Partai NasDem Gelar Rakorwil di Pekanbaru

Duta Nusantara Merdeka | Pekanbaru 

Rapat Koordinasi Wilayah, Partai NasDem Propinsi Riau digelar pada 12 hingga 14 Oktober 2021. Rakorwil ini dilangsungkan di salah satu hotel yang berada di Kota Pekanbaru. Turut hadir pengurus DPP, DPW dan DPD partai NasDem kabupaten dan Kota se-Propinsi Riau

"Dumai hari ini tidak lagi bicara tentang struktur Partai, tetapi Dumai hari ini berbicara bagaimana mengatur strategi kemenangan pemilu 2024," kata ketua DPD partai NasDem Kota Dumai. Kamis (14/10)

Menurut Yusman,  pertama kali Partai NasDem mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 di Indonesia, kota Dumai bisa meraih 3 kursi di DPRD, NasDem mendapat kursi penuh 1 Fraksi dan Dumai juga sudah melahirkan kader NasDem sebagai wali kota Dumai bapak Zulkifli As, dan luar biasa memperjuangkan Partai NasDem di kota Dumai sampai-sampai mengorbankan istrinya ibu Hj Haslinar untuk maju di legislatif dan alhamdulillah ibu Haslinar terpilih sebagai anggota DPRD kota Dumai yang InsyaAllah akan menjadi ketua DPDR Dumai tahun 2024.

"Tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin, Terkait struktur Partai NasDem di kota Dumai, DPC dan DPRT plus plang papan nama Partai NasDem sudah lengkap semua. sebab kami selalu Konsolidasi ke tingkat bawah, maka nya Dumai saat ini tidak lagi bicara Struktur, akan tetapi Dumai saat ini bicara kemenangan 2024," sambung Yusman di depan seluruh peserta Rakorwil Partai NasDem Propinsi Riau tahun 2021.

 

Yusman telah menjadi jiwa, pikiran dan tindakan kader-kader Partai NasDem di kota Dumai, "Dengan tekad dan spirit itu NasDem Dumai mampu mewujudkan sebuah mimpi yang mungkin mustahil bagi banyak orang," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Jum'at Kelabu, JK Dibekuk Warga Gasak Sepeda Motor di Kwitang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sungguh malang bagi JK (27) di Jumat kelabu itu. Hatinya sudah tertutup nafsu, matanya gelap. Di saat kaum muslim hendak menunaikan sholat Jum'at.

Sasarannya jelas, pada sepeda motor para jemaah yang sedang khusyuk bersembahyang. Dengan satu alat pencongkel kontak motor dan korek apa gas yang sudah dimodifikasi, JK sesungguhnya telah berhasil mengeluar sepeda motor itu dari tempatnya.

Namun, nasibnya malang saat itu. Pemilik sepeda motor yang menyadari motornya hendak dibawa lari JK, langsung berteriak maling dan mengejarnya. Mendengar teriakan itu, warga sekitar keluar rumah dan ikut mengejar.(13/10/21)

Malang bagi JK, korban dan warga berhasil membekuknya. JK tak berdaya. Beruntung tak terjadi amukan massa. Nasibnya saat itu ada di tangan warga Jl. Kembangan Raya, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta. Korban dan warga akhirnya melaporkan kejadian itu kepada polisi.

Tak lama kemudian perwira pengendali beserta SPK dan piket reskrim Polsek Senen, Polres Metro Jakarta Pusat datang menjemput JK. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan nomor polisi B3257TJO atas nama Mulyadi, satu kunci kontak Yamaha Mio, satu lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, satu alat pencongkel kontak motor yang terbuat dari sebilah gunting dan korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Akibat perbuatannya, JK terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Ia dijerat pasal 53 Jo 363 ayat (1) KE 5E KUHP.

Kasus kriminal pencurian yang ditangani polisi kian hari kian meningkat, termasuk ketika pandemi tengah menggerogoti hidup warga masyarakat. Kelalaian dan kesempatan sekecil apa pun, dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melancarkan tindak pencurian.

Selain kasus pencurian, beberapa Polsek juga mencatat tingginya kasus narkotika di wilayah hukum mereka. Masyarakat diminta tak lengah walau sedang hidup dalam pandemi covid-19. Kejahatan muncul bila ada kelengahan dan kesempatan.  (Rika/Ar)

Read More

Banting Mahasiswa Hingga Pingsan, Sepantasnya Oknum Polisi di Tangerang Di-PTDH dan Kapolda Banten Mundur

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyayangkan aksi brutal yang dilakukan oknum aparat kepolisian pada saat pengamanan aksi demo damai Himpunan Mahasiswa Tangerang. “Sanksi yang pantas bagi si oknum polisi itu adalah PTDH alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Aneh bin absurd, ada pelayan membanting orang yang dilayaninya,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada media usai menyaksikan video viral detik-detik mahasiswa diangkat ke atas dan dibanting dengan keras diikuti tindihan badan oleh oknum polisi berbadan besar, Rabu, 13 Oktober 2021.

Sebagaimana diketahui, oknum aparat kepolisian tersebut pada saat pengamanan unjuk rasa damai mahasiswa di Kawasan Pemerintahan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, melakukan tindak kekerasan yang berpotensi membunuh korbannya dengan bantingan yang keras ke aspal jalan. Mahasiswa yang bertubuh agak kecil itupun langsung kejang-kejang, pingsan tidak sadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit.

“Oknum aparat yang sudah membanting mahasiswa tersebut harus masuk ke sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP), bahaya sekali rakyat gaji dia untuk banting rakyat seperti membanting kayu bakar saja. Mentang-mentang badan besar berbaju besi pembelian rakyat, badan mahasiswanya kecil, dia seenak perutnya banting manusia. Itu kejahatan! Kecuali kalau si mahasiswa itu mengancam jiwa, si oknum polisi boleh melumpuhkan lawan dengan cara yang keras dan kasar,” tambah tokoh pers nasional yang selalu gigih membela rayat terzolimi oleh oknum aparat di negara ini.

Wilson Lalengke juga menyayangkan pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Bidhumas Polda Banten yang menggunakan diksi yang tidak tepat dan sangat menyakiti hati publik. Pasalnya dalam press release yang disebarkan melalui berbagai WhatsApp group, Polda Banten terkesan cuci tangan atas tindakan brutal oknum anggotanya, dengan menggunakan kata ‘terbanting’ dalam menjelaskan peristiwa yang terjadi.

“Saya heran, sudah jelas dalam video yang viral itu si korban dibanting oleh oknum polisi, tapi Bidhumas Polda Banten mengatakan terbanting. Artinya, seakan mahasiswa itu terbanting sendiri, terjatuh sendiri, terpeleset sendiri, tanpa sengaja terbanting ke aspal. Saya sarankan Kabidhumasnya belajar Bahasa Indonesia lagi dengan benar. Banyak tempat kursus Bahasa Indonesia di Serang, silahkan tingkatkan kemampuan berbahasa-indonesia-nya agar tidak memalukan seperti itu dalam membuat press release,” ujar Lalengke menyarankan.

Walaupun demikian, tambahnya, PPWI menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan Polri di wilayah Polda Banten melakukan penanganan cepat atas insiden itu. “Oleh karenanya kita berharap tindak-lanjut yang cepat juga terhadap oknum polisi pembanting rakyat, disamping karena tindakan itu meresahkan rakyat Indonesia, juga masuk kategori kejahatan, khususnya kejahatan terhadap demokrasi,” kata Lalengke.

Dia menekankan juga bahwa jika Kapolda dan jajaran pimpinan lainnya di tingkat Polres Tangerang tidak mampu menangani oknum itu secara tuntas dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka sebaiknya Kapolda dan jajarannya mengundurkan diri saja dari jabatan tersebut. “Daripada dicopot Kapolri, menurut saya lebih terhormat mengundurkan diri karena tidak mampu mengendalikan anggotanya dalam melaksanakan tugas. Sederhana saja, tidak mampu yaa mundur, jangan mau enaknya saja digaji rakyat, fasilitas berlimpah, tanggung jawab nol," tukas lulusan pasca sarjana di bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Unviersitas Linkoping, Swedia, ini tegas. (Tha/Lak)

Read More

Konser "48 Tahun Godbless – Mulai Hari Ini, Memulai Kembali"

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta

Untuk pecinta musik dan masyarakat Indonesia yang tidak sempat menyaksikan konser online berbayar 48 Tahun godbless yang berlangsung 31 Agustus 2021 lalu,  Anda bisa menikmati kembali performa Ahmad Albar, Ian Antono, Donny Fatah, Abadi Soesman dan Fajar Satritama beserta seluruh musisi papan atas lainnya yang terlibat dalam perhelatan  besar saat itu seperti: Isyana Saraswati, Danilla Riyadi, Fadly Padi, Andy /rif, Teza Sumendra dan banyak musisi ternama lainnya serta adanya tambahan 3 group band ternama  dalam edisi “RERUN &  EXCLUSIVE RE-RUN KONSER 48 TAHUN GODBLESS” dengan tema : “MULAI HARI INI, MEMUTAR KEMBALI”,  yang akan tayang pada pukul 20.00 sampai selesai, Hari Kamis, 28 Oktober 2021, bertepatan dengan HARI SUMPAH PEMUDA .

Diakui, konser yang dipromotori ROCKINLILO itu sukses menarik minat penonton. Namun persiapan yang singkat di tengah badai Covid-19 dan Kondisi PPKM ketat yang melanda Indonesia saat itu membuat banyak masyarakat yang tidak berkesempatan menyaksikan konser bersejarah itu.

Awalnya, konser ini hanya akan ditayangkan secara ONLINE sekali saja dan tidak akan ada tayangan ulang dimanapun. Namun karena banyaknya permintaan ulang dari berbagai pihak, akhirnya permintaan ini dipertimbangkan dan dipenuhi godbless dan ROCKINLILO.

Bukan hanya godbless dan artis-artis lainnya yang tampil di konser awal dalam  tayangan re-run ini, tetapi akan ada kejutan-kejutan lain untuk tetap menampilkan sesuatu yang segar, unik, intimate dan artistik yang dipastikan akan ada sesuatu yang BERBEDA untuk disuguhkan kepada masyarakat  meskipun ini adalah tayangan re-run.  Yaitu dengan adanya suguhan pertunjukan secara LIVE dari musisi yang tidak terdapat di konser awal.

Maka akan ada dua kategori di dalam edisi kali ini, yaitu KATEGORI RE-RUN & KATEGORI EXCLUSIVE RE-RUN. Untuk kategori RE-RUN sepenuhnya akan menayangkan ulang video konser godbless dan musisi-musisi yang tampil di konser awal dengan berbagai gimmick Behind The Scene suasana saat persiapan sampai setelah konser berlangsung.

Untuk kategori EXCLUSIVE RE-RUN, godbless dan ROCKINLILO mengajak 3 (tiga) group band milenial dari tiga genre berbeda. Mereka adalah KOTAK, BARASUARA dan SCALLER yang akan tampil LIVE dengan konsep menarik dan menghibur dengan membawakan lagu-lagu godbless.

ROCKINLILO akan menjahit konsep KATEGORI EXCLUSIVE RE-RUN dengan menarik dan artistik, di lokasi yang bernuansa Heritage yaitu di ruangan Gedung Pos Bloc Jakarta, dimana Kotak, Barasuara dan Scaller tampil live disaksikan / ditonton musisi seniornya godbless secara langsung.

Konsep menjaga kesinambungan musik Indonesia yang ditampilkan pada awal konser akan tetap dimunculkan di edisi re-run & exclusive re-run ini. Seperti halnya keterkaitan godbless dengan musisi milenial yang terlibat dalam konser 48 tahun godbless awal, maka pada edisi exclusive re-run ini kesinambungan tersebut dilakukan dengan tetap menggaet 3 band anak muda.

Apalagi sepak terjang godbless 48 Tahun di blantika musik rock Indonesia juga diakui oleh negara dengan diberikannya penghargaan pada saat konser awal yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negera didampingi oleh pihak penyelenggara ROCKINLILO. Video dokumentasi  ini akan ditayangkan dalam tayangan re-run.

Pada penayangan konser online re-run dan Exclusive re-run ini, godbless dan ROCKINLILO akan memberikan apresiasi dan penghormatan kepada almarhum gitaris Burgerkill, Eben, yang berpulang beberapa hari setelah perhelatan besar konser 48 Tahun godbless. Penghormatan itu dilakukan dengan doa bersama dan pemutaran testimoni dari para musisi yang ikut terlibat dalam project konser 48 tahun godbless – Mulai Hari Ini.

Di akhir kata, Konsep Konser Online Berbayar juga diharapkan membangkitkan lagi usaha showbiz dan memacu para pelaku dunia hiburan untuk tetap berkarya demi kelangsungan ekonomi para pelaku seni budaya. Untuk itu mengharapkan masyarakat agar ikut menyaksikan “KONSER RE-RUN &  EXCLUSIVE RE-RUN  48 TAHUN GODBLESS” yang bertema “ MULAI HARI INI, MEMULAI KEMBALI “,  sekaligus merayakan hari Sumpah Pemuda pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 mulai pukul 20.00 – selesai. (Tha/Lak)

Read More

Soal DPO Santoso Gunawan, Ketum PPWI Desak Kejari Jakarta Barat Tahan Tersangka

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat agar segera memproses penerimaan berkas dan menahan tersangka atas nama Santoso Gunawan (61 tahun) yang sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak setahun yang lalu. Hal ini diungkapkan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu kepada wartawan usai menemui Kepala Kejari Jakarta Barat, Dwi Agus Arfianto, SH, MH dan JPU Kurniawan, SH di Gedung Kejari Jakarta Barat, Rabu, 13 Oktober 2021.

"Saya tadi sudah bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Bapak Dwi Agus, usai sholat zuhur, dan menyampaikan perkara DPO yang sudah setahun tidak diproses, yang oleh Polsek Kebon Jeruk yang menangani kasus ini menuding kendalanya ada di Kejari Jakarta Barat. Saya minta agar Kejari tidak terus-menerus mempermainkan warga yang mencari keadilan di negara ini," jelas Wilson Lalengke.

Sebagaimana diberitakan beberapa kali di ratusan media beberapa waktu lalu bahwa Santoso Gunawan, tersangka kasus tindak pidana pengeroyokan, hingga saat ini belum berhasil alias gagal ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Kebon Jeruk, Polres Metro Jakarta Barat. Padahal, tersangka Santoso Gunawan ini telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lebih dari setahun, tepatnya sejak 28 Agustus 2020 lalu [1].

Kasus ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun sejak dilaporkan pertama kali oleh korban pengeroyokan Denny Darwis (40), warga Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada 27 Juli 2016. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama, pada 28 Agustus 2020 Santoso Gunawan ditetapkan sebagai kriminal pelarian sehingga harus masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO.

Aneh bin ajaib, sang DPO Santoso Gunawan sesungguhnya tidak keman-mana. Orang ini tetap beraktivitas seperti biasa di kantornya, di Jl. Pioner No. 5, RT.11/RW.15, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 14440, telepon (021) 6624079. Tetapi hingga berita ini naik tayang, sang DPO masih bebas gentayangan keman-mana, bahkan mondar-mandir ke Polsek Kebun Jeruk, Polres-polres di Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim Mabes Polri.

“Hingga hari ini, sudah berganti Kapolsek Kebon Jeruk sebanyak tiga kali, namun si DPO belum juga bisa ditangkap,” cerita korban Denny Darwis kepada Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, beberapa waktu lalu saat korban datang mengadukan nasibnya ke Sekretariat Nasional PPWI.

Pada saat dikonfirmasi, mantan Kapolsek Kebon Jeruk, Kompol Robinson Manurung menuding bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terkesan mengulur-ulur waktu untuk menerima penyerahan berkas bersama tersangka kasus pengeroyokan, Santoso Gunawan. “Ya, saya bahkan sudah datang bersama korban Denny Darwis ke Kejari Jakarta Barat menjumpai Jaksa Kurniawan untuk koordinasi terkait kasus ini. Tapi si Kurniawan itu bilang nanti dulu, nanti dulu. Kemarin alasan dia sakit, terpapar Covid, terus alasan sedang ada urusan, macam-macamlah alasannya,” keluh Manurung kepada Wilson Lalengke, Selasa, 5 Oktober 2021 [2].

Menindak-lanjuti informasi dari Kompol Manurung itu, Wilson Lalengke bersama korban Denny Darwis mendatangi Kejari Jakarta Barat. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Ketum PPWI ini dapat bertemu dengan Kepala Kejari dan JPU. Kepada Lalengke, Kajari Dwi Agus berjanji akan memanggil JPU dan Kasi Pidum untuk meminta penjelasan detil tentang penanganan kasus tersebut.

"Saya akan segera panggil JPU-nya dan Kasi Pidum untuk meminta penjelasan tentang kasus ini dan progress penanganannya," ujar Kajari Dwi Agus.

Kajari juga menjanjikan untuk memberikan informasi tindak lanjut kasus ini pada Jumat, 15 Oktober 2021 mendatang. "Nanti Pak Wilson dan korban bisa datang lagi menjumpai saya pada hari Jumat 15 Oktober mendatang, nanti saya beritahu perkembangannya," imbuh Dwi Agus.

Sementara itu, kepada JPU Kurniawan, Wilson Lalengke menyampaikan bahwa jika kasus ini tidak segera diselesaikan maka pihaknya akan melangkah ke tahap berikutnya untuk mempersoalkan kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. "Saya hanya ingin menginformasikan kepada Pak Kurniawan tentang tahapan kerja kita di PPWI. Pertama kita pelajari dengan detil kasusnya dengan mengumpulkan informasi dan data yang dimiliki korban. Kedua, kita hubungi berbagai pihak terkait untuk meminta informasi, konfirmasi, dan klarifikasi tentang kasus yang dilaporkan warga. Ketiga, kita desak para pihak yang ditugaskan untuk menangani kasusnya. Keempat, jika ada kendala atau hambatan, maka kita akan ke tahap berikutnya, memperkarakan para oknum yang bekerja tidak profesional, mempermainkan hukum, dan tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan benar," beber tokoh pers nasional yang getol membela warga terzolimi ini.

Mendengar hal tersebut, Jaksa Kurniawan terlihat manggut-manggut. (Tha/Lak)

Read More

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menjadi Kunci Menghadapi Keterbatasan Fiskal dalam APBD pada Masa Pandemi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta  

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar dialog interaktif bertajuk “Mengukur  Kapasitas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021”, yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Wali Kota Jambi, dan Bupati Badung. Dalam pemaparannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto menyampaikan, per tanggal 8 Oktober 2021, pihaknya mencatat rata-rata realisasi pendapatan daerah berada pada angka 62,95 persen.

Ia pun menyebutkan, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (per 31 Oktober 2020), realisasi pendapatan tahun ini mengalami penurunan. Sebagai perbandingan, pada periode itu rata-rata realisasi pendapatan pemerintah daerah berada pada angka 78,25 persen. Angka tersebut bersumber dari realisasi pendapatan pada tingkat provinsi sebesar 80,57 persen, kabupaten sebesar 76,92 persen, dan kota sebesar 78,87 persen. “Kalau kita lihat grafik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang warna biru jelas ini ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Hal ini senada dengan penyampaian Wali Kota Jambi Syarif Fasha. “Di tengah-tengah pandemi ini, permasalahan kami sama untuk daerah yang mengandalkan perdagangan barang dan Jasa, (realisasi) PAD minim sekali, daerah diharuskan refocusing, dan DAU kami dipotong rata-rata 3,2%, dan ini berat sekali," ujarnya.

“Sama dengan DAK, akibat review yang berulang-ulang sesuai sistem pencairan DAK (menyebabkan) DAK yang kami harapkan dapat mendorong APBD menjadi sangat minim keterlibatannya dalam mendukung APBD kami," Syarif melanjutkan.

Syarif menambahkan, berbagai cara telah ditempuh untuk menjaga kesinambungan APBD. Hal ini dilakukan dengan mendorong pembangunan terutama yang bersifat fisik, agar tidak terjadi penambahan tingkat pengangguran (PHK). Selanjutnya, mengoptimalikan pajak yang diperoleh Pemerintah Kota Jambi. “Terpaksa kami juga mengenakan pajak pada restoran yang menyediakan fasilitas takeaway yang selama ini tidak (dikenakan pajak),” tutur Syarif.

“Kami mohon jikalau tidak bisa menambah dana transfer kami, tetapkanlah sama dengan tahun sebelumnya, jangan dana yang sudah dikurangi setiap tahun itu dikurangi lagi,” imbuhnya. 

Narasumber berikutnya dalam dialog interaktif tersebut, yakni Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Dia menjelaskan, bagi Badung yang mengandalkan sektor pariwisata, pandemi Covid-19 ini berdampak penuh baik sosial maupun ekonomi. Sebagai contoh, adanya pemutusan hubungan kerja dan peningkatan angka kemiskinan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Badung 85% berasal dari pajak hotel dan restoran mengalami penurunan yang sangat signifikan. “Anggaran perubahan 2021 mengalami penurunan dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 3,2 triliun, ini sudah termasuk SILPA pengembalian bantuan pemulihan ekonomi dari masyarakat sebesar Rp 204 miliar," ujarnya. 

 "Ketika pandemi ini, (ekonomi) kami benar-benar terkontraksi, salah satu contoh, kami mendapatkan DAU Rp 328 miliar, sedangkan kebutuhan belanja mengikat (pegawai) kami berjumlah Rp 1,2 triliun," lanjut Giri Prasta. Pihaknya berharap, ada kebijakan dari pemerintah pusat, paling tidak  yang dapat memenuhi kebutuhan PNS di Kabupaten Badung.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bakti menjelaskan, bahwa dana transfer dari pusat memang menurun dibanding tahun sebelumnya. Hal ini karena memang banyak syarat administratif yang belum dipenuhi daerah. Menurut pengamatannya, pada masa pandemi Covid-19 penurunan PAD mengalami tekanan sehingga jauh dari target pendapatan yang sudah ditetapkan sebelum pandemi Covid-19. Namun, Astera menambahkan, “Realisasi pendapatan, jika dibandingkan dengan realisasi belanja sudah berkurang gapnya, jadi dana dari pemerintah pusat sebenarnya sudah disampaikan ke daerah tinggal manajemennya saja."

Sebagai penegasan dalam dialog ini, Ardian menjelaskan, dari kacamata perubahan APBD, pihaknya memahami kontraksi ekonomi mengakibatkan turunnya realisasi PAD. Pusat dan Daerah merasakan hal yang sama, namun kami terus berharap agar perubahan APBD tetap konsisten untuk 

mendukung penanganan Covid-19. Ia pun menegaskan, bahwa kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan penanganan pandemi Covid-19.

“Jangan pernah lelah dan jenuh dengan upaya yang saat ini kita lakukan, mudah-mudahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita semakin baik di kuartal III maupun kuartal IV ini,” pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

“Desain Besar Kedaulatan Pangan Indonesia” Misi PISPI periode 2020-2025

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pergantian pengurus Badan Pengurus Pusat (BPP) Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI)  dilaksanakan pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 13.00 – 17.00 WIB di Brilian Center dan juga secara daring.

Dalam pelantikan tersebut hadir Presidium PISPI Bapak Agus Ambo Djiwa, para Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengawas. Dalam sambutannya, Presidium PISPI menyampaikan motivasinya kepada pengurus yang baru dilantik dan juga peserta yang hadir, bahwa “Pertanian adalah harapan karenanya harus maju dan jangan sampai mengalami krisis di tengah krisis lain yang melanda Indonesia. PISPI sebagai organisasi profesi, harus bisa menjawab tantangan dan memberikan solusi perubahan dan kemajuan sektor pertanian Indonesia dan mencapai kedaulatan pangan”. Karena termotivasi dengan hal tersebut, mendorong PISPI untuk menyelenggarakan Webinar dalam rangkaian acara pelantikan BPP PISPI ini bertajuk “Desain Besar Kedaulatan Pangan Indonesia”.

Webinar dipandu oleh Dr. Tedy Dirhamsyah yang menjabat sebagai Dewan Pakar PISPI Periode 2020-2025. Narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai stakeholder sektor pertanian dan pastinya memiliki kepakaran di bidang masing-masing. Kesempatan pertama diberikan kepada Ketua Komisi IV DPR RI yaitu Bapak Sudin. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa masih terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi dalam memajukan pertanian Indonesia, di antaranya : ketersediaan pupuk, keahlian penyuluh, kelengkapan infrastruktur berkualitas, konversi lahan, dan fasilitas permodalan. Pendirian Badan Pangan Nasional diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari persoalan-persoalan tersebut.

Narasumber berikutnya adalah Menteri Pertanian, Dr. Syahrul Yasin Limpo, yang sedianya hadir untuk memberi sambutan, namun baru bisa bergabung karena sedang mengadakan kunjungan kerja di Jawa Tengah. Mentan sangat mengharapkan PISPI menjadi organisasi profesi yang mengakomodasi semua stakeholder dan mengintegrasikan keilmuan menjadi solusi dalam memajukan pertanian Indonesia. Selain itu, membangun pertanian dibutuhkan 3 hal, yaitu konsolidasi, konsepsi bersama, dan peningkatan kompetensi dan keterampilan SDM. Kondisi pandemi Covid-19 memberi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk tetap memajukan sektor pertanian melalui berbagai pendekatan kultural sehingga dapat merangkul seluruh masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta jiwa dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pesan penting Mentan, “pertanian adalah kekuatan bangsa, pertanian adalah solusi untuk kejayaan Indonesia”.

Konsep menuju kedaulatan pangan Indonesia juga harus disuarakan dari semua perguruan tinggi sebagai civitas akademik yang melahirkan berbagai inovasi dan pengembangan keilmuan di bidang pertanian. Mewakili akademisi, dihadirkan Rektor IPB, Prof. Dr. Arif Satria, M.Si. Karena Indonesia dikelilingi oleh perairan, maka konsep Agromaritim bisa menjadi solusi terbaik dalam mengembangkan sektor pertanian. Dijelaskan oleh Prof. Arif Satria, bahwa saat ini kita sedang menghadapi 3 mega disrupsi, yaitu perubahan iklim, revolusi industri 4.0, dan pandemi Covid-19. Ketiga disrupsi tersebut dapat dijadikan sebuah model ekonomi baru yaitu green/blue economy, sharing/digital economy, dan new normal economy. Sebuah konsep yang membutuhkan peran semua stakeholder, karenanya PISPI hadir sebagai bagian dari perwujudan harapan tersebut.

Kesempatan selanjutnya diberikan kepada Presidium PISPI yang baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai Dekan Fakultas Pertanian UGM, Dr. Jamhari. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa saat ini kita dihadapkan dengan kondisi gap antara supply dan demand. Dimana demand terus meningkat sedangkan supply menurun, hal ini karena permintaan hasil pertanian tidak hanya untuk pangan, tapi juga untuk pakan, bahan bakar, dan lain sebagainya. Sementara supply/produksi pertanian cenderung menurun karena faktor perubahan iklim, konversi lahan, dan kelangkaan air. Solusinya adalah dengan penggunaan teknologi, peningkatan kualitas SDM pertanian (petani dan penyuluh), dan penyediaan lahan produktif. Start up juga dapat menjadi solusi kekinian mengingat pasar hasil pertanian juga harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin cepat.

Selanjutnya Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Dr. Rahmat Pambudy, menambahkan terkait dengan perwujudan paradigma baru dalam memandang sektor pertanian dimana kuncinya terletak pada sumber daya manusia itu sendiri. Selain itu konsep Agribisnis masih sangat relevan dikembangkan agar tercipta sinergisitas yang baik antar semua stakeholder. Pemilihan komoditi unggulan sangat penting untuk menentukan fokus dalam pengembangan sektor pertanian. SDM pertanian harus ditingkatkan kualitasnya terutama menyiapkan generasi petani selanjutnya yang lebih modern dan memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi dan bisa menciptakan nilai tambah setinggi-tingginya untuk setiap produk pertanian yang dihasilkan.

Narasumber selanjutnya yakni anggota Ombudsman Indonesia, Yeka Hendra Fatika, dengan subtema mengenai peran BUMN dalam memasukan sektor pertanian memaparkan bahwa perlu adanya revitalisasi pertanian di bagian hulu dan hilir yang bisa menjadi satu kesatuan dalam proses menghasilkan produk pertanian unggul, terutama pangan. Kondisi pasar yang tidak menentu juga harus diperbaiki dan dibangun dengan sistem distribusi yang jelas sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh petani karena kelebihan panen. Lalu yang paling penting adalah bagaimana membentuk kelembagaan petani yang kokoh yang dapat memberikan kesempatan untuk mengakses permodalan, sarana produksi, pasar, dan juga pendampingan yang berkelanjutan. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, BUMN akan masuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rantai produksi dan distribusi hasil pertanian. BUMN dibagi dalam 4 kelompok Surplus creator (memaksimalkan nilai ekonomi), strategic value (penyeimbang kinerja ekonomi dan aspek layanan publik), welfare (pelayanan publik di atas nilai ekonomi), dan deed weight (BUMN pasif). Sehingga baiknya, BUMN harus memenuhi 3 standar, yaitu : standar kerja, kriteria kualitas produk, dan pengelolaan pengaduan.

Narasumber terakhir, yakni Direktur Tempo, Bapak Budi Setyarso. Dalam kaitannya dengan pencapaian kedaulatan pangan, yang dibutuhkan adalah pemuliaan manusia sebagai makhluk yang menginginkan jaminan masa depan yang lebih baik. Untuk mendesain kedaulatan pangan yang komperhensif perlu memperhatikan nilai-nilai/value. Sehingga diharapkan PISPI tidak terfokus ke kegiatan-kegiatan jangka pendek yang berunjung ke politik tetapi perlu memasukan nilai-nilai manusia sebagai basis utama dalam penggerakkanya termasuk dalam kegiatan pertanian utamanya terkait desain besar kedaulatan pangan Indonesia.

Pada dasarnya semua narasumber yang dihadirkan sudah memiliki satu visi yang sama dan berharap bahwa PISPI akan menjadi motor dalam menggerakkan semua stakeholder di sektor pertanian. Selama kita saling bersinergi, maka cita-cita besar Indonesia mencapai kedaulatan pangan, sangat mungkin diwujdukan. Sebagai penutup Webinar kali ini, PISPI sangat menunggu dukungan dan partisipasi semua stakeholder untuk sama-sama menyusun desain yang kokoh dalam upaya mencapai kedaulatan pangan dan kesejateraan petani, peternak, dan nelayan Indonesia. (Tha/Lak)

Read More

Koh Afa: Tingkatkan antibodi tubuh Anda dengan Vaksinasi Covid-19

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka mempercepat proses vaksinasi terhadap warga masyarakat Kelurahan Duri Utara, Koh Afa, Ketua NNTKH mengajak seluruh masyarakat untuk vaksinasi, agar tercapai target herd immunity sekaligus sebagai upaya memutus rantai penyebaran covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, kali ini vaksinasi di gelar di Stasiun Duri, Jakarta. Rabu (13/10/2021).

Koh Afa, Ketua NNTKH sangat mengapresiasi adanya vaksinasi yang dilaksanakan oleh anggota DPR RI Darmadi Durianto bersama Timsusnya. "Hari ini ada hal yang istimewa dan sangat luar biasa, kami mengapresiasi apa yang dilakukan anggota DPR RI Darmadi Durianto bersama Timsusnya serta para relawan yang tidak kenal lelah untuk program percepatan vaksinasi di wilayah Kelurahan Duri Utara dan ada terobosan kreatif dengan melibatkan masyarakat sekitar yang menyediakan makanan dan minuman," jelas Ari Kurnia.

Sedangkan teknis pelaksanaan vaksinasi yakni meliputi, pendaftaran, pengukuran tensi, screening kesehatan, penyuntikan vaksin dan observasi setelah vaksin selama kurang lebih 30 menit.

Dalam upaya mempercepat herd immunity, Koh Afa, Ketua NNTKH menjelaskan, target yang di harapkan dalam vaksinasi di Kelurahan Duri Utara ini segera bisa memenuhi target dari pemerintah. 

Dari jumlah kuota yang digelar di Stasiun Duri terdiri dari dosis I Pfizer dan  dosis II sinovac/Astrazenega sebanyak 1000 dosis selama tiga hari dari tanggal 13 - 15 Oktober 2021.

Koh Afa, Ketua NNTKH menghimbau, agar warga yang belum melaksanakan vaksin segera mendatangi gerai-gerai vaksin dengan kesadaran sendiri dan tidak ada merasa dipaksa, agar apa yang kita harapkan untuk memenuhi herd immunity segera terpenuhi. "Cukup hanya membawa KTP atau surat domisili dan dalam keadaan sehat, itu semua tidak ada biaya dan gratis," ucapnya.

"Ia berharap, selama kegiatan vaksinasi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar, serta tetap menerapkan protokol kesehatan dengan cuci tangan, gunakan masker dan jaga jarak, walaupun sudah melaksanakan Vaksin Covid-19," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik yang Tidak Pernah Pungli

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Indonesia mencari 1000 Polisi Baik yang tidak pernah melakukan pungutan liar (Pungli). Program ini diinisiasi Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) bekerjasama dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli).

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka HUT PPWI ke-11 yang jatuh pada tanggal 11 November 2021. Dalam Acara tersebut, DPN-PPWI juga akan menyelenggarakan Konferensi Internasional Pewarta Warga (International Conference on Citizen Journalism).

Saat dikonfirmasi awak media terkait program ini, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., melalui release yang dikirimkan Sekretariat Nasional PPWI kepada berbagai media di tanah air, Sabtu (2/10/21), menyampaikan, “Dalam rangka HUT PPWI tahun ini, DPN PPWI bersama Pengurus PPWI di daerah dan cabang serta kantor perwakilan PPWI di negara sahabat akan menggelar Konferensi Internasional Pewarta Warga pada HUT PPWI. Mohon doa dan dukungan rekan semua dan seluruh bangsa Indonesia.” [1]

Lebih lanjut, Alumni PPRA-48 Lemhanas RI Tahun 2012 mengatakan tema yang diangkat dalam HUT kali ini, yakni ‘Pewarta Warga Menyatukan Bangsa, Mendamaikan Dunia’. Sementara itu dari tema besar ini, Panitia pelaksanaan kegiatan mengambil sub tema: ‘Melalui Peringatan HUT PPWI Tahun 2021, Kota Tingkatkan Kesadaran Berbagi Informasi yang Benar, Baik, dan Bermanfaat bagi sesama,” ungkap Lulusan Pasca Sarjana Bidang Global Ethics dari Birmingham University, Inggris.

Adapun terkait program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’, salah satu kategorinya tidak pernah melakukan pungli. Hal ini merupakan upaya memberantas tindakan pungli yang sedang diprogramkan pemerintah sesuai yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli.

Menurut Wilson, pungli adalah perilaku yang sama 11-12 dengan korupsi. Bedanya, korupsi mengambil uang rakyat yang tersimpan di APBN, sementara pungli mengambil uang rakyat dari kantong rakyat.

“Keduanya adalah tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola negara yang adalah pelayan masyarakat,” tegas Tokoh Pers Nasional yang selalu membela rakyat yang tertindas.

Lanjutnya, pungli dan korupsi merupakan penyakit berbahaya yang selama ini menjadi pandemi terselubung di bangsa ini, yang oleh karenanya Indonesia tidak mampu mencapai tujuan hidupnya, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

“Setiap Pewarta Warga bertanggungjawab untuk mengawasi agar lingkungan masing-masing steril dari penyakit pungli dan korupsi,” pesannya.

Untuk itu, dalam rangka mensukseskan program ‘Indonesia Mencari 1000 Polisi Baik’ maka setiap warga masyarakat dapat mengajukan maksimal 3 orang Polisi Baik yang dikenalnya dengan baik, mengetahui secara detail sifat, perilaku,dan karakter polisi yang diajukannya, dan sanggup mempertanggungjawabkan pilihannya itu (minimal bertanggungjawab moral). Diharapkan agar pengajuan Polisi Baik tidak diketahui oleh yang bersangkutan.

Berikut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Anggota Polisi Republik Indonesia yang masih aktif (Polki dan Polwan);

2. Bertugas dimanapun, di unit dan satuan kerja manapun, di internal Institusi Polri maupun di luar Polri, di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri;

3. Telah bertugas minimal 5 tahun sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia;

4. Tidak pernah melakukan kriminalisasi wartawan, pewarta warga, dan masyarakat umum, terkait dengan unggahan karya jurnalisme warga (tulis, foto, image, karikatur, video, meme, dan sejenisnya) non-SARA dan pornografi mereka di media massa, media sosial, maupun di jejaring komunikasi komunitas (WhatsApp group, pesan berantai, pesan pribadi, dan lain-lain);

5. Tidak pernah melakukan tindak pidana pungutan liar (pungli), pemerasan, pemalakan,

perampokan, penipuan, dan korupsi (penyalahgunaan uang negara);

6. Tidak pernah melakukan tindak kekerasan, pengancaman, dan intimidasi terhadap siapapun;

7. Sering menolong warga masyarakat di tempat tugas atau dimanapun ia berada;

8. Diajukan oleh minimal 3 orang warga masyarakat umum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Warga yang mengajukan tidak boleh mempunyai hubungan keluarga inti (bapak/ibu, anak/istri, kakek/nenek, kakak/adik) dengan polisi tersebut.

Berikut prosedur pengajuan, diantaranya:

1. Setiap warga masyarakat mengajukan maksimal 3 Polisi Baik.

2. Isi formulir dikirimkan ke Panitia Pelaksanaan melalui email: polisi.baik.ppwi@gmail.com dengan menyertakan foto Polisi Baik dalam pose pakaian dinas Polri, Foto KTP, dan KTA.

3. Lampirkan foto diri dan foto KTP warga yang mengajukan Polisi Baik dalam email pengajuannya.

4. Pengajuan calon penerima piagam penghargaan Polisi Baik pilihan masyarakat dapat juga dilakukan melalui kontak WA di Nomor 0878-8588-0080 (Mas Ikung), 085772004248 (Mbak Wina), 081371549165 (Shony), atau pesan pribadi di akun Facebook: @Sekretarit PPWI Nasional.

5. Waktu pengajuan dari tanggal 01 s/d 30 Oktober 2021 (pukul 23.59).

6. Seluruh proses tidak dipungut biaya.

7. Piagam penghargaan Polisi Baik dalam bentuk hard-copy akan dikirimkan ke alamat Polisi Baik masing-masing dengan biaya pengiriman ditanggung boleh Penerima (COD). (Tha/Lak)

Read More

Ke Jawa Timur, Presiden Groundbreaking Pabrik Smelter

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo pagi ini, Selasa, 12 Oktober 2021, bertolak ke Provinsi Jawa Timur, dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara bersama rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Presiden Jokowi akan langsung menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Kabupaten Gresik. Di sana, Presiden akan melakukan _groundbreaking_ pembangunan smelter PT Freeport Indonesia.

Setelahnya, Presiden akan langsung kembali ke Jakarta melalui Bandara Internasional Juanda, Kabupaten Sidoarjo, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Jawa Timur adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo. (Arianto)

Read More

Jelang Tayang di Bioskop, Film Paranoia Raih Nominasi Film Terbaik Piala Citra FFI 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Miles Films bersiap merilis film terbarunya, Paranoia. Film drama thriller pertama dari sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana ini akan hadir serentak di seluruh Indonesia pada 11 November 2021, hanya di bioskop. Hari ini, tepat 1 bulan menjelang penayangannya di bioskop, Paranoia merilis tiga cuplikan adegan. Masing-masing adegan memperlihatkan balutan genre drama thriller yang kuat. Kekuatan film Paranoia terbukti dengan perolehan nominasi Piala Citra untuk Film Cerita Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Perempuan Terbaik serta Penata Suara Terbaik dari Festival Film Indonesia 2021.

"Paranoia adalah film dengan pendekatan baru bagi Miles Films, adalah sebuah kehormatan mendapatkan nominasi Film Cerita Panjang Terbaik di FFI 2021. Terima kasih kepada para Juri Nominasi FFI 2021 atas apresiasinya," ujar Mira Lesmana di Jakarta. Senin (11/10)

“Perfilman Indonesia tengah menunjukkan semangatnya untuk kembali bergairah dan membuktikan bahwa kita mampu untuk terus berkarya dan berprestasi di tengah situasi ini. Bioskop juga telah beroperasi kembali dan dengan menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya, saya percaya pecinta film Indonesia akan kembali ke bioskop untuk turut membangkitkan kembali industri film kita,” lanjut Mira dengan optimis.

Dari tiga cuplikan adegan Paranoia yang dirilis hari ini oleh Miles Films, selain terlihat kekuatan para aktornya, memang juga dapat dirasakan kepiawaian penyutradaraan Riri Riza serta desain suara yang prima yang memperkuat balutan genre drama thriller yang menegangkan.

Cuplikan pertama adalah adegan tokoh Gion (Lukman Sardi) memasuki sebuah rumah secara paksa pada malam hari. Ia tampak gusar saat mendapati rumah tersebut sudah ditinggalkan. Lukman Sardi tampil meyakinkan sebagai tokoh penuh amarah dan dendam yang nampak siap untuk mengejar kemanapun apa yang ia cari.

Cuplikan berikutnya adalah adegan menegangkan. Tokoh Dina (Nirina Zubir) terlihat panik dan bergegas memasukkan barang ke bagasi mobil. Di dalam mobil sudah ada Laura (Caitlin North-Lewis), anaknya yang terlihat tegang. Nampaknya mereka sedang berusaha melarikan diri. Dina mencoba menyalakan mobil berkali-kali namun tidak berhasil. Ia mengalami serangan panik dan memukul-mukul setir dengan histeris. Penampilan Nirina sangat brilian, tak heran ia menyabet nominasi Pemeran Utama Perempuan Terbaik FFI 2021.

Cuplikan adegan yang ketiga memperlihatkan interaksi tokoh Laura (Caitlin North-Lewis) dan Raka (Nicholas Saputra). Adegan dibuka dengan Laura yang diam-diam membongkar isi meja di dalam vila milik Raka. Tanpa dia sadari, Raka sudah berada di pintu villa memergokinya. 

Cuplikan ini memperlihatkan interaksi yang sangat menarik dari dua aktor yang berbeda generasi. Nicholas Saputra nampak berbeda dari tokoh yang pernah ia perankan sebelumnya.

"Saya beruntung sekali bisa bekerja dengan mereka. Caitlin, Nico, Lukman, dan Nirina adalah aktoraktor berbakat besar yang mencurahkan segala kemampuannya untuk tokoh yang mereka perankan. Bagi saya yang terpenting adalah bagaimana aktor dapat mencari pengalaman diri mereka dalam menafsirkan tokoh yang dimainkan. Luka masa lalu dan rasa takut yang mengikutinya bisa ditampilkan dengan baik dan tetap terlihat menarik dalam bingkai gambar,” tutur sutradara Riri Riza tentang penampilan para aktor film Paranoia. 

"Film Paranoia adalah penjelajahan genre baru bagi saya.Skenario film ini mengajak kita masuk dalam pengalaman cerita yang menegangkan. Bekerjasama dengan penata sinematografi Teoh Gay Hian, Penata Suara dan Penata Musik Aria Prayogi, adalah proses yang memberi saya banyak pengalaman baru. Walau bekerja dalam kondisi terbatas karena pandemi, film ini tetap memberi banyak kesenangan. Bangga sekali film Paranoia menerima apresiasi dari FFI," lanjut Riri dengan antusias.

Film Paranoia yang dibintangi oleh Nirina Zubir, Nicholas Saputra, Lukman Sardi, dan Caitlin North Lewis ini akan menjadi sajian yang memuaskan bagi mereka yang ingin merasakan lagi pengalaman sinema utama di bioskop.

Menariknya, Paranoia, film produksi terbaru dari Miles Films, akan mulai tayang hanya di bioskop Indonesia mulai 11 November 2021. Ikuti perkembangan film Paranoia melalui akun-akun sosial media Miles Films. (Arianto)

Read More

Hadapi Krisis Pandemi, Setiap Kebijakan Harus Berdasar Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin menuturkan bahwa dalam sistem tata hukum kenegaraan Indonesia, setiap keputusan dan tindakan diharuskan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terutama asas kemanfaatan dan asas kepentingan umum, yang keduanya tersebut menjadi _urgent_ di masa krisis nasional seperti pandemi Covid-19 sekarang ini. 

"Asas kemanfaatan merujuk pada pemerhatian keseimbangan manfaat yang terkandung di dalam suatu keputusan dan tindakan pemerintah, di mana semua manfaat tersebut harus seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan yang lain, antara kepentingan individu dan masyarakat, dan antara kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat," terang Wapres saat memberikan pidato kunci pada acara Seminar Nasional dalam rangka Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) Tahun 2021 melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (12/10/2021).

Sementara, sambung Wapres, asas kepentingan umum merujuk pada kewajiban untuk mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. 

"Dengan adanya asas-asas tersebut, kita dapat mengaplikasikan konsep _rukhsah_ dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat mengecualikan, meringankan atau melonggarkan dalam situasi krisis seperti pandemi ini," tegasnya. 

Hal ini, kata Wapres, bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, yang berujung pada terlindunginya kesejahteraan umum. 

"Secara parsial aplikasi konsep _rukhsah_ di masa pandemi Covid-19 sudah memiliki preseden, yaitu berupa pelonggaran dalam mekanisme penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU dalam hal-hal tertentu; pengaturan dalam pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah untuk tidak melalui tender terlebih dahulu, dengan pertimbangan bahwa berbagai barang dan jasa tertentu yang berkaitan dengan penanganan pandemi perlu diperoleh secara cepat tanpa proses tender; Peraturan Menteri Keuangan tentang  Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona," paparnya. 

Selain itu, lanjut Wapres, Peraturan OJK yang memberikan keringanan kewajiban mengangsur bagi kreditur perbankan dan lembaga keuangan dan peraturan OJK tentang keringanan penyerahan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik yang _listed_ juga merupakan contoh konsep _rukhsah_ peraturan dalam situasi krisis.

"Hal-hal yang saya sebutkan di atas merupakan pelajaran dan pengalaman yang sangat penting bagi kita semua, yang seyogyanya dapat dikompilasi dan dikodifikasikan sebagai bahan rujukan yang sifatnya permanen atau _built-in_ dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai klausul kedaruratan," ujarnya. 

Untuk itu, Wapres berharap Kementerian Hukum dan HAM, sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi dalam proses penyusunan, analisis, harmonisasi, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia agar dapat mengadopsi konsep _rukhsah_ atau kedaruratan tersebut dalam perundang-undangan yang terkait, agar legislasi dan regulasi lebih antisipatif dan lebih siap dalam menghadapi suatu situasi krisis di masa yang akan datang. 

"Berdasarkan pengalaman selama ini respon kita di bidang hukum sering kali  terlambat mengantisipasi terhadap tuntutan situasi yang berkembang secara cepat, termasuk situasi kedaruratan," ungkapnya. 

Di samping itu, Wapres juga mengharapkan agar Kemenkumham dapat lebih proaktif melakukan reformasi di bidang legislasi dan regulasi yang diperlukan bagi upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, khususnya yang terkait pemberdayaan UMKM. 

"Salah satu prioritas kita dalam hal ini adalah mendorong agar para pelaku usaha terutama UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional dan menyediakan lapangan kerja secara signifikan, dapat terus tumbuh dan berkembang dalam era disrupsi dan kompetisi yang makin ketat saat ini dan ke depan," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia Tembus 100 Juta Orang

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pemerintah Indonesia masih terus mengejar cakupan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dari target 208 juta, Hingga Minggu (10/10) vaksinasi COVID-19 sudah tembus lebih dari 100 juta orang yang mendapatkan suntikan dosis pertama.

Sementara untuk dosis kedua sudah disuntikan ke lebih dari 57,5 juta masyarakat indonesia. Dengan demikian jumlah vaksinasi telah mencapai 157.707.427 dosis.

Artinya, vaksinasi dosis pertama sudah menjangkau 48,11% masyarakat indonesia dan vaksinasi dosis kedua menjangkau 27,62% target vaksinasi 208.265.720 orang.

Capaian vaksinasi tersebut dicapai berkat usaha optimal dan gotong royong dengan semua pihak terutama TNI/Polri, pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu.

"Kita telah menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis pertama kepada lebih dari 100 juta masyarakat Indonesia. Pemerintah juga terus mengupayakan ketersediaan vaksin baik lewat skema multilateral maupun bilateral demi mencukupi stok yang ada saat ini dan menjaga laju vaksinasi sesuai dengan stok vaksin yang ada," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kemenkes, drg. Widyawati, MKM, Senin (10/10) di Jakarta.

Kemenkes terus berupaya meningkatkan percepatan vaksinasi. drg. Widyawati menambahkan selain membuka vaksinasi massal dengan bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, Kemenkes juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi, Unit Pelaksana Teknis di bawah Kemenkes, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes, di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada KTP.

"Salah satu strategi pemerintah adalah mengupayakan ketersediaan vaksin dan mempercepat program vaksinasi sehingga semakin banyak masyarakat terlindungi," katanya di kantor Kementerian Kesehatan, Senin (4/10).

Seluruh masyarakat Indonesia diminta untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, karena dengan vaksinasi dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat akan semakin banyak dan semakin cepat masyarakat terlindungi dari COVID-19. (Arianto)

Read More

Permudah Layanan Logistik, Bea Cukai-BNI Jalin Kerjasama Dalam National Logistics Ecosystem

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan dan mengefisiensikan pelayanan terhadap logistik nasional khususnya layanan perbankan, Bea Cukai kembali menjalin kerjasama dengan perbankan, yang kali ini dilakukan bersama PT Bank Negara Indoneia (BNI) untuk memfasilitasi National Logistics Ecosystem (NLE).

Tim Pelaksana Penataan National Logistics Ecosystem (NLE) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan (Bea Cukai dan Lembaga National Single Window) diwakili oleh Direktur Jenderal Bea Cukai, Askolani bersama dengan Direktur Utama Bank PT BNI, Royke Tumilaar melakukan penandatanganan dua perjanjian kerja sama sekaligus, yaitu terkait layanan perbankan melalui NLE dan layanan transaksi pembayaran penerimaan negara secara elektronik (e-billing) dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat Bea Cukai pada Senin (11/10).

NLE senidiri merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen baik internasional maupun domestik yang berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta. NLE terdiri dari empat pilar utama, dimana pilar ketiga berbunyi “Kemudahan transaksi dan fasilitasi pembayaran” dengan tujuan untuk mempermudah proses pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha, yang secara operasional dikembangkan melalui kerja sama dengan bank dan platform pembayaran online.

Perjanjian kerjasama ini diwujudkan untuk mengatur penyelenggaraan pelayanan pembayaran penerimaan negara serta pembayaran biaya logistik berdasarkan hubungan kerja sama dengan ekosistem logistik nasional melalui layanan perbankan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ruang lingkup perjanjian kerja sama antara Tim NLE dengan Bank BNI adalah pemanfaatan layanan perbankan secara elektronik pada portal NLE sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi pemenuhan kewajiban keuangan negara berupa pembayaran penerimaan negara, pembayaran biaya logistik yang telah diberitahukan dan diberlakukan dalam portal NLE, serta pemberian kemudahan/fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan pembayaran terkait layanan yang akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan, untuk dapat digunakan pihak lain yang terkait.

Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani dengan menjalankan masing-masing hak dan kewajiban kedua pihak yang telah tercantum dalam perjanjian kerja sama. Keikutsertaan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam NLE bersifat terbuka dan sukarela. Perjanjian kerja sama ini tidak bersifat membatasi Tim NLE untuk melakukan perjanjian kerja sama yang serupa dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip yang setara, objektif, dan fair dan berlaku sebaliknya.

Momentum penandatanganan perjanjian kerja sama ini diharapkan akan memberikan dampak kelancaran dan mendorong industri ekosistem logistik nasional agar dapat terus mendukung kinerja sektor perdagangan dan meningkatkan penerimaan negara. (Tha/Lak)

Read More

Partisipasi KLHK di Expo 2020 Dubai Membawa Potensi Bisnis Hasil Hutan Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Dubai, Uni Arab Emirates

Telah dibuka selama 10 hari, Paviliun Indonesia kini telah menerima sebanyak lebih dari 32.000  pengunjung. Setiap minggunya, Paviliun Indonesia diramaikan dengan berbagai tema mingguan yang diisi oleh Lembaga Pemerintahan terkait. Di minggu kedua, pada 8-14 Oktober 2021, potensi yang ditampilkan pada Paviliun Indonesia adalah potensi bisnis hasil hutan Indonesia.

“Keikutsertaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Expo 2020 Dubai adalah untuk menunjukkan pada dunia tentang prestasi dan kemajuan Indonesia di bidang industri, teknologi, lingkungan hidup dan kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu olahan, hingga produk yang dihasilkan oleh masyarakat sekitar hutan. Indonesia juga memiliki keunggulan komparatif dibandingkan negara lain dalam hal produktivitas bahan baku dan hal ini dapat menjadi potensi ekspor yang luar biasa,” ujar Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong di Dubai. Senin (11/10)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hadir untuk mempromosikan dan membuka peluang investasi pada sektor kehutanan, berupa pengelolaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan, jasa wisata alam dan produk kayu serta turunannya. “Perhelatan Expo 2020 Dubai juga merupakan ajang yang tepat untuk lebih jauh memperkenalkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), yang merupakan upaya pemerintah dalam mendukung pertumbuhan produk kehutanan yang legal dan lestari,” tambah Agus Justianto, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari KLHK.

SVLK merupakan wujud komitmen pemerintah Indonesia untuk mengedepankan aspek sosial dan ekologi dalam proses pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Implementasi SVLK memberikan manfaat antara lain kepercayaan pasar yang lebih baik, akses pasar terutama ke pasar internasional, menekan laju kerusakan hutan, mendukung perbaikan tata kelola dan jaminan bagi mitra dagang atas bukti dan keterlacakan bahan baku dari sumber legal dan lestari.

Selain itu, SVLK telah berhasil menaikkan nilai ekspor produk kayu sebesar 91,7% sejak 2013 ke tahun 2019. Hingga April 2021, kinerja ekspor industri hasil hutan naik 21,6 persen menjadi US$4,42 miliar atau Rp63,14 triliun. Bahkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dapat menjadi arus utama dalam pemanfaatan hutan di Indonesia sekaligus mendorong peningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Berbagai peluang investasi dan produk usaha kehutanan dan hasil hutan ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi bagi penerimaan negara dan membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya.

Melalui kesempatan inilah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berperan penting untuk memperkenalkan potensi hasil hutan Indonesia yang dikemas melalui forum bisnis hingga rolling exhibition produk UMKM yang siap ekspor.
KLHK Tampilkan Produk Hasil Hutan Pada Expo 2020 Dubai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membawa empat produk yang mewakili produk-produk terbaik Indonesia dari hasil hutan bukan kayu (HHBK), hasil hutan kayu olahan, dan produk masyarakat sekitar hutan. Produk hutan bukan kayu memiliki potensi pengembangan dan pemanfaatan yang menjanjikan. Salah satunya adalah mengurangi penebangan pohon guna mengambil produk kayu hutan.

Setidaknya terdapat 565 hasil hutan bukan kayu yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Beberapa HHBK yang akan dibawa ke Paviliun Indonesia adalah mulai dari komoditas rotan, kemenyan, hingga madu. Dimana industri fesyen saat ini memiliki minat yang besar pada anyaman rotan, khususnya rotan Kalimantan.

Selain itu, turut ditampilkan adalah parfum kemenyan. Meski selama berabad-abad, kemenyan selalu menjadi aroma untuk pembakaran dupa, kini kemenyan hadir sebagai parfum kelas dunia dengan aroma yang wangi dan lembut. Meski tidak mengandung alkohol, parfum kemenyan dapat tahan lama hingga 16-24 jam.

Sedangkan produk hasil kayu olahan yang dibawa ke Paviliun Indonesia salah satunya adalah radio kayu tropis. Diproduksi dari pohon yang tumbuh di Indonesia, mulai dari pinus, mahoni, hingga sonokeling, ketiga pohon tersebut ternyata dapat menghasilkan resonansi suara yang sangat baik. Dengan desain yang antik, ternyata radio buatan daerah Temanggung, Jawa Tengah ini berhasil menembus pasar global hingga mendapatkan berbagai penghargaan internasional.

Di sisi lain, terdapat produk yang dapat mengatasi permasalahan sampah plastik yang telah menjadi masalah di seluruh dunia. Salah satu UMKM di Bangka Belitung menggunakan tanaman purun danau sebagai alternatif produk sedotan plastik. Sedotan purun danau merupakan sedotan sekali pakai yang tidak bisa dicuci seperti sedotan dari bambu. Meskipun sekali pakai, sedotan ini tidak akan mencemari lingkungan karena dapat hancur dan terurai dengan sendirinya, bahkan hanya cukup memakan waktu satu minggu untuk terurai dengan tanah.

Terakhir, produk masyarakat sekitar hutan yang turut ditampilkan adalah kacang kenari dari Pulau Makian, Maluku Utara. Menjadi salah satu Produk HHBK, kacang kenari Makian disebut-sebut dapat memberikan kontribusi yang besar bagi lperekonomian negara di sektor kehutanan. Memiliki kemiripan dengan kacang almond yang harganya cenderung mahal, Indonesia dengan bangga memiliki produklokal yang telah menembus Pasar Global melalui komoditas kacang kenari Makian. Komoditas kopi juga turut andil dalam rolling exhibition, seperti halnya kopi liberika yang ditanam di lahan gambut. Jenis kopi ini dapat memberikan cita rasa yang unik di mana aromanya seperti aroma buah nangka dengan rasa asamnya yang kuat. Adapula jenis kopi organik lainnya yang merupakan produk masyarakat sekitar hutan yang sekaligus dapat memberdayakan masyarakat sekitar. (Arianto)

Read More

Bea Cukai dan Bank Mandiri Teken Perjanjian Kerja Sama Layanan Perbankan pada National Logistics Ecosystem

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Tim Pelaksana Penataan National Logistics Ecosystem (NLE) yang diwakili oleh Bea Cukai bersama dengan Bank Mandiri melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait layanan perbankan melalui NLE dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat Bea Cukai pada Senin (11/10).

NLE merupakan ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen baik internasional maupun domestik yang berorientasi pada kerja sama antar instansi pemerintah dan swasta. NLE terdiri dari empat pilar utama, dimana pilar ketiga berbunyi “Kemudahan transaksi dan fasilitasi pembayaran” dengan tujuan untuk mempermudah proses pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha, yang secara operasional dikembangkan melalui kerja sama dengan bank dan platform pembayaran online.

Sebagai dasar pengaturan dan pemberlakuan perikatan kerja sama terkait pemberian pelayanan pembayaran/pembiayaan kepada pihak lain yang memiliki hubungan kerja sama dalam kerangka NLE, dibutuhkan sebuah perjanjian kerja sama antara Tim NLE dengan pihak perbankan/platform pembayaran lainnya. Dalam hal ini, Bank Mandiri sebagai entitas perbankan pertama yang mengadakan perjanjian kerja sama dengan NLE.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama antara Tim NLE dengan Bank Mandiri adalah pemanfaatan layanan perbankan secara elektronik pada portal NLE sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi pemenuhan kewajiban keuangan negara berupa pembayaran penerimaan negara, pembayaran biaya logistik yang telah diberitahukan dan diberlakukan dalam portal NLE, serta pemberian kemudahan/fasilitas pembiayaan dan/atau penjaminan pembayaran terkait layanan yang akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan, untuk dapat digunakan pihak lain yang terkait.

Perjanjian kerja sama berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani dan selanjutnya diperpanjang sesuai kesepakatan dengan melakukan evaluasi. Keikutsertaan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam NLE bersifat terbuka dan sukarela. Perjanjian kerja sama ini tidak bersifat membatasi Tim NLE untuk melakukan perjanjian kerja sama yang serupa dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip yang setara, objektif, dan fair dan berlaku sebaliknya.

Momentum penandatanganan perjanjian kerja sama diharapkan dapat menjadi sebuah loncatan yang akan diikuti dengan loncatan-loncatan lain dalam pengembangan NLE selanjutnya, khususnya dari aspek kemudahan dan fasilitasi pembayaran. Kedepannya, perjanjian kerja sama semacam ini akan diterapkan kepada entitas perbankan dan platform pembayaran lainnya yang akan bergabung dengan NLE. (Tha/Lak)

Read More

Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara Gelar Unras di Kementan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta Carut marutnya kondisi Perunggasan Nasional sekarang ini adalah bukti kurang baiknya pengaturan, strategi serta kebijakan yang diambil baik oleh Mentan maupun Dirjen PKH, antara lain: Defisit ketersediaan Jagung yang menyebabkan harga jegung sangat tinggi bagi peternakan dan Overstock baik di broiler maupun di layer yang menyebabkan harga LB broiler maupun telur selalu jatuh jauh dibawah HPP peternak rakyat.

"Jangan serahkan urusan perunggasan nasional ke swasta. Pemerintah harus hadir dan punya Kewenangan serta ketegasan dalam mengatur urusan Perunggasan Nasional," kata Alvino Antonio saat orasi di depan kantor Kementerian Pertanian, Jakarta. Senin (11/10)

Atas dasar keadilan, kata Alvino, kami sampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Ganti Mentan dan Dirjen PKH, karena fakta tidak bisa melindungi Peternak Rakyat Mandiri,

2. Cabut SE Cutting No:06066/PK.230/F/10/2021,

3. Perusahaan yang memiliki GPS/PS/Pakan dan aviliasinya dilarang berbudidaya, termasuk pinjam nama perorangan;

4. Naikkan harga ayam hidup dan telur minimal di HPP Peternak Rakyat Mandiri Rp. 20.000/ kg;

5. Harga DOC dan Pakan sesuaikan dengan harga acuan Permendag No. 07 Th. 2020;

6. Terbitkan Peraturan Presiden yang melindungi Peternak Rakyat Mandiri, amanat UU No. 18 Th.
2009 Tentang PKH Pasal 33;

7. Jaminan supply DOC FS ke Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permentan No. 32 Th. 2017 Pasal 19 ayat 1;

8. Jaminan harga jual ayam hidup dan telur diatas HPP Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permendag No. 07 Th. 2020, minimal Rp. 20.000/ Kg;

9. Dilakukan Penyerapan ayam hidup dan telur disaat harga Farm Gate dibawah HPP Peternak Rakyat Mandiri sesuai Permendag No. 07 Th. 2020 Pasal 3 ayat (1);

10. Serap daging ayam dan telur oleh Pemerintah untuk Bantuan Sosial/ Bantuan Pangan Non Tunai;

11. Harga Eceran breeding tidak boleh dijual, dan harus diserap Pemerintah sebagai bahan baku pakan ternak;

12. Pemutihan utang Peternak Rakyat Mandiri yang terkena imbas PPKM Covid-19;

13. Moratorium pembangunan kandang-kandang pedaging dan ayam petelur.

"Harapan kami, Kementan bersama Kemendag membentuk satgas investigasi dan penindakan guna menerima laporan dan memberi sanksi jika terjadi pelanggaran atas Penindakan no.  7 th 2020, yg melibatkan peternak mandiri /asosiasi /akademisi," pungkasnya. (Tha/Lak)

Read More

Jelang peringatan maulid, jama'ah masjid jami' Al-Barkah gelar kerja bakti

Duta Nusantara Merdeka | Sukamulya 

Menjelang peringatan maulid nabi Muhammad S.A.W. 2021, puluhan jama'ah masjid jami' Al-Barkah kampung Cilangkap desa Sukamukya kecamatan Rumpin kabupaten Bogor melakukan kerja bakti. Kerja bakti tersebut meliputi perapihan lahan parkir dan jalan menuju masjid. 

"Pembacaan dzikir maulid di masjid ini menjadi kegiatan tahunan yang rutin dilakukan dan biasanya diikuti oleh sekitar 600 jama'ah, maka perlu lahan parkir yang cukup luas," kata Ust. Nursa'ad, ketua DKM masjid jami' Al-Barkah. Minggu (10/10)

Dalam kesempatan yang sama,  koordinator forum masyarakat desa Sukamulya Junaedi Adhi Putra menerangkan bahwa gotong royong merupakan cara yang masih dipertahankan oleh jama'ah di masjid yang dibangun secara swadaya ini. 

"Sampai saat ini jama'ah masjid jami' Al-Barkah masih mempertahankan budaya gotong royong dalam setiap kegiatan, bahkan dalam proses pembangunan termasuk pendanaan. Budaya yang positif ini patut dipertahankan," tutur Junaedi. 

Sementara itu, ditanya terkait anggaran pembangunan masjid, Ust. Nursa'ad menjelaskan bahwa sebagian besar pendanaan hasil iuran jamaah dan donasi dari beberapa keluarga saja. 

"Masjid ini dibangun secara swadaya sejak tahun 2015 dan sebagian besar pendanaan dari iuran masyarakat, itu makanya meski sudah berjalan 6 tahun pembangunan baru sekitar 40% dari rencana, mengingat masyarakat disini juga mayoritas golongan ekonomi lemah. Untuk pembangunan hingga seperti sekarang ini sudah lebih dari Rp. 1,5 M dan masih diperlukan dana sekitar Rp. 2 M untuk terbangun sesuai rencana," pungkas Ust. Nursa'ad. (Thal/Lak)

Read More

Keterwakilan Perempuan di KPU dan Bawaslu Perlu Diperjuangkan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Keterwakilan perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dinilai perlu untuk diperjuangkan. Hal itu menjadi pokok pembahasan dalam webinar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) bertajuk “Peluang dan Tantangan Keterwakilan Perempuan di KPU RI dan Bawaslu RI Menuju Pemilu 2024” pada Minggu (10/10/2021).

Dosen FISIP UI Sri Budi Eko Wardani selaku narasumber pada webinar tersebut menyampaikan, secara persentase jumlah perempuan dalam lembaga penyelenggara Pemilu masih di bawah 30 persen.

“Ada kesenjangan antara kondisi objektifnya, di mana perempuan memiliki kontribusi yang besar tetapi sebetulnya peluang dan kesempatan perempuan untuk bisa tetap terlibat langsung di dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya masih perlu diperjuangkan,” kata Sri pada Minggu (10/10/2021).

Dalam paparannya berjudul “Isu Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu”, Sri membeberkan, dari rentang tahun 2004-2019 keterwakilan politik perempuan terbilang stagnan atau belum mencapai target 30 persen. Bahkan di tingkat KPU/Bawaslu tingkat kabupaten/kota masih ada yang tidak memiliki anggota perempuan sama sekali. Untuk itu, proses yang adil diperlukan dalam pemilihannya.

“Proses untuk kebijakan publik itu diawali dengan siapa yang akan terpilih sebagai pemimpin, sehingga dia harus bisa mengatur seleksi kepemimpinan negara itu secara jujur, adil, demokratis, dan berintegritas,” ujarnya.

Ia menambahkan, ada lima tantangan keterlibatan perempuan dalam kepemiluan, yakni sumber daya perempuan yang masih terbatas dalam mengisi posisi jabatan, pengetahuan kepemiluan yang masih kurang, pengalaman jejaring dan kepemiluan yang terbatas, proses seleksi yang netral gender, dan kepentingan politik yang masih kental.

Untuk itu, menurutnya, perlu ada upaya yang serius dan sistematis untuk mengubah kondisi agar perempuan dapat terlibat di dalam penyelenggaraan Pemilu dari hulu hingga hilir, dari rekruitmen hingga pemilihan.

Sementara itu, Dewan Pakar MIPI sekaligus Guru Besar Ilmu Politik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Nurliah Nurdin menyampaikan, ketika terjadi pengabaian keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu baik di tingkat nasional dan daerah, akan muncul dampak negatif. Misalnya, akan muncul pengabaian terhadap kesetaraan gender yang telah diamanatkan undang-undang.

Fenomena seperti itu dinilai akan semakin mendorong maskulinisme politik. Hal itu juga dinilai akan mendorong turunnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik, serta turunnya akomodasi kebijakan kepemiluan terhadap kondisi perempuan dan anak.

“Mereka perlu pembelajaran-pembelajaran perlu program-program peningkatan kompetensi, kemudian juga perlu pengawalan proses seleksi KPU, dan melakukan revisi regulasi,” tandasnya. (Thal/Lak)

Read More

MUI Keluarkan Sertifikasi Halal Vaksin Zifivax

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Mejelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) secara resmi mengeluarkan sertifikasi Halal untuk vaksin Covid-19 dengan merk Zifivax yang dikembangkan oleh Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, asal Tiongkok. 

 

Pengumuman sertifikasi halal tersebut langsung dilakukan oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh melalui konferensi pers Pengumuman Fatwa MUI Tentang Produk Vaksin Covid-19 dari ANHUI, di Gedung LPPOM MUI, Jakarta Pusat.

"Setelah Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical mengajukan permohonan sertifikasi dan fatwa MUI, maka dokumen-dokumen kepentingan pemfatwaan diverifikasi oleh tim dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan," kata Asrorun.

Menurut Asrorun, Pemeriksaan dilakukan berbasis kompetensi, kunjungan lapangan, audit langsung dengan visitasi yang dikakukan oleh tim auditor. Baik dari aspek teknis, bahan, dan proses produksi.

Selanjutnya juga disampaikan, Tim pemeriksa yang terdiri dari auditor LPPOM MUI yang disertai dari Komisi Fatwa MUI secara langsung melakukan pemeriksaan lapangan di pabriknya di Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, China.

Alhasil, vaksin Zifivax yang diproduksi oleh Anhui Zhifei Longchom Biopharmaceutical tersebut tidak ditemukan penggunaan raw material yang bersifat haram atau najis, baik di dalam ingredients maupun di dalam proses produksinya.

Meskipun vaksin Zifivax telah dinyatakan halal, lanjut Asrorun, dalam pemakaiannya agar disesuaikan dengan keyakinan keagamaan dan disesuaikan dengan aspek keamanan sesuai dengan keputusan dari ahli ataupun lembaga yang berkompeten.

"Dan yang pasti, Rapat ini dibahas dan ditetapkan pada 28 September 2021 yang lalu. Setelah itu ditetapkanlah Fatwa MUI Nomor 53 Tahun 2021 tentang produk vaksin covid-19 dari Anhui China," pungkasnya. (Arianto)

Read More