Presiden Jokowi Terima Pansel Calon Pimpinan KPK di Istana Merdeka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pertemuan berlangsung pada Senin, 17 Juni 2019, di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta.

Pansel yang beranggotakan sembilan orang tersebut sebelumnya telah dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan Tahun 2019-2023. Keppres tersebut ditandatangani pada 17 Mei 2019.

Yenti Ganarsih yang ditetapkan sebagai ketua pansel selepas pertemuan mengatakan dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan komitmen atas pemberantasan sekaligus pencegahan upaya korupsi di Indonesia yang diharapkan akan semakin baik.

"Presiden menyampaikan komitmen atas pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama mulai sekarang dan empat tahun ke depan setelah nanti komisioner terbentuk," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Presiden juga menyampaikan amanahnya bagi pansel calon pimpinan KPK agar melakukan tugasnya dengan baik dan memunculkan para pimpinan KPK yang berkualitas, berintegritas, dan mampu mengemban tugasnya dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia dengan lebih baik.

"Presiden meminta kepada kami mengemban amanah dengan baik untuk menghasilkan komisioner yang baik. Karena bagaimanapun juga peran dari pimpinan KPK itu sangat penting," ucapnya.

Lebih jauh, Presiden dan pansel pimpinan KPK juga membicarakan soal dinamika dan permasalahan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia.

"Kami membahas berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dinamika pemberantasan dan pencegahan korupsi selama empat tahun ini. Itu juga presiden sangat mendalami, sangat memahami, sangat mengikuti dinamika yang ada," tuturnya.

*Pansel Calon Pimpinan KPK Libatkan BNPT dan BNN*

Dalam konferensi pers selepas pertemuan dengan Presiden Joko Widodo, pansel calon pimpinan KPK mengungkapkan bahwa dalam melakukan seleksi calon pimpinan KPK kali ini pihaknya turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Keterlibatan dua badan tersebut melengkapi badan dan lembaga lainnya yang sebelumnya turut terlibat.

"Kali ini kami menambahkan _tracking_, yang standar adalah (dari) polisi, jaksa, KPK, BIN, dan PPATK, sekarang BNPT dan BNN," ungkap Yenti.

Penambahan pihak-pihak yang akan turut melacak rekam jejak calon pimpinan KPK tersebut merupakan upaya dari pansel untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak sekaligus menyesuaikan dengan keadaan di Indonesia saat ini. Yenti mengatakan bahwa keterlibatan BNPT dimaksudkan untuk memeriksa rekam jejak para calon pimpinan KPK apakah yang bersangkutan memiliki keterlibatan dengan radikalisme maupun lainnya.

"Kita lihat keadaan Indonesia, berbagai hal dinamika yang terjadi adalah kaitannya dengan radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana," ucapnya.

"Tapi tentu saja penilaiannya nanti menggunakan penilaian-penilaian yang bisa dilakukan secara psikologis, klinis, dan data-data dari BNPT itu sendiri," imbuhnya.

Sementara keterlibatan BNN dibutuhkan untuk melacak rekam jejak dan adanya kemungkinan seorang calon merupakan pengguna narkoba atau bahkan memiliki keterlibatan dengan sindikat-sindikat narkoba.

"Ini juga penting. Karena di beberapa negara itu hal yang sangat mungkin dalam pemilihan apapun orang yang terpilih itu ternyata yang membackingnya adalah kartel-kartel narkoba," ungkap Yenti.

Adapun pansel calon pimpinan KPK 2019-2023 yang hadir adalah ketua pansel Yenti Ganarsih, wakil ketua pansel Indriyanto Senoadji, dan para anggotanya, yaitu Harkristuti Harkrisnowo, Hamdi Moeloek, Marcus Priyo, Hendardi, Al Araf, Diani Sadia, dan Mualimin Abdi. (Arianto)

Read More

Laba Bersih HK Metals Utama Naik Sebesar 93% Tahun 2018

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
PT HK Metals Utama Tbk (HKMU) merupakan HYAMN Group adalah perusahaan induk di Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga.
Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 oleh William Ngasidjo Achmad sebagai bisnis dagang bahan bangunan. Dengan potensi besar untuk terus bertumbuh, HYAMN Group dikembangkan menjadi perusahaan induk dari 6 (enam) anak perusahaan yang berkecimpung di bidang usaha manufaktur dan perdagangan dalam industri bahan bangunan, peralatan teknik, serta perlengkapan rumah tangga. Visi Perseroan adalah menjadi
perusahaan bahan bangunan dan perlengkapan rumah tangga terbesar di Indonesia, baik dalam bisnis manufaktur maupun perdagangan.

William Ngasidjo Achmad selaku Presiden Direktur dalam paparan publik setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyampaikan, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan kinerja yang solid dan bertumbuh, dimana pada tahun 2018 Perseroan mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 74% menjadi sebesar Rp865 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 497 miliar.

Pencapaian tersebut terutama didukung oleh kenaikan penjualan dari anak-anak usaha Perseroan, PT HMP (+41%), PT DKTU (+12%), PT KBP (+128%), PT MPJ (+10%), PT RLW (21%), PT HAS (+244%), dan PT HK Metal (+46%)." ujar William saat jumpa pers di gedung CIMB lt.2 Jakarta, Senin (27/6).

Di tahun 2018, lanjut William, segmen bisnis perdagangan menyumbang sebesar 72% dari total pendapatan, sedangkan manufaktur menyumbang sisanya. Sementara itu, berdasarkan dari jenis produk, penjualan aluminium dan baja ringan masih menjadi kontributor utama pendapatan yaitu sebesar 83%. Karena kenaikan penjualan tersebut, laba bersih ikut terkerek naik sebesar 93% menjadi Rp88 miliar, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp45 miliar.

Pada kuartal pertama 2019, William menambahkan, Perseroan membukukan kenaikan penjualan sebesar 55% menjadi Rp357 miliar dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp230 miliar. Peningkatan penjualan tersebut sebagian besar dipicu oleh kenaikan dari penjualan anak-anak usaha Perseroan, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada PT HAS yang naik 258% menjadi Rp129 miliar. Di kuartal pertama 2019 ini, porsi penjualan Perseroan yang berasal dari segmen bisnis perdagangan menyusut menjadi 60%, sedangkan sisanya segmen bisnis manufaktur. Kedepannya, Perseroan berkomitmen untuk menjadikan porsi manufaktur dan perdagangan menjadi 50:50.

Salah satu anak usaha Perseroan, PT HAS, telah melakukan ekspor perdananya ke Amerika dan Belanda. Di tahun 2019, William mengatakan, HAS menargetkan untuk ekspor ke Australia dan Canada. Saat ini Perseroan sedang dalam proses pembuatan sertifikasi DNV GL sebagai syarat untuk ekspor ke Australia.

Untuk kedepannya, "Perseroan akan berfokus terhadap empat pilar, yaitu berfokus pada ekspor, industri, proyek dan retail. Dari segi ekspor, Perseroan akan terus menambah dan mengembangkan negara ekspor baru, dari segi industri, Perseroan akan mengembangkan ke industri-industri potensial, seperti industri kereta api, solar panel. Kemudian, dari segi proyek, Perseroan akan terus menyasar proyek-proyek pemerintah, seperti proyek sejuta rumah dan juga proyek rumah bersubsidi. Dari segi retail, Perseroan akan terus mengembangkan agen-agen pemasaran di seluruh Indonesia dan juga mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar," tutup William.

Read More

Presiden Jokowi Hadiri Halal Bihalal Bersama dengan Para Aktivis 98

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta
Presiden Joko Widodo pada Minggu sore, 16 Juni 2019, menghadiri acara halalbihalal bersama dengan para aktivis 98. Acara tersebut berlangsung di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Di hadapan para aktivis tersebut, Kepala Negara kembali mengingatkan bahwa negara Indonesia yang majemuk ini merupakan sebuah negara besar dengan persoalan yang juga sedemikian besar. Maka, untuk membangun negara ini tentu diperlukan kerja sama yang kuat antara seluruh pihak dan elemen bangsa.

"Negara ini membutuhkan kebersamaan kita semua untuk bekerja sama membangun negara ini. Negara ini besar, persoalan juga besar-besar," kata Presiden.

Hal penting yang juga kembali disampaikan olehnya ialah pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman yang ada.

"Negara ini negara besar yang sangat majemuk, sangat beragam. Jangan sampai kita lupa itu. Oleh sebab itu, persatuan, kerukunan, dan persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air ini harus terus kita ingatkan kepada semua," ucapnya.

Selain itu, Kepala Negera juga mengajak para aktivis 98 yang utamanya hadir dalam acara tersebut untuk berani memberikan masukan-masukan bagi pemerintah. Masukan-masukan yang diberikan tersebut akan menjadi bahan koreksi bagi seluruh pihak.

"Kita harus berani mengoreksi apa yang masih harus dikerjakan, apa yang masih kurang, apa yang harus diselesaikan. Ini menjadi koreksi kita bersama," ujarnya.

Presiden menegaskan dalam lima tahun ke depan dirinya tidak lagi memiliki beban apapun, sehingga kebijakan yang diputuskan hanya untuk kepentingan negara.

"Saya dalam lima tahun ke depan insyaallah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan-keputusan yang dibuat, yang itu penting untuk negara ini akan kita kerjakan. Sekali lagi, karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa," tandasnya. (Arianto)

Read More

ARJ Akan Gelar Halal Bihalal serta Santunan 10.000 Anak Yatim Dan Doa Bersama Untuk Jokowi-Ma'ruf

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pelaksanaan Demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara serentak sudah kita lewati. Pesta Demokrasi yang kita laksanakan kali ini berjalan dengan LUBER, jujur dan adil. Hal ini dilihat dari partisipasi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengambil bagian dengan menggunakan hak suaranya untuk memilih. Partisipasi masyarakat yang meningkat ini sebagai indikator bahwa Demokrasi kita dari waktu ke waktu semakin tumbuh dan berkembang. Siapa pun yang terpilih akan menjadi pemimpin Negara dan wakil rakyat Indonesia yang siap mengabdi untuk memajukan Indonesia yang Adil dan Sejahtera.

Aidil Fitri selaku Pimpinan Rapat Aliansi relawan Jokowi mengatakan, Dalam rangka mensyukuri nikmatnya Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menangnya Paslon 01 pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, pada kesempatan ini, Aliansi relawan Jokowi menggelar rapat membentuk kepanitian untuk acara halal bilhalal dengan menyantuni 10 ribu  anak yatim dan dhuafa sekaligus mendoakan Jokowi-Ma'ruf Amin, hari Minggu, 16 Juni 2019 pukul 15.00 - 17.00 wib bertempat di  Hotel Borobudur,  Jl. Lap. Banteng Selatan No.1, Ps. Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Sebagai pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) tidak akan berhenti pada kerja kerja pemenangan, tetapi lebih dari itu ARJ dengan kekuatan sumber daya dan solidaritas yang ada siap membantu, mendukung dan mengawal secara total jalannya pemerintahan Jokowi -Ma'ruf lima tahun ke depan melalui kerja-kerja produktif untuk mewujudkan Indonesia Maju. Aliansi Relawan Jokowi juga berkomitmen untuk menjadi mata dan telinga dalam mengawal seluruh program Jokowi -Ma'ruf, sehingga visi misi dan program berjalan efektif untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional dari KPU RI dan sambil menunggu hasil keputusan dalam proses hukum yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi, "Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) berkeyakinan kuat dan optimis bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf adalah pemenang. Sebagai warga Negara sekaligus pendukung pasangan Jokowi - Ma'ruf, Aliansi Relawan Jokowi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi Pemilihan Umum RI yang telah melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku dan seluruh komponen bangsa yang ikut mensukseskan Pesta Demokrasi ini," ujar Aidil.

Bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1440 H tahun 2019 dan syukuran kemenangan pasangan Jokowi - Ma'ruf berdasarkan Rekapitulasi Resmi Perhitungan Suara Nasional dari KPU RI, lanjut Aidil, 875 organ relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) akan menggelar acara 'Halal Bihalal, Doa Bersama untuk Jokowi-Ma'ruf,' sekaligus memberikan Santunan 10.000 Anak Yatim/Dhuafa yang rencananya diselenggarakan pada 7 juli 2019 di Istora Senayan Jakarta.

Santunan 10.000 Anak Yatim/Dhuafa merupakan bagian dari Program Santunan 1 juta Anak Yatim/Dhuafa yang terus dilakukan sampai pelantikan Jokowi-Ma'ruf bulan Oktober 2019 nanti. Karena itu, selain menjadi perayaan syukuran atas kemenangan dan santunan, kegiatan ini akan menjadi sarana konsolidasi dan silaturahmi seluruh organ relawan yang tergabung dalam Aliansi Relawan Jokowi untuk mengawal roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dengan mengedepankan nilai -nilai kritis kebangsaan.

"Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara Nasional 1 resmi ditutup pada 21 Mei 2019 lalu. Berdasarkan Rapat Pleno tersebut Pasangan Jokowi -Ma'ruf unggul atas Pasangan Prabowo-Sandi dengan selisih suara sebesar 16.957.123 suara. Jokowi-Ma'ruf berhasil memperoleh 85.607.362 atau 55,50 persen dari total
suara nasional. Sedangkan jumlah suara sah capres -cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandi 68.650.239 atau 44 persen dari total suara nasional 154.257.601 suara. Setelah KPU menyatakan Pasangan Jokowi-Ma'ruf menjadi pasangan terpilih di Pilpres 2019, pasangan Prabowo-Sandi menggugat keputusan KPU tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan prosesnya sedang berjalan," terang Aidil.

"Selain itu.Aliansi Relawan Jokowi mengajak segenap elemen bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia mendoakan Bapak Ir.Joko Widodo dan Bapak Prof.Dr.(HC) KH.Ma'ruf Amin agar tetap diberikan kesehatan,k dan kemudahan dalam melaksanakan tugas memimpin Indonesia," tutup Aidil. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Ikut Menjadi Peserta Pawai Pesta Kesenian Bali 2019

Duta Nusantara Merdeka | Denpasar
Mengakhiri kunjungan kerja di Bali, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri pawai pembukaan Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-41 tahun 2019 yang dilaksanakan di depan Monumen Bajra Sandi, Lapangan Puputan Niti Mandala, Renon, Kota Denpasar, Sabtu sore, 15 Juni 2019.

Tiba pukul 14.30 WITA, Presiden Joko Widodo yang mengenakan baju adat Bali berwarna coklat yang dipadukan dengan udeng, saput dan kamen berwarna ungu serta Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang mengenakan kebaya khas Bali berwarna oranye, langsung menuju panggung utama.

Dalam acara tersebut, Presiden tidak hanya melepas peserta pawai, tapi juga turut serta menjadi peserta pawai. Sementara itu, tema dari PKB ke-41 adalah Bayu Pramana (Memuliakan Sumber Daya Angin).

“Dengan memohon Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa, siang ini saya membuka dan melepas Pawai Pesta Kesenian Bali ke 41 tahun 2019," ucap Presiden.

Setelah itu Presiden memukul kulkul tanda dimulainya PKB ke-41 dan menyaksikan Tari Siswa Nataraja diiringi Gamelan Ketug Bumi yang dipersembahkan oleh ISI Denpasar.

Kemudian berturut-turut, peserta pawai memulai rangkaiannya. Beragam kesenian dari daerah Bali ditampilkan, mulai dari Kabupaten Bangli, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Gianyar.

Selain peserta dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Bali, pawai juga diikuti oleh peserta dari luar daerah dan luar negeri. Tampak ikut berpawai penampilan kesenian tari Ga Guang dari Kota Kunming, Provinsi Yunnan, Republik Rakyat Tiongkok; Isosolo dari ISBI Tanah Papua; dan Musik Tong-Tong dari Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur.

Setelah penampilan kesenian dari Kabupaten Gianyar, pada pukul 16.30 WITA, Presiden dan Ibu Iriana bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Ibu Ni Putu Putri Suastini menaiki mobil hias untuk mengikuti pawai. Dari mobil hias tersebut, Presiden dan Ibu Iriana menyapa masyarakat yang memenuhi rute pawai.

Pukul 16.45 WITA, Presiden dan Ibu Iriana selesai mengikuti pawai dan melanjutkan perjalanan menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali untuk kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara pawai Pesta Kesenian Bali ini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Ibu-ibu anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK), serta Gubernur Bali I Wayan Koster. (Arianto)

Read More

Empat Pelaku Pembakaran Kenderaan Polisi Saat Kerusuhan Mei 2019 Jalani Pra Rekonstruksi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Barat

Guna melengkapi berita acara pemeriksaan dan mendalami peran masing masing para pelaku pembakaran kendaraan polisi dan pencurian senjata api saat kerusuhan 22 Mei 2019 lalu.

Ke empat pelaku menjalani pra rekonstruksi di Mapolres Metro Jakarta Barat, Jumat (14/6/2019).

Sebanyak 28 adegan di perankan oleh keempat tersangka yakni inisial SI, DI, W, dan DO. Dalam pra rekonstruksi itu di pimpin langsung Kanit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat Iptu Dimitri.

"Ada 28 adegan yang di jalani para tersangka. Adegannya mulai dari kaca mobil di pecahkan, senpi (senjata api) di curi, mobil Brimob di bakar dan sampai mereka melakukan pembagian hasil dari kejahatan,"ujar Iptu Dimitri, Sabtu (15/6/2019).

Iptu Dimitri menjelaskan, keempat pelaku di tangkap di tempat berbeda pada tanggal 11 Juni 2019. Tersangka SI di tangkap di rumahnya di Perumahan Cahaya Darusalam, Bekasi Timur. Dari rumah SI di amankan senjata jenis Glock 17 dan 13 peluru aktif.

"Kemudian W dan DO di amankan di Kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sedangkan untuk tersangka DS di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur," jelasnya Iptu Dimitri.

Masih di katakannya, akibat berusaha melawan petugas, tiga dari empat tersangka terpaksa dihadiahi timah panas di bagian kakinya.

"Terhadap keempat tersangka, mereka di kenakan Pasal 363 KUHP dan atau Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 1 ayat 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara," Imbuhnya Kanit Kriminal Umum Polres Metro Jakarta Barat Iptu Dimitri. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Walaupun Minta Maaf Aksi Koboi Pengemudi Mobil Mewah Tetap Dihukum Ancaman 5 Tahun Penjara

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Seorang pengendara mobil mewah Berinisial AW yang melakukan aksi koboi dengan menodongkan senjata api ke arah pengendara di Jalan Alaydrus, Petojo Utara, akhirnya meminta maaf. Walaupun begitu, dia tetap di hukum dengan ancaman 5 tahun penjara.

"Saya meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatan ini. Saya sangat menyesal sekali," ujar AW di Polres Metro Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

Aw mengaku khilaf dan tidak ada maksud mengacungkan senjata, apalagi untuk melukai pengendara. Kekhilafan itu akan di tebus dengan meminta maaf secara langsung baik kepada yang bersangkutan maupun kepada masyarakat luas.

Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Arie Ardian menjelaskan bahwa senjata yang di gunakan adalah senjata legal yang memiliki surat-surt lengkap. Adapun aksi Koboy tersangka di lakukan spontan karena dia kesal dengan pengendara lain yang di nilai melawan arah.

"Surat-suratnya lengkap dan sekarang sedang kita perdalam dari mana asal senjata, berpa harganya kemudian sejak kapan di gunakan. Meski demikian statusnya sudah tersangka," katanya.

AKBP Arie Ardian mengatakan, tersangka adalah bos besar yang menjabat direktur di sebuah perusahaan jasa pengadaan barang. Menurut pengakuannya, Andy sudah 5 tahun memegang senjata api.

"Dari tangan tersangka kita menyita satu pucuk senjata api jenis Walther kaliber 32 dengan nomor pabrik 3023 AAA dan satu unit mobil BMW. Untuk ancamanya pasal 335 KUHPidana," tandasnya. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

Setia Jum'at GeJumBer Bantu Keluarga Pasien BPJS di RSUZA

Duta Nusantara Merdeka | Banda Aceh

Gerakan Jum'at Berkah (GeJumBer) yang diinisiasi Tjut Ika Mauliza setiap Jum'at membagikan nasi kotak bagi keluarga pasien BPJS gol.3. Setiap Jum'at minimal dua ruangan dibantu komunitas GeJumBer. Menurut Tjut Ika, awal ia mendirikan komunitas ini dikarenakan keprihatinan terhadap keluarga pasien dari daerah yang dirujuk ke RSUZA.

"Awalnya ketika mengunjungi saudara saya di rumah sakit, sambil menunggu masuk ruang ICU saya ngobrol ringan dengan beberapa keluarga pasien lainnya. Di antara mereka ada yang sudah berminggu menjaga pasien dari daerah, umumnya mereka kesulitan biaya hidup selama menjaga pasien". ujar Tjut Ika.

Menurut Tjut Ika, awalnya ia sendirian mencari donatur sekaligus sebagai relawan yang membagikan nasi kotak kepada keluarga pasien. "awalnya kegiatan ini saya jalankan sendiri, lalu beberapa teman kemudian ikut membantu untuk bagi makanan", kata Tjut Ika.

GeJumBer didirikan pada tanggal 3 November 2018. Saat ini sudah ada 20-an relawan yang ikut membagikan nasi kotak kepada keluarga pasien. Relawan umumnya mahasiswi sementara donatur umumnya ibu-ibu. Info kegiatan bisa dilihat di akun instagram gejumber @gejumber. Bagi yang ingin berinfak dapat menghubungi Tjut Ika Mauliza pada nomor handphone +62 853-6174-4334. **

(rel)

Read More

Warga Keluhkan Jalan Rusak Di Bana Tak Diperbaiki, Pemuda Desa Angkat Bicara

Duta Nusantara Merdeka | Bone

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas. 

Pembangunan desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam projek pembangunan nasional. Karena pembangunan desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. 

Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan desa itu. 

Dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan  terlebih lagi dengan adanya dana desa.

Desa bana kecamatan bontocani kab. bone ini menurut info adalah termasuk yang terbesar dana desa di kab bone namun Sangat di sayangkan dana desa yang jumlahnya miliyaran namun warganya keluhkan tentang pembagunan infrastruktur terutama jalan.

Saya kawatir adanya yang tak beres tentang pengunaan anggaran dana desa yang masuk kecuali memang tak masuk di desa , sebagian besar jalan yang ada di desa bana masih dari anggaran PNPM beberapa tahun yang lalu sebelum pergantian kepala desa yang sekarang. Ungkap Andi imran S.Sos pemuda desa bana. **

(rel)

Read More

Suta : Kita Ingin Kedaulatan Rakyat Ditegakkan di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak Jumat (14/3) pagi seribuan orang pendemo menuju Mahkamah Konstitusi dengan memakai atribut Jacket, kaos serba  kuning berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

Menurut anggota IKB-UI Peduli Masyarakat Suta Widhya SH, unjuk rasa saat ini bersamaan dengan dimulainya persidangan perdana gugatan sengketa Pemilihan Presiden yang diajukan tim Prabowo-Sandi di Mahkamah Konstitusi.

"Awalnya, massa berkumpul di depan patung Kuda Arjuna Wijaya atau Asta Brata di depan Gedung Kemenpar. Namun kemudian kami berjalan lebih mendekat menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dengan membawa spanduk dan poster yang bertuliskan sejumlah tuntutan "Balikin kedaulatan rakyat, dari perampok suara rakyat, Kami ingin Kejujuran, Save Our Election dan lainnya", jelas Suta.

Massa yang mengikuti aksi damai pun  menuliskan di berbagai  spanduk bahwa aksi ini bukan bela Prabowo-Sandi, namun aksi ini demi menyatakan aksi gerakan nasional kedaulatan rakyat.

Ia melihat saat ini bukan lagi urusan kemenangan Prabowo-Sandi, tapi kedaulatan rakyat yang tengah diperjuangkan di MK. Namun, bagaimana andai putusan berbeda dengan harapan para pendemo?

"Kami merasa saat ini kedaulatan rakyat sudah tidak ada. Yang ada perseteruan rakyat seakan" dikelola" sehingga rakyat saling berbenturan. Laporan pelanggaran dari pihak mereka seakan cepat diproses, tapi bila pihak kami yang melapor terasa berbeda dalam pelayanan. Ini merupakan contoh diskriminasi hak hukum yang nyata terjadi. "Tutup Suta.**

(Rel)

Read More

Permohonan Gugatan Paslon 02 Prabowo - Sandi Lemah Berpotensi Ditolak

Duta Nusantara Merdeka | DNM

Sidang gugatan perdana sengketa Pilpres yang diajukan paslon 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, yang dilaksakan pada, 14 /06 /2019 kemaren

Dengan agenda pembacaan permohonan  gugatan ,dari permohonan gugatan banyak poin poin yang tidak relepan dengan dengan kewenangan MK sebagai pokok gugatan dan dalilnya pun hanya bersipat asumsi untuk dapat dinilai sangat lemah kemungkinan berpotensi ditolak MK nantinya, Hal  yang demikian  jelas diungkapkan  Fransiskus Faozisokhi L , dengan jelas (15/06/2019) di Jakarta saat dihubungi via telephone.

Juga materi gugatan tim hukum Prabowo-Sandi , lebih sebagai pledoi subyektif aktivis kepada pemerintah yang berbasis opini ketimbang suatu dakwaan jernih dan obyektif yang berbasis data dan fakta hukum tentang pemilu, gugatan juga tidak fokus dan terlampau melebar," Ujar " Fransiskus Faozisökhi L .

Kemudian Lanjut Fransiskus Faozisökhi L , yang juga tokoh Muda Nias Selatan di  Jabodetabek .

Menurut Fransiskus Faozisökhi L , mengatakan, potensi besar kemungkinan gugatan tersebut ditolak, Karena dalil dan bukti yang ajukan masih dominan asumsi sebalik tidak bisa bukti yang menguatkan .

"Soalnya mekanisme pengadilan di MK lebih dominan pada kewenangan sengketa perselisihan  hasil pemilu 

"Apabila tim hukum BPN lebih menitik beratkan dalil-dalil dugaan adanya kecurangan paslon 01 yang diduga terstruktur, sistemasis, masif dan brutal (TSMB),dan tidak bisa dibuktikan maka gugatan dapat berpotensi untuk tidak dapat diterima oleh MK," Ucap Fransiskus Faozisökhi L .

"Terkait gugatan yang didalilkan yang berhubungan dengan perkara ada dugaan  pelanggaran pidana dan pelanggaran administrative ,jelas bukan kewenangan MK ,tapi ranah  kewenangan Badan Pengawas Pemilu

yang  Jelas ranah kewenangan MK , secara yuridis adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan tentang hasil  pemilihan umum tertuang ini jelas tertuang dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1)" ujar  Fransiskus Faozisökhi L dengan tegas.

"Bukan berarti MK pokus hanya mengadili sengketa perselisihan pemilu,  juga MK mengadili perselisihan dalam proses pemilu , apabila terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang akhirnya mempengaruhi hasil pemilu " Ujarnya .

Tapi perlu diingat kata Fransiskus Faozisökhi L , Jika  Paslon O2 tidak mampu membuktikan secara TSM akan tumbang di MK nanti ," ujarnya

"Karena bukti secara materiil perlu kerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti,sebab, membuktikan TSM tidaklah mudah karena aturan ,TSM harus terdapat bukti yang menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, misalnya Aparat pemerintah pusat maupun daerah yang diduga telah menyalah gunakan kewenagan dan kekuasaannya dalam memihak salah paslon harus jelas TSM nya terpenuhi .

"Kemudian poin dari hasil permohonan gugatan pada sidang gugatan paslon O2 yang di gelar ,jumat 14 Juni  2019 kemaren , dinilai banyak kejanggalan, jika disimak pemaparan permohonan gugatan Paslon ,O2  yang disampaikan para Jubir TIM kuasa hukum, Paslon O2, menyebutkan banyak kecurangan bersipat subtansional ketimbang prosudural yang notabenenya  pelanggaran Terstruktur , Sistimatik ,Massif (TSM) intinya dominan bersipat asumsi serta narasi ," ujar, Fransiskus Faozisökhi L ,dengan tegas.

Apalagi gugatan permohonan pihak  02 masih di ranah kualitatif bukan kuantitaf, sementara aturan keputusan di MK lebih mengedepankan sengketa hasil perselisihan perolehan suara .

"Sesuai dikatakan Prof H Yusril Ihza Mahendra, SH , MH dengan jelas yang (dilansir beberapa Media Nasional )

"Jika hanya, yang digugat ranahnya hanya bersipat kualitatif akan saya patahkan ,apalagi dengan tidak bisa membuktikan data yang palid serta akurat.

"Maka untuk itu MK sebagai lembaga keadilan sengketa pemilu agar netral kalau bisa buat keputusan sela agar lebih obyektif , Ujarnya , Prof Yusril 14/07 / 2019 di Jakarta .

Kemudian intinya kata  Prof H Yusril Ihza Mahendra  SH.MH " Saya heran apa kemauan pihak paslon 02 Prabowo Sandi". **

Kontributor DNM : A. Nasution

Read More

15 Orang Jadi Tersangka Direktorat Narkoba Polda Sumut Gagalkan Penyelundupan 50 Kg Sabu

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Direktorat Reserse Narkoba  Polda Sumut mengungkap tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja jaringan Malaysia-Aceh-Riau-Sumut.

Dalam Keterangannya Direktorat Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendri Marpaung mengungkapkan 5 kasus dengan tersangka sebanyak 15 orang

“Jumlah barang bukti yang kita amankan berupa sabu-sabu seberat 50Kg, Ekstasi 15.846 butir, dan ganja seberat 170 Kg,”kata Hendri, Kamis (13/6/2019).

Penangkapan dilakukan pada senin (13/5/2029) sekitar pukul 20.15 WIB di Jalan Tanjungpura KM 31, Desa Tandem Hilir 1, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang dengan memberhentikan satu unit mobil Avanza BK 1841 LD dan memeriksa dua orang pria inisial MRA alias R dan KA alias AI.

“Petugas tidak menemukan barang bukti narkotika di dalam mobil,”ujarnya.

Kepada petugas kedua tersangka ini mengaku narkotika jenis sabu-sabu ada di mobil Xenia putih BK 1315 UJ yang digunakan teman mereka inisial FR alias P.

“Personel memberhentikan mobil tersebut di SPBU Tandem Hulu Jalan Tanjungpura KM 30 Desa Tandem Hulu 2, kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang,” paparnya.

Di sana, kata Hendri, petugas menemukan barang bukti berupa satu bungkus kantong plastik putih yang didalamnya berisikan 5 bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan Guan Yin Wang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 Kg.

Saat hendak melakukan pengembangan, KA alias AI dan FR alias P melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri.

“Kita melakukan tembakan ke kaki kiri kepada kedua tersangka karena berusaha melarikan diri,”terangnya.

Kemudian pengungkapan kedua dilakukan pada Kamis (16/5/2019) sekitar pukul 20.45 WIB di Jalan Lintas Sumatera Km 13 Tebing Tinggi – Kisaran tepatnya di Simpang 3 Tebing Tinggi Syah Bandar, Kelurahan Binjai, Kecamatan Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai .

Diberhentikan satu sepeda motor honda sonic BK 2859 TAB yang dikendarai dua orang laki-laki inisial AG dan WC dengan barang bukti yang disita berupa satu goni warna putih yang didalamnya berisikan 9 bungkus Teh Cina warna hijau yang bertuliskan GUAN YIN WANG yang berisikan Narkotika jenis sabusabu dengan berat 9 Kg.

“Kedua orang ini juga ditembak kaki sebelah kiri karena berusaha melarikan diri saat ditangkap,”kata orang nomor satu di DitNarkoba Polda Sumut ini.

Dari AG dan WC, sambungnya, ada tiga laki-laki yang akan membawa sabu dari Pekanbaru ke Medan.

Selanjutnya penangkapan ketiga dilakukan pada Senin (27/6/2019) sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Kapten Sumarsono tepatnya di depan indomaret samping Sekolah Akbid Helvetia Medan.

Di sana, kata Hendri, ditangkap dua pria berinisial Z dan ZAH alias U dan mengamankan barang bukti berupa sebuah tas ransel coklat berisi 10 bungkus kemasan Teh Cina warna kuning yang bertuliskan GUAN YIN WANG yang berisi sabu 10 Kg.

“Dari keterangan mereka, kita turut melakukan pengejaran terhadap seorang pria berinisial JN alias P di Jalan Restu, Gang Klaster Medan. Namun tidak ada barang bukti ditemukan saat dilakukan geledah badan,”terangnya.

Hendri menyatakan petugas langsung melakukan pengembangan dan saat itu, Z dan ZAH alias U melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri. “Terpaksa kita tembak kaki sebelah kiri Z dan ZAH alias U. Dan selanjutnya ketiga tersangka dibawa ke kantor untuk pemeriksaan lanjut,”ujarnya.

Dari keterangan mereka bertiga, didapat bahwa ada dua pria yang akan memiliki sabu di Binjai.

Penangkapan keempat, akunya, dilakukan pada Selasa (4/6/2019) sekitar pukul 18.40 WIB di Jalan Soekarno-Hatta Km 19 Kota Binjai.

“Kita hentikan mobil Avanza hitam BK 1287 ML dan menangkap dua orang pria inisial DAT dan SR dan mengamankan 25 Kg sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina warna hijau bertuliskan GUAN YIN WANG,”ujarnya.

Dari mereka juga, diamankan ekstasi sebanyak 15.846 butir. Lagi-lagi, kata Hendri tersangka mencoba melarikan diri dan terpaksa diberikan tembakan di kaki kiri untuk tersangka DAT dan kaki kanan kepada tersangka SR.

Penangkapan kelima dilakukan pada Minggu (9/6/2019) sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan Penerbangan, Gang Tani Baru 2, kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Tuntungan dilakukan penangkapan terhadap 2 orang laki-laki dengan inisial MS dan MR.

“Kita mengamankan satu bungkus plastik hitam berisi satu bungkus teh cina dengan berat 1 Kg sabu,”ujarnya.

Sabu ini, akunya, digantung di bawah lampu depan motor NMax BL 4643 KAK.

“Kepada mereka dilakukan tembakan ke kaki kiri MS dan kaki kanan MR,”katanya.

Penangkapan keenam dilakukan pada Kamis (16/5/2019) sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Bunga Raya, Kecamatan Medan Sunggal.

Petugas menghentikan mobil Avanza hitam BK 1895 GV dan mobil Avanza putih BK 1401 NYN dan menangkap tiga orang pria inisial B, DB dan M.

“Kita menemukan lima goni berisikan 170 Kg ganja,”ujarnya.

Kemudian pihaknya melakukan tembakan kepada B kaki sebelah kanan dan DB kaki sebelah kiri.

Kesemua tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 Ayat (2) dan atau Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup dan atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.

“Denda paling sedikit Rp. 1 Miliar dan paling banyak Rp. 10 Miliar,”ujarnya. 

"Bapak Kapoldasu Berpesan Pada masyarakat agar mau melaporkan kepada kepolisian bila melihat peredaran narkoba. ungkap Hendri.**

Wartawati DNM : Nora Tarigan

Read More

Presiden Jokowi: Percayakan Pengungkapan Kasus 21-22 Mei kepada Polri

Duta Nusantara Merdeka | Denpasar
Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk memercayakan penyelesaian kasus kerusuhan yang terjadi saat aksi massa 21-22 Mei 2019 lalu kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Saat ini kepolisian berupaya keras untuk secara bersamaan mengungkap dua fokus utama dalam kasus itu.

Hal itu disampaikan Presiden di Kota Denpasar, Bali, pada Jumat, 14 Juni 2019, menanggapi perkembangan terkini mengenai pengungkapan kasus tersebut.

"Berikan waktu terlebih dahulu kepada polisi untuk menyelesaikan yang kasus (rencana) pembunuhannya," ujarnya.

Pernyataan Presiden tersebut merujuk pada pengungkapan rencana pembunuhan sejumlah tokoh nasional dan seorang direktur eksekutif lembaga survei. Hingga saat ini, kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam untuk mengembangkan kasus tersebut.

Tak hanya itu, menurutnya, kepolisian saat ini juga berupaya melakukan pengungkapan terkait dengan jatuhnya korban jiwa dalam aksi massa tersebut. Upaya pengungkapan kedua kasus tersebut menurut Presiden dijalankan kepolisian secara bersamaan.

"Kemudian ini juga berjalan paralel nanti kasus yang berkaitan dengan (korban) meninggal yang ada di lokasi-lokasi kerusuhan. Saya kira dua-duanya berjalan paralel," ucapnya.

Kepala Negara berpandangan bahwa apabila dibutuhkan, nantinya, kepolisian juga dapat bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut.

"Tidak hanya kepolisian, nanti bisa mengajak Komnas HAM dan lainnya," tandasnya. (Arianto)

Read More

Presiden Joko Widodo Tinjau Waduk Muara Nusa Dua di Bali

Duta Nusantara Merdeka |Denpasar

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Bali pada hari ini, Jumat, 14 Juni 2019 dengan meninjau Waduk Muara Nusa Dua, Kota Denpasar. 

Penataan dan rehabilitasi waduk tersebut kini sudah mencapai 80 persen dan ditargetkan selesai akhir tahun ini.

"Waduk Muara ini luasnya 35 hektare, ini menjadi sumber air baku untuk kawasan Kuta, Benoa, Nusa Dua, sama sekitar _airport_. Jadi ini sangat penting sekali, tapi ini belum selesai, baru 80 persen, akan diselesaikan nanti akhir tahun ini Desember. Saya melihat dari sisi pengerjaan kelihatan rapi," ujar Presiden kepada awak media seusai peninjauan.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Muara Nusa Dua selesai dibangun pada tahun 1996 dan merupakan muara dari Tukad Badung dengan panjang alur sungai mencapai 19,6 kilometer dengan luas Daerah Aliran Sungai (DAS) 40,95 kilometer persegi. Dengan luas genangan 35 hektare, waduk ini memiliki volume tampungan total sebesar 770.000 meter kubik dan tampungan efektif 595.000 meter kubik.

Pemanfaatan Waduk Muara Nusa Dua ini utamanya adalah sebagai sumber air baku kawasan Bali Selatan dengan volume air mencapai 500 liter per detik. Untuk ke depannya, Presiden berharap Waduk Muara Nusa Dua ini juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi kawasan wisata.

"Saya kira penataan kanan kirinya bagus. Jadi tidak hanya fungsi air baku, tapi juga untuk resto dan tempat wisata. Akhir tahun lah kita lihat ke sini lagi," ungkapnya.

Penataan dan rehabilitasi Waduk Muara Nusa Dua sendiri dimulai pada tahun 2017 lalu seiring dengan peningkatan kegiatan pariwisata di Kuta, Tanjung Benoa, dan Nusa Dua. Waduk Muara Nusa Dua merupakan waduk muara pertama di Indonesia. Setelahnya, dibangun beberapa waduk muara lainnya, seperti Waduk Duriangkang, Waduk Muka Kuning, Waduk Sei Ladi, dan Waduk Sei Gong, yang semuanya berada di Batam.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam peninjauan Waduk Muara Nusa Dua yaitu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan Johan Budi, serta Gubernur Bali I Wayan Koster. (Arianto)

Read More

Bali Provinsi Pertama yang Seluruh Tanahnya Bersertifikat Tahun Ini

Duta Nusantara Merdeka | Bangli, Bali
Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung sebanyak 3.000 sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat dari sejumlah wilayah di Provinsi Bali. Penyerahan tersebut berlangsung dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden dan berlokasi di lapangan umum Kilobar, Kabupaten Bangli, pada Jumat, 14 Juni 2019.

Presiden mengatakan, Provinsi Bali merupakan provinsi pertama di Indonesia yang mana seluruh bidang tanahnya akan bersertifikat. Sertifikat bagi seluruh bidang tanah itu diperkirakan akan dapat terbit seluruhnya pada tahun 2019 ini.

"Patut bersyukur, khusus untuk Provinsi Bali nanti yang pertama semua sertifikat selesai tahun ini. Tadi Pak Menteri Agraria menyampaikan, Bali adalah provinsi pertama yang semuanya sudah pegang sertifikat," ujarnya saat memberikan sambutan penyerahan sertifikat.

Meski demikian, perlu diakui bahwa di seluruh wilayah Indonesia masih terdapat puluhan juta bidang tanah yang masih belum bersertifikat. Padahal sertifikat tersebut merupakan bukti hukum atas kepemilikan tanah atau lahan.

"Di seluruh Indonesia ini masyarakat yang pegang sertifikat harusnya 126 juta. Tetapi sampai 2014 kemarin yang pegang baru 46 juta. Berarti masih kurang 80 juta," ucap Presiden.

Untuk mempercepat penerbitan sertifikat tersebut, pemerintah sejak tahun 2015 telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mempermudah rakyat untuk mendapatkan sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Dengan program tersebut, penerbitan sertifikat dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya dapat terealisasi.

Dalam tahun-tahun sebelumnya, pemerintah hanya dapat melakukan penerbitan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat hanya sebanyak kurang lebih 500 ribu sertifikat tiap tahunnya secara nasional.

"Di 2015 saya sampaikan kepada Pak Menteri Agraria, enggak bisa begini terus. Saya minta tahun depan itu 5 juta, tahun depannya lagi 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta. Sehingga kita hitung-hitung, kita perkirakan, tahun 2025 itu seluruh sertifikat sudah bisa diberikan kepada masyarakat," ungkapnya.

Banyaknya masyarakat yang belum memiliki sertifikat itu salah satunya disebabkan karena sulit dan lamanya melakukan pengurusan sertifikat ini. Presiden Joko Widodo bahkan merasakan sendiri hal itu.

"Saya mengalami mengurus sertifikat bukan hitungan bulan, tapi tahun. Saya harus bicara apa adanya," tuturnya.

Program PTSL yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan berupaya untuk mengurangi kendala tersebut dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat. Cepatnya pelayanan dan penerbitan sertifikat tersebut diakui oleh seorang warga di Bali yang hadir dalam acara penyerahan sertifikat hari ini.

"Urus sertifikat enggak sampai satu bulan. Pendaftaran, sudah itu diukur. Setelah diukur itu pemberkasan, selanjutnya ada sidang. Setelah sidang sudah selesai," kata Adi Jaya, warga yang datang dari Kabupaten Tabanan.

Untuk diketahui, sertifikat yang diserahkan oleh Presiden Jokowi hari ini mencakup bidang tanah yang berasal tujuh kota dan kabupaten yang ada di Bali. Ketujuhnya ialah Kota Denpasar dengan 25 bidang tanah, Kabupaten Badung dengan 100 bidang tanah, Kabupaten Gianyar dengan 300 bidang tanah, Kabupaten Klungkung dengan 500 bidang tanah, Kabupaten Bangli dengan 1.000 bidang tanah, Kabupaten Karangasem dengan 750 bidang tanah, dan Kabupaten Tabanan dengan 325 bidang tanah.

Setelah menyerahkan sertifikat tanah tersebut, Presiden Jokowi melaksanakan salat Jumat di Masjid Agung Al-A’la, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. (Arianto)

Read More

Syahlan Jabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengingatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, mengerahkan segala kemampuan intelektual dan kecerdasan yang dimiliki dengan dilandasi oleh integritas yang tinggi dalam melayani para pencari keadilan. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Dr. H. Muhammad Daming Sunusi, SH., M.Hum ketika mengambil sumpah jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang baru, Dr. Syahlan, SH, MH, di Lantai 6 Gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Jl. Letnan Jenderal Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juni 2019.

Sesuai Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1155/DCU/SK/KP.04.5/4-2019, tanggal 2 April 2019, tentang Promosi dan Mutasi Ketua Pengadilan Negeri di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melaksanakan acara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah-terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Sebagaimana diketahui bahwa selama ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat dijabat oleh Sugiyanto, SH, yang sejak dilaksanakannya prosesi serah-terima jabatan, ia digantikan oleh Dr. Syahlan, SH, MH. Selanjutnya, Sugiyanto dalam waktu akan menempati posisi barunya di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Provinsi Lampung.

Sementara itu, Syahlan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Batam, yang selanjutnya sejak diambil sumpahnya, Jumat, 14 Juni 2019, menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas 1A Khusus. Pria yang memiliki dua anak ini sesungguhnya bukan orang baru di Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena ia pernah bertugas sebagai hakim di tempat ini.

Acara pengambilan sumpah, pelantikan dan serah-terima jabatan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dimulai pada pukul 09.30 WIB itu berlangsung lancar dan penuh hikmat. Hadir pada acara ini, Walikota Batam, Walikota Jakarta Barat, bersama jajaran forkompinda masing-masing, serta sekitar dua-ratusan undangan yang terdiri atas para pengacara, hakim dan keluarga kedua pejabat yang berserah-terima jabatannya. Selain itu, pada sesi pemberian ucapan selamat di akhir acara, hadir juga belasan hakim agung yang kebetulan sedang melakukan pertemuan di ruangan lain di gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut. (Arianto)

Read More

Presiden Jokowi Terima Pengurus Apindo dan Hippindo di Istana Merdeka

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Presiden Joko Widodo pada Kamis, 13 Juni 2019, kembali mengadakan pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha. Setelah sehari sebelumnya menerima pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), pagi ini Presiden menerima pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam pertemuan ini, Kepala Negara kembali ingin mendengar masukan-masukan dari kedua organisasi yang memayungi sejumlah pelaku usaha Indonesia tersebut sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan perekonomian.

"Hari ini saya ingin mendapatkan masukan dari Apindo dan Hippindo. Saya ingin masukan-masukan yang lebih konkret, nyata, dan cepat bisa dilaksanakan sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik pada negara kita," ujarnya di awal pembicaraan.

Kepala Negara menekankan bahwa ke depannya pemerintah ingin mengeluarkan terobosan-terobosan perekonomian yang akan memacu perekonomian nasional lebih jauh lagi. Untuk itu, Presiden berharap agar para pelaku usaha yang hadir dapat memberikan pandangan kritis bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dapat segera dirasakan manfaatnya.

"Dari sisi regulasi, mungkin bisa revisi undang-undang. Mungkin, kalau diperlukan, mengeluarkan Perppu misalnya. Kalau itu memang diperlukan sekali dan posisinya sangat penting ya akan kita keluarkan," tuturnya.

Lebih jauh, Presiden mengatakan bahwa salah satu program prioritas pemerintah pada periode kedua nanti ialah membenahi perekonomian dan kondisi dunia usaha. Upaya tersebut utamanya dimaksudkan untuk menggenjot ekspor produk-produk Indonesia ke mancanegara dan meningkatkan investasi untuk dapat mengatasi defisit transaksi berjalan maupun defisit neraca perdagangan.

"Jangan sampailah kita ini investasi dan ekspor kalah (lagi) dengan Singapura. Sudah lama kita kalah dengan Malaysia. Kalah dengan Thailand, Filipina, terakhir kita kalah lagi dengan Vietnam," kata Presiden.

Menurutnya, permasalahan defisit yang dialami Indonesia selama puluhan tahun sebenarnya dapat diatasi dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sebenarnya tak kalah dengan negara lain.

"Saya kira ini sebetulnya sesuatu yang kalau kita bisa bekerja sama dengan baik antara pemerintah dan dunia usaha ini juga bukan barang yang sulit sebetulnya. Tetapi memang ada regulasi dan beberapa undang-undang yang harus kita revisi," tandasnya.

Tampak hadir dalam pertemuan ini di antaranya ialah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani, dan Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah. (Arianto)

Read More

Menteri ESDM Gelar Launching Road Test B30

Duta Nusantara Merdeka |Jakarta
Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, menggelar launching Road Test Penggunaan Bahan Bakar B30 (campuran biodiesel 30% pada bahan bakar solar) pada kendaraan bermesin diesel hari Kamis, 13 Juni 2019 pukul 11.00 wib bertempat di Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta,  dihadiri Kepala BPPT Hammam Riza, Direktur BPDP Sawit Dono Boestami, Ketua Umum APROBI MP Tumanggor, Sekretaris Jenderal ESDM Ego Syahrial, Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana, Direktur Jenderal Minerba Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Sutijastoto dan Kepala Badan Litbang ESDM Dadan Kusdiana.

Launching Road Test B30 ditandai dengan pelepasan keberangkatan 3 unit truk dan 8 unit kendaraan penumpang berbahan bakar B30 yang masing-masing akan menempuh jarak 40 ribu dan 50 ribu kilometer.

"Road test B30 ini bukan uji jalan saja tetapi juga mempromosikan kepada masyarakat bahwa penggunaan bahan bakar B30 performa termasuk akselerasi kendaraan tidak turun dan perawatannya tidak memakan biaya tambahan yang besar," jelas Jonan dalam sambutannya.

Jonan mengungkapkan, Pemerintah akan mewajibkan penggunaan campuran biodiesel 30% atau B30 pada kendaraan ini mulai tahun depan salah satunya dalam rangka mengurangi ketergantungan impor juga menyediakan BBM yang lebih ramah lingkungan. "Yang penting komitmen semua pihak harus jalan," tegasnya.

Menteri Jonan juga menjelaskan bahwa Mandatori B30 ini juga merupakan langkah konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, mensejahterakan petani kelapa sawit, serta menjamin ketersediaan dan kestabilan harga BBM dalam negeri.

Dijelaskan Dadan Kusdiana, Kepala Badan Litbang ESDM, kendaraan penumpang akan menempuh rute Lembang - Cileunyi - Nagreg - Kuningan - Tol Babakan - Slawi - Guci - Tegal - Tol Cipali - Subang - Lembang sejauh 560 km per hari. "Sedangkan truk menempuh rute Lembang - Karawang - Cipali - Subang - Lembang sejauh 350 km per hari," ungkap Dadan Kusdiana.

Road test penggunaan B30 ini tidak hanya dilaksanakan pada kendaraan darat bermesin diesel. Dalam waktu dekat, pengujian sejenis juga akan dilakukan pada kereta api, angkutan laut, dan alat berat di pertambangan. Dari mandatori B30 ini, diharapkan konsumsi biodiesel dalam negeri akan meningkat hingga mencapai 6,9 juta kilo liter. Untuk diketahui, konsumsi biodiesel pada tahun 2018 telah mencapai 3,8 juta kilo liter, dimana implementasi B20 telah dilakukan secara luas.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa pengembangan bahan bakar biodiesel merupakan program strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi melalui diversifikasi energi dengan mengutamakan potensi energi lokal. "Tak hanya itu, keberadaan program biodiesel nasional akan menghemat devisa, mengurangi ketergantungan impor BBM, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri kelapa sawit," ujar Dadan.

Pelaksanaan road test ini merupakan wujud sinergi antara lembaga litbang pemerintah dan industri dalam kebijakan sektor ESDM. Koordinator dan pelaksana kegiatan uji adalah Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (P3tek KEBTKE) KESDM, Puslitbang Teknologi Minyak dan Gas (LEMIGAS) KESDM, Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Desain (BTBRD) BPPT, serta Balai Teknologi Termodinamika Motor dan Propulsi (BT2MP) BPPT. Adapun pendanaanroad test berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit. Dukungan lain yang diberikan industri adalah bantuan bahan bakar dari PT Pertamina (Persero) dan Asosiasi Produsen Bioufel Indonesia (APROBI), serta penyediaan kendaraan uji dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). (Arianto)

Read More