Bukan Garuda, tapi Citilink Bakal Masuk Holding BUMN Aviasi
Ormas Islam Berharap Pemerintah Aktif Membangun Dialog
WIKA Peroleh Kontrak Baru sebesar Rp11,8 Triliun
Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menyampaikan bahwa catatan ini mencerminkan kepercayaan pasar yang tetap terjaga kepada WIKA di tengah pandemi Covid-19. WIKA juga tetap optimis menjaga keberlanjutan bisnisnya dengan ikut pada beberapa tender dengan total nilai sebesar Rp27 Triliun sampai dengan saat ini.
"Kami berharap kondisi Covid-19 saat ini bisa segera membaik, sehingga kondisi ekonomi Indonesia, termasuk industri, dan Perseroan juga semakin membaik, Dengan demikian jumlah kontrak baru masih akan bertambah di sisa perjalanan 2021," jelas Agung di Jakarta. Jum'at (13/08)
*Turut Andil dalam Mengurangi Debit Banjir Sungai Ciliwung*
Salah satu proyek baru yang menjadi _highlight_ pada awal Semester II-2021 ini adalah Proyek Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam proyek ini, WIKA tergabung dalam KSO bersama Jaya Konstruksi dengan porsi WIKA sebesar 63% atau senilai Rp435,2 Miliar.
Pada proyek ini, Perseroan bertanggung jawab melanjutkan pembangunan terowongan (sodetan) ganda dari Sungai Ciliwung (inlet) menuju titik pertemuan (arriving shaft) di Jalan Otista III, sepanjang 549 meter. Sodetan ini bertujuan untuk mengurangi debit banjir Sungai Ciliwung dengan mengalirkan air sebesar 60 meter kubik per detik ke KBT, saat Sungai Ciliwung sudah tidak lagi mampu menampung debit air pada perkiraan debit banjir ulang 25 tahunan sebesar 508 meter kubik per detik.
Dengan proyek itu, maka andil WIKA dalam pengendalian banjir Ibu Kota Jakarta menjadi semakin lengkap. Saat ini, Perseroan juga tengah menyelesaikan beberapa fasilitas lainnya yang menjadi bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir, yaitu: Pembangunan Bendungan Sukamahi, Bogor dan pembangunan Stasiun Pompa Ancol-Sentiong, Jakarta.
*Anak Usaha WIKA Ekspor 15.000 Set Produk Komponen Mobil ke Thailand*
Salah satu Anak Usaha WIKA, PT WIKA Industri & Konstruksi (WIKA IKON) resmi mengirimkan komponen mobil produksi anak bangsa ke Thailand. Sebanyak ±15.000 sets komponen mobil berupa _Roof Rack Set_ yang diproduksi Pabrik Plastic, Pressing & Casting (PPC) WIKA IKON sudah memasuki pengiriman ketiga ke ITOCHU, Thailand pada akhir Juli 2021.
Nantinya produk-produk tersebut akan diaplikasikan pada bagian kerangka atap mobil Toyota Fortuner produksi Toyota Motor Thailand.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya menuturkan bahwa dipercayanya WIKA IKON oleh ITOCHU sebagai eksportir produk komponen mobil ini didasarkan atas jalinan kerja sama yang baik selama ini antara WIKA IKON & ITOCHU dalam melakukan _Product Development Design_ secara jangka panjang dan mengacu pada kualitas produk yang telah teruji dengan sangat baik.
“Harapannya atas ekspor ini menjadi tolak ukur atas sebuah optimisme WIKA IKON dalam menghasilkan produk-produk _Part Automotive_ berkualitas yang diakui dunia," terang Mahendra.
"Rencana pengiriman komponen ini secara keseluruhan terbagi dalam 6 _Batch. Batch_ pertama dan kedua telah dilaksanakan di bulan Maret dan Mei 2021 lalu, _Batch_ selanjutnya akan dilaksanakan pada September 2021 mendatang," pungkasnya. (Arianto)
Erick Thohir Pastikan Transformasi dan Efisiensi di Garuda Terus Berjalan
Tuntaskan Progam Vaksinasi Covid-19 dan Bansos, Pemerintah Gelar Rakor Kolaborasi Disdukcapil, Dinkes, dan Dinsos
Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa, Staff Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Harry Hikmat, dan Staff Khusus Menteri Sosial, Don Rozano.
Disampaikan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, kolaborasi antar lembaga-lembaga besar tersebut pada dasarnya adalah untuk sama-sama melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban negara.
“Progam vaksinasi Covid-19 dan Bansos ini tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Disdukcapil, Dinkes, dan Dinsos harus berkolaborasi, berkoordinasi, dan bersinergi dari pusat sampai daerah,” ujar Zudan dalam paparannya yang membuka Rakor tersebut.
Zudan juga menyoroti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes HK.02.02/III/15242/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Pelayanan vaksinasi bagi masyarakat yang belum memiliki NIK, dapat dilakukan bersama Dinkes bersama Disdukcapil. Dengan demikian, kebutuhan vaksinasi penduduk terlayani, kebutuhan NIK juga terpenuhi, dan itu satu paket,” rinci Zudan.
Oleh karena itu, Zudan meminta jajaran pemerintah daerah untuk segera melakukan Rapat Koordinasi untuk menindak lanjuti kolaborasi yang sudah terjalin kuat di tingkat pusat.
“Mari bersama-sama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota rukun-akur bergerak serentak mengimplementasikan dan mengefektifkan program pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat melalui optimalisasi program vaksinasi Covid-19 dan Bansos,” himbau Zudan sambil menutup keterangan. (Arianto)
Ada Kendala Dalam Vaksinasi Hubungi Call Center 119
Masyarakat yang mengalami kendala dalam mendapatkan layanan vaksinasi dapat segera melapor ke hotline Vaksinasi Covid-19 di nomor 119.
Khusus untuk kendala NIK tidak ditemukan, masyarakat juga dapat melapor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
“Dukcapil siap sedia dan mendukung penuh penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19. Ini merupakan tugas negara yang mulia,” kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh, di acara Rapat Koordinasi Kolaborasi antara Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial seluruh Indonesia, baik pusat, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota, yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis (12/08/2021).
Selain Dinas Dukcapil daerah, masyarakat juga dapat melaporkan kendala NIK tidak ditemukan ke layanan call center Dukcapil Pusat melalui hotline 1500537 yang responsifitsnya tentu bergantung pada jumlah laporan yang masuk.
“Selain Hallo Dukcapil di nomor 1500537, masyarakat juga dapat menghubungi kami di 10 nomor whatsapp lainnya,” ungkap Zudan.
Adapun 10 nomor whatsapp yang dimaksud tersebut tidak lain adalah:
1. 0811 1902 4156
2. 0811 1902 4157
3. 0811 1902 4158
4. 0811 1902 4159
5. 0811 1902 4160
6. 0811 1902 4161
7. 0811 1902 4162
8. 0811 1902 4163
9. 0811 1902 4164
10. 0811 1902 4165
“Pelayanan melalui whatsapp dapat dilakukan dengan menyesuaikan format tertentu, seperti menyertakan NIK, Nama Lengkap, Nomor Kartu Keluarga, Nomor Telepon, Alamat Email, dan permasalahan yang dihadapi,” rinci Zudan. (Arianto)
DJKA Fokus Pengujian Kereta Bandara Yogyakarta International Airport
Menhub Pastikan Reaktivasi Stasiun KRL Pondok Rajeg Tetap Berjalan Di Tengah Pandemi
“Ini adalah satu aktualisasi dari perintah Bapak Presiden bahwa meski di tengah pandemi, semua Kementerian/Lembaga harus melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, saya memerintahkan kepada Dirjen Perkeretaapian dan Kepala BPTJ untuk melanjutkan reaktivasi stasiun, khususnya yang berada di kawasan aglomerasi,” jelas Menhub.
Menhub mengatakan, reaktivasi ini tidak hanya dilakukan di wilayah aglomerasi seperti Jabodetabek, tetapi juga dilakukan di seluruh wilayah aglomerasi seperti: Jogja, Solo, Semarang, Surabaya dan wilayah lainnya.
"Pembangunan seperti reaktivasi seperti rel dan stasiun kereta api di kawasan aglomerasi menjadi penting dan harus konsisten dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah concern untuk menomorsatukan angkutan massal. Apalagi kereta api merupakan angkutan massal yang eco friendly atau ramah lingkungan,” ungkap Menhub.
Lebih lanjut Menhub mengatakan, minat masyarakat di kawasan aglomerasi untuk menggunakan kereta seperti KRL sangat tinggi.
"Bayangkan satu hari penumpang KRL Jabodetabek bisa 1,2 juta orang. Kalau Stasiun Pondok Rajeg beroperasi kembali, angkutan ini akan semakin produktif dan diharapkan masyarakat bisa berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan massal,” kata Menhub.
Menhub menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok dan Kabupaten Bogor yang telah mendukung proyrek reaktivasi ini.
Stasiun Pondok Rajeg ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kabupaten Bogor. Termasuk dalam wilayah DAOP 1 Jakarta, PT KAI (Persero). Stasiun tersebut dibangun pada awal tahun 1997 dengan tujuan untuk kereta api angkutan penumpang (masih KRD 2 gerbong), rutenya dari Stasiun Nambo langsung ke Manggarai tidak berhenti di lintas Jakarta-Bogor.
Stasiun ini dioperasikan pada tahun 2000-2006 untuk KRD 2 Gerbong, dan sejak Juli tahun 2015 dioperasikan untuk KRL namun tidak berhenti sampai sekarang ada 10 perjalanan KRL. Rute perjalanan yang melewati Stasiun Rajeg yaitu Nambo-Citayam- Manggarai-Angke dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit.
Turut mendampingi dalam tinjauan tersebut Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Kepala BPTJ Polana B.Pramesti, Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Depok Dadang Wihana. (Arianto)
Semarakkan HUT Ke-76 RI, Yuk Ikutan #MelodiKemerdekaan Berhadiah Jutaan Rupiah
Peringatan Hakteknas ke-26, Momentum Tumbuhkan Kepercayaan Diri Bangsa Indonesia
PLN Pasok Listrik ke Blok Rokan, Erick Thohir: Bukti RI Mampu Kelola Energi Secara Mandiri
Halim Iskandar Hadiri Peringatan Hakteknas 2022
Momentum 1 Muharram, Mahfud MD Serukan untuk Bersabar dan Perkuat Optimisme
Dirjen Bimmas Islam Kemenag Keluarkan Keputusan Hari Libur dan Cuti Bersama Bergeser dari Tanggalnya Saja
Menparekraf Ajak Dosen dan Mahasiswa Universitas Terbuka Bantu Pulihkan Parekraf
Komitmen Daerah Jadi Kunci Keberhasilan Inovasi
Pasca Pandemi Diharapkan Desa Wisata Kembali Bangkit
Penandatanganan Akta Pendirian PT Perikanan Indonesia
Menteri Desa Siap Bantu Sukseskan Ganti Rugi Korban Kerusuhan Maluku
Hal itu menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) pemerintah terkait gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok yang diajukan para korban kerusuhan Maluku pada 1999.
"Kami siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan untuk ikut mendukung percepatan dan keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut pengadilan ini," kata Halim Iskandar dalam rapat Rakorsus Tingkat Menteri, Kamis (05/08/2021).
Seperti diketahui, pemerintah harus segera menjalankan perintah putusan pengadilan tingkat pertama, yakni memberikan ganti rugi sebesar Rp 3,9 triliun kepada korban tragedi kerusuhan Maluku sebagai penggugat.
Jumlah uang tersebut terdiri dari bahan bangunan rumah (BBR) sejumlah Rp 15 juta dan uang tunai Rp 3,5 juta untuk masing-masing pengungsi sebanyak 213.217 kepala keluarga.
Rakorsus dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan dikuti oleh beberapa kementerian lainnya, anatara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Adapaun Kerusuhan Maluku yang dimaksud adalah konflik etnis-politik yang melibatkan agama di kepulauan Maluku, khususnya pulau Ambon dan Halmahera, konflik ini bermula pada era Reformasi awal 1999 hingga penandatanganan Piagam Malino II tanggal 13 Februari 2002.
Penyebab utama konflik ini adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi secara umum di Indonesia setelah Soeharto tumbang dan rupiah mengalami devaluasi selama dan seusai krisis ekonomi di Asia Tenggara.
Rencana pemekaran provinsi Maluku menjadi Maluku dan Maluku Utara semakin memperuncing permasalahan politik daerah yang sudah ada. Karena permasalahan politik tersebut menyangkut agama, perseteruan terjadi antara umat Kristen dan Islam pada Januari 1999. (Arianto)