Dua Orang Pelaku Pengeroyokan Diamankan Polsek Kembang Janggut

Duta Nusantara Merdeka | Kutai Kartanegara

Polsek Kembang Janggut telah mengamankan pelaku tindak pidana pengeroyokan terhadap korban yang berinisial AH, tempat kejadian di Rt.03, Desa Kembang, Janggut, Kecamatan Kembang Janggut, pada hari Rabu (02/06/2021).

Pengeroyokan terhadap korban AH dilakukan oleh para pelaku YA (22), DK (19), YS (30).

Kapolres Kutai Kartanegara (Kukar) AKBP Irwan Masulin Ginting melalui Kapolsek Kembang Kanggut IPTU Hadriansyah mengatakan bahwa ,para pelaku ini kami amankan di Polsek Kembang Janggut untuk kita mintai keterangan.

Kapolsek menambahkan, bahwa kejadian ini terjadi malam hari, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021, sekira jam 20.45 WITA, di Rt.003 Desa Kembang Jamggut, Kecamatan Kembang Janggut, dan untuk para tersangka sendiri telah kita amankan.

“Untuk situasi saat ini masih aman dan kondusif, serta tidak ada perlawanan para pelaku terhadap petugas kami,” pungkas Kapolsek.

Sementara itu, Kapolsek Kembang Janggut IPTU Hadriansyah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap menjaga situasi kamtibmas di daerahnya masing-masing, bila mana ada terjadinya gangguan kamtibmas agar segera melapor ke polsek terdekat atau bisa hubungi call center 110 untuk menghadirkan petugas kepolisian dalam menciptakan situasi aman dan kondusif. **

Wartawan DNM : Imam Sudrajat

Read More

RENTAN MEDAN Genjot Operasi Prokes Covid 19

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

DPC Relawan Antisipasi Solidaritas Bencana (RENTAN) Kota Medan Gelar Operasi Penegakan Protokuler Kesehatan Covid 19 Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 di Jalan Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. 

Ketua DPC Rentan Kota Medan Bambang Sucipto, ST Mengatakan Penegakan Prokes Covid 19 yang dilakukan oleh DPC Rentan Kota Medan memiliki 2 rangkaian yaitu menyadarkan pengguna jalan dalam bentuk sosialisasi singkat dan membagi 2000 masker kepada pengguna jalan atau masyarakat. 

"DPC RENTAN Kota Medan Menggelar Operasi Penegakan Prokes Covid 19 memiliki 2 rangkaian kegiatan yakni menyadarkan pengguna jalan ataupun masyarakat akan bahayanya virus covid 19 dalam bentuk sosialisasi singkat dan membagi 2000 masker kepada pengguna jalan atau masyarakat". Katanya. 

Sekretaris DPC Rentan Kota Medan Rizkinta Sitepu menjelaskan tujuan operasi ini untuk menekan risiko penularan covid 19 dengan terus menerapkan prokes baik itu pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. 

"Didalam operasi penegakan prokes ini terdapat operasi patuh masker dan gerakan berbagi 2000 masker yang nantinya akan dipergunakan oleh masyarakat khususnya pengguna jalan dengan tujuan untuk menekan risiko penularan covid 19 dengan terha menerapkan protokoler kesehatan baik itu memakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan". Jelasnya. 

Ia juga menambahkan bahwa penegakan prokes ini dilakukan di dua titik tempat isolasi mandiri yaitu Persimbangan Jalan Ngumban Surbakti dengan Jalan Setiabudi dan diantara Jalan Bunga Melur Lingkungan Xdengan Jalan Bunga Wijaya Kesuma Psr. IV Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang mengacu kepada Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Medan selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 19 No. 440/27-k/V/21 Tentang PPKM Isolasi Lingkungan.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwasannya Rentan Menjadikan Relawan Yang Siap, Sigap dan Tanggap dalan Penyegahan dan Penganggulangan Bencana yag Berbasiskan Kepedulian Sosial dan Kemanusiaan dan Tidak Membedakan Agama, Ras, Suku, Golongan dan Pandangan Politik. Tegasnya. 

Ketua DPC Rentan Kota Medan Bambang Sucipto, ST Juga Menyimpulkan Bahwa Operasi ini akan terus berjalan dan mengedukasi warga supaya terus menerapkan protokoler kesehatan. **

Read More

Tolak Segala Upaya Penggiringan Opini Untuk Melemahkan Pimpinan KPK

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

TWK adalah metode yang tepat dan benar yang digunakan untuk melegalkan mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN. Hasilnya, ada sejumlah pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi ASN, 

Miris apabila mereka yang mengaku WNI menolak TWK serta menerima hasilnya, sedangkan TWK adalah seharusnya menjadi bagian jati diri sebagai anak bangsa Indonesia. dalam membangun fondasi bangsa, Pancasila, dan NKRI

KPK telah melakukan mekanisme yang benar pada TWK dalam rangka melaksanakan alih status pegawai menjadi ASN sebagaimana merujuk pada UU KPK yang baru. Tidak ada orang yang bisa mengintervensi. harus dilihat di UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, itu pasal 3 itu menjelaskan, KPK sebagai lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun,”

KPK telah melakukan mekanisme yang benar pada TWK dalam rangka melaksanakan alih status pegawai menjadi ASN sebagaimana merujuk pada UU KPK yang baru. Tidak ada orang yang bisa mengintervensi. harus dilihat di UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, itu pasal 3 itu menjelaskan, KPK sebagai lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun,”

Mereka Eks 51 pegawai KPK layak dipecat.

Mereka semua bersikap melawan keputusan pimpinan KPK secara terang-terangan dan reaksioner serta frontal,

ke 75 pegawai gagal TWK terhadap keputusan pejabat Negara dapat disimpulkan sebagai langkah subordinasi terhadap kekuasaan pemerintah yang sah.

Eks pegawai KPK Mengikuti perkembangan sejak awal penolakan revisi UU KPK 2019 sampai dengan TWK dan setelahnya ada yg lulus minta tunda dilantik semakin jelas dan terang-terangan dan terbuka bahwa mereka telah dengan sengaja dan mendesain untuk mengagalkan kebijakan proses legislasi (revisi UU KPK). Maka dapat di simpulkan bahwa saat ini mekanisme TWK adalah yang tepat untuk melakukan pembenahan dan penataan di dalam tubuh KPK. 

Ternyata apa yang selama ini di gembar-gemborkan oleh Eks 51 pegawai KPK di berbagai media semakin jelas, motivasi sejak awal dari mereka menginginkan agar KPK menjadi lembaga yang independen, yg mereka maksudkan bukan hanya dalam proses penyelidikan, dan tuntutan peradilan saja akan tetapi independen di luar rumpun eksekutif. Inilah yang menjadi permasalahannya, maka yang terjadi selama ini adalah KPK samakin sulit di kontrol dan terkesan adidaya dalam melakukan pemberantasan korupsi walaupun harus berlawanan dengan NKRI. 

Strategi jihad korupsi yang selama ini di gaung-gaungkan sebagian eks 75 pegawai KPK seringkali dibangun melalui agitasi, propaganda, provokasi dan adu domba jelas tampak ketika ke 75 pegawai KPK tidak lolos TWK. Maka sulit rasanya untuk menjadikan mereka ini sebagai abdi negara yang taat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila dan NKRI. 

Sudah tepat apabila pimpinan KPK melakukan TWK kepada seluruh pegawainya untuk melakukan alih status menjadi ASN, karena di situlah sarana yang di gunakan untuk menjaring pegawai KPK yang memiliki komitmen dan strategi pemberantasan korupsi yang berlandaskan semangat Membangun NKRI sesuai dengan Pancasila.

Seharusnya Mereka Eks 51 pegawai KPK dapat mengikuti aturan untuk menjadi ASN, jadi kalau ada keberatan. Silahkan menggunakan mekanisme hukum dan gugat ke peradilan TUN. Mereka kan paham hukum, jadi penyelesaiannya dg cara hukum bukan malah melakukan propaganda di media sosial dan membuat kegaduhan. Negara harus hadir dalam mengatasi persoalan ini, jangan sampai negara kalah dalam menghadapi kelompok yang sulit di atur sesuai dengan UU. sehingga tujuan bernegara dapat tercapai dan semakin terarah. **

Read More

3 Unsur Utama Harus Diperhatikan Saat Mau Transaksi Pinjaman Online

Duta Nusantara Merdeka | Jawa Timur

3 UNSUR utama harus diperhatikan saat mau melakukan transaksi pinjaman online (pinjol),supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Demikian diungkapkan Direktur PT.Jaya Mandiri Plus Grup, Agung Santoso, ketika menjadi salah satu pembicara webinar Literasi Digital dengan berbagai sub tema, berlangsung hari ini (2/6/2021) yang di selenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia, pukul 09.00-12.00 wib.

Tiga unsur utama yang di maksud Agung itu, diantaranya pertama pastikan sudah masuk dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kedua bunga pinjol yang masuk dalam OJK tidak tinggi, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Ketiga tidak ada biaya sebelum pencairan. 

"Jadi jangan tergesa-gesa bila mau gunakan aplikasi pinjol, di lihat dulu terdaftar di OJK, ketika anda ada penawaran pinjol atau anda mau pinjol, cek dulu di website OJK, setelah masuk OJK cek dulu bunga, setelah ok, baru tanya apakah ada biaya administrasi sebelum pencairan," ujarnya.

Agung sapaan akrab pria kelahiran Surabaya ini, menambahkan masih ada 2 unsur faktor pendukung, dan 1 unsur faktor waspada untuk kontrol diri.

Dua unsur faktor pendukung sebelum transaksi melalui pinjol, yakni pertama selalu catat jatuh tempo pembayaran termasuk kapan lunas, kedua catat besarnya pinjaman, sebab jangan sampai antara yang pinjam sama yang punyai pinjol terjadi ketidak cocokan, misal peminjan merasa pinjam 1.500.000 dalam ingatan, tapi pihak pemilik uang yang di pinjamkan menulis 2.000.000, makanya di simpan dalam bentuk screenshot, yang satu arsip kita, yang satu kita kirim japri kepada pengelola pinjol.

"Setelah tiga unsur utama, dua unsur pendukung, satu lagi unsur waspada, yaitu pinjol yang terdaftar tidak mema memaksa diri kepada calon peminjam, jika berkenan dengan cocok bunga, besar angsuran dan jatuh tempo, maka terjadi transaksi, " tukas Agung.

Kegiatan webinar literasi digital adalah menuju masyarakat melek teknologi dan cakap menggunakan literasi di gital.

Selain Agung Santoso ada tiga pembicara lain dengan sub tema yang berbeda, Wahyudi tentang Perubahan Intera ksi Sosial di Era Digital, Pornography Content in The Eye of Digital Ethics,Luqman tentang Dompet Digital : Tips Memilih Aplikasi Dompet Digital yang Aman dan Terpercaya. **

Read More

Penjualan INOV Meningkat 4,8% di Tahun 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Inocycle Technology Group Tbk ("INOV"), emiten yang bergerak di bidang daur ulang sampah botol plastik (PET) berhasil mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 4,8% pada tahun 2020. INOV membukukan penjualan sebesar Rp 518,7 miliar di tahun 2020, bertumbuh dibandingkan penjualan sebesar Rp 494,7 miliar di tahun 2019. 

 

"Meningkatnya penjualan INOV di tahun 2020 didukung oleh meningkatnya kebutuhan konsumen akan produk turunan INOV yaitu peralatan rumah tangga (homeware) dan produk bukan tenunan (non-woven) di masa pandemi Covid-19," kata Victor Choi,  Direktur INOV di Jakarta. Kamis (03/06)

Bahkan, kata Victor, Penjualan produk homeware INOV tercatat naik 99,1% dan produk non-woven tercatat naik 16,2% di tahun 2020.  

 

Di sisi lain, lanjutnya, dengan adanya pandemi global menyebabkan harga minyak mentah berada pada titik terendah, sehingga menyebabkan persaingan antara harga bijih plastik asli (Virgin PSF) yang merupakan turunan dari minyak mentah dengan harga Re-PSF. 

"Hal ini berdampak terhadap penurunan margin harga produk Re-PSF INOV dan terefleksi pada menurunnya laba kotor Perseroan. Selain itu, kerugian dari selisih kurs turun turut berimbas kepada rugi tahun berjalan, meskipun INOV masih mencatat laba usaha yang positif," ungkapnya. 

 

Sepanjang tahun 2020, kata Victor, INOV berupaya untuk terus mendukung ekosistem ekonomi sirkular dalam mewujudkan pengelolaan sampah plastik berkelanjutan untuk menjadi produk yang bermanfaat. 

"Kami berharap permintaan lokal dan ekspor untuk produk Re-PSF dan turunannya semakin tinggi. Sehingga kami optimis bahwa industri daur ulang sampah botol plastik akan membaik pada tahun 2021," pungkasnya. (Arianto)

Read More

BONGKAR.., Kejari Way Kanan Tengah Selidiki Dugaan Korupsi Disdik Setempat

Duta Nusantara Merdeka | Lampung

Kejaksaan Negeri (Kejari) Waykanan menyatakan data dugaan korupsi Dinas Pendidikan setempat yang dilaporkan oleh LSM KAMPUD telah mumpuni, pihaknya pun telah menerima arahan dari Kejati Lampung untuk melakukan pengembangan atau penyelidikan.

“Benar kami sudah terima surat arahan dari Kejati Lampung untuk menidaklanjuti laporan tersebut, atas dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan,” kata Kasi Intel Kejari Way Kanan, Pujiarto saat dihubungi di Way Kanan, Rabu (2/6/2021).

Dia mengatakan, untuk saat ini tahapannya tim sedang melakukan penambahan data dan bukti, agar paket hukum bisa dinyatakan lengkap dan masuk tahap penyidikan.

“Kita turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan data,” ucapnya.

Dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil pejabat berwenang, untuk melakukan konfirmasi apakah cocok dengan bukti yang ada atau perlu adanya penambahan bukti lain.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Kasi Penkum Andrie W Setiawan, S.H., S.Sos., M.H,. menegaskan pihaknya melakukan monitoring atas perkara yang telah diteruskan.

“Kita melakukan monitaring, sehingga kita paham perkara tersebut sampai mana,” kata dia.

Perlu diketahui Bosda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Way Kanan tahun anggaran 2019 dengan nilai Rp57 Miliar.

“Berdasarkan hasil penelusuran tim investigasi dan advokasi Lembaga, diperoleh data dan informasi bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan tidak menetapkan rekening BOS melalui keputusan Kepala Daerah/Bupati,” ungkap Ketua DPW LSM KAMPUD Seno Aji

Dia juga menjelaskan jumlah Sekolah Negeri di Kabupaten Way Kanan yang menerima dana BOS baik SD maupun SMP yakni sebanyak 361 Sekolah terdiri dari 298 SD dan 63 SMP, masing-masing sekolah membuka rekening Bank dalam bentuk tabungan untuk menampung dana BOS, sedangkan rekening tersebut belum diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan dengan keputusan Kepala Daerah, sehingga tidak ada kesepakatan/MoU antara Pemkab Way Kanan dengan Bank untuk pengaturan mekanisme pengelolaan rekening (nilai manfaat, bunga tabungan dan lainnya).

Sehingga, atas pengelolaan dana BOS tersebut, diduga telah terjadi Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Lalu, terdapat selisih belanja yang mengarah kepada penyimpangan, yaitu realisasi pendapatan dan belanja BOS regular pada laporan keuangan tidak sesuai dengan dokumen pendukung, perbedaan antara realisasi pada dokumen pendukung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Rp. 333.759.500,-.

Seno Aji juga menerangkan bahwa modus dugaan KKN terhadap belanja BOS Regular dan BOSDA yaitu dengan adanya belanja BOS yang pajaknya belum disetor ke rekening Kas Negara.

“Terdapat belanja BOS yang pajaknya (PPN) belum disetor ke rekening kas Negara dan telah melewati batas maksimal 7 hari setelah tanggal pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan Pemerintah,” kata dia.

Ditegaskan pula bahwa dugaan penyimpangan belanja BOS juga terjadi melalui modus untuk kegiatan MKKS, KKKS, MGMP, KKG, rehabilitasi sedang dan berat, penyelenggaraan upacara, acara keagamaan dan batas maksimal internet serta pembelian laptop. **

Read More

Prawita GENPPARI Kunjungi Pusat Pembibitan Udang Vanamei di Kalianda – Lampung

Duta Nusantara Merdeka | Lampung

“ Sebagian besar masyarakat Indonesia tentu menyukai udang, bahkan permintaannya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin terbukanya pangsa pasar luar negeri alias ekspor. Di samping rasa dagingnya yang gurih, ternyata udang juga kaya dengan kandungan nutrisi, misalnya sebagai sumber protein yang penting untuk pembentukan sel-sel tubuh.

Selain itu, ada beragam manfaat bagi kesehatan, termasuk untuk mencegah penyakit. Jika dilihat dari perspektif kepariwisataan, udang tidak sekedar sebuah komoditas makanan semata, melainkan bisa dirancang menjadi wisata edukasi perikanan yang menarik “, ujar Ketum DPP Prawita GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Kalinda – Lampung, Minggu (30/5).

Pada kesempatan tersebut rombongan DPP Prawita GENPPARI yang berkunjung ke Kalianda sebanyak lima orang dan diterima langsung oleh calon pengurus DPD Prawita GENPPARI kabupaten Lampung Selatan, Bung Uje. 

Setelah menikmati jamuan udang dan ikan bakar spesial, kegiatan dilanjut dengan kunjungan ke pusat pembibitan udang Vanamei. Bung Uje selaku salah satu pemilik pembibitan udang yang sukses ini, menjelaskan secara rinci dan detail mengenai teknis dan propek bisnis udang saat ini dan prognosa di masa yang akan datang.

Termasuk agresifitas dalam membuka pasar guna memastikan hasil panen langsung terserap karena demand yang tinggi. Customer atau pembeli benih udang ini adalah para pelaku budidaya pembesaran udang. Baik yang berada di kawasan Lampung Timur, maupun beberapa daerah lainnya di pulau Jawa.

Banyaknya pengusaha budidaya pembesaran udang berdampak pada tingginya permintaan terhadap benur atau bibit udang tersebut. Hal ini dikarenakan kebanyakan pembudidaya pembesaran udang tidak dapat membibitkan sendiri udang-udangnya. Oleh karena itu mereka lebih memilih membeli bibit-bibit unggul dari para pembibit udang. 

Kemudian Dede juga menjelaskan bahwa udang termasuk hewan kecil tak bertulang belakang (invertebrata) yang tempat hidupnya adalah di perairan, baik air tawar, air payau atau air asin. Jenisnya sendiri ada lebih dari 2000 spesies. Dari anatominya, udang memiliki 10 pasang kaki dan 2 antena sensor. 

Lebih lanjut ia juga menambahkan bahwa udang pada dasarnya adalah hewan pemakan segala (omnivora) yang memakan tumbuhan dan hewan kecil. Dalam berkembang biak, udang betina mampu bertelur sampai ratusan butir dan diletakkan di kaki betina. Setelah menetas, anak-anak udang berukuran sangat kecil dan seukuran plankton. Benih – benih udang ini menghabiskan waktunya dengan melayang-layang di air.

“ Untuk mendapatkan benih unggul, kondisi induk sangatlah penting. Dalam proses perawatan induk, perhatikanlah suhu, pH, oksigen dan juga kedalaman airnya. Pilihlah indukan yang mempunyai gerakan lincah dan tubuh berwarna jernih, organ tubuh tampak lengkap, dan bentuk tubuh ramping memanjang.

Termasuk dalam menyiapkan kolam perawatan untuk membantu pertumbuhan plankton sebagai pakan alami udang vanamei. Jangan lupa memberi pupuk urea dan TPS setiap satu minggu sekali. Kemudian untuk menjaga keseimbangan plankton dalam kolam, berikan juga urea dan fermentasi probiotik.

 Saat proses pemeliharaan, suhu air harus dijaga agar tetap berada dalam suhu normal yaitu antara 28°C-30°C, apabila suhu terlalu tinggi maka dapat terjadi reaksi kimia yang bisa meningkatkan pH dan NH3 “, ujar Bung Uje menekankan.

Di samping itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah jumlah induk yang dikawinkan harus memiliki perbandingan yang seimbang agar benih yang dihasilkan maksimal. Setelah dilakukan penyortiran, indukan yang telah siap memijah harus dipindahkan ke kolam pemijahan. Ukuran kolam juga harus diperhatikan agar efektif. Kolam juga harus dipasang filter untuk menyaring telur udang yang kemudian dipindahkan untuk proses penetasan.

 Untuk membantu pemberantasan hama saat pemijahan, bagusnya kolam diberi saponin sebanyak 10-12 ppm, lalu dibiarkan selama beberapa hari sebelum digunakan agar reaksi kimianyanya hilang terlebih dahulu. Pungkas Uje. **

Read More

Dukcapil Beri KK dan KTP-el pada Transgender dengan Jenis Kelamin Laki-Laki atau Perempuan

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang Selatan  

Praktik diskriminasi tidak boleh ada dalam pelayanan publik. Apa pun jenis perbedaannya, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat pelayanan publik yang setara dan  nondiskriminatif. 

Itulah intipesan dari amanat Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Prof. Zudan Arif Fakrulloh (ZAF) saat memberikan Layanan Adminduk berupa pendataan dan perekaman KTP-el serta penerbitan Kartu Keluarga bagi kelompok Transgender, di Kota Tangerang Selatan, Rabu (2/6/2021).

"Negara bertanggungjawab agar seluruh WNI mendapatkan pelayanan Adminduk terbaik secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi. Sebelum dengan kelompok transgender, Dukcapil juga melayani jemput bola perekaman KTP-el kaum disabilitas. Dukcapil juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melayani perekaman KTP-el pada kelompok masyarakat adat terpencil Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi," kata Dirjen ZAF.

Dirjen ZAF menyebutkan kewajiban negara mendata penduduk rentan administrasi kependudukan itu diamanatkan Permendagri No. 96 Tahun 2019. 

"Kewajiban negara memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap. Bila WNA saja kita layani apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif," kata ZAF.

Pada kesempatan itu, Ditjen Dukcapil yang didukung Dinas Dukcapil Tangerang Selatan melayani sekitar para transgender yang telah tercatat memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Mereka berasal dari 9 provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua.

"Bagi yang datanya sudah ada langsung dicetak Kartu Keluarga dan KTP-el nya," kata Direktur Pandaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil David Yama.

David Yama mengungkapkan, untuk sementara,  Dukcapil hanya melayani transgender yang sudah terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sudah punya NIK. 

"Mereka yang sudah lengkap NIK dan data keluarganya langsung dicetak KK dan KTP-el dan langsung diserahkan kepada yang bersangkutan, sebagian lainnya dilakukan perekaman di tempat. Tahap selanjutnya kepada transgender yang terdata by name by address ada yang masih perlu dilakukan tahap pencarian dan pembuatan database kependudukan," kata Dir Yama.

Bagaimana dengan kolom jenis kelamin? Dirjen Zudan menegaskan, sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia hanya ada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis kelamin waria atau transgender.

"Dukcapil mematuhi hukum yang berlaku. Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama bapak dan ibu jangan diubah. Jangan menghilangkan atau mengganti nama Bapak dan ibu karena bisa menghilangkan nasab. Selain itu, dengan memiliki KK dan KTP el maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, Bantuan Sosial, membuka rekening bank dan lain-lain," katanya menandaskan. (Arianto)

Read More

Cikarang Listrindo Tebar Dividen sebesar 79%

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Emiten sektor energi, PT Cikarang Listrindo Tbk ("POWR" atau "Perseroan") mencatatkan penjualan listrik sepanjang tahun 2020 mencapai 3.779 GWh, di bawah volume penjualan listrik tahun 2019 yang tercatat sebesar 5.155 GWh.

"Penurunan penjualan listrik tersebut disebabkan berakhirnya kontrak PPA pertama PLN di awal tahun 2020 sebesar 150 MW dan penurunan penjualan listrik kepada pelanggan industri yang dipengaruhi oleh turunnya  konsumsi listrik, dikarenakan dampak pandemi COVID-19," kata Bapak Andrew Labbaika, Manajemen PT Cikarang Listrindo Tbk kepada awak media usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2020 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 2021 di Jakarta. Rabu (02/06)

Meskipun demikian, kata Andrew, Perseroan tetap dapat mempertahankan kinerja keuangan yang baik, yang tercermin dengan marjin laba kotor yang kuat sebesar 41% dan marjin EBITDA yang kuat sebesar 40% pada tahun 2020,"

Asal tahu saja, ujar Andrew, Dalam RUPST telah diputuskan penggunaan laba bersih, menyetujui untuk pembagian dividen tahun buku 2020 sebesar 79% dari laba bersih Perseroan atau sejumlah AS$59.054.307. Angka tersebut termasuk dividen interim yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2020 lalu, sejumlah AS$18.439.175.

"Sehingga Deviden tunai yang masih akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham adalah sejumlah AS$40.615.132 atau 68.8% dari total dividen yang telah ditetapkan. Hal ini juga kembali menyatakan komitmen Perseroan kepada pemegang saham untuk selalu secara konsisten memberikan dividen setiap tahunnya," ungkapnya.

Selanjutnya juga disampaikan, Dalam RUPSLB juga telah disetujui juga perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) Perseroan serta Peraturan Otorítas Jasa Keuangan (OJK) No. 15/POJK.04/2020 dan Peraturan  OJK No. 16/POJK.04/2020.

"Untuk rencana ekspansi Tahun 2021, Perseroan akan terus mengembangkan inisiatif energi terbarukannya, dimana salah satunya adalah terkait pengembangan PLTS Atap. Perseroan memasang target pemasangan sebesar 10 MWp untuk tahun ini. Selain inisiatif tersebut, Perseroan juga akan secara bertahap mengembangan penggunaan biomassa pada boler CFB milik Perseroan," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Kedatangan Lagi 8 Juta Vaksin Bulk Sinovac, Indonesia Amankan Pasokan Vaksin COVID-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Senin (31/05) pukul 11:48 Wib, Indonesia kedatangan lagi tambahan 8 juta vaksin dalam bentuk bahan baku atau bulk yang diproduksi Sinovac Biotech Ltd.

Kedatangan ini membuat jumlah vaksin yang telah diterima Indonesia menjadi 91,9 juta dosis, kombinasi antara vaksin berbentuk jadi dan bahan baku (bulk).

Disaksikan Menteri BUMN dan Ketua Pelaksana KPCPEN Erick Thohir, vaksin yang disimpan dalam 4 envirotainer besar dan 1 envirotainer kecil ini, tiba dengan pesawat Garuda GA 891. Setelah ini akan diberangkatkan ke fasilitas Bio Farma di Bandung, Jawa Barat.

Dengan kedatangan vaksin tahap ke-14 ini, maka hingga saat ini telah terima 3 juta dosis vaksin jadi produksi Sinovac, 6,41 juta dosis vaksin jadi produksi AstraZeneca, 1 juta dosis vaksin jadi produksi Sinopharm - dimana 500 ribu merupakan hibah UEA, serta dalam bentuk bahan baku atau bulk sebanyak 81,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac yang setelah diolah di Bio Farma akan menjadi 65.5 juta dosis vaksin jadi.

"Jadi secara total, terdapat 75,9 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi," kata Menteri  Erick.

Jumlah total vaksin jadi lebih sedikit daripada jumlah total dosis yang telah tiba di Indonesia (kedatangan) dikarenakan ada wastage dan overfill dalam proses produksi dari vaksin bahan baku menjadi vaksin jadi.

Dengan demikian, total jumlah dosis kedatangan vaksin COVID-19 di Indonesia, kumulatif dari vaksin jadi dan bulk, hingga hari ini adalah sebanyak 91.910.500 dosis. Jumlah total vaksin jadi lebih sedikit daripada jumlah total dosis yang telah tiba di Indonesia. (Arianto)

Read More

Menteri Suharso Sebut Ekonomi Indonesia Akan Rebound Pada Kuartal II Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN  2022 dan RKP 2022, di Gedung DPR RI, Senin, 31 Mei 2021.

Usai mengikuti rapat, Menteri mengatakan ekonomi China pulih sejak kuartal II tahun 2020, seiring dengan terkendalinya Covid-19, sementara itu ekonomi Amerika Serikat mulai terlihat pulih pada kuartal I tahun 2021, dengan terkendalinya kasus Covid-19 akibat vaksinasi yang massif.

“Saat ini kasus Covid-19 di Indonesia dalam tren menurun, namun perlu diwaspadai resiko kenaikan paska lebaran, perlu dilakukan testing secara masif dalam mengantisipasi arus balik mudik dan liburan paska Hari Raya Idul Fitri, mengingat angka positivity rate nasional dan pulau Jawa relatif masih tinggi,” ujar Menteri.

Menteri menambahkan, ekonomi Indonesia diperkirakan mulai rebound pada kuartal II tahun 2021, dengan syarat kasus Covid-19 dapat terus terkendali dengan baik.

Selain membahas outlook ekonomi Indonesia tahun 2021, dalam forum tersebut Menteri juga memaparkan sejumlah target pembangunan, antara lain target penurunan Gas Rumah Kaca, target peningkatan Nilai Tukar Petani tahun 2022 dan Target peningkatan Nilai Tukar Nelayan tahun 2022.

Target penurunan emisi Gas Rumah Kaca tahun 2022 adalah sebesar 26,87%, Menteri menjelaskan kegiatan perekonomian dan sosial diperkirakan kembali bangkit. Hal ini kemudian mempengaruhi laju peningkatan emisi GRK yang cukup signifikan pada tahun 2022. Aksi pembangunan rendah karbon, seperti reforestasi, restorasi gambut, serta pengembangan EBT dan efisiensi energi perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan transformasi menuju ekonomi hijau yang lebih ramah lingkungan.

Selanjutnya, Nilai Tukar Petani pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 102–104, karena dengan nilai NTP tersebut, menunjukkan adanya kestabilan kesejahteraan petani.

Kebijakan untuk menjaga NTP dilakukan dengan jaminan ketersediaan input pertanian, pembentukan korporasi petani dan nelayan, kawasan sentra produksi pangan (food estate, pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital, efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan, percepatan transformasi platform e-commerce pertanian/rantai pasok online, dan  pengolahan primer produksi pangan dan pertanian.

Selain itu, Menteri menyampaikan bahwa target Nilai Tukar Nelayan tahun 2022 adalah sebesar 102-105. Upaya untuk meningkatkan aktivitas usaha perikanan dalam rangka meningkatkan NTN dilakukan dengan peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan, penguatan rantai pasok hasil perikanan, pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung-kampung perikanan, penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan, perlindungan bagi pelaku usaha perikanan, serta pendampingan dan penyuluhan. (Arianto)

Read More

Menanti Keputusan dari (Bukan) Tuhan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Hari-hari ini merupakan saat yang paling mendebarkan bagi sahabat saya Leo Handoko. Minggu ini, tepatnya pada Kamis, 3 Mei 2021 mendantang, dia akan menjalani persidangan terakhir yang mengagendakan sidang mendengarkan putusan hakim di PN Serang, Banten. Saya tidak bisa menduga-duga seberapa tinggi peningkatan jumlah detak jantungnya belakangan ini mendekati detik-detik persidangan terakhir itu. Yang bisa saya rasakan adalah kegetiran hidup di negeri dagelan, di negara yang bermeterai hukum, namun aturan hukumnya hanyalah asesoris permainan belaka.

Kasus yang melilit Leo Handoko adalah potret kehidupan rakyat Indonesia di negara hukum yang sedang belajar berhukum. Ibarat sekolah, pembelajaran berhukum kita masih di tingkat kelas TK Nol Kecil. Di level pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ini, segala sesuatunya adalah permaian. Ada bak pasir tempat bermain, ada meja-kursi tempat bermain, ada ayunan, tangga, rumah-rumahan, miniatur binatang dan pohon, semuanya hanya untuk bermain. Pun jika ada papan tulis, bukan semata untuk belajar menulis, tapi hakekatnya adalah untuk alat bermain.

Permainan hukum di kasus Leo Handoko, yang menjadi pesakitan di PN Serang sebagai imbas dari perselisihan antara Dewan Direksi PT. Kahayan Karyacon (KK) dengan Dewan Komisaris perusahaan itu, akhirnya menyeret hakim yang menyidangkan perkara ini pada situasi yang sangat sulit dan dilematis. Betapa tidak, para majelis hakim kasus Leo Handoko itu harus memutuskan suatu perkara hasil utak-utik hukum sejak di tahap penyelidikan dan penyidikan kasus oleh Bareskrim Mabes Polri [1].

Untuk mendapatkan gambaran utuh dari kasus ini, pembaca perlu membuka tautan berita-berita tentang kisruh Dewan Diresksi dan Dewan Komisaris PT. KK. Salah satu deskripsi yang cukup lengkap tentang kasus tersebut adalah tulisan saya berjudul “Nasib Direksi Kahayan Karyacon: Dari Rekayasa Kasus, Dakwaan Ngibul, Hingga Tuntutan Ngawur” [2].

Untuk memutus kasus pidana Leo Handoko yang nyata-nyata merupakan kasus perdata yang direkayasa sedemikian rupa oleh oknum penyidik Tipideksus Bareskrim Polri atas nama Dr. Binsan Simorangkir, SH, MH [3], tentu saja bukan perkara mudah. Apalagi, di dalam persidangan-persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Serang dan Kejagung tidak mampu menghadirkan fakta-fakta dan saksi fakta yang diperlukan. JPU bukan tidak paham bahwa sangkaan pidana terhadap Leo Handoko itu tidak didukung alat bukti yang cukup dan sah untuk diajukan ke pengadilan, namun karena kasus ini terindikasi sebagai pesanan para pemain hukum di beberapa lini, maka dengan terpaksa JPU harus ikut bermain dengan menyusun dakwaan ngawur [4].

Leo masih cukup beruntung. Sebagai anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), kasusnya ini menjadi konsern cukup besar dari kawan-kawannya sesama jurnalis di Serang dan seluruh Banten. Dari awal-awal persidangan, tidak kurang dari 20-an wartawan selalu hadir memadati ruang sidang untuk memonitor setiap pergerakan persidangan dari waktu ke waktu. Para jurnalis itupun menyajikan beritanya di ratusan media yang tergabung dalam jaringan PPWI Media Group setiap usai persidangan.

Jika tidak demikian, sangat terbuka kemungkinan rekayasa peradilan terjadi juga di persidangan-persidangan Leo Handoko. Pun, sangat mungkin berbagai dokumen aspal (asli tapi palsu – red) sebagai alat bukti tersaji di depan majelis hakim untuk memperkuat posisi tawar para pengatur dan/atau bandar permainan hukum ala kelas TK itu. Sebuah fenomena permainan hukum yang sudah jadi rahasia umum di berbagai pengadilan di seantero negeri ini [5].

Tertinggallah kini bola permainan di tangan para majelis hakim yang oleh beberapa fans-club hukum diberi embel-embel ‘Wakil Tuhan’. Setelah melihat berbagai fakta dan kesaksian di persidangan [6], mampukah para majelis hakim merumuskan kebenaran faktual dari perkara yang menjerat Leo Handoko, untuk kemudian menghadirkan keputusan yang adil dalam perkara itu? Apakah para Majelis Hakim PN Serang, yang diketuai oleh Erwantoni, SH, MH, memiliki kompetensi, keahlian, kearifan, dan kebijaksanaan yang cukup memadai untuk menghadirkan Keadilan Tuhan di persidangan kasus tersebut?

Apapun keputusan majelis hakim atas kasus Leo Handoko nanti, saya akan mencatatnya sebagai sebuah jawaban atas dilemma hukum yang dihadapi para Majelis yang sekaligus menjadi ukuran terhadap tingkat kehadiran Tuhan versus iblis (duit, keangkuhan, kekuasaan, ketakutan, dan sebagainya) di Pengadilan Negeri Serang, Banten. Bagi Leo, Kamis depan ini akan menjadi momentum penentuan sejarah kehidupan selanjutnya. (Arianto)

Read More

Mendagri Minta Bupati Supiori Rangkul Semua Pihak Agar Stabilitas Keamanan Terjaga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta Bupati Supiori Yan Imbab dan Wakilnya Nichodemus Ronsumbre yang baru saja dilantik untuk merangkul semua pihak, agar situasi dan stabilitas keamanan terjaga. 

Mendagri mengatakan, dukungan semua pihak akan sangat berarti bagi kepala daerah, untuk melaksanakan tugas dan mengemban amanahnya sampai akhir jabatan. 

"Untuk bisa melakukan pembangunan dan membuat terobosan-terobosan, maka situasi dan stabilitas keamanan menjadi kunci. Oleh karena itu, saya minta segera lakukan konsolidasi, rangkul semua pihak," katanya. 

Dalam pelantikan yang berlangsung Senin (31/5/2021) itu, Mendagri juga meminta agar Bupati/Wakil Bupati yang dilantik dapat menciptakan situasi dan mendukung agar proses demokrasi bisa berjalan sesuai aturan dengan melakukan konsolidasi dengan Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat pada umumnya. "Rangkul semua pihak agar situasi keamanan bisa berjalan dengan lancar," pesanannya. 

Dikatakan Mendagri, keamanan merupakan kata kunci penting yang tak bisa dilepaskan dari keberhasilan suatu pembangunan. Untuk dapat melakukan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, suatu daerah harus memiliki stabilitas politik dan keamanan. "Pelayanan publik tidak boleh tergantung dengan situasi apapun juga," tandasnya. 

Bupati terpilih Supiori Yan Imbab dan Wakil Bupati terpilih Nichodemus merupakan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang dilantik oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Keduanya dilantik di Shasana Bhakti Gedung C Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021). (Arianto)

Read More

Kunjungi Radar Sultra, LaNyalla Singgung Munas Kadin

Duta Nusantara Merdeka | Mamuju

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Sulawesi Barat juga melakukan media visit ke kantor Radar Sultra dan Sulbar TV. LaNyalla dan rombongan diterima Direktur Utama Group Media Radar, Naskah M. Nabhan, di kantor sementara Radar Sulbar di kawasan Komplek Legenda Garden, Mamuju, Minggu (30/5/2021).

Ketika ditanya tentang Munas Kadin Indonesia, LaNyalla yang juga ketua dewan penasehat Kadin Jatim mengaku dari dua kandidat yang muncul, Anindya Bakrie dan Arsyad Rasjid, dalam pandangannya yang lebih pantas memimpin Kadin Indonesia adalah Anindya Bakrie. Mengingat jam terbang di Kadin dan kemampuan organisasi Anin yang sudah teruji sebagai Wakil Ketua Umum bidang organisasi.

“Anin sudah lama aktif di Kadin, dan meniti dari bawah juga. Hingga dipercaya sebagai WKU bidang organisasi. Tentu dia lebih pantas dari sisi merit sistem. Sedangkan Arsyad baru dua tahun aktif. Sebaiknya Arsyad aktif dulu, nanti periode berikutnya, baru maju,” tukas LaNyalla. 

Ia juga menyinggung soal dukungan kepada Arsyad dari sejumlah koleganya yang menjabat Menteri Kabinet, seolah dikesankan kemunculan Asryad untuk memegang Kadin Indonesia dikehendaki Presiden Joko Widodo. “Tidak mungkin lah Pak Jokowi sampai ngurusin seperti itu. Pak Jokowi karakternya tidak seperti itu. Beliau tipikal pekerja yang serius terhadap apa yang menjadi tugasnya di pemerintahan,” urainya. 

Dalam kesempatan media visit tersebut, LaNyalla juga kembali menyinggung rencana Amandemen ke-5 UUD 1945. Dimana DPD RI menyoal tentang buntunya saluran bagi warga negara yang bukan kader partai politik untuk mendapatkan hak yang sama untuk dipilih. Sementara ada putra-putri terbaik yang bukan berasal dari kader partai politik. 

“Sekarang yang bisa mengusulkan capres hanya partai politik. Seharusnya dibuka juga saluran untuk calon dari unsur non-partai politik. Apalagi faktanya tidak semua partai bisa mengusung calon, sejak dibuat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberi ambang batas capres bisa diusung dengan 20 persen dukungan parpol,” ungkapnya. 

Oleh karena itu, lanjut LaNyalla, dirinya melihat ada kemunduran demokrasi di Indonesia, akibat lahirnya UU Pemilu tersebut. “Itu sebabnya saya bicara di kampus, untuk memantik diskusi akademik dari kalangan cendekiawan dan ahli tata negara untuk kembali memikirkan arah perjalanan bangsa ini, agar lebih baik ke depan,” pungkasnya. 

Dalam kunjungannya LaNyalla didampingi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni, bersama Anggota DPD RI Sulbar (Iskandar Muda BL, H Almalik Pababari, Ajbar, Andri Prayoga Putra Singkarru), dan anggota DPD RI NTB Evi Apita Maya. 

Setelah dari Kantor Radar Sulbar, LaNyalla beserta rombongan mengunjungi Kantor Perwakilan DPD RI Sulawesi Barat di jalan Ahmad Yani, Mamuju, Sulawesi Barat.(Arianto)

Read More

Menhub Kunker ke Medan Bahas Pengembangan Angkutan Massal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan kunjungan kerja ke Medan, Sabtu (29/5), bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Walikota Medan Bobby Nasution membahas rencana pengembangan angkutan massal.

“Saya apresiasi Pemprov Sumut dan Pemkot Medan yang begitu antusias untuk menjadikan angkutan massal sebagai angkutan masa depan. Kami berdiskusi soal kereta api, Light Rail Transit (LRT), dan Bus Rapid Transit (BRT),” kata Menhub.

Menhub mengatakan, untuk mengatasi masalah kemacetan di kota Medan dan sekitarnya, perlu dilakukan pembangunan infrastruktur transportasi massal yang terintegrasi.

“Tadi pak Walikota bilang kalau hari biasa di sini macet sekali. Oleh karena itu kita ingin menjadikan angkutan massal menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lainnya,” ucap Menhub.

Menhub menuturkan, Kemenhub telah melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi perkotaan di Medan, seperti kereta bandara dari Kota Medan menuju ke Bandara Kualanamu. Dan rencananya akan dilanjutkan pembangunan jalur kereta tersebut hingga ke daerah Binjai dan Belawan.

Kemudian terkait rencana pembangunan LRT di kota Medan, Menhub mengungkapkan, kota Medan menjadi salah satu kota dari sejumlah kota di Indonesia yang akan dibangun LRT.

“Kita merencanakan pembangunan LRT dan Bank Dunia (World Bank) memilih Medan sebagai salah satu pilihan untuk dikembangkan selain Bandung. Tentunya dalam membangun LRT ini jalurnya harus saling melengkapi dengan transportasi kereta api yang sudah ada,” tutur Menhub.

Kemudian, terkait rencana pembangunan BRT, Menhub menjelaskan, di kota Medan akan dibangun angkutan massal berbasis bus dengan konsep Buy The Service (BTS) yang akan disubsidi pemerintah.

“Pembangunan angkutan massal di Sumatera Utara ini akan kita lakukan secara intensif. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan Terminal Tipe A Amplas di Medan dan juga terminal air untuk transportasi bus air untuk mendukung destinasi wisata Danau Toba,” kata Menhub.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, saat ini setiap tahun pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara mencapai 0,3%, menurutnua jika tidak memikirkan transportasi massal tentunya akan terjadi kepadatan lalu lintas di sejumlah daerah di Sumut.

"Seperti yang disampaikan oleh Menhub bahwa transpotasi massal adalah masa depan. Dan kami selalu meminta dan meminta, memang kereta api ini tidak murah apalagi jika nanti ada LRT. Jadi kedepan dengan angkutan massal diharapkan bisa menjawab kebutuhan masyarakat akan transportasi publik yang aman dan nyaman,” ucap Edy Rahmayadi.

Walikota Medan Bobby Nasution menyambut baik program-program dari Kemenhub yang akan diselaraskan dengan program Pemerintah Kota Medan. Ia mengajak masyarakat kota Medan untuk lebih memilih menggunakan transportasi massal daripada angkutan pribadi.

Dalam kunjungan kerjanya ke Medan, Menhub juga melakukan kegiatan pengecekan pelaksanaan protokol kesehatan di Stasiun Medan Besar bersama Gubernur Sumut dan Walikota Medan. (Arianto)

Read More

Kuartal I-2021, Laba Bersih WIKA Rp105 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("WIKA" atau "Perseroan") terus berupaya untuk meneruskan tren kinerja positif pada tahun 2021. Hingga April tahun ini, Perseroan telah memperoleh kontrak baru sebesar Rp5,54 Triliun yang kemudian menambah _order book_ menjadi Rp77,13 Triliun.

Kontrak baru terbesar berasal dari sektor infrastruktur diantaranya proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur, Pembangunan Infrastruktur Kawasan Mandalika, serta rumah dinas TNI AD di 35 titik seluruh Indonesia. Selanjutnya, kontrak baru turut disumbangkan oleh sektor industri, energi dan industrial plant serta properti.

Tren positif juga terlihat dari kinerja keuangan Perseroan. Sesuai laporan keuangan hingga 31 Maret 2021, Perseroan berhasil menorehkan laba sebesar Rp105,11 Miliar yang didukung dari penjualan sebesar Rp3,92 Triliun.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito menyampaikan, capaian ini menjadi bekal perusahaan untuk menjaga aktivitas produksi WIKA ke depan. Manajemen juga telah merumuskan sejumlah strategi untuk menjaga keberlanjutan usaha Perseroan.

“Kami percaya bahwa kunci untuk menjaga Perusahaan tetap berada pada posisi positif adalah dengan memastikan kondisi kesehatan setiap karyawannya agar tetap produktif. Perseroan juga fokus pada kondisi likuiditas keuangan melalui monitoring cash flow secara berkala dan penerapan efisiensi di semua lini,” kata Agung Budi Waskito di Jakarta.

"Perseroan berharap dengan implementasi strategi tersebut, WIKA akan mampu menjadi Perusahaan konstruksi terdepan yang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur tanah air pada era kenormalan baru," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Penjualan Bijih Besi ZINC Naik 377,30% di Tahun 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Kapuas Prima Coal Tbk ("ZINC" atau "Perseroan"), emiten yang bergerak di bidang pertambangan bijih besi (Fe) dan Galena yang kemudian diolah menjadi konsentrat timbal (Pb) dan konsentrat seng (Zn) di Indonesia, mencatatkan kinerja yang baik ditengah pandemi Covid-19 selama tahun 2020.

"Per Desember 2020, Perseroan berhasil mencetak peningkatan penjualan untuk komoditas bijih besi mencapai 377,30% atau sebesar Rp7,41 Miliar, dibandingkan pada tahun 2019 hanya sebesar Rp1,55 Miliar," kata Harjanto Widjaja selaku Direktur Utama ZINC di Jakarta. (29/05)

Sementara itu, kata Harjanto, penjualan komoditas Seng Perseroan tercatat sebesar Rp304,94 Miliar, komoditas Timbal sebesar Rp127,00 Miliar, dan Perak sebesar Rp168,75 Miliar.

Bahkan, lanjut Harjanto, Perseroan masih mampu membukukan penjualan sebesar Rp608,1 Miliar, dengan kontribusi penjualan terbesar berasal dari pasar ekspor yang mencapai Rp600,6 Miliar.

Menurut Harjanto, Perseroan juga mencatatkan laba kotor sebesar Rp161,7 Miliar, sedangkan laba bersih Perseroan tercatat sebesar Rp29,12 Miliar sepanjang tahun 2020.

Diharapkan pada tahun 2021, ungkapnya, produksi konsentrat timbal dapat mencapai 17.500 ton, serta produksi konsentrat seng mencapai 46.000 ton sesuai dengan kuota ekspor yang kami miliki.

"Selain itu, Perseroan juga akan terus meningkatkan produksi bijih besi untuk menangkap peluang positif dari peningkatan permintaan komoditas tersebut. Hal ini sebagai dampak dari perang dagang yang terjadi antara Australia dan China yang turut mengangkat harga komoditas tersebut," pungkasnya. (Arianto)

Read More

RNI Dukung Pembenahan Industri Gula Nasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki proses giling tebu PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) di 5 pabrik gula RNI Group yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia, RNI berupaya dukung pembenahan industri gula nasional. 

Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan prospek bisnis gula di Indonesia masih cukup bagus dan menjanjikan, hal ini dikarenakan tingginya permintaan dan konsumsi gula nasional yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya laju pertumbuhan penduduk.

Kontribusi kerap dilakukan RNI untuk mendukung pembenahan tersebut, lantaran minat petani untuk menanam tebu terbilang masih tinggi dan cenderung meningkat. 

“Salah satu kontribusi kami adalah dengan meningkatkan serapan tebu petani rakyat”, Jelas Arief pada kesempatan meninjau beberapa lokasi pabrik gula RNI Group, 26 - 28 Mei 2021.

Lebih lanjut Arief menguraikan di tahun 2020, RNI telah menyerap tebu petani rakyat untuk digiling sekitar 3,3 juta ton bahan baku tebu, dengan jumlah petani tebu rakyat yang menjadi mitra RNI Group sekitar 4 ribu petani. 

Khusus di wilayah Jawa Barat, RNI telah menjalankan kemitraan tebu dengan memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT PG Rajawali II di Subang, Indramayu, dan Majalengka. 

Program ini, lanjutnya, telah dilaksanakan pada masa tanam 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021.

“Prospek bisnis gula menjanjikan, kami turut berupaya lakukan pembenahan secara holistik baik dari sisi on farm dengan melakukan riset perbanyak varietas tebu unggul dan rencana smart farming untuk mendorong produktivitas, dari sisi off farm melalui revitalisasi modernisasi pabrik gula yang dikelola” jelasnya. 

Menurut Arief, usia pabrik gula yang sudah tua dan minimnya modernisasi menjadi salah satu faktor rendahnya rendemen gula di  Indonesia yang berdampak pada tingginya Harga Pokok Produksi (HPP) gula, oleh karenanya diperlukan pembenahan untuk mendukung perbaikan industri gula nasional.

Untuk mencapai target produksi dan mengatasi HPP itu, Ia menyebut RNI memiliki sejumlah strategi untuk penguatan lini bisnis gula, diantaranya melalui kerjasama dengan mitra strategis untuk peningkatan kapasitas dan revitalisasi PG, Perluasan areal perkebunan tebu, Penerapan smart farming, Penguatan pola kemitraan dengan petani, Penguatan riset varietas tebu melalui pengembangan riset internal dan kerjasama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi.

“Upaya pembenahan ini juga perlu dukungan Pemerintah untuk membuka lahan perkebunan baru dan memastikan ketersediaan pasokan baku tebu”, tambahnya. 

Tahun 2021 RNI menargetkan produksi gula mencapai 282 ribu ton yang berada dari tebu petani rakyat maupun milik sendiri dengan kisaran Rendemen berada di angka 8,1%. Terdapat peningkatan hingga 22% dari target sebelumnya di tahun 2020 dengan produksi gula sebanyak 231 ribu ton. (Arianto)

Read More

Pendapatan Samindo Resources US$173,47 Juta di Tahun 2020

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Samindo Resources Tbk ("MYOH" atau "Perseroan")  membukukan pendapatan sebesar US$173,47 juta hingga 31 Desember 2020 atau turun 31,82% secara tahunan (yoy) dibandingkan dengan pendapatan sebesar US$254,45 juta pada periode yang sama di tahun 2019.

"Penurunan pendapatan ini membuat laba bersih Perseroan pada tahun 2020 tercatat sebesar US$22,50 juta atau turun 13,66% secara tahunan (yoy) dibandingkan dengan laba bersih US$26,07 juta pada periode yang sama di tahun 2019," kata Ahmad Zaki, Sekretaris Perusahaan MYOH dalam Public Expose di Jakarta. Jum'at (28/05)

Menurut Ahmad, pendapatan Perseroan pada tahun 2020 ditopang wasted removal dan produksi batubara sebesar 71%, selanjutnya coal hauling sebesar 28% dan drilling 1%.

Disamping itu, kata Ahmad, Hambatan utama di tahun 2020, karena melambatnya aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19 turut berimbas pada permintaan energi, terutama pada minyak bumi dan batubara. 

 

Tak cuma itu, lanjut Ahmad, Perseroan juga berusaha sebaik mungkin untuk memaksimalkan kondisi tersebut dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Bahkan, Ahmad menekankan, Salah satu upaya menjaga kegiatan operasional dilakukan melalui mengistirahatkan beberapa alat berat yang kinerjanya kurang maksimal serta melakukan perawatan mandiri pada alat berat yang dimiliki. 

"Asal tahu saja, untuk meningkatkan kinerja Perseroan, Kami sedang giat mencari klien baru atau proyek baru. Selain itu, Kami juga berharap harga batubara yang tinggi bisa sustain (berkelanjutan)," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Target Pendapatan Nusa Raya Cipta tahun 2021 sebesar Rp1.8 Triliun

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Nusa Raya Cipta Tbk ("NRCA" atau "Perseroan") membukukan penurunan laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk menjadi Rp55,12 miliar hingga periode 31 Desember 2020 atau turun 45,51% dibandingkan dengan laba Rp101,16 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya.

"Disisi lain, Perseroan mencatat pendapatan  menjadi Rp2,09 triliun atau turun 20,23% secara tahunan (yoy) dibandingkan dengan Rp2,62 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya," kata Hadiwinarto Christanto, Direktur Utama NRCA dalam Public Expose di Jakarta. Jum'at (28/05)

Begitu juga, kata Hadiwinarto, laba bruto tercatat sebesar Rp228,69 miliar atau turun dibandingkan dengan laba bruto Rp274,01 miliar.

Sementara itu, lanjutnya, Laba usaha diraih Rp134,44 miliar turun dari laba usaha Rp172,46 miliar 

Dari sisi aset, tegas Hadiwinarto, Perseroan memiliki Total aset sebesar Rp 2,22 triliun hingga periode 31 Desember 2020 atau turun tipis dibandingkan dengan total aset Rp2,46 triliun hingga periode 31 Desember 2019.

Asal tahu saja, Perseroan di tahun 2021 menargetkan Pendapatan  sebesar Rp 1.8 Triliun. Sedangkan Pencapaian Kontrak Baru hingga 30 April 2021 sebesar Rp 373,20 Miliar yang terdiri dari:

1. Akasa Apartement BSD, Tangerang.

2. Mayapada Chung Chung School II, Surabaya.

3. Gedung Parkir Apartement Emerald Bintaro, Tangerang.

4. Paket 5 Theme Park Kotabaru Parahyangan, Bandung.

5. RT Bukit Puncak, Semarang.

6. Biodegradable IKPP, Serang.

Adapun, kata Hadiwinarto, Strategi Perseroan tahun 2021 tetap fokus mengembangkan dan mempertahankan usaha jasa konstruksi dan berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan kapabilitas dalam hal operasional perseroan.

"Selain itu, Membangun kerjasama kemitraan dengan pihak asing, swasta ataupun BUMN melalui proyek-proyek kerja sama operasi (KSO) dan  mencoba untuk berkolaborasi dengan pemilik tanah untuk pengembangan properti (joint development)," pungkasnya.(Arianto)

Read More