Bertolak ke Lampung, Wapres akan Hadiri Muktamar ke-34 NU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Rabu (22/12/2021).

Dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada pukul 06.15 WIB menuju Bandar Udara Radin Inten II. Setibanya di Lampung, Wapres akan disambut oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi beserta Ibu Riana Sari Arinal serta para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan pendamping masing-masing.

Dalam kunjungan yang dijadwalkan selama tiga hari ini, Wapres diagendakan menghadiri Pembukaan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di hari pertama. Acara tersebut rencananya akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Pondok Pesantren Darussa’adah, Celikah, Gn. Sugih, Seputih Jaya, Lampung Tengah.

Selain menghadiri pembukaan Muktamar, di hari yang sama Wapres juga dijadwalkan akan menghadiri Launching Buku Historiografi Khittoh dan Politik Nahdlatul Ulama serta Kitab Tukhfatul Qosi Waddani, Biografi Syeikh Nawawi Al Bantani yang berlokasi di Hotel Radisson, Jalan Teuku Umar Nomor 1, Kedaton, Lampung.

Selepas acara tersebut, Wapres dijadwalkan menerima audiensi dari Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Luar Negeri.

Hari berikutnya Kamis (23/12/2021), mengawali kegiatan, Wapres direncanakan menghadiri Peresmian Peluncuran Program Bank Wakaf Mikro bertempat di Universitas Muhammadiyah Metro. Acara yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, akan ditutup dengan peninjauan stand nasabah Bank Wakaf Mikro dan Produk KUR di lokasi yang sama.

Sore harinya, Wapres kembali akan menghadiri beberapa sesi rapat pleno pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.

Mengakhiri  kunjungan kerja, di hari ketiga Jumat (24/12/2021), Wapres akan menutup secara resmi rangkaian kegiatan Muktamar ke-34 NU.

Selepas itu, kegiatan dilanjutkan dengan peresmian Masjid Safinatul ‘Ulum Universitas Islam Negeri Lampung dan dilanjutkan dengan salat Jumat berjamaah di masjid tersebut.

Wapres diagendakan akan bertolak kembali ke Jakarta dari Bandar Udara Radin Inten II pada pukul 14.00 WIB dan tiba di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada pukul 14.45 WIB.

Hadir mendampingi Wapres dalam kunjungan kerja ini Ketua Baznas Noor Achmad, Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Saidah Sakwan, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien. (Lak/Ant)

Read More

Sektor Halal Kian Tumbuh, Industri Fesyen Muslim Nasional Jadi Top 3 Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perkembangan industri halal di tanah air semakin tumbuh dan berkinerja gemilang dalam dua tahun terakhir, dan punya kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Merujuk data State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, Indonesia saat ini ada di peringkat keempat di sektor makanan (halal food), naik delapan peringkat dibanding posisi sebelumnya. 

“Di sektor halal pharmaceutical and cosmetics, kita naik 19 peringkat sehingga saat ini menjadi peringkat ke-6 dunia. Sementara itu, di sektor modest fashion muslim, sekarang Indonesia menempati di peringkat ke-3 dunia,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta, Senin (20/12).

Sekjen Kemenperin pun mengemukakan, realisasi investasi industri halal di indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Sepanjang tahun 2018-2021, tercatat sebanyak 80 transaksi dalam bentuk M&A (merger and accuisition), Private Equity (PE), dan Venture Capital (VC) yang terkait dengan industri halal. “Transaksi tersebut tersebar di setiap sektor, di mana paling besar terjadi di sektor halal food dan keuangan syariah,” ungkapnya.

Dody menegaskan, Kemenperin bertekad untuk lebih kerja keras dalam pengembangan industri halal nasional bisa berdaya saing global. “Karena itu, akselerasi sangat diperlukan agar kita bisa segera bertransformasi dari top consumer market ke top halal exporter,” tuturnya.

Sebagai upaya strategis dalam mendukung pembangunan ekosistem industri halal di Indonesia, Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif kebijakan terkait pengembangan industri halal, seperti percepatan proses sertifikasi halal bagi industri, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM).

Selanjutnya, pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui fasilitasi pelatihan auditor halal. “Dengan pengalaman sebagai leading sector dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) industri, Kemenperin dapat turut berperan dan Sistem Jaminan Halal (SJH) di masa mendatang,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenperin juga terus mendorong pembentukan kawasan industri halal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. 

“Kemenperin menerbitkan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal untuk Halal Modern Valley yang dikelola oleh PT. Modern Industrial Estat, di Serang, Banten, untuk Halal Industrial Park Sidoarjo yang dikelola oleh PT. Makmur Berkah Amanda, Sidoarjo, dan untuk Bintan Inti Halal Hub yang dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate, di Bintan Kepulauan Riau,” sebutnya.

Bahkan, Kemenperin telah sukss menyelenggarakan ajang penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2021. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para penggiat industri, akademisi serta pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam memajukan pengembangan industri halal di Indonesia. 

“Kata Ihya sendiri dalam bahasa Arab bermakna menghidupkan. Dengan makna tersebut, ada harapan ajang penghargaan ini dapat berkontribusi terhadap upaya menghidupkan, membangkitkan, dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara umum dan industri halal secara khusus,” papar Dody. (Lak/Tha)

Read More

Buka Muktamar Wahdah Islamiayah, Wapres Ingatkan Persatuan dan Pemberdayaan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesepakatan. Masalah hubungan antara agama dan negara, Islam dan Pancasila sudah selesai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Tidak perlu ada perdebatan tentang dasar negara, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana umat Islam sebagai mayoritas di negara ini dapat menjaga persatuan dan meningkatkan pemberdayaan. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Muktamar Wahdah Islamiyah secara virtual pada Minggu (19/12/2021). 

“Ke depan yang justru harus kita lakukan adalah, bagaimana menjaga umat (Himayatul Ummah) yang merupakan mayoritas dari bangsa ini dan penguatan atau pemberdayaan umat (Taqwiyyatul Ummah) yang sampai sekarang masih dalam posisi yang lemah,” ujar Wapres. 

Menjaga umat, lanjut Wapres, perlu dilakukan untuk menghindarkan umat Islam dari pemikiran yang menyimpang (Al afkaarul munharifah) melalui cara-cara yang santun dan damai sesuai dengan prinsip ajaran Islam wasathiyah yang kita anut bersama. Sedangkan, memberdayakan umat, diperlukan agar umat menjadi kuat, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. 

“Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah memperbanyak para pengusaha umat dengan membangun pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah dan menaik-kelaskan para pengusaha mikro dan kecil. Dan kita semua tahu bahwa para Da’i disamping sebagai pendakwah juga mereka para pedagang,” terang Wapres. 

Wapres berharap Wahdah Islamiyah sebagai salah satu Ormas Islam Nasional yang selama dua dekade ini telah konsisten mengusung Persatuan Islam, dapat terus bersinergi bersama Pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membangun umat yang berilmu sekaligus beriman.

“Ilmu dan takwa tidak boleh kita pisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Penguasaan ilmu pengetahuan yang benar justru akan semakin menuntun kita pada keimanan. Keduanya merupakan pegangan setiap insan dalam mengarungi kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman,” pesan Wapres.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnnya juga mengatakan bahwa penting untuk meningkatkan jumlah cendekiawan muslim di Indonesia. Namun, kemurnian ilmu yang diperoleh, harus berasal dari sumber yang terpercaya. 

“Jangan hanya belajar dari Uztad Google, atau dari Uztad Medsos, ilmu agama itu harus berasal dari yang sudah teruji,” ujar Mahfud.

Selain Wapres dan Menko Polhukam, pembukaan Muktamar Wahdah Islamiyah ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Wapres K.H Ma’ruf Amin didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.  (Arianto)

Read More

Siapkan Pendidikan Tinggi Kelas Dunia, Perlu Transformasi dan Kolaborasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di era teknologi informasi saat ini, dunia pendidikan juga menghadapi  tantangan, yakni hadirnya pendidikan _online_ dan lahirnya generasi digital. Institusi pendidikan tinggi pun diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan tetap fokus mencetak SDM unggul, berdaya saing global, dan berakhlak mulia, sehingga menjadi pendidikan kelas dunia. Untuk itu diperlukan transformasi dan kolaborasi dengan  dunia usaha dan dunia industri (dudi), pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan media.

“Transformasi dan kolaborasi diperlukan pula untuk menjadikan pendidikan tinggi berkelas dunia,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri _The 5th International Seminar and Conference on Global Issues_ (ISCoGI) 2021 secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Dalam acara yang bertema _“University President Forum: Building Good University Governance Towards a World Class University_” ini, lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa transformasi dan kolaborasi tersebut dapat diterapkan melalui empat kerangka konkret. 

*Pertama*, Wapres menjelaskan, melalui peremajaan tata kelola manajemen sistem pendidikan, dan pengembangan riset dengan mengedepankan _good university governance_ melalui nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, penjaminan mutu, dan relevansi.

“Hal ini penting agar pembiayaan semakin efisien, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” urainya.

*Kedua*, tambahnya, melalui peninjauan metodologi penelitian agar adaptif dengan kemajuan teknologi informasi. Wapres pun mencontohkan banyaknya lembaga riset telah memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data dalam survei massal. Dengan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang mendekati _real-time_, sulit ditandingi oleh metode survei manual.

“Ketiga, peningkatan kerja sama internasional antar universitas pada tataran individu, seperti program pertukaran antar dosen maupun antar mahasiswa. Harapannya dapat meningkatkan kualitas penelitian dosen, kualitas alumni, model pengajaran dan pembelajaran, hingga program pengabdian masyarakat,” imbuhnya.

Sementara yang *keempat*, Wapres menekankan bahwa pendidikan tinggi dituntut untuk menjadi pusat budaya dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang demokratis, berpandangan maju, sekaligus beriman dan berakhlak mulia. 

Dengan empat langkah konkret tersebut, Wapres menilai dunia pendidikan akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dan berkembang secara dinamis.

“Inilah peran penting pendidikan tinggi yang tidak boleh terlupakan, agar penguasaan teknologi maju tetap diimbangi dengan aspek kemanusiaan dan keimanan,” pesannya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar forum hari ini dapat menghasilkan kebijakan yang bisa membawa perguruan tinggi menjadi lebih baik lagi.

“Semoga forum ini mampu menghasilkan arah kebijakan tata kelola perguruan tinggi yang dilandasi _good university governance_, untuk menuju _world class university_,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas Wahid Hasyim Semarang Noor Achmad, menyampaikan bahwa forum seminar internasional hari ini merupakan sarana pertemuan para praktisi pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk berdiskusi seputar isu global yang dihadapi di dunia pendidikan.

Ke depan, ia berharap forum diskusi ini akan menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan di universitas-universitas karena permasalahan dunia pendidikan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. 

“Saya berharap forum seperti ini akan terus diadakan di tahun-tahun ke depan untuk mendiskusikan isu-isu global seputar pendidikan dan isu global secara umum seperti pengelolaan kampus di era digital, isu kemanusiaan, climate change, penanganan pandemi, anti terotisme serta radikalisme, dan sebagainya,” ungkap Noor Achmad.

Selain Ketua Yayasan Universitas Wahid Hasyim Semarang, hadir dalam acara ini Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Mudzakkir Ali, Rektor Jamia Millia Islamia University India Najma Akhtar, Rektor Mindanao State University Filipina Sukarno D. Tanggol, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Internasional Tashkent State University of Economics Uzbhekistan Dilshodjon Rakhmonof, dan Narasumber dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam Anis Malik Tata.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, dan Masykuri Abdillah.  (Lak/Ant)

Read More

Antisipasi Meluasnya Sebaran Varian Omicron, Wapres: Harus Ada Pengetatan di Pintu Masuk Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Varian Baru Covid-19, Omicron, diberitakan telah memasuki Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan agar dilakukan pengetatan pengawasan terhadap kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. 

“Pertama tentu memperketat masuknya [varian Omicron] di berbagai pintu masuk, udara, laut, maupun darat, jangan sampai itu lolos,” tegas Wapres saat memberikan keterangan persnya usai membuka Kongres ke-22 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali (17/12/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dari sisi pencegahan mandiri, masyarakat diimbau untuk semakin disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Kedua, karena ini sudah mulai masuk, kita memperketat protokol kesehatan terutama masker kemudian juga Peduli Lindungi,” imbau Wapres.

Terkait upaya pemerintah, Wapres meminta agar jajaran pemerintah baik di pusat maupun daerah untuk meningkatkan testing, tracing dan pemberian vaksinasi Covid-19 kepada seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk menerima vaksinasi. 

“Dan juga hal-hal yang menyangkut testing dan tracing, kemudian vaksinasi ini akan dipercepat. Bahkan kita Januari ini sudah masuk booster, ini penting,” tutur Wapres.

Terkait pengetatan level PPKM dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Wapres mengungkapkan bahwa pemerintah tetap akan memberlakukan level sesuai dengan yang telah diumumkan, namun dengan pengetatan-pengetatan yang lebih maksimal di setiap daerah.

“Memperketat pelaksanaan PPKM di daerah masing-masing sesuai level,” urai Wapres.

“Kalau level ini kan bisa naik turun, oleh karena itu mungkin sampai Januari itu tidak ada yang diturunkan. Walau tidak di level 3, bisa dilakukan pengetatan-pengetatan ini,” pungkas Wapres. (Lak/Tha)

Read More

Tiba di Pulau Dewata, Wapres Tinjau Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat di The Keranjang Bali

Duta Nusantara Merdeka | Bali

Setibanya di Pulau Dewata, dalam rangkaian kunjungan kerja dua hari ke Jawa Timur dan Bali, Wapres langsung mengunjungi The Keranjang Bali, sebuah kawasan wisata dengan konsep tempat perbelanjaan, taman wisata, edukasi dan hiburan yang dipadukan dengan teknologi, untuk melihat secara langsung dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di lapangan, Kamis (16/12/2021).

Dalam peninjauan ini, Wapres didampingi oleh Gubernur Bali Wayan Koster, meninjau beberapa toko UMKM yang terdapat di The Keranjang Bali. Beberapa toko yang didatangi diantaranya toko kerajinan anyaman, toko baju dan kain Bali, makanan dan produk lainnya.

Dalam peninjauan, Wapres menyampaikan kepada para pelaku UMKM dan jajaran terkait untuk tetap semangat dalam menjalani usaha yang dijalankan. Sebab, saat ini pergerakan masyarakat perlahan mulai kembali dinamis. Namun, Wapres mengingatkan jangan sampai terjadi kelengahan khususnya dengan adanya berita baru dimana diinfokan varian Omicron Covid-19 sudah mulai masuk ke Indonesia.

“Nah kita harapkan turis lokal dulu yang penting sekarang ini. Apalagi ini ada Omicron, ini juga kita waspadai Pak Gubernur,” tutur Wapres.

“Iya ada berita sudah mulai masuk. Jangan sampai masuk Bali,” tambahnya.

Peninjauan berlangsung selama kurang lebih 30 Menit. Selain meninjau, Wapres juga menyapa para wisatawan lokal yang sedang berbelanja dan melakukan foto bersama.

Agenda hari pertama di Bali dilanjutkan dengan acara intern yang telah dijadwalkan. Esok hari, Jumat (17/12/2021), Wapres akan membuka Kongres XXII PII dan menyerahkan penghargaan Outstanding Lifetime Achievement Award kepada Insinyur Indonesia yang Menjadi Bapak Bangsa di Bali Nusa Dua Convention Center. (Arianto)

Read More

Bertolak ke Lumajang, Wapres Tinjau Posko Pengungsian Erupsi Semeru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pagi ini bertolak ke Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur untuk meninjau posko pengungsi korban letusan Gunung Semeru, Kamis (16/12/2021). 

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma tinggal landas menuju Surabaya sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Bandara Internasional Juanda Surabaya, Wapres akan disambut oleh Gubernur Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Danlantamal V Surabaya, dan Danlanudal Juanda.

Usai beristirahat sejenak, Wapres didampingi Gubernur Jawa Timur dan sejumlah pejabat terkait melanjutkan penerbangan menggunakan Helikopter Super Puma VVIP menuju Kabupaten Lumajang untuk meninjau Posko Pengungsian Erupsi Semeru di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro.

Di posko ini, Wapres akan menemui para pengungsi di tenda-tenda darurat yang didirikan di antaranya oleh Kemensos, BNPB, PMI, TNI/Polri, BPBD Jawa Timur, termasuk meninjau posko penanggulangan bencana Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). 

Selain itu, di tempat ini Wapres juga akan menyaksikan pemberian bantuan dari RCEO BSI Regional IX Surabaya dan Ketua Baznas kepada Bupati Lumajang. Kemudian, Wapres beserta jamaah terbatas diagendakan melaksanakan Sholat Ghoib untuk arwah para korban erupsi Semeru. 

Setelah sekitar 45 menit meninjau Posko Pengungsian Desa Penanggal, Wapres bersama Gubernur Jawa Timur dan rombongan dengan berkendara mobil menuju Kampung Renteng, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro yang hancur terdampak erupsi Semeru.

Selesai menyaksikan secara langsung kondisi Kampung Renteng yang luluh lantak akibat diterjang awan panas dan abu vulkanik Semeru, Wapres kembali ke Surabaya untuk kemudian melanjutkan penerbangan ke Provinsi Bali menjelang sore di hari yang sama. 

Di Bali, Wapres dijadwalkan akan meresmikan Pembukaan Kongres dan Penyerahan Penghargaan "Outstanding Lifetime Achievement Award" Persatuan Insinyur Indonesia XXII Tahun 2021 kepada Insinyur Indonesia yang menjadi Bapak Bangsa, serta melakukan serangkaian agenda lainnya. 

Selain Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, turut mendampingi Wapres dalam rombongan pesawat di antaranya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jhon Wempi Wetipo, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto, Tim Ahli Wapres M. Noor Marzuki, serta Ketua Baznas Noor Achmad. (Lak/Tha)

Read More

Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, KPPU Harus Perkuat Agenda Kerja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam pengawasan iklim usaha dan kompetisinya agar berada di bawah prinsip _good corporate governance_. Menurut laporan KPPU, pada 2021 terdapat perbaikan Indeks Persaingan Usaha hingga mencapai 4.81, dimana pada tahun sebelumnya masih berada di angka 4.67. Oleh karena itu, ke depan peningkatan ini perlu dilanjutkan, khususnya dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional di Indonesia.

“Secara khusus saya berharap KPPU dapat turut mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat agenda kerjanya,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Diseminasi Persaingan Usaha dan Pengawasan Kemitraan, serta Penganugerahaan KPPU Award Tahun 2021 di Grand on Thamrin, Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (14/12/2021).

Dalam acara yang bertema “Persaingan Usaha, Kemitraan dan Pemulihan Ekonomi” ini lebih lanjut Wapres menyampaikan, penguatan agenda kerja dapat dilakukan melalui penguatan aspek pengawasan di seluruh sektor, khususnya persaingan usaha di sektor digital. Sehingga, besarnya potensi pasar digital ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan pelaku usaha, baik usaha yang besar maupun kecil.

“Pertama, memperkuat aspek pengawasan di seluruh sektor. Salah satu yang perlu mendapat perhatian ialah persaingan usaha di sektor digital. Saat ini industri digital menjadi primadona di tengah gencarnya transformasi teknologi dan besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia. Kita ingin agar buah ekonomi digital dinikmati juga oleh masyarakat dan pelaku UMKM, tidak hanya dinikmati oleh pengusaha besar atau pengusaha global saja,” urai Wapres.

Kedua, lanjutnya, dengan memperluas aspek kerja sama dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, baik perguruan tinggi, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun organisasi non-pemerintah. Langkah ini penting mengingat persoalan dunia usaha semakin kompleks, serta membutuhkan kepastian hukum dan tata kelola pengawasan yang dapat diandalkan.

“Sinergi KPPU dengan kementerian/lembaga perlu terus dibangun, utamanya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, harmonisasi kebijakan, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi,” tegas Wapres.

Melalui dua langkah tersebut, Wapres berharap tidak akan lagi terjadinya monopoli dan ketimpangan usaha antara perusahaan besar dan UMKM sehingga kesejahteraan dapat dirasakan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha.

“Iklim usaha dan pelayanan publik yang baik, yang harapannya akan berujung kepada peningkatan kesejahteraan,” ucapnya.

Menutup sambutannya Wapres berpesan agar acara penganugerahaan hari ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh pihak terkait untuk semakin memberikan kontribusi terbaiknya dalam bidang usaha.

“Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan KPPU Award 2021. Selamat atas kerja kerasnya meningkatkan kebijakan persaingan usaha maupun mendorong kemitraan UMKM. Semoga capaian yang diraih turut menginspirasi seluruh pihak untuk terus mengupayakan yang terbaik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih menyampaikan, persaingan merupakan faktor penting bagi kemajuan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terciptanya persaingan yang sehat merupakan faktor utama dalam mewujudkan kemajuan ini.

“Persaingan usaha dan pelaksanaan usaha yang sehat menjadi nilai penting bagi pemulihan ekonomi. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan terciptanya barang dan jasa yang kompetitif dan pada akhirnya masyarakat mampu mengonsumsi lebih baik lagi,” ungkap Guntur.

“Persaingan usaha yang sehat dan kemitraan yang sehat akan mampu menghasilkan pengusaha yang sehat agar ke depan pengusaha kita mampu bersaing secara kompetitif bahkan di luar negeri,” tambahnya.

KPPU Award 2021 diberikan kepada 11 kementerian dan 9 pemerintah provinsi yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan kebijakan persaingan dan pelaksanaan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah. 

Adapun nama-nama penerima penghargaan KPPU Award 2021 di antaranya:

*Kategori Persaingan Usaha Tingkat Daerah*

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Lampung.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Kategori Kemitraan Tingkat Daerah*

Peringkat Utama: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peringkat Madya: Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peringkat Pratama: Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

*Kategori Persaingan Usaha Tingkat Pusat*

Peringkat Utama: Kementerian Keuangan.

Peringkat Madya: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan.

Peringkat Pratama: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

*Kategori Kemitraan Tingkat Pusat*

Peringkat Utama: Kementerian Perindustrian.

Peringkat Madya: Kementerian Perhubungan serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Peringkat Pratama: Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hadir dalam acara ini Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, para Gubernur dan perwakilan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan provinsi.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Lak/Ant)

Read More

Tutup Kongres Ekonomi Umat ke-2 MUI, Wapres Dukung Pengembangan Ekonomi Syariah yang Inklusif

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Indonesia memiliki potensi besar di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang apabila direalisasikan dengan baik akan dapat menjadi arus baru perekonomian bangsa. Hal ini diharapkan dapat mebawa perubahan secara signfikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu perlu dikembangkan ekonomi syariah yang inklusif agar mampu menyentuh segala aspek ekonomi masyarakat.

"Ekonomi syariah yang ingin kita bangun adalah ekonomi yang inklusif. Kita ingin melihat pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan, baik dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah," ucap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Maruf Amin saat menutup Kongres Ekonomi Umat Ke-2 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2021 secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Minggu (12/12/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, agar usaha syariah dapat lebih berkembang, diperlukan penyemaian pelaku usaha melalui program pengembangan terpadu.

Perluasan usaha syariah perlu ditopang oleh program penyemaian pelaku usaha melalui pusat-pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah, tambahnya.

Wapres menekankan bahwa keterlibatan pelaku usaha di dalam ekosistem ekomoni dan keuangan syariah sangatlah penting, oleh karena itu ia berharap MUI dapat turut berkontribusi mendorong pelaku usaha syariah melalui pusat inkubasi bisnis.

"Ketersediaan infrastruktur ekomoni dan keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pasar modal ibarat sebuah bis, yang akan bermanfaat bila memiliki penumpang, yaitu para pelaku usaha. Dengan demikian maka salah satu yang harus dilakukan oleh MUI adalah mendirikan dan mengembangkan pusat inkubasi bisnis di berbagai daerah," harapnya.

Dalam acara yang mengangkat tema Arus Baru Penguatan Ekonomi Indonesia tersebut, Wapres berpendapat bahwa pembangunan ekonomi ke depan juga harus memerhatikan keberlangsungan lingkungan, termasuk mencegah perubahan iklim terjadi.

"Perubahan iklim dapat membawa dampak buruk pada banyak sektor perekonomian, seperti terjadinya bencana alam, yang kemudian dapat menimbulkan penyakit, migrasi penduduk, dan efek domino lainnya," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap, melalui acara ini dapat memberikan manfaat bagi ekonomi umat dan perekonomian Indonesia secara luas.

"Semoga Kongres ini membawa banyak kemanfaatan bagi pengembangan ekonomi umat, ekonomi dan keuangan syariah, dan ekonomi Indonesia secara luas," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Promosikan Rempah dan Kuliner Indonesia di Manca Negara Lewat Kampanye Spice Up The World

Duta Nusantara Merdeka | Parapat

Indonesia memiliki anugerah kekayaan alam yang sangat besar berupa rempah-rempah yang kualitasnya sudah diakui di dunia internasional. Ekspor rempah pun telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara utama tujuan pembeli. Oleh karena itu, potensi besar ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak, salah satunya melalui kampanye Spice Up The World agar rempah dan kuliner Indonesia dapat semakin mendunia.

“Pemanfaatan komoditas rempah erat kaitannya dengan perkembangan kuliner. Dalam kesempatan ini, saya ingin kita semakin gencar mempromosikan Indonesia dalam kampanye Spice Up The World,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat membuka acara Indonesian Spices Business Forum and Expo World (ISBFE) 2021 di Hotel Niagara Parapat, Jalan Pembangunan 1 Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (10/12/2021). 

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kampanye ini menjadi penting agar citra kuliner Indonesia berbasis rempah dapat lebih dikenal lagi di manca negara. Sebab, tidak dipungkiri saat ini banyak sekali warga asing yang menyukai makanan dan minuman khas Indonesia.

Namun Wapres juga mengingatkan, bahwa peningkatan citra ini perlu diiringi dengan konsistensi dalam kualitas produk yang ditawarkan. Sebab, kualitas tersebut akan menjadi ciri khas yang diingat dan diminati oleh masyarakat luas.

“Kekuatan branding kuliner ini perlu dibangun dengan tetap menonjolkan kualitas produk yang mencerminkan kualitas pikir, kualitas karya, kualitas kinerja, serta kualitas hidup bangsa Indonesia,” urai Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan jajaran otoritas untuk bahu membahu mengelola kekayaan bumi non migas ini agar dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga semakin membawa manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara.

“Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua bangkit untuk mengelola kekayaan bumi kita Indonesia secara bijak, karena itulah keunggulan komparatif kita yang diakui dunia,” pungkas Wapres. 

Tampak hadir dalam acara ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Pangdam I Bukit Barisan Hassanudin, Kapolda Sumatera Utara Panca Putra Simanjuntak, dan Ketua Dewan Rempah Indonesia Gamal Nasir.

Sementara Wapres didampingi oleh  Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Nasir serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, dan Fadhil Hasan. (Lak/Tha)

Read More

Promosikan Rempah dan Kuliner Indonesia di Manca Negara Lewat Kampanye Spice Up The World

Duta Nusantara Merdeka | Parapat

Indonesia memiliki anugerah kekayaan alam yang sangat besar berupa rempah-rempah yang kualitasnya sudah diakui di dunia internasional. Ekspor rempah pun telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara utama tujuan pembeli. Oleh karena itu, potensi besar ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak, salah satunya melalui kampanye Spice Up The World agar rempah dan kuliner Indonesia dapat semakin mendunia.

“Pemanfaatan komoditas rempah erat kaitannya dengan perkembangan kuliner. Dalam kesempatan ini, saya ingin kita semakin gencar mempromosikan Indonesia dalam kampanye Spice Up The World,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat membuka acara Indonesian Spices Business Forum and Expo World (ISBFE) 2021 di Hotel Niagara Parapat, Jalan Pembangunan 1 Simalungun, Sumatera Utara, Jumat (10/12/2021). 

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kampanye ini menjadi penting agar citra kuliner Indonesia berbasis rempah dapat lebih dikenal lagi di manca negara. Sebab, tidak dipungkiri saat ini banyak sekali warga asing yang menyukai makanan dan minuman khas Indonesia.

Namun Wapres juga mengingatkan, bahwa peningkatan citra ini perlu diiringi dengan konsistensi dalam kualitas produk yang ditawarkan. Sebab, kualitas tersebut akan menjadi ciri khas yang diingat dan diminati oleh masyarakat luas.

“Kekuatan branding kuliner ini perlu dibangun dengan tetap menonjolkan kualitas produk yang mencerminkan kualitas pikir, kualitas karya, kualitas kinerja, serta kualitas hidup bangsa Indonesia,” urai Wapres.

Menutup sambutannya, Wapres mengajak seluruh masyarakat Indonesia dan jajaran otoritas untuk bahu membahu mengelola kekayaan bumi non migas ini agar dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga semakin membawa manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara.

“Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua bangkit untuk mengelola kekayaan bumi kita Indonesia secara bijak, karena itulah keunggulan komparatif kita yang diakui dunia,” pungkas Wapres. 

Tampak hadir dalam acara ini Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, Pangdam I Bukit Barisan Hassanudin, Kapolda Sumatera Utara Panca Putra Simanjuntak, dan Ketua Dewan Rempah Indonesia Gamal Nasir.

Sementara Wapres didampingi oleh  Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Nasir serta Tim Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, dan Fadhil Hasan. (Lak/Ant)

Read More

Gerak Cepat, Wapres Instruksikan Mensos, Gubernur Jatim, dan Bupati Lumajang Bersinergi Tangani Guguran Awan Panas Semeru

Duta Nusantara Merdeka | Badung

Sebelum bertolak ke Jakarta, mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Bali, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menelepon Menteri Sosial Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq di Ruang Tunggu VIP Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, untuk memantau perkembangan terkini mengenai peristiwa guguran awan panas Gunung Semeru, Minggu (05/12/21).

“Tolong dikoordinasikan semua Bu Gubernur supaya pengungsi tertangani dengan baik. Berkoordinasi dengan Menteri terkait, Panglima TNI, dan BNPB, juga Bupati [Lumajang] supaya semua bisa diatasi,” pinta Wapres saat menelepon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Pada percakapan singkat tersebut, Wapres menerima laporan terkait wilayah dan jumlah korban terdampak guguran awan panas Semeru. Terdapat dua kecamatan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang terkena dampak, yaitu Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo. Informasi tersebut diterima Wapres pada pukul 13.04 WITA atau 12.04 WIB.

“Di Candipuro terkonfirmasi 10 yang meninggal, di Pronojiwo 2 yang meninggal. Jadi, terkonfirmasi 12 orang meninggal,” lapor Khofifah.

“Di kampung sebelahnya [Pronojiwo] ada lagi yang meninggal 5 orang,” imbuhnya.

Selanjutnya, Khofifah menuturkan adanya laporan masyarakat terkait anggota keluarga yang belum ditemukan. Hingga berita ini diturunkan, proses evakuasi masih terus berlanjut yang dilakukan oleh 3.400 personel.

“Ada yang melapor ponakan belum ditemukan, ada yang pingsan karena masih mencari istrinya. Jadi, proses evakuasi sedang dilakukan hari ini dengan 3.400 personel,” jelas Khofifah.

Adapun Khofifah menerangkan proses evakuasi masyarakat terus dilakukan sejalan dengan telah berjalannya _early warning system_ dan terus mengalirnya bantuan kebutuhan dasar dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“ Early warning system_ sudah jalan. Masyarakat sudah mengevakuasi diri. Awal kami dengar langsung kami mengimbau masyarakat untuk mengevakuasi diri. _Insya Allah_ kalau kebutuhan dasar terpenuhi karena ada dapur umum dari Pemprov, di Candipuro dan Pronojiwo juga ada,” jelas Khofifah.

Kemudian, Wapres juga menghubungi Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta agar Kementerian Sosial terus mengawal proses evakuasi masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak guguran awan panas Gunung Semeru. 

“Tolong ya Bu, semua hal terkait akomodasi, pengungsian, dan konsumsi untuk disiapkan,” ujar Wapres memberikan arahan.

Mendapat instruksi tersebut, Risma pun menyanggupi dan melaporkan segala sesuatunya telah disiapkan. Di samping juga mempersiapkan kemungkinan adanya erupsi susulan.

“Sejak semalam sudah disiapkan Bapak. Hanya terkait masalah gunung, memang masih ada kemungkinan akan ada erupsi lagi, namun belum tahu akan lebih besar, lebih kecil, atau sama. Karena harus dilihat kondisi di gunungnya sendiri,” tutur Risma.

Di saat yang sama, Risma sedang bersama Bupati Lumajang Thoriqul Haq, sehingga Wapres dapat berbicara langsung juga dengannya. Kepada Wapres, Thoriq memberikan informasi situasi terkini terkait bencana Semeru.

"Sementara posisi (luncuran) awan panas itu hari ini medannya agak sulit, karena ada beberapa jalur yang sebelumnya pemukiman (tenggelam) karena luapan sungai," lapornya.

"Jadi, sungai yang dalam itu, sekarang rata dengan persawahan. Sekarang sudah tidak ada sungai," imbuh Thoriq. 

Adapun masyarakat di sekitar sungai, kata Thoriq, sebagian besar sudah terevakuasi ketika terjadi luncuran awan panas.

"Tapi ada masyarakat yang kerja di tambang pasir, yang masih ada di sawah, itu mungkin karena keterlambatan evakuasi, jadi tidak bisa terselamatkan," ujarnya menyayangkan.

Mendengar hal ini, Wapres pun meminta agar Thoriq terus melakukan upaya penyelamatan.

"Diantisipasi semua ini ya, Pak Bupati, penyelamatan-penyelamatan yang lain," perintahnya.

Lebih lanjut, Thoriq mengungkapkan saat ini proses evakuasi sudah dibantu Tim Gabungan TNI - Polri. 

"Kita prioritaskan dulu yang manusia, yang jiwa yang perlu ada percepatan untuk penanganan," ujar Thoriq.

"Rumah sakit di daerah sekitar ada 1 rumah sakit dan 3 puskesmas. Kita butuh penanganan cepat yang jembatan putus, Bapak," tambahnya.

Terkait putusnya jembatan, Wapres memerintahkan Thoriq untuk berkoordinasi dengan  Panglima TNI agar mengerahkan pasukan dari korps Zeni TNI Angkatan Darat.

"Supaya itu koordinasikan dengan Panglima TNI untuk mengerahkan pasukan dari korps Zeni TNI AD. Itu biasanya (terkait) jembatan tugas mereka," perintah Wapres.

Mendapat instruksi Wapres tersebut, Thariq pun menyampaikan akan melaksanakan karena kebetulan Panglima TNI juga sedang dalam perjalanan ke Lumajang. 

"Ada jembatan yang menghubungkan Lumajang dan Malang yang terputus. Jadi saya minta Kabupaten Malang minta bantu Pronojiwo karena kita tidak bisa ke sana, Bapak," ungkap Thoriq.

Menutup percakapannya, Wapres turut mendoakan agar proses evakuasi dapat berjalan lancar dan para korban terdampak guguran awan panas Semeru dapat segera tertangani. (Ari/Tha)

Read More

Tutup Rapimnas Kadin, Wapres Dorong Peningkatan Kapasitas UMKM melalui Kolaborasi Antar Pengusaha

Duta Nusantara Merdeka | Badung

Pemerintah terus melakukan upaya untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dana desa dan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan sinergi antarpengusaha di dalam mendukung UMKM agar kualitas dan kapasitasnya semakin meningkat.

"Kerja sama usaha adalah ikatan bersama dan tanggung jawab antarpengusaha. Tidak ada cara lain untuk mendorong peningkatan jumlah usaha menengah dan besar, kecuali melalui kolaborasi," ucap Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma'ruf Amin pada acara Penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2021, yang diselenggarakan di Ballroom Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Sabtu (04/12/21).

Menurut Wapres, diperlukan beberapa langkah dalam membangun sinergi dan kolaborasi antarpelaku usaha sebagai sumber pertumbuhan dan kekuatan ekonomi bangsa.

"Pertama, UMKM terus difasilitasi agar kapasitas usaha, keterampilan, tenaga kerja, akses modal, dan penguasaan teknologi meningkat," terang Wapres.

"Kedua, kolaborasi intensif antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar sehingga antarpelaku ekonomi bisa saling menguatkan, seperti di Jepang dan Taiwan," imbuhnya. 

Lebih jauh, Indonesia telah memulai Presidensi G-20 Tahun 2022 yang merupakan ajang bergengsi dan strategis. Penyelenggaraan G-20 selama satu tahun ke depan diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

"Kita berharap posisi ini bisa dimanfaatkan pemerintah dan dunia usaha untuk merumuskan dan membangun kesepakatan bagi kepentingan nasional," ujar Wapres.

Wapres mengakui masih terdapat beberapa agenda bidang ekonomi yang masih harus terus diamati bersama, yaitu daya saing ekonomi, transformasi ekonomi, dan demokrasi ekonomi. 

"Bapak Presiden dalam banyak kesempatan mengingatkan agar daya saing ekonomi diperbaiki, sedikit demi sedikit akan terus diperbaiki dan dibenahi," jelas Wapres.

Mengakhiri sambutannya Wapres berharap upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dapat didukung penuh oleh Kadin Indonesia.

"Kadin diharapkan mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah dalam gerakan pemulihan ekonomi, khususnya untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja," harap Wapres.

"Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabil'alamin, secara resmi Rapat Pimpinan Nasional Kadin Tahun 2022 saya nyatakan ditutup. Selamat dan sukses atas selesainya penyelenggaraan Rapimnas Kadin," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan komitmen Kadin dalam mendukung pemerintah untuk memajukan UMKM daerah melalui beragam program pendampingan dan pemberdayaan.

"Kami akan mengajak seluruh Kadin provinsi untuk bersama-sama membantu usaha di daerah agar lebih efisien. Ini akan menjadi masukan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan yang ada," jelas Arsjad.

"Dalam hal perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, Kadin berkomitmen untuk menguatkan UMKM melalui digitalisasi dan program pendampingan UMKM demi meningkatkan perekonomian daerah," tambahnua.

Hadir secara langsung Gubernur Bali I Wayan Koster, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie.

Turut mendampingi Wapres, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowo, serta Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya dan Iggi Haruman Achsien. (Ari//Ant)

Read More

Kunjungi Bandung, Wapres Akan Resmikan Monumen Covid-19 serta Membuka Muktamar VII Tahun 2021 dan Milad ke-31 ICMI Se-Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin pagi ini bertolak ke Bandung, Sabtu, (04/12/2021).

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres didampingi Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju ke Kota Parahiangan pada pukul 07.35 WIB.

Setibanya di Bandung, Wapres beserta Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dan rombongan terbatas akan di sambut oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi Agus Subiyanto, Wakil Kapolda Jawa Barat Eddy Sumitro Tambunan dan Danlanud Husein Sastranegara I Gusti Putu Setia.

Setelahnya, Wapres beserta Gubernur Jawa Barat dan rombongan terbatas beranjak ke Monumen Pahlawan Covid-19 untuk meresmikan monumen tersebut yang terletak di Jalan Japati, Kota Bandung dengan berkendara mobil.

Sementara itu, Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin didampingi Ibu Atalia Praratya Kamil beserta rombongan terbatas direncanakan akan menuju ke Gedung Jawa Barat Craft Center untuk meninjau secara langsung produk kerajinan yang dipamerkan.

Usai meninjau Monumen Pahlawan Covid-19 Jawa Barat, Wapres akan melanjutkan kunjungan kerjanya untuk meresmikan Pembukaan Muktamar VII Tahun 2021 dan Milad ke-31 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI).

Siang di hari yang sama pada pukul 12.30, Wapres beserta Ibu Hj.Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan terbatas dijadwalkan akan melanjutkan agenda Kunjungan Kerjanya ke Provinsi Bali.

Dalam kunjungan kerja ini, Wapres didampingi oleh Plt.Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya dan Iggi Haruman Achsien. (Lak/Tha)

Read More

Buka Kongres Nasional Ke-41 Syarikat Islam, Wapres Minta Umat Islam Siap Hadapi Era Masyarakat 5.0

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perkembangan teknologi yang cepat saat ini salah satunya dipicu dengan munculnya konsep Masyarakat 5.0 atau smart society yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan teknologi. Perubahan teknologi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, siapapun, termasuk umat Islam harus dapat menyesuaikan diri dan beradaptasi menghadapi perubahan tersebut.

“Teknologi selalu berevolusi dengan cepat yang dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Umat Islam harus siap dan adaptif menghadapi tantangan [perubahan] ini. Kita harus memiliki cita-cita tinggi agar kita tidak terombang-ambing dalam arus perubahan, bahkan dapat menjadi pemimpin dalam perubahan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Jumat (03/12/2021)

Dalam acara yang mengangkat tema “Penguatan Dakwah Ekonomi Menghadapi Era Masyarakat 5.0” tersebut, Wapres menjelaskan bahwa perkembangan teknologi ini turut memberikan manfaat dalam pembangunan ekonomi sejak revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 hingga saat ini telah memasuki era Masyarakat 5.0.

“Saat ini sedang terjadi perubahan yang luar biasa dalam pembangunan ekonomi, salah satunya dipicu oleh perkembangan teknologi. Dari waktu ke waktu pemanfaatan teknologi makin besar dalam kegiatan ekonomi,” jelas Wapres.

Di sisi lain, Wapres menyoroti saat ini kurangnya minat umat Islam dalam sektor perdagangan yang apabila dapat dibangkitkan kembali akan mampu menggerakan ekonomi umat.

“Saya berharap spirit dagang umat Islam kembali bangkit dan menjadi gerakan pemberdayaan ekonomi umat. Ini sejalan dengan visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 karena umat Islam adalah bagian terbesar dari bangsa ini,” ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap, melalui acara ini dapat dirumuskan rekomendasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan datang.

“Saya juga berharap, Kongres Nasional ke-41 Syarikat Islam dapat menghasilkan rekomendasi terbaik yang dapat menjadi tawaran solusi bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

Hadir pada acara tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum PP Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Setwapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub. (Ari/Tha)

Read More

Terima ISKINDO, Wapres Dukung Pengembangan Potensi Kelautan untuk Mengurangi Angka Kemiskinan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Berdasarkan data, sekitar 70 persen dari kawasan kemiskinan ekstrim di Indonesia merupakan daerah pesisir pantai. Apabila potensi kelautan di daerah pesisir dapat dikelola dengan baik, besar kemungkinan angka kemiskinan ekstrem juga dapat ditekan. 

“Kita bisa jadikan satu, pengentasan kemiskinan sekaligus pemberdayaan perekonomian masyarakat pesisir,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta, pada Kamis siang (2/12/2021).

Sebelumnya, Ketua Umum DPP ISKINDO Riza Damanik melaporkan bahwa rendahnya tingkat ekonomi di wilayah pesisir salah satunya disebabkan oleh minimnya penyerapan tenaga kerja lokal oleh pihak industri. 

 

Selain itu, lanjut Riza, belum adanya standar pendapatan bagi para ahli kelautan serta akses pembiayaan untuk pengembangan di bidang kelautan yang masih sangat kecil turut menjadi faktor rendahnya pengembangan potensi kelautan di Indonesia.

Oleh karena itu, Riza menyampaikan tiga masukan kepada Pemerintah berdasarkan hasil Kongres Nasional III ISKINDO pada September yang lalu. Yang pertama, pendirian lembaga sertifikasi profesi ahli kelautan. Lembaga ini perlu didirikan mengingat saat ini, sekitar 3 ribu alumni sarjana kelautan yang lulus tiap tahunnya harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga asing.

“Untuk memastikan sarjana-sarjana kita bisa mendapatkan sertifikasi nya dalam rangka mengelola potensi kelautan di dalam dan luar negeri,” urai Riza.

Kedua, urai Reza, perlu adanya bursa tenaga kerja untuk menghubungkan potensi sumber daya manusia di bidang kelautan dengan para user pengelola potensi kelautan.

Dan yang ketiga, lanjutnya, perlu adanya afirmasi untuk menggerakkan kredit usaha rakyat (KUR) di bidang kelautan.

“Kalau sekarang, rata-rata hanya sekitar 2 persen KUR dari [sektor] kelautan. Padahal kalau kita lihat, 70% dari luas wilayah kita adalah lautan. Harusnya ini punya porsi pembiayaan yang cukup memadai,” terang Riza. 

Terhadap ketiga masukan  tersebut, Wapres menyambut baik dan  menurutnya, beberapa daerah yang memiliki kawasan industry cukup besar seperti Indramayu dan Karawang, seharusnya tidak termasuk kawasan dengan kemiskinan ekstrem apabila potensi kelautannya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk lokal.

 

Oleh karena itu, Wapres meminta ISKINDO menyiapkan konsep ekosistem pengelolaan potensi kelautan yang nantinya akan dibahas bersama Kementerian dan Lembaga terkait.

“Saya butuh [konsep] pembangunan ekosistemnya [lebih detail] seperti apa. Supaya benar-benar menjadi potensi bagi Negara kita ini. Saya yakin kalau kita bisa mengembangkannya, bisa baik untuk semua,” pungkas Wapres. 

Selain, Ketum DPP ISKINDO, tampak hadir Wakil Ketua Umum Darwis Ismail, Sekretaris Jenderal ISKINDO Ady Candra dan Dewan Pakar Hawisma Tupang serta Muhammad Ilyas.

Sementara dalam pertemuan siang itu, Wapres di damping oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Erani Yustika dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto. (Lak/Tha)

Read More

Buka Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia 2021, Wapres Minta Pengawasan Kepatuhan Kesyariahan dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah Diperkuat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Selain menjadi kebutuhan yang tidak dapat terelakkan di tengah pandemi Covid-19, digitalisasi diyakini mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, karena berpotensi menarik generasi muda sebagai penduduk mayoritas yang sudah melek teknologi informasi. Agar digitalisasi ekonomi syariah dapat menjadi pilihan rasional bagi semua orang, pelaku pasar pun dituntut untuk menyediakan produk dan layanan syariah yang lebih kompetitif, mudah diakses, efektif, dan efisien. Untuk itu, diperlukan penguatan aspek pengawasan kepatuhan kesyariahan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). 

“Fungsi dan peran DPS sangat vital dalam rangka memastikan dijalankannya prinsip syariah di lembaga keuangan dan bisnis syariah, yang dalam ekonomi digital permasalahannya pasti sangat berbeda dibanding sebelumnya,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka secara daring _Ijtima Sanawi_ DPS se-Indonesia 2021, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (02/12/2021).

Dalam acara yang mengangkat tema “Penguatan Peran DPS dalam Mendukung Ekosistem Ekonomi Syariah melalui Digitalisasi dan Integrasi Dana Komersial dan Dana Sosial Islam” tersebut, Wapres menekankan,  DPS harus terinformasi dengan baik mengenai digitalisasi ekonomi. Perangkat pengawasan yang menjadi alat DPS dalam bekerja pun harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

“Perangkat pengawasan yang dibutuhkan DPS berupa fatwa dan pedoman implementasi fatwa juga harus dapat mengikuti arah perkembangan ekonomi digital ini,” ujarnya.

“DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI yang punya tugas dan peran merumuskan fatwa dan pedoman implementasi fatwa telah memiliki perangkat metodologi penetapan fatwa yang sangat memungkinkan untuk cepat merespons kebutuhan tersebut,” imbuh Wapres.

Oleh karena itu, Wapres meminta DSN-MUI untuk terus mengembangkan perangkat metodologi penetapan fatwa ( _manhajul ifta_) yang dimilikinya dengan mengikuti perkembangan dan tuntutan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan para ulama.

“Hal itu sangat dimungkinkan karena wilayah muamalah merupakan ladang yang luas untuk dilakukan ijtihad-ijtihad baru,” jelasnya.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap, kegiatan ini dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dan lebih menguatkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah.

“Saya berharap _Ijtima Sanawi_ DPS se-Indonesia tahun 2021 ini dapat merumuskan pokok-pokok pikiran yang konstruktif serta dapat terjalin sinergi dan koordinasi yang lebih baik di antara _stakeholders_ (pemangku kepentingan) ekonomi dan keuangan syariah, sehingga lebih mudah untuk melakukan upaya penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” pungkasnya. 

Sementara itu, mewakili Dewan Pimpinan MUI, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengharapkan semua pihak pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap memiliki komitmen dan istikamah untuk mewujudkan nilai-nilai universal dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Untuk itu, acara ini perlu dioptimalkan bagi para DPS untuk meningkatkan ilmu dan kompetensinya.

“Khusus bagi para Dewan Pengawas Syariah atau DPS, agar dapat mengikuti Ijtima Sanawi ini dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan ilmu untuk melaksanakan tugas sebagai DPS,” ucap Anwar Abbas. 

Sebagai informasi, Ijtima Sanawi DPS se-Indonesia 2021 berlangsung pada 2–3 Desember 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan pengetahuan para DPS di bidang industri keuangan syariah di lembaga bisnis dan ekonomi syariah. Acara ini tidak hanya diikuti oleh para DPS di seluruh Indonesia dan jajaran pimpinan MUI, tetapi juga oleh para pemangku kepentingan lain, seperti direksi dan manajemen yang bergerak di bidang syariah, para pelaku yang tergabung dalam asosiasi dan perkumpulan di bidang syariah, dan mitra strategis, termasuk perwakilan dari kementerian/lembaga selaku regulator. Adapun rangkaian kegiatannya telah diawali dengan _Focus Group Discussion_ (FGD) Pra-Ijtima pada 4–11 Oktober 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Setwapres Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Asisten Staf Khusus Wapres Sholahudin Al Aiyub. (Ari/Tha)

Read More

Penuh Keakraban, Wapres Terima Kunjungan Kehormatan Menteri Senior Singapura

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menerima kunjungan kehormatan Menteri Senior sekaligus Menteri Koordinator Bidang Keamanan Nasional Republik Singapura Teo Chee Hean di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Rabu pagi (01/12/2021).

Sekitar enam bulan lalu, Wapres juga sempat melakukan komunikasi melalui sambungan telepon dengan Menteri Teo tepatnya pada Jumat (21/05/2021).

Dengan demikian, tidak heran jika kedua tokoh ini terlihat begitu akrab saat dapat bersua langsung di Istana Wapres pagi ini. 

“Selamat datang di Indonesia, saya senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Teo,” ucap Wapres.

Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan rasa turut berbelasungkawa atas wafatnya Ibu Chew Poh Yim, istri Menteri Teo pada 31 Oktober 2021 lalu. 

“Perkenankan saya menyampaikan ucapan turut berduka atas berpulangnya Ibu Chew Poh Yim,” ungkapnya.

Terhadap sambutan hangat Wapres ini, Menteri Teo pun menyampaikan ucapan terima kasih dan mengungkapkan rasa gembiranya dapat bertemu dengan Wapres.

“Terima kasih Bapak Wakil Presiden telah menerima saya hari ini, saya juga menghargai sambutan baik Bapak. Senang dapat bertemu dengan Anda kembali Bapak Wapres,” ungkapnya.

Meski sebelumnya tidak bisa bertemu secara langsung karena situasi pandemi Covid-19, Menteri Teo mengapresiasi Wapres yang terus menjaga hubungan dan komunikasi baik dengan dirinya melalui telepon maupun jalur lainnya.

“Jika situasinya sudah memungkinkan saya ingin mengundang Bapak Wapres untuk bisa datang ke Singapura mengunjungi kami semua,” undangnya.

Selanjutnya, kedua tokoh ini melakukan pertemuan sekitar 30 menit untuk membahas berbagai upaya peningkatan hubungan dan kerjasama Indonesia - Singapura baik di tingkat ASEAN maupun secara bilateral, khususnya dalam bidang investasi, moneter, dan pendidikan. (Ari/Tha)

Read More

Terima Kepala BKKBN, Wapres Minta Percepat Penanganan Stunting untuk Capai Target Angka Prevalensi 14%

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hari ini Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima audiensi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo beserta jajarannya di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Selasa sore (30/11/2021).

Disampaikan oleh Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dalam pertemuan ini Wapres memberikan arahan terkait upaya percepatan penanganan _stunting_ untuk mencapai target angka prevalensi 14% pada 2024. 

“Pertama, Wapres memerintahkan kepada BKKBN untuk melakukan langkah-langkah percepatan (penanganan _stunting_), dengan target (angka prevalensi) 14% selesai dalam dua tahun setengah, sampai akhir masa periode (Pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin),” tutur Masduki dalam keterangannya usai turut mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut. 

Terkait hal ini, Wapres meminta BKKBN agar lebih intensif melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan juga dengan pemerintah daerah khususnya daerah-daerah yang memiliki kasus _stunting_ tinggi. 

“Lalu juga harus dilakukan konvergensi (program) antara kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah kabupaten/kota. Kalau bisa terkoordinasi dengan baik, itu adalah kunci keberhasilan. Itu menjadi syarat utama yang diharapkan oleh Wapres,” tegas Masduki.  

Adapun kedua, lanjut Masduki, Wapres meminta agar BKKBN memetakan daerah-daerah yang memiliki kasus _stunting_ tinggi agar dapat dilakukan penanganan secara khusus.

“Terpetakannya daerah-daerah yang tinggi _stunting_-nya, penting agar dapat dilakukan rencana aksi secara lebih khusus per wilayah sesuai dengan karakter daerah masing-masing,” ujarnya. 

Selanjutnya yang ketiga, kata Masduki, Wapres meminta upaya penanganan _stunting_ dilakukan sedini mungkin bahkan sejak pra nikah. Di samping juga meminta agar pemenuhan gizi anak dapat menggunakan pendekatan kearifan lokal. Dalam hal ini Wapres mencontohkan penggunaan biskuit dari daun kelor sebagai makanan tambahan anak di Nusa Tenggara Timur. 

“Masing-masing daerah (tentu) punya kearifan lokal sendiri-sendiri. Dengan demikian maka bagaimana Ibu-Ibu ataupun keluarga dapat mulai dari sejak dini, dengan kearifan lokalnya, memanfaatkan sumber-sumber gizi yang ada di sekitarnya secara maksimal,” jelas Masduki.

Lebih jauh, Masduki memaparkan bahwa dalam kesempatan ini Kepala BKKBN melaporkan kepada Wapres, berbagai program penanganan _stunting_ sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan _Stunting_.

“BKKBN sekarang ini sudah menyiapkan Tim Pendamping Keluarga, yang terdiri dari Bidan, Kader-Kader Lapangan, Kader-Kader PKK untuk pelaksanaan sosialisasi agar masyarakat tidak terkena _stunting_,” sebutnya.

Salah satu program yang akan dilakukan BKKBN, lanjut Masduki, adalah pemberian pelatihan kepada sekitar 600 ribu tenaga lapangan secara bergelombang yang akan dimulai pada Januari 2022.

“Dari 600 ribu orang itu, nanti akan bergerak secara nasional ke setiap kecamatan terutama di daerah-daerah yang _stunting_-nya tinggi,” ujarnya.

Di samping itu, menurut Masduki BKKBN juga akan melakukan pendekatan terhadap calon-calon pengantin sebelum menikah. 

“Karena ternyata tiap tahun itu ada sekitar 2 juta orang pengantin, yang setiap tahunnya juga ada sekitar 1,6 juta orang hamil setelah menikah. Dari yang hamil tersebut, rata-rata 400 ribu itu kena _stunting_,” paparnya.

Untuk itu, kata Masduki, terhadap para calon pengantin akan dilakukan pendekatan termasuk pemberian pelatihan.

“Kemudian juga diberikan catatan-catatan penting bagaimana dirinya, seperti penyakit yang dimiliki, _anemia_ atau tidak dan seterusnya, itu akan dilakukan pendekatan-pendekatan sejak dini,” jelasnya.

Kemudian, Masduki menuturkan bahwa BKKBN juga akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

“Dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya untuk koordinasi pembangunan jamban dan penyediaan air bersih. Dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pemetaan di kecamatan-kecamatan,” urainya.

Terakhir, Masduki menyebutkan bahwa kehadiran Kepala BKKBN di Istana Wapres selain melaporkan berbagai program penanganan _stunting_ juga mengundang Wapres untuk menghadiri acara pencanangan Gerakan Pengentasan _Stunting_ pada pertengahan Desember 2021. 

“Mulai pertengahan Desember nanti itu akan ada semacam peresmian, (sehingga) mengundang Wapres untuk melakukan Gerakan Pengentasan _Stunting_,” pungkasnya.

Turut hadir bersama Kepala BKKBN, Sekretaris Utama Tavip Agus Rayanto, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi Sukaryo Teguh Santoso, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Nopian Andusti, serta Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga Wahidah. 

Sementara, selain Jubir Masduki Baidlowi, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi. (Arianto)

Read More

Peringatan Hari Guru, Wapres Tegaskan Pemerintah Akan Terus Tingkatkan Kesejahteraan Guru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Saat ini pemerintah terus berupaya membangun kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk mewujudkan Indonesia Maju. Terkait hal ini, peran guru sangat vital bahkan tidak tergantikan dalam menavigasi putra-putri bangsa di tengah berbagai tantangan dunia modern dan kemajuan teknologi. 

Oleh karena itu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan kesejahteraan para guru sebagai penyemai tunas bangsa. 

"Pemerintah akan terus memperbaiki kualitas pendidikan, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru," tegas Wapres dalam rekaman video ucapan selamat dalam rangka Peringatan Hari Guru Nasional 2021, Kamis (25/11/2021).

Lebih lanjut, Wapres menyebutkan bahwa guru bukan sekedar profesi, melainkan bakti mulia para pendidik untuk membentuk karakter, mengasah kemampuan, dan mempersiapkan masa depan sebuah bangsa. 

"Pasca bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, gurulah yang menjadi tumpuan bangsa Jepang untuk bangkit membangun kembali negerinya yang sudah porak-poranda," tuturnya.

Dalam masa perjuangan, sambung Wapres, di Indonesia juga muncul para pahlawan dalam dunia pendidikan. 

"Kita pun memiliki pahlawan-pahlawan kemerdekaan yang membaktikan diri sebagai pendidik anak bangsa, seperti Ki Hajar Dewantara, Dewi Sartika, serta lainnya," sebutnya.

Maka tak elak, kata Wapres, jika selama ini guru dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena memang jasanya tidak akan pernah ternilai.

"Jasa mereka sangat besar karena selain menjadi teladan dan suluh kehidupan, guru juga telah menjadi sumber kekuatan bagi kemajuan bangsa," tegasnya.

Untuk itu, pada momen peringatan Hari Guru Nasional ini, Wapres mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi para guru. 

"Kepada kalian para guru, kami semua mengucapkan terima kasih atas dedikasi kalian yang tulus dalam menyemai tunas-tunas bangsa," ungkapnya.

Terakhir, Wapres pun mengucapkan selamat Hari Guru Nasional 2021 kepada para guru di seluruh pelosok tanah air.

"Selamat Hari Guru. Indonesia maju karena baktimu yang tidak kenal waktu," pungkasnya. 

Sebagai informasi, setiap tahun Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperingati Hari Guru Nasional pada tiap tanggal 25 November dengan tema yang berbeda.

Berdasarkan Pedoman Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2021 yang dikeluarkan Kemdikbudristek, peringatan Hari Guru Nasional tahun ini mengusung tema "Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan". (Lak/Tha)

Read More