NasDem Susul Golkar Dukung Edy - Ijeck di Pilgub Sumut

Ketua DPW Partai NasDem Sumut Tengku Erry Nuradi menyerahkan Surat Dukungan dan Rekomendasi Kepada Edy Rahmayadi 

Medan (DNM)

Peta Politik pemilihan Gubernur Sumatera Utara terus berubah jelang dibukanya pendaftaran ke komisi pemilihan umum, setelah Partai Golkar mengubah dukungannnya dari Tengku Erry Nuradi kepada Pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah.

Baca Juga : Golkar Ganti Haluan Dukung Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah di Pilkada Sumut

Partai NasDem juga menyusul dan resmi mengusung pasangan yang hangat disapa Edy - Ijeck sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2018.

NasDem sebelumnya sempat mendeklarasikan dukungan kepada Erry Nurasi yang juga Ketua DPW Partai NasDem  untuk Pilkada Sumut. Tetapi hari ini mereka mengubah arah dengan mendukung Edy-Ijeck.

Sekretaris DPP Partai NasDem Johnny G Plate mengumumkan dukungan NasDem untuk pencalonan gubernur Edy Rahmayadi dan cawagub Musa Rajeckshah

"Keputusan diambil setelah melalui proses politik panjang dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Sumut dengan memperhatikan anatomi politik yang ada di Sumatera Utara dan di tingkat nasional. Dengan memperhatikan komunikasi-komunikasi politik yang dilakukan di antara pimpinan parpol," Johnny dalam jumpa pers di kantor DPP NasDem di Jl RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat,

Penyerahan dukungan Partai NasDem itu diserahkan langsung kepada pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah (ERAMAS) di kantor DPP Partai NasDem oleh Ketua DPW Partai NasDem Sumut Tengku Erry Nuradi yang juga Petahana. **(SEP)

Read More

Golkar Ganti Haluan Dukung Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah di Pilkada Sumut

Medan (DNM)

Partai Golkar memang benar dan serius menarik dukungannya dari Tengku Erry Nuradi untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara, keputusan Partai Golkar tersebut terungkap setelah Golkar secara resmi mendukung pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah pada Pilgub Sumut 2018 mendatang.

Dukungan Partai Golkar kepada Edy - Ijeck memastikan bahwa Partai Golkar batal mengusung incumbent yakni Tengku Erry Nuradi di Pilgub Sumut 2018.

Bertambahnya dukungan dari Partai Golkar yang memiliki (17 kursi di DPRD Sumut) membuat pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah atau dikenal dengan Edy-Ijeck kini didukung gabungan partai 45 kursi. 

Baca Juga : Golkar Masih Dukung Tengku Erry di Pilgub Sumut 

Sebelumnya pasangan Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah (Eramas) telah memiliki dukungan dari Partai Gerindra (13), PKS (9), dan PAN (6) dengan jumlah 25 Kursi dan mencukupi syarat untuk mendaftarkan pasangan ini ke KPU.

Edy Rahmayadi bersama Musa Rajeck Shah langsung hadir di Kantor DPP Partai Golkar Slipi, Jakarta Barat,  untuk menerima Surat Dukungan dan Rekomendasi dari Partai Golkar terhadap pasangan yang akan diusung Golkar pada Pilkada Serentak 2018 tersebut.

"Dengan bergabungnya Golkar berarti memberikan energi yang lebih. Kita tahu bahwa Golkar 17 kursi itu hitung-hitungannya kalau matematik 2,5 juta manusia. Berarti kita sudah (meraih) 50 plus 1 hitungannya matematik, berarti kita kan sudah menang itu," tutur Edy. 

Read More

PDI Perjuangan Resmi Usung Djarot Syaiful Hidayat di Pilgub Sumut

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Menyerahkan Rekomendasi Dukungan kepada Djart Syaiful Hidayat Menjadi Bakal Calon Gubernur Sumatera Utara.

Jakarta (DNM)

PDI Perjuangan akhirnya memutuskan Djarot Syaiful Hidayat untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara, keputusan itu  disampaikan langsung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor Sekretariat PDIP Jl. Diponegoro No. 58 Menteng Jakarta Pusat 

Megawati menyebut Djarot sebagai calon yang pas untuk membenahi Sumut, Djarot sebagai sosok muda dan dianggap bisa memajukan daerah Sumut.

"Untuk Sumatera, saya mau masukkan Pak Djarot ke sana," ujar Megawati

Saat ini PDI Perjuangan di Sumatera Utara hanya memiliki 16 kursi, sehingga untuk mendaftarkan Djarot menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara, PDI Perjuangan harus membangun mitra Koalisi dengan partai lain untuk mencukup batas minimal pendaftaran 20 kursi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara.

Megawati mengungkapkan bahwa PDI-P mengusung Djarot karena dinilai sebagai sosok yang dikenalnya dengan baik sebagai mantan Wali Kota Blitar, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur DKI Jakarta.

Pengalaman Djarot dalam memimpin dan mengelola pemerintahan sudah tidak diragukan, dan sampai saat ini Djarot merupakan sosok yang bersih dan tidak tersangkut permasalahan, sehingga kedepan Sumatera Utara bisa lebih baik bersama Djarot. **(SPH)

Read More

Soeyono : Waspadai Proxy war Hancurkan NKRI

Ketum MKGR Letjen (Purn) Soeyono Sedang mengambil Nasi Tumpeng

Jakarta (DNM)

Ketua Umum  Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Letjen (Purn) Soeyono bersama seratusan anggota MKGR memperingati HUT ke-58 pada Rabu(3/1) pagi di Jakarta. 

Menurut Soeyono, pada tahun 2035 sampai 2045 akan menjadi "kendali" anak bangsa yang lahir pada tahun 1970an dan 1980an."Merekalah yang mulai berperan sejak tahun  2020.  Perubahan generasi  mandiri pada 2035 puncaknya . Lebih 70% menanggung yang 30% (kelompok tua). Akibat Indonesia memiliki toleransi tinggi dalam segala hal, akibatnya menjadi sasaran proxy war hingga menjelang tahun 2035.

Serangan, pelemahan dan kehancuran bangsa ini masuk melalui infiltrasi di bidang kebudayaan, penyeludupan  Narkoba, pelacuran, masuknya Ilmu yang tidak perlu dan merusak dan lain-lain semua tertuju pada Negeri ini.

"Oleh karena itu, kami berpesan agar kepada seluruh anggota MKGR dan keluarga agar didiklah putra-putri dan cucunya dengan baik. Jangan sampai dikacau pihak luar." Tegas Soeyono dalam sambutannya.

Menurut Soeyono, isu syiah, teroris, LGBT sebagai perusak yang sengaja ditujukan menghancurkan bangsa ini. Ia menilai Cina yang punya SDA tinggi tapi mereka impor dari Indonesia. Sumber sumber herbal dari Indonesia sangat kaya.   

"Saya prihatin bila generasi mudah gaduh. Jangan mudah percaya hoax karena ada perusahaan yang khusus memproduksi  hoax.  JK salah satu contoh korban yang terkena. Hoax sendiri bagian dari perang urat syaraf. Semoga pesan singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, aamiin." Tutup Soeyono.

Kali ini HUT MKGR tidak dihadiri oleh Ibu Mien Soegandhi sebagaimana biasa. "Beliau kurang sehat sehingga berhalangan hadir," kata Edwin Nasution, Sekjen MKGR. **(Rel-31)

Read More

Golkar Masih Dukung Tengku Erry di Pilgub Sumut

Ketua Golkar Sumut H.Ngogesa Sitepu, Sekjen DPP Golkar Idrus Marham dan Tengku Erry Nuradi

Medan (DNM)

Peta Politik menjelang Pilkada Gubernur Sumatera Utara terus berubah, isu dan manuver politik pun bermunculan jelang Pendaftaran Bakal Calon yang di usung ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sumatera Utara.

Partai Golkar disebut sedang merevisi dukungannya pada Pilgub Sumut 2018. Golkar yang semula mendukung petahana Tengku Erry Nuradi, kini merevisi dan akan berpaling untuk mendukung Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi, hal itu diungkapkan Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar Nusron Wahid beberapa waktu yang lalu.

Beredarnya informasi tersebut sudah diketahui banyak pihak termasuk Partai Golkar Sumut, Namun Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Irham Buana Nasution menjelaskan, saat ini Golkar Sumut masih mendukung Tengku Erry Nuradi sebagai calon gubernur pada Pilgub Sumut 2018.

"DPP merekomendasikan sebelumnya dukungan ke Tengku Erry dan Ngogesa, namun karena ada faktor alasan, dilakukan mekanisme kembali menjaring calon wakil gubernur," kata Irham 

Dalam penjaringan tersebut, ada dua nama yang bakal mendampingi Erry. Kedua nama itu yakni dari internal Partai Golkar adalah Doli Sinomba Siregar dan Nurhajizah Marpaung dari eksternal, dan keputusannya dan kebijakannya berada di DPP.

"Kita pedomani keputusan yang diambil DPP. Sampai hari ini kan belum ada perubahan terhadap keputusan," ungkap irham buana.

Jika Partai Golkar menarik dukungannya kepada Tengku Erry, maka Erry hanya di dukung oleh Partai Nasdem, PKB dan PKPI yang tidak mencukupi dukungan untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Utara. **(SAN)

Read More

Kampung Rakyat Apresiasi Pemerintah dalam Pemberantasan Narkoba Tahun 2017

Presiden Kampung Rakyat Indonesia, Taufik Abdillah, M.Kom.I

Medan (DNM)

Kampung Rakyat Indonesia memberikan Apresiasi kepada Pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba di Indonesia, hal ini disampaikan Presiden Kampung Rakyat Indonesia Taufik Abdillah, M.Kom.I dalam diskusi Akhir Tahun di Medan.

Taufik Mengungkapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, 58.365 ditangkap dan dijadikan tersangka dan 79 Orang tewas ditembak mati, untuk itu perang melawan narkoba harus terus dilakukan. Ungkapnya.

Selama Tahun 2017, BNN mencatat ada 46.537 kasus narkoba dan 27 kasus yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dan barang bukti yang disita adalah 4,71 ton sabu; 151,22 ton ganja; 2,9 juta ekstasi, selain itu BNN juga merehabilitasi 1.523 orang serta memberikan layanan setelah rehabilitasi kepada 7.829 mantan pelaku penyalahgunaan narkoba. Ujar Taufik.

Dalam rangka pemberantasan Narkoba, tidak hanya menjadi tugas pihak BNN, Polri dan TNI saja, perlu peran serta seluruh lapisan Masyarakat untuk bekerjasama dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia, terlebih dalam upaya Pencegahan melalui Keluarga kita sendiri, agar tidak terjerat Narkoba. Tegas taufik kepada dutanusantaramerdeka.com  **YES

Read More

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

PEDOMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

a. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan keberimbangan berita

a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.

b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

1. Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
2. Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
3. Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;
4. Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.

b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.

c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:

1. Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
2. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
3. Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.

d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).

e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).

h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.

c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.

d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:

1. Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
2. Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
3. Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

5. Pencabutan Berita

a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.

b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.

c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.

b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.

Jakarta, 3 Februari 2012

(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).

Read More

Ketua Komunitas Anak Merdeka Dewata Sakti Minta KPK Bersikap Tegas

Dewata Sakti

Jakarta (DNM)

Komunitas Anak Merdeka Minta KPK Tegas dalam menangani Kasus Korupsi Terutama E KTP jangan takut sama  Tekanan Kekuasaan, Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) harus tegas dalam menangani kasus korupsi terutama kasus yang melibatkan nama-nama besar, seperti dalam kasus E KTP yang terindikasi atau diduga kuat melibatkan Tokoh tokoh yang dekat dengan kekuasaan saat ini, seperti GP,  YL, OD,  hal itu dikatakan Dewata Sakti Ketua Komunitas Anak Merdeka di Jakarta. Usai selesai sholat Jum'at di Istana Negara 29/12/17.

Dalam refleksi akhir tahun Komunitas Anak Merdeka mengungkapkan bahwa dalam Tahun 2017 ini KPK belum banyak menuntaskan kasus-kasus besar  yang menyeret nama elit-elit negeri, yang ada KPK melakukan penangkapan kasus kasus korupsi kecil di daerah daerah dan itu dominan pencitraan kepada publik.

Mengenai korupsi E KTP KPK masih belum serius, jangan hanya menetapkan setya Novanto sebagai tersangka KPK sudah bangga, padahal kita yakin Setnov  tidak sendiri, ada tigs politisi politisi yang terlibat, tapi sampai sekarang KPK adem ayem saja, Ujar Dewata Sakti yang Juga Kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara.

KPK harus berani usut nama-nama yang keluar dalam Sidang pengadilan bukan membuat alasan ke publik ini itu, karena publik perlu bukti, berani tidak KPK menetapkan politisi partai penguasa sebagai tersangka, kalau tidak berani rakyat akan mengatakan KPK hanya lembaga pesananan, oleh karena itu bila tidak ada penetapan tersangka baru dalam kasus E KTP sudah jelaslah KPK akan dinilai bermain politik. Tegas Dewata Sakti pelajar SMAN Satu Medan kepada dutanusantaramerdeka.com

Read More

Hosen Hutagalung Pimpin PENA IPM/IRM Sumut 2017 - 2019

Drs. H. Ahmad Hosen Hutagalung, MA

Medan (DNM)

Musyawarah Wilayah Persatuan Alumni (PENA) IPM/IRM Sumatera Utara yang digelar tanggal 29 Desember 2017 di Hotel Madani Medan sukses memilih kepengurusan baru untuk masa bakti 2017 - 2019.

Musywil PENA IPM/IRM Sumateta Utara ini berhasil menetapkan 13 Orang Formatur yang dipilih oleh Ratusan Alumni yakni Ahmad Hosen Hutagalung, Faisar Ananda Arfa, Besri Nazier, Sastrawati, Mariana Nasution, Hari Baron, Muhammad Nur, Yuniar Nur Rizali, Basir Hasibuan, Anwar Sembiring, Adrizal, Afandi Eka Putra, Afrizal Effendi.

Ahmad Hosen Hutagalung terpilih secara Aklamasi menjadi Ketua Persatuan Alumni (PENA) IPM/IRM Sumut Periode 2017-2019 dalam rapat Formatur PENA IPM Sumut tersebut, seluruh anggota Formatur yang terpilih sepakat untuk Menunjuk dan mengamanahkan kepada Hosen Hutagalung untuk memimpin PENA Sumut selama dua tahun kedepan.

Mantan anggota DPRD Sumut dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini terpilih karena sosok yang dianggap mampu mengayomi ratusan Alumni IPM/IRM se Sumatera Utara, sebab Hosen Hutagalung merupakan sosok yang santun.

Selain menetapkan Hosen Hutagalung sebagai Ketua PENA, Formatur juga menetapkan Ketua PWPM Sumut Basir Hasibuan menjadi Sekretaris PENA dan Yuniar Nur Rizali Sebagai Bendahara. **(EPR)

Read More

Hasil Tangkapan KPK Sepanjang Tahun 2017

Barang Bukti Hasil Tangkapan KPK

Jakarta (DNM)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menyelamatkan uang negara sekitar Rp 276,6 miliar dan Rp 2,6 triliun. Penyelamatan uang tersebut dilakukan lembaga antirasuah sepanjang tahun 2017, hal ini siaampaikan Juru Bicara kPK Febri Diansyah.

Febri Diansyah mengatakan, sebesar Rp 276,6 miliar dilakukan dari sektor penindakan yang dilakukan KPK dan dari total uang tersebut, sebanyak Rp 188 miliar telah masuk ke kas negara. ‎‎

"PNBP (penerimaan negara bukan pajak) ke kas negara sekitar Rp 188 miliar dari penanganan Tipikor dan TPPU," ujar Febri dalam konferensi pers Kinerja KPK di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Adapun sisanya, yakni Rp 88,6 miliar, dihibahkan untuk Museum Batik di Surakarta sekitar Rp 49 miliar, tanah, dan bangunan ANRI senilai Rp 24,5 miliar, kemudian tanah dan bangunan untuk BPS Rp 2,9 miliar, serta Wisma Kemenkeu dan Kendaraan Operasional Rupbasan Pekanbaru sebesar Rp 11,9 miliar.

Semnetata dari sektor pencegahan, Febri mengatakan pihak KPK telah menyelamatkan Rp 2,6 triliun ke kas negara. Uang tersebut berasal dari pelaporan gratifikasi, penyelamatan barang milik negara (BMN) dan lain sebagainya.

Lebih rinci Jubir KPK ini mengungkapkan bahwa "Dari gratifikasi sebesar Rp 114 miliar, penyelamatan BMN Kemenkes Rp 374 miliar, koordinasi supervisi dengan KAI untuk menyewa lahan senilai Rp 78 miliar. Kemudian peningkatan PNBP Kehutanan Rp 1 triliun dan peningkatan PNBP Minerba senilai Rp 1 triliun," kata dia. **(Rel-31/SPH)

Read More

Golkar Alihkan Dukungan dari Tengku Erry Kepada Edy Rahmayadi Di Pilgub Sumut

Nusron Wahid

Medan (DNM)

Partai Golkar berencana untuk mengevaluasi dukungan yang telah diberikan terhadap Tengku Erry Nuradi menjadi Calon Gubernur Sumut yang akan diusung pada Pilgub 2018 mendatang, hal ini disampaikan oleh Koordinator Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Wilayah Indonesia I (Jawa dan Sumatera), Nusron Wahid.

"Sekarang sedang proses mengevaluasi dukungan terhadap Tengku Ery Nuradi dan tahap finalisasi untuk mencalonkan Letjen TNI Edy Rahmayadi," kata Nusron

Dukungan Partai Golkar tersebut akan dialihkan kepada Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara, karena Partai Golkar menilai sosok Edy Rahmayadi merupakan figur yang tepat untuk memimpin Sumatera Utara.

Strategi Partai Golkar ini muncul setelah pasangan yang sudah diusung pada Pilgub Sumut 2018 Tengku Erry Nuradi dan Ngogesa Sitepu dipastikan Berpisah karena Bupati Langkat Ngogesa tersebut menyatakan Mundur dari Posisinya menjadi Calon Wakil Gubernur Sumut mendampingi Tengku Erry.

Keputusan yang diambil Partai Golkar ini masih disampaikan secara lisan. DPP Partai Golkar akan menggelar rapat untuk membahas hal ini lebih lanjut pada 3 Januari 2018 mendatang. **(HMW)

Read More

PENA IPM MEDAN HADIRI MUSYWIL PENA SUMUT

Medan (DNM)

Persatuan Alumni (PENA) Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sumatera Utara menggelar Musyawarah Wilayah Pertama PENA IPM Sumut yang dilaksanakan pada Tanggal 29 Desember 2017 di Hotel Madani Medan.

Seluruh Alumni Ikatan Pelajar Muhammadiyah se Sumatera Utara akan Hadir dalam acara Musyawarah Wilayah tersebut yang nantinya akan Melaporkan Pertanggung Jawaban Pengurus PENA IPM Sumut 2015 - 2017 dan Memilih Ketua beserta Formatur untuk Menyusun Kepengurusan PENA IPM Sumut masa Bakti 2017 - 2019 mendatang hal ini disampaikan Sekretaris PENA IPM Medan Taufik Abdillah, M.Kom.I kepada dutanusantaramerdeka.com

Lebih lanjut Taufik Menambahkan PENA IPM Medan  akan Menghadiri Kegiatan tersebut dari awal sampai akhir, sebab sebelum pelaksanaan Musywil, Panitia menggelar kegiatan PRA Musywil yakni diskusi Refleksi Akhir Tahun dengan Tema " Menakar Peran Keummatan Muhammadiyah" yang akan diisi oleh beberapa Alumni sebagai Nara Sumber. 

Taufik Menggungkapkan selain itu nantinya Panitia Pelaksana telah Menyiapkan Buku Alumni yang diterbitkan oleh PENA Sumut, dan nantinya akan dibagi ke seluruh Alumni IPM/IRM yang Hadir dan Musyawarah Wilayah PENA IPM Sumut ini nantinya akan dibuka oleh Ketua Umum Kornas IPM/IRM Ir. Syahrial Suandi, MM, ungkap Taufik. **(EPR)

Read More

Zulkifli Hasan Temui Raja Dangdut Rhoma Irama

Zulkifli Hasan Bersama Rhoma Irama dan Eko Patrio

Jakarta (DNM)

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan melakukan kunjungan Silaturrahmi Politik dengan Ketua Umum Partai Idaman H. Rhoma Irama di Kediaman Rhoma, Pondok Jaya Bangka, Mampang.

Dalam pertemuan tersebut Kedua Ketua Umum Parpol tersebut Fokus membahas Komitmen Bersama untuk menjaga persatuan umat dan bangsa.

"Saya dan Ketua MPR, kami ingin umat solid untuk menjaga Indonesia. Seperti lagu saya, walaupun berbeda bahasa, agama dan budaya, kita tetap satu Indonesia," kata Rhoma.

Swmentara Zulkfili menambahkan bahwa selain menyamakan persepsi dan visi mengenai situasi kebangsaan belakangan ini, kedatangannta ke Rumah Raja Dangdut Rhoma Irama karena Zulkifli Hasan merupakan Penggemar Rhoma sejak remaja.

"Kami sepakat jangan sampai kita terbelah dalam situasi saling melaporkan, saling merendahkan, saling benci dan lainnya," ucap Zulkifli Hasan.

Silaturrahmi Politik yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan untuk Kepentingan Bangsa, "Sebagai Ketua MPR, saya bersyukur Bang Rhoma bersedia untuk bersama merajut kembali persatuan kita, menjahit kembali Merah-Putih," tambah Zukifli.

Selain merajut kebersamaan tersebut, Zullifli Hasan mendoakan yang terbaik buat Partai Idaman, tapi tidak Menutup kemungkinan kesediaan Rhoma Irama untuk Bergabung ke PAN sangat diharapkan. **(Rel-31)

Read More

Koalisi Gerindra, PKS dan PAN Resmi Umumkan Lima Cagub - Cawagub di Pilkada Serentak 2018

Edy Rahmayadi - Musa Rajeck Shah Salah Satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang di dukung Gerindra, PKS dan PAN

Jakarta (DNM)

Partai Gerindra, PKS dan PAN resmi berkoalisi untuk Mendukung dan Mencalonkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Lima Provinsi yang akan menggelar Pilkada Serentak pada 2018 Mendatang.

Koalisi Gerindra, PKS dan PAN mengumumkan nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilgub 2018. Ketiga Partai Politik tersebut sepakat berkoalisi di 5 provinsi, yakni Jabar, Jateng, Sumatera Utara, Kaltim, dan Maluku Utara.

Untuk Pilkada Jawa Barat, koalisi sepakat mengusung Mayjen (purn) Sudrajat – Ahmad Syaikhu. Pada Pilgub Sumatera Utara mengusung Pamgkostrad Letnan Jenderal TNI Edy Rahmayadi – H. Musa Rajekshah. Pada Pilgub Kalimatan Timur, tiga partai sepakat mengusung Isran Noor-Hadi Mulyadi. Sedangkan pada Pilgub Maluku Utara 2018, koalisi mendukung pasangan Muhamad Kasuba – Majid Husen. Sementara Khusus untuk Jawa Tengah baru ada nama Cagub yakni Sudirman Said sementara wakil akan diumumkan selanjutnya.


Koalisi yang dibangun ini tidak berhenti, namun ketiga Partai Politik ini masih menggodok beberapa calon yang akan diusung secara bersama-sama.

Ketua Umum Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto mengatakan bahwa "Inilah demokrasi, kita belajar demokrasi terus-menerus, kita juga melakukan pekerjaan demokrasi. Bahwa demokrasi itu tidak mudah, kita harus kompromi, kita harus diskusi, kita harus mufakat. Demokrasi kita menghendaki suatu kerjasama, saya kira ini hal yang baik memaksa kita untuk mendapatkan landasan dukungan yan kuat, Orientasi kami ingin memberi kader-kader terbaik ujar Prabowo. **(Rel-30)

Read More

PWNA Bengkulu Gelar Kegiatan Antisipasi Bahaya Stunting Peringati Hari Ibu

Bengkulu (DNM)

Dalam rangka memperingati hari ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember, Pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Bengkulu menggelar aksi bagi ilmu dan nutrisi bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak usia dibawah 2 tahun dan calon ibu (perempuan baru menikah) Aksi ini dilaksanankan pada hari Ahad, tanggal 24 Agustus 2017 yang berlokasi di Lapangan Pantai Panjang Bengkulu.

Kegiatan ini dilakukan selain untuk memperingati hari ibu juga untuk memperkenalkan bahaya Stunting. Stunting merupakan kekurangan gizi pada balita sejak konsepsi kehaliman hingga usia anak 2 tahun dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak pada usia selanjutnya.

Ketua PWNA Bengkulu Marfuah Indah purwanti spd di dampingi beberapa pengurus lainya mengatakan aksi bagi "ilmu dan nutrisi demi bebas stunting" karena dikegiatan ini para kader Nasyiatul Aisyiyah Bengkulu membagikan brosur tentang bahaya stunting dan pembagian susu kotak serta snack keju, ujar Marfuah.

Marfuah Menambahkan bahwa kegiatan ini adalah salah satu aksi nyata dari pimpinan Wilayah Nasyiatul Aisyiyah Bengkulu, mohon doa semoga aksi selanjutnya lebih wah dan lebih baik dari aksi ini, karena masih banyak program aksi nyata yang dipersiapkan, ungkapnya kepada dutanusantaramerdeka.com.

Lebih rinci marfuah menjelaskan bahwa Nasyiatul Aisyiyah yang memiliki slogan "Keluarga Muda Tangguh bebas Stunting" berupaya terus mensosialisasikan bahaya stunting dan terus mendorong masyarakat untuk sadar akan bahaya stunting karena kasus stunting di indonesia sudah mencapai 30% jika ini terus berlangsung maka akan mengancam pertumbuhan sumber daya manusia yang berkualitas diindonesia dan berdampak pada menurunya perekonomian negara. Jelasnya.

Berdasarkan pengamatan Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 3 jam, dimulai pada pukul 07.00 pagi hingga pukul 10.00. Selama kegiatan Target sasaran bagi ilmu dan nutrisi ini diperkirakan mencapai 100 orang karna memang di arena lapangan pantai panjang jika hari minggu pagi kondisinya ramai pengunjung. **(EPR)

Read More

Turun Ke Medan Sinyal Djarot Jadi Cagub Sumut

Medan (DNM)

Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat melakukan kunjungan kebeberapa daerah di Sumatera Utara, kehadiran djarot di Sumut diperkirakan untuk menjadi Calon Gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2018 yang akan dilaksanakan Serentak.

Turun nya Djarot ke Sumut memberikan isyarat bahwa ada sinyal atau dukungan terhadap dirinya untuk maju menjadi Cagub Sumut, karena nama Djarot masuk dalam bursa nama yang akan direkomendasikan PDI Perjuangan.

Kunjungan Djarot ke Medan, Siantar dan Simalungun merupakan bagian dari Konsolidasi Internal Partai PDI Perjuangan, sebab Djarot merupakan ketua DPP PDI-P bidang organisasi dan keanggotaan, kedatangannya di Sumatera Utara juga untuk melihat langsung beberapa wilayah yang akan menggelar Pilkada Serentak 2018.

Dalam safari Politik di Sumatera Utara, Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta itu beserta Keluarganya disambut para fungsionaris DPD PDIP Sumut. Termasuk Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih dan Sekretaris Soetarto di Bandara Kualanamu dan lanjutnya Djarot dibawa berkeliling menikmati berbagai Kuliner di Kota Medan. **(EPR)

Read More

Persiapan Pelabuhan Kaliadem Jelang Akhir Tahun

Jakarta Utara (DNM)

Kapolri Jenderal (Pol.) Tito Karnavian beri perhatian cukup memadai terhadap keamanan warga Jakarta yang berada di pusat-pusat keramaian menjelang Tahun Baru 2018. Salah satu contoh terlihat di Pelabuhan Kaliadem,Muara Angke, Jakarta Utara.

Kapolsek Sunda Kelapa beserta jajaran terjun langsung melihat kondisi di Pelabuhan Kaliadem, terlihat juga unsur TNI AL, Peltu Andhika dan Sertu Bambang. Mereka juga didampingi Komandan Provost Pelabuhan Agustriandi dan Amin, selain itu Pelabuhan Kaliadem juga hadir Tim Basarnas yang ikut menjaga keamanan san keselamatan calon Penumpang.

Peltu Andhika mengabarkan akan ada acara menjelang akhir tahun  2017 pada 31 Desember pada malam hari berupa acara Syukuran dengan berisi pengajian dan ceramah terlebih dahulu.

"Setelah itu mungkin ada acara hiburan berupa panggung hiburan Orgen tunggal dan sebagainya." Jelas Andhika.

Bayu Setya dari PT. SSA yang menjual tiket dan paket wisata bahari ke puluhan destinasi membenarkan akan adanya rencana itu.

"Selama ini kami punya kepedulian terhadap personil yang membantu ketertiban di Pelabuhan Kaliadem." Ungkap Bayu.

Pelabuhan Kaliadem, Muara Angke adalah Pelabuhan pindahan dari aktivitas di Pelabuhan Muara Baru, yang saat ini khusus dipakai untuk bongkar  tangkapan ikan dari kapal-kapal penangkapan ikan.

Karena semrawutnya urusan di sana, akhirnya diambil kebijaksanaan membuat Pelabuhan Kaliadem.

"Waduh, dulu sudah mengontrol para penumpang yang akan naik kapal ke pulau. Mereka tidak sabar menunggu transaksi penjualan tiket. Sekarang, alhamdulillah sudah tertib." Jelas Bayu kepada awak media yang hadir menyaksikan kesibukan di Pelabuhan Kaliadem. **(Rel-28)

Read More

Djarot Syaiful Hidayat Semakin Hangat Untuk Jadi Cagub Sumut dari PDI Perjuangan

Djarot Syaiful Hidayat bersama Megawati Soekarnoputri

Medan (DNM)

Bursa Calon Gubernur Sumatera Utara semakin hangat diperbincangkan, beberapa partai politik di Sumatera Utara ada yang sudah menetapkan Keputusannya untuk mengusung calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2018 Mendatang.

Namun Sampai saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) belum memutuskan sosok calon yang akan diusung pada Pilgub 2018, tapi ada beberapa nama yang sudah disiapkan oleh PDI P untuk Maju, baik dari kalangan Internal maupun Eksternal.

Dari kalangan internal PDI Perjuangan mempersiapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Japorman Saragih, Anggota DPR RI Effendi Simbolon dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat yang akan bertarung pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga membenarkan nama Djarot  masuk dalam radar bursa calon yang berpotensi diusung PDI Perjuangan untuk Pilgub Sumut.

Nama Djarot Syaiful Hidayat belakangan ini mencuat untuk maju menjadi Calon Gubernur Sumut dari PDI Perjuangan, banyak relawan yang Mendukung Djarot dan Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut pun telah menyatakan kesiapannya jika memang Partai menugaskannya bertarung di Pilgub Sumut. 

"Begini, ini kan belum diputuskan. Kita lihat dulu seperti apa. Kalau seumpamanya diputuskan, kenapa tidak? Kalau diputuskan, bagaimana pun harus siap," kata Djarot.

Keputusan pencalonan dan penetapan calon yang akan diusung berada di tangan DPP PDI Perjuangan dan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. **(SPH)

Read More

Partai Berkarya dan Partai Garuda Menyusul Lolos ikuti Verifikasi Faktual

Jakarta (DNM)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan keputusan untuk Meloloskan dua Partai Peserta Pemilu yakni Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dan Partai Beringin Karya (Berkarya) yang dinyatakan lolos ke tahap verifikasi faktual sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Setelah dinyatakan gagal dan tidak lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kedua parpol menggugat putusan KPU tersebut ke Bawaslu, untuk itu Bawaslu melakukan Mediasi dengan Kedua Partai Politik dan KPU untuk mencapai Kesepakatan.

Lewat mediasi tersebut dicapai kesepakatan dan kedua parpol diberi kesempatan untuk memperbaiki dan melengkapi sejumlah kekurangan syarat keanggotaan sesuai dengan syarat administrasi yang telah ditetapkan KPU.

 Kesempatan diberikan dalam bentuk penyerahan dokumen oleh kedua parpol dan mengunggah ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Partai Garuda diberi waktu 1x24 jam melakukan perbaikan, sedangkan Partai Berkarya 2x24 jam.

Sebelumnya Gagalnya dua parpol tersebut akibat adanya ketidak sesuaian antara dokumen fisik dengan data yang diunggah ke Sipol. Sehingga KPU hanya meloloskan 12 parpol ke tahap verifikasi faktual, yakni Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), PDI Perjuang an, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Ke adilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Par tai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). **(YES)

Read More

Perkuat Peran Politik, LHKP Muhammadiyah Kota Medan Gelar Silatda dan Dialog Publik

Dok. Panpel

Medan (DNM)

Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan akan melaksanakan kegiatan Silaturrahmi Daerah (Silatda) dan Dialog Publik serta Rakorda LHKP Muhammadiyah Kota Medan di Hotel Madani Medan (23/11/2017).

Ketua LHKP Kota Medan yang juga sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Isa Anshari, SF didampingi Sekretaris Taufik Abdillah, M.Kom.I mengatakan bahwa Kegiatan Silatda dan Dialog Publik ini nantinya akan diisi oleh Empat Orang Nara Sumber yakni DR.Anang Anas Azhar Akademisi dan Pengamat Politik, H. Hendra Cipta,SE Politisi/ Sekretaris DPW PAN Sumut, H.T. Bahrumsyah, SH Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, dan Drs. Anwar Sembiring, M.Pd Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan. Ungkap Isa

Isa Anshari mengatakan bahwa Dialog Publik ini mengambil Tema Penguatan Peran Politik Muhammadiyah Kota Medan, dimana nantinya dialog ini akan dipandu oleh Ketua ICMI Sumatera Utara Rahmat Kartolo Simanjuntak, ST, MT yang bertindak sebagai Moderator. Katanya kepada dutanusantaramerdeka.com

Sementara itu Sekretaris Panitia Taufik Abdillah, M.Kom.I menambahkan bahwa Kegiatan Silaturrahmi Daerah LHKP Muhammadiyah Kota Medan ini akan diikuti oleh 150 orang, yang berasal dari 31 Pimpinan Cabang Muhammadiyah se Kota Medan, 7 Perwakilan Ortom Muhammadiyah yang mengirim utusan sebanyak 3 orang serta para Undangan khusus, ungkapnya.

Taufik berharap kiranya setelah Diskusi Publik dan Rakorda LHKP Medan ini nantinya dapat merumuskan Kebijakan-Kebijakan dan Peran Politik Muhammadiyah Kota Medan kedepan, sehingga apa yang menjadi tujuan Pergerakan Muhammadiyah khususnya dan Penguatan Politik Umat Islam dapat terwujud.  **(EPR)

Read More