Jelang Perayaan Waisak 2022, Kementerian PUPR Siapkan Sarhunta Borobudur untuk Wisatawan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Memasuki dua tahun masa Pandemi Covid-19, sektor pariwisata yang sempat mati suri kini kembali bergeliat. Pemerintah meyakini sektor pariwisata sebagai salah satu sektor strategis untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendukung melalui pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah penyedian Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).

“Dalam tatanan normal baru untuk hidup berdamai dengan Pandemi COVID-19, Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Untuk itu, tidak ada kegiatan pembangunan infrastruktur pada 5 KSPN/DSPS yang dihentikan,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/05)

Menjelang perayaan Waisak 2022, salah satu Sarhunta yang telah disiapkan Kementerian PUPR adalah Sarhunta Borobudur. Diharapkan umat Buddha yang datang ke perayaan Waisak maupun para wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur dapat menginap di Sarhunta.  

Program Sarhunta merupakan rangkaian kegiatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Program ini bertujuan  meningkatkan kualitas rumah menjadi lebih layak huni dan sekaligus mendorong perekonomian karena rumah bisa dimanfaatkan sebagai homestay bagi para wisatawan yang berkunjung. 

Terdapat 821 rumah yang mendapat bantuan Sarhunta. Bantuan tersebut terdiri dari 382 di 15 desa berupa peningkatan kualitas rumah dengan fungsi homestay dan usaha pariwisata lainnya dan 439 unit di empat desa peningkatan kualitas rumah swadaya tanpa fungsi usaha.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan Sarhunta yang dibangun Kementerian PUPR memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan hunian masyarakat lainnya. 

“Ciri khas elemen fisik dapat dilihat dari pembangunan atap tradisional Jawa Kerakyatan dengan bumbungan kalpataru, ada teras homestay, pintu dan jendela dengan motif kawung dan pigura bata ekspose, kamar tidur dengan bata ekspose dan fasilitas penginapan yang memadai, kamar mandi standar yang bersih serta adanya pot atau gentong untuk cuci tangan,” ucap Iwan.

Iwan menambahkan diharapkan kehadiran Sarhunta dapat mendorong perekonomian masyarakat di sekitar Candi Borobudur serta meningkatkan kualitas hunian.

Salah satu penerima manfaat Sarhunta Candi Borobudur Suripto mengatakan kehadiran Sarhunta  mampu meningkatkan kualitas hunian, mendorong perekonomian masyarakat, sekaligus mendukung sektor pariwisata yang ada di Borobudur. 

“Pada masa liburan Lebaran kemarin banyak wisatawan yang memilih menginap di Sarhunta ketimbang di hotel. Pada perayaan Waisak tahun ini pun Sarhunta yang dikelola langsung oleh masyarakat juga sudah penuh terisi sehingga mendorong geliat perekonomian dan pariwisata di Magelang,” ucapnya.

Suripto mengatakan tarif Sarhunta dipatok Rp300 ribu untuk kamar dengan kipas angin dan Rp400 ribu untuk kamar dengan fasilitas AC. Di samping peningkatan hunian, para masyarakat yang mengelola Sarhunta juga mendapat pelatihan di sektor hospitaliti untuk menjaga agar para tamu betah menginap di sana. (Lak/Tha)

Read More

Sekertaris MA Melantik Tujuh Pejabat Fungsional Barang dan Jasa Serta Satu Pejabat Eselon III

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan tujuh orang Pejabat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa pada Jumát, 13 Mei 2022 di lantai 2 Gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Mahkamah Agung juga melantik satu orang Pejabat Eselon III.

Pelantikan ini berdasarkan dua Surat Keputusan. Pertama, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 383/SEK/Kp. I/SK/III/2022 tentang Pengangkatan  melalui Perpindahan dari Jabatan lain ke Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Kedua, Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 591/SEK/Kp.1/SK/V/2022 tentang promosi dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung.

Dalam sumpahnya para pejabat yang dilantik berjanji akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang–undangan. Mereka juga berjanji akan menjunjung tinggi etika jabatan dan akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Berikut adalah tujuh nama Pejabat Fungsional Pengelola Barang dan jasa yang dilantik dan diambil sumpahnya yakni:

1. Yuda Agusta, S.H., M.H., Sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi;

2. Syaiful Anwar, S.E., M.M., sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Balitbang Diklat Kumdil;

3. Andi Asbi Muslini, S.IP., sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi;

4. Bintang Puwan Permata, S.H., sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi;

5. Prencis Sianturi., S.E., S.H., sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Balitbang Diklat Kumdil;

6. Mohd. Dedy Aprilan, S.P., M.H., sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi;

7. Septarina Ardina Wati, S.T., sebagai Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi.

Sedangkan Pejabat yang baru dilantik sebagai Kepala Bidang Program dan Evaluasi Badan Litbang Diklat Kumdil yaitu Danny Agus Setiyanto, S.E., M.H.

Pelantikan ini dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencaan dan Organisasi, Kepala Biro Kepegawaian, Sekretaris Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga Biro Hukum dan Humas, para Pejabat Eselon III di lingkungan Mahkamah Agung, dan yang lainnya. Acara dilaksakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (Lak/Tha)

Read More

DAMRI Layani Trayek Dari dan Menuju Candi Borobudur, Jawa Tengah

Duta Nusantara Merdeka | Magelang, Jawa Tengah

Bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2022, Senin (16/05). DAMRI menghadirkan trayek dengan rute dari dan menuju tempat wisata yang berada di wilayah Magelang, Jawa Tengah.

Plt. Corporate Secretary DAMRI Siti Inda Suri mengatakan bahwa hadirnya trayek tersebut merupakan langkah nyata Perusahaan dalam memberikan kemudahan layanan transportasi darat dari :

1. Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA) - Candi Borobudur via Purworejo dan Salaman. Tarif yang dikenakan Rp20.000,00 dengan keberangkatan awal dari YIA jam 08.00 dan dari Candi Borobudur jam 05.00 WIB.

2. Hotel Limaran - Tebing Breksi - Candi Borobudur. Tarif yang dikenakan sebesar Rp20.000,00 dengan keberangkatan awal dari Hotel Limaran jam 05.30 dan 06.00 WIB, sedangkan dari Candi Borobudur jam 07.30 WIB.

3. Universitas Gajah Mada (UGM) - Candi Borobudur via UII Jakal - Pakem - Tempel - Muntilan. Tarif sebesar Rp30.000,00 dengan keberangkatan awal dari UGM jam 05.30 WIB, sedangkan dari Candi Borobudur jam 07.30 WIB.

Layanan DAMRI rute Candi Borobudur - YIA merupakan bagian dari layanan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang dihadirkan DAMRI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, “Dalam hal ini Candi Borobudur menjadi  salah satu destinasi wisata yang masuk ke dalam daftar KSPN di Indonesia,” tambah Siti Inda Suri.

Siti Inda melanjutkan, DAMRI tidak hanya berfokus di satu titik yakni layanan dari dan menuju Candi Borobudur saja, namun Perusahaan juga mengembangkan sayap dengan menghadirkan beberapa rute di Yogyakarta, di antaranya adalah:

1. Terminal Palbapang - Bandara Yogyakarta Internasional Airport. Tarif yang dikenakan sebesar Rp20.000,00 dengan keberangkatan awal dari Terminal Palbapang jam 05.30 WIB, sedangkan dari YIA jam 07.10 WIB

2. Malioboro - Pantai Parangtritis - Pantai Baron. Tarif sebesar Rp20.000,00 dengan keberangkatan awal dari Malioboro jam 06.00 dan 12.00 WIB, dari Pantai Parangtritis jam 07.15 dan 13.15, sedangkan dari Pantai Baron jam 09.00 dan 15.00 WIB.

Seluruh rute tersebut dapat dipesan melalui aplikasi DAMRI Apps atau portal tiket.damri.co.id lalu melakukan di berbagai platform digital seperti OVO, LinkAja, Traveloka, RedBus, GoPay, Mandiri, dan gerai Alfamart maupun Indomaret di seluruh Indonesia. 

Kehadiran trayek tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat melakukan perjalanan dengan berbagai maksud dan tujuan, tentunya dengan tarif yang terjangkau, “Kami mengimbau seluruh pelanggan agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama perjalanan.” tutupnya. (Lak/Tha)

Read More

Erick Thohir Prioritaskan BBM dan Pembiayaan untuk Nelayan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan fasilitas bagi nelayan Indonesia. Prioritas itu di antaranya adalah pasokan BBM yang terjangkau dan memadai serta pembiayaan usaha.

Erick akan memastikan bahwa ketersediaan BBM pada wilayah sentra nelayan mesti memadai. "Saya telah mendengar bahwa 60-70% dari biaya melaut nelayan adalah untuk membeli BBM. Maka, sewajarnya di tiap-tiap kantung nelayan ada layanan BBM," ujar Erick di tengah kunjungan kerja ke kawasan Nelayan di Pantai Muncar Banyuwangi, Ahad (15/4).

Seorang wakil kelompok nelayan Muncar, Sudirman, menyampaikan unek-uneknya atas kehidupan nelayan di Muncar. Dia berbicara soal regulasi yang selama ini menyulitkan nelayan, meskipun saat ini sudah membaik. “Kelas nelayan Muncar ini menengah ke bawah. Kapal kita rata-rata 5-10 GT. Ada beberapa yang 30 GT, tapi mayoritas menengah ke bawah,” ujar Sudirman. Dia juga sangat mengharapkan agar harga BBM tetap dan tidak mengalami kenaikan. 

Erick meyakini bahwa nelayan memiliki peran sentral bagi masa depan Indonesia. Tidak hanya masa depan perekonomian, melainkan pula kedaulatan pangan. Oleh karena itu, Erick menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung terciptanya ekosistem usaha nelayan yang maju.

"Saya yakin masa depan pangan kita ada di laut. Ada di tangan bapak dan ibu nelayan kecil dan tradisional Indonesia. Karenanya, ekosistem usaha nelayan harus terus disehatkan. Mulai dari akses terhadap BBM, pembiayaan hingga pemasaran," ujar Erick.

Tidak hanya soal BBM, Erick pun menggaransi bahwa BUMN akan memprioritaskan pembiayaan bagi nelayan. Menurut Erick, sejumlah bank himbara telah memberikan sejumlah fasilitas pembiayaan dan kredit usaha berbunga rendah, khususnya pada nelayan. Erick ingin fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan oleh nelayan, khususnya nelayan di Muncar Banyuwangi yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra nelayan di Jawa Timur,

"Kalo Muncar ingin kita kembalikan pada kejayaannya sebagai salah satu sentra perikanan nasional, maka ekosistem usaha perikanannya harus memudahkan nelayan kecil dan tradisional tumbuhkembang. Akses terhadap modal, pembiayaan, pemasaran dan kemitraan harus tersedia," jamin Erick. (Lak/Tha)

Read More

Erick Thohir Dorong Anak Muda Manfaatkan Momentum Digitalisasi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri BUMN Erick Thohir meminta anak muda Indonesia agar memanfaatkan disrupsi digital sebagai sebuah peluang. Menurut Erick, hadirnya disrupsi digital akan memformat ulang banyak industri dan ekonomi. 

Erick menilai hal tersebut sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan anak muda untuk dapat bersaing. Akibat disrupsi banyak pekerjaan hilang dibandingkan yang tumbuh. Artinya akan terjadi perubahan signifikan dalam hal pekerjaan. Ini yang perlu diantisipasi," ujar Erick dalam kuliah umumnya di Universitas PGRI Banyuwangi, Ahad (15/4).

Erick pun menggarisbawahi kenyataan bahwa dari 10 perusahaan terbesar di dunia, tujuh di antaranya merupakan perusahaan teknologi. Erick menilai hal itu adalah sinyal terjadinya perubahan besar dalam industri bahwa kini eksplorasi sumber daya manusia nilainya sudah melebihi industri sumber daya alam. 

Erick pun meminta agar digitalisasi ini jangan membuat anak muda pasif. "Kita sudah menghadapi first wave dengan hadirnya media online. Kemudian second wave dengan hadirnya bergam aplikasi. Kemudian third wave dengan hadirnya metaverse. Jangan sampai semua ini jadi sekadar arena yang dikuasai produk asing," ujar Erick. 

Oleh karena itu Erick memandang sudah menjadi keharusan bagi anak muda Indonesia untuk menekuni teknologi khususnya digital. Dengan anak muda yang menguasai seluk beluk teknologi digital Erick optimistis Indonesia akan semakin mampu bersaing dalam percaturan ekonomi dunia yang baru. 

Erick merujuk pula kenyataan bahwa Indonesia kini mayoritas penduduknya adalah penduduk usia muda. Meleknya anak muda Indonesia pada digitalisasi akan menjadi kekuatan utama dalam merepons disrupsi teknologi. Sebab bagi Erick disrupsi digital adalah peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

"Insyaallah kita akan terus tumbuh pada 2045 menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi dunia," ujar Erick. (Lak/Tha)

Read More

Jadi Juragan BRILink, Gajinya Dua Kali Gaji Menteri

Duta Nusantara Merdeka | Surabaya

Pertumbuhan ekonomi di masyarakat harus terus dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, keberadan agen BRILink dalam memberikan layanan keuangan bagi seluruh masyarakat dengan penetrasi hingga pelosok tanah air harus menjadi andalan tak hanya untuk pemerataan ekonomi, tapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Hal itu ditegaskan Menteri BUMN, Erick Thohir dalam acara “Halal Bi Halal BRILinkers: Rumahnya Paguyuban Agen Brilink” yang berlangsung di Balai Pemuda, Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Sabtu (14/05). Dalam acara yang dihadiri Direksi BRI dan tak kurang dari 500 AgenBRILink dari Provinsi Jawa Timur hingga Malang itu, Erick mengapresiasi kiprah agen BRILink sebagai ujung tombak BRI dalam mencapai target 90% inklusi keuangan yang ditargetkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Saya memberikan selamat dan mengapresiasi kinerja BRIlinkers yang tak kenal lelah menjadi ujung tombak kekuatan ekonomi Indonesia. Apalagi di sini saya diinfokasikan ada juragan BRILink yang gajinya dua kali gaji menteri. Ini luar biasa. Jika ada Agen BRILink dengan gaji seperti itu, berarti betapa besar dan banyak cakupan masyarakat yang mendapat layanan inklusi keuangan dari BRI. Tepuk tangan untuk kita semua," ujar Erick Thohir yang disambut gempita para agen BRILink Jawa Timur.

Oleh karenanya, Erick berpesan agar para agen BRILink terus belajar dan kreatif dalam berinovasi serta mencari terobosan dalam layanan kepada masyarakat sehingga terus menjadi andalan bagi masyarakat di pelosok tanah air untuk mendapatkan akses-akses layanan keuangan. “Pesan saya, harus belajar terus untuk melek digital, melek teknologi. Agen BRILink jangan berpuas diri, harus terbuka terhadap perubahan. Semoga BRILinkers terus menjadi ujung tombak pembangunan dan UMKM Indonesia,” kata Erick.

Dalam mewujudkan inklusi keuangan yang lebih merata di masyarakat, Agen BRILink telah mencatatkan kinerja positif, sebagaimana terlihat dari capaian sales volume yang mencapai Rp433,75 triliun.  Sales volume Agen BRILink periode April 2022 meningkat sekitar 40,04% dari bulan sebelumnya yang senilai Rp309,73 triliun. Jumlah AgenBRILink ditargetkan bisa menyentuh 600.000 agen hingga akhir 2022.  Adapun per April 2022, jumlah Agen BRILink di seluruh Indonesia mencapai 552.709 agen.

Dalam acara tersebut, secara resmi dibentuk komunitas “BRILinkers” sebagai paguyuban AgenBRILink serta peluncuran BRILinkers App. Forum ini dibentuk untuk mendukung pertumbuhan bisnis AgenBRILink sekaligus media informasi, edukasi dan promosi untuk peningkatan kapabilitas AgenBRILink. “Brilinkers” juga ditujukan sebagai sebagai wadah komunikasi, silaturahmi serta meningkatkan kolaborasi antar AgenBRILink dan BRI melalui Paguyuban AgenBRILink untuk berkembang dan bertumbuh bersama baik dari sisi pengetahuan, kemampuan dan produktivitas AgenBRILink. (Lak/Tha)

Read More

Hegemoni Batak Dan Melayu Dalam Pusara Politik Sumut, Dewa : Pilgub 2024 dan Aspirasi Generasi Milenial

OPINI

Hegemoni Batak Dan Melayu Dalam Pusara Politik Sumut

Dewa : Pilgub 2024 dan Aspirasi Generasi Milenial

Duta Nusantara Merdeka | Kota Medan

Batak dan Melayu sama sama yang kita ketahui adalah Etnis terbesar di Sumatera Utara yang juga berdampingan dengan baik bersama suku-suku lainnya.

Hal ini ketika kita melihat dari perhelatan pesta demokrasi banyak tolak ukur etnis dan budaya yang jadikan sebagai referensi untuk mencari kandidat calon kepala daerah khususnya di Sumatera Utara.

Dewata Sati Ketua Millenial Kota Medan mengatakan menuju Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 banyak sekali tersebar bursa-bursa Cagubsu kedepan , hal ini tidak bisa dipungkiri masyarakat Sumut yang begitu kental dalam dinamika perpolitikan artinya tingkat kesadaran atas daerah yang begitu tinggi patut di apresiasi.

Nama-nama itu diantaranya adalah Petahana saat ini ada Edy Rahmayadi, Musa Rajeksah , Bachtiar Achmad Sibarani, Dedi Iskandar Batubara , Saleh Partaunan Daulay , Bobby Nasution, Maruli Siahaan, Martin Manurung, Sihar Sitorus.

Bursa-bursa ini diambil atas dasar komunikasi media yang sering dipaparkan oleh setiap tokoh tersebut perihal program kerja dan kiprah-kiprah mereka dari eksekutif dan legislatif dalam membangun Sumatera Utara.

“Tanpa kita sadari Hegemoni Batak Dan Melayu tidak bisa dipungkiri dalam memberikan pengaruh kekuasaan politik di Sumatera Utara, maka dari itu sah-sah saja tetapi kapasitas dan kinerja patut menjadi referensi yang penting dalam menentukan kepala daerah untuk suatu wilayah” ungkapnya

Lanjut Dewa mengatakan harapannya siapapun nanti tokoh yang memimpin Sumatera Utara harus memiliki ide dan gagasan yang mensejahterakan serta berpihak kepada rakyat.

“Sebagai generasi yang akrab dengan informasi digital dan media sosial, kompetensi ini akan menjadi modal penting dalam Pemilu 2024, termasuk Pilkada pada tahun yang sama” pungkasnya.**

Read More

Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Gelar Donor Darah di Jakarta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Sejak pagi hari, puluhan warga terlihat mendatangi Wihara

Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta. Kehadiran warga Jakarta ini untuk turut mengikuti kegiatan bakti sosial donor darah yang di prakarsai oleh Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Barat, Sabtu (14/05).

"Semenjak pandemi Covid-19, ini donor darah pertama kali, tetapi sebelum covid kita sudah pernah ngadain 2 kali," kata Juvianto, Panitia Donor Darah kepada wartawan Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Jakarta.

Selain itu, Juvianto menuturkan, Kegiatan Bakti sosial ini merupakan agenda kemanusiaan, ini akan dijadikan sebagai agenda rutin dari Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta.

"Kita berharap kegiatan ini bisa menjadi agenda tahunan, karena sesuai data dan pengalaman yang dilihat bahwa sesudah lebaran PMI kekurangan stok darah, maka kami berinisiatif melakukan baksos donor darah ini sebagai agenda rutin," ucap Juvianto.

Menurut dia, Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta selalu ikut berperan aktif dalam berbagai kegiatan aksi kemanusiaan. Dalam kegiatan bakti sosial donor darah yang diprakarsai oleh Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta menurunkan puluhan orang relawannya.

Dalam pelaksanaan bakti sosial ini, Wihara Kesejahteraan Kosambi baru Jakarta sebagai pelaksana kegiatan, memberikan bingkisan yang diserahkan langsung oleh jajaran pengurus Wihara Kesejahteraan Kosambi baru.

Pihaknya mempersiapkan kegiatan ini lebih kurang 10 hari. Juvianto berharap baksos donor darah ini dapat membantu pemerintah daerah melalui PMI Jakarta Barat dalam rangka memenuhi kebutuhan darah untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Dari target panitia yang awalnya hanya menampung 85 pendonor. Namun peserta yang berhasil mendonorkan darah sebanyak 65 peserta, para peserta yang gagal kebanyakan diantaranya disebabkan  HB  dan tekanan tensi darah tidak memenuhi persyaratan sebagai pendonor darah. (Arianto)

Read More

Kemenkes Temukan 18 Orang Dugaan Kasus Hepatitis Akut

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Kesehatan melaporkan telah menemukan dugaan kasus Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya kepada 18 orang. Kasus tersebut berasal dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Paling banyak di DKI Jakarta dengan 12 kasus.

Dari 18 kasus tersebut, 9 kasus masuk status pending classification, tujuh discarded, satu dalam proses verifikasi dan satu probable. 7 kasus discarded terdiri dari 1 orang positif Hepatitis A, 1 orang positif Hepatitis B, 1 orang positif Tifoid, 2 orang demam berdarah dengue, 2 lainnya berusia lebih dari 16 tahun. Selain itu, dari hasil investigasi kontak tidak ditemukan adanya penularan langsung dari manusia ke manusia.

“7 dari 18 pasien diduga Hepatitis Akut dinyatakan meninggal, namun saat ini masih belum dipastikan apakah meninggal karena penyakit Hipertensi Akut atau ada faktor lainnya,” 

terang Juru Bicara Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Utama RS Penyakit Infeksi Sulianti Saroso, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (13/5).

dr. Syahril mengungkapkan pasien yang diduga Hepatitis Akut ini memiliki rentang usia 0-20 tahun. Paling banyak anak yang berusia 5-9 tahun ada 6 orang, usia 0-4 tahun ada 4 orang, usia 10-14 tahun ada 4 orang, dan usia diatas 15-20 tahun ada 4 orang. 

Adapun gejala yang ditemukan pada pasien dugaan Hepatitis Akut yakni demam, mual, muntah, hilang nafsu makan, diare akut, lemah, nyeri bagian perut, nyeri pada otot dan sendi, kuning di mata dan kulit, gatal-gatal, dan urine seperti air teh.

“Meski gejala yang ditemukan mengarah pada Hepatitis Akut namun belum bisa dipastikan pasien menderita Hepatitis Akut, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut,” terangnya.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kesehatan bersama pihak terkait terus melakukan upaya investigasi dengan melakukan analisis pathogen menggunakan Whole Genome Sequencing (WGS) maupun penyelidikan epidemiologi lebih lanjut untuk memastikan penyebab dari kejadian Hepatitis Akut ini. (Lak/Tha)

Read More

Upaya Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Penyakit Hepatitis Akut yang pertama kali ditemukan di Inggris Raya pada 5 April 2022 dilaporkan terus meluas. Per Jumat (13/5), penyakit Hepatitis Akut telah terdeteksi di 20 negara dengan jumlah kasus 228 orang, yang mana lebih dari 50 kasus tambahan saat ini masih diselidiki.  

Di indonesia, dugaan kasus Hepatitis Akut dilaporkan mencapai 18 kasus, dimana 9 kasus masuk status pending classification, tujuh discarded, satu dalam proses verifikasi dan satu probable.

7 kasus discarded  terdiri dari 1 orang positif Hepatitis A, 1 orang positif Hepatitis B, 1 orang positif Tifoid, 2 orang demam berdarah dengue, 2 lainnya berusia lebih dari 16 tahun. Selain itu, dari hasil investigasi kontak tidak ditemukan adanya penularan langsung dari manusia ke manusia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Mohammad Syahril, Sp.P, MPH mengatakan Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mengantisipasi meluasnya penyakit Hepatitis Akut di Indonesia. 

Langkah pertama, mengumpulkan informasi global seputar Hepatitis Akut secara cepat. 

“Sejak ditemukan penyakit Hepatitis Akut di Inggris Raya, Kemenkes bergegas melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kesehatan dari negara-negara lain seperti CDC dan Pemerintah Inggris untuk mendapatkan pembelajaran terkait dengan kondisi yang sedang terjadi. Kemenkes juga aktif informasi global maupun regional melalui informasi resmi yang dikeluarkan oleh WHO, CDC, dan Pemerintah Inggris,” katanya. 

Kedua, meningkatkan kewaspadaan publik. Upaya peningkatan kepedulian publik dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kejadian ini sejak akhir bulan April kemarin, berkoordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan di Indonesia untuk mensosialisasikan langkah-langkah penanggulangan penyakit ini serta menerbitkan Surat Edaran tentang Kewaspadaan terhadap temuan Hepatitis Akut yang belum diketahui penyebabnya.

Ketiga, memperkuat deteksi dengan melakukan penyelidikan epidemiologi, melakukan analisis pathogen menggunakan teknologi Whole Genome Sequencing (WGS) dan pengembangan pelaporan kasus menggunakan sistem NAR.

Keempat, menyusun pedoman tata laksana terkait kasus Hepatitis Akut.

Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk RSPI Sulianti Saroso sebagai salah satu RS rujukan untuk kasus Hepatitis Akut yang masih belum diketahui penyebabnya ini. 

Penunjukan ini karena RSPI Sulianti Saroso dinilai memiliki tenaga kesehatan yang akseptabel dan fasilitas kesehatan yang memadai seperti ruangan bertekanan negatif dan laboratorium pemeriksa. 

Di samping upaya-upaya mitigasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan, dr. Syahril mengatakan masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan serangkaian pencegahan agar terhindar dari penyakit misterius tersebut. 

Ia menyarankan masyarakat untuk melakukan langkah pencegahan seperti mencuci tangan pakai sabun, memasak makanan dan minuman hingga matang, menggunakan alat makan yang bersih, menghindari kontak dengan orang sakit, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Pihaknya juga menyarankan agar masyarakat tetap waspada terhadap gejala Hepatitis Akut yang ditandai dengan gangguan gastrointestinal seperti sakit perut, mual, muntah, diare. Gejala dapat berlanjut dengan air kencing berwarna pekat seperti teh, BAB putih pucat, kulit & mata kuning, bahkan sampai penurunan kesadaran. 

Apabila anak mengalami gejala yang mengarah ke Hepatitis Akut, disarankan segera dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

“Kita mengingatkan agar masyaraat lebih peduli terhadap kejadian ini karena kejadiannya cepat sekali, maka kita tidak boleh menunda sampai ada gejala-gejala yang berat, jangan menunggu sampai mata atau kulit kuning, sampai tidak sadar dan kejang-kejang, tapi mulai dari gejala-gejala awal seperi mual, muntah diare harus segera ditangani agar tidak berlanjut ke gejala yang lebih berat,” pesannya. (Lak/Tha)

Read More

Gerak Cepat Layani Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Luncurkan Loket Pelayanan di Pusat Perbelanjaan

Duta Nusantara Merdeka |  Jakarta 

Gerak cepat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam melayani masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang terus diwujudkan melalui berbagai inovasi pelayanan. Kali ini, inovasi diluncurkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berupa loket layanan pertanahan yang dibuka di pusat perbelanjaan, yakni AEON Mall Tanjung Barat.

Inovasi Gerak Cepat layanan atau yang diberi nama G-Mall ini, dibentuk karena terinspirasi dari kondisi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang lokasinya berada di dalam gang, sehingga menyulitkan akses bagi masyarakat dalam mendapatkan berbagai layanan pertanahan dan tata ruang. Maka dari itu, Kantor Pertanahan Kota Administrasi  Jakarta Selatan melakukan upaya lebih mendekat kepada masyarakat dalam hal pelayanan. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN memberikan apresiasi kepada jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan atas inovasi dan perwujudan gerak cepat layanan G-Mall. "Selamat kepada Bapak Kepala Kanwil dan Bapak Kepala Kantah karena telah mewujudkan layanan prima bagi masyarakat," ujar Yulia Jaya Nirmawati, Kamis (12/05/2022).

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, perwujudan inovasi dalam melayani masyarakat saat ini sangat dibutuhkan, terlebih dalam hal percepatan penyampaian informasi layanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat. "Dengan dibuatnya loket di pusat perbelanjaan ini, tentu masyarakat dapat lebih cepat mendapatkan informasi terkait apa saja persyaratan dalam layanan yang dibutuhkan," tutur Yulia Jaya Nirmawati.

"Terima kasih sekali lagi atas upaya dari jajaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mewujudkan percepatan layanan serta upaya lebih mendekat kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya G-Mall, masyarakat merasa lebih terbantu dalam pelayanan pertanahan dan tata ruang," tambah Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Dwi Budi Martono yang hadir secara langsung meresmikan G-Mall berkata bahwa saat ini informasi merupakan hal yang paling penting dan perlu secara cepat disampaikan kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. "Hari ini Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan menjawab tantangan dalam hal celah komunikasi antara kita yang bekerja dengan yang dilayani, yaitu masyarakat," ucapnya.

Dwi Budi Martono lebih lanjut mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pihak yang terlibat dalam mewujudkan inovasi gerak cepat dalam melayani masyarakat. "Terima kasih seluruh _stakeholders_, karena tidak mungkin pemerintah bergerak sendiri dalam melayani masyarakat. Maka dari itu, terima kasih sekali, mudah-mudahan kita bisa saling mutualisme jadi indikatornya masyarakat puas, sehingga pelayanan lebih baik dan menguntungkan berbagai pihak termasuk masyarakat," lanjutnya.

Pada kesempatan ini, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sigit Santosa menceritakan, pada tahap awal terdapat tiga layanan pertanahan yang dapat diakses masyarakat pada loket G-Mall. Layanan tersebut antara lain pengambilan produk, validasi data pertanahan, dan informasi pertanahan. Untuk layanan validasi dan pengambilan produk, masyarakat dapat melakukan konfirmasi sehari sebelum mendatangi loket G-Mall melalui nomor Whatsapp 08111240912.

"Ada tiga layanan yang kami siapkan, dan beberapa layanan ini juga yang termasuk penting karena seperti validasi itu penting untuk peningkatan kualitas data pertanahan di Jakarta Selatan. Saat ini wajib bidang tanah divalidasi, terutama surat ukur persilnya. Untuk itu, kami siap membantu Bapak/Ibu masyarakat sekalian. Ada juga layanan informasi pertanahan, jadi Bapak/Ibu bisa berkunjung untuk mendapat infotmasi secara langsung terkait layanan-layanan di kantor kami," tutur Sigit Santosa.

Sebagai informasi, pada kegiatan peluncuran G-Mall juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada 100 orang yang dibagikan secara langsung kepada lima orang perwakilan yang hadir. Selain itu, diserahkan juga 12 sertipikat Barang Milik Negara (BMN) kepada tiga instansi, yaitu Kementerian Pertahanan dalam hal ini Markas Besar TNI Angkatan Laut (AL) dan Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD) Zidam Jaya, serta Kementerian Pertanian. (Ari/Lak)

Read More

Resmi Melayani Penerbangan Berjadwal, Pelita Air Tunjuk tiket.com Sebagai Mitra Eksklusif Penyedia Tiket

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

tiket.com, Online Travel Agent (OTA) pertama di Indonesia, secara resmi ditunjuk menjadi mitra eksklusif penyedia tiket maskapai penerbangan Pelita Air yang baru saja kembali mengudara. Tiket perjalanan tersebut sudah dapat dibeli di platform tiket.com sejak tanggal 06 Mei 2022.

Maskapai Pelita Air adalah bagian dari PT Pelita Air Service (PAS), salah satu anak usaha Pertamina yang bergerak di bidang penerbangan sejak tahun 1970 di Indonesia. Pelita Air adalah salah satu maskapai perdana yang menyajikan pengalaman penerbangan premium dengan harga terjangkau. Sebelumnya PAS berfokus pada layanan penerbangan charter, namun sejak awal Mei 2022 PAS kembali mulai aktif di segmen penerbangan komersial berjadwal. PAS berkomitmen untuk memberikan layanan penerbangan yang mengedepankan airworthiness agar penumpang dapat terbang aman, nyaman, dan sehat.

Gaery Undarsa, Co-Founder & Chief Marketing Officer, tiket.com, menyambut dengan antusias penunjukkan ini. “Merupakan suatu kebanggaan bagi tiket.com karena kami ditunjuk sebagai mitra eksklusif OTA untuk pemesanan tiket perjalanan dari maskapai Pelita Air. Melalui kembalinya Pelita Air ke rute komersial berjadwal Saya ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk merasakan pengalaman penerbangan domestik bersama kru kabin andal Pelita Air dengan rute spesial CGK-DPS-CGK”.

Pada aplikasi tiket.com, maskapai Pelita Air memiliki penerbangan untuk rute CGK-DPS VV dengan frekuensi saat ini sebanyak 4x dalam 1 minggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu dengan jadwal terbang harian yang sama, yaitu CGK-DPS pada pukul 09:29 WIB dan DPS-CGK pada pukul 14:55 WITA. Lalu, rencana penambahan rute CGK-YIA VV akan direalisasikan dalam tahun ini.

Saat ini, penerbangan reguler dari Pelita Air ini akan memiliki frekuensi 1 kali perhari (CGK-DPS dan DPS-CGK) dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dengan proses check in manual saat ketibaan di bandara. Fasilitas bagi para penumpang Pelita Air adalah 20 kg bagasi, onboard meals, serta fasilitas asuransi perjalanan Free Protection dari tiket.com.

“Hadirnya kembali penerbangan reguler Pelita Air tentunya akan semakin memeriahkan kebangkitan pariwisata nasional sekaligus menjadi penyeimbangan pemain penerbangan rute domestik. Kami percaya bahwa pergerakan roda pariwisata tengah berputar dan destinasi wisata domestik mulai menikmati peningkatan jumlah kunjungan. Tetapi, tentu saja kami terus menghimbau untuk jaga kesehatan diri dan rekan seperjalanan. Segera bulatkan tiketmu berlibur ke Bali sekaligus menikmatilayanan premium khas Pelita Air bersama keluarga dan sahabat di masa liburan!” tutup Gaery. (Ari/Lak)

Read More

Baznas Bazis Provinsi DKI Jakarta Raih WTP atas Laporan Keuangan Tahun 2021

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

BAZNAS BAZIS DKI Jakarta kembali berhasil meraih Opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Opini ini diberikan setelah proses audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tjahjo Machdjud Modopuro & Rekan yang dilaksanakan pada awal tahun 2022.

Penyampaian hasil Audit Laporan Keuangan BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta dihadiri oleh Ketua BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar MM dan didampingi oleh Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Rini Suprihartanti, SE, MSI, yang digelar di Gedung Graha Mental Spiritual Jakarta, Jumat (13/5).

Ketua BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, Dr. Akhmad H. Abubakar, MM dalam paparannya menyampaikan bahwa Ini merupakan kali ketiga BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta, yang sebelumnya bernama BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang diubah sebagai konsekuensi penyesuaian terhadap UU No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan tahun 2021. 

Menurut Dr. Akhmad H Abubakar MM, Ini adalah laporan keuangan tahun ketiga setelah penyesuaian kelembagaan, yang semula bernama BAZIS Provinsi DKI Jakarta, opini atas laporan keuangan meraih opini tertinggi, yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian".

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua III, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Rini Suprihartanti, SE, M.Si menambahkan, hasil ini menjadi bukti BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dana Zakat Infak dan Shodaqoh sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah di Indonesia. 

"BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola dana Zakat infak dan shodaqoh sudah menjalankannya sesuai dengan standar akuntasi keuangan syariah di Indonesia," tambah Rini Suprihartanti.

Senada dengan itu, Ketua BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta mengatakan, publikasi laporan selain sebagai amanah undang-undang, adalah juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kami sebagai Amil yang berkewajiban mengelola dana Zakat, Infak dan Shodaqoh (ZIS) agar lebih transparan dan terbuka dalam mengelola dana ZIS sesuai dengan misi BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta yakni mewujudkan pengelolaan zakat yang amanah, professional dan berdayaguna. Ini juga merupakan pertanggung jawaban kami kepada Muzakki, Mustahik serta stake holder lainnya yakni Pemprov DKI Jakarta dan Mitra CSR.

Sementara itu, Dr. Akhmad H. Abubakar, MM berharap kepercayaan muzzaki dan masyarakat dapat terus terjaga dan tumbuh sehingga dapat terus menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah nya melaui BAZNAS BAZIS DKI Jakarta. 

"Kedepan kami akan terus berusaha meningkatkan kinerja pengelolaan zakat sehingga dapat terus membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan tetap bengedepankan prinsip kehati-hatian dan disiplin dalam mengelola dana ZIS di DKI Jakarta demi mewujudkan Jakarta menjadi maju kotanya dan bahagia warganya," Jelasnya. (Arianto)

Read More

Antisipasi Sektor Energi, KLHK Pacu Kontribusi Sektor Kehutanan dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Indonesia menyatakan dukungan atas G7 dan G20, sebagai wadah untuk menumbuhkan dan mengimplementasikan berbagai gagasan substantif sebagai bagian dari solusi pengendalian perubahan iklim. Namun, meskipun hasil-hasil G7 dan G20 sering dirujuk oleh forum, agenda ataupun organisasi internasional, kedua forum tersebut tetap merupakan forum informal yang hasilnya hanya berlaku bagi anggotanya dan tidak mewakili keseluruhan negara pihak dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), menyampaikan bahwa Indonesia telah mengikuti pedoman sistematis internasional terkait perubahan iklim.

“Indonesia telah men-submit dokumen seperti LTS (Long Term Strategy), NDC (Nationality Determined Contribution), road map Mitigasi dan Adaptasi, serta beberapa praktik yang dilakukan selama 7 tahun dalam rangka mengembangkan rencana operasional untuk FoLU Net Sink,” ujarnya saat menerima kunjungan Sekretaris Negara dan Utusan Khusus untuk Urusan Iklim Jerman Jennifer Lee Morgan di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta (10/5).

Siti menjelaskan bahwa FoLU Net Sink 2030 adalah agenda yang penting, karena memiliki kontribusi NDC terbesar yaitu sekitar 60%, dan pada posisi kedua adalah sektor energi. Namun demikian tidak mudah untuk mengontrol sektor energi, sehingga pihaknya akan bekerja keras pada sektor kehutanan untuk mengantisipasi sektor energi.

“KLHK sebagai focal point, juga bekerja sama dengan kementerian lainnya, termasuk ESDM, akan mengikuti dan dan mendukung agenda di Energy Transition,” ujar Siti.

Ia menanggapai secara positif atas inisiatif pihak Jerman dalam mengangkat agenda Energy Transition. Rencananya, dirinya beserta Menteri ESDM akan berpatisipasi pada pertemuan G7 Climate, Energi and Environment Ministers pada tanggal 26 – 27 Mei 2022 di Berlin, Jerman.

Pada kesempatan ini, Jennifer menyampaikan bahwa Pemerintah Jerman mengapresiasi atas berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya pengendalian perubahan iklim seperti RHL (rehabilitasi hutan dan lahan) di kawasan gambut dan mangrove. Pihaknya juga mengapresiasi dan mendukung terkait pembentukan World Mangrove Center di Bali melalui kerja sama Indonesia-Jerman.

Menurut Siti, RHL di kawasan gambut dan mangrove merupakan mandat langsung dari Presiden Joko Widodo dan mendapat dukungan penuh. Dalam kurun waktu 3 tahun ini, sejak tahun 2019 lebih kurang seluas 170 ribu Hektar (Ha) kawasan mangrove telah direhabilitasi. Targetnya adalah sebesar 600 ribu Ha, akan direhabilitasi dan ditingkatkan kualitasnya hingga tahun 2024, yang akan didukung oleh Bank Dunia. Tengah didikusikan juga kolaborasi antara Jerman dan Bank Dunia untuk dukungan terhadap rehabilitasi mangrove tersebut.

Selanjutnya, tentang Perhutanan Sosial, pihak Jerman mengharapkan dapat belajar lebih lanjut tentang skema perhutanan sosial, peran masyarakat lokal dan masyarakat adat. Oleh karena itu, pihak Jerman berharap dapat berdiskusi tentang hal tersebut antara lain untuk mendukung masyarakat lokal dan masyarakat adat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dalam program perhutanan sosial.

Siti menyampaikan bahwa pada masa lalu, terdapat banyak konflik dan masalah, karena ketidak-seimbangan antara porsi pemberian izin kelola kepada perusahaan. (Lak/Tha)

Read More

Mendagri Tegaskan Pelantikan 5 Penjabat Gubernur Telah Sesuai Aturan

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelantikan 5 penjabat gubernur telah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu ditegaskan Mendagri saat melantik 5 penjabat gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (12/5/2022).

Pelantikan tersebut untuk mengisi kekosongan kepala daerah di 5 provinsi yang masa jabatannya berakhir pada 12 Mei 2022. Adapun 5 provinsi tersebut di antaranya Banten, Sulawesi Barat, Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Gorontalo.

Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016, kata Mendagri, kekosongan tersebut diisi oleh penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya. Kemendagri sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengusulkan nama-nama kepada Presiden, selanjutnya melakukan penjaringan dengan meminta masukan nama dari kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, dan lembaga masyarakat. Hal serupa juga berlaku bagi penjaringan Penjabat Gubernur Papua Barat yang berdasarkan masukan Majelis Rakyat Papua Barat.

Kemudian, Mendagri menyampaikan usulan nama tersebut kepada Presiden melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang diikuti oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga. Dari penilaian dalam sidang tersebut, kemudian terpilih nama penjabat gubernur yang kemudian diputuskan melalui Keputusan Presiden (Kepres).

“Jadi dengan melakukan terjadi mekanisme yang cukup demokratis dalam sidang tersebut,” ujar Mendagri.

Di lain sisi, Mendagri menjelaskan, sesuai aturan masa jabatan penjabat gubernur akan berlangsung selama 1 tahun. Jabatan tersebut kemudian dapat diperpanjang dengan orang yang sama atau berbeda sesuai dengan kinerja. Selama menjabat sebagai penjabat gubernur, yang bersangkutan diminta melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas per 3 bulan sekali kepada Presiden melalui Mendagri untuk dievaluasi.

“Ini konteks gubernur (melapor kepada Presiden melalui Mendagri), bupati/wali kota (melaporkan) kepada Mendagri melalui gubernur, demikian mekanismenya,” terang Mendagri. (Lak/Tha)

Read More

Mendagri Ingatkan Tiga Bulan Sekali Para Penjabat Kepala Daerah Wajib Membuat Laporan Pertanggungjawaban

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan para penjabat (Pj.) kepala daerah agar membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas setiap tiga bulan sekali. Hal ini disampaikan Mendagri saat melantik lima penjabat gubernur di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Kamis (12/5/2022).

“Para penjabat wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugas per tiga bulan sekali kepada Bapak Presiden melalui Mendagri, ini (untuk) konteks gubernur. (Sedangkan) bupati/wali kota (melaporkan) kepada Mendagri melalui gubernur. Demikian mekanismenya,” katanya.

Mendagri menjelaskan, aturan tersebut sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP). Laporan pertanggungjawaban setiap tiga bulan sekali ini sebagai mekanisme evaluasi kinerja para penjabat gubernur dan bupati/wali kota dalam masa jabatan yang berlangsung paling lama satu tahun. Masa jabatan para penjabat dapat diperpanjang oleh orang yang sama atau orang yang berbeda berdasarkan evaluasi kinerja.

“Nanti kita akan lihat apa yang dia kerjakan, sampai kita menerima masukan di lapangan nanti,” jelasnya.

Di sisi lain, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pengangkatan penjabat kepala daerah, Kemendagri mendukung keputusan tersebut. MK menyampaikan dalam bagian pertimbangan agar pemerintah mempertimbangkan dan memberi perhatian membuat PP khusus untuk penunjukkan penjabat yang bersifat demokratis dan transparan.

“Intinya itu kan mengenai masa jabatan yang tidak sampai lima tahun untuk hasil pemilihan Pilkada 2020. Yang kedua juga mengenai mekanisme penunjukkan pejabat yang habis masa jabatan di tahun 2022/2023, itu letaknya bukan di dalam keputusan, bukan keputusan, tapi di dalam pertimbangan,” ujarnya.

Mendagri menjelaskan, prinsip demokratis itu telah dijalankan melalui upaya menghimpun aspirasi dari berbagai pihak. Adapun prinsip transparansi juga dijalankan dengan mekanisme sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden dan melibatkan para menteri dan kepala lembaga. Dalam sidang tersebut, Presiden mendengarkan pendapat dari para menteri dan pimpinan lembaga terkait masing-masing calon penjabat. 

“Tiap satu-satu dibahas orang ini bagaimana, kinerjanya bagaimana, dan kemudian apakah ada catatan pelanggaran hukum atau potensi pelanggaran hukum, semua dibahas di sana (sidang TPA),” tegasnya. (Lak/Tha,)

Read More

Kemenparekraf Perkuat Sinergi Wujudkan Pariwisata Berkualitas di Biak Numfor Papua

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memperkuat upaya terwujudnya destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dengan meningkatkan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Berbasis Inovasi, Adaptasi, dan Kolaborasi. 

Sinergi tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) "Sinergitas Berbasis Inovasi, Adaptasi dan Kolaborasi Antara Pusat dan Daerah (SINAKODA)" yang berlangsung secara hybrid di Swiss-Belhotel Cendrawasih, Biak, Kamis (12/5/2022). 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat memberikan sambutan di acara FGD Sinakoda Biak Numfor secara daring, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini sebagai komitmen Kemenparekraf/Baparekraf dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan khususnya di Biak Numfor. 

"(Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan) Ini merupakan potensi yang harus terus kita kembangkan. Dan FGD Sinkoda ini merupakan satu model program dan pedoman yang digunakan Kemenparekraf dalam melaksanakan tugas pengembangan destinasi bersama _stakeholders_ dengan konsep sinergitas kolaborasi melalui pengelolaan DAK Fisik yang terintegrasi," kata Menparekraf Sandiaga Uno. 

Dari 17 Bidang DAK Fisik, terdapat enam bidang tematik yang difokuskan kepada pariwisata, yaitu Pariwisata, Jalan, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Lingkungan Hidup, serta Perdagangan dan UMKM. 

Menparekraf menjelaskan, sinergitas implementasi DAK nasional ini harus diwujudkan untuk mencapai target RPJMN 2020 - 2024 dan Renstra Parekraf demi mewujudkan ketahanan ekonomi nasional. 

Melalui program ini diharapkan terwujud tata kelola program sinergitas DAK Fisik yang terintegrasi untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga mempercepat pemulihan sektor parekraf untuk menciptakan nilai tambah/PAD daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Indonesia Timur. 

"Saya ingin mengingatkan, salah satu upaya untuk membangun destinasi tersebut adalah dengan memanfaatkan DAK Pariwisata," kata Sandiaga.  

Hal senada dikatakan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu. Ia mengatakan, program SINAKODA ini perlu diimplementasikan agar destinasi berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan segera terwujud khususnya di destinasi pariwisata super prioritas (DPSP), destinasi pariwisata prioritas (DPP), dan revitalisasi Bali. 

"Program ini harus menjadi program yang tepat sasaran, tepat waktu, dan manfaat,” ujar Vinsensius Jemadu. 

Direktur Pengembangan Destinasi II Kemenparekraf/Baparekraf Wawan Gunawan mengatakan FGD akan menghadirkan sejumlah narasumber. Diantaranya Direktur Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh AA Sambodo, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kemenparekraf/Baparekraf Dyah Septiana Isnaryati, serta Kepala Dinas Pariwisata Biak Turbey Onisimus Dangeubun. 

"Narasumber akan memberikan pencerahan terkait bagaimana pengelolaan DAK fisik pariwisata untuk menciptakan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan," kata Wawan. 

Wawan menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu _leading sector_ dalam perekonomian nasional. Karenanya semua kementerian dan lembaga, pemerintah pusat, dan daerah wajib mendukung untuk percepatan terkait dengan kemajuan daerah dan memberikan nilai tambah terkait terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Kita sama-sama hadir bersinergi dengan basis inovasi, adaptasi, kolaborasi dengan semangat geber, gercep, dan gaspol. Artinya kita harus bergerak bersama, bagaimana kita menyamakan persepsi membangun pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas, terintegrasi, dan berkelanjutan," ujar Wawan. 

Selain kegiatan sinergitas ini, Kemenparekraf juga akan terus memberikan dukungan dengan memberikan pendampingan bagi desa-desa wisata di Biak Numfor serta penataan amenitas seperti di Goa Jepang juga revitalisasi toilet bersih. 

"Kita tidak hanya kata-kata tapi bagaimana implementasi DAK fisik dimanfaatkan dan terintegrasi," kata Wawan.  

Sementara PLH Sekda Biak Numfor Lot Yensenem mewakili Bupati Biak Numfor Herry Ario Naap, mengapresiasi Kemenparekraf/Baparekraf yang menjadikan Biak Numfor sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan FGD Sinakoda. Pariwisata dikatakannya menjadi salah satu fokus pengembangan daerah sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 

"Pariwisata dari dulu sampai sekarang akan terus dan selalu diupayakan oleh pemerintah daerah dengan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi. Bagaimana baik secara regulasi, tetapi juga secara keberpihakan keuangan dan teknologi untuk bisa mengelola pariwisata yang g ada di sekitar di Kabupaten Biak Numfor," ujarnya. (Lak/Tha)

Read More

PPKM Diperpanjang 2 Minggu ke Depan untuk Evaluasi Situasi Pandemi

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia kembali diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 10 hingga 23 Mei 2022. Kebijakan yang dituangkan melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 24 Tahun 2022 untuk wilayah Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 25 Tahun 2022 untuk wilayah luar Jawa-Bali ini, didasarkan pada data perkembangan situasi pandemi Covid-19 yang selalu dimonitor dan dievaluasi setiap minggunya.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, saat diwawancarai via telepon oleh Pusat Siaran Jaringan Berita Nasional dan Kantor Berita Radio RRI Programa 3, Selasa (10/5/2022). 

“PPKM sebagai strategi penanganan (Covid-19) di Indonesia, sangat spesifik di Indonesia, tidak dapat diperbandingkan dengan negara lain. (Dengan) memonitor perkembangan kasus mingguan, sehingga mengetahui tren untuk segera mengambil langkah-langkah untuk perbaikan, baik pengetatan maupun pelonggaran,” papar Safrizal. 

Perpanjangan PPKM kali ini juga mempertimbangkan situasi usai libur Lebaran 2022, yang berdasarkan penambahan kasus aktif Covid-19 terpantau masih dalam kondisi landai dan tidak ada lonjakan kasus secara eksponensial. 

“Setelah satu minggu Lebaran terlihat angka masih landai, tidak ada peningkatan kasus signifikan, namun masih menunggu evaluasi selama dua minggu ke depan,” terang Safrizal yang juga Wakil Ketua Satgas Nasional Penanganan Covid-19.

Namun, mengingat masa inkubasi virus yang dapat mencapai 14 hari, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh pemerintah daerah untuk terus waspada dan tetap berkonsentrasi dalam mengantisipasi segala kemungkinan. Terlebih, saat ini masih adanya penambahan kasus harian. 

“Belum free sama sekali, belum zero case. Indonesia belum punya planning untuk zero case seperti beberapa negara lain, tapi masih menetapkan minimum case,” terang Safrizal.

Karena itu, lanjut Safrizal, perpanjangan PPKM ini juga diharapkan dapat menjaga kewaspadaan seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat umum. Apalagi ditambah dengan peran media yang sangat strategis dalam menyebarkan informasi, sehingga kondisi terus membaik. 

“Tetap harus waspada, oleh karenanya peran media dan komunikasi publik penting. Tetap melindungi diri sendiri dan yang lain dari potensi terkena (Covid-19),” tandas Safrizal. (Lak/Ant)

Read More

Audiensi dengan Menparekraf Sandiaga Uno, Lemonilo Bahas Perkembangan Ekonomi Kreatif dan Kolaborasi Pemerintah dengan Swasta

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Lemonilo, yang diwakili oleh Shinta Nurfauzia, Co-CEO Lemonilo, didampingi Alicia Yusda Yunita, VP Legal Lemonilo, serta Andita Rasyid Reza, VP Marketing & Innovation Lemonilo, melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Jakarta (26/04).

Dalam pertemuannya, mereka membahas perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di bidang kuliner, yang saat ini sedang bertumbuh dengan pesat serta kolaborasi pemerintah dengan swasta dalam pemulihan ekonomi setelah pandemi.

Sebagai bentuk dukungan pada pemulihan ekonomi nasional, Sandiaga Uno mengatakan “Menurut saya, kita punya produk-produk yang tidak kalah. Ketika kita punya tekad yang kuat, perusahaan-perusahaan kita membuka peluang usaha, dan pemerintah memfasilitasi terciptanya lapangan kerja, maka ekonomi kita akan bangkit. Pandemi ini menjadi pelajaran untuk pemerintah agar fokus pada kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tempat waktu. Dunia usaha bersama seluruh pemangku kepentingan kini mulai menata tatanan ekonomi baru. Setelah 2 tahun kebelakang kita fokus untuk menata sektor kesehatan, kini saatnya kita mulai menata kembali sektor ekonomi.” 

Di sela-sela diskusi, Shinta Nurfauzia mengatakan, “Sebagai pelaku ekonomi kreatif di sektor kuliner dan teknologi, Lemonilo terus berupaya mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui makanan yang dapat menunjang gaya hidup sehat yang tersedia pada aplikasi Lemonilo dan gerai retail fisik. Melalui berbagai produk Lemonilo, seperti mi, camilan, bumbu-bumbu dapur, dan lainnya, kami ingin menghadirkan cita rasa khas nusantara yang sudah familiar di masyarakat, tentunya juga dari bahan-bahan yang berasal dari petani lokal, dan bebas dari pengawet, pewarna buatan, serta penguat rasa.”

Ketika membahas ekonomi kreatif, Shinta melanjutkan, “Kami turut serta mendorong upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan terhadap para pelaku UMKM. Kami siap untuk bekerjasama dengan Pemerintah untuk membagikan praktik-praktik terbaik dan materi edukasi kewirausahaan yang mampu membantu pegiat ekonomi kreatif dan UMKM mengaplikasikannya pada bisnis yang mereka kelola sebagai bukti nyata dukungan Lemonilo dalam pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM.”

Dalam kesempatan yang sama, Lemonilo dan Rumah Siap Kerja juga memprakarsai kerja sama dalam mendukung tumbuh kembang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam negeri. (Lak/Tha)

Read More

Hingga H+9 Lebaran, DAMRI Layani Lebih dari 480 Ribu Penumpang Mudik 2022

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta

Dalam rangka melayani Angkutan Hari Raya Idul Fitri (AHRI) Tahun 2022, sejak 27 April hingga 11 Mei DAMRI melayani lebih dari 480 ribu orang pemudik dengan menempuh lebih dari 38.000 rit/perjalanan.

 

"Puncak arus mudik bersama DAMRI terjadi pada tanggal 28-30 April 2022 dengan sejumlah rute favorit menuju wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Pada puncak arus mudik tersebut, secara keseluruhan DAMRI melayani sebanyak lebih dari 130.000 penumpang," kata Plt. Corporate Secretary DAMRI Siti Inda Suri, Rabu (11/04).  

Berdasarkan data yang tercatat, beberapa wilayah yang terdapat kepadatan penumpang pada arus mudik, di antaranya pemberangkatan dari Pool DAMRI Kemayoran, Pool DAMRI Stasiun Gambir, dan Pool DAMRI Bogor. Sedangkan untuk arus balik terjadi pada pemberangkatan dari Bandar Lampung, Cilacap, Yogyakarta, Palembang, dan Bogor.

“Puncak arus balik terjadi pada 6-8 Mei 2022 dengan total pemudik sebanyak lebih dari 120.000 penumpang," tambahnya.

Selama masa AHRI, DAMRI juga menyelanggarakan penyediaan Posko Mudik Lebaran yang berlangsung sejak 15 April hingga 15 Mei 2022 mendatang. Beberapa cabang yang menjadi pantauan nasional di antaranya Jabodetabek, Lampung, Palembang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Siti Inda mengimbau kepada seluruh pelanggan DAMRI agar terus menerapkan protokol kesehatan. Terapkan 3M, Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan. Jangan lengah dan mari bersama-sama menekan jumlah penyebaran COVID-19," tutupnya. (Lak/Tha)

Read More