Ketua MA: Harapan Masyarakat Kini Tertuju Pada Kualitas Putusan Dan Konsistensi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di era saat ini, publik atau masyarakat lebih kritis dalam mengamati kinerja pengadilan. Kalau dulu publik lebih melihat dari seberapa banyak perkara yang diselesaikan tapi kini lebih dalam lagi yakni kualitas suatu putusan.

Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof HM Syarifuddin menyatakan terjadi pergeseran ekspektasi publik atau harapan terhadap kinerja pengadilan. Bila dulu soal kuantitas perkara seperti kecepatan memutus perkara-pengetikan putusan, maka kini masyarakat bergeser mempertanyakan masalah kualitas putusan.

“Ekspektasi publik mulai bergeser pada kualitas dan konsistensi putusan. Oleh karena itu kita harus lebih mencurahkan fokus dan perhatian kepada perkara yang kita adili, karena kualitas putusan yang dihasilkan akan berdampak signifikan terhadap citra dan nama baik Mahkamah Agung,” kata Prof HM Syarifuddin dalam pembukaan Rapat Pleno Kamar MA di Hotel InterContinental, Bandung, Kamis (18/11/2021).

Ketua MA menyatakan setiap hakim boleh berbeda pendapat dalam putusannya. Tetapi yang terpenting ada alasan yang fundamental. Harapannya, terjadi konsistensi putusan sehingga perkara yang diajukan ke MA menyusut.

“Pentingnya konsistensi dalam sebuah putusan untuk menuju kesatuan hukum yang benar-benar kokoh, sehingga disparitas putusan yang diakibatkan oleh perbedaan persepsi dan sudut pandang dari para hakim terhadap perkara serupa dapat diminimalisir,” ujar Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) itu.

Rapat Pleno ini diharapkan bisa merumuskan berbagai isu hukum dari berbagai kasus yang masih belum jelas hukumnya. Hasilnya akan dituangkan dalam kaidah bersama dengan harapan bisa meningkatkan kualitas putusan.

“Selain itu itu saya ingatkan bagi para hakim jangan sampai membuka pintu bagi perkara-perkara lain karena itu akan menambah beban di Mahkamah Agung yang makin besar,” beber HM Syarifuddin.

Secara kuantitas, MA telah menerima 18.265 perkara sepanjang 2 Januari hingga 12 November 2021. Dari catatan Panitera MA, jumlah terbanyak dari kasus pidana khusus sebanyak 5.343 perkara, disusul kasus perdata sebanyak 4.855 perkara dan diurutan ketiga kasus Tata Usaha Negara (TUN) sebanyak 4.099. Dari jumlah itu, 80,3 persen sudah diputus. Jumlah perkara yang diputus akan terus dikikis sehingga sampai akhir tahun 2021 perkara tinggal hitungan puluhan.

“Dan ini menjadi prestasi sejarah bagi Mahkamah Agung,” tutur HM Syarifuddin yang disambut tepuk tangan oleh para hakim agung.

Rapat Pleno ini dihadiri oleh Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Andi Samsam Nganro, Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial, Sunarto dan para pimpinan MA. Dari seluruh hakim agung hadir, tiga hakim agung tidak hadir karena kurang sehat.

Acara dibuka dengan pidato serta arahan Ketua MA. Setelah itu dilanjutkan dengan perkenalan singkat dari hakim agung yang baru dilantik pada Oktober 2021. Mereka adalah Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Prim Haryadi, Suharto, Yohanes Priyana, Haswandi dan Tama Ulinta Br Tarigan. Namun Haswandi tidak bisa ikut Rapat Pleno karena badannya kurang sehat. Ikut memperkenalkan diri juga sejumlah nama hakim ad hoc tipikor dan PHI yang beru dilantik beberapa waktu lalu.

Kegiatan tersebut merupakan program Mahkamah Agung yang telah dijadwalkan sebelumnya. Diharapkan dapat mengasilkan solusi terbaik bagi peradilan di Indonesia. (Arianto)

Read More

Topang Kinerja Sektor Manufaktur, Industri Agro Berkontribusi Hingga 51 Persen

Duta Nusantara Merdeka | Bandung

Sektor industri agro memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Hal ini menandakan bahwa kinerjanya sebagai sektor hilir pertanian telah optimal dalam meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri. 

“Pada kuartal III tahun 2021, sektor industri agro berperan terhadap pertumbuhan nasional sebesar 8,86% atau berkontribusi 51,16% terhadap pertumbuhan industri pengolahan nonmigas,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika di Bandung, Kamis (18/11).

Plt. Dirjen Industri Agro menyebutkan, industri makanan dan minuman sebagai subsektor industri agro memberikan kontribusi sebesar 38,91% terhadap pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Hal ini menunjukkan aktivitas industri makanan dan minuman tetap terjaga meskipun di tengah dampak pandemi.

Kontribusi lainnya berasal dari industri pengolahan tembakau sebesar 4,46%, industri kertas dan barang dari kertas sebesar 3,78%, industri kayu dan barang dari kayu sebesar 2,62%, serta industri furnitur sebesar 1,40%. “Secara umum, pertumbuhan PDB sektor industri agro menunjukkan performa yang membaik. Untuk itu, kami terus bekerja keras lebih giat lagi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor industri agro ke depannya,” ungkap Putu.

Bahkan, sektor industri agro juga berperan penting dalam memberikan kontribusi terhadap capaian nilai ekspor industri pengolahan nonmigas dengan sumbangsihnya sebesar 36,73%. Selain itu, berkontribusi sebesar 28,54% terhadap total ekspor nasional pada triwulan III-2021.

“Hal ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari sektor-sektor hulu, yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan yang tidak kalah penting, sektor peternakan sehingga capaian-capaian tersebut dapat diraih,” imbuhnya.

Putu menegaskan, pihaknya telah menjalankan amanah nota Perjanjian Kerja Sama antara Kemenperin dengan Kementerian Pertanian, yang bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi kedua lembaga tersebut dalam upaya mendukung pembangunan serta pengembangan industri agro ke depan. 

“Ruang lingkup kesepakatan bersama tersebut meliputi peningkatan produksi, peningkatan mutu, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian sebagai bahan baku industri, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), peningkatan jejaring kemitraan usaha pertanian dengan industri, pertukaran data dan informasi, sinergi regulasi dan standar dalam pengembangan, serta pembangunan agribisnis dan agroindustry,” sebut Putu.

Di samping itu, dalam menjaga kesinambungan supply dan demand, pemerintah sedang menggodok kebijakan neraca komoditas, sebagaimana termaktub di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. 

“Neraca tersebut akan menjadi pegangan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan keputusan terkait pengaturan kualitas produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri serta menjadi acuan utama bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menetapkan kuota ekspor-impor untuk seluruh komoditas,” paparnya.

*Pacu industri pakan hijauan*

Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Industri Agro menyampaikan, salah satu subsektor yang sedang dipacu kinerjanya adalah industri pengolahan susu. Upaya ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik yang kian meningkat.

“Industri pengolahan susu ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan di tanah air. Bahkan, dinilai mampu menumbuhkan wirausaha industri baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para peternak sapi perah lokal,” paparnya.

Putu menegaskan, pihaknya fokus untuk meningkatkan produktivitas industri pengolahan susu. Langkah strategis yang akan ditempuhnya adalah mendorong tumbuhnya industri pakan hijauan. “Pakan ternak ini sebagai critical point dalam meningkatkan produksi susu segar,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ditjen Industri Agro akan melakukan program integrasi antara koperasi peternak sapi lokal sebagai pemasok bahan baku susu segar dengan industri pakan hijauan. “Pakan ternak yang perlu digenjot kuantitas dan kualitasnya adalah jenis ruminansia, yang terdiri dari pakan hijauan, konsentrat, vitamin dan mineral sebagai suplemen,” jelasnya. 

Pakan ternak hijauan yang biasa digunakan sebagai pakan pada usaha peternakan rakyat di pedesaan adalah rumput lapangan dan hasil samping pertanian, serta beberapa rumput introduksi sebagai rumput unggulan. “Ruminansia ini untuk seratnya, sedangkan protein diperoleh dari leguminosa atau tanaman polong-polongan. Langkah ini mulai berkembang di Indonesia,” imbuhnya.

Putu pun optimistis, upaya tersebut juga dapat mendorong program substitusi impor. Upaya ini akan diwujudkan melalui pengembangan dan penguatan program kemitraan yang saling menguntungkan antara industri pengolahan susu dengan koperasi atau peternak sapi perah lokal.

“Kami menilai program kemitraan ini sangat penting. Contohnya peran dari Dairy Village yang dikelola oleh Koperasi Peternak Susu Bandung Utara (KPSBU) dan merupakan bantuan (hibah) dari Frisian Flag Indonesia di wilayah Subang, dengan memiliki sebanyak 104 sapi ternak. Dairy Village ini merupakan model Peternakan Sapi Perah Rakyat Modern yang sapinya berasal dari para peternak sapi lokal,” ungkapnya.

Sementara itu, Corporate Affairs Director Frisian Flag Indonesia, Andrew F. Saputro mengakui bahwa perusahaan merasakan manfaat besar dengan adanya program kemitraan dengan koperasi peternak sapi perah lokal. Hal ini dapat menjaga pasokan bahan baku susu segar bagi industri pengolahan susu.

“Industri pengolahan susu merupakan salah satu sektor yang memiliki resiliensi yang tinggi, khususnya di tengah dampak pandemi. Kami juga melihat Indonesia punya potensi besar dalam pengembangan industri pengolahan susu, seperti yang telah dilakukan oleh Frisian Flag Indonesia dalam menambah investasi dalam upaya ekspansi,” paparnya.

Seiring peningkatan investasi tersebut, menurut Andrew, perlu ditopang dengan ketersediaan bahan bakunya sehingga produktivitas dapat terjaga dan berkelanjutan. “Kemitraan ini juga didukung dengan kebijakan yang baik, khususnya dari Kemenperin,” ujarnya.

Bagi Frisian Flag Indonesia, ada tiga pilar penting dalam menjalankan bisnisnya, yaitu aspek kesehatan, kesejahteraan, dan keselarasan dengan lingkungan. “Dengan adanya program kemitraan, kami bisa mendorong kesejahteraan para peternak sapi perah lokal. Hal ini menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan dari sektor hulu sampai hilir,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Koperasi Susu Seluruh Indonesia (GKSI) Dedi Setiadi menyatakan, adanya dairy village merupakan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan bagi koperasi susu segar. “Karena kami ingin punya sebuah peternakan yang dikelola secara modern, dengan kepemilikan dari para peternak lokal. Ini bisa terwujud setelah adanya kemitraan dengan Frisian Flag Indonesia,” tuturnya.

Menurut Dedi, dairy village punya peran multifungsi. Selain sebagai bisnis, karena dapat menghasilkan keuntungan yang besar, juga berfungsi sebagai “sekolah” bagi para peternak sapi perah lokal dalam meningkatkan produksinya. “Kami berharap dairy village ini bisa direplikasi karena menjanjikan. Kami juga berterima kasih kepada Kemenperin terhadap fasilitas yang telah diberikan,” ujarnya. (Ari/Tha)

Read More

Bea Cukai Juanda Musnahkan Puluhan Handphone dan Jutaan Batang Rokok Ilegal

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dimasa Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat Bea Cukai Juanda untuk melaksanakan tugas pengawasan kepabeanan dan cukai dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara. Bea Cukai Juanda berhasil melakukan penindakan atas barang-barang yang melanggar ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai dengan rincian sebagai berikut :

1. Handphone sejumlah 84 (delapan puluh empat) pcs yang berasal dari tegahan barang bawaan penumpang dari 10 penindakan barang penumpang yang berasal dari luar daerah pabean yaitu Singapura dan Hongkong dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp 1.047.150.000 (satu milyar empat puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

2. Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau jenis Sigaret yang tanpa dilekati pita cukai sejumlah 1.322.980 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh) batang yang berasal dari penindakan yang menghasilkan sebanyak 451 SBP (periode Bulan April s.d September 2021) atas barang kiriman melalui jasa titipan dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp 1.349.439.600 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) dan total perkiraan kerugian negara sebesar  Rp887.049.000 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

- Cukai sebesar Rp 694.570.000;

- PPN sebesar Rp 123.022.000;

- Pajak Rokok sebesar Rp 69.457.000.

Adapun kronologis penindakan atas barang-barang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

A. Kronologis penindakan terhadap barang berupa Handphone 

Bahwa pada bulan September dan Oktober 2019 di bandara Internasional Juanda Surabaya terdapat 10 kali SBP/penindakan atas 11 penumpang pesawat yang berasal dari Singapura dan Hongkong melalui jalur pemeriksaan Bea dan Cukai yang melebihi batas ketentuan, kemudian dari hasil pemeriksaan ditemukan barang berupa handphone yang tidak diberitahukan kepada petugas Bea dan Cukai oleh penumpang tersebut.

B. Kronologis penindakan terhadap Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai

Bahwa pada periode April 2021 s.d September 2021 dilakukan operasi Penindakan (Patroli) oleh petugas Bea Cukai Juanda dimana menghasilkan 451 SBP Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai terhadap barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan. 

Terhadap barang kiriman yang berisi Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai tersebut dilakukan pemeriksaan mendalam disaksikan oleh Perusahaan Jasa Titipan. Kemudian atas Barang Kena Cukai ilegal tersebut dilakukan penindakan guna pengamanan dan proses lebih lanjut. 

Berdasarkan hasil penelitian, pengirim barang dan alamatnya yang tercantum pada barang kiriman tidak dapat diketahui. Sebagai tindakan pencegahan, selanjutnya Bea Cukai Juanda juga telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan jasa titipan agar dapat bersama-sama mencegah terjadinya peredaran BKC illegal.

Ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran yang dilakukan, antara lain sebagai berikut: 

A. Handphone 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan  atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara dan Barang Yang Menjadi Milik Negara 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi 

B. Hasil Tembakau jenis Sigaret tanpa dilekati pita cukai 

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan  atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai 

Barang-barang hasil penindakan berupa Handphone dan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut, telah ditetapkan sebagai Barang Milik Negara dan telah ditetapkan peruntukannya oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan untuk dilakukan pemusnahan. 

Pemusnahan dilakukan oleh Bea Cukai Juanda dengan mengundang instansi dan perusahaan terkait. Selain pemusnahan Barang Milik Negara yang telah disebutkan di atas, terdapat Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasi berupa dokumen dan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai dalam kondisi busuk, rusak berat dan tidak bernilai ekonomis yang turut dimusnahkan.

Bea Cukai Juanda menggandeng Perusahaan Pengolahan Limbah Organik dan Non Organik PT Hijau Alam Nusantara yang berlokasi di Desa Ngoro Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pemusnahan atas barang-barang yang telah disebutkan di atas. Pemusnahan dilakukan pada PT Hijau Alam Nusantara agar pemusnahan dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang tepat sesuai dengan jenis barangnya dan terhadap limbah sisa pemusnahan dapat diproses sesuai prosedur dan tidak merusak lingkungan. (Arianto)

Read More

Jusuf Timisela SH. MH: Surat untuk Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menyikapi persoalan Hak Adat Papua yang kian tersisi dalam membangun peradaban bangsa dan menjadi bahan reperentasi sebagai wujud menjaga  keutuhan NKRI. 

Maka dipandang perlu untuk mengulas regulasi hukum adat. Apakah dibenarkan tanah adat dari suku-suku yang ada di Indonesia khususnya Papua dimiliki dan diterbitkan sertifikat hak milik oleh BPN tanpa melalui proses pelimpahan Hak?

Pakar Hukum Agraria dan Hukum Adat, Dr Aartje Tehupeiory menyatakan, persoalan agraria dan Hak Adat adalah hal yang sangat serius. 

Bahkan, dia mengulas, perampasan tanah hak adat oleh para mafia tanah sudah lama terjadi. Representasinya, kata Aartje, di mana Negara harus hadir guna melindungi Hak Adat. 

Hal itu disampaikan Asrtje Tehupeiroy saat dimintai pandangannya ketika Jusuf Timisela.SH.MH, yang merupakan Kuasa Hukum Cristomus Awi Wamuar Nafri dari Kota Jayapura akan menyampaikan Surat kepada Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, di gedung LPPM Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, pada Kamis (18/11/2021). 

“Regulasi Hukum Adat berdasarkan pandangan saya, ada yang hilang dan tak sejalan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945. Permasalahan tersebut kerap muncul di berbagai wilayah negeri ini, karena kurangnya pemahaman kepemilikan Tanah Adat. Yakni bahwa setiap Pemerintahan Daerah, mulai dari tingkat Kecamatan sampai Gubernur harus mampu melindungi Hak-Hak Adat,” tutur Aartje. 

Pakar Hukum yang juga menjadi pengajar di Pasca Sarjana UKI ini menyebut, perlunya Rancangan Undang-Undang Hak Adat atau Ulayat (RUU Hak Adat dan Ulayat) yang di Sahkan DPR RI guna melindungi segenap Tanah dan Hutan Desa Milik Adat. 

“Hukum adat adalah hukum positif yang memiliki ketetapan pasti. Untuk itu, kami bersama rekan-rekan yang memiliki kepekaan dan kepedulian dalam membangun nilai-nilai luhur bangsa sedang melakukan uji materi soal itu. Dan segera akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke DPR guna tersusunnya dan disahkannya RUU Hak Adat,” ujar Aartje. 

Terkait persoalan Tanah Adat di Papua, tepatnya di Kampung Nafri Kota Jayapura yang kini sedang berperkara dan telah viral atas hilangnya Hak Adat, menurut Aartje, perlu dilakukan ketelitian dan pendataan yang sebenar-benarnya. 

Aartje merinci, dengan munculnya 50 sertifikat hak milik atas nama perorangan yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura pada tahun 2009, perlu adanya peninjauan kembali.  

Juga perlu pendataan atas data dan berkas-berkas kepemilikan Tanah Adat berdasarkan ketentuan dan aturan yang ditetapkan sesuai pengakuan dari Masyarakat Adat. 

“Menyoal munculnya sertifikat hak milik yang diterbit BPN Kota Jayapura harus dilakukan pendataan ulang untuk memperoleh keabsahan atas kepemilikan Tanah Adat itu. Terutama adanya surat pelepasan atau pelimpahan atas Tanah Adat dari kepala suku-suku di sana. Itu pun harus melalui proses yang tidak mudah,” beber Aartje. 

Jika terbitnya sertifikat hak milik tanpa didasari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pengakuan Sah Masyarakat Adat dan para Kepala Suku Adat, Aartje menegaskan, 50 sertifikat yang muncul itu bisa dikatakan cacat administrasi. 

“Sertifikat yang sudah diterbitkan BPN atas peralihan dari tanah adat kepada kepemilikan perorangan bisa dibatalkan. Asalkan melalui proses uji validasi pendataan yang sesuai dengan prosedural, dan terbitnya sertifikat-sertifikat hak milik itu cacat administrasi,” tuturnya. 

Sedangkan terkait adanya dugaan penyerobotan Tanah Adat yang diakui Monika Samallo, maka Kuasa Hukum Kepala Suku Adat Kampung Nafri Kota Jayapura Cristomus Awi Wamuar, yakni Jusuf Timisela mengatakan, pihaknya sengaja datang ke Jakarta untuk menyampaikan Surat Terbuka kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. 

“Saya baru tiba di Jakarta, dan membawa surat dari Kepala Suku Awi Wamuar untuk disampaikan ke Presiden dan Kapolri. Ini bentuk pernyataan sikap beliau atas Tanah Adatnya yang telah menjadi 50 sertifikat atas nama Monika Samallo,” ungkap Jusuf Timisela SH. MH.

Jusuf berharap Presiden dan Kapolri segera menangani persoalan ini sebelum semuanya terlambat.  

“Kami dari Kuasa Hukum Kepala Suku Adat Kampung Nafri Kota Jayapura Cristomus Awi Wamuar berharap Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kapolri Listyo Sigit segera mengatensi dan menangani persoalan ini,” ujarnya. (Arianto)

"

Read More

Serah Terima Jabatan Panglima TNI di Mabes TNI

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Upacara serah terima jabatan Panglima TNI dari Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. kepada Jenderal TNI Andika Perkasa dilaksanakan secara sederhana namun khidmad, bertempat di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (18/11/2021).

Sebelumnya dilaksanakan penyerahan Naskah Memorandum Panglima TNI dari Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada Jenderal TNI Andika Perkasa di Ruang Rapat Paripurna Mabes TNI.

Dalam pelaksanaan upacara tersebut bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. Dilanjutkan dengan penyerahan Panji TNI "Tri Dharma Eka Karma" dan penandatanganan naskah serah terima jabatan dari Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada Jenderal TNI Andika Perkasa.

Dihadapan awak media, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengucapkan terima kasih banyak kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang sudah membuat acara serah terima jabatan pagi ini demikian berbeda. "Kami merasa terhormat semuanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan akan melanjutkan tugas-tugas yang sudah dilakukan oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sesuai tugas pokok yang sudah dibuat spesifik dalam UU 34 Tahun 2004. "Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk melanjutkannya," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa selaku senior yang akan mengakhiri masa dinasnya tidak akan berhenti untuk terus mendoakan yang terbaik untuk TNI. "Kepada Panglima TNI, adik saya Jenderal TNI Andika Perkasa saya selalu berdoa untuk senantiasa untuk diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas negara yaitu tugas mulia dengan aman dan lancar," ucapnya.

Dalam rangkaian Sertijab Panglima TNI tersebut dilaksanakan pula Sertijab Ketua Umum Dharma Pertiwi dan IKKT Pragati Wira Anggini dari Ny. Nanny Hadi Tjahjanto kepada Ny. Hetty Andika Perkasa, acara lepas sambut pejabat lama dan pejabat baru Panglima TNI, dilanjutkan acara tradisi pelepasan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dan penerimaan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa. (Arianto)

Read More

Kunjungan Kerja Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi Kalbar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pada Selasa 16 November 2021, Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, S.H. M. Hum memberikan pengarahan dalam kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.

Pengarahan Wakil Jaksa Agung RI di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Dr. Masyhudi, S.H. M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Juniman Hutagaol S.H. M.H., Para Asisten, Para Koordinator, dan Para Pejabat Eselon IV di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Para Kepala Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Barat, serta para pegawai Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri se- Kalimantan Barat melalui video conference.

Mengawali arahannya, Wakil Jaksa Agung RI mengapresiasi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan jajarannya, banyak perubahan yang telah dilakukan, mulai dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimana masyarakat bisa mengetahui baik itu mengenai penanganan perkara maupun informasi lainnya dengan menggunakan sarana Informasi Teknologi (IT) yaitu media center yang berbasis website dengan penguatan peningkatan pada 6 (enam) area perubahan.

“Saya mengingatkan bahwa membangun integritas, pimpinan tidak akan bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh jajarannya, di era sekarang masyarakat sudah semakin melek, tingkat pengetahuan dan wawasannya lebih luas sehingga mereka lebih cepat dan sensitive, untuk itu mari kita jaga bersama-sama dan jabarkan 7 (tujuh) program Jaksa Agung dan perintah harian sebagai pedoman dan acuan oleh kita agar kita bisa bekerja sesuai harapan visi dan misi kejaksaan. Jangan sampai pencanangan dan penandatangan komitmen bersama hanya sebagai retorika dan seremonial saja, pembangunan Zona Integritas harus didukung oleh seluruh jajaran,” ujar Wakil Jaksa Agung RI. 

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menyampaikan, dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas, khususnya dalam pelayanan public telah melakukan beberapa kegiatan bakti sosial dintaranya melakukan vaksin secara serentak oleh Kejati Kalbar dan Kejari/Cabjari se-Kalbar guna mencegah penyebaran virus covid 19, dan baru-baru ini di Kab. Sekadau, Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau mengalami musibah bencana banjir sebagai bentuk kepedulian dan pelayanan kepada masyarakat Kejati Kalbar memberikan bantuan sosial berupa sembako dan obat-obatan. 

“Capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh masing-masing bidang (Intelijen, Pidana Khusus, Pidana Umum, Pengawasan, dan Pembinaan) yang telah bekerja melebihi dari anggaran yang tersedia, jangan jadikan ketidaksediaan anggaran menjadikan hambatan kita untuk bekerja. Kami berkomitmen tetap melakukan pelayanan prima kepada masyarakat dan motto Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat adalah ‘Kejati Kalbar Prima’,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. 

Setelah Wakil Jaksa Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat memberikan arahan, Wakil Jaksa Agung RI meninjau siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan 78 Kelas VI di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Barat, juga memberikan arahan dan motivasi kepada siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) yang menjadi kader pimpinan kejaksaan dimasa yang akan datang yang berjiwa Tri Krama Adhyaksa .menjadi jaksa yang professional, berintegritas, serta memupuk jiwa korsa dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan yang diemban. Tantangan sebagai penegak hukum kelak sangatlah dinamis.

Pelaksanaan kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat yaitu dengan menerapkan 5M. (Arianto)

Read More

Serahkan Penghargaan Paramakarya 2021, Wapres Apresiasi Perusahaan Tetap Produktif di Masa Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Pandemi Covid-19 telah memaksa seluruh perusahaan melakukan berbagai penyesuaian agar dapat mengatasi beratnya tantangan untuk mempertahankan produktivitas.

Meskipun tidak semua perusahaan berhasil melewati tantangan ini, ternyata banyak perusahaan yang tetap mampu mempertahankan produktivitasnya sehingga berhak mendapatkan penghargaan Paramakarya 2021.

“Prestasi yang saudara raih hari ini patut dibanggakan mengingat persaingan baik ditingkat nasional maupun global yang semakin ketat,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menyerahkan Penghargaan Paramakarya Tahun 2021 di Puri Agung Convention Hall, Hotel Sahid, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta Pusat, Kamis (18/11/2021).

Menurut Wapres, keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan atau bahkan meningkatkan produktivitasnya selama pandemi, adalah karena lincah dan adaptif terhadap perubahan. Di samping juga mampu mengelola waktu, sumber daya manusia, dan teknologi dengan baik di tengah diberlakukannya berbagai pembatasan.

“Di sisi lain, pandemi menyadarkan kita bahwa kolaborasi dan kerja sama sangat menentukan keberhasilan kita untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal peningkatan produktivitas,” imbuhnya.

Terkait hal ini, Wapres menuturkan bahwa bekerja dengan jarak tidak berarti menghentikan langkah perusahaan untuk terus berkreasi dan berkolaborasi.

 

“Di tengah keterbatasan, kita didorong untuk menjadi semakin kreatif dalam berkolaborasi untuk memunculkan ide-ide segar dan inovasi,” ujarnya.

Oleh sebab itulah, Wapres mengapresiasi atas prestasi perusahaan-perusahaan penerima Paramakarya 2021 yang terus mempu meningkatkan produktivitas di tengah hantaman pandemi. 

“Saya sungguh mengharapkan, perusahaan-perusahaan yang menerima penghargaan akan semakin berkembang dan naik kelas, sekaligus menjadi motivasi bagi perusahaan lain untuk terus berkarya di tengah berbagai tantangan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melaporkan bahwa penghargaan Paramakarya menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung ekosistem peningkatan produktivitas yang berkesinambungan.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa produktivitas merupakan salah satu pengungkit daya saing dan motor penggerak pembangunan yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebutkan bahwa pada dasarnya capaian tingkat produktivitas di tanah air dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan. Namun, krisis pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan bagi upaya peningkatan produktivitas.

“Jika dilihat dari sisi makro, data BPS menunjukkan rasio produktivitas PDB per penduduk pekerja mengalami penurunan dari 85,05 juta rupiah pada tahun 2019 menjadi 83,47 juta rupiah pada tahun 2020,” paparnya.

Untuk itu, ia berharap seiring dengan upaya pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi, rasio produktivitas tahun 2021 akan kembali meningkat.

“Mengingat masalah struktural ketenagakerjaan yang sangat kompleks, maka dalam pandangan kami upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak hanya cukup dilakukan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja semata, melainkan juga harus didukung oleh pilar pembangunan ketenagakerjaan yang lain, seperti perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, penciptaan iklim hubungan industrial yang harmonis dan produktif, reformasi pengawasan ketenagakerjaan, dan peningkatan partisipasi jaminan sosial ketenagakerjaan,” paparnya.

Sebagai informasi, Paramakarya merupakan penghargaan pemerintah bagi dunia usaha dan dunia industri yang mampu meningkatkan produktivitasnya selama 3 tahun berturut-turut. Untuk tahun 2021, sebanyak 34 perusahaan berhasil memperoleh Anugerah Paramakarya dengan kategori perusahaan menengah dan kecil. 

Berikut 12 perusahaan menengah penerima anugerah Paramakarya 2021, yakni PT Satria Jaya Sentosa (Sulawesi Tenggara), PT Trinity Auto (Kalimantan Timur), PT Pahala Harapan Lestari (Kepulauan Bangka Belitung), PT Muda Medika Mandiri (Sumatera Barat), PT Samudra Pastry Indonesia (Riau), CV Amor Group (Jawa Barat), PT Sera Food Indonesia (D.I. Yogyakarta), PT Agung Bumi Agro (Jawa Timur), PT ABUBA (DKI Jakarta), PT Prasetya Agung Cahaya Utama (Bali), PT Berkat Abadi Korindo (Sulawesi Utara), dan PT Insight Medica Fame (Kalimantan Barat).

Sedangkan 22 perusahaan kateogori perusahaan kecil, yakni PT Cau Coklat Internasional (Bali), CV Mirrando (Kep. Bangka Belitung), CV Cik Mia Songket (Jambi), CV Makrifah Herbal (Kalimantan Timur), CV Greensmoothie Factory (Riau), IKM Adelia (Bengkulu), Katokkon Kristar (Sulawesi Selatan), CV Ilhamumtaza (Jambi), Galeri Wong Kito (Sumatera Selatan), CV Tri Utami Jaya (Nusa Tenggara Barat) dan PT Magfood Inovasi Pangan (DKI Jakarta), PT Pesona Mahameru (Jawa Barat), CV Ratu Luwak (Lampung), PT Blasta Intikarya Global (Sumatera Barat), Batik Banyu Sabrang (D.I. Yogyakarta), CV Abon Cap Koki (Jawa Tengah), CV Dua Prima Lestari (Nangroe Aceh Darussalam), CV Nasrafa (Jawa Tengah), Lembaga Kursus dan Pelatihan OTTA Salon (Maluku), CV UKM Sanggar Petra Cilik (Nusa Tenggara Timur), CV Warline Katahati Papua (Papua), serta CV M4 Bersaudara (Kalimantan Tengah).

Di samping itu, penghargaan juga diberikan kepada 23 gubernur atas dukungan dan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di wilayahnya yang berhasil mendapatkan Paramakarya, yakni Gubernur Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua.

Turut hadir dalam acara ini, para gubernur, bupati, dan walikota dari daerah asal perusahaan penerima penghargaan, serta para perwakilan perusahaan penerima dan nominator penghargaan Paramakarya 2021. 

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (Arianto)

Read More

MPP Kabupaten Bekasi Siap Jadi 'Rumah' Bagi Investor

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi 

Menjadi kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, membuat Kabupaten Bekasi didorong untuk menghadirkan pelayanan publik yang tak hanya ramah dan cepat bagi masyarakat, tapi juga suportif bagi para investor. Kesadaran ini membuat pemerintah setempat menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bekasi bagi warga dan pelaku usaha yang berada di wilayahnya.

"Kabupaten Bekasi adalah rumah bagi berbagai kawasan industri besar. Kehadiran MPP tentu memberikan peluang bagi Kabupaten Bekasi untuk semakin mendorong pelayanan publik yang kondusif dan suportif, khususnya bagi pelaku usaha dan investor," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan dalam Peresmian MPP Kabupaten Bekasi, Rabu (17/11). 

Lebih lanjut Menteri Tjahjo menekankan bahwa pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara bagi masyarakat. Untuk itu ia meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tidak terjebak pada rutinitas yang monoton dan memiliki pola pikir inovatif.

Menurutnya, upaya penyederhanaan birokrasi harus didukung dengan semangat transformasi pola pikir dan budaya kerja yang mendobrak kebiasaan yang monoton, linier, dan kaku. "Sulit, tapi harus dicoba. Temukan solusi atas masalah-masalah yang ada di lapangan," tegasnya.

Hal tersebut diamini oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Baginya, MPP dapat menjadi solusi agar masyarakat tak harus mengetuk banyak 'pintu' dalam mendapatkan berbagai pelayanan.

Tak sebatas pelayanan yang terintegrasi, ia juga memproyeksikan agar pelayanan publik di masa mendatang dapat tervirtualkan. "Sehingga suatu hari negara yang datangi warganya, bukan lagi warga yang datangi negara," imbuh pria yang akrab disebut Kang Emil ini.

Untuk diketahui, Jawa Barat berhasil mencetak realisasi investasi tertinggi se-Indonesia selama triwulan I 2021. Hal itu disebut Kang Emil karena produktivitas pelaku usaha yang tinggi dan pelayanan yang responsif kepada investor. 

Mendukung prestasi tersebut, Plt. Bupati Bekasi Akhmad Marjuki menyebutkan peresmian MPP ini sebagai pembuka untuk menghadirkan MPP lain di wilayah yang dipimpinnya. "Saya harap bukan hanya MPP yang diresmikan tapi juga bisa dibuka di tempat lain di wilayah Kabupaten Bekasi," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Ferdinando Seferi: GMNI Organisasi Perjuangan Mahasiswa yang Berazaskan Ajaran Bung Karno

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Makassar menggelar Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) Lintas Komisariat dengan tema “Bergotong Royong Di GMNI Berjuang Untuk Indonesia” ini berlangsung di Aula KNPI Sulawesi Selatan Makassar, Rabu (17/11/2021).

“GMNI merupakan sebuah organisasi perjuangan mahasiswa yang berazaskan ajaran Bung Karno tentang Sosio Nasionalis, Sosio Demokrasi serta Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Ketua DPC GMNI Makassar, Ferdinando Seferi saat memberikan sambutan dalam kegiatan PPAB di Makassar.

Dan yang pasti, katanya, Organisasi kemahasiswaan ini berasaskan ajaran Bung Karno. "Tak hanya itu, organisasi ini juga memiliki nasionalisme yang kuat, tanpa melihat perbedaan status sosial, agama dan suku," ucapnya.

Ketua DPC GMNI Makassar, Ferdinando Seferi, yang akrab disapa Bung Akar menambahkan, Jangan menanyakan kenasionalisan kader GMNI, karena GMNI adalah organisasi kemahasiswaan yang menghargai seluruh perbedaan, tanpa melihat agamamu, status sosialmu dan apa sukumu, karena Perbedaan itu adalah Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

“Kemudian jadilah kader yg kritis dan berintelektual, serta tetap aktif dalam menjalankan proses kaderisasi di GMNI,” terang Bung Akar di hadapan calon anggota Baru GMNI DPC Makassar ini.

Selanjutnya, Bung Akar menyampaikan apresiasi kepada Panitia yang sudah bekerjasama untuk menyukseskan kegiatan PPAB ini.

“Kegiatan ini dilaksanakan agar terus membumikan segala pikiran-pikiran dari Bung Karno dan mencetak kader-kader GMNI yang progresif, revolusiner dan selalu menjaga toleransi dengan mengamalkan Pancasila,” ucapnya.

Sementara itu, Royintus A. Abu, Kordinator PPAB mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah bekerja secara kolektif untuk menyukseskan kegiatan PPAB ini.

“PPAB merupakan langkah awal bagi teman-teman untuk bergabung di GMNI. GMNI adalah wadah bagi kita untuk berproses,” ungkapnya. (Arianto)

Read More

Upaya Transformasi Industri Gula, National Sugar Summit Kembali Digelar Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

National Sugar Summit (NSS) 2021 kembali digelar yang akan terselenggara pada 1 dan 2 Desember 2021 mendatang, setelah beberapa tahun sejak tahun 2017 sukses dilaksanakan.

 

Perhelatan NSS merupakan kegiatan rutin tahunan konferensi industri gula terbesar di Indonesia berskala Internasional dengan melibatkan berbagai Pemangku Kepentingan, mulai dari Pemerintah sebagai pemegang kebijakan, produsen gula, petani, peneliti, investor, pemerhati, praktisi gula dari seluruh penjuru Indonesia.

 

Perhelatan NSS 2021 diselenggarakan oleh Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI), dan tahun 2021 ini PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI berkesempatan menjadi tuan rumah perhelatan NSS 2021 dengan tema Bridging The Great Challenges between Consumers and Industry in Pursuing Sugar Self Sufficiency, is it possible?

 

Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan kegiatan NSS 2021 ini merupakan salah satu wujud dari upaya transformasi ekosistem pangan sebagaimana arahan Menteri BUMN Erick Thohir.

 

“Komoditas gula merupakan salah satu nilai strategis bagi ketahanan pangan, oleh karenanya perlu berkolaborasi seluruh pihak mulai dari Pemerintah hingga ke pelaku industri gula untuk diskusi bersama untuk pembenahan industri gula nasional.”Jelas Arief.

 

“Pada kegiatan NSS 2021 ini rencananya akan dihadiri Menteri BUMN dan Beberapa Menteri terkait untuk diskusi bersama.” tambahnya

 

Direktur Eksekutif AGI Budi Hidayat menambahkan kegiatan NSS 2021 akan mengulas mengenai berbagai upaya Transformasi industri gula melibatkan Beberapa Kementerian terkait diantaranya kebijakan terkait pergulaan nasional bersama Kemenko Perekonomian RI, pembahasan mengenai kebijakan dalam ekstentifikasi perkebunan tebu dalam rangka mempercepat swasembada gula nasional yang diagendakan dibahas bersama Kementerian Pertanian, pembahasan mengenai Arah kebijakan untuk memantapkan daya saing industri gula nasional yang akan diulas bersama Kementerian Perindustrian RI.

 

NSS 2021 juga mengulas mengenai arah kebijakan dibidang tata niaga gula bersama Kementerian Perdagangan, dan khususnya kebijakan Badan Pangan Nasional (BPN) sebagai lembaga baru yang sesuai PP No.66 tahun 2021 BPN menangani beberapa komoditas pangan salah satunya gula konsumsi, turut sebagai narasumber Ketua YLKI dengan agenda ulasan mengenai harapan konsumen terhadap penanganan gula, serta Lesson Learned Sugar Regulatory Administration (SRA) Philippines.

Budi menambahkan pendaftaran peserta NSS 2021 sudah mulai dibuka sejak November 2021 dan terbuka untuk umum serta untuk semua kalangan, oleh karenanya masyarakat dapat mudah mengakses pendaftaran melalui scan barcode register yang tersedia pada brosur NSS 2021. (Arianto)

Read More

Bea Cukai Bekasi Gelar Pemusnahan Barang Kena Cukai Ilegal

Duta Nusantara Merdeka | Bekasi

Bea Cukai Bekasi bersama dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya di Kota dan Kabupaten Bekasi melaksanakan kegiatan Pemusnahan Barang Milik Negara (BMN) hasil penindakan di bidang cukai. 

Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai ketentuan di bidang cukai dan wujud komitmen Bea Cukai Bekasi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah baik Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi serta aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam menekan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) tanpa dilekati pita cukai dan dilekati pita cukai palsu atau biasa disebut BKC Ilegal di Jawa Barat sekaligus dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang dalam tata kelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Dengan menurunnya peredaran BKC Ilegal maka akan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari konsumsi BKC Ilegal serta mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai. 

Alokasi DBHCHT ini diantaranya untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Khusus di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi, alokasi DBHCHT digunakan untuk kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan yaitu kepada aparat penegak hukum, masyarakat, media komunikasi, dan kegiatan penindakan BKC Ilegal.

Khusus untuk wilayah Kota Bekasi, Bea Cukai Bekasi telah melaksanakan Operasi Bersama Penindakan BKC Ilegal menggunakan alokasi DBHCHT pada tahun 2021. Operasi tersebut dilakukan Bea Cukai Bekasi bersama dengan Pemerintah Kota Bekasi, Korem 051/Wijayakarta, dan Polres Kota Bekasi dalam rangka penegakan hukum untuk memberantas peredaran BKC Ilegal.

Selain Operasi DBHCHT, Bea Cukai Bekasi juga melakukan Operasi Penindakan rutin selama tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti dengan proses penyidikan maupun penetapan sebagai Barang Milik Negara (BMN). 

Sepanjang Tahun 2021, Bea Cukai Bekasi telah melakukan penyidikan tindak pidana dibidang cukai sejumlah 8 (delapan) perkara, yaitu 3 (tiga) perkara ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan 5 (lima) perkara ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. 

Barang hasil penindakan berupa BKC Ilegal tersebut pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, oleh karena itu diusulkan untuk dilakukan pemusnahan dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi nomor S-67/MK.6/KN.5/2021 tanggal 24 Maret 2021 dan Surat Kepala KPKNL Bekasi nomor S-13/MK.6/WKN.08/KNL.02/2021 tanggal 25 Maret 2021. 

Pemusnahan juga dilakukan terhadap penindakan BKC Ilegal yang dilakukan penyidikan yang telah mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi nomor 854/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 19 Januari 2021, nomor 855/Pid.Sus/2020/PN Bks tanggal 19 Januari 2021, dan nomor 338/Pid.B/2021/PN BKS tanggal 06 Juli 2021.

Acara pemusnahan pada Rabu (17/11) dilakukan terhadap BKC Ilegal, yaitu:

- yang telah ditetapkan sebagai BMN tersebut diatas yaitu sigaret sebanyak 4.120.400 batang dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sebanyak 21.210 mililiter; dan

- yang telah mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan Negeri Kota Bekasi yaitu sigaret sebanyak 2.534.160 batang,

yang secara keseluruhan berjumlah total yaitu sigaret sebanyak 6.654.560 batang dan MMEA sebanyak 21.210 mililiter.

Pemusnahan terhadap keseluruhan barang tersebut diatas dilakukan di 2 (dua) tempat yaitu halaman Kantor Bea dan Cukai Bekasi dan tempat lain yang secara khusus digunakan untuk melakukan pemusnahan barang dimaksud dengan cara dibakar dan dituang/dipecah. Kegiatan pemusnahan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19.

Situasi Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi perekonomian Indonesia dan daya beli masyarakat menurun, sehingga timbul pasar untuk BKC Ilegal salah satunya hasil tembakau sigaret/rokok dengan harga murah. 

Dari hasil operasi penindakan yang dilakukan di wilayah operasi Bea Cukai Bekasi didapati Kota dan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu tempat peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal tersebut banyak berasal dari daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah yang merupakan sentral tempat produksi hasil tembakau.

BKC Ilegal tersebut diatas perlu dilakukan pemusnahan karena menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat berupa ancaman kesehatan dan memberikan pesan kepada siapapun untuk tidak melakukan kegiatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual BKC Ilegal.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Bekasi bersama Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Barat akan terus menjalin sinergi dan koordinasi dalam menjalankan program-program strategis di bidang Perekonomian di Provinsi Jawa Barat, terutama dalam mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Sejalan dengan hal tersebut, Bea Cukai di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat juga terus bersinergi dengan Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Instansi terkait, dan stakeholder lainnya dalam upaya penegakan hukum Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

Sinergitas yang dibangun selama ini diharapkan dapat lebih ditingkatkan lagi dan bersama-sama bahu-membahu menyukseskan percepatan pemulihan ekonomi sebagai akibat pandemi COVID-19, yang pada akhirnya mendukung program-program pemulihan ekonomi nasional yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat luas. (Arianto)

Read More

One Night Stand Siap Tayang 27 November 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

One Night Stand, akan hadir sebagai konten original terbaru Bioskop Online. Film arahan sutradara Adriyanto Dewo ini akan tayang mulai 27 November 2021 mendatang. Bercerita tentang sebuah pertemuan singkat, namun memberikan makna yang mendalam. Seperti yang diungkap oleh sang sutradara, bahwa One Night Stand adalah kisah perjumpaan sekaligus perpisahan. Yang akan memberikan satu perjalanan penuh yang akan membawa pengaruh bagi mereka yang merasakannya.

“One Night Stand adalah kisah perjalanan cinta seseorang dengan kisah dalam satu hari, pertemuan - pernikahan - perpisahan, dan kematian. Dan perjalanan ini ditempuh oleh dua karakter yang perlahan saling jatuh cinta. One Night Stand adalah kisah tentang perjalanan dua manusia yang bertemu dan kemudian berpisah, seperti yang kita alami setiap hari,” ungkap Adriyanto Dewo selaku sutradara.

Hari ini, 15 November 2021, official trailer One Night Stand sudah bisa disaksikan. Lewat trailer itu, penonton bisa sedikit mengintip perjalanan para tokoh di dalam film One Night Stand. 

Film ini dibintangi oleh Putri Marino sebagai Lea, Jourdy Pranata sebagai Baskara, Agnes Naomi sebagai Ayu, dan Elang El Gibran sebagai Dimas.

Ceritanya sendiri tentang perasaan cocok yang tidak sengaja didapati lewat sebuah perjalanan. Baskara atau Ara tidak sengaja bertemu dengan Lea. Pertemuan itu dalam suasana duka, karena Ara berniat untuk menghadiri pemakaman seseorang yang dekat dengannya. 

Namun di hari yang sama, Ara juga harus menghadiri sebuah acara pernikahan.“Lea dan Ara saling menemukan, saling sadar, dan belajar, walaupun itu pertama kali ketemu. Tanpa tahu bagaimana nanti ujungnya. Kita sama-sama merasa nyaman,” kata Putri Marino yang memerankan karakter Lea.

Meski baru pertama kali bertemu, Ara dan Lea saling belajar, bertanya, berbantah bahkan menggugat hidup dengan kejujuran. Kehangatan keduanya mungkin saja akan bikin penonton senyum-senyum sendiri dan mungkin teringat seseorang yang sekarang entah di mana.

Jangan lewatkan kisah manis keduanya lewat film One Night Stand yang akan tayang di Bioskop Online 26 November 2021. Tiket pre-order film One Night Stand sudah bisa dibeli mulai 12 November 2021. 

Penonton juga bisa mendapatkan harga promo sebesar Rp20.000, selama periode 12 hingga 25 November 2021.

Kamu bisa menonton film One Night Stand melalui website www.bioskoponline.com, atau melalui aplikasi Bioskop Online, yang bisa diunduh di App Store atau di Google Play Store. (Arianto)

Read More

Ferdinando Seferi: Ayo Bung Davit Buka Forum Ilmiah Bahas Konstitusi GMNI

Duta Nusantara Merdeka |  Makassar

Beredar Pernyataan Bung Dafit dan Bung Hasril yang mengatas namakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Makassar 2 bahwa GMNI Cabang Makassar di bawah kepemimpinan Ferdinando Seferi ilegal. Pernyataan demikian jelas salah satu bentuk pelanggaran Konstitusi GMNI yaitu Pasal 29 tentang disiplin Organisasi yang termuat dalam ayat 1 Dan 3 AD/ART. 

Asal tahu saja, GMNI cabang Makassar punya historis Dualisme semenjak tanggal 29 oktober 2019, sehingga di Makassar ada 2 (dua) Cabang. Cabang di bawah kepemimpinan Bung Hasri dan Bung Dafit memiliki keputusan cabangnya sendiri. Mereka di Surat Keputusan (SK) dari DPP GMNI di bawah naungan kepemimpinan Arjuna dan Dendi, sedangkan Ferdinando Seferi dibawah naungan DPP GMNI yang di pimpin oleh Imanuel Cahyadi dan Sujahri Somar. 

Jadi kalau di lihat dari struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) keduanya memiliki struktur yang berbeda. DPP dan DPD yang memiliki perbedaan struktur organisasi yang beda, jadi landasan argumentasi yang mereka buat tidak jelas dan tidak berdasarkan fakta yang jelas. 

Di bawah kepemimpinan Ferdinando Seferi sah secara Konstitusi GMNI. Karena dari Pusat sampai Cabang, Kedua Cabang di Makassar memiliki struktur yang beda. Jadi kalau ada yang mengklaim ilegal hal itu patut di pertanyakan, dan apa landasan dasar mengklaim sepihak. Dari DPP dan DPD saja memiliki struktur organisasi yang berbeda.

"Saya menganggap kritikan yang di lontarkan oleh Bung Dafit perlu di perbaiki, karena dari Majas dan paragrafnya kurang jelas dan landasan berpikirnya juga tidak jelas arahnya sehingga membuat publik bingung. Perlu diingat bahwa public butuh informasi yang jelas," kata Ketua DPC Gmni Makassar, Ferdinando Seferi di Makassar. Selasa (16/11)

Menurutnya, Jangan membuat malu GMNI dan Bung Karno malu, karena pernyataan kurang jelas. Saran saya silahkan kritik tapi ingat harus punya dasar yang jelas. 

Maka dari itu, katanya, DPC GMNI Makassar di bawah kepemimpinan Ferdinando Seferi meminta agar segera mengklarifikasi pernyataan yang tidak memiliki Landasan dasar itu. 

"Dan yang pasti, setelah di klarifikasi, saya mengajak Bung Dafit "ayo kita buka forum ilmiah membahas Konstitusi GMNI", pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sukseskan Penanganan Pandemi Covid-19, Pesantren Harus Berperan Aktif

Duta Nusantara Merdeka | Aceh

Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dapat dicapai atas kerja sama berbagai pihak, salah satunya pesantren. Sebab, penanggulangan pandemi ini bukan merupakan masalah kesehatan saja, tapi juga masalah agama.

“Salah satu tugas pesantren sekarang juga bagaimana kita bersama-sama pemerintah, para ulama ini, menyukseskan penanggulangan Covid-19. Karena sudah sering saya katakan bahwa penanggulangan Covid bukan semata-mata masalah kesehatan tapi masalah agama. Karena penanggulangan Covid itu dalam rangka menjaga jiwa jangan sampai jadi korban,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat beraudiensi dengan Toloh Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Desa Dilipbukit, KM 16.8, Jalan Banda Aceh-Medan, Kecamatan Suka Makmur Sibreh, Aceh Besar, Selasa (16/11/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, salah satu upaya terdekat yang bisa dilakukan dalam penanganan pandemi ini adalah dengan membentuk kekebalan kelompok/herd immunity melalui pemberian vaksinasi kepada masyarakat.  Untuk itu, Wapres meminta kepada MPU Aceh untuk dengan gencar meningkatkan literasi masyarakat akan pentingnya vaksinasi Covid-19.

“Menjadi kewajiban dari para ulama terutama MPU dan pesantren-pesantren supaya masyarakat mau, supaya masyarakat berbondong-bondong untuk  divaksinasi,” imbau Wapres.

“Karena vaksinasi termasuk ikhtiar menjaga diri dari wabah supaya imun. Jadi wajib,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama Wapres juga mengingatkan, bahwa pesantren memiliki fungsi untuk menyiapkan ulama-ulama baru. Sebab, dengan adanya regenerasi ulama, maka ilmu yang disebarkan tidak akan terputus.

“Karena itu, pesantren sebagai pusat pembelajaran agama, harus terus dikemangkan dan memberikan ilmu yang melebihi dari sesuatu yang dibutuhkan,” urai Wapres.

“Allah tidak mengangkat ilmu dari diri manusia, tapi mengambilnya dengan mengambil ulamanya. Ulamanya diambil, ilmunya diambil. Jangan sampai ini tidak ada penerusnya,” pungkas Wapres.

Sejalan dengan Wapres, Ketua MPU Aceh Tgk. H. Faisal Ali menyampaikan bahwa salah satu kendala yang dihadapi di Aceh dalam akselerasi pemberian vaksinasi Covid-19 adalah banyaknya berita-berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya yang diterima oleh masyarakat. 

“Itulah problem luar biasa dalam menyampaikan manfaat vaksin. Ini karena kami tidak mampu mencegah adanya berita hoax, dan masyarakat kita kalau sudah termakan berita hoax itu mudah sekali percaya,” ungkap Faisal.

Selain Ketua MPU Aceh, hadir dalam audiensi ini Wakil Ketua MPU Aceh Tgk. H. Muhibbuththabari, Imam Besar Masjid Baiturahman Tgk. H. Azman Ismail, Ulama Kharismatik Tgk. H. Hasanoel Basri, dan Tgk. H. Muhammad Nuruzzahri.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Kepala BAZNAS Noor Achmad, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah. (Lak/Ant)

Read More

Penjelasan Lion Air Terkait Keluhan Penumpang Penerbangan JT-030

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang

Lion Air (kode penerbangan JT) member of Lion Air Group memberikan keterangan resmi sehubungan dengan perkembangan informasi dan berita dari unggahan video yang menunjukkan keluhan calon penumpang dikarenakan tidak dapat mengikuti penerbangan.

Menurut data, penerbangan tersebut nomor JT-030 yang melayani rute dari Bandar Udara Internasional soekarno-Hatta di Tangerang (CGK) tujuan Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Denpasar di Badung, Bali (DPS) pada Minggu (14/ 11).
Lion Air menyampaikan bahwa penerbangan JT-030 dijalankan sesuai waktu keberangkatan (schedule time departure) pukul 06.00 WIB (Waktu Indonesia Barat, GMT+ 07).

Lion Air penerbangan JT-030 dipersiapkan dengan baik sebagaimana prosedur operasional penerbangan. Total reservasi (pembukuan jumlah calon penumpang) ialah 201 orang. Pada Minggu (14/ 11) total penumpang yang melakukan pelaporan (check-in) adalah 199 orang (2 orang tidak melapor). Lion Air mengoperasikan jenis pesawat Boeing 737-900ER berkapasitas 215 kursi kelas ekonomi. Dalam hal ini adalah tidak benar jika terjadi perubahan jadwal penerbangan (jadwal dimajukan) sebagaimana keluhan yang disampaikan oleh 2 (dua) calon penumpang.

Berdasarkan data aktual dan pemantauan CCTV (Closed Circuit Television), kedua calon penumpang tersebut tidak dapat mengikuti penerbangan JT-030 dikarenakan terlambat melapor (late check-in) dan tidak menunjukkan diri (no show gate) di ruang tunggu.

Urutan waktu dari 2 calon penumpang dimaksud, sebagai berikut: 05.28 Memasuki pintu Terminal 2D menuju Pos Pemeriksaan Keamanan (Security Check Point 1/ SCP 1) 05.30 Melakukan pemeriksaan (screening) pada SCP 1 05.31 Selesai melakukan screaning SCP 1 05.32 Menuju antrean check-in counter 37 Terminal 2D 05.33 Berada pada antrean 05.41 Calon penumpang maju menuju check-in counter 40 Terminal 2D 05.43 Calon penumpang melapor kembali di check-in counter 41. 05.49 Calon penumpang menuju Customer Service dari Terminal 2D ke Terminal 2E 06.01 Calon penumpang berada di antrean Customer Service.

Petugas layanan darat (ground staff usher) 30 menit sebelum keberangkatan - sebelum check-in counter tutup, telah melakukan pengecekan dan pemberitahuan dengan detail (sweeping) pada antrean. Hal ini guna memastikan calon penumpang JT-030 sudah melapor.

Informasi Penting Lion Air mengahimbau dan mewajibkan kepada setiap calon penumpang untuk tiba lebih awal sebelum waktu keberangkatan di bandar udara (rata-rata waktu terbaik ialah 3 jam sebelum keberangaktan).

 Untuk penerbangan domestik, pelayanan pelaporan (check-in) ditutup 30 menit sebelum keberangkatan.

 Ruang tunggu (boarding gate), ditutup 10 menit sebelum keberangkatan.

Calon penumpang sangat perlu memperhitungkan perjalanan menuju bandar udara. Pertimbangan meminimlisir apabila terjadi macet di perjalanan, antrean proses validasi dokumen uji kesehatan atau hal lainnya.

Ketentuan dan prosedur apabila calon penumpang terlambat check-in, maka biaya tiket dikembalikan 10%. Proses pengurusan, calon penumpang wajib untuk melapor dan proses pengembalian dana tiket (refund) sesuai dimana calon penumpang membeli tiket (pengembalian dana tidak diberikan di bandar udara. (Arianto)

Read More

Pimpin Rapat Pemberdayaan di Aceh, Wapres Bicara Pendampingan UMKM Sampai Mitigasi Bencana

Duta Nusantara Merdeka | Aceh

Pengentasan kemiskinan merupakan program prioritas pemerintah baik di pusat maupun daerah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyukseskan program ini, salah satunya dengan pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Namun, agar pengentasan kemiskinan dapat membawa dampak berkelanjutan, diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat salah satunya kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui program pendampingan usaha.

“Salah satu upaya pemberdayaan adalah mendorong pemberdayaan usaha mikro, termasuk usaha rumah tangga, kecil dan menengah. Salah satu bentuk pelayanan publik adalah memfasilitasi dan memberikan pendampingan kepada UMKM ini,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memimpin rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219, Banda Aceh, Selasa (16/11/2021). 

Lebih lanjut, Wapres pun memberikan beberapa contoh pendampingan yang dapat diberikan kepada para pelaku UMKM.

“Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam bentuk pelatihan peningkatan kualitas disain kemasan, foto produk, dan pemasaran digital secara gratis,” papar Wapres.

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pendampingan dalam mengakses perizinan usaha.

“Tidak kalah penting adalah kemudahan dalam pemberian izin usaha. Saya mendengar, Pemerintah Provinsi NAD sudah menerapkan Online Single Submission (OSS) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” urai Wapres.

Oleh karena itu, pada rapat kali ini Wapres meminta kepada jajaran Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan kendala yang dihadapi agar nantinya program OSS ini dapat dijadikan replika di kabupaten/kota lainnya.

“Pada kesempatan ini saya ingin mendengar lebih jauh pengalaman dari provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi NAD tentang perbaikan pelayanan publik termasuk inovasi-inovasinya,” ungkap Wapres.

“Khususnya saya juga ingin mendengar perkembangan dan hambatannya dalam mempercepat penerapan OSS dan pendirian MPP di kabupaten/kota lainnya,” tambahnya. 

Pada kesempatan yang sama, Wapres juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan akan bencana. Oleh karena itu Wapres berpesan agar seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Aceh untuk melakukan mitigasi bencana agar dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana dapat diperkecil.

“Karena itu kita harus memitigas dan kemudian menyiapkan langkah-langkahnya, meminimalkan (dampak) bencana itu,” imbau Wapres.

“Bagaimana menanggulanginya, bagaimana penampungannya, penanggulangannya, untuk konsumsinya, kesehatannya. Sehingga tidak ada korban yang terjadi karena sudah disiapkan dan masyarakat nya sudah prepare (siap) menghadapi kemungkinan terjadinya bencana," pungkasnya. 

Sebelumnya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi A. Halim Iskandar menyampaikan bahwa pemberdayaan masyarakat dan UMKM salah satunya juga dapat dilakukan melalui peran BUMDes. 

Ia memaparkan BUMDes sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki dua fungsi. Pertama sebagai produsen yang menghasilkan sebuah produk dan kedua juga dapat menjadi konsolidator. 

"BUMDes berfungsi sebagai konsolidstor usaha warta, mengonsolidasi berbagai usaha warga desa sehingga lebih produktif, baik dari produksinya, packagingnya, pemasarannya, dan lain-lain," tandas Halim. (Arianto)

Read More

Terima Kunjungan Menlu Selandia Baru, Presiden Hadiahkan Tas Noken Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 15 November 2021. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan sejumlah hal, utamanya mengenai kerja sama di dan dengan Pasifik.

Presiden Jokowi menyebut bahwa Selandia Baru adalah mitra penting Indonesia di Pasifik. Oleh karena itu, Presiden ingin agar kemitraan ini terus dapat diperkuat. 

"Terima kasih atas dukungan Selandia Baru pada Pacific Exposition ke-2 yang dilakukan secara virtual," ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian khusus kepada Pasifik selama presidensi Indonesia di G20 tahun depan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa perwakilan dari negara-negara Pasifik akan diundang dalam KTT G20, Oktober tahun depan.

"Dalam COP-26 minggu lalu Indonesia secara khusus juga membawakan suara negara-negara kepulauan kecil yang tergabung dalam AIS (Archipelagic and Islands State)," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu Mahuta ke luar negeri sebagai Menteri Luar Negeri Selandia Baru.

Menurut Menlu Retno, Indonesia dan Selandia Baru telah memiliki kemitraan komprehensif sejak 2018. Kemitraan ini telah menjadi fondasi kuat dalam upaya kedua negara untuk terus meningkatkan kerja sama, termasuk di masa sulit di tengah pandemi Covid-19. 

"Tentunya kemitraan ini didasarkan pada azas saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghormati kedaulatan serta integritas wilayah," ungkap Menlu Retno.

Dalam pertemuan, Presiden juga menyampaikan perkembangan pembangunan di Papua. Presiden juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Selandia Baru terhadap integritas teritorial Indonesia.

Presiden menegaskan bahwa penghormatan hak asasi manusia selalu menjadi perhatiannya, termasuk di Papua. Presiden menambahkan bahwa pembangunan Papua adalah prioritasnya. 

"Saya memfokuskan antara lain pada pembangunan infrastruktur di Papua agar Papua terkoneksi dengan bagian lain Indonesia, agar rakyat Papua menikmati kemakmuran," ujarnya.

Sebagai gambaran, sejumlah pembangunan infrastruktur secara masif yang telah dilakukan antara lain Jalan Trans Papua sepanjang  3.422 kilometer, Jalan Perbatasan Papua sepanjang 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 kilometer. Pembangunan infrastruktur tersebut dimulai sejak pemerintahan pertama Presiden Jokowi tahun 2015.

"Saya sangat berharap Selandia Baru dapat memahami perkembangan Papua secara komprehensif," tegasnya.

Di akhir pertemuan, Presiden menyampaikan cendera mata berupa tas noken yang baru saja dibeli Presiden dari kunjungan terakhir di Papua. Presiden menjelaskan mengenai proses pembuatan tas tersebut yang dibeli dari pasar di Papua. (Arianto)

Read More

Kunjungan Kerja ke Aceh, Wapres akan Pimpin Rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik, Tinjau Vaksinasi Covid-19, serta Berdialog dengan Tokoh Agama

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pagi ini melakukan kunjungan kerja ke Aceh dan Medan, Selasa (16/11/2021).

Dengan menggunakan pesawat Boeing 737 – 400 TNI AU, Wapres yang didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin beserta rombongan terbatas, pukul 06.30 WIB lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.

Setibanya di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Wapres akan disambut oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Ibu Dyah Erti Idawati, Ketua DPRD Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, dan Wali Nangroe Aceh beserta pendamping masing-masing.

Agenda kegiatan pertama yang akan dilakukan di Aceh adalah memimpin Rapat tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelayanan Publik di Kantor Gubernur Aceh, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 219. Selesai memimpin rapat, Wapres akan meninjau pameran UMKM di lokasi yang sama dan diakhiri dengan Ishoma (istirahat, sholat, dan makan siang).

Setelah ishoma, kegiatan akan dilanjutkan dengan peninjauan vaksinasi di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Al Aziziyah. Di lokasi ini, Wapres juga dijadwalkan untuk menyaksikan penyerahan secara simbolis Program Kita Jaga Kyai (KJK) kepada 3 perwakilan ustadz. Acara di Pondok Pesantren akan diakhiri dengan audiensi bersama Tokoh Ulama Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan konferensi pers. 

Seusai seluruh rangkaian kegiatan di Aceh, pada pukul 16.30 WIB Wapres akan langsung bertolak menuju Pangkalan Udara TNI AU Soewondo, Sumatera Utara untuk bermalam dan melanjutkan kegiatan kunjungan kerja hari ke-dua di Medan pada Rabu (17/11/2021). 

Selain Ibu Hj. Wury Ma'ruf Amin, turut mendampingi Wapres pada kunjungan ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi A. Halim Iskandar, Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah dan Lukmanul Hakim (Ari/Tha)

Read More

Cakupan Vaksinasi Lengkap di Indonesia Melebihi Target WHO

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menargetkan setiap negara untuk memvaksinasi setidaknya 10% dari populasinya pada akhir bulan september 2021. Sekurangnya 40% pada akhir tahun 2021 ini dan 70% populasi dunia pada pertengahan 2022.

Hingga Minggu (14/11) pukul 18:00 WIB, dari 208,2 juta sasaran, sekitar 215,6 juta dosis vaksin telah diberikan kepada sekitar 130,3 juta orang yang menerima vaksin (62,5% dari sasaran) dosis pertama. Lebih dari 84,1 juta di antaranya (40,4%) sudah mendapatkan dosis kedua. Untuk vaksinasi ke-3/booster bagi tenaga kesehatah sudah diberikan sebanyak 1,19 juta (81%). 

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi mengatakan dengan demikian Indonesia telah melampaui target WHO tersebut, yakni mampu memberikan vaksinasi lengkap setidaknya 40% populasi pada akhir tahun 2021. 

“Indonesia berhasil mencapainya lebih cepat dari target WHO tersebut,” katanya Senin (15/11) di kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Per Minggu (14/11), 84,1 juta atau 40,4% populasi masyarakat Indonesia telah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis ke-2/lengkap. Pencapaian ini merupakan kerja keras seluruh komponen bangsa sebagai penyelenggara vaksinasi dan juga partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia yang bersedia untuk divaksinasi.

Stok vaksin COVID-19 di Indonesia per Sabtu (13/11) sebanyak 342,5 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi dan bulk. Terakhir Indonesia menerima 4 juta dosis vaksin Sinovac pada Sabtu (13/11).

Masyarakat diimbau tidak perlu ragu dengan vaksin yang ada. Tidak perlu memilih merk vaksin, gunakan vaksin yang tersedia terlebih dulu saat ini. Pemerintah menjamin vaksin yang diberikan kepada masyarakat aman, bermutu, dan berkhasiat.

Vaksin membuat tubuh relatif lebih tahan serangan virus, bisa menghindarkan dari gejala, perawatan di rumah sakit dan mengurangi risiko kematian. 

“Akan tetapi tidak menjadikan seseorang kebal 100% terhadap infeksi virus, sehingga masih dapat tetap tertular dan menularkan. Bagi yang sudah divaksin agar tetap menjalankan protokol kesehatan 5M,” ucap Nadia. (Arianto)

Read More

Komunitas Adat Manggarai Makassar Sukses Gelar PPAB Angkatan ll

Duta Nusantara Merdeka | Makassar 

Komunitas Adat Manggarai Makassar sukses menggelar kegiatan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) Angkatan Ke-ll, di Gontang Raya, Markas besar KAM-M pada Minggu (14/11/2021). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua kerukunan Manggarai Sul-sel Pa Anton dan diikuti puluhan orang calon anggota baru komunitas Adat Manggarai - Makasar (KAM-M).

Pa Anton, sekaligus DPO  Komunitas Adat Manggarai Makassar memberikan motivasi ke calon anggota baru KAM-M dengan Tema "Uwa Cama-cama One Adat Manggarai" intinya dari saya pribadi, bagi ase kae yg baru bergabung, marilah kita membangun sebuah wadah, dalam hal ini komunitas adat manggarai harus betul-betul dari hati untuk bergabung  agar kita tetap melestarikan adat yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita dulu.

Alvin omon, Ketua umum KAM-M dalam sambutannya menyampaikan, saya mengajak teman-teman Anggota baru mari kita sama-sama membangun wadah ini dengan segala yang ada dalam pikiran kita, baik itu tenaga, waktu dan biaya. "Terlebih untuk menjadikan wadah yang berguna bagi seluruh orang Manggarai pada umumnya, terlebih khusus masyarakat Manggarai yang berdomisili di kota Makassar saat ini," ucapnya.

Untuk itu, kata Alvin omon, marilah kita besama bergandengan tangan membangun wadah KAM-M ini agar wadah adat budaya ini menjadikan panutan bagi generasi Manggarai.

Tak cuma itu, lanjut Alvin omon, bagi ase kae yg bergabung hari ini, bergabunglah untuk balajar dan memahami adat budaya Manggarai baik dari segi tatacara maupun segi prakteknya, karena kebanyakan orang Manggarai tidak memahami baik segi tatacara maupun praktek terlebih khusus bagi kaum mudah.

Maka dari itu, tegas Alvin omon, kita sebagai anak cucu leluhur orang Manggarai wajib melestarikan adat budaya kita sendiri, walaupun ditanah rantau, kita tetap melestarikan kebudayaan kita melalui wadah KAM-M. 

Sementara itu, Evenzt Ngada selaku ketua panitia PPAB Angkatan Ke-ll dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas partisipasi anggota baru yg punya loyalitas tinggi untuk bergabung di KAM-M dan  kita sama-sama belajar.  

"Saya juga berterimakasih kepada semua kepengurusan inti atas kerja samanya sehingga kegiatan-kegiatan PPAB Angkatan Ke-ll KAM-M berjalan dengan lancar," katanya.

Menurutnya, PPAB kali ini kita laksanakan secara langsung di markas besar KAM-M. Saya melihat Anggota baru sangat antusias sekali untuk bergabung di KAM-M, semoga kesemangatan dari Kawan-Kawan tidak sebatas di PPAB saja.

"Dan yang paling penting, Komunitas Adat Manggarai Makassar yang selalu mempertahankan eksistensinya untuk memperjuangkan semangat kebersamaan dan persaudaraan," pungkasnya. (Arianto)

Read More