PP HIMMAH Unjuk Rasa Di Istana Dorong Presiden Copot Menhub Budi Karya

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah ( PP HIMMAH ) melakukan demonstrasi di Istana Negara serta di Kementrian Perhubungan mendesak Presiden Copot Budi Karya dari Kemenhub PP himmah menilai Budi Karya Gagal dalam memimpin kemenhub

Koordinator Aksi, Haryono mengatakan, terdiri dari Mahasiswa & Pemuda Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan di Kemenhub Kamis 14/1/2022 sekitar pukul 13:20 WIB.

Terlihat tuntutan terpampang di spanduk , PP HIMMAH yang Pertama Mendorong Presiden Joko Widodo Copot Budi Karya Dari Kemenhub di nilai tidak becus dan tidak layak membenahi transportasi di Indonesia 

“kedua, Tragedi SJ 182 adalah Salah Satu Bukti Kegagalan Budi Karya Dalam Me manage Dunia Transportasi Publik di Indonesia 

Ketiga, mendesak Menhub Budi karya segera mundur dari Jabatan nya 

Terahir Haryono mengatakan berbagai "persoalan dan masalah kelayakan dan kelalaiyan transportasi di Indonesia rasanya wajar Kemenhub butuh sosok baru di tubuh Kementrian Perhubungan itu "tegasnya. **

Read More

Masyarakat Belawan Bahari Unjuk Rasa Tuntut PT. STTC Bongkar Pagar Jalan Milik Masyarakat

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Aksi Unjuk Rasa Masyarakat Belawan Bahari yang di laksanakan pada Kamis (17/12/2020) di depan lahan perencanaan jalan seluas 13.431M2 yang di hibahkan seorang pengusaha kepada masyarakat guna sebagai pasilitas umum. 

Unjuk Rasa Damai yang dilakukan masyarakat belawan bahari menuntut Direktur PT. STTC untuk meminta maaf kepada masyarakat belawan bahari atas sikap perusahaan yang menguasai lahan milik masyarakat, kedua para pendemo juga meminta kepada dirut PT. STTC untuk menghentikan pembangunan yang berada di atas lahan milik masyarakat yang saat ini masih melakukan kegiatan pembangunan di lahan milik masyarakat. 

Kasper Hutapea selaku pimpinan aksi juga menuntut kepada Kepala BPN kota Medan untuk bertangung jawab terkait hasil notulen rapat, yang menjelaskan bahwa tanah yang di hibahkan seluas 13.431 M yang berasal dari pecahan surat No SHM 270 masih ada dan tidak di perjual beli'kan kepada pihak mana pun. 

Ditambahkan'nya bahwa BPN kota Medan harus tegas dalam melakukan batas tanah milik masyarakat belawan bahari yang di peruntukan untuk rencana jalan masyarakat belawan bahari tersebut. 

Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat belawan bahari juga sempat malakukan partisi warga bahwa masyarakat mengecam dan mengutuk PT. STTC yang merampas hak Rakyat belawan bahari di atas lembaran putih yang dilekatkan di dinding tembok PT. STTC. 

Di tempat terpisah awak media mewawancarai seorang aktivis muda Sahnan siregar selaku ketua SIAP (Solidaritas Aktifis Peduli Sumatera Utara) yang siogianya selaku pimpinan aksi di tempat tersebut namun dengan adanya surat Larangan Aksi unjuk rasa No: B/7368/Xll/IPP.3.1.7/2020 dari Polres Belawan maka aksi yang sejatinya dilaksanan di sana akhirnya tertunda. 

Sahnan siregar mengungkapkan rasa kekecewaan'nya terkait surat yang terbitkan kepolisian polres belawan karna menurut'nya surat pemberitahuan aksi yang di layangkan nya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku patuh akan protokol kesehatan, sangat tidak beralasan jika kami di tolak untuk aksi bang, kami akan pertanyakan hal ini kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara apa benar masyarakat tidak boleh lagi menyampaikan aspirasi nya di Republik ini?? tandas ketua SIAP Sumut pada awak media. **

Wartawan DNM : Septian Hernanto

Read More

DPP FSPS Gelar Aksi Unras di Mahkamah Konstitusi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (DPP FSPS) menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Indosat - Mahkamah Konstitusi pada Kamis (10/12) siang. Mereka sampaikan aspirasi terkait Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Deni Sunarya, menyampaikan, kami meminta Mahkamah Konstitusi agar segera menggelar sidang ketiga Judicial Riview UU No.11/2020 perkara no.87/PUU- XVIII/ 2020.

"Selain itu, kami mendukung Mahkamah Konstitusi untuk menunda berlakunya kluster ketenagakerjaan," kata Deni kepada awak media di Jakarta. Kamis (10/12)

"Disisi lain, demi kepastian hukum, diharapkan Mahkamah Konstitusi segera memutuskan perkara no.87/PUU- XVIII/ 2020, apakah menunda atau tidak mengenai berlakunya undang-undang kluster ketenagakerjaan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Lima Remaja Yang Akan Ikuti Unjuk Rasa Diamankan Dan Diperiksa Kesehatan Polsek Kembangan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebanyak lima remaja hendak akan mengikuti unjuk rasa di DPR/MPR diamankan petugas kepolisian Polsek Kembangan, Jakarta Barat, di Jalan Meruya ilir Kembangan, pada Selasa (13/10/2020). Dari hasil pemeriksaan diketahui ke lima pelajar tersebut berasal dari wilayah tangerang.

Kapolsek Kembangan, Jakarta Barat, Kompol Imam Irawan mengatakan, kami mengamankan kelima remaja tersebut saat mereka sedang menaiki mobil terbuka.

"Saat diintrogasi mereka mengatakan mau mengikuti aksi unjuk rasa di MPR/DPR melalui ajakan dari teman-teman nya melalui jejaring media sosial," kata Kompol Imam Irawan saat dikonfirmasi pada hari Rabu (14/10/2020).

Mereka kami giring ke komando Polsek Kembangan untuk kami jalani pemeriksaan kesehatan dengan rapid test untuk mencegah terjadi nya penularan / penyebaran virus Covid 19.

Kami juga melakukan pendataan ke lima remaja tersebut dengan menggunakan sidik jari oleh team identifikasi Polres Metro Jakarta Barat.

Dari hasil pemeriksaan rapid test ke lima remaja tersebut kami menerima hasilnya yang menunjukkan kelima remaja tersebut negatif dari Covid-19.

Masih dikatakannya Kompol Imam Irawan menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, selanjutnya kami menghubungi orang tua yang bersangkutan.

"Dari kita memanggil orang tua tersebut, kemudian kami berikan himbauan untuk tidak melakukan aksi demonstrasi dan membuat pernyataan agar tidak mengulangi kembali," tandasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Demo Tolak Omnibus Law di Medan Ricuh

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Aksi Penolakan UU Cipta Kerja di Kota Medan berakhir Ricuh, Massa dari lapisan elemen, baik dari rekan rekan mahasiswa serta buruh  melempari kantor DPRD Sumatera Utara dan Polisi dengan Batu

Kamis, 8 Oktober 2020.

Unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Sumatera Utara yang digelar di kota Medan dimulai dengan berkumpulnya massa di Lapangan Merdeka Medan.

Selanjutnya Puluhan Ribu Massa tersebut kemudian berjalan kaki menuju   bundaran sib di jalan gatot subroto medan kemudian langsung menuju gedung DPRD Sumatera Utara dan tiba sekitar pukul 11:35 Wib.

 

Namun, setelah tiba dilokasi massa aksi  melempari petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor DPRD Sumatera Utara Polisi membalasnya dengan tembakan gas air mata, dan belum diketahui apa Pemicu Aksi tersebut.

Dari hasil pantauan media terakhir  hingga pukul 15:00 wib massa masih bertahan di depan gedung DPRD Sumatera Utara, lemparan batupun mulai mereda. Setelah pihak dari kepolisian menembakan gas air mata.

Sementara itu sebagian massa yang lain melakukan orasi di seputaran lapangan merdeka dengan membakar ban.

Mereka berorasi secara gantian menuntut agar Undang-undang Cipta Kerja dibatalkan.

"Tuntutan teman-teman aksi hari ini ingin pemerintah dan DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja karena dinilai sangat merugikan masyarakat Indonesia," cetus perwakilan dari mahasiswa yang tidak bisa disebutkan namanya.

Dalam hal ini turut hadir perwakilan dari anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Amanat Nasional M. Faisal, Dari Fraksi Partai Demokrat kemudian fraksi partai Perindo.

Dalam pembicaraan tersebut Anggota DPRD Sumut mengatakan kepada massa akan berkordinasi untuk menyampaikan aspirasi rekan rekan semua.

Namun disisi lain massa semakin geram dan langsung melempari dengan batu sehingga kantor DPRD Sumut mengalami kerusakan.

Sebanyak Ribuan personel dari polrestabes medan yang di pimpin langsung oleh kapolrestabes medan Kombes Riko sunarko, serta personel brimob poldasu diturunkan untuk Mengamankan.

Aksi Penolakan UU Cipta Kerja ini Akan terus dilakukan hingga pemerintah mengabulkan tuntutan mereka.**

Wartawan DNM : Didi Atmawijaya

Read More

PAMI Kembali Demo Tuntut Gelar Doktor Rektor UNIMA Dicabut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kembali didemo massa dari Pelopor Angkatan Muda Indonesia atau PAMI. Demo PAMI kali ini menuntut Mendikbud Nadiem Makarim mencabut penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan guru besar yang disandang rektor Universitas Negeri Manado Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

Ketua Umum PAMI Romy Fredi John Rumengan, dalam orasinya, mengultimatum Mendikbud agar segera mencopot Rektor UNIMA karena diduga berijazah palsu.

Rumengan menegaskan, Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sudah sangat jelas meminta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang ketika itu dijabat Muhamad Nazir untuk segera membatalkan penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar yang diperoleh Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

“Kami yakin menteri Nadiem mampu bersikap tegas dan melaksanakan rekomendasi ORI dan segera mencopot jabatan Rektor UNIMA agar dunia pendidikan tidak dikotori oleh praktek maladministrasi,” ujar Rumengan, saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kemendikbud RI di Jakarta, (21/11-2019) siang.

Rumengan juga menuding Dirjen Dikti Ali Gufron diduga memanipulasi surat rekomendasi ORI nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018, sehingga menteri tidak berani mencopot rektor UNIMA. Dan bahkan, lanjut Rumengan, pihak ORI akhirnya menyurat ke Presiden Joko Widodo karena rekomendasinya tidak digubris Menrsitek Dikti M Nazir.

“Ini sungguh memprihatikan atas kejadian pertama kali di negeri ini ada rekomendasi sebuah lembaga negara sekelas ORI dilecehkan begitu saja oleh kementrian tanpa ada pejelasan, bahkan surat ORI ke presiden pun tidak ada tangapan,” ungkapnya.

Menanggapi aksi unjuk rasa dari PAMI, pihak Kemdikbud melalui bagian Tata Usaha yang menerima perwakilan pendemo memastikan bahwa aspirasi dan tuntutan PAMI akan disampaikan langsung ke Menteri Nadiem Makarim dan juga melalui email menteri. (Arianto)

Read More

Demonstran Bawaslu Diracun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sungguh biadab pelaku yang memberangus hak menyatakan pendapat di muka umum sesuai Pasal 28 UUD 1945. Mereka layak disebut sebagai anti Pancasila karena menyatakan pendapat termasuk pada Sila kedua dari Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain tekanan kebijakan dengan cara kekuasaan yang dituangkan melalui peraturan, ternyata di lapangan dipasang pula demo tandingan, yaitu dengan mendatangkan orang upahan. Parah sekali saat ini negeri yang kita yang berlandasan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Lebih parah lagi, perbedaan pendapat yang bisa dituangkan melalui pernyataan melalui lisan dan tulisan, ditandai pula dengan perbuatan biadab.

Perbuatan biadab yang dimaksud adalah dengan n meracuni peserta demo di depan kantor Bawaslu pusat,  Jakarta pada Jumat (10/5) siang. Caranya sangat primitif, yaitu dengan mengirim makanan yang telah terkontaminasi dengan zat berbahaya bagi kesehatan.

Saat ini di RSCM ada 12 orang keracunan makanan usai aksi di Bawaslu, Jumat 10/5. Titik Soeharto, Sabtu(11/5) dinihari menengok semua korban yang keracunan makanan kue.

Siapa yang bertanggung jawab? Polisi seharusnya mampu menangani kasus yang mudah untuk dipahami ini. Perlu tindakan promoter sebagai yang ditulis dalam slogan profesional modern dan terpercaya (Promoter). **

Read More

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia & Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Unjuk Rasa Tanggal 6 Februari 2019

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Buruh Indonesia menolak Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan. Hal ini disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Said Iqbal dalam jumpa pers hari Kamis, 31 Januari 2019 pukul 11.00 – 12.00 wib bertempat di Hotel Mega Proklamasi. Jl. Proklamasi No.42, RT.10/RW.2, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Menurut Iqbal, urun biaya yang dibebankan kepada pasien tidak sesuai dengan prinsip dasar jaminan kesehatan yang diperjuangkan buruh bersama-sama DPR RI saat mendesak disahkannya UU BPJS. Dimana prinsip dasar yang saat itu diminta adalah semua biaya ditanggung unlimit, berlaku seumur hidup, dan untuk semua jenis menyakin.

“Permenkes 51/2018 juga bertentang dengan 9 prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Said Iqbal.

Jika Pemerintah ingin mengatasi defisit, yang seharusnya dilakukan bukan membebani peserta JKN dengan biaya tambahan.

“Defisit kan sama saja merupakan kegagalan Direksi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dalam mengelola jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat. Janganlah kegagalan ini dibebankan kepada rakyat,” tegasnya.

Iqbal menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi defisit yaitu :

Pertama, ditutup dengan cukai rokok yang nilainya hampir 120 trilyun.

Kedua, meningkatkan jumlah peserta pekerja formal. Apalagi saat ini baru sekitar 16 juta pekerja formal yang terdaftar. Dengan meningkatkan pekerja formal, maka ada iuran tambahan.

Ketiga, meningkatkan nilai iuran PBI dari Pemerintah yang sekarang ini hanya 23 ribu ke harga ekonomi yakni sebesar 36 ribu.

Karena itu, FSPMI – KSPI akan melakukan aksi besar-besaran di 20 provinsi pada tanggal 6 Februari 2019.

Aksi dilakukan di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Makassar, Gorontalo, Medan, Batam, dan sebagainya.

Khusus di Jakarta, tegas Iqbal, aksi akan diikuti 10 ribu orang buruh dan dipusatkan di Istana Negara. Salah satu tuntutan dalam aksi tersebut adalah menolak urun biaya BPJS Kesehatan dan meminta agar BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar.

Isu lain yang akan diangkat pada aksi tangga 6 Februari 2019 adalah:

-  Lapangan kerja – Ancaman PHK – Revolusi Industri 4.0,

-  BPJS Kesehatan gratis, bukan berbayar,

-  Tolak Upah Murah – Cabut PP 78/2015 – Turunkan Harga,

-  Tolak TKA China Unskill,

-  Hapus Outsourcing dan Kedok Pemagangan.

                                                                Reporter : Arianto

Read More