Presiden Jokowi Tinjau Bandara Internasional Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada pagi ini, Kamis, 29 Agustus 2019, bertolak menuju Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna melakukan kunjungan kerja.

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, sekitar pukul 09.46 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, dan Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Presiden Jokowi kemudian akan langsung meninjau fasilitas Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Usai meninjau bandara, Presiden Jokowi akan membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo.

Pada malam harinya, Presiden Jokowi diagendakan menuju Alun-Alun Kabupaten Purworejo untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon "Gatot Kaca Winisudha".

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi DIY antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono,  Staf Khusus Sukardi Rinakit, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Persiapan PON dan Peparnas Papua 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) tentang persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tahun 2020 yang akan digelar di Provinsi Papua. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2019.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia yang akan diikuti oleh puluhan ribu atlet dan offisial dari 34 provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata.

"Saya ingin mengingatkan bahwa PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena kita bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan kita dan juga arena memperkuat persatuan dan kesatuan," ujar Presiden.

Dengan waktu persiapan yang tinggal setahun lagi, Presiden Jokowi menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON. Pembangunan venue, non-venue, hingga kesiapan akomodasi bagi atlet dan ofisial yang akan datang ke Papua, menurut Presiden, sangat diperlukan.

"Saya minta para menteri terkait, Gubernur Papua juga, untuk terus terjun langsung memantau, mengecek perkembangan dan persiapan di lapangan. Lakukan evaluasi secara berkala tentang masalah dan kemajuan yang sudah dicapai di lapangan," lanjutnya.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung, Presiden Jokowi juga meminta agar dipikirkan tidak hanya pada saat PON saja. Lebih jauh, Presiden ingin agar sarana dan prasarana tersebut juga dimanfaatkan pascapenyelenggaraan PON dan Peparnas 2020.

"Jangan sampai setelah pelaksanaan PON dan Peparnas, sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan sehingga menjadi rusak dan tidak terawat," katanya.

Untuk itu, secara khusus Presiden Jokowi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membuat rencana pemanfaatan sarana prasarana olahraga ini, terutama untuk pembinaan bibit-bibit unggul anak-anak Papua di bidang olahraga.

"Saya yakin (dari) Tanah Papua akan lahir talenta-talenta yang hebat di bidang olahraga, termasuk sepak bola, atletik, dan cabang-cabang olahraga lainnya," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak secara tegas pelaku tindakan diskriminasi ras dan etnis. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait situasi di Tanah Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi,” ujar Presiden Jokowi yang tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, saat memberikan keterangan pers.

Presiden Joko Widodo mengatakan, hingga kini dirinya terus memantau perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, situasi di Tanah Papua kini sudah normal kembali.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden.

Berdasarkan laporan dari Kapolri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang sedang berada di Papua, Presiden mengatakan tingkat pengamanan di Papua pun kini sudah diturunkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat ke Istana, minggu depan.

“Baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke Istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua,” lanjutnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Buka Muktamar PKB 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019 yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memaparkan hal yang akan menjadi fokus pemerintahannya ke depan, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Satu, kita sudah membangun infrastruktur dalam lima tahun belakang ini. Tapi tetap akan terus kita lanjutkan lima tahun ke depan. Infrastruktur tetap dilanjutkan. Kemudian, yang kedua, ini yang mungkin tantangannya lebih besar karena kita ingin membangun sumber daya manusia,” kata Presiden.

Pembangunan SDM tersebut, menurut Presiden, akan dimulai dari tahapan awal sejak bayi di dalam kandungan, dengan memperhatikan gizi dan nutrisinya. Dengan demikian, diharapkan angka bayi yang mengalami stunting atau kekerdilan bisa terus ditekan.

“Karena 2015 yang lalu angka stunting kita masih pada angka 38 (persen), tinggi sekali. Meskipun lima tahun ini sudah turun menjadi 30 (persen), tapi juga masih angka yang tinggi. Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, kalau angka stunting ini tidak bisa perkecil, akan sangat sulit,” jelasnya.

Tahapan berikutnya saat anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Menurut Presiden, hal terpenting pada tahapan ini adalah membangun karakter, memberikan nilai-nilai budi pekerti, etika, agama, sopan santun, dan toleransi.

“Baru kemudian tambahannya adalah matematika dan lain-lainnya,” lanjutnya.

Pada jenjang pendidikan menengah, menurut Presiden Jokowi, anak-anak harus mulai dikenalkan pada sikap-sikap membangun kerja sama. Selain itu, anak-anak juga harus dibekali agar memiliki daya kritis dan daya argumentasi yang baik.

“Pada tingkatan menengah berikutnya kita harus memberikan pilihan pada anak apakah ingin masuk ke kejuruan atau ingin masuk ke bidang-bidang keilmuan. Karena ke depan, emerging skills, emerging job itu akan berubah semuanya,” ungkapnya.

Kepala Negara mengidentifikasi, skill dan kemampuan yang dibutuhkan di masa kini dan masa yang akan datang sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jenis-jenis pekerjaan baru juga menurutnya akan banyak bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Contoh, kemungkinan yang namanya sopir itu bisa hilang nanti. Pekerjaan pengemudi itu bisa hilang karena akan muncul autonomous vehicle. Mobil ke mana-mana sendiri, enggak ada yang nyetir. Bus mau ke mana juga sendiri, enggak ada yang nyetir, semua sudah diprogram semuanya. Dan ini sudah ada, bukan akan. Hati-hati mengenai hal-hal seperti ini,” paparnya.

Jika sumber daya manusia Indonesia tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, Presiden mengingatkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan ditinggalkan oleh negara-negara lain. Dalam berbagai forum internasional yang ia hadiri seperti G20, APEC, atau ASEAN Summit, Presiden mengatakan, topik tersebut selalu menjadi perbincangan. Semua negara bingung karena teknologinya muncul, regulasinya belum ada.

“Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa ini akan membawa perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang politik, sosial, budaya, semuanya akan berubah. Hati-hati mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi sekarang ini. Bisa bermanfaat dan bisa juga merusak kalau kita tidak betul-betul menyiapkan dan merencanakan dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, pada tahapan perguruan tinggi, sumber daya manusia Indonesia sudah harus disiapkan agar bisa bersaing dalam menghadapi kompetisi, baik di tingkat regional maupun global. Untuk itu, Kepala Negara ingin agar perguruan tinggi mau berubah, berbenah, dan beradaptasi.

“Kalau tidak seperti itu, perguruan tinggi tidak bisa berkompetisi, kembali lagi ditinggal kita. Inilah perubahan-perubahan yang memang harus segera kita lakukan, kita kerjakan. Universitas juga harus mau berubah, berbenah birokrasinya, terhadap disrupsi teknologi yang sekarang ini memang betul-betul banyak membuat bingung semua negara, bukan hanya kita saja,” tandasnya.

Pada Muktamar PKB tahun 2019 ini tampak hadir juga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. (Arianto)

Read More

Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Ketidakpastian Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2020 beserta nota keuangannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke belakang menunjukkan capaian yang menggembirakan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berada dalam tren peningkatan dari tahun ke tahun.

“Pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88 persen di tahun 2015 menjadi 5,17 persen di tahun 2018 dan terakhir semester pertama 2019 mencapai 5,06 persen,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Di sisi lain, angka pengangguran juga menurun dari semula sebesar 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga menuai hasil dengan angka penduduk miskin yang kini berada di kisaran satu digit.

“Penduduk miskin terus menurun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI kita. Ketimpangan pendapatan juga terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,382 pada Maret 2019,” bebernya.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 71,39 di tahun 2018. Provinsi dengan tingkat IPM rendah kini juga tak lagi ditemukan.

“Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia di 2014 menjadi peringkat 46 di tahun 2018. Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita, termasuk listrik dan air, meningkat dari peringkat 81 dunia pada 2015 ke peringkat 71 dunia di tahun 2018,” imbuhnya.

Semua capaian tersebut dapat terwujud berkat reformasi fiskal yang telah dilakukan. Pemerintah kini tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program.

“Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, segala capaian tersebut jangan sampai membuat lengah. Tantangan ekonomi ke depan akan semakin berat dan kompleks yang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh pihak.

“Beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif. Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan Tiongkok dan Peso Argentina membuat kita harus waspada,” tuturnya.

Meski demikian, segala tantangan tersebut hendaknya dihadapi dengan tenang. Presiden Joko Widodo optimistis bahwa tantangan dan situasi krisis yang ada dapat berbalik menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan.

“Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus kita balik menjadi sebuah peluang. Oleh sebab itu, kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai sebuah kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia maju,” ucapnya.

Kepala Negara melanjutkan, salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu ialah dengan meningkatkan daya saing nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menjadi kunci di era ekonomi berbasis digital sekarang ini.

“Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Presiden.

Jumlah penduduk Indonesia juga dapat menjadi modal awal untuk bersaing di tingkat global. Menurutnya, sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak dan berusia muda, Indonesia akan dapat mewujudkan visinya menjadi sebuah negara maju.

“Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat. Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden: Prosedur Cepat dan Sederhana Cermin Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi antara lain menyoroti soal tata kelola pemerintahan.

Presiden memandang, manajemen, tata kelola, serta sistem pemerintahan harus dibangun beserta dengan ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan ketat, tetapi dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.

“Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil, bukan pada prosedur. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Demikian juga dengan realisasi anggaran yang menurut Presiden bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat dan seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.

“Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang harus diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Orientasinya semestinya harus ke sana. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat,” sambungnya.

Pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk membuat murah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama. Presiden menilai, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi.

“Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan artificial intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas. Ini akan segera kita mulai,” paparnya.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Secara tegas ia menyatakan tidak akan kompromi dengan aparat yang mengingkari Pancasila, yang tidak melayani, dan yang tidak turun ke bawah.

“Sebaliknya, kita akan cari, kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut, dan sepenuh hati melayani rakyat,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Kukuhkan Anggota Paskibraka 2019 di Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengukuhkan 68 pelajar SMA menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, Kamis, 15 Agustus 2019. Anggota Paskibraka yang dikukuhkan tersebut merupakan perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia.

Presiden dalam upacara pengukuhan ini bertindak sebagai pembina upacara di mana I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara, anggota Paskibraka 2019 dari Provinsi Bali, memimpin jalannya upacara. Ia mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia.

Setelahnya, Presiden Joko Widodo membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka. Dirinya mendoakan agar mereka dapat mengemban tugasnya dengan baik saat pelaksanaan nanti.

“Dengan memohon rida Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ujar Presiden.

Sebagai tanda pengukuhan secara simbolis, Presiden kemudian menyematkan lencana dan memasang kendit kepada pemimpin upacara.

Adapun nama-nama anggota Paskibraka yang dikukuhkan langsung oleh Presiden Joko Widodo ialah:

1. M. Faris Abqari (Aceh)
2. Indrian Puspita Rahmadhani (Aceh)
3. Arya Juna Fathan (Sumatera Utara)
4. Sylvia Kartika Putri (Sumatera Utara)
5. Roni Kurniawan (Sumatera Barat)
6. Ratih Biguna Lenadtri (Sumatera Barat)
7. Muhamat Asraf (Riau)
8. Tri Setya Negara Putri (Riau)
9. Muhammad Pazi (Kepulauan Riau)
10. Wiwik Yulianti (Kepulauan Riau)
11. Gusnadi (Jambi)
12. Suci Ayuni (Jambi)
13. Dimas Triyono Putra (Sumatera Selatan)
14. Dini Damayanti (Sumatera Selatan)
15. Catarino Jorge Fernandes (Bangka Belitung)
16. Annisa Hurul Aini (Bangka Belitung)
17. Sudrajat Prawijaya (Bengkulu)
18. Aisyah Rahmawati (Bengkulu)
19. Bagas Satria Wijaya (Lampung)
20. Marluna Fitri Dwiana (Lampung)
21. Rayhan Alfaro Ferdinand Siregar (DKI Jakarta)
22. Rachel Emmanuel Miranda Putong (DKI Jakarta)
23. Rangga Wirabrata Mahardika (Jawa Barat)
24. Fara El Diba (Jawa Barat)
25. Rafi Ahmad Falah (Banten)
26. Adilah Hana Khotimah (Banten)
27. Muhammad Fany Nur Wibowo (Jawa Tengah)
28. Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi (Jawa Tengah)
29. Muhammad Ma’ruf (DI Yogyakarta)
30. Galuh Kumala Hapsari (DI Yogyakarta)
31. Mochammad Devano Faris Estiawan (Jawa Timur)
32. Dhea Lukita Andriana (Jawa Timur)
33. I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata (Bali)
34. I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara (Bali)
35. Muhammad Adzan (Nusa Tenggara Barat)
36. Shelly Melsyan Silva (Nusa Tenggara Barat)
37. Noval Ramadhan Mandaka (Nusa Tenggara Timur)
38. Cecilia Cortereal Martins (Nusa Tenggara Timur)
39. Fahmi Nur Deskaruniawan (Kalimantan Utara)
40. Cut Putri Widya Utami (Kalimantan Utara)
41. Wirendi Angga Rahmawan (Kalimantan Barat)
42. Thalia Putri Andriani (Kalimantan Barat)
43. Zaini Fahmi (Kalimantan Tengah)
44. Ivana Maria Suilyn Tangkere (Kalimantan Tengah)
45. Muhammad Asri Maulana (Kalimantan Selatan)
46. Gusti Putri Dayana Sifa Dalpa (Kalimantan Selatan)
47. Yudho Krisnahadi (Kalimantan Timur)
48. Arina Qanita (Kalimantan Timur)
49. Alim Arsad (Sulawesi Utara)
50. Eugenia Agatha Rondonuwu (Sulawesi Utara)
51. Wisko Pralistra (Sulawesi Barat)
52. Iin Wandani S (Sulawesi Barat)
53. Rafli Mohammad M. Tahir (Sulawesi Tengah)
54. Afifa Anggraini Canon (Sulawesi Tengah)
55. Muhammad Arief Wijaya (Sulawesi Tenggara)
56. Lestari Puspita Sari (Sulawesi Tenggara)
57. Kasatria Jaya Saputra (Sulawesi Selatan)
58. Ulfiatussaah (Sulawesi Selatan)
59. Mohammad Rizki Alfuandi Hunta (Gorontalo)
60. Noviati Wulandari Saleh (Gorontalo)
61. Murex Jackson Sahetapy (Maluku)
62. Nanda Afifa Rahmad (Maluku)
63. Syuhal Juliyantho Tilaar (Maluku Utara)
64. Welna Lahengko (Maluku Utara)
65. Menno Asyopan Waray Karubaba (Papua Barat)
66. Uriani Vanesta Kubiari (Papua Barat)
67.  Carolus Keagop Kateyau (Papua)
68. Denollati Nonce Kawa Pararem (Papua)

Anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan selanjutnya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019 mendatang di halaman Istana Merdeka. Sementara pada sore harinya, mereka juga akan kembali bertugas dalam upacara penurunan bendera.

Upacara pengukuhan tersebut diakhiri dengan ucapan selamat dan jabat tangan dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir dalam acara itu. (Arianto)

Read More

Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatifnya selaku Presiden Republik Indonesia. Ia sekaligus menekankan bahwa kewenangan untuk memilih atau menunjuk para menteri dalam jajarannya mendatang berada pada dirinya.

“Kabinet itu apa? Kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden,” ujarnya kepada para jurnalis di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu sore, 14 Agustus 2019.

Kepala Negara menuturkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menimbang sejumlah figur yang tepat untuk mengemban amanah dalam kabinetnya kelak. Dirinya menyadari bahwa pilihan-pilihannya itu dinantikan oleh banyak pihak, khususnya rakyat Indonesia.

“Kita melihat momentumnya, melihat mendesak atau tidak kebutuhan itu. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik,” tuturnya.

Presiden sedikit memberikan informasi bahwa dalam kabinetnya mendatang terdapat perubahan nomenklatur kementerian. Dari perubahan tersebut, ada yang mengalami penggabungan, ada juga kementerian baru yang dimunculkan sebagai respons atas kebutuhan negara dalam menghadapi persaingan.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan menunggu kepastian yang akan langsung disampaikan oleh Presiden pada waktunya.

“Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan menebak-nebak,” tegas Presiden.

Menjawab pertanyaan dari sejumlah jurnalis, Presiden mengatakan bahwa dalam rencana kabinetnya kelak juga akan diisi beberapa kalangan muda berusia antara 25 hingga 35 tahun. Hal tersebut sempat diutarakan sendiri oleh Presiden dalam sejumlah kesempatan.

“Ya, ada yang umur-umur itu. Yang muda, yang setengah muda, campur-campur. Ada juga yang setengah tua,” ucapnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Ingin Indonesia Siap Bersaing di Expo 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Indonesia harus mampu bersaing dan memanfaatkan peluang besar pada Expo 2020 yang akan digelar di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada 20 Oktober tahun depan. Pameran terbesar di dunia yang paling ditunggu setelah ajang Piala Dunia dan Olimpiade tersebut bakal diikuti oleh kurang lebih 192 negara di mana Indonesia juga akan turut serta di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas persiapan Indonesia dalam mengikuti Expo 2020 tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

“Kita harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, baik dalam rangka urusan perdagangan, pariwisata, dan investasi internasional khususnya pasar di Timur Tengah,” ujarnya.

Gelaran Expo 2020 tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun citra positif dan kesadaran dunia mengenai Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar pihaknya mempersiapkan betul pembangunan paviliun yang mampu menampilkan keunggulan negara.

“Desain, venue, lokasi, dan paviliun betul-betul harus menampilkan wajah Indonesia sebagai sebuah negara besar. Ini sering saya sampaikan, jangan sampai kita salah pilih lokasi,” ucapnya.

Lebih jauh, partisipasi Indonesia dalam Expo tersebut juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata, maupun investasi ke kancah internasional. Pameran tersebut diperkirakan akan menarik puluhan juta pengunjung dari seluruh dunia sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian bila mampu mengambil peluang dari agenda tersebut.

Seiring dengan hal itu, Kepala Negara kembali mengingatkan soal pentingnya kolaborasi dan konsolidasi antara kementerian terkait dalam menyukseskan upaya tersebut. Pemerintah dan swasta, menurut Presiden, juga harus dapat berjalan beriringan.

“Saya minta agar semua pameran ekspo di luar negeri ini untuk marketing perdagangan, investasi, dan pariwisata betul-betul terintegrasi dan terkonsolidasi di mana antara pemerintah dan swasta bisa beriringan,” tuturnya.

Konsolidasi tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti alokasi anggaran untuk pameran yang hingga saat ini masih tersebar di kementerian-kementerian yang ada. Presiden menyebut bahwa dirinya menemukan pos anggaran tersebut di 18 kementerian yang belum termasuk pos anggaran di BUMN-BUMN.

“Anggarannya tersebar. Kalau dikumpulkan (bisa) besar, tapi kelihatan kecil-kecil karena di 18 kementerian,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang tersebar tersebut akan dapat lebih optimal bila dilakukan secara terpusat dan terintegrasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

“Kita ingin membangun sebuah persepsi. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri sehingga kalau ini setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri jadinya ya kalau pameran hanya 1 atau 2 stan,” tandas Presiden.

Untuk diketahui, World Expo yang secara historis telah digelar sejak 1851 tersebut akan menampilkan penemuan dan inovasi baru yang membawa pembaruan dan perubahan bagi dunia. Pameran tersebut juga sering dijadikan sebagai ajang promosi hingga pertukaran budaya serta memperkenalkan keunggulan suatu negara. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Setelah B20 Kita Akan Beralih ke B30

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah ingin bergerak cepat dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor bahan bakar minyak. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menerapkan kebijakan kewajiban biodiesel 20 persen atau B20.

“Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 ini kita ingin mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” ujar Presiden dalam pengantar rapat terbatas tentang pembahasan mengenai kebijakan B20.

Senin, 12 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait kembali menggelar pembahasan mengenai kebijakan B20 tersebut dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kepala Negara, dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 12 Agustus 2019, tersebut kembali mengingatkan jajarannya bahwa dengan penerapan kebijakan tersebut secara konsisten maka terdapat potensi penghematan anggaran negara hingga mencapai USD5,5 miliar per tahun.

Selain itu, penerapan tersebut juga dapat menimbulkan efek berganda bagi permintaan akan pasar sawit di pasar domestik yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi industri kelapa sawit nasional.

“Yang tidak kalah pentingnya, penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar yang kita harapkan menimbulkan multiplier effect terhadap 17 petani, pekebun, dan pekerja yang ada di (industri) kelapa sawit,” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya ingin agar pada awal tahun mendatang kebijakan tersebut semakin meningkatkan standarnya hingga menjadi B30 atau campuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Di waktu-waktu mendatang, penggunaan bahan bakar fosil diharapkan dapat semakin dikurangi.

“Saya juga ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30. Selanjutnya nanti di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50,” ucapnya.

Selain meningkatkan kualitas lingkungan, penggunaan biodiesel tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan posisi tawar yang besar bagi Indonesia terkait dengan produk kelapa sawit nasional. Produksi minyak sawit yang melimpah di Tanah Air dapat diserap sebagai bahan baku penerapan kebijakan tersebut sehingga dapat mengangkat harga CPO di pasar global.

“Tekanan terhadap kelapa sawit kita saya kira perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga kita memiliki sebuah bargaining position yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah,” kata Presiden.

Lebih jauh, Presiden juga meminta jajarannya untuk mendalami kemungkinan pengolahan minyak sawit menjadi bahan bakar “avtur hijau”. Produksi avtur hijau tersebut diharapkan juga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan melalui penurunan impor minyak atau produk minyak.

“Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam. Kalau itu bisa (dapat) mengurangi impor avtur kita sehingga defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, kita akan semakin baik,” ucapnya.

Ia pun memberikan peringatan kepada jajarannya bahwa implementasi kebijakan ini di lapangan akan langsung diawasi sendiri olehnya. Ia juga meminta jajarannya agar memberikan komitmen penuh dalam menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut.

“Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya akan cek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini termasuk nanti kalau meloncat ke B30,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden RI dan PM Malaysia Komitmen Bersatu Lawan Diskriminasi Sawit

Duta Nusantara Merdeka | Malaysia
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengakhiri kunjungan resmi ke Malaysia sejak Kamis, 8 Agustus 2019, setelah melakukan pertemuan dan sejumlah kegiatan lain dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad hingga Jumat siang, 9 Agustus 2019.

Dalam kunjungannya ini, Kepala Negara melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mahathir dan membahas sejumlah hal. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut serta bersama Presiden dalam kunjungan resmi ini menerangkan bahwa kedua pemimpin berbicara dan membahas beberapa hal.

Pembicaraan keduanya meliputi pendidikan bagi para anak dari WNI dan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, komitmen untuk bersatu melawan diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara, dan upaya mengintensifkan negosiasi penyelesaian masalah perbatasan.

“Tadi pagi sampai siang Presiden berada di Kuala Lumpur dan telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia. Beberapa hal yang dibahas Presiden dan Perdana Menteri Malaysia antara lain diskusi mengenai masalah Community Learning Center (CLC),” ujar Retno di Hotel Ritz Carlton Millenia, Singapura, setibanya di negara tersebut, Jumat, 9 Agustus 2019.

Sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa CLC di wilayah Sabah dan Serawak. Namun, untuk wilayah Semenanjung Malaysia, hingga saat ini masih belum terdapat CLC yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta bantuan PM Mahathir agar dapat membangun CLC di kawasan tersebut.

“Isu ini sudah mulai dibahas oleh Presiden dan Perdana Menteri Malaysia sejak beberapa waktu yang lalu dan tadi pada saat pertemuan Presiden mengatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia memberikan komitmen untuk memperhatikan permintaan Indonesia,” ucapnya.

Kemudian, dalam kesepakatan berikutnya, Presiden Jokowi dan PM Mahathir juga sepakat untuk bersatu dalam menghadapi diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara oleh Uni Eropa.

“Kedua pemimpin memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit,” tutur Retno.

Retno menjelaskan, Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen tinggi dalam isu pengolahan dan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Indonesia juga telah memiliki sertifikasi sawit dan data-data ilmiah yang dapat dipakai untuk perbandingan.

Sebagaimana diketahui, ASEAN dan Uni Eropa telah sepakat membentuk Working Group (WG) on Palm Oil. Indonesia menilai bahwa persamaan persepsi mengenai kerangka kerja WG tersebut penting untuk dilakukan. Tanpa persamaan persepsi dikhawatirkan WG tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.

“Jadi pendekatan kita adalah pendekatan yang terbuka. Mari kita bekerja sama. Tapi ya sekali lagi, kalau ajakan kerja sama itu tidak dan terus menerus kita terdiskriminasi ya pastinya Indonesia dan Malaysia tidak akan diam. Kita akan melawan,” ucapnya.

Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk mengintensifkan pembicaraan dan negosiasi seputar masalah perbatasan kedua negara. Pembahasan soal perbatasan tersebut meliputi perbatasan di laut maupun darat.

“Sebagaimana teman-teman ketahui, kita memiliki perbatasan yang cukup banyak dengan Malaysia baik perbatasan darat maupun perbatasan laut dan kedua pemimpin sepakat untuk mengintensifkan negosiasi baik untuk darat maupun laut sehingga dapat menghasilkan kemajuan” ujar Retno.

Selepas kunjungan resmi ke Malaysia ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana langsung bertolak menuju Singapura memenuhi undangan perayaan hari nasional Singapura dari PM Singapura. Selain Presiden Republik Indonesia, Sultan Brunei Darussalam dan PM Malaysia juga diundang serta hadir dalam perayaan. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Fokus Pembangunan SDM

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan sebagai fokus penggunaan anggaran negara di tahun 2020 mendatang. Ia menekankan bahwa negara harus hadir dalam upaya pembangunan SDM Indonesia agar memiliki daya saing dalam persaingan global.

“Ini (investasi SDM) tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. Oleh karena itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul-betul diperhatikan jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujar Presiden saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna mengenai penyusunan RAPBN 2020 di Istana Negara, pada Senin, 5 Agustus 2019.

Untuk menunjang pembangunan maupun peningkatan SDM tersebut, Kepala Negara berpandangan bahwa diperlukan pula sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang adaptif dengan perkembangan zaman. Maka, reformasi menyeluruh dalam hal tersebut sudah saatnya dilakukan.

“Reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo menghendaki adanya peningkatan kualitas dan kuantitas riset serta inovasi yang dihasilkan di negara kita. Badan Riset Nasional, sebagaimana yang pernah disinggung Presiden beberapa waktu lalu, diharapkan dapat menjadi solusi bagi kemajuan negara melalui sektor penelitian.

“Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan sehingga kita tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini,” kata Presiden.

*Akselerasi Ekonomi Nasional*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 harus mampu menjadi instrumen utama dalam melakukan akselerasi daya saing ekonomi negara, utamanya di bidang ekspor dan investasi.

Meski gejolak ekonomi global ke depan masih harus diwaspadai, Presiden berharap agar RAPBN tersebut dapat tetap memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Kita masih melihat bahwa di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Karena itu RAPBN 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional kita dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada,” ujarnya.

Selain itu, anggaran negara yang disusun diharapkan turut menciptakan ekosistem yang baik bagi sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang. Berkembangnya sektor tersebut, diikuti dengan investasi yang meningkat, diperkirakan akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

“Yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta ini bisa tumbuh dan berkembang sehingga. Kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Kunjungi Kampung Ulos Hutaraja dan Dermaga Jetty Samosir

Duta Nusantara Merdeka | Samosir
Setelah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Lapangan Ambarita, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 30 Juli 2019, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambangi Kampung Ulos Hutaraja, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Kehadiran Presiden dan Ibu Iriana disambut warga setempat dengan meriah dan hangat.

Saat tiba, Presiden dan Ibu Iriana disambut tarian selamat datang. Keduanya bahkan sempat ikut menari tarian tradisional yang dibawakan anak-anak tersebut.

Keduanya kemudian berbincang-bincang dengan warga yang merupakan penenun ulos. Presiden dan Ibu Iriana juga sempat singgah di salah satu rumah ada yang ada di kampung tersebut.

Presiden mengaku terkesan dengan kehidupan di Kampung Ulos Hutaraja. Untuk itu, ia langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk menata kampung ulos tersebut agar menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik.

“Tahun ini dimulai karena memperbaiki kemudian memindahkan bangunan yang tidak sesuai dengan desa ulos tadi, desa adat tadi, sehingga betul-betul menjadi sebuah tempat tujuan wisata yang menurut saya sangat menarik sekali,” ujar Presiden.

Proses perbaikan dan pemindahan bangunan di Kampung Ulos Hutaraja sendiri, menurut Presiden, akan dipandu dan diarsiteki oleh Kementerian PUPR.

“Saya kira yang paling penting untuk memperbaiki, merestorasi ada panduan dari Kementerian PU, dari arsitek sehingga betul-betul menjadi sebuah kawasan yang memang sangat layak dikunjungi. Karena tadi kegiatannya menurut saya sangat menarik sekali,” ungkapnya.

Dari Kampung Ulos Hutaraja, Presiden dan Ibu Iriana kemudian meninjau dermaga Jetty Samosir yang berada di Pantai Situngkir, Kabupaten Samosir. Tampak beberapa menteri Kabinet Kerja turut mendampingi keduanya, antara lain Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Ingin Danau Toba Jadi Kawasan Wisata Berkelas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menginginkan agar kawasan Danau Toba bisa menjadi kawasan wisata berkelas. Namun demikian, banyak hal yang masih harus diperbaiki sebelum danau vulkanik terbesar di dunia itu menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat ia beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja meninjau Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, Senin, 29 Juli 2019. Presiden menyebut setidaknya ada 28 destinasi wisata yang bisa dikembangkan, baik yang memiliki sejarah, budaya, hingga pemandangan alam, di kawasan Danau Toba ini.

“Jadi begini, ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar sehingga kombinasi APBN dan investasi itulah yang saya kira bisa menggerakkan, benar-benar bisa terintegrasi, Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas,” kata Presiden kepada para jurnalis seusai peninjauan.

Sebagai sebuah kawasan wisata terintegrasi, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) hingga membangun brand kawasan tersebut akan jadi fokus pemerintah. Termasuk membuat diferensiasi dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika.

“Yang namanya terintegrasi itu semuanya, produknya, SDM-nya, kemasannya, membangun brand-nya, diferensiasinya apa dengan Bali, dengan Mandalika. Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya sehingga kalau datang ke Indonesia, ke Toba, oh masih kurang ke Bali, oh masih kurang ke Mandalika, karena ini memang beda-beda, membikin seperti itu,” ungkapnya.

Dalam rencana pengembangan Danau Toba ke depan, Presiden menegaskan, potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah. Isu lingkungan merupakan isu penting yang juga harus diperhatikan.

“Ya memang perbaikan itu, yang saya sampaikan, perbaikan produk itu tidak hanya urusan mengenai tempat untuk wisatanya, tetapi lingkungannya juga harus kita urus,” tegasnya.

Terkait hal tersebut, Presiden mengatakan izin perusahaan yang merusak lingkungan bisa dicabut. Pemerintah juga akan melihat dan memilah terlebih dahulu, mana kawasan yang dibutuhkan untuk wisata dan untuk rakyat, dan mana yang tidak.

“Perlu waktu, tidak langsung (sebut) siapa, mana. Kita ini bekerja dengan sebuah rancangan sehingga dalam pelaksanaannya itu betul-betul nanti bisa detail dan baik. Contoh ini coba yang di Parapat, sebelumnya tanah kosong, jadinya seperti ini. Existingsekarang ini, jadinya akan seperti ini. Sehingga kalau basic-nya sudah kelihatan, investasi dan peluang itu akan kelihatan, investasi akan masuk,” paparnya.

Rencana pengembangan pariwisata Danau Toba sendiri akan dimulai pada 2019 ini dan ditargetkan selesai dalam satu tahun ke depan. Adapun untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang, sudah mulai dibangun terlebih dahulu sejak 2018 lalu.

“Tadi jalan keliling Samosir hanya kurang 21 kilometer. Itu sebagian sudah, hanya belum kita tunjukkan. Sudah mulai sebetulnya tahun kemarin, cuma belum ditunjukkan,” ujarnya.

Adapun untuk nilai investasi yang dikucurkan, Presiden menyebut dari APBN senilai Rp3,5 triliun. Investasi dari APBN ini diharapkan bisa menjadi pemicu untuk mendatangkan investasi dari luar yang jumlahnya tiga sampai lima kali lipat.

“Ini investasi dari APBN itu memberikan trigger agar investasi datang. Kita harapkan investasi yang datang tidak hanya 2 kali dari investasi yang dikeluarkan dari APBN, tetapi bisa 3, 4, 5 kali dari yang sudah dikeluarkan dari APBN. Itu semuanya akan kita dorong sehingga betul-betul ada perubahan total. Selain juga perbaikan lingkungan itu tadi yang ditanyakan, akan dikerjakan, tapi satu-satu,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana saat meninjau Sipinsur Geosite yaitu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Buka Rakornas BMKG

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Tahun 2019. Acara pembukaan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 23 Juli 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan tiga arahan terkait kerawanan bencana di Indonesia. Pertama, Presiden ingin agar semua pihak sensitif dan antisipatif terhadap bencana, terutama mengingat Indonesia negara yang paling rawan bencana karena berada dalam kawasan cincin api atau _ring of fire_.

"Dalam rangka mengurangi risiko-risiko yang ada, kebijakan nasional dan daerah ini harus bersambungan, harus sensitif semuanya, harus antisipatif semuanya, terhadap kerawanan bencana yang kita miliki. Kita tahu semuanya kita berada di _ring of fire_, dalam kawasan cincin api. Kita tahu semuanya kita memiliki gunung-gunung api yang aktif. Banjir dan longsor juga selalu setiap tahun ada," ujar Presiden.

Presiden pun mengapresiasi peran BMKG dalam memberikan pemahaman potensi bencana kepada masyarakat untuk mengurangi risiko-risiko bencana. Secara khusus, Presiden memberikan contoh berupa peringatan dini tsunami setiap kali terjadi gempa bumi.

"Saya melihat sekarang kalau ada gempa misalnya 5,5 skala richter atau di atasnya langsung di TV keluar ada tidaknya potensi tsunami, yang dulu-dulunya enggak pernah. Ini saya kira sebuah lompatan kemajuan yang sangat baik dari BMKG," jelasnya.

Kedua, Presiden mengingatkan hubungan pemerintah pusat dan daerah harus terjalin dengan baik. Hal ini mengacu pada pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan yang rawan bencana. Presiden ingin BMKG bersikap tegas kepada pemerintah daerah terkait zonasi daerah rawan bencana.

"Tolong beritahukan apa adanya supaya setiap pembangunan juga mengacu, kalau daerah-daerah yang rawan bencana ya beritahukan, sampaikan kepada daerah ini rawan gempa. Lokasi ini rawan banjir. Jangan dibangun bandara, jangan dibangun bendungan, jangan dibangun perumahan. Tegas-tegas harus disampaikan. Jangan sampai kita mengulang-ulang sebuah kesalahan yang di situ jelas garisnya lempengan tektonik kok dibangun perumahan besar-besaran," tegasnya.

Ketiga, Kepala Negara ingin agar pendidikan kebencanaan disampaikan secara masif kepada masyarakat. Secara khusus, Kepala Negara menginginkan pendidikan kebencanaan disampaikan secara intensif di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

"Sampaikan juga apa adanya. Seperti kemarin agak ramai mengenai potensi _megathrust_, ya sampaikan apa adanya. Memang ada potensi kok. Bukan meresahkan, tapi sampaikan kemudian tindakan apa yang harus kita lakukan. _Step-step_-nya seperti apa. Itu mengedukasi, memberikan pelajaran kepada masyarakat," tuturnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden ingin agar ke depannya peralatan-peralatan BMKG diperbarui. Namun, ia juga mengingatkan agar BMKG bisa merawat peralatan-peralatan tersebut sehingga bisa terus digunakan untuk memantau kerawanan bencana.

"Dititipkan saja lah kepada aparat keamanan setempat bahwa ini adalah barang yang sangat penting sekali untuk memantau kerawanan bencana baik itu longsor, tsunami, gempa bumi sehingga semuanya ikut menjaga, rakyat ikut menjaga, masyarakat ikut menjaga, aparat kita juga ikut menjaganya. Karena banyak juga yang enggak tahu barang apa itu enggak ngerti. Tulisi yang gede-gede saja, sangat penting untuk dijaga bareng-bareng," tandasnya.

Dalam acara tersebut, Presiden tampak didampingi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Beri Waktu Tiga Bulan bagi Tim Teknis Kasus Novel

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Polri terkait investigasi atas kasus tindak kekerasan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Investigasi tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui tim teknis untuk upaya lebih lanjut.

"Tim pencari fakta sudah menyampaikan hasilnya dan hasil itu mesti ditindaklanjuti lagi oleh tim teknis untuk lebih menyasar kepada dugaan-dugaan yang ada," ujar Presiden di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 19 Juli 2019.

Kepala Negara menyebut, kasus yang menimpa Novel Baswedan dan ditangani Polri ini merupakan suatu kasus yang tidak mudah dalam proses pengungkapannya.

"Ini kasusnya itu bukan kasus mudah. Kalau kasus mudah, sehari-dua hari ketemu," ucapnya.

Mengenai tim teknis lanjutan tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian memohon waktu selama enam bulan ke depan bagi tim tersebut menjalankan tugasnya. Namun, Kepala Negara dengan tegas memberikan waktu selama tiga bulan bagi tim tersebut.

"Kalau Kapolri kemarin menyampaikan akan meminta waktu enam bulan, saya sampaikan tiga bulan tim teknis ini harus bisa menyelesaikan apa yang kemarin disampaikan," tuturnya.

Setelah waktu yang ditentukan tersebut, Presiden akan menentukan langkah selanjutnya.

"Saya beri waktu tiga bulan, nanti akan saya lihat hasilnya seperti apa," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Lepas Kontingen Gerakan Pramuka untuk Ikuti Jambore Kepanduan Dunia XXIV di AS

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang akan mengikuti Jambore Kepanduan Dunia XXIV di Virginia Barat, Amerika Serikat pada 22 Juli hingga 2 Agustus 2019 mendatang. Acara pelepasan ini digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 19 Juli 2019.

"Saya mengucapkan selamat kepada adik-adikku semuanya, serta kakak pembina yang mengawal kehadiran kontingen pramuka, bukan hanya sebagai wakil organisasi Indonesia, tetapi juga merupakan duta bangsa dan duta negara Republik Indonesia. Untuk membawa nama baik, membawa citra, membawa wajah Indonesia dan semangat keindonesiaan dalam Jambore Dunia XXIV di Amerika Serikat," kata Presiden dalam sambutannya.

Kepala Negara yang juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka, mendorong Gerakan Pramuka Indonesia untuk berperan aktif dalam aktivitas gerakan kepanduan dunia. Apalagi mengingat jumlah anggota Gerakan Pramuka Indonesia yang mencapai 25 juta orang, dari kurang lebih 50-an juta anggota kepanduan di seluruh dunia.

"Karena sesuai slogannya, para pramuka menciptakan dunia yang lebih baik. Slogan yang sejalan dengan visi dan misi negara kita untuk membangun persaudaraan universal dan menciptakan dunia yang lebih baik, yang damai, dan yang berkeadilan sosial," ujarnya.

Presiden berharap, selama mengikuti Jambore Kepanduan Dunia ini kontingen Indonesia dapat memberikan citra positif dengan bersikap ramah, sopan santun, berbudi pekerti luhur, dan siap menolong siapa pun yang memerlukan bantuan yang sejalan dengan kode kehormatan Gerakan Pramuka.

"Timbalah pengalaman, berjabatan di alam terbuka bersama anggota kepanduan dari negara-negara lain, jadikan itu bekal dalam membina jiwa kepemimpinan. Tingkatkan kemampuan untuk modal bagi pengembangan diri, bagi kemajuan gerakan kepanduan di Tanah Air maupun di masyarakat luas," tuturnya.

Di penghujung sambutannya, Presiden berpesan agar para peserta mengikuti seluruh rangkaian acara dengan disiplin supaya mendapatkan banyak pengetahuan baru untuk menambah pemahaman dan wawasan.

"Sehingga dapat membantu pembangunan berkelanjutan di Tanah Air demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia," tandasnya.

Dalam laporannya, Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso menyampaikan kontingen Gerakan Pramuka Indonesia yang akan berangkat menuju Virginia Barat adalah sebanyak 80 orang. Jumlah itu terdiri atas 67 peserta yang berusia 14-17 tahun, ditambah para pimpinan kontingen dan pembina pendamping.

"Di sana kontingen Gerakan Pramuka akan bergabung bersama 45 ribu peserta dari lebih dari 150 negara di seluruh dunia," ujar Budi Waseso.

Perkemahannya sendiri akan dilaksanakan di The Summit Bechtel Family National Scout Reserve, bumi perkemahan milik kepanduan Amerika Serikat yang berada dalam taman nasional di negara bagian Virginia Barat. Jambore kepanduan sedunia tahun ini mengambil tema "Membuka Kunci Dunia" atau "Unlock a New World".

"Tema ini diharapkan dapat menjadi penyemangat bagi para peserta untuk membuka kunci kemampuan masing-masing sehingga kelak menjadi bekal bagi mereka di masa yang akan datang," tutur Budi Waseso. (Arianto)

Read More

Terima CEO Inpex Bahas Blok Masela, Presiden Jokowi Tekankan Penggunaan Konten dan SDM Lokal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima kedatangan delegasi Inpex Corporation di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 16 Juli 2019. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menerima laporan revisi Rencana Pengembangan _(Plan of Development/PoD)_ Proyek Minyak dan Gas Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku.

Delegasi Inpex yang dipimpin oleh President/CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda ini didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan serta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto.

"Jadi ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa persetujuan pemerintah terhadap pembangunan Blok Masela juga sudah diberikan. Jadi kami lapor dan kami serahkan persetujuannya di depan Bapak Presiden," ujar Jonan seusai pertemuan.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan Presiden Jokowi menyambut gembira kerja keras kedua belah pihak sehingga proses negosiasi yang alot bisa diselesaikan. Investasi yang bernilai besar ini, kata Presiden, akan sangat berarti untuk Indonesia.

"Diharapkan Inpex akan _commit_ dengan apa yang sudah tertuang di PoD dan apa yang dipersyaratkan dalam persetujuan Pak Menteri ESDM pada PoD itu," lanjut Dwi.

Selain menyampaikan harapannya tersebut, Presiden Jokowi juga ingin agar Inpex bisa memaksimalkan konten lokal dalam mengelola Blok Masela. Tak hanya itu, Kepala Negara juga berharap tenaga kerja lokal bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Jadi nanti ada _training-training_ untuk bisa meningkatkan kapabilitas dari SDM setempat," tutur Dwi.

Untuk diketahui, revisi PoD yang dilaporkan kepada Presiden Jokowi ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan _Head of Agreement (HoA)_ oleh SKK Migas dan Inpex pada 16 Juni 2019 lalu di Tokyo, Jepang. Langkah selanjutnya dalam pengembangan Blok Masela ini adalah _Final Investment Decision (FID)_.

Sementara itu, Presiden sekaligus CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda menyambut baik selesainya revisi PoD ini. Ia berharap proyek ini bisa berlangsung sampai tahun 2055.

"Saya kira proyek ini sangat baik bagi perusahaan, tetapi juga akan berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia," kata Ueda.

Ueda pun mengatakan bahwa Inpex berkomitmen menjalankan apa yang telah disepakati dalam PoD, termasuk terkait konten lokal dan penggunaan tenaga kerja asli daerah setempat. Ia meyakini, proyek ini juga akan memiliki efek berganda bagi perekonomian Indonesia.

"Saya berikan contoh, jika proyek ini berlangsung hingga 2055 proyek ini akan memiliki dampak sekitar USD153 miliar yang akan ditambahkan ke GDP Indonesia di akhir proyek. Juga akan berkontribusi pada ketenagakerjaan di negara ini. Dalam kaitannya dengan efek ganda, proyek ini akan menciptakan sekitar 73.000 lapangan kerja," paparnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Lantik 781 Perwira TNI dan Polri Tahun 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 16 Juli 2019, bertindak selaku inspektur upacara dalam Prasetya Perwira (Praspa) TNI-Polri tahun 2019 yang bertempat di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta. Presiden dalam kesempatan tersebut sekaligus melantik dan mengambil sumpah para calon perwira remaja (capaja) yang berjumlah 781 orang dari mantra TNI dan Kepolisian.

Tanda pangkat disematkan oleh Kepala Negara di pundak empat orang perwira remaja yang meraih penghargaan Adhi Makayasa (lulusan terbaik), baik dari Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Angkatan Udara (AAU), maupun Akademi Kepolisian (Akpol). Perwira remaja berprestasi tersebut yaitu Fajar Muhammad Al Farouk dari Akmil, Ariz Pama Yudhaprawira dari AAL, Muhammad Ihza Nurrabbani dari AAU, dan Muhammad Idris dari Akpol.

Saat penyematan tanda pangkat berlangsung, delapan pesawat tempur F-16 TNI AU melintas di area udara Istana Kepresidenan. Setelahnya, Kepala Negara mengambil sumpah bagi seluruh perwira TNI dan Polri.

Pengambilan sumpah tersebut secara simbolis diwakili oleh lima perwira menurut agama yang dianut, yakni Try Sutrisno (Akmil) sebagai perwakilan beragama Islam, Risma Gusly Maria S. (AAL) sebagai perwakilan beragama Protestan, Gregorius Nourmanda Allo Tangko (AAU) perwakilan beragama Katolik, Ni Luh Putu Titin (Akpol) sebagai perwakilan beragama Hindu, dan William (Akmil) sebagai perwakilan beragama Buddha.

Para perwira yang dilantik langsung oleh Presiden itu terdiri atas 475 perwira dari TNI dan 306 perwira dari Polri. Pelantikan 475 perwira dari Akademi TNI itu didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 53 TNI Tahun 2019. Sementara itu, 306 perwira lain yang berasal dari Akademi Kepolisian dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 54 Polri Tahun 2019.

Selepas acara tersebut, Presiden beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla beramah tamah dengan empat orang perwira penerima penghargaan Adhi Makayasa beserta orang tua masing-masing di ruang kredensial Istana Merdeka. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tekankan Enam Hal untuk Kembangkan Destinasi Wisata Prioritas

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo segera menindaklanjuti sejumlah kunjungan kerjanya ke beberapa provinsi dan kawasan wisata beberapa waktu belakangan ini. Pada Senin, 15 Juli 2019, Presiden bersama dengan jajaran terkait menggelar rapat terbatas yang membahas pengembangan destinasi wisata prioritas. Rapat terbatas tersebut berlangsung di Kantor Presiden, Jakarta.

Melalui kunjungannya ke beberapa destinasi wisata seperti Mandalika, Danau Toba, sejumlah lokasi di Manado, dan Labuan Bajo, Kepala Negara mendapati adanya permasalahan yang harus dibenahi. Secara umum, dirinya melihat permasalahan dalam hal tata ruang di daerah atau wilayah tujuan wisata. Ia berharap agar permasalahan pertama itu dapat segera diatasi oleh jajarannya.

"Memang masih ada _problem_ pengaturan dan pengendalian tata ruang yang masih harus kita benahi. Terakhir, kemarin masih ada masalah misalnya di Sulawesi Utara, masih ada itu. Di Labuan Bajo juga ada," ujarnya.

Kemudian, persoalan infrastruktur pendukung pariwisata yang bakal memudahkan wisatawan untuk berkunjung ke titik-titik destinasi wisata di satu provinsi menjadi persoalan kedua yang harus diperbaiki. Terkait hal tersebut, pemerintah pusat dalam sejumlah kesempatan menyatakan kesiapannya untuk mendukung pengembangan pariwisata daerah dengan membantu menyiapkan infrastruktur terkait.

"Saya melihat infrastruktur masih banyak yang perlu dibenahi baik berupa terminal _airport_, _runway_ yang masih kurang panjang, kemudian juga konektivitas jalan menuju ke lokasi wisata yang akan dituju, dan juga yang berkaitan dengan dermaga pelabuhan," tuturnya.

Sementara yang ketiga, saat berkunjung ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu, Kepala Negara berpandangan bahwa urusan pembenahan pelabuhan di lokasi tersebut sudah sangat mendesak. Bercampurnya aktivitas muat barang dan wisatawan di Pelabuhan Labuan Bajo harus segera dibenahi agar tidak terjadi keruwetan yang akan membingungkan wisatawan itu sendiri.

Hal lainnya yang ditekankan Presiden ialah mengenai kesiapan sumber daya manusia (SDM) setempat yang diharapkan dapat membuka diri dan betul-betul mampu menghadirkan suasana yang nyaman bagi para wisatawan yang datang. Maka itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk menyediakan beragam pelatihan bagi para SDM lokal.

"Semuanya diberikan pelatihan-pelatihan sehingga mereka bisa betul-betul mampu melayani wisatawan dengan baik dengan keramahtamahan, dengan senyuman yang baik, dan juga pembenahan sarana dan prasarana yang ada," ucapnya.

"Ini akan memberikan dampak yang baik. Baik perubahan di budaya kerja, budaya melayani, budaya kebersihan," ujar Presiden menambahkan.

Selanjutnya, Kepala Negara mengatakan bahwa pengembangan destinasi wisata prioritas tak hanya dilakukan pada pembangunan infrastruktur fisik semata. Presiden meminta pemerintah daerah setempat dengan dibantu lembaga terkait untuk mulai menyiapkan atraksi-atraksi wisata baru yang nantinya dapat menjadi nilai tambah dan menjadi suatu hal yang menarik wisatawan asing.

"Saya kira banyak sekali yang perlu dikerjakan misalnya tarian-tarian budaya yang dari sisi materialnya bagus, tetapi mohon ini mungkin di Bekraf bisa memberikan suntikan mengenai desain pakaian, kostum, dan lain-lain yang bisa diperbaiki dengan sebuah injeksi dari desainer yang baik," ujarnya.

Adapun hal yang keenam, apabila semua hal tersebut di atas sudah dilaksanakan dengan baik, selanjutnya pemerintah akan menggelar promosi pariwisata secara besar-besaran dan terintegrasi. Dengan itu diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat terangkat dan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Terakhir baru promosi akan dilakukan secara besar-besaran secara terintegrasi sehingga betul-betul kita mendapatkan manfaat, mendapatkan _multiplier effect_ yang besar, dan memberikan pertumbuhan pada ekonomi daerah maupun ekonomi nasional," tandasnya. (Arianto)

Read More