Presiden Jokowi Akan Tempatkan 1.000 Sarjana Muda Papua di BUMN

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo pada Selasa, 10 September 2019, bertemu dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para tokoh Papua menyampaikan usulan dan aspirasi mereka langsung kepada Presiden.

Kepala Negara yang telah mengunjungi daerah-daerah di Papua sebanyak 12 kali pada tahun ini tersebut menanggapi beberapa aspirasi yang sebagian besar berfokus pada peningkatan sumber daya manusia.

"Tadi yang disampaikan oleh Pak Abisai Rollo mengenai pembangunan SDM itu betul. Sangat diperlukan yang namanya pembangunan SDM karena SDM ini menjadi kunci," ujar Presiden.

Abisai Rollo, seorang tokoh masyarakat Papua yang mewakili para tokoh Papua menyampaikan sejumlah aspirasi, berharap kepada pemerintah untuk mendorong generasi muda Papua agar dapat menempuh pendidikan dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri yang lebih baik sehingga nantinya mampu memberikan bakti lebih bagi pembangunan negara.

"Bapak Jokowi sebagai sobat kami di Papua, kami sangat berharap dengan keserasian investasi di bidang SDM ini maka stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami. Generasi muda kami memiliki masa depan dan mereka tidak pernah melupakan sejarah bangsa yang besar ini," ucap Abisai.

Terkait dengan hal tersebut, Presiden Jokowi memberikan respons dan menggunakan kewenangan yang dimilikinya agar tenaga-tenaga muda Papua dapat diserap oleh BUMN-BUMN serta perusahaan lainnya.

"Siang hari ini saya mau buka (lapangan kerja), ini untuk BUMN dan perusahaan swasta besar yang akan saya paksa. Kalau lewat prosedur nanti kelamaan. Jadi kewenangan saya, saya gunakan untuk bisa menerima yang baru lulus mahasiswa dari Tanah Papua," kata Presiden.

Presiden melanjutkan bahwa dirinya, dalam tahap pertama, akan mengalokasikan kesempatan kerja bagi 1.000 sarjana muda Papua. Menurutnya, dalam sejumlah kunjungan ke luar negeri, Presiden beberapa kali bertemu dengan para mahasiswa asal Papua yang memiliki kualitas kemampuannya tak diragukan.

"Saya bangga, waktu saya ke California di Amerika, saya bertemu mungkin dengan 12 mahasiswa kita yang dari Papua. Bukan pintar-pintar, (tapi) sangat pintar-pintar. Waktu saya ke New Zealand juga ketemu dengan lebih dari 10 mahasiswa dari Tanah Papua. Saya lihat juga pintar-pintar semuanya," tuturnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi para ASN Papua untuk dapat berkontribusi lebih bagi pembangunan dengan menempatkan putra-putri Papua di tingkatan eselon sejumlah kementerian dan lembaga negara.

"Mengenai masalah PNS tadi supaya juga ada penempatan di provinsi-provinsi yang lain termasuk mulai kita atur di eselon 1, eselon 2, dan eselon 3," ujarnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Tanamkan Kasih Sayang dan Nilai Toleransi pada Keluarga

Duta Nusantara Merdeka | Surakarta
Presiden Joko Widodo mengajak seluruh pihak, utamanya para kepala keluarga, untuk membangun keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan bertoleransi dengan sesama. Menurutnya, dengan membangun keluarga tersebut juga berarti merawat negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikian disampaikan Presiden saat meresmikan pembukaan Konsultasi Nasional XIII Forum Komunikasi Pria Kaum Bapak Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (FK PKB PGI) tahun 2019 yang digelar di Hotel Sunan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Jumat, 6 September 2019.

"Membangun kasih sayang yang dimulai dari sebuah keluarga itu sangat penting dilakukan. Peran seorang bapak, kepala keluarga, menentukan sekali dalam membimbing keluarga kita karena di situ lah forum terkecil, dari forum besar negara, dimulainya kebaikan-kebaikan," ujarnya.

Kegiatan Konsultasi Nasional FK PKB PGI yang diketuai oleh Olly Dondokambey yang juga merupakan Gubernur Sulawesi Utara tersebut digelar dengan mengangkat subtema "Bapa (Kepala Keluarga) yang Berperan Aktif Menjaga Keutuhan NKRI dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat".

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa membangun keluarga yang penuh kasih sayang dan bertoleransi dengan sesama merupakan kunci utama untuk menjaga etika dan tata krama dalam pola interaksi global yang berubah seiring dengan kemajuan teknologi informasi.

Interaksi yang semakin mudah dan disertai dengan arus informasi yang masuk secara deras memungkinkan nilai-nilai negatif untuk masuk memengaruhi bila tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian diri yang baik.

Ujaran kekerasan atau bahkan kebencian yang kini mudah ditemui dalam percakapan di media sosial misalnya, menjadi satu contoh dari fenomena pola interaksi yang berubah tersebut. Di sini lah peran keluarga dan kepala keluarga memegang peranan penting.

"Kalau ini kita sadari, kita akan berhati-hati dalam bertutur kata, dalam menginformasikan sesuatu yang masih kita ragukan, menjaga etika, dan menjaga tata krama. Inilah saya kira pola interaksi yang harus kita bangun sebaik-baiknya sejak mulai dari keluarga," kata Presiden.

Selain itu, sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia dikaruniai oleh beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat. Kepala Negara berujar, semua perbedaan yang ada tersebut hendaknya disikapi dengan bijak agar justru menjadi kekuatan besar bagi bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap hal tersebut menurutnya dapat mulai dibentuk dari tingkat keluarga.

"Keluarga yang penuh kasih sayang menjadi sebuah kunci. Terbiasa dengan toleransi, terbiasa dengan membantu saudara-saudara dan tetangga-tetangganya, serta terbiasa dengan saling memaafkan. Bukan saling mengejek dan menghina," ucapnya.

Lebih jauh, Presiden meyakini bahwa kebiasaan saling memaki maupun menghina tersebut bukanlah budaya asli Indonesia. Sebaliknya, bangsa Indonesia adalah bangsa dengan budaya yang penuh toleransi dan kebersamaan.

"Kita tahu semuanya, budaya Indonesia bukan seperti itu. Budaya Indonesia adalah budaya yang penuh kebersamaan, budaya yang penuh toleransi, budaya yang penuh kegotongroyongan," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Bagikan Tanah Objek Reforma Agraria Pertama di Kalimantan

Duta Nusantara Merdeka | Pontianak
Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan SK Hutan Adat bagi penerima yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Pemberian SK TORA ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

Penyerahan SK tersebut berlangsung di Taman Digulis Pontianak, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, pada Kamis, 5 September 2019.

"Ini adalah proses kita untuk mendistribusi lahan dan memberikan kepastian hukum. Ini ada kepastian hukumnya kalau sudah pegang ini," ujar Presiden dalam sambutannya.

Penyerahan SK TORA tersebut akan memberi kepastian bagi masyarakat yang telah menempati dan mengupayakan lahan yang berada di dalam kawasan hutan dalam kurun waktu 20 tahun sehingga masyarakat dapat memiliki legalitas atas tanah tersebut.

Selain untuk memberikan kepastian hukum, SK TORA juga diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan melalui pengelolaan lahan agar menjadi produktif.

Penerima SK TORA ini nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Pertanahan Nasional agar terbit sertifikat hak atas tanah dengan nama sesuai yang tertera dalam SK tersebut.

"Tadi Pak Menteri BPN sudah bisik-bisik saya, 'Pak, kalau sudah pegang ini (SK) gampang. Nanti begitu ukur tanah rampung akan bisa kita selesaikan (sertifikat),'" tuturnya.

Di seluruh Indonesia, pemerintah akan melakukan redistribusi lahan dari kawasan hutan yang hingga saat ini telah tersedia seluas kurang lebih 2,65 juta hektare untuk masyarakat.

SK TORA di Kalimantan yang diserahkan langsung oleh Presiden pada kesempatan kali ini sendiri mencakup lahan seluas kurang lebih 17.854,75 hektare yang tersebar di 10 kabupaten dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Penyerahan SK kepada masyarakat tersebut merupakan wujud komitmen Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, utamanya yang berada di dalam kawasan hutan, melalui reforma agraria.

"Artinya yang pegang lahan ini tidak hanya yang gede-gede (korporasi). Saya selalu sampaikan, saya enggak pernah memberikan ke yang gede-gede. Tapi ke rakyat yang kecil-kecil saya berikan," Presiden menegaskan.

Presiden Joko Widodo berharap agar masyarakat penerima SK TORA tersebut dapat memanfaatkan lahan yang mereka miliki menjadi lebih produktif dan bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan tersebut dengan baik.

"Nanti, kalau saya sudah mendapat laporan, oh jengkolnya tanamannya sudah bagus-bagus, singkongnya produksinya juga baik, duriannya sudah tinggi-tinggi dan sudah menghasilkan saya akan datangi. Datang untuk panen duren, panen singkong, dan panen produk-produk lainnya," tandasnya.

Untuk diketahui, selain menyerahkan SK TORA, dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga menyerahkan SK Hutan Adat kepada masyarakat adat di Kalimantan Barat. SK tersebut meliputi Hutan Adat Rage, Gunung Temua, dan Gunung Jalo di Kabupaten Bengkayang dengan luas keseluruhan 535 hektare. Diberikan pula SK yang meliputi Hutan Adat Bukit Samabue dan Binua Laman Garoh di Kabupaten Landak dengan luas keduanya mencapai 1.110 hektare. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tegaskan KPK Telah Bekerja dengan Baik

Duta Nusantara Merdeka | Pontianak
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

"Menurut saya KPK saat ini telah bekerja dengan baik," kata Presiden di Kota Pontianak, Kamis 5 September 2019.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden untuk merespons pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diusulkan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa dirinya belum menerima usulan revisi undang-undang yang dibahas dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. Maka itu, Kepala Negara belum dapat mengomentari mengenai usulan tersebut.

"Saya belum tahu isinya, jadi saya belum bisa menyampaikan apa-apa," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Buka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 di Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 yang diadakan di Istana Negara pada Senin, 2 September 2019. Acara tersebut dihadiri oleh kurang lebih 250 pemerhati hukum tata negara dari seluruh Indonesia.

Di hadapan para pemerhati hukum tata negara tersebut, Kepala Negara saat memberikan sambutan melontarkan sebuah pertanyaan yang relevan dengan kondisi global saat ini. Yakni, bagaimana hukum tata negara dan administrasi negara menyambut perubahan global yang sedemikian cepat.

"Bagaimana respons hukum tata negara dan hukum administrasi negara kita terhadap dunia yang sekarang ini sudah sangat berubah?" tanya Presiden.

Di era perubahan ini, menurut Presiden, sering ditemukan perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang belum mampu dijangkau secara cepat oleh regulasi. Hal tersebut tak hanya terjadi di Indonesia saja, banyak negara juga membicarakan hal yang sama.

"Kemarin di Osaka, di G20, berbicara satu saja belum bisa ada yang memberi contoh mengenai hukum untuk pajak digital. Ini baru satu, belum nanti yang lain-lain. Ini pun masih perdebatan semua negara bagaimana memajaki sistem online," ucapnya.

Hal-hal seperti itu yang dikatakan oleh Presiden harus segera direspons, termasuk oleh kalangan hukum tata negara dan administrasi negara. Regulasi dan hukum, kata Presiden, harus responsif dan mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada.

"Hukum kita, termasuk hukum tata negara, harus responsif, harus fleksibel, terhadap perubahan-perubahan ini. Hukum tata negara kita harus membuka ruang-ruang terobosan dan mendorong lompatan-lompatan," tuturnya.

Dalam pemerintahan, Presiden Joko Widodo sering mengalami sendiri betapa regulasi atau hukum yang ada malah justru mempersulit diri sendiri. Sejumlah rencana maupun keputusan untuk merespons perubahan justru terbentur oleh aturan maupun hukum yang dalam sejumlah kesempatan dikatakan olehnya berbelit-belit.

Hal inilah yang diminta Presiden untuk dipikirkan bersama sehingga ke depan hukum dapat memberikan fleksibilitas bagi kita dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat.

"Perubahan yang sangat cepat ingin kita respons dengan pelaksanaan di lapangan yang cepat (tapi) tidak bisa juga karena hukum kita yang mengatur yang itu tidak memungkinkan saya jalankan," kata Presiden.

Persaingan yang muncul akibat perubahan cepat tersebut tak bisa dipandang remeh. Ia menegaskan, saat ini untuk dapat memenangkan persaingan dibutuhkan kecepatan suatu negara dalam merespons perubahan. Maka, Indonesia butuh hukum tata negara yang memberikan ruang fleksibilitas yang lincah.

"Kita membutuhkan hukum tata negara yang memandu kita untuk berjalan cepat dan selamat. Cepat tapi selamat. Enggak bisa hanya dapat selamatnya tapi enggak cepat, (bisa) ditinggal kita," ujarnya.

Selain itu, menurutnya, perlu dikaji pula bagaimana cara terbaik untuk mengatur hubungan antarlembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga muncul adanya kepaduan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah.

"Saya berharap konferensi ini benar-benar melihat jauh ke depan. Kita membutuhkan inovasi-inovasi gagasan dari bapak/ibu para pakar sehingga tata negara dan administrasi negara kita dapat membuat bangsa kita bergerak dalam membangun Indonesia maju ke depan," tandasnya.

Untuk diketahui, turut hadir dalam konferensi tahunan tersebut di antaranya ialah Prof. Dr. Moh. Mahfud MD selaku Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN HAN), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Arianto)

Read More

Instruksikan Pemulihan Papua, Presiden Jokowi: Saya Percaya Warga Papua Cinta Damai

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat untuk dijaga dan segera dipulihkan. Dalam kaitannya dengan itu, Presiden menggarisbawahi bahwa seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali, berhak mendapat perlindungan dan dijaga martabatnya.

Hal itu disampaikan Presiden kepada jajaran terkait saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka pada Jumat, 30 Agustus 2019, untuk membahas penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat.

"Saya perintahkan agar situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat juga dijaga dan segera dipulihkan. Semua warga negara tanpa kecuali, semuanya, harus dilindungi dan dijaga harkat dan martabatnya," ujar Presiden.

Pemulihan tersebut juga mencakup perbaikan terhadap kerusakan sejumlah fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat. Presiden berharap agar aktivitas perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik dapat kembali berjalan seperti sediakala.

Selain itu, Presiden Joko Widodo meminta aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Ia mengatakan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap tindakan anarkistis di Bumi Cenderawasih.

"Tidak ada toleransi pada perusuh dan pelaku tindakan-tindakan anarkistis. Saya juga, saya ulang lagi, memerintahkan kepada aparat keamanan untuk bertindak secara tegas kepada siapapun yang melakukan tindakan rasialis dalam bentuk apapun," Presiden menegaskan.

Presiden sendiri telah menerima laporan bahwa tindakan hukum telah diambil baik kepada oknum sipil maupun militer tanpa terkecuali yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang telah disebutkan.

Lebih jauh, dirinya meyakini bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat adalah masyarakat yang cinta akan kedamaian. Presiden berharap agar Tanah Papua senantiasa menjadi wilayah yang damai.

"Saya percaya bahwa warga di Papua adalah warga yang cinta damai, cinta kepada bangsa dan negara," tuturnya.

Untuk diketahui, rapat terbatas tersebut digelar seusai Presiden melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Jajaran terkait yang hadir dalam kesempatan itu ialah Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Serahkan 3.800 Sertifikat Tanah untuk Warga Purworejo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.800 sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo, pada Kamis, 29 Agustus 2019.

Dalam sambutannya, Kepala Negara menjelaskan bahwa pemerintah berupaya keras agar seluruh rakyat Indonesia memiliki sertifikat sebagai tanda bukti atas kepemilikan tanah atau lahan yang mereka miliki. Hal itu salah satunya diwujudkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tengah dijalankan pemerintah.

"Dulu (dalam) satu tahun itu produksi sertifikat di seluruh Indonesia 500-600 ribu per tahun. Tahun ini 9 juta. Coba sudah berapa kali? Hampir 14 kali lipat dari sebelumnya. Supaya masyarakat segera pegang sertifikat," ujarnya.

Presiden memiliki target dan optimistis bahwa di tahun 2025 mendatang seluruh bidang tanah di Indonesia telah bersertifikat. Untuk itu, ia mendorong Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dapat bekerja melayani rakyat dengan lebih baik dan cepat.

"BPN kerjanya ya pagi, siang, dan malam. Pontang-panting. Ya itu memang harus karena pelayanan kepada masyarakat sekarang ini harus cepat. Jadi target kita di 2025 nanti sertifikat seluruh Indonesia harus selesai," tuturnya.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 seharusnya sertifikat yang dipegang masyarakat mencapai 126 juta yang sesuai dengan jumlah bidang tanah yang ada. Namun kenyataannya, saat itu baru tercatat sebanyak 46 juta bidang tanah yang sudah bersertifikat.

Sisanya, sebanyak 80 juta bidang tanah belum bersertifikat. Hal itulah yang memicu banyaknya sengketa lahan yang terjadi di tengah masyarakat.

"Setiap saya ke kampung, ke desa, atau ke daerah yang namanya sengketa tanah itu di mana-mana. Sengketa lahan, konflik tanah, di mana-mana. Enggak di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, di Papua, di NTB, NTT, di Bali, semuanya. Karena apa? Masih 80 juta yang belum selesai," ucapnya.

Maka itu, Presiden menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat tersebut atas lahan atau tanah akan memberikan kepastian hukum bagi pemiliknya.

Untuk Provinsi Jawa Tengah sendiri, diperkirakan terdapat 21.782.201 bidang tanah. Dari jumlah tersebut, telah diterbitkan sertifikat sebanyak 12.587.745 buah yang artinya masih terdapat 9.194.456 (42,21%) bidang tanah lainnya yang masih belum bersertifikat.

Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Adi Darmawan, yang memberikan laporan dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa pihaknya berupaya keras mengejar target penerbitan sertifikat di Jawa Tengah. Pihaknya memperkirakan bahwa pada tahun 2023 mendatang seluruh bidang tanah di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat.

"Tahun 2023 seluruh bidang tanah di Provinsi Jawa Tengah direncanakan sudah terdaftar," ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam acara penyerahan sertifikat tersebut ialah Ibu Negara Iriana Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Tinjau Bandara Internasional Yogyakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo pada pagi ini, Kamis, 29 Agustus 2019, bertolak menuju Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) guna melakukan kunjungan kerja.

Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, sekitar pukul 09.46 WIB, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi, dan Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri.

Presiden Jokowi kemudian akan langsung meninjau fasilitas Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Usai meninjau bandara, Presiden Jokowi akan membagikan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di GOR W.R. Supratman, Kabupaten Purworejo.

Pada malam harinya, Presiden Jokowi diagendakan menuju Alun-Alun Kabupaten Purworejo untuk menyaksikan pagelaran wayang kulit dengan lakon "Gatot Kaca Winisudha".

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi DIY antara lain, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono,  Staf Khusus Sukardi Rinakit, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, dan Plh. Sekretaris Militer Presiden Brigjen TNI Basuki Nugroho. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Persiapan PON dan Peparnas Papua 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) tentang persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tahun 2020 yang akan digelar di Provinsi Papua. Rapat terbatas tersebut digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 26 Agustus 2019.

Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa PON merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia yang akan diikuti oleh puluhan ribu atlet dan offisial dari 34 provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata.

"Saya ingin mengingatkan bahwa PON bukan hanya ajang kompetisi olahraga semata. Namun PON adalah arena kita bersama untuk merayakan keragaman, mempertebal semangat persaudaraan kita dan juga arena memperkuat persatuan dan kesatuan," ujar Presiden.

Dengan waktu persiapan yang tinggal setahun lagi, Presiden Jokowi menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung penyelenggaraan PON. Pembangunan venue, non-venue, hingga kesiapan akomodasi bagi atlet dan ofisial yang akan datang ke Papua, menurut Presiden, sangat diperlukan.

"Saya minta para menteri terkait, Gubernur Papua juga, untuk terus terjun langsung memantau, mengecek perkembangan dan persiapan di lapangan. Lakukan evaluasi secara berkala tentang masalah dan kemajuan yang sudah dicapai di lapangan," lanjutnya.

Terkait dengan pembangunan infrastruktur pendukung, Presiden Jokowi juga meminta agar dipikirkan tidak hanya pada saat PON saja. Lebih jauh, Presiden ingin agar sarana dan prasarana tersebut juga dimanfaatkan pascapenyelenggaraan PON dan Peparnas 2020.

"Jangan sampai setelah pelaksanaan PON dan Peparnas, sarana dan prasarana olahraga yang sudah dibangun dengan biaya yang tidak sedikit justru tidak dimanfaatkan sehingga menjadi rusak dan tidak terawat," katanya.

Untuk itu, secara khusus Presiden Jokowi meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk membuat rencana pemanfaatan sarana prasarana olahraga ini, terutama untuk pembinaan bibit-bibit unggul anak-anak Papua di bidang olahraga.

"Saya yakin (dari) Tanah Papua akan lahir talenta-talenta yang hebat di bidang olahraga, termasuk sepak bola, atletik, dan cabang-cabang olahraga lainnya," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak Tegas Pelaku Rasisme

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak secara tegas pelaku tindakan diskriminasi ras dan etnis. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait situasi di Tanah Papua di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis, 22 Agustus 2019.

“Saya juga telah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak secara hukum tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas. Ini tolong digarisbawahi,” ujar Presiden Jokowi yang tampak didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, saat memberikan keterangan pers.

Presiden Joko Widodo mengatakan, hingga kini dirinya terus memantau perkembangan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, situasi di Tanah Papua kini sudah normal kembali.

“Saya terus mengikuti perkembangan yang ada di Tanah Papua dan alhamdulillah situasi sudah berjalan normal kembali. Permintaan maaf sudah dilakukan dan ini menunjukkan kebesaran hati kita bersama untuk saling menghormati, untuk saling menghargai sebagai saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden.

Berdasarkan laporan dari Kapolri, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang sedang berada di Papua, Presiden mengatakan tingkat pengamanan di Papua pun kini sudah diturunkan.

Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan akan mengundang para tokoh dari Papua dan Papua Barat ke Istana, minggu depan.

“Baik tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk datang ke Istana berbicara masalah percepatan kesejahteraan di Tanah Papua,” lanjutnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Buka Muktamar PKB 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo secara resmi membuka Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tahun 2019 yang digelar di The Westin Resort Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa, 20 Agustus 2019. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi memaparkan hal yang akan menjadi fokus pemerintahannya ke depan, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Satu, kita sudah membangun infrastruktur dalam lima tahun belakang ini. Tapi tetap akan terus kita lanjutkan lima tahun ke depan. Infrastruktur tetap dilanjutkan. Kemudian, yang kedua, ini yang mungkin tantangannya lebih besar karena kita ingin membangun sumber daya manusia,” kata Presiden.

Pembangunan SDM tersebut, menurut Presiden, akan dimulai dari tahapan awal sejak bayi di dalam kandungan, dengan memperhatikan gizi dan nutrisinya. Dengan demikian, diharapkan angka bayi yang mengalami stunting atau kekerdilan bisa terus ditekan.

“Karena 2015 yang lalu angka stunting kita masih pada angka 38 (persen), tinggi sekali. Meskipun lima tahun ini sudah turun menjadi 30 (persen), tapi juga masih angka yang tinggi. Jangan bermimpi kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, kalau angka stunting ini tidak bisa perkecil, akan sangat sulit,” jelasnya.

Tahapan berikutnya saat anak memasuki jenjang pendidikan dasar. Menurut Presiden, hal terpenting pada tahapan ini adalah membangun karakter, memberikan nilai-nilai budi pekerti, etika, agama, sopan santun, dan toleransi.

“Baru kemudian tambahannya adalah matematika dan lain-lainnya,” lanjutnya.

Pada jenjang pendidikan menengah, menurut Presiden Jokowi, anak-anak harus mulai dikenalkan pada sikap-sikap membangun kerja sama. Selain itu, anak-anak juga harus dibekali agar memiliki daya kritis dan daya argumentasi yang baik.

“Pada tingkatan menengah berikutnya kita harus memberikan pilihan pada anak apakah ingin masuk ke kejuruan atau ingin masuk ke bidang-bidang keilmuan. Karena ke depan, emerging skills, emerging job itu akan berubah semuanya,” ungkapnya.

Kepala Negara mengidentifikasi, skill dan kemampuan yang dibutuhkan di masa kini dan masa yang akan datang sudah berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Jenis-jenis pekerjaan baru juga menurutnya akan banyak bermunculan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Contoh, kemungkinan yang namanya sopir itu bisa hilang nanti. Pekerjaan pengemudi itu bisa hilang karena akan muncul autonomous vehicle. Mobil ke mana-mana sendiri, enggak ada yang nyetir. Bus mau ke mana juga sendiri, enggak ada yang nyetir, semua sudah diprogram semuanya. Dan ini sudah ada, bukan akan. Hati-hati mengenai hal-hal seperti ini,” paparnya.

Jika sumber daya manusia Indonesia tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan-perubahan tersebut, Presiden mengingatkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan ditinggalkan oleh negara-negara lain. Dalam berbagai forum internasional yang ia hadiri seperti G20, APEC, atau ASEAN Summit, Presiden mengatakan, topik tersebut selalu menjadi perbincangan. Semua negara bingung karena teknologinya muncul, regulasinya belum ada.

“Sehingga sekali lagi saya sampaikan bahwa ini akan membawa perubahan di bidang ekonomi, perubahan di bidang politik, sosial, budaya, semuanya akan berubah. Hati-hati mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi sekarang ini. Bisa bermanfaat dan bisa juga merusak kalau kita tidak betul-betul menyiapkan dan merencanakan dengan baik,” ucapnya.

Sementara itu, pada tahapan perguruan tinggi, sumber daya manusia Indonesia sudah harus disiapkan agar bisa bersaing dalam menghadapi kompetisi, baik di tingkat regional maupun global. Untuk itu, Kepala Negara ingin agar perguruan tinggi mau berubah, berbenah, dan beradaptasi.

“Kalau tidak seperti itu, perguruan tinggi tidak bisa berkompetisi, kembali lagi ditinggal kita. Inilah perubahan-perubahan yang memang harus segera kita lakukan, kita kerjakan. Universitas juga harus mau berubah, berbenah birokrasinya, terhadap disrupsi teknologi yang sekarang ini memang betul-betul banyak membuat bingung semua negara, bukan hanya kita saja,” tandasnya.

Pada Muktamar PKB tahun 2019 ini tampak hadir juga Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU K.H. Said Aqil Siradj, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, sejumlah Menteri Kabinet Kerja, serta sejumlah ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. (Arianto)

Read More

Ekonomi Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Ketidakpastian Global

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Dalam penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2020 beserta nota keuangannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia selama lima tahun ke belakang menunjukkan capaian yang menggembirakan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional berada dalam tren peningkatan dari tahun ke tahun.

“Pembangunan ekonomi kita selama lima tahun ini telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi kita trennya meningkat dari 4,88 persen di tahun 2015 menjadi 5,17 persen di tahun 2018 dan terakhir semester pertama 2019 mencapai 5,06 persen,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Di sisi lain, angka pengangguran juga menurun dari semula sebesar 5,81 persen pada Februari 2015 menjadi 5,01 persen pada Februari 2019. Upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan juga menuai hasil dengan angka penduduk miskin yang kini berada di kisaran satu digit.

“Penduduk miskin terus menurun dari 11,22 persen pada Maret 2015 menjadi 9,41 persen pada Maret 2019, terendah dalam sejarah NKRI kita. Ketimpangan pendapatan juga terus menurun, ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,408 pada Maret 2015 menjadi 0,382 pada Maret 2019,” bebernya.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 69,55 di tahun 2015 menjadi 71,39 di tahun 2018. Provinsi dengan tingkat IPM rendah kini juga tak lagi ditemukan.

“Logistic Performance Index (LPI) naik dari peringkat 53 dunia di 2014 menjadi peringkat 46 di tahun 2018. Dalam Global Competitiveness Index, kualitas infrastruktur kita, termasuk listrik dan air, meningkat dari peringkat 81 dunia pada 2015 ke peringkat 71 dunia di tahun 2018,” imbuhnya.

Semua capaian tersebut dapat terwujud berkat reformasi fiskal yang telah dilakukan. Pemerintah kini tidak lagi menggunakan pola money follows function, tetapi money follows program.

“Kita tidak lagi berorientasi pada proses dan output, tetapi pada impact dan outcome. Kita terus mengelola fiskal agar lebih sehat, lebih adil, dan menopang kemandirian,” kata Presiden.

Presiden mengatakan, segala capaian tersebut jangan sampai membuat lengah. Tantangan ekonomi ke depan akan semakin berat dan kompleks yang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh pihak.

“Beberapa negara sedang mengalami pertumbuhan negatif. Kita juga menghadapi tantangan perang dagang. Depresiasi nilai mata uang beberapa negara seperti Yuan Tiongkok dan Peso Argentina membuat kita harus waspada,” tuturnya.

Meski demikian, segala tantangan tersebut hendaknya dihadapi dengan tenang. Presiden Joko Widodo optimistis bahwa tantangan dan situasi krisis yang ada dapat berbalik menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan.

“Saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi kita harus mampu tumbuh. Situasi krisis harus kita balik menjadi sebuah peluang. Oleh sebab itu, kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai sebuah kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia maju,” ucapnya.

Kepala Negara melanjutkan, salah satu upaya untuk mewujudkan hal itu ialah dengan meningkatkan daya saing nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM yang berkualitas akan menjadi kunci di era ekonomi berbasis digital sekarang ini.

“Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” ujar Presiden.

Jumlah penduduk Indonesia juga dapat menjadi modal awal untuk bersaing di tingkat global. Menurutnya, sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak dan berusia muda, Indonesia akan dapat mewujudkan visinya menjadi sebuah negara maju.

“Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat. Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden: Prosedur Cepat dan Sederhana Cermin Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di hadapan Sidang Bersama DPD RI dan DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi antara lain menyoroti soal tata kelola pemerintahan.

Presiden memandang, manajemen, tata kelola, serta sistem pemerintahan harus dibangun beserta dengan ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik bukan diukur dari prosedur yang panjang dan ketat, tetapi dari prosedur yang cepat dan sederhana, yang membuka ruang terobosan-terobosan, dan mendorong lompatan-lompatan.

“Orientasi kerja pemerintahan, orientasi kerja birokrasi pelaksana, orientasi kerja birokrasi pengawas, haruslah orientasi pada hasil, bukan pada prosedur. Sekali lagi harus berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Demikian juga dengan realisasi anggaran yang menurut Presiden bukan diukur dari seberapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan, tetapi diukur dari seberapa baik pelayanan kepada masyarakat dan seberapa banyak kemudahan diberikan kepada masyarakat.

“Kemudian ukuran akuntabilitas pemerintahan jangan dilihat dari seberapa banyak formulir yang harus diisi dan dilaporkan tetapi seberapa baik produk yang telah dihasilkan. Orientasinya semestinya harus ke sana. Anggaran negara harus sepenuhnya didedikasikan untuk rakyat,” sambungnya.

Pemanfaatan teknologi terbaru telah membuka peluang untuk mempermudah hal-hal yang dulu sulit, untuk membuat murah hal-hal yang dulu mahal, dan mempercepat hal-hal yang dulu lamban dan lama. Presiden menilai, penyederhanaan prosedur dan pemanfaatan teknologi baru dalam bekerja harus pula disertai dengan penyederhanaan organisasi.

“Organisasi yang tumpang tindih fungsinya harus digabung. Pekerjaan administrasi yang bisa dilakukan oleh komputer, dan oleh kecerdasan buatan artificial intelligence, harus mulai dilepas. Oleh karena itu jumlah organisasi dan jumlah aparat yang tidak efisien dan tidak relevan harus mulai dipangkas. Ini akan segera kita mulai,” paparnya.

Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Secara tegas ia menyatakan tidak akan kompromi dengan aparat yang mengingkari Pancasila, yang tidak melayani, dan yang tidak turun ke bawah.

“Sebaliknya, kita akan cari, kita apresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme, yang melakukan smart shortcut, dan sepenuh hati melayani rakyat,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Kukuhkan Anggota Paskibraka 2019 di Istana Negara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengukuhkan 68 pelajar SMA menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Istana Negara, Kamis, 15 Agustus 2019. Anggota Paskibraka yang dikukuhkan tersebut merupakan perwakilan dari 34 provinsi di Indonesia.

Presiden dalam upacara pengukuhan ini bertindak sebagai pembina upacara di mana I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara, anggota Paskibraka 2019 dari Provinsi Bali, memimpin jalannya upacara. Ia mewakili rekan-rekannya untuk memegang bendera merah putih saat pengucapan ikrar Putra Indonesia.

Setelahnya, Presiden Joko Widodo membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka. Dirinya mendoakan agar mereka dapat mengemban tugasnya dengan baik saat pelaksanaan nanti.

“Dengan memohon rida Allah Yang Maha Kuasa, pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2019. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara,” ujar Presiden.

Sebagai tanda pengukuhan secara simbolis, Presiden kemudian menyematkan lencana dan memasang kendit kepada pemimpin upacara.

Adapun nama-nama anggota Paskibraka yang dikukuhkan langsung oleh Presiden Joko Widodo ialah:

1. M. Faris Abqari (Aceh)
2. Indrian Puspita Rahmadhani (Aceh)
3. Arya Juna Fathan (Sumatera Utara)
4. Sylvia Kartika Putri (Sumatera Utara)
5. Roni Kurniawan (Sumatera Barat)
6. Ratih Biguna Lenadtri (Sumatera Barat)
7. Muhamat Asraf (Riau)
8. Tri Setya Negara Putri (Riau)
9. Muhammad Pazi (Kepulauan Riau)
10. Wiwik Yulianti (Kepulauan Riau)
11. Gusnadi (Jambi)
12. Suci Ayuni (Jambi)
13. Dimas Triyono Putra (Sumatera Selatan)
14. Dini Damayanti (Sumatera Selatan)
15. Catarino Jorge Fernandes (Bangka Belitung)
16. Annisa Hurul Aini (Bangka Belitung)
17. Sudrajat Prawijaya (Bengkulu)
18. Aisyah Rahmawati (Bengkulu)
19. Bagas Satria Wijaya (Lampung)
20. Marluna Fitri Dwiana (Lampung)
21. Rayhan Alfaro Ferdinand Siregar (DKI Jakarta)
22. Rachel Emmanuel Miranda Putong (DKI Jakarta)
23. Rangga Wirabrata Mahardika (Jawa Barat)
24. Fara El Diba (Jawa Barat)
25. Rafi Ahmad Falah (Banten)
26. Adilah Hana Khotimah (Banten)
27. Muhammad Fany Nur Wibowo (Jawa Tengah)
28. Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi (Jawa Tengah)
29. Muhammad Ma’ruf (DI Yogyakarta)
30. Galuh Kumala Hapsari (DI Yogyakarta)
31. Mochammad Devano Faris Estiawan (Jawa Timur)
32. Dhea Lukita Andriana (Jawa Timur)
33. I Gusti Agung Bagus Kade Sanggra Wira Adhinata (Bali)
34. I Dewa Agung Ayu Alamanda Diastara (Bali)
35. Muhammad Adzan (Nusa Tenggara Barat)
36. Shelly Melsyan Silva (Nusa Tenggara Barat)
37. Noval Ramadhan Mandaka (Nusa Tenggara Timur)
38. Cecilia Cortereal Martins (Nusa Tenggara Timur)
39. Fahmi Nur Deskaruniawan (Kalimantan Utara)
40. Cut Putri Widya Utami (Kalimantan Utara)
41. Wirendi Angga Rahmawan (Kalimantan Barat)
42. Thalia Putri Andriani (Kalimantan Barat)
43. Zaini Fahmi (Kalimantan Tengah)
44. Ivana Maria Suilyn Tangkere (Kalimantan Tengah)
45. Muhammad Asri Maulana (Kalimantan Selatan)
46. Gusti Putri Dayana Sifa Dalpa (Kalimantan Selatan)
47. Yudho Krisnahadi (Kalimantan Timur)
48. Arina Qanita (Kalimantan Timur)
49. Alim Arsad (Sulawesi Utara)
50. Eugenia Agatha Rondonuwu (Sulawesi Utara)
51. Wisko Pralistra (Sulawesi Barat)
52. Iin Wandani S (Sulawesi Barat)
53. Rafli Mohammad M. Tahir (Sulawesi Tengah)
54. Afifa Anggraini Canon (Sulawesi Tengah)
55. Muhammad Arief Wijaya (Sulawesi Tenggara)
56. Lestari Puspita Sari (Sulawesi Tenggara)
57. Kasatria Jaya Saputra (Sulawesi Selatan)
58. Ulfiatussaah (Sulawesi Selatan)
59. Mohammad Rizki Alfuandi Hunta (Gorontalo)
60. Noviati Wulandari Saleh (Gorontalo)
61. Murex Jackson Sahetapy (Maluku)
62. Nanda Afifa Rahmad (Maluku)
63. Syuhal Juliyantho Tilaar (Maluku Utara)
64. Welna Lahengko (Maluku Utara)
65. Menno Asyopan Waray Karubaba (Papua Barat)
66. Uriani Vanesta Kubiari (Papua Barat)
67.  Carolus Keagop Kateyau (Papua)
68. Denollati Nonce Kawa Pararem (Papua)

Anggota Paskibraka yang telah dikukuhkan selanjutnya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2019 mendatang di halaman Istana Merdeka. Sementara pada sore harinya, mereka juga akan kembali bertugas dalam upacara penurunan bendera.

Upacara pengukuhan tersebut diakhiri dengan ucapan selamat dan jabat tangan dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana untuk kemudian diikuti para undangan yang hadir dalam acara itu. (Arianto)

Read More

Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatifnya selaku Presiden Republik Indonesia. Ia sekaligus menekankan bahwa kewenangan untuk memilih atau menunjuk para menteri dalam jajarannya mendatang berada pada dirinya.

“Kabinet itu apa? Kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif Presiden,” ujarnya kepada para jurnalis di Bumi Perkemahan Wiladatika, Cibubur, Jakarta Timur, Rabu sore, 14 Agustus 2019.

Kepala Negara menuturkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menimbang sejumlah figur yang tepat untuk mengemban amanah dalam kabinetnya kelak. Dirinya menyadari bahwa pilihan-pilihannya itu dinantikan oleh banyak pihak, khususnya rakyat Indonesia.

“Kita melihat momentumnya, melihat mendesak atau tidak kebutuhan itu. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik,” tuturnya.

Presiden sedikit memberikan informasi bahwa dalam kabinetnya mendatang terdapat perubahan nomenklatur kementerian. Dari perubahan tersebut, ada yang mengalami penggabungan, ada juga kementerian baru yang dimunculkan sebagai respons atas kebutuhan negara dalam menghadapi persaingan.

Meski demikian, ia mengingatkan seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan menunggu kepastian yang akan langsung disampaikan oleh Presiden pada waktunya.

“Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan menebak-nebak,” tegas Presiden.

Menjawab pertanyaan dari sejumlah jurnalis, Presiden mengatakan bahwa dalam rencana kabinetnya kelak juga akan diisi beberapa kalangan muda berusia antara 25 hingga 35 tahun. Hal tersebut sempat diutarakan sendiri oleh Presiden dalam sejumlah kesempatan.

“Ya, ada yang umur-umur itu. Yang muda, yang setengah muda, campur-campur. Ada juga yang setengah tua,” ucapnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Ingin Indonesia Siap Bersaing di Expo 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Indonesia harus mampu bersaing dan memanfaatkan peluang besar pada Expo 2020 yang akan digelar di Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA), pada 20 Oktober tahun depan. Pameran terbesar di dunia yang paling ditunggu setelah ajang Piala Dunia dan Olimpiade tersebut bakal diikuti oleh kurang lebih 192 negara di mana Indonesia juga akan turut serta di dalamnya.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas persiapan Indonesia dalam mengikuti Expo 2020 tersebut di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 13 Agustus 2019.

“Kita harus memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, baik dalam rangka urusan perdagangan, pariwisata, dan investasi internasional khususnya pasar di Timur Tengah,” ujarnya.

Gelaran Expo 2020 tersebut juga menjadi momentum bagi Indonesia untuk membangun citra positif dan kesadaran dunia mengenai Indonesia. Oleh karena itu, Kepala Negara meminta agar pihaknya mempersiapkan betul pembangunan paviliun yang mampu menampilkan keunggulan negara.

“Desain, venue, lokasi, dan paviliun betul-betul harus menampilkan wajah Indonesia sebagai sebuah negara besar. Ini sering saya sampaikan, jangan sampai kita salah pilih lokasi,” ucapnya.

Lebih jauh, partisipasi Indonesia dalam Expo tersebut juga harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata, maupun investasi ke kancah internasional. Pameran tersebut diperkirakan akan menarik puluhan juta pengunjung dari seluruh dunia sehingga akan memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian bila mampu mengambil peluang dari agenda tersebut.

Seiring dengan hal itu, Kepala Negara kembali mengingatkan soal pentingnya kolaborasi dan konsolidasi antara kementerian terkait dalam menyukseskan upaya tersebut. Pemerintah dan swasta, menurut Presiden, juga harus dapat berjalan beriringan.

“Saya minta agar semua pameran ekspo di luar negeri ini untuk marketing perdagangan, investasi, dan pariwisata betul-betul terintegrasi dan terkonsolidasi di mana antara pemerintah dan swasta bisa beriringan,” tuturnya.

Konsolidasi tersebut dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti alokasi anggaran untuk pameran yang hingga saat ini masih tersebar di kementerian-kementerian yang ada. Presiden menyebut bahwa dirinya menemukan pos anggaran tersebut di 18 kementerian yang belum termasuk pos anggaran di BUMN-BUMN.

“Anggarannya tersebar. Kalau dikumpulkan (bisa) besar, tapi kelihatan kecil-kecil karena di 18 kementerian,” ucapnya.

Menurutnya, pemanfaatan anggaran yang tersebar tersebut akan dapat lebih optimal bila dilakukan secara terpusat dan terintegrasi antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

“Kita ingin membangun sebuah persepsi. Jangan sampai kita jalan sendiri-sendiri sehingga kalau ini setiap kementerian berjalan sendiri-sendiri jadinya ya kalau pameran hanya 1 atau 2 stan,” tandas Presiden.

Untuk diketahui, World Expo yang secara historis telah digelar sejak 1851 tersebut akan menampilkan penemuan dan inovasi baru yang membawa pembaruan dan perubahan bagi dunia. Pameran tersebut juga sering dijadikan sebagai ajang promosi hingga pertukaran budaya serta memperkenalkan keunggulan suatu negara. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Setelah B20 Kita Akan Beralih ke B30

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Pemerintah ingin bergerak cepat dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor bahan bakar minyak. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menerapkan kebijakan kewajiban biodiesel 20 persen atau B20.

“Kita ingin lebih cepat dan mulai dari B20 ini kita ingin mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” ujar Presiden dalam pengantar rapat terbatas tentang pembahasan mengenai kebijakan B20.

Senin, 12 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait kembali menggelar pembahasan mengenai kebijakan B20 tersebut dalam rapat terbatas yang digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kepala Negara, dalam rapat yang digelar di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 12 Agustus 2019, tersebut kembali mengingatkan jajarannya bahwa dengan penerapan kebijakan tersebut secara konsisten maka terdapat potensi penghematan anggaran negara hingga mencapai USD5,5 miliar per tahun.

Selain itu, penerapan tersebut juga dapat menimbulkan efek berganda bagi permintaan akan pasar sawit di pasar domestik yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi industri kelapa sawit nasional.

“Yang tidak kalah pentingnya, penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar yang kita harapkan menimbulkan multiplier effect terhadap 17 petani, pekebun, dan pekerja yang ada di (industri) kelapa sawit,” tuturnya.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya ingin agar pada awal tahun mendatang kebijakan tersebut semakin meningkatkan standarnya hingga menjadi B30 atau campuran 30 persen biodiesel dengan 70 persen bahan bakar minyak jenis solar. Di waktu-waktu mendatang, penggunaan bahan bakar fosil diharapkan dapat semakin dikurangi.

“Saya juga ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30. Selanjutnya nanti di akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50,” ucapnya.

Selain meningkatkan kualitas lingkungan, penggunaan biodiesel tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan posisi tawar yang besar bagi Indonesia terkait dengan produk kelapa sawit nasional. Produksi minyak sawit yang melimpah di Tanah Air dapat diserap sebagai bahan baku penerapan kebijakan tersebut sehingga dapat mengangkat harga CPO di pasar global.

“Tekanan terhadap kelapa sawit kita saya kira perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga kita memiliki sebuah bargaining position yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah,” kata Presiden.

Lebih jauh, Presiden juga meminta jajarannya untuk mendalami kemungkinan pengolahan minyak sawit menjadi bahan bakar “avtur hijau”. Produksi avtur hijau tersebut diharapkan juga dapat mengurangi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan melalui penurunan impor minyak atau produk minyak.

“Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam. Kalau itu bisa (dapat) mengurangi impor avtur kita sehingga defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan, kita akan semakin baik,” ucapnya.

Ia pun memberikan peringatan kepada jajarannya bahwa implementasi kebijakan ini di lapangan akan langsung diawasi sendiri olehnya. Ia juga meminta jajarannya agar memberikan komitmen penuh dalam menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut.

“Perlu saya sampaikan di sini bahwa saya akan cek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini termasuk nanti kalau meloncat ke B30,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden RI dan PM Malaysia Komitmen Bersatu Lawan Diskriminasi Sawit

Duta Nusantara Merdeka | Malaysia
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana mengakhiri kunjungan resmi ke Malaysia sejak Kamis, 8 Agustus 2019, setelah melakukan pertemuan dan sejumlah kegiatan lain dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad hingga Jumat siang, 9 Agustus 2019.

Dalam kunjungannya ini, Kepala Negara melakukan pertemuan bilateral dengan PM Mahathir dan membahas sejumlah hal. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut serta bersama Presiden dalam kunjungan resmi ini menerangkan bahwa kedua pemimpin berbicara dan membahas beberapa hal.

Pembicaraan keduanya meliputi pendidikan bagi para anak dari WNI dan tenaga kerja Indonesia yang berada di Malaysia, komitmen untuk bersatu melawan diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara, dan upaya mengintensifkan negosiasi penyelesaian masalah perbatasan.

“Tadi pagi sampai siang Presiden berada di Kuala Lumpur dan telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia. Beberapa hal yang dibahas Presiden dan Perdana Menteri Malaysia antara lain diskusi mengenai masalah Community Learning Center (CLC),” ujar Retno di Hotel Ritz Carlton Millenia, Singapura, setibanya di negara tersebut, Jumat, 9 Agustus 2019.

Sejauh ini Indonesia telah memiliki beberapa CLC di wilayah Sabah dan Serawak. Namun, untuk wilayah Semenanjung Malaysia, hingga saat ini masih belum terdapat CLC yang sangat penting bagi perkembangan pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta bantuan PM Mahathir agar dapat membangun CLC di kawasan tersebut.

“Isu ini sudah mulai dibahas oleh Presiden dan Perdana Menteri Malaysia sejak beberapa waktu yang lalu dan tadi pada saat pertemuan Presiden mengatakan bahwa Perdana Menteri Malaysia memberikan komitmen untuk memperhatikan permintaan Indonesia,” ucapnya.

Kemudian, dalam kesepakatan berikutnya, Presiden Jokowi dan PM Mahathir juga sepakat untuk bersatu dalam menghadapi diskriminasi produk kelapa sawit kedua negara oleh Uni Eropa.

“Kedua pemimpin memiliki komitmen yang tinggi untuk meneruskan perlawanan terhadap diskriminasi sawit,” tutur Retno.

Retno menjelaskan, Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen tinggi dalam isu pengolahan dan pengelolaan sawit yang berkelanjutan. Indonesia juga telah memiliki sertifikasi sawit dan data-data ilmiah yang dapat dipakai untuk perbandingan.

Sebagaimana diketahui, ASEAN dan Uni Eropa telah sepakat membentuk Working Group (WG) on Palm Oil. Indonesia menilai bahwa persamaan persepsi mengenai kerangka kerja WG tersebut penting untuk dilakukan. Tanpa persamaan persepsi dikhawatirkan WG tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan.

“Jadi pendekatan kita adalah pendekatan yang terbuka. Mari kita bekerja sama. Tapi ya sekali lagi, kalau ajakan kerja sama itu tidak dan terus menerus kita terdiskriminasi ya pastinya Indonesia dan Malaysia tidak akan diam. Kita akan melawan,” ucapnya.

Selain itu, keduanya juga bersepakat untuk mengintensifkan pembicaraan dan negosiasi seputar masalah perbatasan kedua negara. Pembahasan soal perbatasan tersebut meliputi perbatasan di laut maupun darat.

“Sebagaimana teman-teman ketahui, kita memiliki perbatasan yang cukup banyak dengan Malaysia baik perbatasan darat maupun perbatasan laut dan kedua pemimpin sepakat untuk mengintensifkan negosiasi baik untuk darat maupun laut sehingga dapat menghasilkan kemajuan” ujar Retno.

Selepas kunjungan resmi ke Malaysia ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana langsung bertolak menuju Singapura memenuhi undangan perayaan hari nasional Singapura dari PM Singapura. Selain Presiden Republik Indonesia, Sultan Brunei Darussalam dan PM Malaysia juga diundang serta hadir dalam perayaan. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi: Fokus Pembangunan SDM

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Presiden Joko Widodo menjadikan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan sebagai fokus penggunaan anggaran negara di tahun 2020 mendatang. Ia menekankan bahwa negara harus hadir dalam upaya pembangunan SDM Indonesia agar memiliki daya saing dalam persaingan global.

“Ini (investasi SDM) tidak bisa ditunda-tunda lagi karena pembangunan SDM memerlukan kehadiran negara. Oleh karena itu, sejak mulai dari kandungan, bayi, sampai anak-anak kita memasuki masa emas harus betul-betul diperhatikan jangan sampai ada angka kenaikan stunting,” ujar Presiden saat memberikan pengantar dalam sidang kabinet paripurna mengenai penyusunan RAPBN 2020 di Istana Negara, pada Senin, 5 Agustus 2019.

Untuk menunjang pembangunan maupun peningkatan SDM tersebut, Kepala Negara berpandangan bahwa diperlukan pula sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang adaptif dengan perkembangan zaman. Maka, reformasi menyeluruh dalam hal tersebut sudah saatnya dilakukan.

“Reformasi di bidang pendidikan dan pelatihan adalah menjadi kunci baik pelatihan vokasi maupun pendidikan vokasi,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Presiden Joko Widodo menghendaki adanya peningkatan kualitas dan kuantitas riset serta inovasi yang dihasilkan di negara kita. Badan Riset Nasional, sebagaimana yang pernah disinggung Presiden beberapa waktu lalu, diharapkan dapat menjadi solusi bagi kemajuan negara melalui sektor penelitian.

“Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa Badan Riset Nasional harus segera diselesaikan sehingga kita tidak tertinggal dalam era disrupsi teknologi sekarang ini,” kata Presiden.

*Akselerasi Ekonomi Nasional*

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 harus mampu menjadi instrumen utama dalam melakukan akselerasi daya saing ekonomi negara, utamanya di bidang ekspor dan investasi.

Meski gejolak ekonomi global ke depan masih harus diwaspadai, Presiden berharap agar RAPBN tersebut dapat tetap memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

“Kita masih melihat bahwa di tahun 2020 ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian. Karena itu RAPBN 2020 harus bisa menggambarkan kekuatan dan daya tahan ekonomi nasional kita dalam menghadapi gejolak-gejolak eksternal yang ada,” ujarnya.

Selain itu, anggaran negara yang disusun diharapkan turut menciptakan ekosistem yang baik bagi sektor swasta untuk tumbuh dan berkembang. Berkembangnya sektor tersebut, diikuti dengan investasi yang meningkat, diperkirakan akan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

“Yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta ini bisa tumbuh dan berkembang sehingga. Kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik sehingga lapangan pekerjaan bisa terbuka sebanyak-banyaknya,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Kunjungi Kampung Ulos Hutaraja dan Dermaga Jetty Samosir

Duta Nusantara Merdeka | Samosir
Setelah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Lapangan Ambarita, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 30 Juli 2019, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menyambangi Kampung Ulos Hutaraja, Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Kehadiran Presiden dan Ibu Iriana disambut warga setempat dengan meriah dan hangat.

Saat tiba, Presiden dan Ibu Iriana disambut tarian selamat datang. Keduanya bahkan sempat ikut menari tarian tradisional yang dibawakan anak-anak tersebut.

Keduanya kemudian berbincang-bincang dengan warga yang merupakan penenun ulos. Presiden dan Ibu Iriana juga sempat singgah di salah satu rumah ada yang ada di kampung tersebut.

Presiden mengaku terkesan dengan kehidupan di Kampung Ulos Hutaraja. Untuk itu, ia langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk menata kampung ulos tersebut agar menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang menarik.

“Tahun ini dimulai karena memperbaiki kemudian memindahkan bangunan yang tidak sesuai dengan desa ulos tadi, desa adat tadi, sehingga betul-betul menjadi sebuah tempat tujuan wisata yang menurut saya sangat menarik sekali,” ujar Presiden.

Proses perbaikan dan pemindahan bangunan di Kampung Ulos Hutaraja sendiri, menurut Presiden, akan dipandu dan diarsiteki oleh Kementerian PUPR.

“Saya kira yang paling penting untuk memperbaiki, merestorasi ada panduan dari Kementerian PU, dari arsitek sehingga betul-betul menjadi sebuah kawasan yang memang sangat layak dikunjungi. Karena tadi kegiatannya menurut saya sangat menarik sekali,” ungkapnya.

Dari Kampung Ulos Hutaraja, Presiden dan Ibu Iriana kemudian meninjau dermaga Jetty Samosir yang berada di Pantai Situngkir, Kabupaten Samosir. Tampak beberapa menteri Kabinet Kerja turut mendampingi keduanya, antara lain Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Arianto)

Read More