudah membagi 104,7 ton dan 8.209 tabung oksigen kepada 1.139 warga yang membutuhkan dan 139 rumah sakit di DKI Jakarta, Lampung, Bengkulu, Solo, dan Sumsel. Selain itu Pusri bersama OKI Pulp & Paper telah menyalurkan Isotank Pusri dengan total sebanyak 152,22 ton untuk wilayah Sumsel dan Lampu

"Bantuan obat, vitamin, dan oksigen, tak hanya bagi karyawan tapi juga kepada masyarakat yang

membutuhkan merupakan cermin bahwa perusahaan BUMN harus melakukan service oriented. Di

tengah kondisi seperti ini, pelayanan untuk membantu rakyat dengan aksi nyata akan memberikan dampak langsung bagi pemulihan pasien," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Perkuat Pembinaan Ideologi Pancasila serta Gerakan Revolusi Mental, Kemendagri Bangun Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun sinergisitas dengan pemerintah daerah. Kali ini, Kemendagri melakukan ikhtiar tersebut dalam sektor pembinaan ideologi Pancasila dan penguatan, pembentukan, serta gerakan nasional revolusi mental.

Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) Kemendagri Bahtiar mengungkapkan, selama ini pihaknya bersama jajaran Kesbangpol provinsi, kabupaten/kota mendukung penuh segala upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam kerangka gerakan revolusi mental maupun ideologi Pancasila.

“Kegiatan pada hari ini memang kita ikhtiarkan untuk membangun sinergi, dalam hal bagaimana menjalankan gerakan nasional revolusi mental yang sudah berjalan sekian tahun, dan juga melanjutkan perjuangan kita dalam hal pembinaan ideologi pancasila yang dikomandoi oleh BPIP,” ujar Bahtiar dalam webinar bertajuk “Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka Memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila Serta Penguatan, Pembentukan, dan Evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental” yang digelar oleh Ditjen Pol & PUM, Senin (2/8/2021).

Bahtiar menuturkan, berbagai upaya telah dilakukan Kemendagri untuk memperkuat dua hal tersebut, misalnya melalui kegiatan “Nasional Is Me”. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Yayasan Merah Putih yang setiap hari Senin melakukan dialog terkait gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.

“Terus kita lanjutkan setiap hari Senin jam 10.00-11.00 dan yang dipancarluaskan lebih dari 100 dari radio lokal Indonesia dan hari ini sudah lebih setahun kita lakukan itu,” kata Bahtiar.

Upaya lainnya, lanjut Bahtiar, Ditjen Pol & PUM juga memiliki program siaran podcast dan webinar yang membahas berbagai isu terkait gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila.

Dia menilai kegiatan webinar kali ini merupakan momen yang baik, karena pemerintah daerah tengah menyusun program tahunan. Sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan berbagai tugas kenegaraan dengan kondisi di tengah pandemi. Menurutnya, kondisi ini membutuhkan inovasi serta evaluasi kerja-kerja yang telah dilakukan sebelumnya.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut dihadirkan dua narasumber, yakni Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Anggota Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental (GNRM) Alissa Wahid. Kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Bahtiar menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas kehadiran kedua narasumber tersebut. “Kami tentu sangat berbanggga hati dan berterima kasih kepada Kepala BPIP berkenan hadir langsung pada kegiatan hari ini,” ucap Bahtiar. (Arianto)

Read More

Sejumlah Pegawai KPK Terpapar Covid-19, H. Firli Bahuri: Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pandemi Covid-19 berdampak hampir pada seluruh aktivitas masyarakat, termasuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Trisula strategi pemberantasan korupsi melalui upaya Pencegahan, Penindakan, dan Pendidikan Antikorupsi butuh berbagai penyesuaian teknis pelaksanaannya.

"Melihat kasus positif Covid-19 yang masih relatif tinggi hampir di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali yang menimpa beberapa pegawai KPK, mengharuskan kami menyesuaikan kondisi tersebut," ujar ketua KPK H. Firli Bahuri kepada awak media di Jakarta. sabtu (31/07)

"KPK mengutamakan keselamatan jiwa insan KPK karena keselamatan jiwa adalah hukum tertinggi". 

Selanjutnya, Firli juga menuturkan bahwa KPK juga mengalami derita, karena sejak awal 2020 sampai dengan tanggal 31 juli 2021 jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid 19 sebanyak 436 orang dan khusus Kedeputian Penindakan sebanyak 141 orang. 

Untuk tahun 2021, sebanyak 169 orang dari Kedeputian Penindakan, 41 orang terpapar covid karena mereka tetap bekerja sehingga terpapar covid 19. 

Dan selama pandemi Covid 19 sejak tahun 2020, sebanyak 10 orang pegawai KPK meninggal dunia, terakhir penyidik KPK Alm. Kompol Ardian. "Kami terus berjuang melawan dan berupaya menyelamatkan insan KPK dari Covid-19, namun Covid-19 belum bisa teratasi," ucapnya. 

"Saat ini, pertanggal 30 Juli 2021 masih ada 43 orang yang sedang menjalani isoman dan 3 orang masih dirawat di rumah sakit," ungkapnya.

Dengan pertimbangan kondisi internal, juga kondisi eksternal bahwa upaya pemberantasan korupsi tentunya juga melibatkan pihak-pihak eksternal KPK.

Asal tahu saja, KPK meminimalisasi mobilitas pegawai turun langsung ke lapangan. Sehingga, program kegiatan sebagian besar telah beralih ke daring.

"Meski dalam beberapa hal tetap butuh dilakukan temu fisik, sehingga pelaksanaannya pun tak jarang terkendala," terang Firli.

Pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan suatu perkara, ada beberapa hal yang tetap butuh tim KPK turun langsung ke lapangan. Misalnya, untuk menghimpun keterangan dan alat bukti.

"Adapun, dalam situasi pandemi dan keterbatasan personel KPK ini, kami memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan," tegas ketua KPK H. Firli Bahuri.

Kami tetap melakukan rangkaian sidang dakwaan, tuntutan, dan putusan yang sebagian telah beralih melalui daring. 

Selain itu, Kami juga tetap melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penyidikan melalui case building guna mengungkap terangnya suatu perkara.

"Pada waktunya, KPK akan sampaikan setiap perkembangannya kepada masyarakat," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Mahfud MD: Perlu Dukungan Pimpinan Agama untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan perlu dukungan alim ulama dan pimpinan agama untuk percepatan vaksinasi Covid-19.

Hal itu dikatakan Mahfud MD saat silaturrahim virtual bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, BNPB, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, Pimpinan Ormas Lintas Agama, dan Forkopimda se-Jawa Tengah, Sabtu (31/7).

"Kita perlu dukungan dan perantara alim ulama, pengasuh pondok pesantren, pimpinan agama untuk mendukung peningkatan implementasi kesehatan dan percepatan vaksinasi pada masyarakat," ujar Mahfud MD.

Dia pun mengajak masyarakat Jawa Tengah untuk saling bekerjasama tingkatkan disiplin protokol kesehatan. Menurut Mahfud MD, memperkuat kolaborasi bekerja secara kolektif berdasarkan kesadaran bersama adalah langkah yang cukup efektif.

"Tidak bisa juga ormas-ormas keagamaan dan berbagai kekuatan masyarakat dibiarkan bekerja sendiri, mari kolaborasinya diperkuat," ujar dia.

Terkait ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, menurut Mahfud MD, karena masyarakat tidak tahu dan karena terpengaruh hoaks. Oleh sebab itu, perlu pendekatan pendekatan budaya dan personal.

"Poinnya kita akan bekerja sama, saya akan mem-'follow up' semua masukan, terkait dengan hoaks media sosial. Mari kita bekerja sama," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menjelaskan beberapa hari ini trennya menurun. Namun, dia menegaskan Covid-19 belum selesai dan masih membahayakan. Dia pun mengajak masyarakat Jateng tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kabar terakhir dari Jateng, hasil pemeriksaan hampir semua yang dites varian-nya adalah delta. Artinya semua punya potensi terpapar. Mulai kita temui juga tanpa gejala. Di statistik Yang meninggal siapa kok Jateng banyak sekali? yang pertama sudah sepuh, kedua yang punya komorbid, yang ketiga yang belum divaksin, keempat yang terlambat melapor," ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan, terkait pandemi Covid-19 di Jawa Tengah setidaknya masyarakat dapat dikategorikan dalam tiga kelompok.

"Kita mendeteksi ada tiga kelompok, pertama yang sangat percaya Covid-19, saking percayanya sampai paranoid semua jamu diminum, sampai mules-mules semua diminum," kata dia.

Yang kedua yang paling bagus adalah yang rasional, mereka mengerti 5M, 5M sekarang diringkas jadi 1M: manut. Manut (nurut) saja.

"Ketiga ini kelompok yang tidak percaya, mengatakan ini konspirasi bahkan disampaikan pada publik," ucap Ganjar.

Dalam Kesempatan yang sama, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan, setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk cobaan pandemi Covid-19 yang sedang menimpa seluruh umat manusia.

"Pandemi ini memang cobaan, tapi di saat yang sama pandemi ini juga mengajarkan kita untuk peduli sesama dan memperkuat solidaritas sosial," kata Menag.

Dia menambahkan, menghadapi pandemi tidak bisa diselesaikan "head to head", tetapi semua elemen masyarakat harus bersatu, khususnya pemerintah, masyarakat dan tokoh agama.

"Kita tahu banyak yang terpapar itu teman, sahabat, guru kita, orang yang kita cintai. Tentu kita tidak bisa membiarkan atau secara sembunyi egois melawan pandemi ini. kita harus bersama-sama baik itu masyarakat, tokoh agama, maupun pemerintah. Tidak bisa kita selesaikan 'head to head' satu lawan satu, harus kita keroyok bersama," tutur pria yang biasa disapa Gus Yaqut. (Arianto)

Read More

Hattrick! 3 Tahun Berturut-turut Dukcapil Raih Top Inovasi Terpuji KIPP Kemenpan RB

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian PAN-RB.

Tiga tahun berturut-turut sejak tahun 2019, Ditjen Dukcapil Kemendagri selalu masuk dalam daftar Top 45 Inovasi yang diikuti hampir seluruh Kementerian/Badan/Lembaga, hingga Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Di tahun 2019, Ditjen Dukcapil Kemendagri masuk Top 45 dengan inovasi SUPERTAJAM, yaitu Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai Solusi dalam Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran).

Setahun setelahnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri kembali mendapat tempat terhormat tersebut dengan aplikasi i-Pop atau Indonesia’s Population and Civil Registration Map (Peta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indonesia).

Kali ini, instansi yang dikomandoi Prof. Zudan Arif Fakrulloh tersebut kembali berprestasi. Dari 1.619 inovator, Ditjen Dukcapil Kemendagri masuk daftar Top 45 dengan penerapan inovasi D’SIGN, yaitu Dukcapil’s Signature Electronic (Tanda Tangan Elektronik Dukcapil).

“Inovasi D’SIGN sebetulnya merupakan optimalisasi teknologi informasi berupa tanda tangan elektronik yang diterapkan Ditjen Dukcapil sejak periode awal 2019,” ujar Zudan, Kamis (29/07/2021).

Penerapan D’SIGN terbukti jitu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Administrasi Kependudukan di daerah. Sebab, Kepala Dinas Dukcapil tidak perlu lagi membubuhkan tanda tangan basah kepada setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan satu per satu. Dengan inovasi ini 514 Dukcapil mengalami perubahan luar biasa, menjadi lebih cepat pelayanannya dan bisa bekerja dari manapun.

“D’SIGN berimplikasi besar, kini berbagai dokumen seperti Kartu Keluarga dan Akta-Akta dapat di-print menggunakan kertas HVS biasa. Dengan demikian, tak perlu lagi pengadaan kertas berhologram sehingga negara bisa menghemat anggaran hingga Rp 450 miliar di tahun 2020,” jelas Zudan.

Selain itu, lanjut Zudan, imbas penerapan D’SIGN adalah masyarakat dapat mencetak berbagai dokumennya secara mandiri, menggunakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) atau printer biasa di rumah karena dokumen kependudukan dapat dikirimkan secara elektronik berbentuk PDF.

Meski begitu, masyarakat tidak perlu cemas atas keaslian dan keamanannya. Dokumen kependudukan yang diterbitkan dengan tanda tangan elektronik memiliki tanda keaslian berupa QR code.

“Cara mengujinya dengan memindai QR code pada dokumen dengan QR scanner di smartphone. Atau bisa dengan aplikasi QR code reading yang bisa diunduh di Playstore,” jelas Zudan.

Asal tahu saja, Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara juga berhasil menorehkan prestasi gemilang di KIPP 2021. Inovasi Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Wilayah Pedalaman dan Perbatasan (SIPELANDUK KILAT SMART) yang diinisiasi Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Utara tersebut mendapat Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021 untuk kelompok khusus. (Arianto)

Read More

Gus Halim: Kampus Berperan Penting Membangun Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasnmigrasi Abdul Halim Iskandar membawakan Orasi Ilmiah dalam Dies Natalis ke-20 Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dengan tema "Kampus Membangun Desa"secara virtual, Kamis (29/7/2021).

"Kami menyaksikan, Universitas Trunojoyo Madura memiliki komitmen yang besar terhadap pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat Madura, dengan segala potensi, kekayaan budaya lokal yang dimiliki","kata Halim Iskandar.

Dengan pendekatan Klaster, sebagai kampus umum negeri pertama di Madura, UTM telah memilih strategi yang tepat untuk menjadi melting point berbagai problem sosial ekonomi Madura, untuk bangkit bersama, secara sistematis, terukur dan tentu monumental.

Karena itulah, momentum Dies Natalis ini, harus menjadi salah satu etape besar UTM, menjadi thinktank Madura, dan memastikan potensi Madura menjadi berkah bagi peningkatan daya saing Madura. Tentu, dengan menjadikan Tridharma UTM Berbasis masyarakat, berbasis Desa, berbasis Madura.

Desa, kata Halim Iskandar, juga miliki berbagai permasalahan, diantaranya kendala administrasi pemerintahan, kepemimpinan desa yang lemah, rendahnya inisiatif pembangunan dari desa, lemahnya inovasi desa, sampai dengan rendahnya kualitas SDM di desa. Kekurangan jumlah pendamping desa juga turut membuat percepatan pembangunan desa kurang optimal.

Tepat di sinilah kampus harus mengambil peran, untuk terjun langsung ke desa dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi berbasis masyarakat, berkontribusi langsung terhadap kebangkitan ekonomi Desa serta Kemaslahatan warga Desa","kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Dibutuhkan jembatan yang menghubungkan perguruan tinggi sebagai wadah penyubur invensi dan inovasi, dengan desa-desa yang mendambakan inovasi guna mengakselerasi kemajuan.

Tepat pada titik inilah Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mengambil peran strategis, yaitu turut aktif menggalang kerja sama trilateral: perguruan tinggi, Kementerian, dan desa.

"Telah terbentuk Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) sebagai wahana perkumpulan berbagai perguruan tinggi yang memiliki konsentrasi pada kemajuan desa-desa, termasuk didalamnya Universitas Trunojoyo Madura," kata Halim Iskandar.

Pertides memiliki makna penting untuk menggalang teknologi tepat guna, yang berpotensi mengakselerasi laju kemajuan desa.

Kampus membangun Desa harus diaplikasikan menjadi Kampus Masuk Desa, dan Desa Masuk Kampus.

Kampus harus berperan dalam pencapaian SDGs Desa dengan cara menjadi pusat unggulan (center of excellence) di bidang keilmuan sesuai dengan kompetensi intinya (core competence), mengarusutamakan SDGs Desa dalam proses pendidikan/pengajaran, menjadi mitra desa, pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs Desa.

"Kampus memiliki peran strategis dalam menyiapkan dan melahirkan calon pemimpin masa depan, kader-kader penggerak pembangunan, penggerak perubahan dan kebangkitan ekonomi desa," kata Halim Iskandar.

Gus Halim, sapaan akrabnya, mengatakan, berbagai konsep pembangunan desa yang lahir dari kampus harus diuji coba langsung kepada masyarakat binaan kampus, atau sebagai lokasi praktik dan pengabdian mahasiswa dari tingkat pertama sampai tingkat akhir. Dalam waktu yang pendek, ini dapat berupa KKN tematik. Untuk waktu yang lebih lama dan mendalam bisa menjadi topik skripsi, tesis dan disertasi.

Perguruan tinggi juga harus bersiap untuk merekognisi pembelajaran lampau bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang membuka penyandingan, penyetaraan pengalaman, dan pengintegrasian kerja di desa ke dalam institusi pendidikan.

Peraturan Menristek Dikti Nomor 26 tahun 2016 menunjukkan, penyetaraan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Wujudnya adalah pengakuan capaian pembelajaran, yang diperoleh dari pengalaman kerja sebagai kredit kuliah dalam pendidikan formal.

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pendamping Desa, bukti capaian pembelajaran dapat berupa dokumen peraturan desa tentang APBDes, anggaran pro perempuan, kegiatan bagi keluarga miskin, laporan keuangan, hasil audit kabupaten, serta sertifikat juara, penghargaan sampai surat keterangan koordinator antar desa selevel kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan demikian, RPL sarjana akan dapat ditempuh oleh 44.767 kepala desa, 46.983 sekretaris desa, 31.147 pengurus Bumdes, dan 8.241 pendamping desa yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas.

Adapun RPL pascasarjana akan terbuka bagi 19.441 kepala desa, 24.470 sekretaris desa, 15.477 pengurus BUM Desa, dan 26.977 pendamping desa yang telah lulus diploma dan sarjana.

"Sebagai Menteri Desa PDTT, saya ingin menegaskan, bahwa, perguruan tinggi jangan hanya mengejar status masyhur di kancah Internasional. Tapi, Kampus harus memberikan kemaslahatan untuk manusia," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Upaya dan pengabdian masyarakat kampus, harus berdampak pada kebangkitan dan kejahteraan masyarakat desa. Karena, sejatinya, kampus hadir untuk desa.

"Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Obor besar di Jakarta tidak akan mampu menerangi seantero Indonesia, karenanya dibutuhkan nyala lilin dari Desa-Desa seluruh Indonesia," tandas Gus Halim. (Arianto)

Read More

Catat! Urus Layanan Adminduk Tak Perlu Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa pengurusan layanan administrasi kependudukan (Adminduk) taat terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada penambahan persyaratan baru.

Pun di masa pandemi, pengurusan layanan Adminduk tidak membutuhkan syarat tambahan, seperti sertifikat vaksinasi Covid-19. Hal itu, menurut Zudan, penambahan persyaratan justru dapat mempersulit masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.

“Analoginya, seperti telur dengan ayam mana yang lebih dahulu, karena untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 penduduk juga harus sudah memiliki NIK,” ujar Zudan saat memberikan paparannya di acara KEPOin DESA, Youtube @TV DESA, Rabu (28/07/2021).

Apalagi, saat ini pemerintah tengah menggenjot persentase vaksinasi sebesar 80 persen guna terciptanya kekebalan kelompok atau ‘herd immunity’.

“Jadi, kami justru ingin turut serta dalam upaya pemerintah mempercepat program vaksinasi dengan memberikan layanan Adminduk yang cepat dan mudah. Apalagi, animo masyarakat tengah tinggi untuk mendapatkan vaksi sehingga di berbagai daerah jumlah vaksinatornya pun perlu ditambah untuk  mengimbangi jumlah pemohon vaksinnya” tambah Zudan.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depan sertifikat vaksinasi dapat menjadi syarat dalam mengurus layanan Adminduk.

“Aturan tersebut bisa diterapkan, namun nanti bila persentase vaksinasi sudah 80 persen sebagai upaya kita untuk mengejar sisa penduduk yang belum mau divaksin. Apa pun itu, kita akan melihat perkembangannya,” tutup Zudan. (Arianto)

Read More

Di Masa Pandemi, Apkasi Dorong Daerah Manfaatkan Peluang Ekspor Komoditas Pertanian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di tengah Pandemi Covid-19, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak daerah tetap optimis melalui kegiatan Webinar dengan mengangkat tema “Peluang dan Tantangan Ekspor Komoditas Pertanian Daerah”. Kegiatan ini berlangsung secara virtual pada Selasa (27/07/2021) diikuti 120 peserta yang terdiri dari para Bupati, Wakil Bupati dan Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Apkasi, Adnan Purichta Ichsan dalam sambutannya mengajak anggota Apkasi untuk tetap bersemangat, berpikir positif dan produktif meski di tengah situasi pandemi yang penuh dengan pembatasan-pembatasan. Adnan menjelaskan webinar ini diselenggarakan sebagai aksi tindak lanjut dari arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang hadir dalam kegiatan Rakernas XIII Apkasi di Bali pertengahan Juni 2021 silam. 

“Saat itu Pak Menteri Pertanian menyatakan akan memfasilitasi anggota-anggota Apkasi yang mengalami kendala dalam mengekspor komoditi pertanian. Bahkan beliau “menantang” kita semua di saat pandemi ini bisa memanfaatkan peluang ekspor komoditi pertanian dan menjadikan pertanian sebagai salah satu solusi peningkatan perekonomian daerah dengan memberikan kemudahan-kemudahan,” terang Bupati Gowa ini sambil berharap daerah bisa aktif memberikan masukan dan saran serta permasalahan yang dihadapi di lapangan sebagai bahan untuk audiensi dengan Menteri Pertanian yang akan dijadwalkan segera setelah situasi mereda dan status PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3-4 dicabut. 

Sementara itu, webinar yang dimoderatori oleh Sekretaris Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Apkasi, Thoriqul Haq menggarisbawahi bahwa tema yang diangkat ini, yakni peluang ekspor komoditi pertanian daerah ini adalah potensi kongkrit yang bisa dihadirkan yang bisa mendongkrak perekonomian daerah dan nasional. “Benar bahwa pertanian ini menjadi primadona dan peluang untuk bisa memasarkan ke luar negeri membang terbuka lebar. Namun problematikanya persoalan di lapangan tidaklah sederhana,” imbuh Bupati Lumajang ini dengan maksud memantik diskusi. 

Cak Thoriq, begitu ia disapa, menjelaskan pemerintah kabupaten banyak yang memiliki program pertanian yang bagus tapi untuk memasarkan ke pasar yang lebih luas masih menghadapi banyak kendala. Ia berujar, “Misalnya kami daerah yang surplus beras dan di beberapa kabupaten lain juga demikian, namun di saat masa panen berbarengan harga menjadi turun dan kualitas pun juga turun. Imbasnya tidak bisa memenuhi standar sebagai komoditas ekspor. Inilah yang menjadi hambatan sekaligus peluang bagaimana kita bisa duduk bersama untuk mencari solusinya.” 

Tampil sebagai pemateri dalam kegiatan ini adalah Lishia Erza, CEO PT ASYX Indonesia, perusahaan Supply Chain Collaboration & Finance Technologies yang membuka wawasan bagaimana daerah sebetulnya memiliki peluang yang besar untuk bisa memasarkan komoditas pertanian ke pasar luar negeri. “Meski peluangnya terbuka lebar, namun pemerintah daerah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan terlebih dahulu,” katanya mengingatkan.

Lishia mengajak pemerintah kabupaten hadir untuk bisa memetakan data-data penting terkait komoditas unggulan apa saja yang ada di tiap-tiap daerah, berapa kapasitasnya, dan bagaimana tipe dan skala pelaku usahanya. “Hal ini penting dilakukan pemerintah kabupaten agar tahu bagaimana treatment yang diberikan bisa tepat dosisi dan tepat sasaran,” jelasnya.

Literasi akan komoditas pertanian dan produk-produk turunannya, wawasan tentang keuangan dan rantai pasoknya juga sangat menentukan apakah daerah sudah siap melompat ke pasar ekspor atau belum. “Misalnya saja saat ini kita melihat bagaimana eforia tanaman porang Indonesia sedang naik daun, tapi jangan kaget kalau di pasar internasional itu Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki keuanggulan saja. Ada Vietnam dan Thailand yang juga telah mengembangkan porang dengan kualitas sangat baik. Nah pemerintah kabupaten harusnya bisa hadir untuk mengedukasi para petani kita, tidak hanya mengenai peluang-peluang ekspornya saja, tapi bagaimana situasi pasar global harusnya menjadi pemahaman yang tidak terpisahkan,” kata Lishia. 

Bupati Jember, Hendy Siswanto memberikan apresiasi atas inisiatif Apkasi mengelar webinar peluang ekspor komoditas pertanian daerah ini. “Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai anggota untuk bisa melihat secara komprehensif peluang ekspor dan bagaimana bisa kami memanfaatkannya. Saya punya usul untuk menjadikan Apkasi ini sebagai wadah bagi daerah sebagai pemanasan sebelum melakukan ekspor ke luar negeri,” katanya.

Hendy menjelaskan idenya bahwa ekspor itu ada tahapan-tahapannya, dan daerah rasanya perlu berlatih bersama, semisal bagaimana mengelola ketersediaan pasokan dan menjaga kualitasnya. “Saya usul kita sesama anggota Apkasi bisa saling melakukan trading komoditas pertanian. Jember misalnya punya stok beras melimpah, tinggal mana daerah lain yang merasa kekuangan. Atau Jember ini terkenal dengan edamame, dan ini permintaannya cukup tinggi. Ayuk kita bersinergi antar daerah, kita bisa kembangkan one village one product dan kita bisa meningkatkan perdagangan komoditi antar daerah sesuai potensi masing-masing,” ajaknya.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo yang menegaskan sektor pertanian patut disyukuri di masa pandemi ini justru menjadi sektor yang tidak terlalu terpengaruh. “Saat ini kami memiliki beberapa produk pertanian yang sudah berhasil melakukan ekspor, di antaranya jagung, kelapa, aren dan pisang.” terangnya.

Nelson juga mendorong peran Apkasi bisa ditingkatkan untuk bisa menjadi wadah pusat data ekspor nasional. “Terkait dengan pertemuan ini yang dijadikan bahan untuk audiensi dengan Menteri Pertanian, kami ingin memberikan masukan bahwa subsidi yang diberikan Kementerian Pertanian yang terpusat pada masalah bibit dan pupuk, hendaknya bisa dialihkan ke bentuk lain semisal teknologi atau pengadaan mesin-mesin pertanian. Ini lebih bermanfaat bagi daerah karena kalau masalah bibit dan pupuk ini relatif sudah terselesaikan dengan adanya fasilitas kredit usaha rakyat,” tambahnya. 

Hal lain yang menjadi catatan Nelson adalah soal kelembagaan pertanian dan ekonomi ini agar bisa terbentuk di tingkat kecamatan serta perhatian pemerintah pusat kepada para petani kelapa dalam agar didorong lebih besar lagi. “Selama ini kalau bicara soal kelapa, biasanya tertuju pada kelapa sawit. Faktanya kelapa sawit ini 80% milik swasta dan petani rakyat hanya punya porsi 20% saja. Bandingkan dengan kelapa dalam yang menjadi komoditas rakyat, dan luasnya terbesar di seluruh dunia itu ada di Indonesia, mencapai 3,7 juta hektare, tapi perhatian pemerintah pusat masih kurang dilakukan,” katanya.

Nelson menceritakan di Gorontalo sudah ada tiga pabrik yang mengolah kelapa dalam ini menjadi komoditas ekspor. “Kami berharap Kementerian Pertanian bisa mendorong karena kelapa dalam ini tersebar di seluruh Indonesia. Selain dari daging dan air kelapa, mulai dari akar hingga daunnya pun bisa dimanfaatkan, di samping aspek sosiologi di mana masyarakat kita dari mulai lahir hingga meninggal memanfaatkan berbagai instrumen dari kelapa. Sehingga kita berharap, di tingkat nasional ada semacam badan otoritas terkait dengan komoditas kelapa ini, sehingga soal penentuan harga dan lain sebagainya ini bisa dilakukan sama halnya dengan kelapa sawit. Terakhir adanya politeknik pertanian yang dikembangkan Kementan hendaknya bisa terkait dengan ketersedian komoditas unggulan di daerah,” tukas Nelson. 

Sementara itu Bupati Tapanuli Utara, Nikson H. Nababan mengusulkan agar melalui Apkasi bisa dibentuk semacam lembaga independen yang bisa menilai hasil bumi para petani. Ia menambahkan, “Berapa kadar racun, berapa kadar air dan lain sebagainya itu kita sendiri yang menilai dan ini kalau memungkinkan bisa dibentuk di tiap-tiap kabupaten. Jangan orang lain yang menilai. Soal pasar bilang bahwa produk kita dinilai tidak memenuhi standard, ya tidak masalah gak papa kita pulang barang saja. Karena kalau semua ini terpusat dari pendapat orang luar dan tidak ada keterlibatan pemerintah untuk mengendalikannya, sampai kapan pun petani akan dipermainkan.”

Regulasinya, sebut Nikson memang belum ada. “Untuk itulah saya mengusulkan kalau inisiatif ini bisa disuarakan melalui Apkasi, bahwa pemerintah kabupaten dan kota bisa membentuk badan atau lembaga untuk bisa menyatakan bahwa produk itu layak untuk diperjualbelikan. Layak juga untuk upaya penangkaran dan lain sebagainya. Jadi kita bisa mandiri, kita bisa kuat,” kata Nikson bersemangat. (Arianto)

Read More

Mendagri Menanti Daerah yang Sukses Bentuk Tim Tracing Penularan Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian tengah menanti pemerintah daerah yang sukses membentuk tim tracing untuk melacak penularan Covid-19. Menurutnya tugas tracing perlu didukung dengan membentuk tim khusus yang perannya hanya melacak penularan. Pelacakan itu dilakukan dengan menelusuri orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien yang terkonfimasi positif Covid-19. Mendagri mengaku telah meminta pemerintah daerah agar membentuk tim tersebut dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya ingin melihat nanti pemda mana yang sukses membuat seperti itu,” ujar Mendagri saat memberi keterangan pers usai melakukan Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Tangerang, Selasa (27/7/2021).

Selain menangani pandemi, pembentukan tim ini dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Mendagri menjelaskan, hal ini dapat melibatkan masyarakat yang memiliki ijazah setara SMA untuk direkrut dalam tim tersebut. Agar mereka memiliki keahlian, sebelum diterjunkan dapat diberikan pelatihan singkat terkait cara melacak lebih dulu. Mendagri menyebutkan, beberapa negara telah membuka lowongan kerja semacam itu yakni sebagai pelacak penularan Covid-19.

Mendagri menjelaskan, pekerjaan melacak penularan Covid-19 perlu dilakukan oleh tim khusus yang tidak mengemban tugas lain. Saat ini tugas tersebut masih dikerjakan oleh Puskesmas, termasuk TNI, Polri, serta Babinsa sebagai tugas tambahan. Menurut Mendagri, akan lebih baik bila seluruh pemerintah daerah membentuk tim tracing penularan Covid-19.

“Tapi kadang mereka diberikan tambahan untuk melakukan tracing, fine, Bapak Panglima pun saya paham sedang bekerja keras untuk membuat tim-tim tracing ini, dari satuan unsur yang lain, kita tentunya sangat berterima kasih atas upaya-upaya itu,” ungkap Mendagri. (Arianto)

Read More

Kemendagri Dukung Penuh Program Vaksinasi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 bagi penduduk penyandang disabilitas.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kala menghadiri Rapat Koordinasi Pendataan Pelaksanaan Program Vaksinasi Penyandang Disabilitas di Jawa-Bali, yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (27/07/2021)

Zudan mengatakan program vaksinasi bagi penyandang disabilitas dapat terkendala. Tidak jarang penduduk penyandang disabilitas, khususnya yang tinggal di rumah singgah atau panti asuhan dsb, tidak memiliki NIK karena adanya ketidakpastian domisili.

“Oleh karena itu, perlu dipastikan terlebih dahulu di mana penduduk yang bersangkutan itu tinggal, apakah bersama saudaranya atau di panti asuhan,” ujar Zudan.

“Solusinya, bagi yang tinggal di panti asuhan, agar dibuatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani kepala panti asuhan tersebut. Dengan demikian, Dinas Dukcapil setempat dapat menerbitkan Kartu Keluarga yang isinya adalah nama-nama penghuni panti asuhan beserta NIK-nya,” tambah Zudan merinci.

Sebelumnya, Dukcapil pusat dan daerah telah sering melakukan kegiatan jemput bola untuk melakukan pendataan penduduk. Berbagai kebutuhan dokumen kependudukan dilayani langsung di depan pintu rumah masyarakat dalam rangka memenuhi identitas penduduk.

Hanya saja, kegiatan tersebut sementara dihentikan pasca virus Covid-19 mewabah di Indonesia. Masyarakat menjadi khawatir, kegiatan jemput bola tersebut justru memicu terbentuknya kluster penyebaran Covid-19 akibat kerumunan masa.

“Guna memenuhi identitas penyandang disabilitas di tengah pandemi, kami memberi saran agar Dinas Dukcapil daerah pro-aktif memberikan berkas F-1.01 kepada tiap-tiap panti asuhan untuk dilakukan pengisian biodata sehingga dokumen kependudukan lainnya dapat diterbitkan secara bertahap tanpa khawatir terjadi tatap muka yang menyebabkan penularan virus Covid-19,” pungkas Zudan. (Arianto)

Read More

BUMN Ekosistem Pariwisata Hadirkan Layanan Terintegrasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sektor penerbangan udara nasional berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan COVID-19 dan mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Sejalan dengan hal tersebut, stakeholder penerbangan berkomitmen selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi guna mewujudkan penerbangan yang aman dari COVID-19. 

Sebagai bagian upaya memperkuat protokol kesehatan di tengah pandemi, pada hari ini sembilan perusahaan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) untuk memberikan layanan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. 

“Kolaborasi dalam memberikan layanan terintegrasi ini dilakukan oleh sembilan perusahaan yang merupakan anak usaha dari BUMN Ekosistem Pariwisata, yang nantinya menjadi anggota Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung,” ujar Direktur Project Management Office (PMO) Holding BUMN Pariwisata dan Pendukung Edwin Hidayat Abdullah.

Sembilan perusahaan yang melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Usaha Pada Sub Cluster Customer Experience pada hari ini, 26 Juli 2021, adalah: 

- PT Angkasa Pura Suports, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)

- PT Angkasa Pura Solusi, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

- PT Aero Systems Indonesia, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero)

- PT Angkasa Pura Hotel, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)

- PT Gapura Angkasa, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

- PT Angkasa Pura Logistik, anak usaha PT Angkasa Pura I (Persero)

- PT Angkasa Pura Kargo, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

- PT Aerojasa Cargo, anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (Persero)

- PT Angkasa Pura Propertindo, anak usaha PT Angkasa Pura II (Persero)

Melalui MoU yang telah ditandatangani maka sembilan perusahaan ini akan membahas mengenai layanan terintegrasi yang sebagian besar diberikan di bandara. 

“Layanan terintegrasi ini mencakup Personal Assistance di bandara, lalu Baggage Delivery, Parkir Inap, Lounge, layanan terkait Hospitality seperti hotel. Layanan terintegrasi ini akan diberikan dengan berbasis teknologi informasi,” ujar Edwin.

Edwin menambahkan, “Melalui layanan terintegrasi yang berbasis teknologi informasi kami harapkan layanan di bandara dapat semakin baik dan lancar di tengah pandemi, calon penumpang pesawat bisa merencanakan optimal layanan apa saja yang dibutuhkan, kemudian juga memperkecil potensi antrean di terminal penumpang, memperluas layanan touchless, sehingga hal-hal tersebut bisa berdampak pada semakin ketatnya protokol kesehatan di sektor penerbangan nasional.”

Adapun layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi yang nantinya dihadirkan oleh sembilan perusahaan itu mencakup Personal Assistance di bandara, lalu Baggage Delivery, Parkir Inap, Lounge, dan layanan terkait Hospitality seperti hotel.

Calon penumpang pesawat dapat lebih mudah mendapatkan layanan, misalnya cukup dengan satu langkah pemesanan maka pelaku perjalanan bisa mereservasi parkir inap di bandara AP II, kemudian mendapat asistensi personal dan lounge di bandara AP II, kemudian menginap di hotel yang dikelola AP I, serta mendapatkan jasa pengiriman bagasi dari Garuda Indonesia. 

Di samping itu, layanan terintegrasi ini diharapkan dapat mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19. 

“Ini akan memberikan seamless journey experience bagi penumpang pesawat terlebih bagi mereka yang bertujuan berwisata pasca pandemi serta meningkatkan customer experience, sekaligus memperkuat protokol kesehatan,” jelas Edwin.

Diharapkan layanan ini juga dapat meningkatkan daya saing sektor penerbangan dan pariwisata di Indonesia. 

*BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung*

Adapun saat ini pembentukan BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung tengah dalam tahap finalisasi. 

Seperti diketahui, BUMN Holding Pariwisata dan Pendukung akan beranggotakan tujuh perusahaan yakni PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) PT Hotel Indonesia Natour (Persero), PT Garuda Indonesia Tbk (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), PT Sarinah (Persero) dan PT PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero).

PT Survei Udara Penas (Persero) akan menjadi induk holding, di mana saat ini nama perusahaan tersebut dalam proses berganti nama menjadi PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero).

Holding merupakan inisiatif Menteri BUMN sebagai pemegang saham dan Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini merupakan tindak lanjut dari pembentukan holding. (Arianto)

Read More

Tokoh Lintas Agama Jabar Tawarkan Gereja Dan Ponpes Jadi Sentra Vaksinasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menggelar silaturahmi dengan Alim Ulama, Pengasuh Ponpes, dan pimpinan serta tokoh lintas agama se-Jawa Barat (Jabar) secara virtual, Minggu (25/7). 

Dalam silaturahmi yang juga dihadiri

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Kepala BNPB, Pangdam Siliwangi, Kapolda Jabar, dan puluhan pemimpin ormas lintas keagamaan ini, Mahfud menegaskan, pemerintah telah berusaha maksimal menangani sektor kesehatan dan ekonomi dalam mengatasi Pandemi Covid-19. 

"Pemerintah sudah berusaha maksimal. Kita di awal kesulitan masker, obat, APD. Kini obat, vaksin, APD, masker, sudah merata. Itu langkah pemerintah. Kemudian di sektor ekonomi, pemerintah sudah menggelontorkan triliunan rupiah. Ada bansos, bantuan langsung tunai, kredit tanpa bunga, semua disalurkan," paparnya. 

Karena itulah, lanjut Mahfud, pemerintah meminta kesadaran masyarakat dalam mematuhi prokes dan mendukung program vaksinasi. 

"Mohon para tokoh bantu pemerintah. Megingatkan umat, gembala, dan santri masing-masing di Jawa Barat. Kampanye protokol kesehatan. Ajak umat vaksinasi. Pemerintah silakan dikritik," ajaknya. 

Mendengar paparan Mahfud MD, sebagian besar perwakilan tokoh lintas agama dan ormas mendukung kebijakan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bahkan, sejumlah pimpinan pondok pesantren dan pimpinan gereja, siap membantu pemerintah pusat dan Pemprov Jabar dalam menyukseskan program vaksinasi. 

Yakni dengan mengizinkan gedung dan halaman ponpes, maupun tempat ibadah yang dalam pelaksanaan PPKM tidak dapat dipergunakan, dialihfungsikan menjadi tempat perawatan isolasi mandiri (Isoman) bagi pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. 

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat Muhammad Najib menyebut, masjid yang semula menjadi sektor yang harus ditutup, agar bisa dimanfaatkan sebagai pusat sosialisasi, edukasi, pelatihan, hingga pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayahnya. 

"Jadi Covid health and care pandemic. Jadi masjid difungsikan seperti itu. Masjid bisa dikelola oleh warga di lingkungan masjid. Semua warga yang terkonfirmasi, ditangani langsung oleh warga. Apakah pengobatannya, atau juga termasuk kalo memungkinkan itu (masjid) untuk isoman dan vaksinasi," kata Najib. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Gereja Indonesia (PGI) Pdt. Bambang Widjaja yang mengatakan, gereja sangat bisa dilibatkan pemerintah untuk merawat pasien Covid-19 dan sentra vaksinasi. Apalagi, kata dia, selama ini gereja-gereja di Jawa Barat juga memberlakukan ibadah secara daring. Bukan hanya gedung gereja, kata dia, tempat tinggal para pendeta misalnya, dapat dijadikan sebagai tempat isoman. 

"Karena itu, dimungkinkan. Dan kami berpikir daripada gedung-gedung gereja itu tak terpakai, lebih baik itu digunakan sebagai tempat isoman atau vaksinasi. Hanya perlu petunjuk yang lebih jelas arahan teknis supaya penggunaan tempat itu dapat dukungan dari Dinkes dan Puskesmas setempat. Sehingga kita bersama-sama masyarakat mencoba menanggulangi situasi yang gawat darurat ini," sebutnya. 

Serupa, Prof. Oman Fathurahman dari Ponpes Al-Hamidiyah Depok juga menyatakan, pesantrennya siap jika dilibatkan dalam program vaksinasi Covid-19. 

"Kami siap karena gedung dan halaman memadai. Kami juga menyarankan pemerintah lebih intens melibatkan tokoh agama dan pesantren, terutama untuk melakukan kontra narasi kepada pihak yang menyebarkan hoaks terkait Covid-19," tandasnya. 

Ketut Suta Arnawa, anggota FKUB Kabupaten Bogor dari agama Hindu juga antusias dan amat setuju jika organisasi keumatan dan keagamaan dilibatkan dalam penanganan Corona, terutama dalam program vaksinasi. 

Sementara itu,  KH. Usamah Mansyur, Katib Syuriah PWNU Jabar mengajak seluruh tokoh agama mengingatkan umat mematuhi prokes dengan berbagai dalil agama. 

"Tak perlu ngotot-ngototan dan berdebat. Pake rukhsoh yang ada. Hujan badai saja boleh salat Jumat di rumah, apalagi ini pandemi Covid-19. Kita perlu bersatu dengan pemerintah menangani pandemi Covid-19," ungkapnya. (Arianto)

Read More

Hari Anak Nasional 2021, Ketua KPK H. Firli Bahuri ; Momentum Bentengi Penerus Bangsa Dengan Nilai-Nilai ANTIKORUPSI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Satu hari yang lalu kemarin, Jum'at 23 Juli, para orang tua dan anak-anak Indonesia, kembali memperingati Hari Anak Nasional (HAN) 2021, dimana tema besar 'Anak Terlindungi, Indonesia Maju' yang diusung dalam peringatan tahun ini sangat tepat, mengingat anak-anak adalah generasi penentu arah, tujuan dan kemajuan bangsa kita. 

Melindungi anak-anak, sejatinya bukan hanya tugas para orang tua dan keluarganya semata, melainkan kewajiban segenap eksponen masyarakat di republik ini, dalam bingkai besar keluarga sebangsa dan setanah air. 

Setiap elemen bangsa seyogianya mengambil peran dalam proses 'asah asih asuh' anak-anak generasi masa depan bangsa, agar mereka tidak terpengaruh dan siap menghadapi ragam persoalan bangsa, salah satunya korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di negeri ini, Demikian dituturkan ketua KPK H. Firli Bahuri, sabtu 24/07 pagi.

Ketua KPK mengungkap bahwa dalam pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar Kamis siang (22/7), KPK dan BNPT memiliki kesamaan presepsi, visi dan misi terkait cara memerangi 3 musuh utama NKRI yakni Korupsi, Terorisme dan Radikalisme serta Narkotika; yaitu dengan memberikan asupan nilai-nilai moral, etika, agama, budaya, mental spiritual serta pendidikan kebangsaan kepada anak-anak sedini mungkin. 

"KPK menggunakan jejaring pendidikan formal maupun non formal untuk menyemaikan nilai-nilai ANTIKORUPSI kepada generasi penerus bangsa ini sejak usia dini hingga dewasa, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai Peguruan Tinggi, agar tumbuh dan terbentuk karakter kuat serta integritas dalam diri setiap anak bangsa di republik ini, agar tidak terpengaruh korupsi maupun perilaku koruptif yang masih dianggap laten," ujar Firli.

Maka, penting bagi kita untuk senantiasa menanamkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sedini mungkin kepada anak-anak, agar mereka dapat jelas melihat kelam dan sesatnya jalan korupsi dibalik tebalnya kabut surga fatamorgana.

"Dengan selalu menjaga, merawat serta menumbuhkan nilai-nilai ANTIKORUPSI sejak usia dini hingga dewasa, Insya Allah generasi masa depan kita akan memiliki paradigma baru dalam memandang korupsi sebagai perbuatan terhina, aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa dan dosanya (korupsi) harus ditanggung dunia akhirat," terangnya.

Jika dicermati secara utuh dalam kontek membangun dan membentuk anak-anak ANTIKORUPSI, ‘jiwanya’ adalah pendidikan kuat karakter yang berkesinambungan dan konsisten diterapkan sejak dini, mengingat muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai ANTIKORUPSI (jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri anak-anak bangsa. 

Anak-anak sebagai bagian dari elemen masyarakat, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya dan kultur masyarakat Indonesia, agar tak lagi melihat korupsi sebagai hal biasa yang dilakukan dalam setiap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di republik ini. 

Anak-anak yang memiliki Ruh ANTIKORUPSI dalam jiwa dan raganya, memiliki peran sentral membangun budaya ANTIKORUPSI, dengan menjadi influencer ANTIKORUPSI untuk mempengaruhi keluarga, teman, sahabat, lingkungan sekitar hingga orang-orang yang baru dikenalnya agar meninggalkan perilaku koruptif, akar dari korupsi di NKRI. 

Jelas sudah, jika ingin maju, negeri ini memerlukan anak-anak bangsa yang memiliki karakter kuat, taat agama dan menjunjung tinggi integritas serta nilai-nilai ANTIKORUPSI, agar terjadi pergeseran paradigma dan perubahan sikap serta perilaku masyarakat, untuk melahirkan tatanan sosial dan kultur baru, budaya ANTIKORUPSI, Ungkap Ketua KPK.

Selanjutnya, Ketua KPK juga mengatakan bahwa kita harus memberikan pemahaman utuh kepada anak-anak bangsa sedari dini, bahwasanya korupsi bukanlah bagian dari budaya, warisan leluhur, tradisi dan kultur bangsa Indonesia. Korupsi adalah peninggalan ajaran sesat, yang menyesatkan arah dan tujuan berbangsa dan negara di republik ini. 

Memberikan pemahaman utuh tersebut merupakan bagian dari langkah efektif Pencegahan Korupsi KPK melakukan Strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yaitu ;

Pertama, meningkatkan Integritas Penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat sehingga muncul perasaan tidak ingin korupsi (INTEGRITAS TINGGI TAK MAU KORUPSI).

Kedua, memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga sistem tidak bisa lagi dikorupsi, membangun sistem yang tidak ramah korupsi (TUTUP CELAH  SISTEM TIDAK BISA DIKORUPSI)

Ketiga, pendekatan penindakan agar muncul efek jera untuk tidak melakukan korupsi (JERA DAN TAKUT UNTUK KORUPSI). Agar strategi ini dapat dilakukan dengan baik (How to), maka KPK melakukan 3 strategi pendekatan yaitu ; Pendekatan Pendidikan Masyarakat (Public Education Approach),  Pendekatan Pencegahan (Preventif Approach) dan Pendekatan Penindakan (Law Inforcement Approach).

Selain itu, pendekatan Pendidikan Masyarakat menyasar kepada tiga sasaran antara lain ; 

- Jejaring pendidikan formal dan informal, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.

- Penyelenggara negara dan partai politik.

- Serata Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Swasta. Pendekatan ini akan mempengaruhi Mind-Set dan Culture-Set segenap elemen bangsa.

"Adapun, dengan Pendekatan Pendidikan Masyarakat yang dapat mempengaruhi Mind-Set dan Cultuer-Set maka korupsi yang bisa beradaptasi, berevolusi bahkan mampu bermutasi layaknya virus Covid-19, yang menjadi pandemi di negeri ini dapat dicegah," paparnya.

Dengan demikian, "pendidikan masyarakat menjadi penting karena Pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia (Education is the most powerful weapon which you can use to change the world)".

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia khususnya anak-anak generasi penerus masa depan republik ini dari ragam marabahaya, dan meridhoi segenap usaha dan upaya negeri ini untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote. 

"Selamat memperingati Hari Anak Nasional 2021, mari patrikan semangat dan nilai-nilai ANTIKORUPSI kedalam jiwa, raga, hati dan pikiran anak-anak bangsa, untuk menyongsong masa depan cemerlang, yaitu: Indonesia Hebat, Indonesia Sejahtera, Indonesia Cerdas, Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Adil, Aman, Damai Sentosa dengan budaya ANTIKORUPSI," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Salurkan Bansos Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi dan PPKM, Mendagri Minta KDH Turun Langsung

Duta Nusantara Merdeka | Depok  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian turun langsung mengecek daerah-daerah yang penyaluran anggaran bantuan sosial (bansos) dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi Covid-19-nya yang dinilai masih rendah. 

"Hari ini kunjungan kerja dan rapat koordinasi dilakukan di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok," kata Mendagri mengawali pengarahannya pada Rapat Koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Depok dalam kesempatan terpisah, Jumat (23/7/2021). 

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri membahas soal penanganan Covid-19, vaksinasi dan penyaluran bansos serta dukungan anggarannya. 

Mendagri menjelaskan, Covid-19 tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasalnya, daerah-daerah Indonesia, terutama di Pulau Jawa, tidak ada batas alamnya, hanya dipisahkan oleh batas administrasi. Dengan kondisi geografis seperti itu, ditambah lagi jumlah penduduk yang besar, membuat interaksi sosial sulit untuk dihindari. 

Terkait dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Depok, Mendagri menjelaskan, keduanya merupakan daerah aglomerasi megapolitan atau penyangga DKI Jakarta, sebagai ibukota negara. Label tersebut setali tiga uang dengan Kota Bekasi, dan daerah Tangerang Raya. Sementara itu, saat ini angka Covid-19 di ibu kota masih terbilang tinggi. Untuk itu, dirinya memberikan atensi terhadap penanganan Covid-19 pada daerah penyangga tersebut. 

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang andal di daerah penyangga akan menunjang pengendalian pandemi di ibu kota negara. "Kalau kurang terkendali di daerah penyangga ini, ini akan berpengaruh kepada pengendalian di ibu kota," ujar Mendagri saat rapat tersebut. 

Mendagri menegaskan, terdapat empat indikator yang perlu diperhatikan oleh daerah dalam upaya pengendalian penyebaran atau penularan Covid-19. Empat indikator tersebut adalah tren angka positif (positivity rate), tingkat kesembuhan (recovery rate), jumlah kematian (fatality rate), dan kondisi tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR). 

Selain itu, Mendagri Tito juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan. 

Sementara itu, terkait bansos, di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM. Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal. 

Mendagri menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing. 

Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Dia menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19. 

“Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu,” ujar Mendagri. 

Mendagri juga meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah langsung di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas ataupun staf. 

"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujar Mendagri. 

Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM. 

"Senin (26/7/2021) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," pungkas Mendagri. (Arianto)

Read More

Mulai 21 s.d 25 Juli 2021, Aturan Syarat Perjalanan Transportasi Tetap Mengikuti Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 15

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa aturan terkait perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian mulai tanggal 21 s.d 25 Juli 2021 masih mengikuti ketentuan dari Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor: 15 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Aktivitas Masyarakat Selama Libur Hari Raya Idul Adha 1442 H Dalam Masa Pandemi Covid-19.

“Mulai hari ini sampai 25 Juli 2021, aturan dari Kemenhub tentang perjalanan orang dalam negeri masih mengikuti ketentuan dari SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 15 Tahun 2021 terkait dengan pembatasan masyarakat selama libur Idul Adha yang mulai berlaku pada 17 Juli s.d 25 Juli 2021,” jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, (21/7).

Adita mengatakan, menindaklanjuti SE 15 tahun 2021, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan sejumlah Surat Edaran di masing-masing moda transportasi yaitu:

SE Nomor SE 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

SE Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

SE Nomor SE 53 Tahun 2021 merupakan Perubahan Atas Surat Edaran Nomor SE 45 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

SE Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.

“Keempat SE tersebut sudah mulai berlaku sejak 19 Juli 2021 hingga 25 Juli 2021 sebagai petunjuk pelaksanaan perjalanan menggunakan transpostasi umum di semua moda, baik di moda udara, laut, darat dan kereta api dan juga untuk kendaraan pribadi,” ujar Adita.

Lebih lanjut Adita menjelaskan, secara umum keempat SE tersebut mengatur syarat perjalanan baik antar kota maupun di kawasan aglomerasi. Dimana hanya masyarakat masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak seperti misalnya: pasien dengan kondisi sakit keras dan ibu hamil yang didampingi oleh satu anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang, serta pengantar jenazah non covid dengan jumlah pengantar maksimal 5 (lima) orang, yang diperbolehkan melakukan perjalanan.

“Bagi masyarakat yang bekerja di sektor esensial dan kritikal wajib membawa dan menunjukkan dokumen seperti Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan dari Pemda setempat. Selain itu dapat juga dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal eselon 2 dan berstempel basah atau dengan tanda tangan elektronik. Sementara bagi masyrakat yang memiliki keperluan mendesak wajib membawa dan menujukkan surat keterangan perjalanan antara lain surat rujukan dari Rumah Sakit atau daerah setempat dan surat keterangan kematian,” ucap Adita.

Kemudian, untuk perjalanan antar kota/jarak jauh bagi pelaku perjalanan Jawa dan Bali di moda udara selain STRP/Surat Keterangan juga wajib menunjukan sertifikat vaskin dosis pertama, dan hasil tes PCR 2x24 jam. Untuk moda transportasi darat, laut, dan kereta api, wajib menunjukkan sertifikat vaksin dosis pertama, hasil PCR 2x24 Jam dan Rapid Tes Antigen 1x24 jam.

Sementara itu, untuk pelaku perjalanan di luar Jawa dan Bali di semua moda transportasi, tidak diwajibkan untuk mengantongi sertifikat vaksinasi namun tetap harus melampirkan STRP/Surat Keterangan, hasil keterangan negatif RC PCR Test (2x24 jam) atau negatif Rapid Tes Antigen (1x24 jam).

“Untuk pelaku perjalanan usia dibawah 18 tahun akan ada pembatasan untuk sementara. Jadi kami mengimbau untuk anak di bawah usia tersebut untuk tidak melakukan perjalanan terlebih dahulu di masa PPKM Darurat ini. Dan secara umum kami juga mengimbau agar masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk tetap di rumah. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat, sehingga diharapkan kasus harian Covid-19 di Indonesia dapat terus menurun. Dengan menurunnya kasus, mobilitas masyrakat pun akan lebih leluasa,” tegas Adita.

Mobilitas Masyarakat di Masa PPKM Darurat Mengalami Penurunan Signifikan

Selama pelaksanaan Pengendalian transportasi di masa PPKM Darurat (12 Juli s.d 20 Juli 2021) maupun pengendalian transportasi di masa libur jelang Idul Adha (19 Juli s.d 25 Juli 2021), hingga hari kemarin, Selasa (20/7), dilaporkan terjadi penurunan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan yaitu antara 30% hingga 86%.

“Jika dibandingkan mobilitas masyarakat sebelum adanya SE Satgas 14 dan 15, terjadi penurunan yang cukup signifikan di semua moda transportasi baik di darat untuk kendaraan pribadi dan angkutan umum, laut, udara, dan kereta api,” ucap Adita.

Tercatat, untuk transportasi udara, jumlah pergerakan penumpang (pnp) harian di wilayah Jawa dan Bali penurunannya mencapai 80,8 persen (dari rata-rata sekitar 61 ribu pnp per hari menjadi sekitar 11 ribu pnp per hari). Sementara untuk pergerakan penumpang di wilayah luar Jawa dan Bali penurunannya mencapai 74,5 persen (dari rata-rata sekitar 63 ribu pnp menjadi sekitar 16 ribu pnp). Secara keseluruhan dari 51 Bandara yang dipantau tercatat penurunannya mencapai 77,6 persen (dari rata-rata sekitar 124 ribu pnp per hari menjadi sekitar 27 ribu pnp per hari).

Untuk moda transportasi kereta api, jumlah pergerakan penumpang harian KA Antarkota penurunannya mencapai 77 persen (dari sekitar 27 ribu pnp menjadi sekitar 6 ribu pnp). Sementara untuk pergerakan penumpang harian KA Perkotaan (non KRL Jabodetabek) penurunannya mencapai 86 persen (dari sekitar 42 ribu pnp menjadi 5 ribu pnp). Sementara, untuk pergerakan penumpang harian KRL Jabodetabek penurunannya mencapai 56 persen (dari sekitar 330 ribu pnp menjadi 145 ribu pnp). Sedangkan, untuk pergerakan penumpang harian KRL Yogya – Solo penurunannya mencapai 56 persen (dari sekitar 2500 pnp menjadi sekitar 1.100 pnp).

Untuk moda transportasi darat, pergerakan penumpang Bus harian yang berangkat di 31 Terminal Tipe A penurunannya mencapai 42,36 persen (dari sekitar 43 ribu pnp menjadi sekitar 25 ribu pnp). Sementara untuk angkutan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni penurunannya mencapai 42 persen (dari sekitar 46 ribu pnp menjadi sekitar 27 ribu pnp) dan di lintas Ketapang-Gilimanuk penurunannya mencapai 52 persen (dari sekitar 20 ribu pnp menjadi sekitar 9 ribu pnp).

Sedangkan untuk kendaraan pribadi, dari pantauan lalu lintas kendaraan di 4 (empat ) ruas jalan tol yaitu, Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa, dan Ciawi, tercatat volume lalu lintas yang ke arah luar Jabodetabek penurunannya mencapai 30 persen (dari sekitar 119 ribu kendaraan menjadi sekitar 84 ribu kendaraan), sementara yang masuk ke arah Jabodetabek penurunannya mencapai 33 persen (dari sekitar 123 ribu kendaraan menjadi sekitar 83 ribu kendaraan).

Untuk transportasi laut, jumlah pergerakan penumpang kapal di wilayah Jawa dan Bali mengalami penurunan 30,3 persen (dari rata-rata per hari 1.935 penumpang menjadi rata-rata per hari 1.348 penumpang). (Arianto)

Read More

Tekan Penyebaran Covid 19, Dana Desa Keluarkan Rp4,01 Triliun untuk PPKM Darurat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Pemerintah menggunakan dana desa untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa. Per tanggal 19 Juli 2021, dana desa yang digunakan untuk kegiatan PPKM di desa mencapai Rp4,01 Triliun.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Jakarta, Kamis (22/7/2021).

"Pemerintah desa melakukan penyesuaian APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk kegiatan ini (PPKM). Pendamping desa dalam hal ini, mendampingi musyawarah desa agar dana desa yang dikeluarkan untuk kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan," ujar Halim Iskandar.

Per tanggal 19 Juli 2021, dana desa telah cair sebanyak Rp30,31 Triliun kepada 70.315 desa atau setara dengan 94 persen desa.

Halim Iskandar mengatakan, dana desa tersebut dimaksimalkan untuk tiga hal, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT); kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD); dan kegiatan Desa Lawan Covid 19.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, tiga hal utama penggunaan dana desa tersebut adalah upaya untuk dapat menekan penyebaran covid 19 di desa, sekaligus memastikan warga desa terdampak covid 19 terbantu secara ekonomi.

"Saya ingatkan betul kepada seluruh desa, bahwa dana desa ini adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Dan APBN hari ini fokus untuk penanganan covid 19," tegas Gus Halim

Di sisi lain, Gus Halim juga mengingatkan seluruh pendamping desa untuk terus mendampingi desa terkait penganggaran dan pelaksanaan program dana desa, pelaksanaan pos jaga desa, pemantauan ruang isolasi desa, hingga proses vaksinasi warga desa.

"Jangan lupa kepada pendamping desa bersama-sama dengan perangkat desa, untuk terus menerus mengingatkan semua warga agar taat protokol kesehehatan, untuk selalu menggunakan masker," ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini. (Arianto)

Read More

Instruksi Kapolri ke Jajaran saat PPKM Level 4: Akselerasi dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah menambah anggaran perlindungan sosial sebesar Rp55,21 triliun, yang dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos) penanganan Pandemi Covid-19.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk, melakukan akselerasi atau percepatan penyaluran bantuan sosial dari Pemerintah tersebut. Menurutnya, hal itu untuk meringankan beban masyarakat di tengah masa PPKM Level 4 di Jawa-Bali.

"TNI-Polri bersama stakeholder lainnya untuk melakukan akselerasi penyaluran bansos kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak Covid-19," kata Sigit saat menggelar Vicon bersama seluruh jajaran di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/7/2021).

Mantan Kapolda Banten ini juga memastikan, seluruh jajaran TNI-Polri, seperti Babinsa dan Bhabinkamtibas telah melakukan pemetaan diwilayahnya masing-masing, sehingga penyaluran bansos tersebut tepat sasaran. Tak hanya di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4, namun juga di PPKM Level 3 dan PPKM Mikro.

"Seperti yang sudah kami lakukan selama ini, bantuan dari Pemerintah yang disalurkan melalui TNI-Polri akan dipastikan tepat sasaran ke masyarakat di Indonesia. Jajaran kami instruksikan melakukan pemetaan," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Selain dari Pemerintah, Sigit menyebut, TNI-Polri juga bakal menggelontorkan bantuan sosial ke masyarakat yang terdampak perekonomiannya. Meskipun sudah berjalan sejak awal Pandemi dan PPKM Darurat, kedepannya hal itu juga akan dilakukan ketika penerapan PPKM Level 4 saat ini.

Sebagai catatan, sejak pertama kali diterapkan PPKM Darurat pada tanggal 3 Juli hingga 19 Juli 2021, setidaknya Polri telah menyalurkan 475.420 paket dan 2.471.217 Kilogram beras sudah disalurkan kepada masyarakat.

Kemudian, di tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30.000 ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum. Sementara, sampai dengan 2 Juli 2021, bantuan Sosial yang disalurkan Polri sebanyak 750.780 paket sembako, 3.753 ton beras, 763.079 Alkes/APD, dan mendirikan 143.467 dapur umum.

"Terus bergerak pastikan masyarakat mendapatkan bantuan sosial di tengah Pandemi Covid-19. Polda jajaran bergerak cepat dalam penyaluran tersebut. Sehingga, kedepannya tidak ada lagi di suatu wilayah yang warganya mengeluhkan tidak mendapatkan bantuan," papar Sigit.

Sebab itu, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat, jangan ragu ataupun sungkan melakukan komunikasi kepada aparat untuk meminta kembali bantuan sosial apabila akan habis maupun sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Nantinya, dipastikan Sigit, jajarannya bakal kembali mengirimkan bantuan sosial tersebut baik yang diberikan dari Pemerintah maupun Polri. Ia juga menyebut, warga juga bisa menyampaikan apabila ada tetangganya yang belum mendapatkan bantuan sosial.

"Lakukan pendistribusian bansos dan obat-obatan dengan metode proaktif dan reaktif sehingga dapat tepat sasaran," ucap Sigit.

Dalam hal ini, Sigit juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, aktivis, OKP dan Ormas, untuk saling bergandengan tangan untuk membantu sesama dan menyosialisasikan protokol kesehatan dan program percepatan vaksinasi nasional.

Sementara itu, Sigit juga menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan asistensi terkait anggaran yang dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Terkait hal ini, Sigit juga telah meminta kepada Kapolda untuk berkoordinasi dengan Gubernur dan Kajati setempat. Kemudian, jajaran Kapolres untuk berkomunikasi dengan Bupati, Wali Kota dan Kajari.

Koordinasi tersebut dilakukan terkait dengan masih rendahnya capaian belanja daerah terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19. Diantaranya, berbagai jenis bantuan masyarakat, bansos sembako dan bansos tunai pusat. Lalu, pembuatan rumah isolasi oleh Pemda setempat serta pengadaan dan distribusi obat-obatan.

"Indikator keberhasilan adalah seluruh belanja daerah dilakukan secara cepat dan tepat sasaran serta akuntabel," ucap Sigit.

Yang paling terpenting, kata Sigit, saat ini adalah masyarakat tetap di rumah, dan apabila memang terpaksa untuk beraktivitas selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Kebijakan yang berlaku saat ini, menurut Sigit, adalah untuk kepentingan bersama dan bertujuan menyelamatkan masyarakat serta menekan laju pertumbuhan Covid-19.

"Semua ini kami lakukan demi keselamatan masyarakat. Tentunya kita semua berharap laju pertumbuhan Covid-19 cepat turun, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas," ujar Sigit mengakhiri. (Arianto)

Read More

Kemenparekraf Luncurkan Buku Outlook Parekraf Indonesia 2020/2021 dan Tren Industri Pariwisata 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), melalui Deputi Kebijakan Strategis meluncurkan dua buku yang berjudul Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Trend Industri Pariwisata 2021.

Buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, menyuguhkan potret industri parekraf selama tahun 2020, dan diperkuat dengan data-data di tiap destinasi pariwisata dan subsektor ekraf. Kemudian, buku Trend Industri Pariwisata 2021, membahas bagaimana para pelaku usaha di sektor hotel, restoran, transportasi wisata, atraksi wisata, MICE, dan travel agent, mampu tetap hidup dan berkembang seiring dengan _supply_ dan _demand_ yang selalu berubah.

Deputi Kebijakan Strategis Kemenparekraf/Baparekraf, Kurleni Ukar, dalam acara Indonesia Tourism and Creative Industry Forum, yang digelar secara daring, di Jakarta, Rabu (21/7/2021), mengatakan pandemi COVID-19 telah mengubah _landscape_ industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perilaku konsumen yang menyesuaikan dengan kondisi adaptasi kebiasaan baru, atau sering juga disebut sebagai _new normal_.

Lebih lanjut, dikatakan Kurleni, bahwa di tengah pandemi, pelaku industri dituntut untuk bisa menjamin dimensi kesehatan dan tentu saja hal tersebut akan mengubah standar prosedural yang sistemik. Begitu pula dengan kebiasaan para konsumen yang akan menentukan bagaimana industri kembali membentuk dirinya di masa pandemi. Tentu saja hal tersebut membutuhkan kemampuan adaptabilitas yang mumpuni, baik oleh penggiat pariwisata atau pun ekonomi kreatif.

“Oleh karenanya, dengan semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, kami bidang kebijakan strategis telah bekerja sama dengan _stakeholders_ untuk membuat dua buku yang dirilis pada hari ini. Saya harap buku ini dapat memberikan inspirasi dan menjadi referensi dalam merumuskan bauran kebijakan dan strategi ke depan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berharap buku Oulook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Tren Industri Pariwisata 2021 dapat menjadi menjadi sebuah respons dan jawaban terhadap perubahan ekosistem industri pariwisata dan ekonomi kreatif, yang saat ini mengusung nilai-nlai pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

“Kedua buku tersebut merupakan hasil riset mendalam dan dilakukan secara kolaboratif antara Kemenparekraf dengan merangkul stakeholder terkait. Mudah-mudahan buku ini bisa memberikan suatu petunjuk dan motivasi bagi pelaku industri,” katanya.

Di samping itu, Menparekraf mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama menjadikan tahun 2021 sebagai momentum untuk pemulihan sektor parekraf, dalam bingkai _restart_, reform, dan _rebound_, meskipun dunia saat ini sedang menghadapi situasi VUCA (_Volatility_, _Uncertainty_, _Complexity_, dan _Ambiguity_), kondisi di mana semua serba tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian.

“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mampu mengambil peluang, untuk bangkit di saat sulit, menang melawan COVID-19, _together yes we can do it_,” ujarnya

Untuk buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dan Trend Industri Pariwisata 2021 ini sudah bisa diunduh melalui website resmi Kemenparekraf/Baparekraf https://www.kemenparekraf.go.id/ (Arianto)

Read More