Fachrul Razi Finalkan Draft Revisi UU Desa versi DPD RI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Razi Ketua Komite I DPD RI Yang juga Ketua Tim revisi UU Desa di DPD RI Menggelar RDPU dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia(APDESI), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS), dan Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), pembahasan materi revisi UU Desa, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/11/23).

 

Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, mengungkapkan bahwa revisi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Hal itu sudah menjadi aspirasi masukan dari berbagai pihak dan asosiasi masyarakat desa dalam mewujudkan dan perjuangan mewujudkan revisi UU Desa. 

Proposal DPD RI untuk Revisi UU Desa selain memperjuangkan dana desa 5-10 Miliar Perdesa juga memperjuangkan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Fachrul Razi juga mengatakan perjuangan untuk kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa diwujudkan kan adanya dana purna bakti atau pensiun.

"Kami mendorong adanya revisi UU Desa dipercepat, kami sudah berjuang 4 tahun, kedepan kita akan fasilitasi untuk mengundang kepala desa dan perangkat desa untuk mengepung Senayan jika revisi UU Desa tidak ada kejelasan,” tegas mantan aktivis mahasiswa UI yang turut terlibat menfasilitasi pertemuan silaturahmi nasional 2023 yang dihadiri 20.000 peserta Kepala Desa dan Perangkat Desa dari seluruh Indonesia.

Senator asal Aceh tersebut menambahkan, saat ini Komite I sudah mempersiapkan rencana untuk mendesak revisi UU Desa segera dilaksanakan. Pada kesempatan ini, Komite I mengusulkan agar setiap anggota DPD RI juga dilibatkan di masing-masing asosiasi di setiap daerah.

"Hal ini membutuhkan energi dan waktu, tapi jika saling berkolaborasi kita yakin mampu mewujudkan revisi UU Desa ini," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua PPDI Widi Hartono berharap agar revisi UU Desa mampu mempertegas kedaulatan desa, dan dapat menghasilkan revisi yang mampu merepresentasikan seluruh kepentingan masyarakat desa. 

"Revisi UU Desa harus mempertegas pengelolaan dana desa langsung ke desa, memberikan kuasa penuh kepada kepala desa, dan penguatan sistem pengelolaan desa," ucap Widi Hartono.

Selanjutnya, Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Indra Utama menyatakan bahwa terkait rencana ini, sudah melakukan rapat koordinasi nasional dan menghasilkan 12 rekomendasi dan sudah dikirimkan ke seluruh stakeholder desa juga ke DPD RI. 

"Mudah-mudahan dengan dukungan DPD RI, revisi UU Desa dapat terealisasikan di akhir tahun 2023 ini," ucap Indra.

Di saat yang sama, Ketua AKSI Irawadi mengungkapkan baru-baru ini sudah bertemu presiden dan mendagri dalam menyampaikan aspirasi revisi UU Desa dan permasalahan desa. 

"Perlu penambahan dana desa, karena adanya inflasi sehingga sudah tidak relevan dengan situasi ekonomi saat ini," tukas Irawadi. 

Senada dengan itu, Wasekjen APDESI Zaenal juga mempertanyakan realisasi revisi UU Desa untuk segera dibahas dan disahkan, karena sudah dinanti oleh desa di seluruh Indonesia. 

"Kami terus berjuang dengan seluruh desa, sampai revisi UU Desa nantinya dapat memberikan kepastian hukum atas pemerintahan desa," pungkas Zaenal.

Editor: Arianto 

Read More

Fachrul Razi Orasi Bakar Semangat di Silaturahmi Nasional Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Indonesia 2023

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ketua Komite I yang juga Senator vokal asal Aceh H Fachrul Razi MIP hadir memberikan orasi dalam Silaturahmi Nasional Kepada Desa dan Perangkat Desa Se-Indonesia yang menamakan diri Desa Satu. Masa Organisasi Desa berkumpul di Indoor Multifunction, Indonesia Arena, Komplek GBK, Senayan, Minggu siang 19 November 2023. 

Disela agenda silaturahmi nasional organisasi - organisasi desa tersebut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mendapat kesempatan memberikan Orasi dihadapan 20.000 relawan Desa Satu dengan diiringi teriakan sejahterakan perangkat desa. 

Dalam Orasinya, Fachrul Razi membakar semangat undangan yang memperjuangkan revisi UU Desa dengan penambahan dana desa dan peningkatan kesejahteraan untuk kepala desa di depan undangan yang hadir dengan tapuk tangan yang meriah.

"Perjuangan kita tidak akan sia-sia, kemiskinan yang ada didesa harus dibalas dengan uang desa, untuk mensejahterakan desa minimal 5-10 miliyar perdesa" ungkap spontan Fachrul Razi dihadapan relawan desa yang hadir dalam orasinya. 

Fachrul Razi juga dalam orasinya turut menyinggung dana pensiun kepala desa dan perangkat desa, "Gubernur, Bupati, Walikota, DPR RI, DPD RI semua ada pensiun, Hari Ini perangkat desa kepala desa wajib memiliki dana pensiun, UU no. 6 tahun 2014 wajib direvisi," pungkas Alumni Magister FISIP Universitas Indonesia tersebut. 

Dalam agenda pertemuan nasional tersebut turut serta yang hadir Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade, dan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra ikut hadir serta Anggota DPR RI Dari Golkar Nusron Wahid.

Fachrul Razi merupakan senator DPD RI asal Aceh yang dipercaya sebagai ketua Komite I DPD RI selama 4 kali yang membidangi masalah desa dan pemerintahan, politik dan hukum. Dirinya juga dipercaya oleh DPD RI sebagai ketua Pansus Revisi UU No 6 Tahun 2014 tentang desa yang telah berusia 9 tahun. Perjuangannya terhadap desa menjadi viral karena kerap sekali di undang berorasi dalam pertemuan asosiasi desa di seluruh Indonesia.

Editor: Arianto

Read More

Suhermanto Bakal Maju Sebagai Caleg DPRD Provinsi Riau

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Dalam persiapan menyongsong Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang, Suhermanto SH, tokoh pemuda millenial, muncul sebagai potensi calon legislatif dari Partai Hanura untuk DPRD Provinsi Riau. 

Dalam wawancara eksklusif, Anto, sapaan akrabnya, menegaskan niatnya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui politik.

Sebagai Sekretaris Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru, Suhermanto berharap Partai Hanura dapat meraih kursi pimpinan DPRD Provinsi Riau, sambil mengakui dukungan besar dari warga dan tokoh masyarakat. 

Dalam mengemban tugas partai, dia menekankan pentingnya berpolitik dengan bismillah, menciptakan iklim politik yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Pria yang juga tokoh pemuda di kecamatan Rumbai ini memohon doa restu dan dukungan dari seluruh masyarakat Dapil I. Baginya, terjun ke dunia politik adalah bentuk pengabdian diri, dan jika terpilih, dia berjanji untuk bekerja maksimal sebagai pelayan masyarakat. 

Suhermanto SH percaya bahwa melalui Partai Hanura, ia dapat membawa perubahan positif bagi Provinsi Riau. #Pemilu2024 #SuhermantoSH #PartaiHanura #DPRDRiau.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Kontroversi Putusan MK: Gibran Rakabuming Raka dan Dinamika Politik Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya 

Kegaduhan politik di Indonesia semakin meruncing setelah dikeluarkannya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik eks Ketua MK Anwar Usman. Keputusan ini, terkait dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, telah menciptakan gelombang kontroversi di berbagai lapisan masyarakat.

Majelis Kehormatan MKMK yang semula diharapkan membersihkan citra Mahkamah Konstitusi, justru menimbulkan dampak sebaliknya. Elit politik dan komentator politik menggunakan platformnya untuk menciptakan narasi negatif terhadap putusan MK dan MKMK. 

Sebagai respons, Anwar Usman pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun, dalam pernyataannya, Anwar Usman membuka "aib" putusan MK di masa lalu, menyebut beberapa putusan yang terkait dengan konflik kepentingan.

Jimly Asshidiqie, yang memimpin MKMK, berperan sebagai "sapu" untuk membersihkan MK dari ujaran negatif dan tekanan politik. Namun, ironisnya, sejumlah pihak menyoroti bahwa sapu MKMK ini juga tidak luput dari kontroversi di masa lalu.

Ketegangan semakin meningkat ketika putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres menguntungkan Gibran Rakabuming Raka. Pemilihan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto memicu reaksi beragam. Lawan politik menyerang Presiden Joko Widodo, menuding bahwa putusan MK meloloskan Gibran sebagai Cawapres.

Elit politik, tokoh agama, dan tokoh nasional, termasuk Megawati Soekarno Putri dan Rocky Gerung, menyampaikan keprihatinan terhadap putusan MK dan MKMK. 

Meskipun demikian, perlu dicermati bahwa putusan MK sebenarnya memberi kesempatan bagi generasi muda berpengalaman untuk berkiprah di politik. Perkara batas usia Capres dan Cawapres membuka peluang bagi generasi muda yang berpengalaman untuk memimpin negara.

Kontroversi semakin memuncak dengan pencalonan Gibran, putra Presiden Joko Widodo, sebagai Cawapres. Gibran yang dikenal sebagai figur karismatik dan mampu merubah konstelasi politik nasional menjadi pusat perhatian. Pemandangan tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk Ganjar, Anis Baswedan, Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, Erick Thohir, hingga Rocky Gerung, yang menemui Gibran menambah kompleksitas situasi.

Gibran, yang telah menunjukkan kepemimpinan unggul saat menjadi Walikota Solo, menjadi sosok fenomenal dan kontroversial. Kepuasan publik terhadap kinerjanya di Solo, di samping rekam jejaknya yang mengesankan, menjadi alasan Prabowo Subianto memilihnya sebagai Cawapres.

Pertanyaan krusial muncul: apakah PDIP dan elit politik serta tokoh nasional akan memandang pencalonan Gibran sebagai pencemaran hukum dan demokrasi, ataukah melihatnya sebagai wujud harapan Bung Karno untuk memberi kesempatan pada pemuda berbakat?

Faktanya, publik menyadari bahwa pencalonan Gibran membawa dinamika baru dalam politik Indonesia. Stabilitas keamanan negara dihadapkan pada mahalnya harga jika kontroversi politik terus diperuncing oleh elit politik yang memperkeruh persatuan masyarakat jelang Pemilu.

Penulis: Hence Mandagi, Ketua Umum DPP SPRI

Editor: Arianto 

Read More

Aktivis Gen Z Tegaskan Dukung Ganjar Mahfud

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Bara Aspirasi Pemuda Indonesia (BARA API) bersama Generasi Pemenang menggelar kegiatan Sosialisasi Visi Misi Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Acara yang berlangsung di Grogol Food Center, Jakarta Barat, Jumat (10/11/23), menjadi sorotan utama para generasi muda.

Generasi Z, yang mayoritas hadir, memberikan aspirasi mereka secara langsung. Vansha Kumaratungga dan Aldi Rizky, Juru Kampanye Muda Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, turut menghadirkan semangat dalam menyampaikan pesan tentang masa depan yang diinginkan oleh Capres-Cawapres ini.

Aktivis Gen Z, Yuken Hulu dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), menyatakan dukungan penuh untuk Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Ia bersama rekan-rekannya dari pergerakan pemuda mengambil sikap tegas dan cerdas, mengakui bahwa Ganjar dan Mahfud merupakan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia.

"Sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pilihan yang matang. Kami, generasi muda, telah mendalami dan menganalisis rekam jejak keduanya. Pengalaman kerja, kapabilitas, dan semangat anti korupsi mereka telah teruji dan terbukti," ungkap Yuken.

Lebih lanjut, Yuken menyoroti kapasitas intelektual baik Ganjar maupun Mahfud. Ganjar, dengan pemahaman mendalam terhadap birokrasi pemerintahan, dan Mahfud, yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dianggap memiliki pengalaman luas di berbagai bidang.

Sebagai aktivis Gen Z, Yuken menegaskan bahwa visi misi Ganjar Mahfud sesuai dengan konstitusi dan telah menjadi fokus diskusi di kalangan anak muda. Ia percaya bahwa mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukanlah sekadar isapan jempol, melainkan dapat menjadi kenyataan saat dipimpin oleh Ganjar Mahfud.

"Indonesia bersama Ganjar Mahfud dapat menjadi negara unggul dengan sumber daya manusia yang tangguh, ekonomi yang kuat, lapangan kerja untuk generasi milenial dan Gen Z, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat," tegas Yuken.

Pendapat Yuken pun direspons positif oleh para peserta. Ia menyoroti bahwa Mahfud MD saat ini menjadi sosok yang ditakuti oleh pelaku kejahatan terencana. Hukum, menurutnya, tidak lagi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Pesan positif ini menciptakan optimisme dan semangat di kalangan generasi muda untuk turut serta dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Penulis: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Rahmadsyah: ABRI-1 Perkuat Jaringan Relawan AMIN Menuju Pemilihan Presiden 2024

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam menghadapi pemilihan presiden yang semakin dekat, ABRI-1 (Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu) terus membuktikan keaktifannya dalam proses pemenangan pasangan Anies-Muhaimin (AMIN). Sebagai simpul relawan yang sangat berperan, ABRI-1 fokus mengawal Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan membangun jaringan saksi luar dari elemen relawan AMIN.

Dalam beberapa bulan terakhir, ABRI-1 telah melakukan serangkaian roadshow ke berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Bumiayu, Salem-Brebes, Majenang-Cilacap, Solo Raya, Jakarta, hingga Sumatera Utara. Melalui tim IT-nya, ABRI-1 memberikan edukasi kepada simpul relawan dan calon legislatif (Caleg) dari partai pendukung dan partai pengusung AMIN.

"Gerilya politik ABRI-1 tidak hanya memperkuat konsolidasi relawan dan partai pendukung AMIN, tetapi juga menyerap dinamika aspirasi politik masyarakat dari level kota hingga pelosok pedesaan," ungkap Rahmadsyah, Ketua Umum ABRI-1 di Jakarta, Rabu (8/11/2024).

Lebih lanjut, Rahmadsyah menjelaskan bahwa ABRI-1 saat ini fokus menggerakkan pendukung AMIN secara simultan, baik secara horizontal maupun vertikal. Untuk mencapai tujuan ini, tim ABRI-1 diundang oleh Ketua BAJA Sudirman Said ke Rumah Pemenangan AMIN di Brawijaya X, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, tim ABRI-1 yang terdiri dari Rahmadsyah (Ketua Umum), Habib Ahmad Muhsin Alatthas (Penasihat), A. Hasyim, Agus Maksum (Pembina), Lukman Hakim (Tim Hukum), Heri (Tim Media), serta Yoke, Ubay, dan Henu (Tim IT DPP ABRI-1), diterima secara resmi oleh penanggung jawab Tim Brawijaya, Rudi dan Bachtiar.

Dalam suasana yang hangat, tim ABRI-1 melakukan presentasi dan diskusi yang interaktif. Berbagai informasi dan ide yang diperoleh tim ABRI-1 selama roadshow menjadi topik diskusi menarik, terutama untuk menyempurnakan strategi pemenangan pasangan AMIN di tingkat nasional.

Lebih dari itu, Rahmadsyah menekankan pentingnya membangun koordinasi yang erat antar elemen pendukung AMIN. “Kami percaya, dengan sinergi dan kerjasama yang kuat, kita dapat mengantarkan pasangan Anies-Muhaimin meraih kemenangan dalam pemilihan presiden mendatang," tambahnya.

Dalam mengawal proses pemilihan presiden 2024, ABRI-1 tetap berkomitmen untuk mendukung pasangan Anies-Muhaimin, serta terus memperkuat jaringan relawannya guna mencapai kemenangan yang diharapkan. Semua langkah yang diambil ABRI-1 merupakan upaya konkret dalam mendukung proses demokrasi di Indonesia.

Editor: Arianto

Read More

Ibnu Prayudo Bersama Tim ABRI-1 Roadshow ke Sumatera Utara

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Ketua DPW ABRI-1 Kaltara, Ibnu Prayudo ikut bersama tim ABRI-1( Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu) Roadshow ke Sumatera Utara. Dia melihat Roadshow ini adalah kesempatan besar untuk mendekatkan seluruh jaringan AMIN (Anies- Muhaimin).

Bersama tim dari DPP ABRI-1 menuju ke Sumatera Utara, setibanya di Bandara Kualanamu, tim ABRI-1 bersama Partai Pendukung mengiringi Anies Baswedan. Kemudian Kamis (2/11) tim ABRI-1 melakukan silaturahmi bersama masyarakat Stabat Kabupaten Langkat di Gedung MABMI. 

Sementara itu, kegiatan esoknya ABRI-1 silaturahmi bersama tokoh lintas agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Tuan Guru Batak, lalu silaturahim ke MTs/MAS AL- Washiyah Binjai Serdangan Kisaran Asahan.

Ibnu Prayudo selaku Ketua DPW ABRI-1 Kaltara dan juga merupakan salah satu tokoh pemuda aktif yang mendorong gerakan perubahan berdiri bersama barisan yang dipimpin oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ia menyatakan akan Totalitas , loyalitas serta militansinya sehingga DPP ABRI-1 mempercayakan kepemimpinan di wilayah (DPW) Kaltara.

"Kita butuh pemimpin yang tak sekedar kuat, tapi juga cerdas untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara"Great Power", ujar Ibnu Prayudo pada reporter Senin (6/10/2023).

Kontestasi pemilu 2024 lebih dari sekedar tahapan- tahapan demokrasi formal. Pilpres 2024 adalah pertarungan gagasan dan program nasional strategis, pertarungan ideologi kebangsaan sekaligus pertaruhan masa depan bangsa Indonesia. Ditengah pergolakan geopolitik dan geoekonomi yang sangat tak menentu. 

Disisi lain, Indonesia dihadapkan pada dua konsekuensi, ikut hancur ditelan badai atau mampu memanfaatkannya agar mampu menjadi negara maju, semua ditentukan oleh sang nahkoda yaitu presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara 

"Semoga di tahun 2045 Indonesia menjadi negara "Super Power" sesuai visinya Indonesia Emas. Kami yakin hanya pasangan AMIN yang mampu membawa Indonesia bersaing secara global," tutupnya.

Editor: Arianto 

Read More

Krisis Demokrasi di Indonesia: Tuntutan Orang Muda untuk Keadilan Sosial dan Kedaulatan Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Krisis demokrasi yang semakin dalam di Indonesia kembali memunculkan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil, terutama kaum muda. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat calon presiden/wakil presiden baru-baru ini memicu gelombang protes dan keprihatinan di kalangan rakyat. Keputusan ini dianggap sebagai langkah menuju dinasti politik, yang mencerminkan intervensi kekuasaan dan menyalahi semangat demokrasi.

Presiden Jokowi telah memainkan peran kunci dalam memberikan sokongan kepada putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024. Keputusan ini telah mencetuskan pro dan kontra di masyarakat, dengan banyak kalangan yang menilai hal ini sebagai langkah menuju oligarki politik, yang merusak prinsip-prinsip demokrasi.

Axel Paskalis, peneliti dari Public Virtue Research Institute, menyatakan, "Pembentukan dinasti politik Presiden Jokowi merupakan satu dari sekian banyak fenomena yang menandakan bahwa kekuasaan oligarki masih sangat kuat di negeri ini. Oligarki adalah sistem yang membolehkan segelintir elit untuk menyalahgunakan institusi-institusi publik untuk kepentingan penumpukan kekayaan privat."

"Beberapa kebijakan kontroversial yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti revisi UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan Revisi UU MK, semakin menegaskan dominasi kekuasaan oligarki. Kebijakan-kebijakan ini telah merongrong mekanisme kontrol demokratis, menghancurkan aturan main demokrasi, dan memperdalam jurang sosio-ekonomi di masyarakat," kata Axel dalam kegiatan konferensi pers menyikapi putusan MKMK, dalam rangka memastikan MKMK memecat Ketua dan hakim MK yang melanggar etik, serta menguak skandal intervensi eksekutif dalam putusan MK, di Jakarta, Senin (06/11/2023).

Menurut para aktivis muda yang tergabung dalam aksi protes ini, ketidakadilan politik ini juga melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Keterwakilan perempuan, yang seharusnya menjadi wujud affirmative action, justru direnggut oleh kebijakan politik dinasti.

Di samping itu, sistem politik yang ada telah membatasi partisipasi politik progresif dari masyarakat. Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang masih ada dalam UU Pemilu tidak hanya membatasi peluang partai-partai kecil, tetapi juga mempersempit makna Pemilu sebagai pertarungan gagasan dan ideologi.

Meskipun terdapat wacana tentang peran orang muda dalam politik, namun pada kenyataannya, narasi tersebut diambil alih oleh elit untuk mendukung dinasti politik mereka. "Pemimpin muda" yang seharusnya mencerminkan ide baru dan perubahan, justru dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan elit.

Dalam menyikapi situasi ini, para aktivis muda bersatu dalam menuntut perubahan nyata. Mereka menyerukan:

1. Pecat Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang melanggar etik secara tidak hormat.

2. Mundurkan semua pejabat publik yang terlibat konflik kepentingan dengan Pemilu 2024, termasuk Presiden Joko Widodo.

3. Hapuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dengan menjadikannya 0% dalam UU Pemilu.

4. Cabut seluruh undang-undang dan kebijakan yang mendukung kekuasaan oligarki.

Para aktivis juga mengajak seluruh orang muda di Indonesia untuk bersatu dan membangun kekuatan politik progresif. Mereka menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam merancang masa depan demokrasi Indonesia. Aksi protes ini diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya memperjuangkan demokrasi yang adil dan merata bagi semua warga negara.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

PARA Syndicate: Keberlanjutan Kekuasaan dalam Sorotan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan mengumumkan hasil putusan atas gugatan terkait aturan usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada Senin, 16 Oktober mendatang. Putusan ini sangat dinanti karena diduga berkaitan erat dengan upaya untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), maju sebagai calon wakil presiden.

Gibran, yang saat ini berusia 36 tahun, belum memenuhi syarat usia untuk menjadi cawapres. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan bahwa MK akan mengabulkan gugatan tersebut, memungkinkan Gibran untuk melangkah ke Pilpres 2024. Salah satu faktor yang menimbulkan keraguan adalah independensi Ketua MK, Anwar Usman, yang dianggap terpengaruh karena merupakan adik ipar Presiden Jokowi.

Situasi ini semakin kompleks dengan dukungan terbuka dari anak bungsu Jokowi, Kaesang, terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapres. Partai politik pendukung pemerintahan Jokowi juga secara serius mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres potensial.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Ari Nurcahyo, mengungkapkan kekhawatirannya dalam sebuah diskusi media yang berjudul "MK Bukan Mahkamah Keluarga: Tahta, Kuasa, Lupa?". Ia menyatakan bahwa ada kecenderungan politisasi dalam proses hukum ini. "Saat ini ada kehendak politik yang mendahului suatu keputusan hukum. Ini akan memungkinkan politik mendahului sebuah keputusan hukum atau sebuah keputusan konstitusi," kata Ari Nurcahyo di Jakarta, Minggu (15/10/2023).

Menurut Ari, MK mungkin digunakan sebagai alat politik untuk memuluskan jalan Gibran sebagai cawapres. "Ketika tidak bisa Prabowo-Jokowi, makanya Prabowo-Gibran sebenarnya cara yang paling sederhana. Tapi apakah manuver-manuver itu sampai menggunakan MK sebagai instrumentasi kekuasaan? Tentu bayarannya akan sangat mahal," tambahnya.

Ari juga mempertanyakan konsekuensi politik dari potensi pasangan Prabowo-Gibran. Jika pasangan ini terjadi, posisi politik akan semakin jelas. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar akan menjadi antitesa Jokowi, sementara Prabowo-Gibran akan mendukung Jokowi dengan segala atributnya. Pasangan lainnya, seperti Ganjar Pranowo, akan memiliki perbedaan politik yang jelas dengan yang mendukung Prabowo-Gibran.

Sikap mengambang yang ditunjukkan Jokowi dalam dukungannya juga menuai kritik. Ari menyatakan bahwa pendekatan ini membuat publik mulai merasa jenuh. "Itu sudah terjadi seperti kejenuhan di publik sehingga sekarang mungkin ‘efek Jokowi’, dalam arti akan mengarahkan pilihan ke mana, itu tidak banyak pengaruh signifikan," kata Ari.

Masyarakat menanti hasil keputusan MK dengan penuh antusiasme dan kekhawatiran. Putusan ini tidak hanya akan memengaruhi Pilpres 2024, tetapi juga membawa implikasi penting terhadap integritas hukum dan keberlanjutan demokrasi di Indonesia. MK diingatkan bahwa keputusan mereka harus berlandaskan pada keadilan dan independensi, untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam sistem peradilan Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

Daffasya Sinik : "PSI Akan Tembus 3 Besar di Pemilu 2024"

Duta Nusantara Merdeka |Kota Medan

Calon Anggota Legislatif DPR RI dapil sumut 3, Muhammad Daffasya A Sinik SH menyebutkan bahwa partai nomor urut 15 itu dipastikan akan mampu menembus 3 besar

"Ini bukan sekedar kata kata ya. Ingat apa yang saya sampaikan ini, PSI akan tembus 3 besar ,"

Daffa yang juga tokoh muda sumatera utara dan Pemilik Harian Medan Pos itu menyampaikan bahwa prediksinya ini berdasarkan data pendukung dan program PSI yang konkrit dan terstruktur

"Ya kita bisa bandingkan lah perbedaannya. PSI hari ini didominasi oleh anak anak muda. Ketua umum kami hari ini masih under 30 tahun dan ini melambangkan bahwa PSI konkrit untuk masa depan bangsa ,"

"Lebih dari 50% pemilih sekarang adalah kalangan muda. Dan per hari ini, PSI adalah salah satu partai yang sangat di dukung oleh anak anak muda karena program kerakyatan dan konsistenitasnya ,"

Selain itu, per tanggal 25 september 2023, resmi dideklarasi putra presiden Republik Indonesia, Kaesang Pangarep sebagai Ketua umum PSI periode 2023-2028

Kaesang tampak hadir di dampingi istri menyambut ribuan kader PSI yang hadir di Djakarta Theater.

Dalam kata sambutan pertamanya sebagai ketua umum PSI, Kaesang akan menciptakan anak anak muda untuk lolos di senayan di 2024

"Kita akan perjuang dan pastikan anak anak muda di PSI akan lolos senayan 2024," ucap ketua umum PSI Kaesang Pangarep. **

Read More

Ferdinand Hutahaean: Survei LPI adalah Cambuk bagi KPK untuk Lebih Proaktif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) mengadakan sebuah survei yang menarik berjudul "Peran KPK dalam Pelaksanaan Pemilu Bersih" di Jakarta, Rabu (06/09/2023). Survei ini bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat terhadap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjaga integritas pemilu yang akan datang pada tahun 2024. Hasil survei ini mengejutkan banyak pihak, termasuk politisi PDIP dan calon legislatif DPR RI Dapil 3 Jakarta, Ferdinand Hutahaean.

Ferdinand mengapresiasi hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia. Baginya, hasil survei ini adalah cambuk bagi KPK untuk lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya. Dia melihat demokrasi sebagai pondasi dari semua hal, dan ketika pondasi ini bisa diawasi dan dicegah dari praktik korupsi, itu membawa harapan besar bagi perkembangan negara.

Salah satu poin yang menarik dalam pandangan Ferdinand adalah bahwa ketua-ketua lembaga di negara kita semuanya bermuara di DPR. Ini menyoroti pentingnya menjaga kebersihan di tingkat legislatif. Jika DPR sudah bersih dari praktik korupsi, maka kerja sama antara KPK dan lembaga lain seperti PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan lembaga lainnya akan lebih efektif dalam menjalankan tindakan pencegahan.

Menurut dia, Kunci untuk menciptakan pemilu yang bersih dan demokrasi yang sehat adalah dengan membangun sistem yang bersih. Ferdinand meyakini bahwa jika sistemnya sudah bersih, maka akan menghasilkan pemimpin yang baik. Ini adalah pandangan yang penting dalam konteks upaya menjaga integritas pemilu.

Survei LPI ini menunjukkan betapa pentingnya peran KPK dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia. Dalam era di mana demokrasi dan transparansi menjadi fokus utama, bekerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya adalah langkah yang bijaksana. Ini juga menegaskan bahwa pemilu yang bersih adalah hak masyarakat, dan upaya untuk mencapainya harus diperjuangkan bersama-sama oleh semua pihak.

Masyarakat Indonesia tentunya berharap bahwa hasil survei ini akan mendorong perubahan positif dalam upaya memastikan pemilu yang adil, bebas dari korupsi, dan berintegritas pada tahun 2024. KPK dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga demokrasi yang sehat, dan dukungan dari para politisi seperti Ferdinand Hutahean adalah langkah awal yang baik untuk mencapai tujuan tersebut.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto 

Read More

APHR: Dunia Harus Mengecam Lelucon Pemilu Kamboja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan umum yang tidak masuk akal yang diselenggarakan di Kamboja tidak boleh dilegitimasi oleh masyarakat internasional. Hal tersebut disampaikan oleh para anggota parlemen Asia Tenggara dalam konferensi pers "Pemilu Yang Hanya Tinggal Nama: Dunia Harus Mengecam Lelucon Pemilu Kamboja" secara online dan offline di Jakarta, Senin (24/07/2023) mengecam serangan rezim Hun Sen yang tak henti-hentinya terhadap para pembela Hak Asasi Manusia dan partai-partai oposisi sebelum hari pemilihan.

Dalam konferensi pers tersebut, Charles Santiago, Ketua Bersama Asean Parliamentarians for Human Rights dan mantan anggota parlemen Malaysia, menyatakan bahwa rezim Hun Sen telah mengancam para pendukung oposisi, menutup media independen, dan melarang partai oposisi yang masih bertahan.

Sudah jelas bahwa pemilihan umum Kamboja yang diselenggarakan pada 23 Juli adalah sebuah sandiwara semata. Partai oposisi terbesar "Partai Cahaya Terang" dilarang berpartisipasi secara administratif yang meragukan pada bulan Mei. Sebelum pemilu, banyak anggota dan pendukung partai Candlelight ditangkap secara sewenang-wenang. Setelah pemungutan suara ditutup, rezim Hun Sen mengklaim bahwa partai berkuasa memenangkan 120 dari 125 kursi di majelis nasional.

Anggota parlemen dan organisasi Hak Asasi Manusia, seperti ASEAN Parliamentarians for Human Rights dan Human Rights Watch, mengecam pemilu ini sebagai sebuah lelucon yang tidak demokratis. Mereka menekankan bahwa pemimpin otoriter semakin menggunakan pemilu sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, dan merusak demokrasi.

Asian Network for Free Elections (ANFREL) mencatat bias dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kondisi politik yang memburuk telah merusak integritas proses pemilihan. Laporan misi penilaian pra-pemilu ANFREL mempertanyakan keaslian dan daya saing pemilu tersebut, yang tidak sesuai dengan standar internasional. Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) juga menyuarakan keprihatinannya mengenai pelecehan yudisial terhadap para pendukung dan aktivis oposisi.

Dalam menghadapi krisis Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum di Kamboja, masyarakat internasional tidak boleh melegitimasi pemilu semacam ini. Para anggota parlemen dari negara-negara demokratis ditekan untuk mengecam pelaksanaan pemilu 2023 di Kamboja sebagai pemilu yang tidak demokratis. "Masyarakat internasional juga harus mendesak pemerintah Kamboja untuk menghentikan penganiayaan politik, membebaskan tahanan politik, dan melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan ketidakberesan pemilu guna memastikan akuntabilitas yang adil," ujarnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Suriyono Adi Susanto: Memperjuangkan Jakarta Utara Melalui Dedikasi dan Kepedulian

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Suriyono Adi Susanto, atau yang akrab disapa SAS, merupakan sosok baru yang muncul di bursa pencalegan 2024. Meskipun demikian, perjalanan politiknya bukanlah hal yang baru. Saat ini, SAS menjabat sebagai ketua pengurus anak cabang (PAC) PDI Perjuangan di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sebagai seorang pengusaha muda keturunan Tionghoa dari Bagan Siapi-api, SAS telah melakukan banyak hal positif dan bermanfaat bagi warga Jakarta Utara, khususnya di kecamatan Penjaringan.

Salah satu pencapaian SAS yang luar biasa adalah pemberian ratusan kursi roda kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, saat pandemi COVID-19 melanda beberapa waktu lalu, SAS juga mengadakan vaksinasi untuk masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah. Sesuai dengan tagline SAS (Sahabat Andalan Semua), 

Ia menjalankan hal-hal ini dengan keyakinan bahwa itu adalah panggilan dalam dirinya untuk berbuat lebih dengan apa yang bisa ia lakukan. Kedekatan SAS dengan masyarakat tercermin dalam kegiatan blusukan yang dilakukan secara masif di wilayah tersebut.

Bagi SAS, tidak ada kata lain selain turun ke bawah dan menyapa rakyat. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat bukan hanya dalam dunia politik, tetapi juga dalam melayani di Gereja GBI GILGAL Jakarta. SAS merangkul semua golongan dan tidak memandang suku, agama, atau latar belakang lainnya. Baginya, semua orang adalah sama, sejalan dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, di mana kita harus hidup berdampingan, saling menghormati, dan saling membantu. Ia telah memberikan dukungan kepada ibu-ibu majelis taklim serta membantu renovasi mushola di wilayah Jakarta Utara, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap sesama.

Dengan rekam jejaknya yang mengesankan, SAS akhirnya diberikan kesempatan oleh partai untuk maju sebagai bakal Calon Legislatif dari PDI Perjuangan untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 3, yang meliputi wilayah kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, dan kecamatan Tanjung Priok. Bagi SAS, ini merupakan sebuah tantangan yang harus dijalani dengan sepenuh hati. Ia melakukannya dengan melakukan blusukan, menyapa warga, dan mendengarkan suara mereka, yang memberikan energi positif baginya.

Kepercayaan warga Jakarta Utara terhadap SAS adalah amanah yang akan dijunjung tinggi olehnya. Suara warga Jakarta Utara akan menjadi perjuangan yang akan ia lakukan untuk membuat Jakarta Utara menjadi lebih baik. SAS memahami bahwa tanggung jawabnya tidak hanya sebagai seorang politisi, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang harus memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Sebagai seorang pemimpin, SAS juga memegang teguh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keberagaman. Ia percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan Jakarta Utara, dan bahwa semua warga harus diberdayakan dan dihormati tanpa memandang latar belakang mereka. (Arianto)

Read More

Adi Supriadi Ditinggalkan PKS Ketapang, Kemana Selanjutnya?

Duta Nusantara Merdeka | Ketapang

Ex Sekretaris Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ketapang Periode 2001 – 2004 Adi Supriadi telah resmi menyampaikan pengumuman tidak melanjutkan proses pencalonan dirinya menjadi salah satu peserta Bacaleg dari Partai tersebut setelah PKS Ketapang meninggalkan dirinya dengan tidak memasukan namanya didalam pendaftaran Bacaleg DPRD Kabupaten Ketapang dari PKS di KPU beberapa waktu lalu. 

Dalam pantauan wartawan, pengumuman resmi Adi Supriadi sehari sebelum pendaftaran Bacaleg Partai-partai ke KPU sudah dipikirkan untuk menjawab banyaknya pertanyaan dari relawan apakah tetap maju bersama PKS atau tidak, lantaran tidak ada kejelasan yang pasti dari PKS Ketapang dalam proses pemberkasan dan pendaftaran bacaleg. 

“Ya, Saya sudah mantap tidak maju bersama PKS Ketapang, agar semua ini bisa menjawab banyaknya pertanyaan siapapun jelang pendaftaran ke KPU beberapa waktu lalu, Saya kira biasa jika Partai Politik tidak membawa Kita lagi dengan berbagai alasan yang walaupun alasan sulit untuk diterima akal sehat, namanya juga Politik akan selalu begitu“ ungkap Pria yang akrab disapa Caoch Addie ini.

 

Dari Sumber resmi PKS Ketapang bahwa memang Adi Supriadi atau yang disapa Coach Addie, salah satu kader PKS Ketapang sejak tahun 2000 tidak lagi dilibatkan PKS Ketapang dengan pertimbangan kuota bacaleg pria untuk dapil 7 sudah terpenuhi. 

Dalam catatan media dan wartawan, PKS Ketapang akhir-akhir ini banyak juga ditinggal kader dan Bacaleg Potensialnya, diantaranya Dadang Setiawan, Kader PKS yang menyatakan berhenti dan memilih bergabung dengan Partai Gelora Ketapang, Hendra, SP Sekretaris Muhammadiyah Ketapang berpindah ke PPP Ketapang, dan beberapa Bacaleg memutuskan untuk tidak maju bersama PKS pada Pemilu 2024 mendatang. 

PKS pada umumnya akan mengandalkan populeritas Anies Baswedan untuk mendulang suara pada Pemilu 2024 mendatang, ditengah pecahnya Partai tersebut seperti lahirnya Partai GELORA salah satunya. Apakah Populeritas Anies Baswedan sebagai Capres yang diusung PKS dapat mendulang suara PKS pada Pemilu 2024 mendatang ditengah banyaknya Bacaleg Potensial mundur dari Partai tersebut, Pengamat melihat bahwa figur Caleg tetap menjadi penentu pendulang suara terutama suara untuk Pemilihan Legislatif tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

 

Ketika Wartawan bertanya kemana arah Politik Adi Supriadi, setelah ditinggal PKS, Dia menjawab “Kita lihat nanti, Saya belum bisa jawab sekarang “ ungkapnya 

Adi Supriadi merasa ditinggalkan PKS saat ditanya wartawan, Adi Supriadi tidak dilibatkan banyak dalam proses pendaftaran ke KPU, Namun, Adi mengaku menghormati keputusan tersebut. Adi Supriadi jiga mengeklaim, ia memahami langkah politik yang dipilih PKS Ketapang saat ini. 

"PKS Ketapang menempatkan posisinya saat ini, sebagai Partai yang masih Ekslusif dan syarat-syarat tertentu didalam Partainya” ungkap Adi. “Dan PKS Ketapang tidak menganggap lagi, Apa yang terjadi selanjutnya Kita lihatkan nanti” sambungnya menutup wawancara. **

Read More

Syahganda Nainggolan Hadiri Halal bi Halal Koalisi untuk Perubahan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dr. Syahganda Nainggolan, Aktivis Senior dan Direktur Eksekutif Lingkar Sabang-Merauke menghadiri acara Halal bi Halal “Koalisi untuk Perubahan” yang diselenggarakan oleh INDONESIA GEMILANG bekerjasama dengan BPJK PARTAI DEMOKRAT di Jakarta, Sabtu (06/05/2023). Dalam acara tersebut, Dr. Syahganda menekankan pentingnya menjaga demokrasi di Indonesia dan perlunya pendidikan politik bagi masyarakat.

"Aspek terpenting dari acara tersebut adalah perlindungan demokrasi di Indonesia. Dia menegaskan, demokrasi tidak boleh dikhianati, apalagi setelah masa kelam otoritarianisme(kekejaman) di era Soekarno dan Soeharto," kata Syahganda kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Dr. Syahganda berharap agar demokrasi di Indonesia tetap terjaga, dan pemerintah jangan menggunakan istana presiden sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan segelintir partai politik.

Lebih lanjut, Dr. Syahganda juga mengomentari pemilihan presiden yang akan datang dan perlunya perubahan. Dia mengkritik pencalonan Airlangga, Budi Gunawan, dan Luhut Panjaitan, menyatakan bahwa mereka mewakili status quo dan bukan perubahan yang dibutuhkan Indonesia. 

Menurut Dr Syahganda, rakyat Indonesia harus menang melalui agenda perubahan yang meliputi revisi omnibus law dan pembubaran IKN karena rentan terhadap kepentingan asing.

"Koalisi untuk Perubahan menegaskan perlunya pendidikan demokrasi dan politik di Indonesia. Selain itu, Acara ini juga menyediakan platform yang sangat baik bagi kelompok politik dan organisasi masyarakat sipil untuk berkumpul dan berkolaborasi menuju tujuan bersama," pungkasnya. (Arianto)

Read More

M. Sunandar Yuwono Siap Maju Pilkada Kabupaten Boyolali

Duta Nusantara Merdeka | Boyolali 

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2024 digelar secara serentak pada perhelatan Pemilihan Umum tahun 2024.

Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2024 merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan di Indonesia, serta merupakan yang pertama kalinya melibatkan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. 

Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sebanyak 548 daerah dengan rincian 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota.

Menjelang diselenggarakannya pesta demokrasi tersebut persaingan politik dari berbagai partai pendukung bakal calon  yang diusung telah memunculkan nama-nama kandidat terbaiknya. 

Begitu juga dengan bakal calon Bupati Boyolali (Jawa tengah),

sudah tercium rumor nama-nama  kandidatnya. Salah satunya adalah seorang anak bangsa, putra asli Boyolali, berprofesi advokad, yaitu M. Sunandar Yuwono, SH.MM.MH yang akrab dipanggil Bang Sunan.

Pengacara muda kondang sekaligus aktifis pengawasan Tipikor dan Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan, serta dunia jurnalistik ini memiliki segudang pengalamannya sebagai aktifis dan praktisi Hukum di Indonesia.

Sosok Bang Sunan dikenal sebagai seorang pria yang sederhana, merupakan Lulusan S-2 Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan Jebolan Pondok Pesantren Subulus Sallam di Ponorogo Jawa Timur.

Selain berprofesi sebagai pengacara, bang Sunan juga aktif di dunia pers dengan hobi menulis artikel di berbagai media. Saat ini bang Sunan tercatat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia -DPP SPRI.

Bang Sunan  yang lahir di Desa Blanten-Sukorejo Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali ini siap mudik untuk mengabdi dan membangun Kabupaten Boyolali bila masyarakat kabupaten Boyolali menginginkan perubahan di daerahnya. 

Menurut bang Sunan, masyarakat Boyolali membutuhkan figur seorang pemimpin yang memiliki kemampuan dan keberanian serta berintegritas melakukan terobosan untuk perubahan di berbagai bidang. Itu selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sesuai perundang undangan yang berlaku. 

Dengan tegas dan lugas Bang Sunan memaparkan bahwa seorang pemimpin ideal yang diinginkan masyarakat Boyolali adalah seorang pimpinan yang mampu melakukan  perubahan nyata diberbagai sektor untuk tujuan kesejahteraan masyarakat. 

"Kalau masyarakat mau sejahtera tentunya seorang pemimpin harus bisa  memberikan ruang dalam mengimplementasikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Dialog komunikatif seorang pemimpin sangat diperlukan sehingga tahu betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya," ujar Sunan.

Seorang pemimpin, menurut Sunan, juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang luas baik dalam Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang kita kenal dengan sebutan IPOLEKSOSBUD. 

"Dalam berideologi berbangsa dan bernegara,  Pancasila  dan Undang undang Dasar 45 menjadi pedoman dasar hukum yang harus diimplementasikan," kata Sunan.

Begitu juga dalam pembangunan dan pendidikan politik  di masyarakat,  di bidang Ekonomi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta  pada bidang sosial dan Budaya.

Masyarakat Indonesia dikenal memiliki kekayaan dalam hal budaya dan kehidupan sosial. Hal ini dipengaruhi dari keanekaragaman suku dan budaya di dalamnya. 

Dengan perkembangan zaman, ancaman yang muncul adalah hadirnya kebudayaan-kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

"Semua Itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk tujuan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara," ujar Sunan, dalam wawancara eksklusif.

Ketika disinggung partai apa yang mengusung bang Sunan dalam pencalonannya sebagai Bakal calon Bupati Boyolali, Bang Sunan dengan semangat menjelaskan bahwa kakeknya Kyai Kastari dan orang Tuanya yaitu Dorto Siswoyo. 

Keluarga dari Bang Sunan sejak jaman dulu mengidolakan Bung Karno, tokoh pendiri republik ini yang merupakan presiden pertama RI, "Paham kan ?" tegasnya, tanpa menyebutkan nama partainya. (Arianto)

Read More

Brigade Nasional Komitmen Dukung Presiden Jokowi Berantas Radikalisme dan Intoleransi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

DPP Brigade Nasional menegaskan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sangat konsisten dalam memberantas radikalisme maupun intoleransi. Konsistensi Kepala Negara itu tentu akan menjadi warisan (legacy) yang baik bagi generasi mendatang. Kepedulian Presiden RI Joko Widodo untuk mewariskan sejarah yang baik untuk masa depan yang gemilang harus didukung segenap elemen masyarakat.

“Mencegah dan memerangi radikalisme, terorisme, dan intoleransi wajib dilakukan seluruh masyarakat di Tanah Air kita tercinta,” kata Ketua Umum DPP Brigade Nasional, Reni Lubis, usai deklarasi Pengurus DPP Brigade Nasional serta dialog kebangsaan “Radikalisme dan Intoleransi” di Balai Sarwono, Sabtu (28/1/2023).

Radikalisme dan intoleransi berpotensi memecah belah bangsa Indonesia yang besar. Apalagi, di era digital saat ini radikalisme, terorisme, dan intoleransi dengan mudah menyebar lewat media sosial. Tingginya akses internet di Indonesia jika tidak dikelola dengan bijak tentu bisa menjadi alat strategis bagi penyebaran radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang mengancam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam.

“Pihak-pihak tertentu tersebut telah melupakan sejarah berdirinya NKRI, yang memang sejatinya dibangun di atas fondasi kebhinekaan dengan keragaman budaya, suku bangsa, bahasa, bahkan agama,” ujar Reni Lubis.

Pada momentum ini, Brigade Nasional menegaskan sepenuhnya mendukung Presiden RI Joko Widodo dalam mencegah dan memerangi radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Pasalnya, kebhinekaan yang koyak dengan adanya upaya memecah belah bangsa tidak bisa didiamkan begitu saja.

Brigade Nasional akan berkontribusi dalam mencegah dan memerangi radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang mengancam persatuan bangsa melalui sumbangan pemikiran, refleksi mendalam, kajian-kajian ilmiah, serta aksi nyata melalui cara-cara yang kreatif dengan pendekatan sosial budaya.

“Saya mengajak seluruh pengurus DPP Brigade Nasional, DPD maupun DPC Brigade Nasional, seluruh organ relawan, dan segenap masyarakat Indonesia untuk bersatu, bergotong royong melawan radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang akan membawa Indonesia adil, makmur, dan sejahtera dalam kebhinekaan,” pungkas Reni. ()Arianto)

Read More

Brigade Nasional Gelar Deklarasi Plus Diskusi Kebangsaan dengan Tema "Radikalisme dan Intoleran"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Brigade Nasional merasa prihatin dengan realitas di masyarakat Kita di mana radikalisme dan intoleransi telah memecah belah masyarakat. Berbagai persoalan atau konflik sosial yang dipicu oleh SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) seolah menjauhkan kita sebagai anak bangsa yang semestinya bersatu padu, bergotong royong membangun bangsa dan negara kita tercinta. Hal itu disampaikan oleh Surya, Waketum Brigade Nasional dalam rangka Deklarasi Plus Diskusi Kebangsaan dengan tema: "Radikalisme dan Intoleran" di Jakarta, Sabtu (28/01).

Menurut Surya, Persoalan melek hukum dan kepatuhan terhadap hukum pada masyarakat dan aparatur hukum memang masih rendah. Ini yang perlu kita kawal dan perbaiki ke depannya. Jangan sampai adanya intoleransi dan radikal yang merugikan pihak lain serta merendahkan kemanusiaan dibiarkan dengan dalih membela agama dan keyakinan kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Surya menegaskan, Upaya yang akan dilakukan Brigade Nasional secara nyata dalam mencegah dan memberantas radikalisme dan intoleransi yang terjadi tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kita sebagai warga bangsa harus bersatu padu dan bergotong royong.

Maka dari itu, Surya menyampaikan, yang kami lakukan adalah mendeklarasikan diri sebagai DPP Brigade Nasional, yang nantinya menjadi wadah bagi segenap anak bangsa yang peduli pada kebhinekaan dan memiliki kecintaan besar pada Tanah Air.

Selanjutnya, Brigade Nasional akan berkarya nyata melalui sumbangan pemikiran, refleksi mendalam, kajian-kajian ilmiah, serta aksi-aksi di tengah masyarakat secara langsung maupun dengan memanfaatkan teknologi digital, melalui cara-cara yang kreatif dengan pendekatan sosial budaya.

Untuk diketahui, Brigade Nasional menghargai dan menghormati proses di internal PDIP maupun partai-partai lainnya dalam menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024.

"Namun demikian, Brigade Nasional berharap besar sosok pemimpin bangsa Indonesia ke depannya memiliki semangat yang sama dengan Presiden RI Joko Widodo yang sangat gigih dan konsiten dalam memberantas radikalisme dan intoleransi di Tanah Air kita tercinta," ucapnya.

Terutama, Legacy-legacy  yang telah dibangun Presiden RI Joko Widodo terkait kedaulatan bangsa dan negara tentu perlu dilanjutkan oleh sosok pemimpin yang memiliki kapasitas dan dipercaya oleh rakyat.

"Brigade Nasional sangat yakin dan percaya bahwa masyarakat Indonesia akan menentukan pilihan yang bijak saat pilpres 2024, karena Kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini tentunya menjadi pilihan bagi rakyat dalam memilih calon presiden mendatang. Brigade Nasional optimis rakyat bakal memilih dengan hati Nurani dan pikiran jernih demi masa depan Indonesia yang gemilang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

DPP LIRA Gelar Diskusi Politik "Pemilu Legislatif 2024: Terbuka atau Tertutup"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Diskusi perdana yang digelar oleh DPP Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) di tahun 2023 ini merupakan program yang sudah direncanakan dari tahun lalu dan bekerjasama dengan berbagai macam stakeholder yang ada di Indonesia. Sehingga LIRA punya kontribusi terhadap kemajuan bangsa ini. Hal tersebut disampaikan K.H. Andi Syafrani, SHI, MCCL Presiden DPP LIRA saat Opening Speech Diskusi Politik "Pemilu Legislatif 2024: Terbuka atau Tertutup" di Kopi Politik Jakarta Selatan, Jum'at (20/01). 

Terkait rencana kerja kita tiap bulan, kita adakan diskusi seperti ini dengan menghadirkan berbagai narasumber untuk membahas tema-tema yang relevan, aktual dan tentunya kita bisa berkontribusi terhadap pemikiran dan kemajuan bangsa.

"Terlebih, LIRA punya konsen terhadap berbagai macam bidang politik, karenanya kita akan dorong berbagai departemen dan bidang yang ada di LIRA untuk bisa menggelar diskusi sesuai dengan bidangnya masing-masing karena kita tahu kompleksitas persoalan negara kita," ujarnya.

 

Menjelang tahun pemilu, tentunya isu yang hot dan topik yang paling banyak akan menjadi sorotan adalah terkait dengan politik. Namun sekali lagi, karena tema yang diusung dalam organisasi bukan hanya tema politik tapi berbagai macam tema.

"Kita berharap nanti tema-tema ini juga bisa kita diskusikan dalam serial diskusi-diskusi LIRA di periode berikutnya di bulan-bulan yang akan datang," ucapnya. (Arianto)

Read More

Fahira Idris Lolos Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) DKI Jakarta melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verfikasi Administrasi Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk Pemilu 2024, di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (15/1).

Rapat pleno dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sunardi, didampingi seluruh Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Nurdin, Deti Kurniawati, Marlina, Partono, Muhaimin, dan Muhammad Tarmizi, serta Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta Dirja Abdul Kadir.

Ketua KPU DKI Jakarta Sunardi dalam sambutannya mengatakan bahwa jika dari hasil Verifikasi Administrasi Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Provinsi DKI Jakarta masih ada yang belum memenuhi syarat, KPU Provinsi DKI Jakarta siap untuk membantu agar dipastikan bahwa semua syarat dukungan dapat diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Jadi nanti setelah disampaikannya hasil verfisikasi data, masih ada kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap data dukungan pemilih, jika memang belum memenuhi syarat minimal," ujar Sunardi.

"Silahkan berkonsultasi dan diskusi dengan jajaran Sekretariat kami, KPU Provinsi DKI Jakarta agar dipastikan bahwa seluruhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," sambungnya.

Turut hadir juga pada rakor tersebut yaitu Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Munandar Nugraha, Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Reki Putera Jaya, Ketua dan Anggota KPU Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta, serta 30 bakal calon Anggota DPD dapil Provinsi DKI Jakarta.

Dalam rakor ini seluruh Anggota KPU DKI Jakarta membacakan berita acara hasil verifikasi administrasi terhadap data dukungan pemilih yang telah diserahkan melalui Aplikasi Pencalonan (Silon DPD), dimana verifikasi administrasi ini telah dilakukan sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 15 Januari 2023.

Dari verifikasi administrasi tersebut diperoleh hasil 8 orang bakal calon dinyatakan memenuhi syarat (MS) aras data dukungan pemilihnya, dan 22 orang dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) untuk diberikan kesempatan memperbaiki data dukungan sejak tgl 16 s.d. 22 Januari 2023.

Berikut nama-nama 8 Bakal Calon DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta yang Lolos Verifikasi Administrasi :

Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi DKI Jakarta berkaitan hasil rekapitulasi vermin dukungan bakal calon Anggota DPD Dapil Provinsi DKI Jakarta yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) :

1.) FAHIRA IDRIS,SE.,MH

2.) Prof. Dr H Dailami Firdaus SH, LL.M

3.) Chiatianto Suryowibowo

4.) H. Pardi

5.) Syamsidar Siregar

6.) Syarif Hidayatulloh

7.) Tengku M. Nurhafidz

8.) Zecky Andy Alatas

Sisanya 22 Bakal Calon Anggota DPD statusnya Belum Memenuhi Syarat (BMS). (Arianto)

Read More