Anak Usaha PLN Gandeng Pemkot Tangerang Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar PLTU

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PLN melalui anak usahanya PT Indonesia Power (IP) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait penyediaan bahan bakar Jumputan Padat untuk Cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Langkah ini merupakan wujud komitmen PLN meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam penyediaan listrik di Tanah Air. 

Penandatanganan dilakukan secara daring oleh Direktur Utama IP, M. Ahsin Sidqi bersama Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah dan disaksikan Direktur Mega Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, M. Ikhsan Asaad pada Jumat (23/4).

Walikota Tangerang, Arief R. Wilmansyah berharap kerja sama ini dapat menjadi solusi penanganan masalah sampah di Kota Tangerang. Dengan penduduk hampir 2 juta, jumlah sampah di Kota Tangerang saat ini mencapai 1.500 ton. 

“Jadi kami sangat mengapresiasi niat dan langkah terobosan sangat baik dari PLN dan IP dalam memberikan solusi bagi penanganan lingkungan di daerah. Setiap daerah menganggap sampah menjadi masalah, padahal dengan teknologi yang ada sekarang ini dapat menjadi EBT bisa membantu _support_ dari kebutuhan pengganti batu bara,” ucap Arief.

Melalui kerja sama ini, kata Arief, Pemkot Tangerang akan melakukan pengembangan kelompok masyarakat (_community development_) dan fasilitasi komersialisasi pasokan bahan bakar jumputan padat.

Menurutnya, Bahan bakar jumputan padat adalah bahan bakar yang berasal dari limbah (sampah) yang telah melalui proses pemilahan dan homogenisasi menjadi ukuran butiran kecil atau dibentuk menjadi pelet yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil.

Selain itu, ungkap Arief, Jumputan tersebut diolah melalui Teknologi Biodrying atau melalui Teknologi Maggot. Teknologi Biodrying adalah dekomposisi zat organik secara parsial dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh mikroorganisme dibantu aerasiuntuk menghilangkan kelembaban. Teknologi maggot adalah dekomposisi zat organik dengan memanfaatkan belatung lalat _Black Soldier Fly_ (BSF).

Saat ini, tegas Arief, uji coba _cofiring_ biomassa bahan bakar jumputan padat memanfaatkan pengolahan sampah dengan skala riset 5 ton/ hari. Jumlah tersebut harapannya dapat terus berkembang sesuai dengan uji coba yang dilakukan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Mega Proyek dan EBT PLN, M. Ikhsan Asaad, menyampaikan bahwa PLN Grup terus berupaya mendorong penggunaan energi yang ramah lingkungan.

"Melalui transformasi PLN, kami berinovasi dan mendorong penggunaan _green energy_ yang ramah lingkungan," ucap Ikhsan.

Sementara itu, Direktur Utama IP, M. Ahsin Sidqi menyatakan, perseroan terus melakukan pengembangan program _cofiring_ di berbagai lokasi. 

"Dimulai dari Bali, Jeranjang, Suralaya dan terus tumbuh di pembangkit lainnya. Sinergi Pemerintah Kota Tangerang dan Indonesia Power lewat _cofiring_ diharap membawa berkah dan kemajuan bersama. Kerja baik harus diwujudkan segera. Walaupun kapasitas olah sampah saat ini baru 5 Ton perhari diharapkan akan terus tumbuh dan mampu menyuplai 100 ton perhari," ungkap Ahsin.

Disisi lain, kata Ikhsan, PLN menargetkan peningkatan kapasitas Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi 16 Giga Watt (GW) pada tahun 2024.

"Asal tahu saja, _cofiring_ merupakan proses penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti parsial atau bahan campuran batubara di PLTU. PLN berencana untuk dapat melakukan _cofiring_ pada 52 lokasi PLTU batu bara eksisting sampai dengan tahun 2024," pungkasnya. (Arianto)

Read More

MA Dorong Program-program Pemerintah dalam Hal Kemudahan Berusaha

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Survei kemudahan berusaha merupakan salah satu survei yang sangat penting, karena reputasinya yang tinggi, lingkupnya yang nyaris mencakup seluruh negara yang ada di dunia, dan usianya yang sudah berjalan tidak kurang 18 tahun.

Dewasa ini survei Kemudahan Berusaha merupakan  salah satu Global Comparative Indicator terpenting bagi negara-negara yang berupaya mendorong investasi dan pembangunan, sehingga dapat dikatakan, survei ini adalah mercu suar arah pembangunan banyak negara di dunia saat ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung RI, I Gusti Agung Sumanatha , S.H., M.H., selaku Koordinator Kelompok Kerja Penguatan Peradilan Dalam Rangka Koordinasi Peningkatan Kemudahan Berusaha, pada acara Webinar Sosialisasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha-Perspektif Peradilan pada Jumat 23 April 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Bahkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Mahkamah Agung (MA) telah berupaya ikut andil mengembangkan pembentukan infrastruktur dan prosedur hukum yang berada dalam kewenangan Mahkamah Agung.

Di antaranya dengan kebijakan-kebijakan proaktif seperti prosedur tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, prosedur persidangan elektronik yang mendorong otomasi proses peradilan, serta juga reformasi penyelesaian sengketa alternatif. Mahkamah Agung berupaya mendorong agar kepastian hukum dapat dicapai secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.H.M.Syarifuddin,SH.,MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan terus berupaya untuk mendorong program-program prioritas pemerintah, termasuk dalam hal Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business).

"Hal itu dilakukan dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, bagi terwujudnya penyelenggraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan," kata Ketua MA.

Lebih lanjut, ujar Prof. Syarifuddin, Aspek dalam survei kemudahan berusaha yang relevan dengan tanggung jawab Mahkamah Agung adalah Enforcing Contract, yang saat ini ada pada peringkat ke-139 serta Resolving Insolvency, yang saat ini berada di peringkat ke-38.

Bagi Mahkamah Agung, lanjut Prof. Syarifuddin, selain untuk mendukung program pemerintah, survei Kemudahan Berusaha juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi masalah-masalah fundamental yang masih ada dalam sistem hukum kita, dan oleh karenanya, perlu diberikan perhatian secara khusus.

Disisi lain, Prof. Syarifuddin menegaskan, untuk melakukan pembaruan tidak cukup hanya sampai pada tahap pengambilan kebijakannya saja, melainkan juga perlu melakukan sosialisasi untuk dapat memastikan bahwa penerimaan serta pemahaman publik terhadap upaya reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, bisa mendapatkan respons yang positif.

Sehingga penting untuk terus dilakukan sosialisasi dan dialog interaktif dengan para pemangku kepentingan atau responden untuk dapat menyamakan persepsi dalam berbagai kesempatan.

"Saya berharap bapak/ibu yang berkesempatan menjadi kontributor pada Survei Kemudahan Berusaha ini dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya melalui kegiatan pada pagi hari ini,”ucap Pria kelahiran Baturaja tersebut," ungkapnya.

Diakhir sambutanya Prof. Syarifuddin berharap acara webinar pagi ini dan acara survei pengisian kuesioner bagi para calon responden yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti bisa berjalan dengan lancar.

Selain itu, kata Ketua MA, diharapkan webinar ini bisa menjadi sarana dialog antara Mahkamah Agung sebagai pengambil kebijakan dengan para pemangku kepentingan untuk mengetahui permasalahan di lapangan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, khusunya terkait dengan prosedur Gugatan Sederhana dan e-Court.

Acara webbinar ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, dengan menghadirkan narasumber Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (BKPM) Bapak Ir. Yuliot, M.M, Hakim Agung Syamsul Ma’ärif,SH.,LL.,M.Ph.D. (Arianto)

Read More

Mengenal Manfaat dan Khasiat Pisang Biji Bagi Kesehatan

Mengenal Manfaat dan Khasiat Pisang Biji Bagi Kesehatan

Oleh : Dede Farhan Aulawi

(Pemerhati Tanaman Obat)

Bersyukur kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di daerah tropis dan memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat luar biasa, baik dari sisi jumlah maupun keragamannya. Semua diciptakan oleh Allah SWT pasti tidak ada yang sia – sia, semua pasti memiliki manfaat dan khasiat.

 Hanya saja karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki manusia seringkali kita memandang beberapa jenis flora dan fauna tersebut seolah – olah tidak memiliki manfaat. Sebagai contoh tentang pisang biji, atau biasa disebut juga pisang batu (pisang klutuk), dan di Jawa Barat disebut Cau Mangala. Dimana selama ini mungkin hanya dikenal sebagai salah satu bumbu penyedap saat buat bumbu rujak. Padahal setelah dikupas oleh para ahli, ternyata kandungan nutrisi yang dikandungnya sangat berkhasiat untuk kesehatan dan kecantikan.

Pisang batu (klutuk) adalah jenis pisang yang memiliki nama latin Musa brachycarpa atau musa balbisiana. Menurut para ahli kesehatan, pisang batu memiliki 4 nutrisi utama yaitu :

Protein: berfungsi untuk meregenerasi sel mati dan digantikan dengan sel baru.

Lemak: berfungsi dalam melindungi tubuh dari hempasa, Kabohidrat: berfungsi sebagai penambah energi dalam beraktifitas sehari-hari.

Vitamin: berfungsi dalam menjaga kesehatan tubuh dan nutrisi pelengkap tubuh.

Dengan kandungan nutrisi yang dikandungnya, maka pisang biji ini dipercaya masyarakat dan berkhasiat untuk Mengobati Wasir, Mengatasi Diare, Tukak Lambung, Sistem Pencernaan, Mengobati Demam, Menghilangkan Jerawat, dan menghitamkan Rambut serta dapat mengatasi masalah ambeien.

Begitupun bagi mereka yang terkadang mengeluarkan darah ketika buang air besar. Salah satu cara alami yang dapat dicoba adalah dengan menggunakan bonggol pisang batu yang diperas. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sebaiknya kita meminum air perasan ini sebanyak tiga kali per hari.

Begitupun dengan khasiatnya dalam kecantikan. Buah pisang biji ini bisa membantu yang bermasalah dengan jerawat membandel apalagi dimasa remaja. Caranya ambil satu biji buah pisang dan kupaslah, lalu tumbuklah sampai benar-benar halus seperti cream masker lanjutkan dengan mengoleskan di wajah yang berjerawat secara merata.

Tunggulah sekitar 30 menit lalu bilas dengan air hangat. Selain untuk mengobati jerawat, pisang biji ini juga mampu menghitamkan rambut secara alami dengan cara mudah yaitu tumbuk buah pisang yang sudah dikupas, lalu peras hingga keluar airnya. Gunakan air perasan tersebut untuk dioleskan ke rambut secara merata dan diamkan selama kurang lebih 30 menit. Lalu bilaslah dengan air sambil dipijit. Semoga bermanfaat. **

Read More

Seno Aji Laporkan Dugaan Maladministrasi BPN Kantah Bandar Lampung Ke Ombudsman RI

Duta Nusantara Merdeka | Lampung

Setelah melayangkan surat sanggahan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bandar Lampung, Kepala BPN Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Lampung dan Gubernur Provinsi Lampung sebagai tembusan pada Senin (19/4/2021) terhadap terbitnya berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas Nomor 07/BA-08.01/II/2021, kini Seno Aji resmi melaporkan dugaan Maladministrasi oleh pihak BPN Kantah Kota Bandar Lampung ke Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikan oleh Seno Aji kepada awak media usai menyampaikan laporan pengaduan.

"Tadi sudah disampaikan laporan pengaduan atas indikasi maladministrasi oleh BPN Kantah Kota Bandar Lampung yang langsung di tujukan kepada Kepala Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung", ungkap Seno Aji, Kamis (22/4/2021).

Dia menjelaskan jika laporan pengaduan telah diterima dan sedang diverifikasi oleh pihak Ombudsman. 

"Sejumlah dokumen sudah saya lampirkan dalam pengaduan ini, baik itu kronologis, identitas, dan dokumen lainnya yang menyangkut bidang tanah milik Ibu Srinatun Puji Astuti sebagai pemilik lahan/tanah yang terletak di Jalan Pelita II, RT.09, Kelurahan Bumi Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung berdasarkan sertifikat hak milik nomor 937/B.KDM/Bumi Kedamaian atas perubahan hak milik nomor 7943/KD/Kedamaian dan diterima oleh Ibu Upi", jelas Seno Aji. 

Diketahui, lahan/tanah milik Srinatun Puji Astuti ini telah diserobot/dikuasai tanpa izin oleh pihak lain bernama Andi/Anita sejak 2019 sampai dengan saat ini.

Modus yang mereka lakukan dengan cara merusak tanda-tanda batas tanah milik Srinatun Puji Astuti berupa patok besi 1 sampai dengan 4, pondasi yang berada di luar Persil, plang nama atas nama Srinatun Puji Astuti dan tanda lainnya, kemudian membangun rumah permanen di atas lahan/tanah milik Srinatun Puji Astuti tersebut. 

Walaupun sudah ditegur oleh Srinatun Puji Astuti, oknum tersebut tetap melanjutkan menguasai lahan tanpa izin milik Srinatun Puji Astuti yang berujung dilaporkannya pihak penyerobot/menguasai lahan/tanah tanpa izin ke Polresta Bandar Lampung pada tanggal 14 Januari 2020. 

Walaupun pada tanggal 06 November 2006 BPN Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung pernah menerbitkan berita acara pengukuran pengembalian batas dan menyatakan benar lahan/tanah tersebut milik Srinatun Puji Astuti Karena sesuai dengan SHM nomor 937/B.KDM/Bumi Kedamaian atas perubahan hak milik nomor 7943/KD/Kedamaian, anehnya saat ini BPN Bandar Lampung melalui Berita acara nomor 07/BA-08.01/II/2021 menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pengembalian batas dikarenakan tanah yang diakui oleh pemohon telah berdiri bangunan permanen yang tidak dikuasi pemohon dan tidak berada pada lokasi menurut Warkah ukur di Kantah Kota Bandar Lampung. 

Sementara Srinatun Puji Astuti merupakan pemilik lahan/tanah tersebut dan merawatnya sejak tahun 1982 sampai denga pihak lain menguasai tanahnya yaitu tahun 2019.  

Saat menyambangi Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Seno Aji dikawal oleh sejumlah pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD). (*)

Read More

Webinar P3S: Pendapat Pakar agar Kampus Indonesia Masuk Top Ranking Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dengan topik "Kampus Indonesia Menuju Top Ranking Dunia" digelar pada hari Kamis (22/4/2021) melalui virtual.

Dengan moderator Sir James Windsor, webinar ini menampilkan sejumlah narasumber berkualitas dibidang pendiikan diantaranya, Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng (Rektor UGM), Dr.Jerry Massie, Ph.D (Direktur P3S), Prof. Hikmahanto Juwana (Rektor Universitas Jend Ahmad Yani), Dr. Abdul Fikri Faqih (Wakil Ketua Komisi ), Indra Charismiadji (Direktur Boc Populi Institute Indonesia), Prof. Ismunandar, Ph.D (Deputi Risbang); Prof. Dr Arif Satria (Rektor IPB) serta Prof Nizam, Ph.D (Dirjen Dikti).

Saat menyampaikan pemikirannya, Panut Mulyono menjelaskan alasan mengapa diperlukan internationalisasi  pendidikan tinggi Indonesia?

“Hal ini diperlukan karena Pasar bebas ASEAN (Arsitek, Insinyur, Akuntan  Dokter Gigi, Geologis) dan peningkatan pengakuan kualitas dari masyarakat international serta memperbesar peluang kerjasama dengan mitra papan atas,” katanya.

“Selain itu, menarik mahasiswa asing sebagai calon duta Indonesia disertai Penyebaran budaya dan pengaruh Indonesia melalui mahasiswa asing dan Peningkatan devisa dari mahasiswa asing di PT. Indonesia,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Vox Populis Institute Indonesia Indra Charismiadji mengatakan tidak usah muluk- muluk untuk agar kampus Indonesia Menuju Top Rangking Dunia.

“Kita harus melihat bahwa faktor utama sebuah bangunan Pendidikan Tinggi di Indonesia adalah dasarnya. Kita tahu bahwa dasar pendidikan itu; Literasi, Numerasi, sains, kecakapan sosial-emosional,” tuturnya

“Kalau kita melihat literasi kita secara Global berdasarkan data dari The Worlds Most Literate National, peringkat literasi Indonesia peringkat 60 dunia, di bawah Thailand 59, Malaysia 53 dan Singapura 36,” kilahnya.

“Skor rerata literasi Indonesia 371 masih jauh dari rerata Global 487. Rerata literasi matematika skor 379 jauh dari rerata Global 489,  sedangkan literasi sains skor 396 masih jauh rendah dari rerata global skor 489,” jelasnya.

“Jika melihat dari tingkat literasi sangat jauh dari rerata Global hal ini menunjukkan bahwa dasar untuk mengejar impian sangat jauh. Yang penting kita harus bergerak dan berusaha secara bersama-sama untuk meningkatkan skor literasi Indonesia,“ jelas Indra Charismiadji.

Disaat yang sama, Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Dr. Jerry Massie, Ph.D. mengatakan untuk menuju Top Ranking Dunia, kampus di Indonesia harus mempunyai kelas international dan sistem pembelajaran perlu dirubah sampai kualitas pengajar.

Barometer yang diukur juga kata peneliti puluhan universitas di Amerika Serikat ini, library facilities (fasilitas perpustakaan), store and student buses  (toko dan bis mahasiswa), lecturer systems and methods (sistem dan metoide pembelajaran/perkuliahan), international lecturer, application of science (penerapan disiplin ilmu), writing in international journals (tulisan di jurnal internasional, international student (mahasiswa internasional), quality of lecturers (kualitas dosen) and lecturer exchange (pertukaran dosen) and lecturer graduate (lulusan dosen).

“Selain itu pemerintah Indonesia harus memperbanyak putra- putra terbaik Indonesia untuk di kuliahkan di Universitas ternama dunia yang melahirkan tokoh-tokoh dunia. Indonesia tahun 2020 saja peringkat 19 internasional studentnya. Sedangkan China 372 ribu dan India 193 ribu mahasiswa kita masih kalah jauh.

Selain itu, setelah lulus mereka harus kembali ke Indonesia dengan dikasih gaji yang layak.  Sehingga mereka tidak tergiur tawaran pihak lain yang menawarkan gaji yang tinggi,” jelasnya.

“Hal ini sudah realitas bahwa putra terbaik bangsa setelah mereka kuliah di luar negeri banyak yang tidak pulang ke Indonesia dan lebih enak bekerja di luar negeri dengan kesejahteraan yang lebih baik jika dibandingkan di Indonesia,” kilahnya.

Universitas Jendral Ahmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana Rektor mengharapkan kepeda pemerintah jangan dibedakan antara universitas swasta dan negeri.

“Universitas Jendral Ahmad Yani juga siap jika diberikan kesempatan untuk bersaing secara global.  Untuk itu Universitas Ahmad Yani selalu menunggu kebijakan dari pemerintah khususnya Kemendikbud untuk berpihak pada Universitas Swasta,” katanya.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fiqih Fikri mengatakan, perguruan tinggi Indonesia untuk menuju top ranking dunia maka yang mendesak harus dikerjakan ada beberapa hal.

“Berdasarkan hasil kajian Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI antara lain mendesak Mendikbud untuk menyelesaikan Naskah Akademik Peta  Jalan Pendidikan diantaranya (rencana induk / blue print sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi,” katanya.

“Perlunya revisi PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan terkait (Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia), mendorong penguatan regulasi Tata Kelola Pendidikan Tinggi (otonomi) perguruan tinggi dalam bentuk atribusi, delegasi, mandat),” lanjutnya.

"Jumlah APBN 2021 yang dialokasikan  untuk pendidikan senilai Rp. 550 T rinciannya untuk: 1) pengeluaran dan pembiayaan Rp. 66.4 T  (12,1%); 2) Kemendikbud Rp. 81,5 T (14,8%); 3) Kemenag Rp. 55,8 T (10,2%)  K/L lainnya Rp. 23,1 T ( atau (4,4 %); 4) Babun Rp. 24,01 T (4,4 %) dan Transfer Daerah Rp. 299.1 T ( 54,4%) dalam bentuk DAU,  DAK Non Fisik, DAK Fisik, DAK Otsus, DID), " jelas Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dr. Abdul Fikih Faqih.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI juga  menjelaskan kondisi Kampus Indonesia saat ini.

“Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Ringgi Indonesia hanya 34 %, Malaysia APK 50 %, dan Singapura sangat jauh dengan APK saat ini 78%. Penyebabnya kurang meratanya sebaran Perguruan Tinggi dan kualitas Perguruan Tinggi di Indonesia," jelasnya.

“Selain hal tersebut, yang menjadi sebab antara lain pertama, pola pengajaran pendidikan tinggi Indonesia masih dilakukan dengan menekankan aspek hafalan; kedua, sumber daya finansial perguruan tinggi dan kualitas sumber daya pengajar secara umum masih rendah dan tidak merata; ketiga, komersialisasi pendidikan tinggi di Indonesia tanpa peningkatan kualitas lulusan," tegas Dr. Abdul Fakih.

Direktur Komunitas Pengembangan Sosial Budaya Agoes Hendriyanto menanyakan bagaimana mensinkronkan antara beberapa kepentingan satu pihak menginginkan "kampus Indonesia menuju top ranking dunia", satu pihak belum adanya roadmap, dan belum meratanya kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia serta, dan pondasi kita yang masih lemah.

"Semua harus kita lakukan secara bersama-sama. Harus kita mulai walaupun kita ambil cara dengan memilih mahasiswa yang unggul untuk dididik agar bisa bersaing secara global dengan kita berikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan international," jawaban dari rektor UGM Panut Mulyono

Direktur Vox Populis Institute Indonesia Indra Charismiadji, menjawab, "bahwa kita seharusnya memberikan fasilitas yang lebih kaitannya dengan kemampuan intelegensi menengah yang terbesar harus kita kasih wadahi dengan gerbong fasilitas yang memadai sehingga mereka mampu untuk bersaing secara global. Semua itu bisa kita lakukan jika sinergisitas semua komponen yang ada, mempunyai komitmen yang untuk menuju Universitas Top Ranking  Dunia.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor(IPB)  Prof. Arif Satria menekankan tentang beberapa hal.

Dia berharap kita semua terus meningkatkan prestasi dan reputasi, sehingga pendisikan di Indonesia semakin meningkat.

“Growth mindset kita perkuat agar terus optimis untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,” kata doktor lulusan universitas ternama di Jepang ini. (Arianto)

Read More

Dr Jan S Maringka: Penyaluran Dana Bergulir Harus Tepat Sasaran

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Dr. Jan S. Maringka, SH. MH. menjadi narasumber dalam Acara Sosialisasi Penyaluran Dana Bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat selama pandemi Covid-19 pada Kamis (22/04) di Hotel Aryaduta Bandung, Jawa Barat.

Hadir dalam acara tersebut yaitu Staf Ahli Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) RI Agus Santoso, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Ade Adhyaksa, SH. MH., Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Supomo, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Barat Drs. Usmana Hartadji, serta Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung M. Iwa Suwia Pribawa, SH.

Mengawali pemaparannya, Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyampaikan Koperasi dan UKM mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian nasional, dari sisi jumlah mayoritas pelaku usaha di Indonesia, serapan tenaga kerja maupun kontribusi terhadap perekonomian nasional (PDB).

Selain itu, Koperasi selaku tulang punggung perekonomian nasional memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan Usaha Kecil dan Menengah.

Sedangkan, jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebanyak 64,2 juta atau 99 % dari jumlah pelaku usaha di Indonesia, dan daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha.

Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengatakan Penyaluran Dana Bergulir harus tepat sasaran yaitu agar koperasi tetap memiliki likuiditas yang cukup sehingga dapat melayani anggota UMKM, terutama mengantisipasi dampak ekonomi terhadap keberlangsungan usaha UMKM akibat Pandemi Covid-19.

Modus tindak pidana terkait koperasi yaitu:
-  Tidak menyetorkan uang angsuran yang diterima dari nasabah kepada bendahara koperasi;
-  Melakukan penarikan uang simpanan anggota melebihi dari jumlah pinjaman yang disetujui oleh pengurus;
-  Mengajukan proposal yang melampirkan persyaratan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk menerima dana bantuan sosial;
-  Melakukan pinjaman dengan menggunakan nama nasabah fiktif di koperasi untuk keperluan pribadi;
-  Memakai nama-nama para nasabah yang telah lunas membayar pinjaman dari koperasi untuk mengambil lagi pinjaman pada koperasi tanpa sepengetahuan para nasabah;
-  Menyalurkan dana bantuan yang diterima oleh Koperasi kepada yang tidak berhak.

Dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kejaksaan Agung mengeluarkan kebijakan penegakkan hukum yaitu Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2020 dan Surat Jaksa Agung No. B-103/A/SKJA/06/2020 tanggal 5 Juni 2020, jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melakukan pendampingan dari awal terhadap semua Program Pemulihan Ekonomi Nasional terutama pada sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), UMKM, Padat Karya dan Non UMKM-BUMN.

Kegiatan pendampingan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, transparan dan akuntabel sebagai upaya preventif dalam penegakan hukum, termasuk di dalamnya untuk mencegah timbulnya moral hazard sanksi dan tindakan tegas bagi aparat Kejaksaan yang menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan untuk mencari keuntungan.

Selanjutnya, Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Supomo menyampaikan apresiasi terhadap peran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam membantu penyelamatan keuangan negara pada tahun 2017, serta atas pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengembalian kredit LPDB sebesar Rp. 130.000.000.000 (seratus tiga puluh milyar rupiah) dalam kurun waktu 3 bulan.

Setelah pemaparan, acara dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung atas prestasinya dalam penyelamatan keuangan negara dana bergulir pada LPDB tersebut.

Acara Sosialisasi Penyaluran Dana Bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) di Hotel Aryaduta Bandung, Jawa Barat dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Arianto)

Read More

Pangdam Jaya: WNA India yang Masuk Indonesia di Karantina di Hotel Holiday Inn

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pangdam Jaya dan Polda Metro Jaya telah bekerja sama mengantisiapasi kedatangan WNA khususnya dari India melalui Bandara Soekarno Hatta. 

Sebanyak 153 orang yang berangkat dari Chennai, India ke Jakarta semuanya telah teridentifikasi. Mereka akan menjalani karantina di Hotel Holiday Inn di Jakarta.

"Dari 153 itu dikurangi 12 orang yang positif, ada 141 yang akan karantina di Hotel Holiday Inn," kata Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman saat konferensi pers bersama Kapolda Metro Jaya di Hotel Holiday Inn Jakarta, Sabtu (24/04).

Menurutnya, Semua orang yang datang dari India kita data untuk pemindahan ke Holiday Inn.

Selain itu, kata Pangdam Jaya, tujuh orang WNI yang datang dari India telah menjalani tes dan hasilnya negatif Covid-19. Mereka menjalani isolasi di Wisma Atlet di Pademangan.

"Karena memang saat ini, di India sedang terjadi lonjakan Covid luar biasa, sehingga warga negara asing dan warga Indonesia yang dari India kita antisipasi agar tidak terjadi penyebaran di Indonesia," ungkapnya. 

Disaat yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengatakan, Kami tegaskan tidak ada eksodus warga negara India ke Indonesia khususnya Jakarta,

Selain itu, kata Fadil, semua orang yang datang dari India akan diisolasi. 

"Dan yang pasti, apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut yang menjadi persyaratan masuk ke Indonesia, akan mendapat sanksi hukum," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kemendagri Siap Ayomi Setiap Kegiatan Apkasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto mengucapkan selamat kepada para pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang baru. Ia pun menyampaikan pesan Mendagri, agar Apkasi melakukan kolaborasi dengan Kemendagri terkait jalannya pemerintahan di daerah.

"Pesan Pak Mendagri kepada Apkasi, diharapkan adanya sinergi, kolaborasi antara asosiasi dengan kami di Kemendagri. Setiap ada masalah yang menyangkut pemerintahan daerah bisa didiskusikan langsung dengan kami. Nomor HP Dirjen-Dirjen di Kemendagri siap kami share,” kata Ardian dalam kegiatan Silaturahmi Dewan Pengurus Apkasi dan Santunan Anak Yatim di Gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta, Kamis (22/04/2021).

Dengan demikian, Ardian mengimbau, kapan pun para Bupati beserta jajarannya mengalami kendala atau permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dapat segera dikoordinasikan atau dikonsultasikan dengan Kemendagri. “Ataupun diadakan audiensi secara langsung,” ujar Ardian.

Ardian menambahkan, ada beberapa hal strategis yang memang butuh masukan dari para pengurus Apkasi. Yang paling utama, kata dia, menyangkut Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022. “Karena Bapak dan Ibu Bupati lah yang menjadi aktor implementator kebijakan Kemendagri menyangkut desain APBD, maka kami sangat berharap segala bentuk masukan dan saran yang konstruktif,” imbuhnya.

Berikutnya, Ardian lantas menyebutkan tahapan pemilu serentak 2024 akan dimulai pada tahun 2022. Dari kacamata pembiayaan, kata dia, dibutuhkan anggaran yang cukup besar.

Untuk itu, berkaitan dengan Pilkada, Ardian mengemukakan perlunya dibuat semacam dana cadangan. “Jadi silahkan nanti pemerintah daerah merumuskan berapa estimasi kebutuhan untuk Pilkada di 2024 dan nabungnya bisa dimulai dari tahun 2022, sehingga dengan langka ini mudah-mudahan bebannya tidak berat di 2024,” jelasnya.

Ardian juga menyampaikan, saat ini di Kemendagri bersama dengan Kemenkeu, Bappenas, Setneg dan Kemenkumham sedang mendesain RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Di dalamnya nanti akan mereformasi ulang bagaimana mendesain DAU, DAK, DBH, Dekon dan TP.

“Tentunya Bapak/Ibu lah yang nanti akan menerima dampak terhadap pijakan tersebut. Kami nanti butuh semacam panitia kecil dari Apkasi sebagai tempat kita diskusi dan konsultasi agar bisa memperjuangkan kebutuhan dana di daerah. Jadi UU Nomor 33 Tahun 2004 harus kita evaluasi dan bagaimana arah kebijakannya ke depan, sehingga hal ini pun kami perlu masukan dari Bapak/Ibu Bupati sekalian,” tandas Ardian.

Menyoal SIPD, Ardian menjelaskan, awalnya sistem itu dirancang sebagai kanal rekaman, di mana setiap daerah transaksi direkam, karena pihak Kemendagri membutuhkan informasi yang update, yang aktual dan faktual. Apalagi hal itu memang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib menyajikan informasi keuangan dan pembangunan.

“Seiring dengan kebutuhan, SIPD ini mendesak diterapkan sehingga mimpinya nanti Presiden memiliki semacam dashboard yang bisa melaporkan secara realtime bagaimana laporan belanja daerah dan apa saja output progres pembangunan di semua daerah,” harapnya.

Sebelum mengakhiri paparannya, Ardian kembali menegaskan pesan Mendagri yang mewanti-wanti agar para Dirjen di Kemendagri mengayomi semua asosiasi pemerintah daerah. “Kami merasa terhormat diundang oleh Apkasi dan ke depan forum-forum, seperti inilah yang harus terus digalakkan,” tukasnya.

Sementara itu di penghujung acara, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik membuka ruang diskusi kepada para bupati untuk membahas beberapa isu strategis. Akmal memahami banyak hal yang harus didiskusikan termasuk masalah-masalah yang dihadapi oleh para bupati menyangkut persoalan di daerah.

“Prinsipnya kami di Kemendagri, khususnya di Direktorat Jenderal Otda hadir untuk memberikan fasilitasi dan pelayanan agar kepemimpinan teman-teman bupati di daerah, betul-betul bisa berjalan efektif hingga akhir masa jabatannya nanti,” imbuh Akmal.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, kegiatan di bulan suci Ramadhan ini merupakan kali pertamanya di Apkasi sejak ia dilantik pada 26 Maret 2021 silam. "Alhamdulillah di bulan yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersama para bupati dan Kemendagri sambil kita mendiskusikan peran Apkasi ke depan untuk menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para anggota," ujarnya.

Sutan Riska mengharapkan dukungan penuh dari Kemendagri dalam setiap aktivitasnya. Apalagi, kata dia, peran Kemendagri sangatlah besar. “Hal ini terus mendorong kami untuk terus berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerja sama dengan Kemendagri untuk ke depan bisa membantu kami di pemerintah kabupaten bisa menjalankan fungsi kepemerintahan selaras dengan kebijakan-kebijakan nasional," imbuh Bupati Dharmasraya ini.

Sutan Riska juga menyampaikan, Apkasi belum lama ini menyelenggarakan rapat teknis untuk memberikan masukan terhadap Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022. Sutan menambahkan, beberapa isu yang mengemuka adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Pembahasan SIPD bagi para bupati cukup antuasias untuk disikapi, bukan kami di daerah tidak suka dengan SIPD, justru pembahasan kami lebih mengharapkan bimbingan dan arahan khusus dari Kemendagri agar terjadi keseragaman di semua pemerintah kabupaten. Apkasi mendorong SIPD ini bisa menjadi program unggulan dari pemerintah pusat," tegas Sutan.

Hal penting lainnya, Sutan menjelaskan sesuai dengan amanat Munas V Apkasi 2021 yakni tentang susunan kepengurusan Apkasi masa bhakti 2021-2026. "Alhamdulillah tugas kami untuk menyusun dewan pengurus telah rampung dan kami berniat untuk melaporkan langsung kepada Mendagri dalam waktu dekat ini,” ujar Sutan lagi.

Dalam acara yang berlangsung sederhana dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tersebut, selain Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, juga hadir Penasehat Khusus Apkasi Ryaas Rasyid, serta para bupati dari berbagai daerah. (Arianto)

Read More

Wamendes PDTT Harap Eks Pekerja Migran dapat Tularkan Skill ke Warga Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi menjadi narasumber dalam FGD Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang bertema Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Keorganisasian SBMI dari Desa  melalui Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Koperasi dan Penanganan Kasus, pada Jumat (23/04/21).

Wamen Budi Arie mengatakan, Kemendes PDTT sedang menggagas program untuk mendukung aktivitas pembangunan yang ada di desa melalui konsep pentahelix yang dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, tantangan pembangunan harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa dilakukan sendirian. Keterlibatan pemerintah, warga, akademisi, swasta termasuk dengan SBMI atau dengan eks buruh/pekerja migran akan lebih mempercepat pembangunan.

Wamen Budi Arie berharap agar SBMI atau eks Buruh atau Pekerja Migran dapat menularkan soft skill, pengalaman, serta pengetahuan yang telah didapat sebelumnya dari luar negeri untuk ditularkan ke warga desa.

“Serikat buruh migran Indonesia atau eks buruh migran Indonesia yang kembali ke kampung halaman, mari sama-sama kita membangun, memproduksi dan melakukan kegiatan aktivitas ekonomi agar bisa bermanfaat bagi kemajuan desa,” ungkapnya.

Selain itu, Wamendes PDTT Budi Arie Setiadi juga memaparkan tiga ciri desa yang berpotensi menjadi desa maju. Menurutnya dari pengalaman menjadi Wakil Menteri Desa PDTT selama 1,5 tahun, setidaknya ia menemukan tiga ciri yang menandakan sebuah desa akan maju.

Pertama adalah masih adanya anak muda yang tinggal di desa. Menurutnya, desa tanpa anak muda tidak akan maju, karena kemajuan selalu didorong dari semangat dan militansi yang dimiliki oleh anak-anak muda.

“Termasuk pengembangan-pengembangan desa wisata, saya selalu menekankan berkali-kali bahwa harus melibatkan anak-anak muda. Pada anak muda kita mengharapkan bisa mengurangi arus urbanisasi dan membangun desa-desa yang ada,” jelasnya.

Ciri yang kedua adalah sumber daya manusia (SDM) yang kreatif dan inovatif. Sedangkan ciri yang ketiga adalah keterlibatan warga masyarakat desa itu sendiri.

“Kita ingin pembangunan yang partisipatif, pembangunan yang melibatkan warga masyarakat desa,” pungkasnya. (Arianto)

Read More

Penandatanganan Kerjasama Kwarda Gerakan Pramuka Dengan BNN Sumatera Utara

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Kepala BNN Provinsi Sumatera Utara Brigjen Pol Drs. Atrial SH Melakukan Penandatanganan Kerja sama dengan Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara bertempat di Ruang BNN Sumut Lt. II di Kantor BNNP Sumatera Utara Kamis (22/04/2021) pukul 09.00 WIB.

Kedatangan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Sumut Drs. Nurdin Lubis , SH, MM dan Seluruh unsur Pimpinan Kwarda Sumut disambut hangat oleh Ketua BNN sumut yang turut didampingi oleh para pejabat BNN Sumut. 

Pertemuan tersebut diisi dengan perbincangan santai guna terjalin silaturahmi yang semakin kompak dan solid antara Gerakan Pramuka Sumut dan BNN Prov. Sumut khususnya dalam penanganan Narkotika di wilayah Sumut

Dalam kesempatan tersebut, Ka Kwarda Gerakan Pramuka Sumut Drs. H Nurdin Lubis SH, MM mengatakan bahwa secara tegas Gerakan Pramuka dan jajaran akan Membantu menjadi Garda terdepan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di seluruh wilayah Sumut.

Selama ini Gerakan Pramuka Sumut telah membentuk satu satunya satgas Tangkal Napza dan memerintahkan seluruh anggota Gerakan Pramuka untuk mensosialisasikan bahwa anggota Gerakan Pramuka Sumut berkomitmen untuk membantu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). ujar Ka Kwarda Sumut.

Sementara itu, Ka BNN Prov. Sumut Brigjen Atrial menyampaikan bahwa mereka akan bekerjasama kepada Kwarda Gerakan Pramuka Sumut khususnya dalam hal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di wilayah Sumut. 

Kegiatan yang berlangsung dengan Tetap Menjaga Protokol kesehatan ini berjalan lancar dan bersahabat dan di tutup dengan Penandatanganan Kerja sama Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Yang di lakukan oleh Ka Kwarda Sumut dan Ka BNN Sumut. **

Read More

Kuartal I-2021, Kinerja ESSA Kinclong

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Surya Esa Perkasa Tbk ("ESSA" atau"Perseroan") emiten yang bergerak di sektor Energi dan Kimia melalui Kilang LPG (liquefied petroleum gas) dan produksi Amonia, mencatatkan

kinerja keuangan yang meningkat secara signifikan pada Kuartal I-2021. 

"Selain itu, Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar USD 68,5 juta pada Kuartal I-2021, meningkat sebesar 8,86% dibandingkan pada Kuartal I-2020 sebesar USD 62,9 juta," kata Presiden Direktur ESSA, Vinod Laroya dalam keterangan tertulis. Kamis (22/04)

Sedangkan dari sisi operasional, kata Vinod, Perseroan berhasil mengurangi beban penjualan sebesar 18% dan beban administrasi dan umum dengan 17% lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. 

"Hal tersebut memungkinkan Perseroan menghasilkan marjin operasi yang lebih baik yang menjadikan laba bersih Perseroan naik menjadi sebesar USD 9,5 juta pada Kuartal I-2021, dibandingkan sebesar USD 0,3 juta pada Kuartal I-2020," ungkap Vinod.

Bahkan, lanjut Vinod, Peningkatan pendapatan serta laba bersih

ESSA seiring dengan adanya pemulihan kembali harga Amonia secara tajam sejak Januari 2021. 

"Ke depan, ESSA akan terus meningkatkan kinerjanya seiring dengan pemulihan harga dan permintaan di pasar global," pungkasnya. (Arianto)

Read More

ZINC Optimis Kinerja Terus Tumbuh

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten pertambangan bijih besi (Fe) dan Galena PT Kapuas Prima Coal Tbk ("ZINC" atau"Perseroan") memperoleh restu dari para pemegang saham untuk melakukan proses peminjaman dana sebesar-besarnya Rp1,6 Triliun melalui pihak perbankan. Aksi Perseroan tersebut diputuskan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Kamis (22/04) di Jakarta. 

"Menurut rencana, dana hasil pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal untuk percepatan peningkatan kapasitas produksi ZINC, yang di mana selain untuk produksi timbal dan seng, Perseroan juga berencana untuk melanjutkan produksi bijih besi untuk dijual di dalam negeri," kata Padli Noor selaku Direktur ZINC.

Pada tahun ini, kata Padli, Perseroan akan fokus pada bisnis inti dan menambah kapasitas penambangan dan produksi untuk meningkatkan kinerja. Selain itu, Perseroan optimis kinerja akan terus tumbuh seiring dengan pemulihan ekonomi setelah adanya vaksinasi Covid-19. 

"Kami optimis kinerja tahun ini akan lebih baik dari tahun 2020. Hal ini didorong dengan dengan adanya peningkatan harga komoditas, serta peningkatan permintaan akan konsentrat timbal dan seng dari berbagai negara. Sehingga dengan demikian diharapkan harga komoditas akan stabil, dan penjualan untuk komoditas tersebut juga dapat terus meningkat," ungkap Padli.

Asal tahu saja, lanjut Padli, dalam RUPSLB Perseroan telah menunjuk Bapak Drs. Bambang Ghiri, SE, MBA, MH. sebagai Komisaris Independen yang baru, menggantikan Alm. Bapak Wilmar Marpaung SH., yang wafat pada Desember 2020.

"Tak cuma itu, Kami senang Bapak Bambang bergabung sebagai Komisaris Independen Perseroan yang baru. Beliau merupakan seorang profesional, dimana beliau akan membantu dan mengawasi dari sisi Good Corporate Governance (GCG) Perseroan ke depan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Menhub: Sektor Transportasi Dukung Kesetaraan Kaum Perempuan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Sektor transportasi menjadi salah satu sektor yang mendukung kesetaraan terhadap kaum perempuan. Hal ini terlihat dari banyaknya perempuan yang telah menggeluti profesi di sektor transportasi yang biasa identik dengan laki-laki, seperti misalnya profesi pilot, supir, pelaut, hingga kondektur wanita.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat membuka kegiatan Webinar Kartini Milenial Taruni-Taruni Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan dengan tema “Menyiapkan Generasi Muda Kartini Perhubungan yang Smart, Kreatif, Tangguh dan Beretika” yang diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenhub, Rabu (21/4).

“Saat ini, perempuan memiliki kebebasan untuk memilih karir, bahkan, pekerjaan yang dahulu identik dengan laki-laki saat ini juga sudah banyak digeluti oleh perempuan. Beberapa bisnis di sektor transportasi bahkan dipimpin oleh perempuan. Hal ini menandakan bahwa kesetaraan terhadap perempuan sudah terjadi. Oleh karena itu, perempuan harus merasa sejajar, merasa mampu, dan bisa meningkatkan kapasitas sebagai perempuan yang terus bergerak maju, bebas, dan merdeka,” tutur Menhub Budi.

Dalam webinar yang disaksikan para taruni perguruan tinggi transportasi di lingkungan Kemenhub, Menhub berpesan kepada para taruni untuk selalu belajar dan berusaha dengan sungguh-sungguh agar memperoleh hasil maksimal serta menjadi orang yang berhasil dan menjadi kebanggaan keluarga, bangsa dan Negara.

“Adik-adik taruni adalah para perempuan terpilih yang telah berkesempatan mengenyam pendidikan di sektor transportasi dan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan Indonesia. Buktikan bahwa dalam proses pendidikan, kalian merupakan figur yang sangat diperhitungkan, dan memiliki daya saing yang tinggi. Saya yakin, apabila kalian berusaha dengan bersungguh-sungguh, hasil yang didapatkan akan setimpal,” tutur Menhub.

Lebih lanjut Menhub menuturkan, terwujudnya kesetaraan terhadap kaum perempuan adalah berkat perjuangan dan kegigihan dari mendiang Raden Ajeng Kartini, yang mampu menginspirasi perempuan untuk bangkit dan menjadi bagian penting dalam hidup, dan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laik baik dalam aspek pendidikan maupun dalam karir.

Webinar virtual diikuti oleh para taruni yang berasal dari 23 perguruan tinggi di lingkungan Kemenhub, pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemenhub, serta para pegawai di lingkungan Kemenhub. (Arianto)

Read More

BULL Rombak Jajaran Direksi dan Komisaris

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten pelayaran PT Buana Lintas Lautan Tbk ("BULL" atau "Perseroan") yang bergerak di kapal tanker minyak menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kembali pada Jum'at (16/04) di Sampoerna Strategic Square, Jakarta.

Wong Kevin, Direktur Utama PT Buana Lintas Lautan Tbk mengatakan, Dalam RUPSLB, Perseroan telah menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat: Bapak Hermawan Chandra dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan; Bapak Wong Kevin dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan; dan Bapak Andreas Kastono Ahadi dari jabatannya selaku Direktur Perseroan.

"Disisi lain, RUPSLB telah menyetujui pengangkatan: Bapak Andreas Kastono Ahadi sebagai Komisaris Perseroan; Bapak Mohamad Prapanca sebagai Komisaris Independen Perseroan; Bapak Henry Jusuf sebagai Direktur Utama Perseroan; Bapak Vicky Ganda Saputra sebagai Direktur Perseroan; dan Bapak Wong Kevin sebagai Direktur Perseroan," kata Kevin kepada awak media di Jakarta.

Asal tahu saja, kata Kevin,  komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut:

- Bapak Halim Jusuf selaku Komisaris Utama; 

- Bapak Andreas Kastono Ahadi selaku Komisaris;

- Bapak Achmad Widjaja selaku Komisaris Independen;

- Bapak Mohamad Prapanca selaku Komisaris Independen

Direksi;

- Bapak Henry Jusuf selaku Direktur Utama; 

- Bapak Vicky Ganda Saputra selaku Direktur;

- Bapak Henrianto Kuswendi selaku Direktur;

- Bapak Fauqi Hapidekso selaku Direktur; dan

- Bapak Wong Kevin selaku Direktur.

Selanjutnya, tutur Kevin, RUPSLB juga telah menyetujui mengubah ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan.

"Dan yang paling penting,  Kedepannya Direksi yang baru dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kinerja Perseroan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

CITA Bagikan Dividen Sebesar Rp 91 per Saham

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten pertambangan bauksit dan produsen Smelter Grade Alumina (SGA) PT Cita Mineral Investindo Tbk ("CITA" atau "Perseroan") melalui entitas asosiasinya PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (“WHW”), mencatatkan kinerja positif pada tahun 2020, walaupun terkena dampak pandemi Covid-19. 

"Sepanjang tahun 2020, CITA membukukan pendapatan bersih senilai Rp 4,34 triliun. Realisasi ini naik 11,55% dibandingkan pendapatan bersih CITA tahun 2019 yang hanya Rp 3,89 triliun, sedangkan laba bersih tahun 2020 tercatat sebesar Rp 649,92 miliar," kata Yusak Lumba Pardede, Direktur CITA saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2020 di Jakarta. Kamis (21/04)

Yusak mengungkapkan, Perseroan memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp 91 per saham dari total deviden sebesar Rp 360,39 miliar. 

Pada tahun 2020, kata Yusak, Perseroan berhasil menjual 7,95 juta ton MGB dimana sebanyak 85,49% atau sekitar 6,79 juta ton merupakan penjualan ekspor, sedangkan sisanya sebanyak 1,15 juta ton dijual di dalam negeri ke entitas asosiasi WHW. Jumlah volume penjualan meningkat 8,37% dibandingkan tahun 2019. Sementara volume penjualan SGA tetap stabil yaitu 1,06 juta ton dari tahun 2019. 

Selain itu, tambah Yusak, Perseroan juga memperoleh kuota ekspor dari Pemerintah masing-masing sebanyak 4,03 juta ton pada April 2020 dan 4,26 juta ton pada bulan Oktober 2020 yang berlaku selama 1 tahun hingga 2021.

Yusak melanjutkan, “Kinerja Perseroan tahun ini juga diharapkan semakin membaik seiring dengan rencana penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian SGA fase yang dapat menambah kapasitas penjualan lokal Perseroan.

Disaat yang sama, Hidayat Sugiarto, Deputy Finance and Accounting Department Head WHW menegaskan, Dengan kondisi mobilitas yang mulai membaik di akhir 2020, diharapkan fasilitas pemurnian WHW fase dua dapat diselesaikan paling lambat akhir tahun 2021. "Setelah rampung dan berproduksi optimal, WHW dapat

meningkatkan kapasitas produksi menjadi dua juta ton SGA per tahun," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kemhan Monitor Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) terus memonitor pencarian kapal selam KRI Nanggala – 402 dari jajaran Armada II Surabaya yang hilang kontak pada Rabu (21/4/2021) pagi, saat sedang melaksanakan latihan penembakan senjata strategis di perairan selat Bali.

Diketahui, KRI Nanggala yang akan melaksanakan penembakan Torpedo SUT meminta izin menyelam pada pukul 03.00 WIB. Setelah diberikan izin menyelam sesuai prosedur, kapal hilang kontak dan tidak bisa dihubungi.

Selanjutnya diadakan pencarian oleh kapal lain yang terlibat dalam Satgas latihan tersebut.

Bahkan, Pada pukul 07.00 WIB melalui pengamatan udara dengan helikopter, ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi awal menyelam.

Dalam latihan tersebut KRI Nanggala membawa 53 awak (49 ABK, 1 komandan kapal, dan 3 orang Arsenal).

Hingga saat ini pencarian masih terus dilakukan dengan mengirimkan KRI Rigel dari Dishidros Jakarta dan KRI Rengat dari Satuan Ranjau untuk membantu pencarian dengan menggunakan side scan sonar.

Selain itu, TNI AL juga telah mengirimkan distres ISMERLO ( International Submarine Escape and Rescue Liaison officer).

Begitu juga, Beberapa negara sudah merespons dan siap memberikan bantuan di antaranya adalah AL Singapura, AL Australia, dan AL India.

Asal tahu saja, KRI NANGGALA-402 dibuat tahun 1977 di HDW (Howaldtswerke Deutsche Werft) Jerman dan bergabung dengan jajaran TNI AL tahun 1981. (Arianto)

Read More

Kapal Selam KRI Nanggala 402 Hilang di Utara Bali

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

KRI Nanggala-402 hilang di perairan sekitar 60 mil dari utara Bali, pagi tadi. Kapal-kapal perang TNI AL telah dikerahkan ke lokasi. Indonesia juga telah meminta bantuan Singapura dan Australia.

Satu dari lima kapal selam yang dimiliki Indonesia, KRI Nanggala–402 hilang, pada Rabu (21/4/2021) pagi. Kapal selam buatan Jerman tahun 1979 tersebut dikhawatirkan tenggelam.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membenarkan insiden itu. Ia mengatakan, kapal selam diperkirakan hilang di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 kilometer, dari utara Pulau Bali, pagi tadi, sekitar pukul 03.00. “Baru ijin menyelam, setelah diberi clearance, langsung hilang kontak,” kata Hadi.

Hadi berharap, kapal selam tersebut masih bisa ditemukan. Saat ini, TNI tengah mengerahkan berbagai kapal perang menuju ke tempat kejadian. 

Selain itu, Indonesia telah meminta bantuan Singapura dan Australia yang memiliki kapal penyelamat kapal selam. Ada dugaan, kapal itu kini berada di palung di kedalaman 700 m. "Besok saya segera menuju ke lokasi," kata Hadi.

Bahkan, KRI Nanggala semula ikut dalam skenario latihan penembakan rudal di laut Bali. Latihan yang rencananya dihadiri oleh Panglima TNI dan Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Yudho Margono tersebut, akan digelar pada Kamis (22/04).

Disisi lain, KRI Nanggala diduga tenggelam saat sedang gladi resik untuk latihan penembakan rudal. Semula sejumlah wartawan akan dilibatkan untuk meliput latihan penembakan rudal tersebut.

Asal tahu saja, Para wartawan yang seharusnya sudah memasuki KRI dr Soeharso pada pukul 10.00, hingga kini masih belum mendapat informasi tentang rencana keberangkatan.

Kompas sempat memantau lalu lintas kapal melalui aplikasi Marine Radar. Pada pukul 10.00 hingga 12.00, tampak ada dua kapal militer di sebelah utara Bali. Keduanya tampak berjarak dalam posisi berdampingan. 

Namun, pada pukul 15.30, salah satu kapal sudah terlihat mendekati pesisir Bali Utara, sedangkan kapal lainnya masih tetap berada di posisi semula. (Arianto)

Read More

Starz Luncurkan Aplikasi Lionsgate Play di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Setelah sukses meluncurkan Lionsgate Play di India, STARZ, salah satu platform streaming global premium terkemuka, telah meluncurkan aplikasi OTT Director-Consumer 'Lionsgate Play' di Indonesia, sehingga memperluas kehadirannya di Asia. 

Dengan ini, Lionsgate Play menghadirkan perpustakaan film-film blockbuster Hollywood, franchise film, serta serial orisinil dan boxset pertama di Indonesia yang dapat diakses oleh khalayak luas di Indonesia.

President & Chief Executive Officer STARZ, Mr. Jeffrey A. Hirsch mengatakan, Indonesia adalah pasar yang menarik bagi kami. Jumlah penduduk yang besar dan beragam, peningkatan penggunaan data di daerah perkotaan dan pedesaan, dan adopsi OTT di semua demografi menciptakan peluang yang menarik bagi kami untuk meluncurkan Lionsgate Play. Kami yakin bahwa konten kami yang unik, eksklusif, dan dikurasi dengan luar biasa akan menghasilkan respons yang bagus dari penonton Indonesia. 

"Disisi lain, Lionsgate Play Indonesia akan menghadirkan film-film blockbuster seperti "Hunger Games" dan "Twilight Saga" serta serial populer seperti "Weeds", "Power", "Mad Men", "The Spanish Princess". Juga termasuk film pemenang Academy Award® seperti 'The Aviator' dan 'Babel' hingga drama romantis 'Remember Me' dan film bertabur bintang seperti 'Now You See Me'," kata Jeffrey saat peluncuran secara virtual.

Senada, Rohit Jain, Managing Director dari South Asia and Networks - Emerging Markets Asia di Lionsgate Play sangat bersemangat untuk membawa brand global tersebut ke pasar Indonesia. 

"Kami sangat senang dapat meluncurkan aplikasi Lionsgate Play yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia. Kami ingin memberikan konten terbaik, yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang akan memikat penonton kami dengan hiburan yang dibuat khusus untuk anda yang menggambarkan rilis terbaru yang paling menarik dan kumpulan konten premium kami," kata Jain.

Bahkan, lanjut Jain, Layanan Lionsgate Play menyediakan dua model berlangganan untuk mengakses aplikasi yaitu Rp35.000 per bulan dan Rp179.000 selama setahun. Pilihan harga ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen Indonesia untuk menikmati hiburan global terbaik dengan harga terjangkau dan kenyamanan mereka. Konten Lionsgate Play juga akan tersedia melalui berbagai penawaran bundle dengan mitra utama seperti Telkomsel dan Telkom. 

Sementara itu, Guntur Siboro, General Manager dari Lionsgate Play Indonesia yakin bahwa kemitraan dengan pemain besar Telkomsel dan Telkom akan menghadirkan pengalaman pelanggan yang nyaman dan akses mudah ke konten Lionsgate Play bagi pelanggan mereka. 

“Asal tahu saja, Kemitraan ini memungkinkan kami memberikan pengalaman hiburan terbaik kepada lebih banyak orang Indonesia. Dengan jangkauan audiens yang beragam, Lionsgate Play dapat dinikmati berbagai lapisan masyarakat. Semua orang dapat menikmati konten Lionsgate Play. Nantikan pengumuman menarik lainnya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Pengiriman Anteraja Meningkat Tiga Kali Lipat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Tri Adi Bersama (Anteraja), perusahaan rintisan (startup logistik) yang merupakan anak usaha dari PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA), berhasil cetak kinerja positif di tahun kedua operasi, yang di dukung oleh meningkatnya transaksi melalui e-commerce selama masa pandemi Covid-19.

Selama tahun 2020, volume pengiriman Anteraja telah mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat yang mencapai rata-rata volume pengiriman lebih dari 300.000 paket/hari, dibandingkan pada tahun 2019 hanya mencapai 100.000 paket/hari.

Suyanto Tjoeng, selaku CEO Anteraja mengungkapkan, Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya minat masyarakat dalam berbelanja secara online, memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja dari industri logistik seperti Anteraja. Di tahun 2021 ini kami berharap kinerja Anteraja dapat terus meningkat, dan mencapai target pengiriman lebih dari 500.000 parcel/hari.

"Pertumbuhan signifikan yang dicapai oleh Anteraja dalam kurun waktu dua tahun beroperasi, tidak terlepas dari sistem teknologi yang unggul, serta didukung oleh
pengalaman ASSA Group dibidang penanganan armada kendaraan rental dan logistik selama  bertahun-tahun," kata Suyanto dalam keterangan tertulis. Rabu (21/04)

Selain itu, kata Suyanto, faktor penting yang juga menjadi garda terdepan kunci kesuksesan perjalanan Anteraja adalah faktor sumber daya manusia yang dimiliki, salah satunya yaitu kurir Anteraja yang disebut dengan SATRIA. Hingga saat ini, Anteraja telah memiliki lebih dari 10.000 SATRIA yang tersebar di Indonesia.

“SATRIA merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman oleh kurir Anteraja, yang berarti Sigap, Aman, Terpercaya, Ramah, Integritas dan Amanah. Nilai-nilai tersebut selalu menjadi bagian terpenting bagi kurir Anteraja untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, dan mengantarkan kebahagiaan kepada para pelanggan, sesuai dengan tagline kami yaitu ‘Pasti Bawa Hepi,’” tambah Suyanto.

Saat ini, lanjut Suyanto, layanan Anteraja sudah tersedia di seluruh ibu kota provinsi, dengan lebih dari 600 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia. Tahun ini Anteraja akan fokus untuk memperluas titik layanan untuk wilayah-wilayah yang belum dimasuki khususnya wilayah yang ada diluar Pulau Jawa.

“Khusus di Pulau Jawa, layanan Anteraja sudah tersedia di semua kecamatan. Saat ini kami ingin fokus untuk memperluas titik layanan ke seluruh wilayah Indonesia, apalagi mengingat pasar bisnis online tidak hanya ada di Pulau Jawa saja. Sehingga kami melihat hal ini sebagai sebuah peluang untuk Anteraja dapat menjangkau customer yang lebih luas dimasa mendatang,” tutup Suyanto. (Arianto)

Read More

Mendagri Harap Pembangunan SDM Menjadi Perhatian di Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat sumber daya manusia (SDM) asli Papua. Diharapkan hal itu dapat menjawab persoalan SDM yang dihadapi oleh Provinsi Papua. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa (20/4/2021).

Mendagri pun meminta agar program-program yang bakal dijalankan dapat memberikan afirmasi bagi percepatan pembangunan SDM asli Papua. Menurut Mendagri, keberpihakan itu harus ada, tetapi tetap dengan memperhatikan kualitas. Dengan kata lain, bukan karena dipaksakan. “Tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri,” ujar Mendagri.

Kendati demikian, Mendagri menekankan, jangan sampai semua SDM asli Papua diarahkan untuk menjadi pegawai negeri. Pasalnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua begitu melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup. 

Menurutnya, masyarakat sekitar bisa didorong untuk berwirausaha, saling bekerja sama dengan warga lain untuk memanfaatkan sumber daya alam, dan melakoni usaha lainnya.

Untuk itu, kata Mendagri, pendidikan vokasi sebagai upaya menunjang pengelolaan tersebut sangat dibutuhkan. Mendagri menyadari, meski beberapa tempat di Provinsi Papua telah memiliki perguruan tinggi, tetapi di daerah tertentu belum tersedia. Hal ini membuat jarak Indeks Pembangunan Manusia antardaerah terbilang jauh.

Karena itu, Mendagri menilai perlunya dibangun perguruan tinggi atau sekelas politeknik untuk menunjang pendidikan vokasi di beberapa daerah. Dia mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat diberi dukungan. (Arianto)

Read More