Jokowi Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sumatera Utara 2018 - 2023

DNM.com (Jakarta)

Presiden RI Joko Widodo melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Letnan Jenderal TNI (Purn) Edy Rahmayadi dan Drs H Musa Rajekshah MHum, bersama delapan provinsi lainnya, Rabu (5/9/2018), di Istana Negara Jakarta. Dalam agenda tersebut, disebutkan ada pesan khusus untuk mengejar keterlambatan pembangunan selama ini.

Gubernur-Wakil Gubernur pun mengikuti seluruh proses pelantikan mulai dari pemberian surat tanda keputusan Presiden, penandatanganan berita acara pelantikan hingga proses pengambilan sumpah jabatan. Keduanya tampak bersemangat menyampaikan ikrar sebagai pemimpin Sumatera Utara lima tahun ke depan.

Usai dilantik, Edy-Ijeck disambut puluhan orang warga Sumut di halaman Istana Negara untuk memberikan ucapan selamat, sekaligus berfoto bersama dengan pemimpin baru. Meskipun dalam kondisi panas dan padat, keduanya tampak antusias melayani permintaan masyarakat yang menunggu sejak pagi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menyampaikan, bahwa langkah awal sebagai kepala daerah adalah melakukan evaluasi dan konsolidasi. Mengetahui bagaimana kemampuan organisasi. Khususnya seluruh perangkat kerja atau jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Sebab tanpa memahaminya, akan sulit mensinergikan program pembangunan, meskipun visi misi berulangkali disampaikan.

Gubernur pun menyampaikan ada beberapa poin penting yang menjadi prioritas. Pertama masalah ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pertanian. Ditegaskannya pembanguan di 33 kabupaten/kota harus sejalan, se-iya sekata, serta tidak ada lagi pengkotak-kotakan.

"Segera kejar keterlambatan pembangunan. Berarti kita sudah terlambat pembangunannya," ujar Gubernur, mengungkapkan pesan dari Presiden kepada keduanya.

Sementara Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan terimakasih kepada rakyat atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dirinya pun mengajak seluruh rakyat Sumut menjaga kebersamaan agar pembangunan berjalan baik. "Tidak ada lagi kontestasi, semua kita harus bersama membangun Sumut. Semoga kami bisa amanah menjalankan tugas ini," sebutnya.

Hadir diantaranya Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Pj Gubernur Sumut Eko Subowo, Sekdaprov Sumut Dr Hj Sabrina serta jajaran OPD Pemprov Sumut. **(Humas/Red-33)

Read More

Ombudsman RI Harapkan Pelayanan Publik Sumut “Zero Maladministrasi”

DNM.com (Medan)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengharapkan agar penyelenggaraan pelayanan publik di Sumatera Utara (Sumut) jauh dari penyimpangan proses administrasi atau yang juga dikenal dengan istilah “zero maladministrasi”. Sehingga, kualitas pelayanan lancar dan masyarakat terpuaskan.

Hal ini disampaikan Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya ketika berkunjung ke Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu (29/8). Dadan dan rombongan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprovsu Drs H Mhd Fitriyus SH MSP mewakili Penjabat Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo MBA.

Fitriyus mengapresiasi dan menyambut baik kedatangan Ombudsman RI beserta rombongan. Menurut Fitriyus, pertemuan seperti ini merupakan salah satu bentuk kerja sama dan komunikasi antara pusat dan daerah yang harus selalu dijaga.

“Kordinasi seperti ini menurut hemat saya sangat penting. Karena sebenarnya pemerintah dan Ombudsman memiliki tujuan yang sama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kami, pemerintah, pelaksana pelayanan tersebut dan Ombudsman mengawasi jalannya pelayanan,” katanya.

Fitriyus berharap agar kedepannya pemerintah dan Ombudsman melakukan lebih banyak sinergi. Tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga pengembangan kapasitas penyelenggara pelayanan publik. “Mungkin bagus sekali kalau Ombudsman bisa membuat workshop atau pembekalan-pembekalan tentang pelayanan publik. Karena kami merasa bahwa kami juga perlu dibina, khususnya tentang standar-standar pelayanan publik yang baik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Fitriyus juga memuji kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar. “Sejauh ini, kita Pemprovsu memiliki hubungan yang baik dengan Ombudsman Provsu. Begitu juga dengan Bapak Abyadi. Saya kenal baik dan kinerjanya juga bagus,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota ORI Dadan S Suharmawijaya mengatakan bahwa kedatangan dirinya dengan rombongan adalah untuk melakukan diskusi, komunikasi, dan survey kinerja Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut.

“Kami, Ombudsman, keliling ke semua instansi yang ada di Sumut untuk menerima masukan-masukan dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kami merasa bahwa kordinasi, sinergi, dan kerja sama itu perlu ditingkatkan. Untuk mendorong pemerintah khususnya pemerintah daerah pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang ada di Sumut turut menjadi mitra pengawasan Ombudsman,” jelas Dadan.

Dadan juga memuji proses penyelenggaraan pelayan publik yang memiliki banyak progres. “Kami melihat beberapa perkembangan dan perbaikan-perbaikan. Baik karena adanya pengaduan dari masyarakat maupun inisiatif dari pemerintah daerah sendiri yang melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan publik. Mudah-mudahan kedepannya Sumut bisa menjadi salah satu daerah dengan Zero Maladministrasi,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut mewakili inspektorat, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu. **(Humas/Red-173)

Read More

Walikota Medan Sambut Kedatangan Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I Di Lanud Soewondo

DNM.com (Medan)

Wali Kota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si menyambut kedatangan Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara I (Pangkoopsau I) Marsekal Muda (Marsda) TNI Nanang Santoso di Pangkalan Udara Lanud Soewondo Medan, Rabu (29/8).

Kedatangan Pangkoopsau I, Marsda TNI Nanang Santoso beserta rombongan ini disambut dengan tarian somba-somba khas tanah batak.

Wali Kota Medan juga turut menyematkan kain ulos kepada Pangkoopsau I, Marsda TNI Nanang Santoso beserta istri sebagai ucapan selamat datang di Kota Medan.

Selain Wali Kota Medan, kedatangan Pangkoopsau I ini turut disambut oleh Danlanud Soewondo, Kolonel (Pnb) Dirk Poltje Lengkey, Kasdam I BB, Brigjen TNI Hassanudin, SIP ,Wakapolrestabes Medan, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto dan unsur forkopimda lainnya. **(Humas/Red-170)

Read More

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menyerahkan Bantuan Hibah Mobil Operasional Kepada 44 Kabupaten/Kota

DNM.com (Jakarta)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise menyerahkan bantuan hibah kendaraan operasional Molin (Mobil Perlindungan) kepada 44 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota secara simbolis. Sebelumnya, Kemen PPPA telah memberikan Molin kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada 2016.

Jumlah Molin dan Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (Torlin) yang telah diberikan ke daerah adalah 247 Unit Molin dan 404 Unit Torlin, disampaikan secara bertahap. Pada tahun  2016 sejumlah 203 Unit Molin dan 404 Unit Torlin kepada 34 provinsi dan 170 Kabupaten Kota. Pada tahun 2017 sejumlah 44 Unit Molin kepada 44 Kabupaten Kota pada 30 Provinsi.

“Kami memberikan Molin dengan tujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan penanganan, pencegahan, dan pemberdayaan  korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melihat luasnya wilayah Indonesia, Kemen PPPA menilai perlu memperkuat unit pelayanan terpadu PP dan PA dengan memberikan bantuan peningkatan sarana/prasarana berupa penyediaan kendaraan operasional P2TP2A,” ujar Menteri Yohana di Jakarta.

Baca Juga : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Gelar Lomba Suara Anak Indonesia 2018

Molin ini disediakan dengan mempertimbangkan spesifikasi  tertentu sesuai kebutuhan penanganan korban kekerasan. Penyerahan molin tersebut diharapkan semakin mendorong optimalisasi teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di daerah, sinergi dengan program lainnya, seperti Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PPTPPO), rumah sakit rujukan, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan lembaga penyedia layanan lainnya.

Menteri Yohana menjelaskan meski sudah banyak anak yang meraih prestasi dan mampu mengembangkan diri karena mereka memiliki keluarga dan lingkungan yang menyediakan rasa aman, nyaman, dan kesempatan yang cukup untuk memperkuat potensi dirinya, namun masih banyak pula anak yang belum terpenuhi hak dan mendapatkan perlindungan sehingga menghambat proses tumbuh kembangnya, seperti masih terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak. 

Berdasarkan data Crawling Media Online, periode Januari – Agustus 2018, korban kekerasan psikis 1.878 anak, korban kekerasan seksual 2.190 anak, korban kekerasan fisik 2.536 anak, dan korban penelantaran 649 anak. Selanjutnya, berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian PPPA, korban kekerasan terbanyak adalah perempuan, yaitu 5.884 anak perempuan dan laki-laki 1.369 anak yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Melihat data tersebut, kami menilai perlu adanya perlindungan khusus bagi anak untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Upaya ini diberikan dalam bentuk penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehat sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap p peradilan", tambah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise. **(Red-150)

Reporter : Imam Sudrajat

Read More

Wakil Walikota Medan Memimpin Langsung Penertiban Papan Reklame Ilegal

DNM.com (Medan)

Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, MSi memimpin langsung penertiban papan reklame yang tidak memiliki izin (Ilegal) di Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di dekat perlintasan Kereta api didepan Kampus UISU Kedokteran, Sabtu (25/08). Pembokaran papan reklame yang sudah berdiri ini karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 11 tahun 2011 tentang Reklame.

Dalam pembongkaran, selain Wakil Wali Kota, Hadir juga Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, SIk, guna menyaksikan proses pembongkaran reklame ilegal ini. Dengan hadirnya kepolisian tentunya akan semakin memperlancar Penertiban reklame ilegal yang ada disejumlah titik.

Guna mendukung kelancaran pembongkaran, tim pembokaran yang terdiri dari Satpol PP Kota Medan yang dipimpin Plh Kasat Pol PP, Rakhmat Harahap, menurunkan mobil crane beserta peralatan las  yang digunakan untuk memotong konstruksi papan reklame. Proses pembongkaran berjalan dengan lancar, sebab tidak ada upaya menghalangi pembokaran dari pemilik Reklame tersebut. 

Sebelum melakukan pembongkaran, tim lebih dulu mematikan arus listrik yang mengaliri kedua papan reklame. Setelah memastikan aman, barulah tim memulai pembongkaran. Diawali dengan mengikat papan reklame dengan menggunakan mobil crane. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tiang reklame menggunakan las.

Tidak butuh waktu lama, Pembongkaran papan reklame ilegal yang berukuran 4 x 2 Meter tersebut berhasil diturunkan. Tim dengan sangat hati - hati merobohkan papan reklame ilegal tersebut, sebab posisi yang sangat dekat dengan rel perlintasan kereta api. Selanjutnya oleh Tim papan reklame dicincang satu persatu dan dimasukkan ke dalam truk.

Wakil Wali Kota Medan Ir. H. Akhyar Nasution, MSI mengungkapkan penertiban papan reklame ini dilakukan Pemko Medan karena tidak memiliki izin. Tentunya selain reklame ilegal ini, ratusan papan reklame yang berdiri di zona terlarang dan tidak memiliki izin akan terus dibongkar oleh tim.

"Ratusan Reklame yang berada di zona terlarang akan kita bongkar. Untuk izinnya memang tidak bisa dikeluarkan karena secara teknis Izinnya tidak bisa keluar karena akan melanggar peraturan" kata Wakil Wali Kota.

Selanjutnya menurut Wakil Wali Kota, dengan hadirnya Kapolrestabes Medan dalam pembongkaran reklame Ilegal ini akan semakin menambah kelancaran penertiban papan reklame di sejumlah ruas di Kota Medan. Artinya dukungan Kepolisian ini semakin menambah kepercayaan diri Pemko Medan.

"Selama ini jika ada papan reklame yang berisikan gambar Kapolrestabes Medan maupun Dandim 0201/BS, belum tentu atas izin beliau. Jadi Pemko Medan mendapatkan dukungan penuh dari pihak Aparat keamanan untuk menertibkan papan Reklame Ilegal", kata Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Sik, mengungkapkan pihaknya siap mendukung Pemko Medan dalam menertibkan reklame ilegal yang berisi di sejumlah ruas di Kota Medan. Artinya Kepolisian mendukung Program Pemko Medan dalam menjadikan Medan yang tertib aman dan lancar.

Sebelum menyaksikan Pembongkaran Papan Reklame, Wakil Wali Kota Medan bersama Kapolrestabes Medan meninjau Pasar Bengkok di jalan Aksara. Peninjauan pasar ini guna memastikan keamanan dan ketertiban di pasar tersebut agar masyarakat yang berbelanja maupun pedagang merasa nyaman. Dalam peninjauannya, Kapolrestabes dan Wakil Wali Kota Medan berbincang - bincang dengan para pedagang dan masyarakat yang sedang berbelanja. **(HMS/Red-142)

Read More

Pemerintah Sudah Cairkan Rp. 985,8 Miliar Untuk Penanganan Gempa Lombok

DNM.com (Jakarta)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, hingga saja ini pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok.

“Dana tersebut terdiri dari Rp557,7 miliar disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Rp428,1 miliar melalui Kementerian/ Lembaga,” kata Menkeu melalui fanpage facebook-nya, yang diunggahnya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/8).

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, yang terdiri dari Rp557,7 miliar melalui BNPB dan sebesar Rp428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga.

Ditegaskan Menkeu, pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat.

Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok, jelas Menkeu, akan berlangsung sepanjang tahun 2018.

Sedangkan untuk tahun 2019, dalam RAPBN 2019 yang sudah disampaikan Pemerintah ke DPR, Pemerintah sudah menyiapkan anggaran pada beberapa Kementerian/Lembaga seperti BNPB, Kemensos, Kemendikbud, Kemendes & Transmigrasi dan lainnya sekurangnya Rp1 triliun, yang dapat segera dicairkan pada awal tahun anggaran 2019, atau direalokasi/ direvisi oleh kementerian/ lembaga terkait di awal tahun 2019, untuk menjamin kelanjutan pemberian bantuan dasar dan perbaikan/pembangunan kembali paska bencana gempa.

Selain dana tersebut, menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dalam RAPBN 2019 telah disiapkan Cadangan Bencana yang lebih besar, yang juga akan dapat digunakan untuk lanjutan bantuan dasar dan rehabilitasi & rekonstruksi sesuai kebutuhan untuk mengembalikan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang terkena bencana, termasuk untuk masyarakat Lombok.

“Antisipasi perencanaan tersebut sudah disiapkan pemerintah dari awal untuk melanjutkan dukungan Pemerintah dalam pembangunan daerah yang terkena dampak bencana di Lombok agar kembali normal,” tegas Sri Mulyani.

Selain penyiapan anggaran untuk bantuan penanganan bencana, Menkeu menjelaskan, bahwa pemerintah juga telah membangun dan melaksanakan sistem mitigasi dan penanganan bencana yang lebih baik dan diharapkan semakin baik dari tahun ke tahun.

“Kita telah memiliki BNPB dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang menjadi lokomotif penanganan bencana di lingkup nasional dan daerah,” ujar Sri Mulyani seraya menambahkan, dengan sistem penanganan bencana yang lebih baik, diharapkan anggaran yang telah disiapkan akan dapat disalurkan dan didistribusikan secara tepat sasaran dan lokasinya, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat waktu.

Berbagai Bantuan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, sejak terjadinya gempa, Pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian/lembaga.

BNPB telah menyiapkan anggaran Rp1,1 triliun dalam Program Penanggulangan Bencana, yang digunakan sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp557,7 miliar, antara lain untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Sri Mulyani juga menyampaikan, bahwa tahap pertama santunan untuk perbaikan 5.000 (lima ribu) rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp50 juta/rumah, telah dicairkan.

Adapun tahap kedua santunan perbaikan 5.000 rumah rusak berat, dan kemudian rumah rusak ringan/sedang masih sedang disiapkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BNPB.

“Pemerintah terus melakukan pemeriksaan/ verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali,” ungkap Menkeu.

Beberapa kementerian/lembaga lain, lanjut Menkeu, juga telah menyalurkan bantuan, total sebesar Rp428,1 miliar, diantaranya:

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile & school kit.

• Kementerian PUPR Rp176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.

• Kementerian Sosial Rp12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum.

• Kementerian Kesehatan Rp7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya.

• Kementerian ESDM Rp1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.

• Selain itu, TNI dan Polri juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

Menkeu menjelaskan, dalam APBN 2018 untuk mengantisipasi kejadian bencana, telah disiapkan Cadangan Bencana sebesar Rp3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB.

Ia menyebutkan, BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Proses penyediaan tambahan anggaran ini dimaksudkan untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi: rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya.

“Anggaran APBN 2018 disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan dipergunakan pada tahun 2018 ini,” jelas Sri Mulyani.

Selain anggaran untuk BNPB, menurut Menkeu, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari kementerian/ lembaga untuk memberikan percepatan bantuan bantuan bagi masyarakat Lombok, sesuai kebutuhan dan sesuai sisa waktu yang cukup untuk pelaksanaan dan pencairan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. **(HMS/Kemen/Red-131).

Read More

Walikota Medan Menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka HUT RI Ke - 73

DNM.com (Medan)

Wali Kota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kota Medan dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dalam rangka HUT ke 73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018, di Gedung DPRD Kota Medan, Kamis (16/8).

Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hendry Jhon Hutagalung, SE, SH, MH dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, M.Si, Sekda Kota Medan, Ir. Syaiful Bahri Lubis, Unsur FKPD Kota Medan, para anggota dewan, pimpinan OPD, Camat se-kota Medan, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Medan.

Rapat paripurna istimewa DPRD Kota Medan berlangsung tertib dan khidmat hingga berakhirnya pidato kenegaraan tersebut. **(HMS/Red-100)

Read More

Pemkab Humbahas Dengan Kapolres Melaksanakan Upacara Taptu Dalam Rangka Menyambut HUT RI Ke-73

DNM.com (Humbahas)

Dalam rangka menyambut HUT RI Ke-73 , Pembkap Humbahas sebagai Panitia HUT RI melaksana- kan Upacara Taptu serta kegiatan Pawai Obor di Jalan Merdeka, Desa Pasaribu Doloksanggul, tepatnya didepan Polsek Dolok Sanggul.

Sebelum acara resmi dimulai, Gladi Bersih diperagakan dan sebagai komandan Taptu dipimpin oleh AKP. Robinson Sembiring ( Kanit Kasat Lantas ) dan sebagai inspektur upacara dipimpin langsung oleh Kejari Zaidar Rasepta, Lagu Taptu dipersembahkan, laporan Komandan Taptu dan penyalahan obor induk, Laporan Komandan Taptu kepada Inspektur upacara.

Acara dilanjutkan dengan pembawaan obor induk dan pemukulan drumband Pawai obor start dimulai dari polsek Doloksanggul, simpang empat, Jl.Letkol, Jl. Legiun Veteran dan finish tetap didepan polsek doloksanggul.

Pelepasan Pawai obor dimulai dari Pembawa Obor Induk, polisi cilik,     , TNI dan Polri, pramuka, SD, SLTP, SLTA, BUMN dan BUMD. ASN dan OKP. **(Red-97)

Reporter : B.Nababan

Read More

11 Tahun Borong Jadi Ibukota Kabupaten Manggarai Timur Belum Bisa Menikmati Air Minum Bersih

DNM.com (Borong - NTT)

Hampir setiap hari dari lorong ke lorong dan jalan ke jalan di Kota Borong,ibukota Kabupaten Manggarai Timur (Matim) propinsi Nusa Tenggara Tinur (NTT) mengeluh soal air minum bersih.

Air di Borong sudah jadi keluhan klasik sejak Manggarai Timur di mekarkan dari  kabupaten induk Manggarai. Keluhan warga Borong soal air pun jadi bahan pemberitaan di media massa dari hari ke hari bahkan dari bulan ke bulan.

Ancaman warga dan desakkan sudah barang biasa yang tidak pernah dianggap serius oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

Kini,ibarat pepatah kuno masuk telinga kiri keluar telinga kanan bahkan hingga sekarang langkah cepat dan tepat pemerintah atas keluhan warga seolah tak kunjung datang.

Warga selalu berteriak agar segera diperhatikan  pemerintah namun jawabannya bukannya membantu warga mendapatkan air bersih malah program lain yang diperhatikan.

"Kami berharap pemerintah bisa urus serius air bersih di Borong. Potensi air ada tapi di mana-mana air membuat warga menderita, Keluhan warga belum dianggap serius.Buktinya,air bersih di Borong harus dicari di kali kami harus sewa mobil pick up dan antri berjam-jam serta berjalan kaki ke sumber mata air” ungkap silvester peluru warga desa nanga labang kota borong.

Kenapa air selalu jadi keluhan utama itu karena Kota Borong sudah semakin banyak penduduk tapi kepentingan masyarakat belum serius diurus,"kata Theo Pamput,warga Kelurahan Rana Loba-Borong saat ditemui media ini ,Rabu (15/08) siang.

Theo mengisahkan air yang diurus BLUD SPAM Borong sudah dibangun jaringannya sudah ada 10 tahun lalu ,tapi tidak pernah mengaliri.Tagihan air lancar tapi airnya tidak lancar,"ujar Theo.

Ia berharap pemerintah Jokowi perlu melakukan audit lapangan hendaknya pemerintah pusat menggerahkan semua daya upaya agar air bisa mengalir di rumah kami di Borong ini.

Pantauan media ini Mobil pick up yang berjualan air setiap hari mengambil air di kali Wae laku yang pasti airnya kotor dan tidak bersih.membeli air yang diambil di Kali Wae Bobo dan irigasi di Golo Mongkok,Kecamatan Rana Mese.

Persoalan air bersih di Borong kini menjadi hantu yang sangat sulit dilakukan oleh pemerintah kabupaten Manggarai Timur sejak 11 tahun di mekarkan. Pemerintah Daerah dianggap sibuk mengumpulkan harta tanpa memperhatikan warganya. **(Red-91)

Read More

Fraksi Golkar Kecewa Terhadap Kinerja Kadis Peternakan dan Perikanan Sedangkan Fraksi Gerindra Mengatakan Nota Pengantar Bupati Makro

DNM.com (Humbahas)

Rapat Parnipurna DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 , Selasa 14/8 , Pukul 11.00 wib bertempat diGedung DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Propinsi Sumatera Utara . Hadir pada saat itu Wakil Bupati, Ketua dan wakil Ketua DPRD, para OPD serta insan pers.

Dalam rapat parnipurna DPRD Humbahas kali ini dari Fraksi Golkar dan juga Fraksi Gerindra meminta jawaban dan saran dari pada Bupati Dosmar Banjarnahor karena Fraksi Gerindra sendiri menemukan hasil pemeriksaan BPK dan Nota Pengantar Bupati dan setelah rapat dengan mitra kerjanya dikomisi-komisi Fraksi Gerindra, sedangkan Fraksi Golkar lewat juru bicaranya Marolop Manik menyampaikan sebagai wujud tugas pengawasan sebagai wakil rakyat Fraksi Golkar melihat masih ada beberapa keburukan dan kekurangan dibeberapa sektor.

Fraksi Golkar sendiri akan memberikan beberapa saran dan masukan tajam terhadap penyelenggaraan pemerintah selama tahun 2017 yang bertujuan memperbaiki kerangka kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bersih dimasa yang akan datang.

Marolop Manik mengharapkan agar kewajiban pemerintah kepada semua yang wajib dibayarkan agar segera diselesaikan. Dari Fraksi PDIP memberi pandangan atas pembahasan nota pengantar keuangan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018 yang disampaikan tanggal 13 Agustus 2018 secara umum menyampaikan terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya dalam menjalankan roda pemerintahan selama tahun 2017.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Marolop Manik menyampaikan pandangan umumnya dengan tegas dan banyak "penolakan" dan "pertanyaan" diantaranya Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 8.850.180.209 atau 127,73 Persen dari anggaran sebesar Rp. 6.928.820.000 ( Mohon penjelasan sumber dananya dari mana ) Pendapatan Retribusi Daerah dari Anggaran Rp. 4.694.372.815 Realisasi menjadi sebesar Rp. 44.905.497.281 atau realisasi sebesar Rp. 104,5 Persen ( Mohon Penjelasan dari Bupati).

Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan anggaran sebesar Rp. 6.307.181.061- terealisasi 92,23 Persen, sebesar Rp. 5.817.060.834 ( Mohon Penjelasan atas penurunan realisasi dari Bupati serta penyebabnya), Pendapatan asli daerah lainnya yang Sah Anggarannya Rp. 65.261.124.548 Realisasi mencapai 101,17 Persen Sebesar Rp. 60.025.618.703,01.

Disinggung mengenai Dinas Pertanian diantaranya Pengelolaan Alsintan Traktor Besar dan Kecil yang tidak efektif dari jumlah traktor yang ada dan luas lahan yang dikerjakan tidak sebanding dengan biaya yang digunakan sebesar Rp. 2.450.101.200.

Dari pantauan Fraksi Golkar , pengelolaan traktor pada tahun 2017 tidak memenuhi SOP, begitu juga dengan Pertanaman Jagung,  Fraksi Golkar mempertanyakan bibit jagung yang diterima untuk kebutuhan 11.000 HA padahal 165.000 Kg atau 165 Ton padahal tanah yang dikelola hanya 1154 HA ! " begitu juga dengan pupuk yang ditransfer dari kementrian pertanian hanya 45,53 HA dikali 90.000 sebesar Rp. 4.088.700.

Menurut dinas kementrian pertanian bahwa bahwa bantuan pupuk yang realisasi transfer hanya 45.43 HA, Pemakaian traktor dengan harga Rp. 20.000/rante," sehingga Rp. 500.000/Ha atau Rp. 40.000/rante . Apakah ini sudah ada Perbup-nya ataukah ini Kebijakan Kepala Dinasnya ?

Dengan tegas Fraksi Golkar sangat merasa kecewa dengan kadis Peternakan dan Perikanan bahwa kegiatan yang sudah disepakati pada APBD 2017 tidak terealisasi sama sekali padahal biaya biaya untuk kedua kegiatan ini habis pakai, artinya bantuan ternak, pakan, bibit ikan jangan menjadi proyek yang harus ditenderkan, regulasi untuk bantuan kepada masyarakat petani sudah harus dibuat.

Sedangkan untuk Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah, Fraksi Golkar mendapat laporan dari pihak ketiga bahwa Pemda masih punya kewajiban atas pekerjaan kegiatan proyek yang berasal dari DAU pada APBD Thn 2017, kalau begini jadinya rakyat pelaku usaha sudah pasti rugi, padahal pemerintah harus membina masyarakat pelaku usaha. Sedangkan untuk Bupati sendiri, bahwa perhitungan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Netto maka Silpa anggaran thn 2017 adalah sebesar Rp. 126.432.916.878,84.

Dari uraian diatas Fraksi Golkar dapat menghitung bahwa sisa atau silpa thn 2017 yang menjadi sumber dana tahun 2018 adalah Sisa DAK Non Fisik Rp. 463.504.645 , Sisa Dana bagi hasil cukai tembakau Rp. 327.398.152,- Penghematan belanja yang beesumber dari belanja pegawai dan yang lainnya sebesar Rp. 95.255.753.976,11.

Fraksi Golkar juga menambahkan Dinas Peternakan dan Perikanan ," dari sisa anggaran 2017 kegiatan pada dinas tersebut pengadaan ternak kuda sebesar Rp. 463.618.400 dan pengadaan kolam terpal Rp. 562.926.000 tidak terlaksana , sehingga Fraksi Golkar sangat kecewa dengan kadis perternakan dan perikanan, bahwa kegiatan yang sudah disepakati pada APBD 2017 tidak terealisasi sama sekali, padahal biaya biaya untuk kedua kegiatan ini habis terpakai, artinya bantuan ternak, pakan, bibit ikan jangan menjadi proyek yang harus ditenderkan , regulasi untuk bantuan kepada masyarakat petani sudah harus dibuat.

Marolop Manik juga membacakan pandangan umumnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Asset Daerah, pada BPKPAD ternyata ada hutang pada pihak ketiga sebesar Rp. 10.800.000.000 yang berasal dari DAK yaitu pada Dinas PUPR , Fraksi Golkar juga mendapat laporan dari pihak ketiga bahwa Pemda masih punya kewajiban atas pekerjaan kegiatan proyek yang berasal dari DAU pada APBD Thn 2017 .

Dari laporan nota pengantar Bupati Humbahas pada tanggal 13 Agustus thn 2018 , perhitungan Realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan netto maka SILPA Anggaran thn 2017 adalah sebesar Rp. 126.432.916.878,84 terdiri dari :

Sisa dana bagi hasil tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 yang harus dianggarkan kembali Rp. 8.758.532.695 perlu penjelasan darimana sumbernya, apakah dari kementrian kehutanan dan lungkungan hidup ? Dan apakah sudah direalisasikan thn 2018.

Sisa Dana Bantuan Sekolah thn 2017 yang harus dianggarkan kembali sebesar Rp. 1.102.198.755, mengapa hal ini terjadi dan dimana kesalahannya, apakah karna peraturan .  Kewajiban pihak ketiga sebesar Rp. 17.842.692.561.93 dimohon diminta penjelasannya, apakah sudah termasuk hutang pihak ketiga sebesar Rp. 10.800. 000.000 . dan apa saja hutang kepada pihak ketiga lainnya?

Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 463.504.045. Sisa tunjangan sertifikasi guru dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.354.720.210, apakah thn 2018 sudah direalisasikan ? Sisa dana bagi hasil Cukai hasil tembakau Rp. 327.398.152, Kekurangan pembayaran iyuran jaminan kematian Juli sampai dengan Des 2017  sebesar Rp. 329.116.484.

Penghemat belanja yang bersumber dari belanja pegawai barang dan jasa, Bansos dan sisa pagu dari anggaran dari pelelangan sebesar Rp. 95.255.753.976,11 , Sehingga Fraksi Golkar dapat menghitung bahwa sisa atau Silpa thn 2017 yang menjadi sumber dana tahun 2018 adalah Sisa DAK NON FISIK Rp. 463.504.645,- Sisa Dana bagi hasil Cukai Tembakau Rp. 327.398.152, Penghemat belanja yang bersumber dari belanja pegawai dan lain lainnya sebesar Rp. 95.255.753.976,11,-

Untuk itu Marolop Manik mengharapkan agar kewajiban pemerintah kepada semua yang wajib dibayarkan agar segera diselesaikan dan untuk Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman , bahwa pelaksanaan kegiatan tender proyek sejak thn 2016 sampai dengan thn 2017 sangat memprihatinkan , bahwa selama dua tahun pelaksanaan kegiatan tender tidak pernah transparan dan tidak pernah sesuai dengan SOP. 

Dari Fraksi Hanura sendiri menyarankan dan mengklaim, Silpa Thn.Anggaran 2017 menunjukan angka yang paling besar yakni Rp. 126.432.916.878,84, tingginya angka silpa menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan kwalitas perencanaan anggaran dan kinnerja serapan anggaran.

Pengisian jabatan, fraksi Hanura menyarankan kepada Bupati, agar dapat menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kompetensi dan indenpendesinya (The Righ Man And The Right Place) dan tidak mengabaikan integritas dari masing-masing orang yang akan ditempatkan sehingga Visi dan Misi serta program pemerintah dapat terlaksana.

Peningkatan Pelayanan diPuskesdes, Puskesmas dan Doloksanggul supaya lebih ditingkatkan dalam hal pelayanan para medis dan dokter, sehinga para merasa terlayani untuk berobat. Begitu juga terhadap pendidikan diharapkan peyebaran guru masih belum merata, pengadaan buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan kreativitas guru dan siswa masih sangat rendah, fungsi pengawas belum sepenuhnya berorientasi kepada peningkatan kwalitas proses belajar mengajar.

Kwalitas bangunan yang tidak atau belum memenuhi standard dari program yang dilaksanakan pada thn 2017 baik APBD Awal maupun APBD Perubahan seperti bangunan yang baru berusia 1 ( satu) tahun sudah mengalami kerusakan berat dan bahkan belum diserahkan sudah mengalami kerusakan, diprediksi pembangunan infrastruktur di Kab. Humbahas akan berjalan sangat lamban dan cenderung berjalan ditempat.

Pandangan Umum Fraksi Gerindra menyampaikan Audit Badan Pemeriksa Keuangan yang lazim disebut LHP sesuai denga UU nomor 23 thn 2014 pasal 153 ayat 1C secara umum bahwa nota pengantar Bupati cukup bagus secara Makro, namun masih banyak yang perlu di evaluasi kinerja daripada OPD, membaca mempelajari serta mendalami hasil temuan BPK  melalui OPD dengan mitra kerja melalui komisi banyak hal hal yang ditemukan tidak sesuai dengan Fakta dan Nota kesepahaman bersama DPRD dengan Pemkab Humbahas.

Diantaranya Hasil temuan BPK Perwakilan Sumut yang dapat dilaporkan sesuai dengan SPI dan Operasinya disertai pokok pokok kelemahan dan Laporan Keuangan yaitu Pengelolaan dan penatausahaab Kas tidak tertib, Penatausahaan persedian pada sembilan satuan kerja pernagkat daerah/ organisasi perangkat daerahtidak tertib, Pengelolaan penerimaan klaim jaminan kesehatan nasional (JKN).

Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) pada RSU Doloksanggul tidak tertib dan terdapat pencatatan ganda, Pengelolaan  transfer keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tidak sesuai dengan tupoksi/ketentuannya, Pembayaran untuk penanggulangan bencana alam melalui belanja tidak terduga tidak sesuai dengan ketentuan, Penatausahaan Aset tidak tertib.

Pengelolaan Retribusi Air Bersih pada unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) belum tertib, Hasil penemuan BPK Fraksi Gerindra menemukan ketidak sesuaian data yang disajikan dalam nota pengantar Bupati yang terdapat di halaman 8 (delapan) dengan LHP BPK Buku I yaitu dibelanja operasi yaitu belanja pegawai pada nota pengantar bupati tertulis Rp. 374.752.282.675.00,- tetapi dalam LHP BPK tertulis Rp. 344.517.602.448.00,- dengan pagu anggaran dinota pengantar bupati sebesar Rp. 416.494.027.715.00,-

Sedangkan di LHP.BPK Tertulis pagu anggaran Rp. 379.193.748. 174,00 ,- pada Pos Belanja operasi, Belanja Barang dan Jasa pada Nota Pengantar Bupati terealisasi sebesar Rp.174.861.456.131 dengan prosentase 86,61 Persen, sedangkan pada LHP BPK tertulis Rp. 205.096.136.298,00,- dengan prosentase 85,74 Persen . Dengan adanya perbedaan angka angka tersebut Fraksi Gerindra meminta penjelasan kepada Bupati Humbang Hasundutan , Mengapa dan Kenapa hal ini bisa terjadi, ungkap juru bicaranya Drs. Mora Tua Gajah membacakan. **(Red-86)

Reporter : B.Nababan

Read More

PAN Dukung Prabowo - Sandi, MenPAN-RB Mengundurkan Diri dari Kabinet Jokowi

DNM.com (Jakarta)

Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dukungannya terhadap pasangan Subianto - Sandiaga Uno menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republlik Indonesia 2019 - 2024, dan telah resmi menndaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 10 Agustus 2019 yang lalu.

Berdasarkan Keputusan Partai tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan Pengunduran diri sebagai Menteri kepada Presiden Joko Widodo.

"Tadi Jam 7 Malam saya meluncur ke Istana Bogor, Saya Menghadap Presiden, Saya diberikan Waktu lama untuk mengobrol," kata Asman saat Konfrensi Pers di gedung Kementerian PAN-RB Jakarta.

Menurut Asman, Karena Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang, maka kehadirannya di Kabinet Kerja tidak baik secara etika.

Sementara itu Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan telah mendapat konfirmasi bahwa Asman Abnur akan mengundurkan diri dari kursi Menteri PAN-RB pada Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menyatakan, bahwa keputusan Asman Abnur mengundurkan diri karena SIkap Partai yang mendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019" ungkapnya. **(Red-82)

Reporter : Yogie ES

Read More

HUT Pramuka Ke 57 Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan

DNM.com (Medan)

Wali Kota Medan Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, MSi selaku Ketua Majelis Pimpinan Cabang (Kamabicab) Gerakan Pramuka Kota Medan diwakili Ketua Kwartir Cabang (Ka Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Medan HM. Husni, SE., MSi melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (14/8). Ziarah bersama ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka ke-57 tahun 2018.

Sehari sebelum ziarah digelar, telah dilaksanakan kegiatan ulang janji, Senin (13/8) malam. Ulang janji merupakan bagian dari kegiatan anak-anak pramuka yang bertekad untuk tetap berbakti dan berkarya. Sedangkan acara puncak akan diisi dengan rangkaian upacara sekaligus digelarnya Pesta Siaga pada 7 September mendatang.

Dalam ziarah bersama, HM. Husni yang juga Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan bertindak sebagai pimpinan ziarah. Diawali dengan penghormatan terhadap arwah para pahlawan yang dipimpin langsung HM. Husni. Setelah itu dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang juga dipimpin Wali Kota, serta ditutup dengan pembacaan doa.

Setelah itu Husni beserta seluruh peserta ziarah, termasuk Kabag Humas Pemko Medan Ridho Nasution selaku Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka dan Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan Zul F. Akhmadi selaku Ketua Panitia HUT Pramuka melakukan penaburan bunga. Ada sejumlah makam yang diziarahi seperti Mayor Jendral H. Marah Halim Harahap, mantan Gubsu periode 1968-1977. Kemudian makam Kol Inf Ndajahi Pelawi, bekas Danrem Wakemda Veteran Sumut serta makam Brigjen MT. Situmeang, SH, mantan Kepala Mahmil TI Kawilhan.

Usai ziarah, Husni menjelaskan, ziarah merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar Kwarcab gerakan Pramuka Kota Medan dalam rangka memperingati HUT Pramuka ke-57 dengan mengusung tema, “Pramuka Perekat NKRI, Sebuah Nilai-Nilai Yang Harus Dibangkit Di Tengah-Tengah Krisis Peradaban Yang Bersama-sama Kita Bangkitkan Khususnya Di Kota Medan”.

“Selain memperingati Hari Jadi Pramuka, ziarah yang kita lakukan terhadap para pahlawan ini sebagai edukasi bagi adik-adik pramuka agar mereka selalu mengenang dan menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya,” kata Husni.

Terkait dengan Hari Jadi Pramuka, mantan Kadispenda Kota Medan itu menghimbau dan mengajak kepada seluruh pemangku Gerakan Pramuka untuk bersama-sama bergandengan tangan menggiatkan gerakan pramuka di Kota Medan. “Mari kita bangkitkan gelora pramuka guna menjadikan Medan sebagai Kota Pramuka,” harapnya. **(HMS/Red-81)

Read More

Raperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun 2017 Kabupaten Humbang Hasundutan

DNM.com (Humbahas)

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2017 dilaksanakan digedung DPRD Kab. Humbang Hasundutan, Senin 13/8/2018.

Raperda tersebut dihadiri oleh Ketua, wakil ketua dan anggota DPRD Kab. Humbang Hasundutan, Wakil Bupati ,Forum Komunikasi OPD, Sekertaris Daerah , Ketua dan wakil ketua Tim Penggerak PKK dan Darma Wanita Persatuan serta jajarannya, Pimpinan BUMN/BUMD, Tokoh kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Insan Pers, LSM.

Rapat Parnipurna DPRD kab. Humbahas dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Bupati atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A. 2017.

Dalam sambutan Bupati menyampaikan bahwa Kab. Humbahas sebagai salah satu daerah otonom dimana pada tanggal 28/7 telah genap berusia 15 tahun tentu kita dapat melihat bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dimulai dari proses penetapan pondasi hingga penataan pembangunan yang kita tetapkan akan dapat terwujud secara berkesinambungan.

Pelaksanaan Pembangunan kab. Humbahas sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berorientasi pada visi pembangunan nasional yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Tata kelola pemerintaha, peningkatan Aksebilitas dan kualitas pendidikan , kesehatan, pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan penataan infrastruktur, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan sangat kita harapkan bahwa sektor tersebut akan dapat berfungsi sebagai motor penggerak dalam membagun perekonomian masyarakat,dengan tidak mengabaikan sektor-sektor lainnya sebagai sektor pendukung.

Bupati menambahkan untuk mengetahui hubungab dan perbandingan APBD dengan Realisasi Anggaran setelah perubahan APBD Tahun anggaran 2017 , dapat diliha pada tahun anggaran 2017, jumlah APBD dari sisi anggaran pendapatan sebesar Rp. 984.122.081.185,00,- terealisasi sebesar Rp. 950.700.535.730,00,- dan realisasi ini bertambah menjadi Rp. 58.748.465.547,00,- atau 6,59 persen.

Sedangkan realisasi APBD dari sisa belanja , Anggaran Belanja sebesar Rp. 1.069.722.755.927,00,-; Belanja terealisasi sebesar Rp. 959.187.459'359.00,- yakni realisasi mencapai 89,67 persen bila dibandingkan dengan realisasi APBD Thn 2016, Realisasi ini bertambah sebesar Rp. 77.367.007.572,00,- atau meningkat sebesar 8,77 persen.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, peneeimaan pembiayaan daerah bersumber dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan dan penerimaan kembali investasi non permanen lainnya dianggarkan dan terealisasi 100 persen dari anggaran tersebut sebesar Rp. 137.825.894.698,83, untuk pembiayaan pengeluaran daerah tahun anggaran 2017 hanya bersumber dari penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang terealisasi 100 persen dari anggaran sebesar Rp. 2.906.054.191.00,- sehingga pembiayaan netto pada thn anggaran 2017 terealisasi Rp. 134.919.840.507.83 atau mencapai 100 persen dari anggaran.

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Rp. 85.598.357.027.01 mencapai 102,89 persen dari anggaran Rp. 83.598.357.027,01. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar Rp. 43.501.515.510.07- naik sebesar 103,34 persen dari realisasi thn anggaran 2016 yang mencapai Rp. 42.096.841.516,94.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 8.850.180.209.00,-atau 127,73 persen. Pendapatan Retribusi Daerah Terealisasi sebesar Rp. 4.905.497.281,00 atau terealisasi 104,50 persen dari anggaran sebesar Rp. 4.694.372.815.00,-.

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 5.817.060.834,00 atau 92.23 persen dari anggaran sebesar Rp. 6.307.181.061,00 , Lain lain yang sah sebesar Rp. 66.025.618.703,01 atau mencapai 101,17 persen dari anggaran sebesar Rp. 65.261.124.548,00. 

Realisasi pendapatan transefer dalam Thn Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 747.588.892.703,00 yang mencapai 95,43 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 783.417.296.761,00 yang bersumber dari transfer pemerintah pusat sebesar Rp. 719.933.211.876.00,- dan transfer pemerintah daerah lainnya ( pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi) sebesar Rp. 27.655.680.827,00 , Lain-lain pendapatan daerah yang dan terealisasi 100 persen dari anggaran sebesar Rp. 117.513.286.000.00 .

Bupati juga menjelaskan lebih rinci tentang realisasi pos-pos belanja daerah sebesar Rp. 959.187.459.359, semua ini terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga . Belanja operasi yakni meliputi pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang telah memberi manfaat jangka pendek antara lain meliputi belanja pegawai, belana barang dan jasa, hibah, bantuan sosial terealisasi sebesar Rp. 731.840.047.523. atau mencapai 91,02 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 804.012.700.284,00,-

Belanja operasional tersebut meliputi belanja pegawai Rp. 374.752.282.615 yaitu mencapai 89,98 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 416.494.027.715,98,- sedangkan belanja barang dan jasa terealisasi Rp. 8.120.882.140.00 yaitu mencapi 88,64 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.162.118.100,- Belanja Bantuan Sosial terealisasi Rp. 967.141.200,- yaitu mencapai Rp. 56,79 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.703.141.200,-. 

Sedangkan belanja bantuan keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa terealisasi Rp. 173.138.285.437,- yaitu mencapai 99,07 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 174.756.509.794.- Belanja modal Terealisasi Rp. 224.702.953.707. yakni mencapai 86.87 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 258.654.549.343,- realisasi belanja modal dalam tahun anggaran 2017 mencapai 86,87 persen dari toral realisasi belanja APBD yang terdiri dari :

Belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya yaitu belanja untuk pengadaan buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, hewan, ternak dan tumbuhan terealisasi sebesar Rp. 7.458.566.113,- yakni hanya mencapai 75,22 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 9.916.138.528

Sedangkan untuk biaya tak terduga terealisasi sebesar Rp. 2.644.458.129.- yakni mencapai 37,48 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp. 7.055.506.300. Belanja ini merupakan belanja dalam bentuk pemberian bantuan antara lain bnatuan musibah kebakaran rumah, bantuan korban bencana gempa, tanah longsor, bencana alam, angin putting beliung, perbaikan jalan, jembatan, gedung, irigasi, dan tembok penahan dalam kondisi tanggap darurat. **(Red-76)

Reporter : B. Nababan

Read More

Jambore Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2018 Menggembirakan

DNM.com (Medan)

Sebanyak 250 peserta mengikuti Jambore Tim Penggerak  Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Medan 2018 di The Hill, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (10/8) dan Sabtu (11/8). Selain meningkatkan tali silaturahmi dan membangun kebersamaan, jambore  diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan kecintaan para kader terhadap Gerakan PKK serta memacu untuk lebih meningkatkan prestasi dalam memajukan gerakan pemberdayaan keluarga sejahtera.

Jambore diikuti seluruh pengurus PKK mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga Kota Medan yang dibuka Ketua TP PKK Kota Medan Hj. Rita Maharani Dzulmi Eldin, SH berlangsung meriah dan penuh rasa kekeluargaan. Sejumlah kegiatan digelar, selain perlombaan senam jantung sehat, juga dilaksanakan outbound dipandu trainer profesional. Tak lupa sejumlah hadiah pun dipersiapkan bagi para peserta yang tampil sebagai pemenang dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Seluruh peserta mengikuti seluruh kegiatan dengan penuh kegembiraan, mereka keluar dari aktifitas rutin sehari-hari untuk  fokus mengikuti jambore. Beberapa peserta ada yang sampai membawa balitanya meski demikian tidak menghalangi untuk mengikuti satu persatu rangkaian kegiatan yang digelar dengan penuh semangat.

Dikatakan Hj. Rita Maharani, selain perlombaan, jambore yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPAPM) Kota Medan ini merupakan bagian dari pengikat tali silaturahmi diantara sesama kader PKK maupun dengan Pemko Medan. “PKK merupakan mitra pemerintah, tentunya jika silaturahmi dan rasa kebersamaan sesama kader terbangun, pasti akan tercipta wawasan pengetahuan dan rasa persaudaraan sehingga apa yang menjadi program akan mudah terwujud,” kata Hj. Rita.

Dengan demikian imbuh Hj. Rita, terwujud kesejahteraan keluarga secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna. Oleh karenanya melalui berbagai perlombaan yang digelar dalam jambore, diharapkannya dapat melahirkan ketrampilan dan kreatifitas yang tinggi dari seluruh kader PKK di Kota Medan. “Jika ini dapat terwujud, insha Allah masyarakat dapat lebih berdaya dan maju,” ungkapnya.

Dihadapan seluruh kader PKK, Hj. Rita Maharani kembali mengingatkan, pemberdayaan terhadap kader mempunyai manfaat yang sangat besar terhadap pelaksanaan 10 Program Pokok PKK. Apabila program itu dapat terwujud, ibu tiga anak tersebut optimis akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan masyarakat.

“Melalui jambore ini, saya mengajak seluruh kader PKK di Kota Medan agar selalu bersemangat untuk menciptakan inovasi dan senantiasa memperkuat rasa solidaritas. Dengan demikian seluruh tugas-tugas yang diamanahkan dapat dikerjakan dengan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat,” harapnya.

Sebelumnya, Kadis PPAPM Kota Medan Damikrot Harahap dalam laporannya menjelaskan, sebelum mengikuti jambore, seluruh kader PKK terlebih dahulu melakoni  berbagai perlombaan yang berkaitan dengan program-program PKK. Dikatakannya, perlombaan itu digelar dalam upaya untuk melahirkan ketrampilan dan kreatifitas tinggi dari seluruh kader PKK.

“Melalui kegiatan ini kita harapkan dapat memantapkan kesepuluh Program PKK yang kita jalankan demi memajukan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Kota Medan,” jelas Damikrot.

Jambore TP PKK Kota Medan turut dihadiri Wakil Ketua TP PKK Kota Medan Hj. Asmalita S,Psi, Kadis PPAPM Kota Medan Damikrot Harahap Ketua Dharma Wanita Kota Medan Hj. Yurina Rahmah Siregar S,Psi, Kabag Agama Setdako Medan Drs. Adlan, SPdi serta Kabag Humas Ridho Nasution. Jambore TP PKK Kota Medan dipungkasi dengan pemberian hadiah kepada seluruh pemenang lomba. **(HMS/Red-70)

Read More

Gawat...!!! Kantor Capil Humbahas Ngantor Jam 09.00 Pagi

DNM.com (Humbahas)

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil , Kabupaten Humbang Hasundutan, membuka aktifitasnya ataupun pelayanan  sekitar pukul 9.00 wib, dan juga jarang  melaksana kan Apel pagi bersama, sehingga untuk pelayanan Kantor Capil masyarakat banyak heran.

Hal ini juga dikatakan oleh salah satu warga bermarga Sihombing, yang tinggal diPollung, ketika awak media melihat dan mendengar ada keributan kecil disekitar keberadaan kantor tersebut.

Awak media langsung mendatangi dan menanyakan sebab musabab keributan yang terjadi. Sihombing menjelaskan, kami merasa kesal/kurang puas atas pelayanan yang lambat oleh  petugas Dinas Capil dalam melayani masyarakat dalam pengurusan surat menyurut, padahal masyarakat yang datang kesini sudah bisa dikategorikan menempuh jarak puluhan kilometer dan juga rela meninggalkan aktifitasnya demi mengurus surat surat.

Menurut Sabar H. Purba , Sekertaris BKD Humbahas ketika dijumpai wartawan diruang kerjanya  menjelaskan, bahwa berdasarkan PP No. 54 thn 2016 Pasal 3 ayat 11 ( masuk kerja dan menaati jam kerja ) dan Perbup No. 14 tahun 2016 ( Peraturan ASN tentang jam kerja dan jam pulang kantor).

Di tambahkannya, apabila ada ASN yang telah sengaja tidak mentaati peraturan tersebut ataupun molor dalam jam kerjanya maka yang berkewenangan ataupun yang  menyidik adalah atasannya sendiri dan itu bisa dikatakan masih merupakan teguran ringan dan untuk tindakan disiplin berat , itu hak daripada Inspektorat bersama team yang telah dihunjuk untuk bekerja.

Hal senada telah dikonfirmasi- kan wartawan kepada Kepala Inspektorat Humbahas, BP. Siahaan diruang kerjanya terkait kekurang  puasan masyarakat dalam menerima pelayanan surat di kantor Dinas Catatan Sipil Humbang Hasundutan yang kini di pimpin oleh AP.Marbun (10/8).

Dari pantauan masyarakat demi meningkatkan disiplin para ASN dalam pelaksanaan jam masuk kantor dan jam pulang kantor ditingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, hendaknya Pemkab sendiri harus lebih bekerja ekstra keras dalam menyelidiki dan memeriksa kehadiran para pegawai yang ada. **(Red-63)

Reporter : B. Nababan

Read More

Pj. Gubsu Tekankan Pentingnya Berinovasi Dalam Menjalankan Siskamling

DNM.com (Medan)

Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Pj Gubsu) Drs Eko Subowo menekankan pentingnya pemerintah berinovasi dalam menjalankan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Sehingga lebih mudah mengantisipasi ancaman keamanan dan ketertiban.

Hal itu disampaikan Pj Gubsu Eko Subowo dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Pemerintahan Setdaprovsu Jumsadi Damanik pada pembukaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintah dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan di kabupaten/kota se-Sumatera Utara tahun 2018 di Hotel Grend Antares Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (7/8). Acara yang digelar Biro Pemerintahan Umum Setdaprovsu ini diikuti 99 peserta dari kabupaten/kota se-Sumut.

Pj Gubsu menyampaikan, dengan perkembangan teknologi saat ini ancaman keamanan dan ketertiban bukan seperti sebelum-sebelumnya. Ancaman tidak kasat mata saat ini, lebih berbahaya daripada fisik seperti maling, begal atau kekerasan lainnya.

“Sekarang sudah berbeda, bahkan jauh dari yang kita bayangkan. Kemajuan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) sedikit demi sedikit menghancurkan, mengikis kearifan lokal, persaudaraan dan gotong royong. Bila sudah begini, kita mulai tidak peduli lingkungan sekitar kita. Lihat saja ada orang yang tidak tahu tetangganya ternyata teroris dan menyimpan bom. Itulah perlunya kita inovasi dalam melaksanakan Sistem Keamanan Lingkungan,” kata Jumsadi.

Disebutkan juga, yang sering terlewatkan adalah ketentraman di dalam keluarga. Banyak orang lalai mengawasi anaknya dalam penggunaan teknologi, internet, televisi dan medsos yang menyajikan kekerasan. “Kita lalai memperhatikan kondisi psikis anak kita, sehingga mereka tumbuh di lingkungan seperti itu, kita membentuk monster. Janganlah kita menjadi keluarga yang membentuk manusia yang mengancam keluarga sendiri dan juga orang lain,” katanya.

Untuk mengatasi hal itu, Pj Gubsu menawarkan inovasi yang dilakukan Pemko Medan, di mana mereka membentuk kelompok yang peduli akan lingkungannya. Komunitas dibentuk dari pengajian-pengajian, partamiangan dan juga komunitas lainnya. Kelompok ini dituntut untuk peka pada lingkungan mereka, guna mencegah segala hal yang bisa mengancam keamanan dan ketertiban lingkungannya.

“Hal ini perlu semakin ditingkatkan, karena menurut data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada 600 lebih laporan kekerasan kepada anak dan perempuan yang mereka terima sepanjang tahun 2018,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Nelson Batubara (Kasubag Ketertiban dan Ketentraman Umum) menyampaikan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah yang menangani Siskamling, lebih profesional, mewujudkan kesejahteraan umum dan masyarakat yang madani, religius, serta adil dan beradab.

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (10/8) itu menghadirkan narasumber dari Direktorat Polisi Pamong Praja, Linmas, Ditjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sumatera Utara. **(HMS/Red-47)

Read More

Dinsos DKI jakarta Berencana Membangun Pusat Data Informasi dan Jaminan Sosial Warga Miskin.

DNM.com (Jakarta)

Dinas Sosial DKI Jakarta berencana membangun Pusat Data Informasi dan Jaminan Sosial khususnya terkait data kemiskinan warga Jakarta. Data kemiskinan itu akan menjadi data tunggal yang berguna sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan.

Itu disampaikan Irmansyah, Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta saat melakukan kunjungan ke Pusdatin Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Selasa (07/08/2018). Rombongan Dinsos DKI melakukan kunjungan ke Pusdatin Kemensos untuk kerjasama dalam pengelolaan data dan informasi.

"Kami bawa rombongan ini mau belajar karena ingin mendirikan Pusat Data Informasi dan Jaminan Sosial di DKI Jakarta. Ini untuk bisa memenuhi harapan semua orang. Jadi izinkan kami bertanya-tanya hal-hal dari konsep masing-masing. Kita diskusi," ujar Irmansyah.

Ia melanjutkan, dengan adanya Pusdatin di DKI Jakarta akan ada satu data yang akan dipakai bersama oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. Data itu juga bisa digunakan untuk setiap pengambilan keputusan.

Sementara Kepala Bidang Diseminasi Data di Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI, Lucky Prokoso menyambut baik kerjasama dengan Dinsos DKI. Karena melihat DKI dapat menjadi pilot project dalam setiap program-program dari pusat.

"Mudah-mudah kita bisa diskusi dan bertukar pikiran. Harapannya, kerjasama ini dapat berlanjut dan menghasilkan poin-poin penting," kata Lucky Prakoso. **(Red-41)

Reporter : Imam Sudrajat

Read More

Kemendagri Telah Mengirim Bantuan Untuk Korban Gempa 7.0 SR di Lombok

DNM.com (Jakarta)

Gempa bumi kembali mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Minggu, 5 Agustus 2018. Guncangan gempa mulai terasa pukul 18.46 Wita. Dilaporkan, gempa dengan kekuatan 7,0 SR banyak menelan korban jiwa. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, begitu dapat laporan gempa di NTB, ia langsung memerintahkan jajarannya di Kementerian Dalam Negeri untuk langsung mengirim bantuan. 

Tidak lupa Tjahjo juga mewakili Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menyampaikan rasa duka yang mendalam. Kata Tjahjo, duka korban gempa di NTB, adalah bangsa. Duka seluruh rakyat Indonesia.

Baca Juga : Gempa 7,0 SR di Lombok Potensi Tsunami BMKG Himbau Jauhi Bibir Pantai

" Kami, jajaran Kemendagri dan BNPP menyampaikan rasa duka yang mendalam atas musibah bencana alam gempa di  NTB khususnya Gempa Lombok Utara," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (5/8). 

Kementeriannya sendiri kata Tjahjo, telah mengirimkan bantuan. Begitu mendengar kabar gempa mengguncang Lombok, ia langsung memerintahkan jajarannya segera menyiapkan bantuan.  Termasuk juga mengintruksikan Insitut Pemerintahan Dalam Negeri kampus NTB, agar mengirimkan para prajanya membantu proses penanganan bencana.

" Seperti musibah gempa di NTB yamg lalu jajaran Kemendagri mengirim tim bantuan dan tim praja IPDN," ujarnya.

Baca Juga : Gempa 7.0 SR Tim DMC Dompet Dhuafa Terus Sisir Pencarian Korban Di Tengah Minimnya Penerangan

Sebanyak 100 praja kata Tjahjo, telah turun ke lokasi gempa untuk membantu masyarajat yang tertimpa musibah. Hari Senin (6/8),  para praja IPDN kampus Mataram telah turun  membantu bersama tim lainnya. 

" Mereka turun meringankan bencana khususnya di pusat penampungan," katanya. 

Selain itu, kata dia,  melalui Korpri Kemendagri dan BNPP, telah dihimpun dana untuk membeli keperluan bantuan buat masyarakat di Lombok Utara. " Menurut  Rektor IPDN hari ini sudah bergerak 15 bus Praja IPDN Mataram ke lokasi bencana dan Direktur Satpol PP  dan Direktur Damkar juga sudah mengkoordinasikan jajarannya," ujarnya. **(HMS/Red-38)

Read More