Tingkatkan Potensi Perdagangan, Kemenkeu Gelar Talkshow Mengungkap Peluang Ekspor Pasar Timur Tengah

Duta Nusantara Merdeka |Dubai, Uni Emirat Arab

Kementerian Keuangan berpartisipasi pada rangkaian kegiatan Expo 2020 Dubai yang digelar di Paviliun Indonesia pada 17-23 Desember 2021. Expo 2020 Dubai merupakan rangkaian dari World Expo, yaitu ajang ketiga terbesar di dunia setelah Olimpiade dan Piala Dunia. Setelah sempat tertunda di tahun 2020 akibat pandemi, perhelatan ini akhirnya digelar pada Oktober 2021 hingga Maret 2022.

Tercatat 192 negara dari berbagai penjuru dunia berpartisipasi dalam World Expo yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali ini. akan membuka peluang untuk mendorong pemulihan ekonomi Indonesia. Pada kesempatan ini, Indonesia mempromosikan potensi perdagangan, investasi, hingga pariwisata kepada dunia.

Sebagai kegiatan pembuka Kemenkeu menyuguhkan Talkshow bertajuk: Unlocking Middle East Market for Indonesia SMEs Product kegiatan ini dihadiri secara langsung oleh delegasi dari negara tetangga seperti Brunei dan Malaysia, serta pengunjung yang tengah berkunjung pada Paviliun Indonesia.

Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini terbuka untuk masyarakat umum, terutama untuk UMKM Indonesia yang berorientasi ekspor yang bertujuan untuk:

1. Memberikan pengetahuan mengenai peluang ekspor bagi produk UMKM Indonesia

2. Menampilkan kisah sukses dari produk UMKM Indonesia yang menembus pasar Timur Tengah dengan bantuan dan fasilitasi dari LPEI dan

3. Menunjukkan dukungan Pemerintah khususnya Kemenkeu cq Lembaga Pengelolaan Ekspor Indonesia untuk pemulihan ekonomi kepada sektor UMKM melalui berbagai skema.

Kegiatan dimulai dengan pidato pembuka dari Atase Keuangan Abu Dhabi Boby Wahyu Hernawan

“UMKM Indonesia memiliki peran besar bagi ekonomi Indonesia, UMKM juga memilki peran penting dalam gejolak ekonomi saat ini. Kini, Indonesia ditantang dengan keterbukaan ekonomi dunia, pada kesempatan ini kita membahas peluang dan cara bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar internasional terutama Timur Tengah,” kata Boby dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12).

Setelah pidato pembuka, acara dilanjutkan dengan diskusi panel dengan menampilkan pembicara yang hadir secara secara langsung yaitu Manajer Komersial Internasional sekaligus Mantan Manajer Wilayah Indonesia Lulu Grup Hypermarket, Ajay Nair.

Dalam paparannya, Ajay memaparkan tentang peluang produk UMKM Indonesia untuk merambah pasar Timur Tengah, terutama Dubai dan Abu Dhabi. “Kita mencari produk perabotan rumah tangga, minyak, Indonesia juga terkenal dengan hasil ikannya, ini sebuah peluang yang memiliki prospek bagus untuk beberapa tahun kedepan,” jelas Ajay Nair.

Sementara itu, pembicara yang mengikuti secara online dalam acara ini, Intan Anastasia Amsyah, Pendiri dan Pemilik CV Hitara Cipta Selaras, membagikan kisah sukses dari Hitara Black Garlic dalam menembus pasar ekspor.

Hal ini dilanjutkan dengan pemaparan program peningkatan kapasitas UMKM dari Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia/Indonesia Eximbank sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan oleh Kepala Departemen Jasa Konsultasi, Lembaga Pengelola Ekspor Indonesia Nila Meidita.

Nila mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki setidaknya 3 (tiga) program utama Jasa Konsultasi untuk meningkatkan kapasitas UKM yaitu Coaching Program for New Exporter (CPNE) yang merupakan program pelatihan selama satu tahun untuk menciptakan eksportir baru, Marketing Handholding yang merupakan program percepatan ekspor dengan memberikan askes Global Marketplace kepada UKM dan Desa Devisa yang merupakan program pengembangan komunitas suatu wilayah berbasis komoditas.

Pada Dubai Expo 2020 Kementerian Keuangan menampilkan 13 produk UMKM berbasis ekspor. Ke-13 UKM tersebut berasal dari ketiga program pendampingan LPEI yaitu CPNE, Marketing Handholding, dan Desa Devisa. Sektornya pun beragam seperti produk kelapa, handicraft, makanan dan minuman, dan perkebunan.

Tujuannya adalah tentu untuk membantu meningkatkan potensi perdagangan Indonesia. Acara ini yang diselenggarakan secara hybrid ini juga disiarkan secara langsung pada Youtube Kementerian Keuangan pada tautan: https://youtu.be/J72rjY_BLLc. (Arianto)

Read More

Una Brands Siapkan Rp 500 M untuk Bawa Brand Lokal ke Kancah Internasional

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Startup agregator e-commerce Una Brands, kini hadir di Indonesia dan berkomitmen mengalokasikan investasi senilai Rp 500 miliar (atau setara US$ 35 juta) untuk mendukung brand (merek) lokal berkembang menjadi usaha berkelas internasional melalui program akuisisi, pemberian modal kerja, dukungan operasional, hingga ekspansi bisnis internasional yang bertujuan menjadikan mereka brand global yang digemari dan tak lekang oleh waktu. Una Brands juga berencana untuk mengembangkan Indonesia sebagai strategic sourcing hub untuk memperluas basis supply chain untuk portofolio Una Brands lainnya. Una brands telah menandatangani perjanjian eksklusif dengan beberapa brand di Indonesia serta mentargetkan 12 hingga 15 brand untuk diakuisisi pada tahun 2022. 

Una Brands adalah perusahaan rintisan (startup) agregator e-commerce yang memiliki lingkup usaha di wilayah pasar Asia-Pasifik. Sejak didirikan pada awal 2021, Una Brands telah hadir di 9 pasar, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, China, India, Taiwan, Korea dan Jepang. Una Brands telah mendapatkan total pendanaan senilai US$55 juta dari beberapa investor ternama, termasuk firma modal ventura Indonesia, Alpha JWC Ventures. Menjelang 2022, Una Brands siap memasuki pasar Indonesia dan bekerja sama dengan brand-brand lokal potensial.

“Indonesia merupakan salah satu prioritas utama Una Brands. Kami tidak hanya melihat peluang untuk mengakuisisi brand lokal terbaik tetapi juga membantu mereka untuk ekspansi di Indonesia dan global, serta menjadikan Indonesia sebagai strategic sourcing hub untuk portfolio kami lainnya di luar sourcing hub yang saat ini berada di China,” kata Kiren Tanna, CEO dan Founder dari Una Brands dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12)

Dalam operasionalnya, ujar Kiren, Una Brands mengambil jalur akuisisi brand lokal yang selama ini telah eksis berjualan melalui jalur e-commerce seperti di Tokopedia, Lazada,  Shopee, dan Shopify. Setelah proses akuisisi, Una Brands melalui teknologinya akan mengoptimalkan kinerja brand (termasuk branding, pemasaran, supply chain, hingga fulfilment / logistik)  serta memperluas target distribusi secara domestik maupun internasional dalam lingkup Asia Pasifik dan juga Amerika serta Eropa dengan target pertumbuhan 10x di nilai penjualan dan keuntungan. 

"Dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, Una Brands telah berhasil mengakuisisi lebih dari 20 brands di  beberapa kategori, seperti Kebutuhan Bayi, Perlengkapan Rumah, dan Kosmetik; serta telah meningkatkan penjualan dan keuntungan brand-brand tersebut hingga lebih dari 50 persen," ungkapnya.

"Model bisnis yang kami tawarkan bersifat fleksibel dan sangat menguntungkan bagi para pengusaha yang sedang mencari exit plan dari usaha mereka. Bagi pemilik brand lokal, tidak ada banyak pilihan exit dari bisnis mereka; misalnya, mengambil jalur ekspansi besar-besaran ke IPO pun umumnya sulit dicapai. Kami hadir membawa pilihan baru di mana akuisisi oleh Una Brands tak hanya memberikan full exit secara tunai serta bagi hasil keuntungan bagi pengusaha, tapi juga melindungi legacy yang sudah tercipta selama ini, bahkan mengangkat  legacy tersebut ke level selanjutnya melalui ekosistem kami,” jelas Kiren.

Dengan komitmen investasi senilai Rp 500 miliar yang disiapkan, menurut Kiren, Una Brands berencana untuk mengakuisisi brand-brand lokal potensial yang memiliki proyeksi omzet bulanan minimal Rp 400 juta. Sektor bisnis yang dibidik adalah kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan rumah dan tempat tinggal, kecantikan dan perawatan tubuh, kebutuhan bayi, anak, dan hewan peliharaan, olahraga, serta kegiatan luar ruangan. Namun, Una Brands juga tetap terbuka untuk mengakuisisi bisnis di luar kategori tersebut.

“UMKM adalah punggung ekonomi Indonesia yang harus terus kita optimalkan. Sebagai investor dari dan dengan fokus di Indonesia, kami yakin Una Brands bisa membawa merek-merek terbaik Indonesia ke panggung global. Tak hanya itu, kami juga berharap gerakan Una Brands dapat menginspirasi generasi baru wirausaha di Indonesia untuk mulai mengejar mimpi mereka,” kata Jefrey Joe, Co-Founder & General Partner, Alpha JWC Ventures. (Arianto)

Read More

Presiden Joko Widodo Luncurkan 1.604 Sertifikat Badan Hukum BUM Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden RI Joko Widodo meluncurkan sebanyak 1.604 sertifikat badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan sebanyak 23 sertifikat badan hukum BUM Desa Bersama di Jakarta, Senin (20/12/2021). Dengan berbadan hukum,  BUM Desa dan BUM Desa Bersama diharapkan lebih berorientasi bisnis dan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga desa.

"Jangan sampai justru mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Misalnya di desa sudah ada toko-toko kecil 5-10 toko, BUM Desa malah bikin toko gede (besar). Saudara-saudara semua (pengurus BUM Desa) harus bisa memacu, mentrigger yang 10 (toko) menjadi 20 atau yang kecil menjadi besar," ujarnya pada peluncuran sertifikat badan hukum BUM Desa dan rapat koordinasi nasional BUM Desa tersebut.

Presiden Jokowi mengungkapkan, sejak disalurkannya dana desa pada tahun 2015 hingga saat ini, jumlah BUM Desa yang terbentuk meningkat drastis hingga 600,6 persen, yakni sekitar 8.100 BUM Desa pada tahun 2014 menjadi 57.200 BUM Desa pada tahun 2021. 

Ia mengingatkan, tingginya jumlah BUM Desa harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa.

"Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang tapi kegiatan nggak ada, kualitas kegiatan tidak jelas," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden Jokowi mengatakan, bisnis yang dilaksanakan BUM Desa harus berorientasi pada usaha yang belum ada dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dapat memacu usaha masyarakat yang ada. Dengan begitu, masyarakat tidak harus ke kota untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak tersedia di desa.

"Kemudian menkonsolidasikan masyarakat untuk mendapatkan pasokan. Beli pupuk sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasikan oleh BUM Desa," ujar Joko Widodo.

Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sertifikat yang perdana diluncurkan ini merupakan bentuk apresiasi dari Presiden RI, Joko Widodo sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini mengatakan, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUM Desa telah sah dinyatakan sebagai badan hukum.

Dengan begitu, BUM Desa dan BUM Desa Bersama memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis. 

Sejumlah kerja sama bisnis tersebut dapat berupa uji tipe kendaraan bermotor, penyelenggaraan terminal, mengelola sumber daya air, memanfaatkan bagian jalan tol dan non tol, pengolahan kayu bulat skala kecil, dan lain-lain.

Menurut Halim Iskandar, hal tersebut merupakan lompatan besar sebagai wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk peningkatan ekonomi dari berbagai lini kebijakan.

"BUM Desa selama ini tidak bisa bekerja sama secara legal dengan kementerian/lembaga dan mitra manapun termasuk tidak ada pajak. Setelah ini (Undang-Undang Cipta Kerja) BUM Desa dan BUM Desa Bersama bisa bersinergi dengan berbagai mitra," terangnya.

Gus Halim mengatakan, penyerahan sertifikat badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo pada 11 Desember 2019 untuk dilakukan registrasi dan pendampingan BUM Desa, juga transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUM Desa Bersama, untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat Rp12,7 triliun dana bergulir masyarakat.

Selanjutnya, menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diterbitkannya Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUM Desa dan BUM Desa Bersama. 

Proses revitalisasi BUMDes terus dilakukan Kemendes PDTT. Melaui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3/2021, dibuka pendaftaran bagi BUMDes untuk menjadi badan hukum. Selain itu dilakukan pendataan jenis usaha, omset, nilai asset serta kondisi objektif BUM Desa melalui Sistem Informasi Desa (SID). 

Pendataan ini untuk memastikan jika BUMDes memang sehat secara ekonomi. 

“Saat ini terdapat 5.170 dari 26.903 BUM Desa, dan 80 dari 1.665 BUM Desa Bersama telah mengajukan sebagai badan hukum. Hari ini, menjadi tonggak sejarah, peluncuran sertifikat badan hukum 1.604 BUM Desa dan 23 BUM Desa Bersama,” ujarnya. 

Nilai valuasi BUM Desa di Indonesia lebih dari Rp20 triliun. Sebagai gambaran hasil konsolidasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan, menjadi BUM Desa Bersama saja bernilai sekitar Rp12,4 triliun. Sedangkan saat ini ada 57.288 BUM Desa dengan berbagai kondisi di seluruh Indonesia.

 “Harapan masyarakat terhadap BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi juga semakin tinggi. Buktinya selama pandemi ini pendirin BUM Desa juga masih terus berlangsung. Selama 2020-2021 saja ada 6.197 BUM Desa yang berdiri,” katanya. 

Dalam kegiatan ini, juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan ISSF tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa; penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan PT Berdikari tentang kerja sama peternakan terpadu; penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendes PDTT dengan PT Pertamina Patra Niaga dan BUM Desa Tumang Cepogo untuk menjadi lembaga penyalur pertashop.

Hadir bersama Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Sekretraris Kabinet Pramono Anung 

Turut hadir Wakil Mendes PDTT Budi Arie Setiadi, Sekjen Taufik Madjid, Pejabat Tinggi di lingkungan Kemendes PDTT. (Arianto)

Read More

Kristo Mahi Wijayanto: Perhatian Pemerintah Pusat Luar Biasa Terkait BUM Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan peluncuran sertifikat badan hukum untuk 1.604 badan usaha milik desa (BUM Desa) dan 23 BUM Desa Bersama adalah momen bersejarah untuk mendorong kesejahteraan desa.

"Saat ini terdapat 5.170 dari 26.903 BUM Desa dan 80 dari 1.665 BUM Desa Bersama telah mengajukan sebagai badan hukum. Hari ini menjadi tonggak sejarah peluncuran sertifikat badan hukum 1.604 BUM Desa dan 23 BUM Desa Bersama," ujar Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam acara peluncuran dan Rakornas BUM Desa 2021 di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Kristo Mahi Wijayanto, Direktur BUM Desa sarana Mulya Desa Sumber Mukti Banyuasin Sumatera Selatan saat diwawancarai awak media mengatakan, kami dapat "pencerahan" terutama dalam hal pengakuan di badan hukum. Dan tentunya hal ini menjadi kabar baik bagi BUM Desa untuk giat membangun desa," kata

Menurut Kristo, BUM Desa sendiri harus sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak Presiden tadi yakni BUM Desa itu tidak boleh membuat usaha yang mematikan usaha-usaha lain. "Sebaliknya, BUM Desa harus bisa menghadirkan atau menciptakan usaha baru atau paling tidak membantu usaha-usaha baru yang sudah ada," ucapnya

"Hal ini sejalan dengan apa yang kami lakukan di Banyuasin. Ia melihat sendiri perhatian dari pemerintah pusat sudah luar biasa dan kedepan diharapkan pemerintah daerah bisa memfollow up, agar kepala kepala desa mensuport kepada BUM Desa-BUM Desa di daerah," imbuhnya.

Disisi lain, lanjutnya, Hambatan selama ini adalah kekurang pahaman, jadi kedepan perlu adanya pembinaan terkait BUM Desa itu sendiri. Selain itu, adanya miskomunikasi juga dirasa menjadi kendala. Tetapi BUM Desa di daerah kami berjalan dengan baik karena ada dukungan dari pemerintah pusat.

"Jadi bentuk dukungan dalam arti tidak hanya permodalan, tetapi dalam bentuk badan hukum, dengan cara regulasi seperti ini tentunya sangat memudahkan kami di daerah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Sektor Halal Kian Tumbuh, Industri Fesyen Muslim Nasional Jadi Top 3 Dunia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Perkembangan industri halal di tanah air semakin tumbuh dan berkinerja gemilang dalam dua tahun terakhir, dan punya kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Merujuk data State of the Global Islamic Economy Report 2020-2021, Indonesia saat ini ada di peringkat keempat di sektor makanan (halal food), naik delapan peringkat dibanding posisi sebelumnya. 

“Di sektor halal pharmaceutical and cosmetics, kita naik 19 peringkat sehingga saat ini menjadi peringkat ke-6 dunia. Sementara itu, di sektor modest fashion muslim, sekarang Indonesia menempati di peringkat ke-3 dunia,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta, Senin (20/12).

Sekjen Kemenperin pun mengemukakan, realisasi investasi industri halal di indonesia merupakan yang tertinggi di dunia. Sepanjang tahun 2018-2021, tercatat sebanyak 80 transaksi dalam bentuk M&A (merger and accuisition), Private Equity (PE), dan Venture Capital (VC) yang terkait dengan industri halal. “Transaksi tersebut tersebar di setiap sektor, di mana paling besar terjadi di sektor halal food dan keuangan syariah,” ungkapnya.

Dody menegaskan, Kemenperin bertekad untuk lebih kerja keras dalam pengembangan industri halal nasional bisa berdaya saing global. “Karena itu, akselerasi sangat diperlukan agar kita bisa segera bertransformasi dari top consumer market ke top halal exporter,” tuturnya.

Sebagai upaya strategis dalam mendukung pembangunan ekosistem industri halal di Indonesia, Kemenperin telah mengambil beberapa inisiatif kebijakan terkait pengembangan industri halal, seperti percepatan proses sertifikasi halal bagi industri, khususnya sektor industri kecil dan menengah (IKM).

Selanjutnya, pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui fasilitasi pelatihan auditor halal. “Dengan pengalaman sebagai leading sector dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) industri, Kemenperin dapat turut berperan dan Sistem Jaminan Halal (SJH) di masa mendatang,” imbuhnya.

Selain itu, Kemenperin juga terus mendorong pembentukan kawasan industri halal. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal. 

“Kemenperin menerbitkan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal untuk Halal Modern Valley yang dikelola oleh PT. Modern Industrial Estat, di Serang, Banten, untuk Halal Industrial Park Sidoarjo yang dikelola oleh PT. Makmur Berkah Amanda, Sidoarjo, dan untuk Bintan Inti Halal Hub yang dikelola oleh PT. Bintan Inti Industrial Estate, di Bintan Kepulauan Riau,” sebutnya.

Bahkan, Kemenperin telah sukss menyelenggarakan ajang penghargaan Indonesia Halal Industry Awards (IHYA) 2021. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada para penggiat industri, akademisi serta pihak-pihak yang telah berperan aktif dalam memajukan pengembangan industri halal di Indonesia. 

“Kata Ihya sendiri dalam bahasa Arab bermakna menghidupkan. Dengan makna tersebut, ada harapan ajang penghargaan ini dapat berkontribusi terhadap upaya menghidupkan, membangkitkan, dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah secara umum dan industri halal secara khusus,” papar Dody. (Lak/Tha)

Read More

Indo Tambangraya Megah Berbagi Kisah Sukses Bina BUM Des di IMM

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITM) turut serta secara aktif dalam Rapat Koordinasi Nasional BUM Desa pada 21-23 Desember 2021. Rakornas yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut di antaranya bertujuan merumuskan rencana aksi penguatan BUM Desa dan dan BUM Desa Bersama. 

Keikutsertaan ITM dalam acara nasional ini merupakan pengakuan dari negara terhadap ITM dan anak-anak usahanya yang secara konsisten mendukung penguatan Badan Usaha Milik Desa (B UM Desa) melalui programprogram pemberdayaan masyarakat.

"Dalam Rakornas ini, ITM berharap dapat berbagi pengalaman kisah sukses membina BUM Desa di area PT Indominco Mandiri (IMM), salah satu anak usaha ITM di Bontang, Kalimantan Timur. IMM memiliki program pengembangan BUM Desa yang menjadi salah satu program rutin PPM di wilayah binaannya semenjak tahun 2013. Program Pengembangan dan Pedampingan BUM Desa pada 2019 menjadi program utama IMM," kata Direktur Sustainability & Risk Management ITM Ignatius Wurwanto kepada Wartawan Duta Nusantara Merdeka di Jakarta, Senin (20/12). 

Saat ini, kata Ignatius, IMM memiliki 9 BUM Desa binaan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Kutai Timur , yaitu di Desa Kandolo, Desa Teluk Pandan, Desa Martadinata, Desa Suka Rahat, Desa Suka Damai, Desa Danau Redan, Desa Santan Ulu, Desa Santan Tengah dan Desa Santan Ilir. Kesembilan desa tersebut berada di lingkaran pertama sasaran program pemberdayaan IMM.

Menurut Ignatius, Cikal bakal BUM Desa yang menjadi program PPM IMM berawal pada 2013 ketika Desa Santan Tengah kesulitan air bersih. IMM kemudian hadir membantu membangun infrastruktur untuk mengembangkan program penyediaan air bersih. 

Persoalannya tidak ada lembaga yang mengelola fasilitas air bersih itu. IMM dan warga bersepakat untuk membentuk unit usaha di bawah Bumdesa yang menjadi pengelola fasilitas air bersih tersebut agar manfaatnya berkelanjutan.

Keberhasilan program pemerataan akses air bersih di Desa Santan Tengah membuat Desa Kandolo yang juga merupakan desa binaan PPM IMM berminat dan terdorong melakukan studi banding untuk pengelolaan air bersihnya. 

Di tahun 2015, lanjutnya, Desa Kandolo menggeser prioritas program bantuan untuk desanya ke program air bersih dan mereplikasi programnya dari Santan Tengah. Saat ini Desa Kandolo memiliki 4 unit usaha yang sudah berjalan, yaitu unit usaha air bersih, unit usaha timbangan sawit, unit usaha penjualan sawit, dan unit usaha air isi ulang. Unit usaha yang saat ini sedang dikembangkan adalah unit usaha pemasaran hasil produksi aren beserta turunannya.

Adapun, tutur Ignatius, delapan BUM Desa binaan IMM yang lain saat ini masih dalam tahap perkembangan. Masing-masing sudah memiliki unit usaha dan beberapa di antaranya sudah mendapatkan penghasilan dari unit-unit usaha tersebut. IMM terus melakukan program pengembangan BUM Desa melalui program PPM dan memberikan pendampingan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan, baik untuk menunjang administrasi BUM Desa, maupun pelatihan perencanaan dan pengembangan usaha. 

Selain itu, Ignatius menambahkan, Unit usaha yang terdapat pada BUM Desa binaan IMM saat ini adalah unit usaha pengelolaan air bersih (PAMDES), pemasaran produk pertanian, penjualan saprodi pertanian, pemasaran produk UMKM, pengelolaan pasar dan kios buah, pengelolaan obyek wisata (masih dalam proses perencanaan), jasa transportasi sekolah, pertashop, dan jasa kontraktor.

"Dan yang pasti, Pengalaman PT Indo Tambangraya Megah Tbk. selama 9 tahun mengembangkan BUM Desa di wilayah kerja anak-anak usahanya, terutama di desa-desa binaan PT Indominco Mandiri, menjadi modal untuk berbagi dalam Rakornas BUM Desa tahun ini sehingga diharapkan BUM Desa semakin kuat dalam memberikan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Arianto) 

Read More

Abdul Halim: Pembangunan Wisata Setigi Murni dari Uang Warga

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Presiden Jokowi mengingatkan agar pengelolaan dana desa sebesar Rp400,1 triliun yang sudah digelontorkan pemerintah pusat dalam 7 tahun terakhir dapat digunakan secara hati-hati.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BUM Desa tahun 2021 yang juga dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Halim Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan pejabat terkait lainnya di hotel bidakara Jakarta, Senin (20/12/2021).

"Awalnya dirinya memang tidak menyadari jika desanya mengandung potensi yang sangat besar. Lebih-lebih Sekapuk terkenal dengan area banjir dan gunung pembuangan sampah. Melalui tangan dinginnya, tempat pembuangan sampah disulap menjadi destinasi wisata," kata Kepala Desa Sekapuk Abdul Halim kepada Wartawan Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Menurutnya, Meski Pembangunan desa sangat pesat. Tidak membutuhkan satu tahun destinasi wisata itu menjadi tempat wisata baru yang memukau pengunjung. Memasuki wisata seperti melihat dimensi lain. Semua bangunan memiliki sejarah sendiri. 

 

Bangunan itu, kata Abdul Halim yang pernah bekerja sebagai anak buah kapal, seperti Patung Gupala, Duarapala, Candi Topeng Nusantara, Patung Semar, miniatur masjid Persia dan Madinah, Rumah Apung hingga patung Begawan juga sudah berdiri megah menghiasi wisata Selo Tirto Giri (SETIGI). 

Terbaru ada wahana kolam renang Banyu Gentong yang menyajikan tiga warna air. Selain itu, Setigi juga menyediakan pemandian khusus perempuan dewasa dan syaratnya tetap menutupi aurat dan berhijab. 

Dan yang pasti, pembangunan wisata ini murni dari uang warga. "Saya tidak menggunakan anggaran dari pemerintah pusat. Anggaran Dana Desa (DD) maupun yang lainnya saya peruntukkan ke pembangunan sektor lain," ucapnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kami melaunching wisata alam Setigi pasca Tambang dengan luar 5 hektar. Disisi lain, Desa Sekapuk sudah ditetapkan sebagai desa wisata, tepatnya tanggal 01 Januari 2020,

Semenjak Pandemi Covid-19, kami terus membangun dan nanti akan kami launching pada 2 Pebruari 2022 dengan luas 2,5 hektar Argo Wisata Perkebunan, Aneka macam buah kita tanam, ada 17 Villa Kotik Nusantara, dan Kebun Pak Inggih.

"Kedepan, Ia berharap sektor wisata di desanya terus dikembangkan lagi. Apalagi wisata ini sebagian besar saham dimiliki oleh warga. Tentu kepemilikan bersama akan meningkatkan masyarakat dalam pembangunan sadar wisata. (Arianto)

Read More

Sambut Nataru, Polsek Medan Helvetia Gelar Peduli Kasih Kepada Penyandang Disabilitas

Duta Nusantara Merdeka | Medan

Dalam menyambut Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, Polsek Medan Helvetia melakukan kegiatan peduli kasih terhadap para penyandang Disabilitas yang tergabung dalam Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). 

Bentuk kepedulian itu di wujudkan Polsek Medan Helvetia dengan memberikan kado Natal berupa 5 buah kursi roda kepada penyandang Disabilitas di Gereja GKPS jalan Melati Raya kelurahan Helvetia Tengah kecamatan Medan Helvetia saat merayakan Natalan baru - baru ini, sabtu (18/12/2021).

Dalam kegiatan Natalan tersebut, turut hadir Karo Ops Poldasu Kombes Pol Desman Sujaya Tarigan, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan Kasubdit Satpam Akbp Marudut Hutabarat serta Kapolsek Medan Helvetia Akp.H.E.Sihombing.S.I.K, Ketua PPDI Muhammad Yusuf, Ketua Natal PPDI Elman Nadapdap dan para jemaat penyandang Disabilitas.

Selain itu, Baskami Ginting sebagai ketua DPRD Sumut juga memberikan tali asih berupa beberapa karung beras kepada jemaat penyandang Disabilitas.

"Ditengah Pandemi Covid-19, agar selalu menjaga kesehatan, tetap menjaga Prokes agar selalu sehat dan selalu berserah diri kepada Tuhan," ujar Kombes Desman Sujaya Tarigan. 

Menurutnya, Gereja GKPS menjadi berkat bagi kita. Persekutuan Poldasu bisa meniru yang sama menjadi berkat bagi orang.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolsek Medan Helvetia Akp.H.E.Sihombing.S.I.K, menambahkan, kaum Disabilitas adalah saudara kita yang sama di mata Tuhan, karena semua orang punya kelemahan dan kekurangan, kesempurnaan hanya milik Tuhan.

"Semoga dapat menambah semangat dan suka cita, Natal hadir bagi semua masyarakat, termasuk saudara kita penyandang Disabilitas," imbuh Kapolsek.

"Tak lupa Kapolsek berpesan, agar para jamaat dalam menyambut dan merayakan Natal tetap menjaga kesehatan dan menjaga Protokol kesehatan, sedapat mungkin menghindari mudik sesuai anjuran Pemerintah," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Jasa Raharja Siaga Melindungi Negeri Saat Nataru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

PT Jasa Raharja siaga di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi mengingat tingginya mobilitas masyarakat saat periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Untuk itu masyarakat diimbau untuk waspada, berhati-hati dan selalu mengutamakan keselamatan ketika melakukan perjalanan.

 

Kesiagaan Jasa Raharja ini didukung dengan penerapan sistem pelayanan digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya yang menjadi korban kecelakaan. Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengatakan bahwa sistem diterapkan dari hulu ke hilir kepada korban kecelakaan. 

“Penerapan system pelayanan digital kepada korban kecelakaan dilakukan dari hulu ke hilir dengan melibatkan Rumah Sakit, khusus pada periode Nataru kali ini disiagakan 24 Jam,” katanya dengan ramah.

 

Hal ini sesuai dengan peran dan fungsi Jasa Raharja sebagai badan usaha milik negara yang diberi Amanah untuk menyelenggarakan program perlindungan dasar kecelakaan penumpang angkutan umum dan lalu lintas jalan. Dimana Jasa Raharja memberikan santunan kepada korban meninggal dunia dan penjaminan/penggantian biaya rawatan kepada korban luka-luka.

 

Dalam penanganan korban kecelakaan, Jasa Raharja bersama Korlantas Polri juga telah menerapkan laporan kecelakaan secara online dan realtime melalui IRSMS Polri, kemudian memastikan kunjungan setiap ahli waris korban meninggal dunia, pengecekan data Kartu Keluarga secara online terhadap para ahli waris melalui Ditjen Dukcapil, penyerahan santunan secara transfer/non tunai.

 

Sedangkan untuk korban luka-luka sistem verifikasi rawatan secara online, realtime, dan profesional, kerja sama dengan holding farmasi untuk memastikan data farmasi dan penggunaan obat sesuai bagi korban laka lantas, serta sinergi provider dan asuransi jaminan lanjutan baik BPJS Kesehatan, BP Jamsostek, Taspen, Asabri, dan asuransi swasta lainnya.

 

“Dengan adanya system pelayanan digital ini, diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan dan penyerahan santunan kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan melalui kolaborasi yang dilakukan oleh Jasa Raharja dengan kepolisian dan rumah sakit,” jelas Direktur Utama Rivan Achmad Purwantono dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu (19/12/2021).

 

 Sesuai wujud nyata komitmen Jasa Raharja untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melalui inovasi dan transformasi digital serta pelayanan yang mudah cepat dan tepat. Hingga November 2021, Jasa Raharja telah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sebesar Rp 2,15 T mengalami kenaikan 1,7% dari periode yang sama Tahun 2020 sebesar 2,12 T.

 

Selain itu, Jasa Raharja juga berhasil memberikan kemudahan dan kenyamanan layanan kepada masyarakat dimana dari target 3 hari pemberian santunan meninggal dunia secara nasional menjadi 1 hari 10 jam saja. Hal ini tidak lepas dengan kinerja insan Jasa Raharja dan kerjasama yang dibangun  dengan berbagai stakeholder seperti Polri, rumah sakit, Ditjen Dukcapil, holding farmasi dan provider asuransi lain.

 

Pada kesempatan yang sama, Dewi Aryani Suzana Direktur Operasional Jasa Raharja, menyampaikan persiapan Nataru. “Menghadapi Nataru 2021 ini Jasa Raharja telah mempersiapkan langkah antisipasi dengan mensiagakan 2.000 personil yang tersebar di 29 cabang, supporting pos kesehatan terpadu di 60 titik lokasi, pengoperasian armada operasional sejumlah 214 unit kendaraan roda 4 (Mobil Unit Keselamatan Lalu Lintas, Mobil Jasa Raharja Reaksi Cepat, dan kendaraan operasional) dan  500 unit kendaraan roda 2 di wilayah Kantor Cabang seluruh Indonesia, memasang rambu pengingat keselamatan di 1.015 titik, mendistribusikan sarana keselamatan sebanyak 5.500 unit kepada stakeholder terkait,” tuturnya.

 

Selain itu, Jasa Raharja juga melakukan peran aktif melalui program yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan seperti pelatihan safety riding dan safety driving kepada pengemudi daring, mudik Nataru online dengan memberikan pulsa gratis kepada 5.000 orang, safety campaign bekerjasama dengan Jasa Marga dalam pemasangan spanduk dan pemeriksaan kondisi kendaraan berupa cek ban dan pengisian nitrogen gratis di Res Area. Tidak kalah pentingnya juga, Jasa Raharja telah melaksanakan Program Pelatihan Penanganan Gawat Darurat bagi masyarakat di sekitar lokasi rawan laka, yang bertujuan agar penanganan korban kecelakaan dapat mengurangi risiko fatalitas yang tidak diinginkan.

 

“Diharapkan dengan keterlibatan dan dukungan dari Jasa Raharja, operasi Lilin tahun 2021 dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan ibadah Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Peran aktif Jasa Raharja dalam pengamanan operasi Lilin ini sebagai perwujudan negara hadir bagi korban kecelakaan angkutan umum dan lalu lintas jalan” tutup Dewi. (Lak/Ari)

Read More

Permata Ummat Sematkan PIN Partai Ummat Kepada Ketua Aisyiyah Kota Medan

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat dan Perempuan Utama Partai Ummat Kota Medan melakukan Kunjungan Silaturrahim Ke Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Medan yang berada di Jalan Santun Medan.

Kunjungan Safari Politik Partai Ummat dan Permata Ummat Kota Medan disambut Langsung Oleh Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Medan, Kholisanni Nasution, S.Pd beserta unsur Pengurus Aisyiyah Kota Medan Lainnya.

Dalam Pertemuan tersebut, Pimpinan Daerah Aisyiyah memberikan Nasehat dan Masukkan kepada Partai Ummat dimana diharapkan masukkan tersebut dapat diaplikasikan demi mewujudkan tujuan-tujuan mulia dalam membangun Bangsa.

Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua MPPD Isa Anshari, Sekretaris Partai Ummat Alfikri Matondang, Bendahara Dharmawan, serta para wakil ketua Taufik Abdillah, Reza Siregar, Ir Endrifida, Chairunnisa Nasution, M. Yunus MH, M. Nasrul dan Ketua Permata Ummat Aguswina Maya.

Diakhir Pertemuan Ketua Permata Ummat Kota Medan, Aguswina Maya Menyematkan PIN Partai Ummat kepada Kholisanni Nasution, selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Medan.**

Read More

Bintara dan Tamtama Remaja TNI AL Lanal Sabang Laksanakan Perawatan Tanaman di Kebun Basyarah Ketahanan Pangan

Duta Nusantara Merdeka | Sabang

Sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan sekitar, Dinas Potensi Maritim Lanal Sabang mengerahkan Bintara dan Tamtama Remaja untuk melakukan kerja bakti perawatan tanaman di Kebun Basyarah Ketahanan Pangan Lanal Sabang yang berlokasi di Komplek Dermaga Lanal Sabang, Jalan Malahayati, Gampong Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Minggu (19/12/2021).

Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari arahan Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T, M.M., melalui Paspotmar Lanal Sabang Kapten Laut (K) dr. Eko Tjandra Aprilianto agar melaksanakan perawatan secara rutin Kebun Basyarah Ketahanan Pangan milik Lanal Sabang, sehingga tanaman yang telah kita tanam dapat tumbuh dengan subur.

Kebun Basyarah Ketahanan Pangan Lanal Sabang diresmikan oleh Komandan Lanal Sabang Kolonel Laut (P) Ardhi Sunaryo, S.T., M.M., pada tanggal 3 September 2021, dan telah dilaksanakan panen sayur dan ikan hasil budidaya Staf Potmar Lanal Sabang.

"Harapan ke depan, semoga Kebun Basyarah Ketahanan Pangan Lanal Sabang dapat lebih berkembang dengan berbagai jenis komoditi tanaman, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh Personel Lanal Sabang," ujar Danlanal Sabang.

Kegiatan dihadiri oleh Paspotmar Lanal Sabang Kapten Laut (K) Eko Tjandra Aprilianto, Babinpotmar Lanal Sabang Peltu Ttg Jufriansyah, Anggota Staf Potmar Lanal Sabang PNS Yohanes, Baja 10 Personel, dan Taja 11 Personel. (Arianto)

Read More

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Terbitkan Telegram Mutasi Sejumlah Jabatan Kapolda Baru

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan telegram mutasi sejumlah jabatan Kapolda. Mutasi tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/2568/XII/KEP./2021 tanggal 17 Desember 2021.

Dalam telegram yang ditandatangani oleh Asisten SDM Polri Irjen Wahyu Widada itu di antaranya Kapolda Bengkulu Irjen Guntur Setyanto yang dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

Mutasi Polri, Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal Digeser Jadi Kapolda Riau

Posisi Kapolda Bengkulu akan ditempati oleh Irjen Agung Wicaksono yang kini menjabat Wairwasum Polri.

Kemudian Kapolda Maluku Irjen Refdi Andri dimutasi sebagai Pati Sahli Kapolri dalam rangka pensiun. Penggantinya adalah Irjen Lotharia Latif yang sebelumnya menjabat Kapolda NTT.

Sedangkan Kapolda NTT akan dijabat oleh Brigjen Setyo Budiyanto yang sebelumnya merupakan Pati Bareskrim Polri penugasan pada KPK.

Berikutnya, Kapolda Kalbar Remigius Sigid Trihardjanto diangkat sebagai Kadivkum Polri. Sedangkan Irjen Suryanbodo Asmoro yang akan mengisi Kapolda Kalbar sebelumnya menjabat Kadivkum Polri.

Kapolda NTB Irjen Mohammad Iqbal dirotasi menjadi Kapolda Riau. Sementara, Agung Setya yang sebelumnya menjadi Kapolda Riau diangkat menjadi Asops Kapolri.

Posisi Kapolda NTB akan digantikan oleh Brigjen Djoko Poerwanto yang kini menjabat Dirtipidkor Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Asops Kapolri Irjen Imam Sugianto diangkat menjadi Kapolda Kaltim, dan Irjen Herry Rudolf Nahak dimutasi menjadi Kasespim Lemdiklat Polri. (Arianto)

Read More

Universitas Paramadina Gelar Peluncuran dan Diskusi Buku "Biografi KH. Yahya Cholil Staquf: Derap Langkah dan Gagasan"

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Hampir mustahil memperbincangkan Nahdlatul Ulama dalam satu dekade

terakhir tanpa menyebut KH. Yahya Cholil Staquf. Peranannya sangat penting dalam menjaga dan melanjutkan kiprah NU pada tataran global. Bahkan, ia juga melakukan banyak terobosan untuk memperluas cakupan pengaruh lslam Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar di dunia, la terlibat aktif dalam berbagai macam kegiatan internasional dalam rangka membawa misi perdamaian.

Sebagai seorang ulama yang sarat dengan teks-teks klasik lslam yang ketat, Gus Yahya memiliki keunikan tersendiri karena memiliki pisau analisis sosiologis. Selain mondok selama lima belas tahun di Krapyak, ia juga menyantri di Universitas Gajah Mada pada jurusan sosiologi. Analisis sosiologis ini sangat kental dalam percikan-percikan pemikirannya dalam melihat permasalahan dan tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama saat ini dan di masa yang akan datang. 

"Buku ini lahir dari proses tak sengaja. Sewaktu ia mengenal nama KH. Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berawal dari kontroversi kunjungannya ke Israel dalam rangka menjadi pembicara dalam kegiatan American Jewish Committee (AJC). Ia termasuk yang melihat kunjungan tersebut kontraproduktif dengan usaha untuk mencapai kemerdekaan dan perdamaian Palestina. Hal ini memantik ia untuk mengetahui lebih dalam tentang sosok Gus Yahya," kata Septa Dinata, Penulis Buku "Biografi KH. Yahya Cholil Staquf: Derap Langkah dan Gagasan" di Universitas Paramadina Jakarta Selatan, Minggu (19/12).

"Setelah membaca dari berbagai sumber, terutama yang diulas oleh media masa, pandangannya tak banyak berubah sampai kemudian menemukan sebuah buku yang ditulis oleh Gus Yahya: Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Dari buku inilah ia dapat memahami secara utuh pandangan dan sikap intelektual Gus Yahya dan menemukan hal-hal yang tak terduga dari sikapnya terhadap masalah Israel dan Palestina," ungkapnya.

Septa melihat, sebagai seorang kiai di pesantren, Gus Yahya memiliki keunikan tersendiri dari kiai-kiai yang lain. Di samping menguasai teks-teks kajian Islam klasik yang ketat, Gus Yahya juga memiliki pisau analisis ilmu sosial. Selain menekuni pendidikan pesantren selama kurang lebih 15 tahun di Krapyak, Gus Yahya juga belajar sosiologi di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. 

Selain itu, Septa menambahkan, Analisis sosiologis ini sangat kental dalam pemikiran-pemikirannya, khususnya dalam melihat dunia Islam. Dan yang tak kalah penting adalah analisis-analisisnya terhadap persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama. Gus Yahya memiliki cara pandang yang tajam dan menawarkan pemikiran-pemikiran yang sangat realistis. 

Namun, lanjutnya, Gus Yahya sendiri sangat irit berbicara dan menulis tentang dirinya sendiri sehingga masih cukup sulit untuk menemukan ulasan yang cukup lengkap tentang kepribadiannya. Buku ini salah satunya dimaksudkan untuk mengimbangi kekurangan tersebut.

Dalam penulisan buku ini, Septa diilhami oleh C Wright Mills tentang hubungan timbal balik antar sejarah (history) dan biografi (biography). Dua-duanya memiliki peran penting. Sejarah dibentuk oleh aktor-aktor dan sebaliknya sejarah sebagai struktur sosial yang lebih besar juga membentuk aktor. 

Disisi lain, Septa mencoba untuk menghadirkan konteks yang lebih besar untuk melihat bagaimana struktur tersebut membentuk Gus Yahya dan sebaliknya, bagaimana Gus Yahya sendiri terlibat dalam usaha membentuk sejarah.

"Dan yang pasti, Buku ini terwujud atas dorongan dan kontribusi banyak pihak, terutama Gus Yahya yang telah bersedia untuk diganggu di tengah-tengah kesibukannya," pungkasnya. (Arianto)

Read More

Buka Muktamar Wahdah Islamiayah, Wapres Ingatkan Persatuan dan Pemberdayaan Umat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesepakatan. Masalah hubungan antara agama dan negara, Islam dan Pancasila sudah selesai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Tidak perlu ada perdebatan tentang dasar negara, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana umat Islam sebagai mayoritas di negara ini dapat menjaga persatuan dan meningkatkan pemberdayaan. Hal ini diungkapkan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Muktamar Wahdah Islamiyah secara virtual pada Minggu (19/12/2021). 

“Ke depan yang justru harus kita lakukan adalah, bagaimana menjaga umat (Himayatul Ummah) yang merupakan mayoritas dari bangsa ini dan penguatan atau pemberdayaan umat (Taqwiyyatul Ummah) yang sampai sekarang masih dalam posisi yang lemah,” ujar Wapres. 

Menjaga umat, lanjut Wapres, perlu dilakukan untuk menghindarkan umat Islam dari pemikiran yang menyimpang (Al afkaarul munharifah) melalui cara-cara yang santun dan damai sesuai dengan prinsip ajaran Islam wasathiyah yang kita anut bersama. Sedangkan, memberdayakan umat, diperlukan agar umat menjadi kuat, baik dari segi pendidikan maupun ekonomi. 

“Salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah memperbanyak para pengusaha umat dengan membangun pusat-pusat inkubasi di berbagai daerah dan menaik-kelaskan para pengusaha mikro dan kecil. Dan kita semua tahu bahwa para Da’i disamping sebagai pendakwah juga mereka para pedagang,” terang Wapres. 

Wapres berharap Wahdah Islamiyah sebagai salah satu Ormas Islam Nasional yang selama dua dekade ini telah konsisten mengusung Persatuan Islam, dapat terus bersinergi bersama Pemerintah dan masyarakat, terutama dalam membangun umat yang berilmu sekaligus beriman.

“Ilmu dan takwa tidak boleh kita pisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Penguasaan ilmu pengetahuan yang benar justru akan semakin menuntun kita pada keimanan. Keduanya merupakan pegangan setiap insan dalam mengarungi kehidupan di tengah berbagai tantangan zaman,” pesan Wapres.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebelumnnya juga mengatakan bahwa penting untuk meningkatkan jumlah cendekiawan muslim di Indonesia. Namun, kemurnian ilmu yang diperoleh, harus berasal dari sumber yang terpercaya. 

“Jangan hanya belajar dari Uztad Google, atau dari Uztad Medsos, ilmu agama itu harus berasal dari yang sudah teruji,” ujar Mahfud.

Selain Wapres dan Menko Polhukam, pembukaan Muktamar Wahdah Islamiyah ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, Wapres K.H Ma’ruf Amin didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wakil Presiden Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi.  (Arianto)

Read More

Kapolri Tidak Perlu Berjuang Sendirian, LQ Siap Dukung Polri

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

LQ Indonesia Lawfirm memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit dengan melakukan mutasi antara lain dengan AKBP Abdul Aziz, SIk yang dipindahkan ke Sumatera Barat sebagaimana tertuang di Surat Telegram Kapolri No 2570/XII/KEP/2021 tanggal 17 Desember 2021. 

Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi sudah melaporkan Kasubdit Fismondev atas dugaan pelanggaran etik ke Propam Polda Metro Jaya, namun Kapolda Metro Jaya, sibuk pencitraan dan enggan turun tangan membenahi. 

Di masa kepemimpinan Kasubdit Fismondev AKBP Abd Azis, terjadi dugaan pemerasan 500 juta kepada korban Kresna Life yang mengajukan SP3 dan dugaan penghilangan alat bukti dalam kasus PT MPIP dengan terlapor Raja Sapta Oktohari yang diketahui saat ini menjabat selaku Ketua Komite Olimpiade Indonesia. 

Subdit Fismondev PMJ, selama ini tidak serius menjalankan tugas sebagaimana mestinya terutama investasi bodong dari Kasus Mahkota, OSO Sekuritas, Narada, semuanya mandek dan tidak ada perkembangan berarti sejak pelaporan 2 tahun lebih. 

"Alat bukti keterangan ahli dihilangkan, korban diminta 300 juta untuk menebus keterangan ahli Robintan Sulaiman. Padahal budget POLRI untuk penyelidikan diketahui 5.5Triliun dari APBN. Kenapa masih minta sama korban, sudah jatuh ditimpa tangga?,” katanya dalam rilis LQ (20/12/2021). 

Sugi juga membeberkan bahwa LQ memiliki data valid dugaan pelanggaran oknum POLRI dan permainan kasus pidana. Selanjutnya LQ menyoroti oknum Polres Kota Tangerang yang berkolusi dengan oknum pengacara memeras Pengusaha UMKM di Tangerang yang saat ini penetapan Tersangka pengusaha UMKM sedang kami Praperadilankan di PN Tangerang. 

Pelapor kasus Indosurya dari LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Adi Nugroho juga menyampaikan apresiasi kepada Kapolri atas langkah perbaikan Institusi POLRI. 

"Pak Kapolri, kasus Indosurya 15 triliun dan 8000 korban di Mabes Tipideksus sampai sekarang belum rampung melengkapi petunjuk jaksa. Saya dan tim LQ sudah bertemu petinggi kejaksaan dan menanyakan langsung. Ternyata masalahnya berkas perkara selama 2 tahun dibuat asal-asalan dan petunjuk Jaksa hampir tidak dikerjakan oleh Penyidik Tipideksus, data yang kami peroleh dari kejaksaan dan Kepolisian, petunjuk formiil yang dipenuhi sangat sedikit, bahkan dalam Berkas June Indria hampir tidak dikerjakan,” katanya. 

“Hal ini menunjukkan ketidakseriusan tim penyidik dan atasan Tipideksus Mabes Polri untuk melimpahkan berkas perkara Indosurya. Coba saya tanya dimana nilai keadilannya, beberapa korban Indosurya ada yang sudah meninggal, beberapa jatuh sakit tak ada biaya, sisanya kesulitan hidup karena dana hari tua mereka ludes, sementara Henry Surya bisa jalan-jalan ke Bali dan tidak ditahan dengan alasan Kooperatif. Ini ancaman Pidana 20 tahun loh, kejahatan serius," katanya. 

Ketua Pengurus LQ Indonesia Lawfirm, Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA juga memberikan apresiasi kepada Kapolri.

 

"Saya melihat ada hati dan kesungguhan dari Kapolri untuk melakukan perbaikan, namun tidak dibarengi dengan semangat bawahannya di Polda, Polres dan Polsek. LQ Indonesia Lawfirm siap mendukung langkah perbaikan, kami siapkan data dan bukti pendukung,” jelasnya. 

“Apabila POLRI serius membenahi, hubungi LQ di 0818-0489-0999. Kapolri tidak perlu berjuang sendirian, saran saya POLRI perlu bentuk tim khusus untuk memberikan masukan, yang terdiri dari Internal Polri, prakitisi hukum, IPW dan unsur masyarakat.  LQ siap support menjadi anggota tim untuk memberikan sumbangsih. LQ mau hadir untuk POLRI jika dibutuhkan. Tiru strategi Jokowi, gandeng oposisi untuk bersama bergabung memperbaiki negara agar makin maju," pungkasnya.

 (Arianto)

Read More

Polres Metro Jakarta Barat Melaksanakan Apel Gabungan Patroli Skala Besar dan Penerapan Protokol Kesehatan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Polres Metro Jakarta Barat melaksanakan Apel gabungan Patroli Skala Besar dan Penerapan Protokol Kesehatan di tempat hiburan malam di wilayah Jakarta Barat, Sabtu, 18/12/2021.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Ady Wibowo mengatakan pihaknya malam ini melaksanakan kegiatan preventif antisipasi adanya kejahatan jalanan dan balap liar serta penegakan protokol kesehatan di tempat hiburan malam

Dimana sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam menghadapi nataru saat ini menerapkan kebijakan level 1 antisipasi lonjakan kasus Covid-19

"Kami akan melaksanakan penertiban penegakan prokes di tempat hiburan malam yang tidak boleh buka melebihi batas waktu yang telah ditentukan," ujar Kombes pol Ady Wibowo saat dikonfirmasi, Sabtu, 18/12/2021.

Disisi lain, Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Kompol Danang Setiyo mengatakan kami melaksanakan pengecekan sekaligus penegakan prokes di tempat hiburan malam yang berada di wilayah jakarta barat

Dari pelaksanaan ini kami tidak menjumpai adanya pelanggaran protokol kesehatan di tempat hiburan malam

"Mereka sudah mematuhi Peraturan buka tutup tempat usaha sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga telah menyediakan barcode peduli lindungi bagi para pengunjung," kata danang

Kegiatan pemantauan ini kami laksanakan secara rutin di tempat hiburan malam, setiap harinya petugas melakukan pengecekan terhadap tempat usaha tersebut

"Pihaknya berharap kegiatan pendisiplinan ini nantinya bisa mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya mengikuti Protokol Kesehatan yang telah di anjurkan oleh pemerintah guna melindungi dari bahaya penyebaran Covid-19 di wilayah Jakarta Barat," pungkasnya.

Asal tau saja, petugas gabungan dari satuan narkoba polres metro jakarta barat melaksanakan pengecekan dilokasi tempat hiburan malam di antaranya di Bfashion karaoke, Holywing karaoke, Newroyal, Travel karaoke, Crown dan Pujasera. (Arianto)

Read More

Barikade 98 Gelar Perayaan Natal di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Memasuki bulan Desember 2021, umat Kristiani di seluruh dunia dan khususnya mempersiapkan diri dalam menyambut Natal. Di Indonesia, berbagai Gereja mulai mempersiapkan diri dalam rangka menggelar pesta iman tahunan itu. Tak terkecuali Barikade 98.

Untuk pertama kali nya, Barikade 98 mengadakan acara perayaan Natal bersama pada hari Sabtu (18/12/2021), pukul 18.00 wib di jalan Cimandiri No 7 Jakarta Pusat.

Acara dimulai dengan doa pembukaan, lalu dilanjutkan dengan pujian: Hai Mari Berhimpun, votum, dan pujian pengantar Firman Tuhan: Slamat Slamat Datang.

Praise and worship dibawakan dengan penuh sukacita oleh tim musik, sehingga setiap yang hadir larut dalam sukacita Natal.

Hadir sebagai Pembicara atau pengkhotbah adalah Pdt. Timotius Samosir. Firman Tuhan yang di bawakan oleh Pdt. Timotius Samosir di ambil dari ayat Yohanes 8 :36 adalah: "Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamipun benar-benar merdeka".

Pada kesempatan tersebut, Raja Malau, Ketua panitia menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir. “Terima kasih atas kehadiran bapak-ibu semua yang sudah meluangkan waktu, selamat menikmati acara malam ini,” ucapnya. 

Pihak panitia juga menyediakan Makan malam dan Snack bagi para jemaat yang hadir dalam Natal tersebut.

Acara berakhir dengan doa berkat dan tepat waktunya sebelum pukul 21.00 wib, sesuai arahan dari peraturan penetapan PPKM Level 2 yang mulai diberlakukan per tanggal 1 Desember 2021. (Arianto)

Read More

Siapkan Pendidikan Tinggi Kelas Dunia, Perlu Transformasi dan Kolaborasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Di era teknologi informasi saat ini, dunia pendidikan juga menghadapi  tantangan, yakni hadirnya pendidikan _online_ dan lahirnya generasi digital. Institusi pendidikan tinggi pun diharapkan dapat menghadapi tantangan tersebut dengan tetap fokus mencetak SDM unggul, berdaya saing global, dan berakhlak mulia, sehingga menjadi pendidikan kelas dunia. Untuk itu diperlukan transformasi dan kolaborasi dengan  dunia usaha dan dunia industri (dudi), pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dan media.

“Transformasi dan kolaborasi diperlukan pula untuk menjadikan pendidikan tinggi berkelas dunia,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menghadiri _The 5th International Seminar and Conference on Global Issues_ (ISCoGI) 2021 secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Sabtu (18/12/2021).

Dalam acara yang bertema _“University President Forum: Building Good University Governance Towards a World Class University_” ini, lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa transformasi dan kolaborasi tersebut dapat diterapkan melalui empat kerangka konkret. 

*Pertama*, Wapres menjelaskan, melalui peremajaan tata kelola manajemen sistem pendidikan, dan pengembangan riset dengan mengedepankan _good university governance_ melalui nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, penjaminan mutu, dan relevansi.

“Hal ini penting agar pembiayaan semakin efisien, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat,” urainya.

*Kedua*, tambahnya, melalui peninjauan metodologi penelitian agar adaptif dengan kemajuan teknologi informasi. Wapres pun mencontohkan banyaknya lembaga riset telah memanfaatkan kecerdasan buatan dan big data dalam survei massal. Dengan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang mendekati _real-time_, sulit ditandingi oleh metode survei manual.

“Ketiga, peningkatan kerja sama internasional antar universitas pada tataran individu, seperti program pertukaran antar dosen maupun antar mahasiswa. Harapannya dapat meningkatkan kualitas penelitian dosen, kualitas alumni, model pengajaran dan pembelajaran, hingga program pengabdian masyarakat,” imbuhnya.

Sementara yang *keempat*, Wapres menekankan bahwa pendidikan tinggi dituntut untuk menjadi pusat budaya dan penggerak perubahan sosial menuju masyarakat yang demokratis, berpandangan maju, sekaligus beriman dan berakhlak mulia. 

Dengan empat langkah konkret tersebut, Wapres menilai dunia pendidikan akan mampu menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi dan berkembang secara dinamis.

“Inilah peran penting pendidikan tinggi yang tidak boleh terlupakan, agar penguasaan teknologi maju tetap diimbangi dengan aspek kemanusiaan dan keimanan,” pesannya.

Menutup sambutannya, Wapres berharap agar forum hari ini dapat menghasilkan kebijakan yang bisa membawa perguruan tinggi menjadi lebih baik lagi.

“Semoga forum ini mampu menghasilkan arah kebijakan tata kelola perguruan tinggi yang dilandasi _good university governance_, untuk menuju _world class university_,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Universitas Wahid Hasyim Semarang Noor Achmad, menyampaikan bahwa forum seminar internasional hari ini merupakan sarana pertemuan para praktisi pendidikan baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk berdiskusi seputar isu global yang dihadapi di dunia pendidikan.

Ke depan, ia berharap forum diskusi ini akan menjadi sebuah rutinitas yang dilakukan di universitas-universitas karena permasalahan dunia pendidikan terus berkembang mengikuti perubahan zaman. 

“Saya berharap forum seperti ini akan terus diadakan di tahun-tahun ke depan untuk mendiskusikan isu-isu global seputar pendidikan dan isu global secara umum seperti pengelolaan kampus di era digital, isu kemanusiaan, climate change, penanganan pandemi, anti terotisme serta radikalisme, dan sebagainya,” ungkap Noor Achmad.

Selain Ketua Yayasan Universitas Wahid Hasyim Semarang, hadir dalam acara ini Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang Mudzakkir Ali, Rektor Jamia Millia Islamia University India Najma Akhtar, Rektor Mindanao State University Filipina Sukarno D. Tanggol, Wakil Rektor Bidang Kerjasama Internasional Tashkent State University of Economics Uzbhekistan Dilshodjon Rakhmonof, dan Narasumber dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali Brunei Darussalam Anis Malik Tata.

Sementara Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, dan Masykuri Abdillah.  (Lak/Ant)

Read More

Kemendagri Dorong Daerah Terbitkan Perda terkait Pungutan Retribusi Bangunan Gedung

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait pungutan retribusi bangunan gedung. Regulasi ini dibutuhkan sebagai dasar Pemda memungut retribusi terhadap penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang merupakan perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pelaksana tugas (Plt) Kemendagri Suhajar Diantoro menjelaskan, perubahan nomenklatur dari IMB menjadi PBG merupakan respons dari terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PBG sendiri dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung.

Suhajar menuturkan, keberadaan Perda yang membolehkan Pemda memungut retribusi merupakan kebutuhan yang perlu segera dipenuhi. Sebab, apabila pungutan retribusi itu tak memiliki dasar hukum, maka seorang kepala daerah dapat dikenakan sanksi.

“Persoalan utama kita adalah menyegerakan Peraturan Daerah yang membolehkan kepala daerah itu memungut retribusi,” kata Suhajar saat memimpin rapat Percepatan lmplementasi Penerbitan PBG di Daerah, Jumat (17/12/2021).

Karena itu, lanjut Suhajar, Mendagri berpesan agar seluruh Sekretaris Daerah (Sekda) segera menyusun Perda tersebut, baik dengan merevisi maupun membuat Perda baru. Dengan begitu, Pemda dapat menarik retribusi sebagai bagian dari pemasukan kas daerah.

Kendati demikian, Suhajar menyadari proses pembuatan Perda membutuhkan waktu yang tak sebentar. Karena itu, dirinya menegaskan, perlunya kerja sama semua pihak terkait agar penyusunan itu dapat berjalan cepat. Suhajar menyarankan, agar daerah yang belum menyelesaikan Perda dapat berkonsultasi dengan daerah lain yang telah rampung mengurus penerbitan regulasi tersebut. (Lak/Ant)

Read More

Kapolri Tekankan Itwasum Polri Harus Jadi Wasit Tegas yang Tak Ragu Keluarkan Kartu Merah

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri rapat koordinasi analisa dan evaluasi (Anev) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri, di Yogyakarta, Jumat (17/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), soal peran utama dari fungsi pengawasan adalah untuk tetap menjamin suatu organisasi berjalan sebagaimana mestinya agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

"Baik perencanaannya, kesiapan SDM-nya, logistiknya, bagaimana pemanfaatan penggunaan anggaran. Sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Karena memang basis dari kinerja berbasis anggaran bagaimana pertanggungjawabkan semua, sehingga akuntabel, efektif dan efisien," kata Sigit mengawali pengarahannya. 

Di dalam organisasi Polri, Sigit menekankan bahwa Itwasum Polri merupakan salah satu bagian yang sentral. Sigit mengibaratkan bahwa, Itwasum adalah seorang wasit di dalam pertandingan olahraga. Yang dimana, harus mampu bersikap tegas ketika adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. 

"Ibarat suatu pertandingan olahraga rekan-rekan adalah seorang wasit yang mampu menjadi wasit yang tegas. Sehingga pertandingan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan fair, tidak ada pemain yang melakukan pelanggaran, offside atau bahkan kita ikut larut ke dalam salah satu klub pemain," ujar eks Kapolda Banten itu. 

Sebagai wasit yang tegas, kata Sigit, harus tahu kapan mesti mengeluarkan kartu kuning dan kartu merah. Bahkan, juri lapangan itu juga bisa mengeluarkan pemain dalam suatu pertandingan apabila melakukan pelanggaran yang keras. 

"Sehingga pada saat waktunya melihat kapan ini harus diberikan kartu kuning. Rekan-rekan juga tidak ragu-ragu kapan diberikan kartu merah. Bahkan rekan-rekan juga bisa meminta pemain keluar," ucap mantan Kabareskrim Polri ini. 

Analogi itu, kata Sigit, Itwasum harus berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa Polri sudah sesuai dengan tugas pokoknya yakni, melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat akan terus meningkat terhadap institusi Korps Bhayangkara. 

"Sehingga betul-betul bisa melaksanakan tugas pokoknya melindungi, melayani dan mengayomi secara profesional. Kemudian muncul kepercayaan. Karena pelayanan yang baik dan kemudian harapan kita kepuasan publik yang tentunya akan makin meningkat. Kepercayaan publik akan semakin meningkat tentunya ini sangat baik untuk organisaisi kedepan. Penting sekali kepercayaan dan kepuasan publik. Sehingga Polri hadir dilapangan betul-betul dicintai masyarakat," papar Sigit.

Lebih dalam, Sigit meminta kepada Itwasum Polri untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan lingkungan strategis. Perkembangan teknologi informasi dan tantangan lainnya, kata Sigit, Polri harus bisa cepat beradaptasi dengan hal tersebut. 

"Demikian juga disikapi seluruh personel Polri untuk betul-betul kemudian bisa atasi ini semua. Tentunya peran dari Itwasum Polri selalu mengingatkan dan memanfaatkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Seperti pemanfaatan teknologi informasi. Bagaimana mau tidak mau kita harus transparan dan akuntabel. Ini menjadi harapan publik yang terus berkembang dan kita mengawal serta menjaga agar organisasi betul-betul mencapai tujuan dengan baik," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit memaparkan soal transformasi menuju Polri Presisi di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan terhadap seluruh bidang transformasi organisasi, operasional dan pelayanan publik. Itwasum Polri harus memastikan mengawal hal itu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan. 

Terkait manajemen pengawasan, Sigit menyampaikan harus meliputi, memberikan penjaminan kualitas, memberikan konsultasi, perumusan kebijakan, pengembangan dan perencanaan, memberikan arahan dan bimbingan teknis, serta pendampingan kegiatan. 

Dari semua hal itu nantinya diharapkan, terjadinya pelaksanaan audit, reviu, pemantauan tindaklanjut, evaluasi, sosialisasi, dan asistensi serta pengendalian mutu. Sehingga dapat terwujud proses manajemen yang terlaksana dengan baik.

Terkait hal itu, Sigit mengungkapkan, Posko Presisi yang dibentuknya masih terus melakukan pengawasan terkait dengan hal tersebut. Penilaian itu dilaksanakan dalam rangka adanya satu ukuran baik dari kuantitas maupun kualitas. 

"Terkait program transformasi di bidang pengawasan sudah disampaikan ada 3 hal, pengawasan oleh pimpinan pada setiap kegiatan, penguatan di fungsi pengawasan dan pembentukan fungsi pengawasan masyarakat. Dimana dari 3 program itu pencapaiannya hampir 100 persen jadi dalam hal ini saya ucapkan selamat ke rekan-rekan," kata Sigit. 

Sigit menekankan soal penanganan aduan masyarakat ke aparat kepolisian. Saat ini, kata Sigit, Polri telah memiliki wadah Dumas Presisi dan Dumas Surat. Karenanya, Ia meminta jajarannya agar melakukan tindaklanjut dari pengaduan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang responsif, komunikatif, manajemen pengaduan yang baik, petugas yang profesional, perkembangan penanganan dan Hotline pengaduan. 

"Sehingga aduan masyarakat bisa kita tindaklanjuti. Bila kita melakukan langkah-langkah keliru maka muncul masalah baru. Yang tadinya aduan tidak benar tapi kita tidak pas menanggapinya itu jadi masalah baru. Harapan masyarakat harus bisa terjawab. Kalau bisa lakukan pengawalan, harapan masyarakat pasti aduan ditindaklanjuti," ujar Sigit. 

Sigit juga menyinggung fenomena di media sosial yang kerap mengangkat pelanggaran dari personel kepolisian. Ia juga membahas kemunculan beberapa tagar Bahkan, muncul stigma tidak viral maka proses hukum tidak berjalan. 

Terkait fenomena itu, Sigit menekankan harus ada proses evaluasi untuk menghilangkan stigma yang berkembang di masyarakat. Menurut Sigit, evaluasi itu menjadi bagian dari Polri dewasa ini yang tidak anti-kritik terhadap masukan dari masyarakat. 

"Ini waktunya kita berbenah untuk melakukan hal yang lebih baik. Bagaimana kita melihat perkembangan medsos terkait peristiwa yang diupload. Ini menjadi tugas kita semua," jelas Sigit. 

Menurut Sigit, semua personel kepolisian saat ini harus mampu keluar dari zona nyaman. Hal itu demi mewujudkan harapan masyarakat sebagai Polri yang dicintai dan diharapkan. 

Oleh karena itu, Sigit menyebut, harus ada jiwa kepemimpinan yang kuat dan melekat di setiap personel Korps Bhayangkara. Pemimpin, kata Sigit, harus memberikan pelayanan, membawa visi-misi organisasi, memahami lapangan, cepat mengambil keputusan, dan memahami kesulitan anggota. 

"Ini harus diberikan pemahaman. Sehingga level manager dari bawah sampai atas  menyesuaikan. Harapan saya menjadi pemimpin melayani bukan dilayani. Jadi tolong dibantu mengawasi," tutup Sigit. (Lak/Ant)

Read More