Gus Halim: ASEAN Village Network Perkuat Kolaborasi Antar Desa di ASEAN

Duta Nusantara Merdeka | Yogyakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan ASEAN Village Network (AVN) merupakan platform yang memungkinkan desa-desa di negara-negara anggota ASEAN untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

AVN akan menjadi alat yang efektif untuk memperkuat desa-desa dalam menghadapi beragam masalah desa baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

"Melalui ASEAN Village Network diharapkan desa dapat mengembangkan strategi dan kebijakan inovatif yang dapat menjawab tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat desa hingga ke tingkat regional," kata menteri yang akrab disapa Gus Halim ini saat membuka Senior Official Meeting on Rural Development and Poverty Eradication (SOMRDPE) Indonesia di Sheraton Mustika Hotel Yogyakarta, Selasa (25/7/2023) pagi.

ASEAN Rural Culture Expo in the Framework of ASEAN Identity yang merupakan salah satu program AVN yang digelar dalam SOMRDPE, akan menjadi platform untuk mempromosikan produk unggulan desa. Program itu sekaligus untuk melestarikan warisan budaya dan keragaman masyarakat perdesaan se-ASEAN. 

"Desa-desa dapat memperkenalkan produk unggulannya serta promosikan budaya dan identitas perdesaan yang dimilikinya," kata Gus Halim.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito memaparkan, tujuan dari Jejaring Desa ASEAN ini untuk bersama-sama membangun kolaborasi lintas sektor dalam rangka pembangunan desa dan perdesaan agar mampu bersinergi dan memiliki daya saing.

Sehingga memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara dan secara luas untuk kemajuan kawasan ASEAN.

"Jejaring Desa ASEAN ini dimaksudkan agar negara-negara ASEAN bisa belajar kebijakan pembangunan Desa di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki kebijakan pembangunan desa yang terbaik di ASIA sehingga dapat menjadi benchmark bagi negara lain," kata Sugito.

ASEAN Village Network diinisiasi oleh forum SOMRDPE Indonesia dalam ASEAN Joint Leaders Statement on the Establishment of the ASEAN Village Network pada KTT ASEAN ke-42 pada bulan Mei lalu.

turut hadir dalam pembukaan SOMRDPE Indonesia 2023 ini, Deputy Secretary-General (DSG) ASEAN for Socio-Cultural Community Ekkaphab Phanthavong; Chair of Senior Official Meeting of Rural Development and Poverty Eradication, Nguyen Do Ahn Tuan ; Deputy Ambassador of Australia to ASEAN, Caroline Scott.

Pejabat tinggi di lingkungan Kemendes PDTT, Perwakilan SOMRDPE dan ASEAN Village Network dari Negara Anggota ASEAN, Para Direktur Utama dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia serta Para Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten. (Arianto)

 

Read More

Pink Service Indonesia Hadir di Pameran Food dan Hotel Indonesia

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

PT Pamerindo Indonesia kembali menggelar pameran Food dan Hotel Indonesia (FHI) ke-17 di JI Expo Kemayoran Jakarta, Selasa (25/07/2023) sebagai ajang tahunan untuk para pelaku usaha, professional, dan penggiat di bidang industri perhotelan (hospitality) dan makanan & minuman (food & beverages atau F&B) dalam ajang pertemuan bisnis dan pameran dagang internasional terdepan dan terlengkap di Indonesia. Salah satu perusahaan yang turut meramaikan pameran ini adalah PT. Pink Service Indonesia.

Dalam pameran Food dan Hotel Indonesia, PT. Pink Service Indonesia membuka booth yang menyediakan berbagai produk seperti hand sanitizer, disinfektan, air purifier, diffuser aroma delivery system, pengharum, purifier, dan fragrance. Menurut Mr. Jeffry Ronadhi Jap, Director PT Pink Services Indonesia, mereka turut serta dalam pameran FHI karena banyak pelanggan mereka berasal dari hotel-hotel yang membutuhkan produk-produk untuk kamar mandi, seperti toiletries dan pengharum.

Untuk diketahui, PT. Pink Service Indonesia telah berdiri sejak 1996 dan merupakan perusahaan yang menjual washroom hygiene service, termasuk pengharum ruangan, disinfektan untuk toilet, pengering tangan, sabun cuci tangan, serta tempat khusus pembuangan pembalut wanita dengan brand Habitat. Saat ini, perusahaan ini sedang memperluas layanan dengan meluncurkan brand Aroma Delivery System, layanan scenting & fragrance system dengan diffuser.

Kehadiran PT. Pink Service Indonesia dalam pameran ini diharapkan dapat membuka pasar yang lebih luas. Dengan adanya pameran ini, para pelaku usaha sedang bersiap-siap untuk memperbaiki daya tarik dari tempat mereka, baik itu toko, mall, atau hotel, dengan memberikan kenyamanan kepada pelanggan masing-masing. PT. Pink Service Indonesia juga membagi tiga segmen branding, dengan kelas yang lebih mewah diwakili oleh brand Luxo dan Signature.

"Perusahaan juga sedang mempersiapkan ekspansi ke Malaysia dan Singapura sebagai langkah untuk meningkatkan penetrasi pasar di luar Indonesia. Saat ini, PT. Pink Service Indonesia memiliki pabrik di BSD, namun sedang merencanakan pembangunan pabrik lainnya di Jawa Tengah," ungkapnya.

Dengan kehadiran PT. Pink Service Indonesia dan para pelaku usaha lainnya, pameran Food dan Hotel Indonesia ke-17 ini diharapkan dapat memberikan kemajuan yang signifikan bagi industri perhotelan dan makanan & minuman di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Gus Halim dan Budi Arie Bersatu Demi Digitalisasi 12 Ribu Pelosok Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bakal berkolaborasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang kini dijabat mantan Wamendes Budi Arie.

Kolaborasi dengan Kemendes PDTT dengan Kemenkominfo untuk mempercepat digitalisasi, yakni pembangunan infrastruktur digital hingga ke pelosok desa. Digitalisasi hingga pelosok desa selama ini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

“Kita menjadi bagian penting dari keberadaan Kemenkominfo,” kata Gus Halim sapaan akrab Abdul Halim Iskandar dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Wamendes dari Budi Arie kepada Paiman Raharjo di Jakarta, Senin (24/07/2023).

Gus Halim berkelakar, pihaknya sengaja tidak cepat-cepat menjalin kerja sama begitu Kemenkominfo dijabat mantan Wamendes Budi Arie. Hal itu lantaran dirinya ingin menguji komitmen Budi Arie perihal pembangunan desa dan transmigrasi.

Namun ternyata Budi Arie yang sudah 3 tahun 9 bulan menjadi bagian keluarga besar Kemendes PDTT masih peduli dan ingat betul jumlah desa di Indonesia yang belum memilik akses internet. 

“Ternyata masih punya tanggung jawab, buktinya masih hafal ada 12 ribu desa yang belum punya sinyal. Sekarang sudah waktunya berkoordinasi lebih intensif lagi karena sudah terbukti beliau punya tanggung jawab terhadap desa,” terang Gus Halim disambut tawa para pegawai Kemendes PDTT.

Lebih lanjut, Gus Halim mengingatkan Budi Arie agar membuat tolak ukur yang jelas perihal kategori desa memiliki akses internet. Jangan sampai hanya karena balai desa sudah ada sinyal lalu kemudian seluruh desa dianggap selesai masalah internet.

“Hari ini ukuran desa ada sinyal itu satu titik ada sinyal sudah dianggap seluruh desa ada sinyal,” tandas Gus Halim.

Sebelumnya, Budi Arie menerangkan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan harus terus digenjot hingga ke pelosok desa. 

“Jadi semua urusan Kemendes tetep berkoordinasi dan akan kita support. Kerja sama kita tetap dan terus berlanjut,” jelas Budi Arie.

Sementara itu, Paiman menambahkan akan siap membantu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Gus Halim untuk mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.

“Harapan kami bekerja melalui program yaitu berbasis kinerja sehingga apa yang kita lakukan adalah berorientasi pada hasil,” ujar Paiman. (Arianto)

Read More

Hari Bhakti Adhyaksa ke-63, Jaksa Agung: Momen Bertransformasi sebagai Penegak Hukum yang Humanis

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Jaksa Agung RI St. Burhanudin secara pribadi dan mewakili institusi mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi yang luar biasa atas kehadiran Presiden RI Joko Widodo sebagai inspektur upacara dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-63. Tema HBA tahun ini adalah "Penegakan Hukum yang Tegas dan Humanis dalam Mengawal Pembangunan Nasional". Amanat Presiden Joko Widodo yang dibacakan pada upacara akan menjadi arahan bagi seluruh insan adhyaksa di seluruh Indonesia.

Jaksa Agung menginstruksikan kepada jajaran terkait pesan khusus Presiden agar dilaksanakan demi menghindari sanksi yang diberikan. Pesan khusus tersebut meliputi larangan melakukan perbuatan tercela, menyalahgunakan kewenangan, serta tidak bermain proyek dan menitip barang-barang komoditi impor/ekspor. Jaksa Agung menegaskan komitmen seluruh insan adhyaksa untuk menerapkan zero tolerance pada setiap pelanggaran.

Di tengah kepercayaan publik yang tinggi dan kinerja yang baik, momen ini menjadi kesempatan untuk bertransformasi dalam penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat, serta pengimplementasian program-program humanis yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kehadiran Presiden Joko Widodo bukan hanya representasi sebagai pemimpin penegakan hukum, tetapi juga sebagai komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum humanis oleh kejaksaan dan penegak hukum lainnya.

Jaksa Agung mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan terhadap program-program kejaksaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Jaksa Agung juga meminta maaf atas oknum-oknum kejaksaan yang telah merugikan masyarakat, dan berkomitmen untuk berbenah ke depan agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini, Jaksa Agung St. Burhanudin juga mengeluarkan 7 perintah harian Jaksa Agung RI tahun 2023 sebagai pedoman bagi satuan kerja dan insan adhyaksa di seluruh Indonesia. Perintah tersebut meliputi aktualisasi pola hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa, meningkatkan kepekaan sosial, memperkuat analisis yuridis dalam penyelesaian perkara, melaksanakan penegakan hukum secara prosedural dan tuntas, memperkuat kemampuan manajerial dan administrasi kejaksaan, mengoptimalkan sinergi antar bidang, dan menjaga netralitas personil dalam menghadapi Pemilu Serentak tahun 2024.

Dengan implementasi perintah-perintah tersebut, diharapkan kejaksaan mampu mengoptimalkan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, keadilan sosial, serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

APHR: Dunia Harus Mengecam Lelucon Pemilu Kamboja

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Pemilihan umum yang tidak masuk akal yang diselenggarakan di Kamboja tidak boleh dilegitimasi oleh masyarakat internasional. Hal tersebut disampaikan oleh para anggota parlemen Asia Tenggara dalam konferensi pers "Pemilu Yang Hanya Tinggal Nama: Dunia Harus Mengecam Lelucon Pemilu Kamboja" secara online dan offline di Jakarta, Senin (24/07/2023) mengecam serangan rezim Hun Sen yang tak henti-hentinya terhadap para pembela Hak Asasi Manusia dan partai-partai oposisi sebelum hari pemilihan.

Dalam konferensi pers tersebut, Charles Santiago, Ketua Bersama Asean Parliamentarians for Human Rights dan mantan anggota parlemen Malaysia, menyatakan bahwa rezim Hun Sen telah mengancam para pendukung oposisi, menutup media independen, dan melarang partai oposisi yang masih bertahan.

Sudah jelas bahwa pemilihan umum Kamboja yang diselenggarakan pada 23 Juli adalah sebuah sandiwara semata. Partai oposisi terbesar "Partai Cahaya Terang" dilarang berpartisipasi secara administratif yang meragukan pada bulan Mei. Sebelum pemilu, banyak anggota dan pendukung partai Candlelight ditangkap secara sewenang-wenang. Setelah pemungutan suara ditutup, rezim Hun Sen mengklaim bahwa partai berkuasa memenangkan 120 dari 125 kursi di majelis nasional.

Anggota parlemen dan organisasi Hak Asasi Manusia, seperti ASEAN Parliamentarians for Human Rights dan Human Rights Watch, mengecam pemilu ini sebagai sebuah lelucon yang tidak demokratis. Mereka menekankan bahwa pemimpin otoriter semakin menggunakan pemilu sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan mereka, dan merusak demokrasi.

Asian Network for Free Elections (ANFREL) mencatat bias dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kondisi politik yang memburuk telah merusak integritas proses pemilihan. Laporan misi penilaian pra-pemilu ANFREL mempertanyakan keaslian dan daya saing pemilu tersebut, yang tidak sesuai dengan standar internasional. Komisi Ahli Hukum Internasional (ICJ) juga menyuarakan keprihatinannya mengenai pelecehan yudisial terhadap para pendukung dan aktivis oposisi.

Dalam menghadapi krisis Hak Asasi Manusia dan supremasi hukum di Kamboja, masyarakat internasional tidak boleh melegitimasi pemilu semacam ini. Para anggota parlemen dari negara-negara demokratis ditekan untuk mengecam pelaksanaan pemilu 2023 di Kamboja sebagai pemilu yang tidak demokratis. "Masyarakat internasional juga harus mendesak pemerintah Kamboja untuk menghentikan penganiayaan politik, membebaskan tahanan politik, dan melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia dan ketidakberesan pemilu guna memastikan akuntabilitas yang adil," ujarnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Boedhi Harjanto: Deklarasi Ganjaran Kita Tangerang Dukung Ganjar Pranowo

Duta Nusantara Merdeka |Serpong 

Pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023, diadakan acara Deklarasi Ganjaran Kita Tangerang Raya yang berlangsung di Telaga Seafood, BSD City, Tangerang. Acara ini menarik perhatian karena dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Bapak Ganjar Pranowo, yang menyampaikan pidato melalui link Zoom.

Boedhi Harjanto, Bacaleg PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan, Dapil kecamatan Serpong & Kecamatan Setu, menyatakan kepada media Surat Kabar Duta Nusantara Merdeka di Serpong, "Kami mendeklarasikan Ganjaran Kita karena kami merindukan Pak Jokowi yang telah mencapai kesuksesan di atas 80%. Kami ingin membawa Ganjaran Kita ini untuk mendukung siapa pun yang akan ditunjuk sebagai penerus dari Pak Jokowi." 

Ganjaran Kita ini akan mengusung Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, karena kami adalah bagian dari partai yang harus tetap tegak lurus dengan visi dan misi partai, dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Boedhi Harjanto yang merupakan kader partai tersebut juga menegaskan pentingnya tegak lurus dengan Bapak Ganjar sebagai pasangan calon presiden di wilayah Serpong.

Dengan deklarasi ini, harapannya adalah memperoleh dukungan suara dari anggota PDIP yang juga mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Tujuan utamanya adalah untuk mengisi kekosongan di daerah yang masih belum memiliki warna merah dan belum bergabung dengan PDIP atau belum mendukung Ganjar. Melalui program-program yang dirancang, kami berusaha memaksimalkan dukungan di setiap wilayah yang masih belum maksimal.

"Deklarasi Ganjaran Kita Tangerang Raya menjadi momentum penting dalam perjalanan politik dan mendapatkan perhatian luas dari khalayak. Acara ini diharapkan mampu memperkuat tekad dan kesatuan dalam mengusung Bapak Ganjar sebagai calon presiden, serta menggerakkan potensi dukungan di daerah-daerah yang belum terjamah," pungkasnya.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Deklarasi Ganjaran Kita Tangerang Raya Digelar di Telaga Seafood Tangerang

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Pada hari Minggu, 23 Juli 2023, Telaga Seafood di BSD City, Tangerang, menjadi saksi dari sebuah acara penting yang menjadi sorotan publik. Deklarasi Ganjaran Kita Tangerang Raya berhasil mengundang berbagai tokoh penting, termasuk Bapak Ganjar Pranowo, yang menyampaikan pidato melalui link zoom.

Acara ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu krusial yang sedang dihadapi oleh wilayah Tangerang Raya. Diskusi dan perdebatan mengenai isu-isu ini menjadi bagian penting dalam acara tersebut. Selain pemikiran tokoh-tokoh terkemuka, hadir pula budayawan Banten, Uten Sutendy, yang memberikan pandangannya terkait permasalahan wilayah tersebut.

Acara ini juga tak kalah meriah dengan penampilan spesial dari Sandro Tobing dan Maria Simorangkir, yang menyajikan hiburan memukau bagi para tamu undangan. Beberapa penampilan tersebut turut menyemarakkan suasana.

Dalam deklarasi tersebut, para pendukung Bapak Ganjar Pranowo dari wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan menyatakan tiga poin penting. Pertama, mereka mendeklarasikan berdirinya organisasi Ganjaran Kita Tangerang Raya. Kedua, mereka berkomitmen untuk tetap taat dan solid mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga selesai. Dan yang ketiga, mereka siap bekerja keras untuk memenangkan Bapak Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI kedelapan.

Dalam acara "Deklarasi Ganjaran Kita Tangerang Raya," berbagai wacana penting dibahas untuk mengatasi tantangan dan memajukan wilayah Tangerang Raya ke depannya. Diharapkan bahwa hasil dari acara ini akan membawa dampak positif dan sinergi bagi kemajuan wilayah Tangerang Raya ke depan.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

GIIAS 2023 Bakal Tampil dengan 49 Merek Kendaraan Bermotor

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka merayakan pameran Gaikindo yang ke-30, GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2023 akan diselenggarakan pada 10-20 Agustus 2023. GIIAS tahun ini akan tampil luar biasa, dengan menampilkan rekor jumlah merek otomotif terbanyak dalam delapan tahun terakhir. Dengan total 49 merek kendaraan bermotor, termasuk 29 merek kendaraan penumpang, 5 merek kendaraan komersial, 15 merek sepeda motor, dan 3 karoseri, GIIAS 2023 bertujuan untuk menghadirkan terobosan inovasi dan teknologi otomotif kepada para pengunjungnya.

"Untuk memastikan kenyamanan, pengunjung memiliki pilihan untuk membeli tiket secara online melalui aplikasi Auto360 atau secara langsung di tempat selama pameran berlangsung. Harga tiket bervariasi untuk hari kerja (Senin-Jumat), akhir pekan (Sabtu-Minggu), dan tanggal khusus 17 Agustus 2023," kata Sri Vista Limbong, Project Director Seven Event selaku pelaksana dari GIIAS 2023 dalam keterangan persnya, (21/07/2023).

Menurut Sri, Dengan membeli tiket secara online, pengunjung dapat menikmati waktu transaksi yang fleksibel, transaksi yang aman, metode pembayaran yang beragam, dan penawaran promosi yang menarik melalui program tiket pre-sale yang terbagi dalam tiga fase.

 

Selama program tiket pre-sale, diberikan kesempatan khusus untuk membeli tiket VIP day GIIAS 2023, yang akan berlangsung pada 10 Agustus 2023, dengan potongan harga sebesar Rp30.000. Tiket terbatas yang ditawarkan telah habis terjual dalam waktu 30 menit, menandakan tingginya antusiasme pengunjung untuk menghadiri GIIAS 2023.

GIIAS 2023 akan menampilkan berbagai macam merek otomotif dan peluncuran produk yang menarik, menjadikannya sebagai ajang yang wajib dikunjungi oleh para pecinta otomotif Indonesia. Berbagai kesempatan pre-sale tiket masih tersedia, dengan pre-sale tiket reguler vol. 2 berlangsung dari tanggal 24-26 Juli 2023 melalui aplikasi Auto360. Setelah itu, mulai tanggal 27 Juli 2023, tiket dengan harga normal untuk GIIAS 2023 akan tersedia.

GIIAS 2023 akan menjadi rangkaian pameran yang diselenggarakan di empat kota di Pulau Jawa, dimulai dengan GIIAS Tangerang pada tanggal 10-20 Agustus 2023 di ICE - BSD City. Kemudian dilanjutkan dengan pameran di Surabaya pada 20-24 September 2023 di Grand City Convex, Semarang pada 18-22 Oktober 2023 di Marina Convention Center, dan terakhir GIIAS Bandung pada 22-26 November 2023 di Sudirman Grand Ballroom.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Menuju Kemandirian Pangan: PT Berdikari Hadirkan SAPRONAK untuk Peternak Rakyat

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperkokoh dan meningkatkan jumlah peternak rakyat serta populasi perunggasan yang dikelola oleh para peternak rakyat di Indonesia, PT Berdikari menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan para asosiasi peternak rakyat di Graha Berdikari Jakarta, Selasa (18/07/2023). Acara ini dibuka oleh Direktur Utama PT Berdikari, Muhammad Syarkawi Rauf.

Dalam FGD tersebut, Syarkawi menekankan komitmen PT Berdikari untuk mendorong dan memperkokoh peternak rakyat. Perusahaan siap menyediakan sapronak (sarana produksi peternakan) berupa dokumen day old chicks (DOC), pakan, vaksin, vitamin, dan obat-obatan, serta ekosistem yang mendukung penyerapan livebird dengan harga yang menguntungkan.

Disisi lain, PT Berdikari mendengarkan aspirasi gabungan asosiasi peternak yang meminta perlindungan saat harga DOC tinggi, harga livebird rendah, dan saat ketersediaan pakan tinggi. Permintaan ini disambut baik oleh PT Berdikari, yang merencanakan pembangunan pabrik pakan dan kandang DOC GPS sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2023 yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 2022. Langkah ini akan membantu PT Berdikari memperkuat buffer stock nasional.

Pada FGD tersebut, hadir perwakilan dari Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), serta peternak mandiri dari Bogor dan Jawa Timur. Sinergi dan kolaborasi antara PT Berdikari dan para peternak rakyat diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan serta kesejahteraan industri peternakan di Indonesia.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Gus Halim: Kualitas Pelatih Kunci Keberhasilan Pembangunan Desa

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menegaskan salah satu kunci keberhasilan pembangunan desa terletak pada kualitas pelatih atau fasilitatornya.

Penegasan itu disampaikan saat memberikan pengarahan dalam Training of Trainer (ToT) Peningkatan Partisipasi Pegiat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023 di Surabaya, Sabtu (22/7/2023).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini meminta agar tenaga pendamping profesional (TPP) yang terpilih terus meningkatkan kualitasnya sebagai fasilitator kegiatan bimbingan teknis pegiat desa.

“Jadi sahabat-sahabat di sini semua akan menjadi fasilitator sebuah kegiatan atau program yang namanya bimbingan teknis pegiat desa. Yang hari ini dilatih nantinya akan mengelola kegiatan. Di setiap desa diperkirakan akan diambil lima kader pegiat desa untuk ikut pelatihan,” urainya.

Oleh karena itu, Kemendes PDTT berupaya meningkatkan kualitas fasilitator sebelum terjun ke lapangan untuk memberikan bimbingan teknis kepada pegiat desa. 

Menurut Gus Halim, salah satu kunci keberhasilan suatu kegiatan terletak pada kualitas fasilitatornya. Dia meminta TPP yang terpilih dapat mendalami dan mengimplementasikan ToT ini dengan baik.

“Kualitas pelatihan salah satu kuncinya adalah kualitas dari pelatihnya. Makanya dilatih dulu, Training of Trainer, pelatihan pelatih. Syaratnya satu, serius mengikuti forum ini, mendalami betul dan mengimplementasikan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut Gus Halim mengatakan, hasil dari pelatihan atau bimbingan teknis pegiat desa akan tergantung pada pelatihan yang saat ini digelar.

Hal tersebut dikarenakan Training of Trainer yang sedang digelar ini akan menjadi percontohan untuk daerah-daerah lainnya.

“Karena itulah betapa strategisnya forum ini. Pelatihan yang sekarang ini akan jadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Jawa Timur percontohannya, Jember, Gresik, Sampang, Bojonegoro dan Mojokerto. Lima dari 30 Kabupaten/kota se-Jawa Timur yang ada,” ungkapnya.

Setelah selesai, pelatihan ini akan dilanjutkan di daerah lainnya. 

"Nanti akan memotret dan merujuk pada keberhasilan maupun kelemahan di dalam bimbingan teknis pegiat desa yang hari ini fasilitatornya dilatih,” tambah Gus Halim.

Oleh karena itu, Gus Halim berharap kepada peserta Training of Trainer untuk mengikuti dan melakukan yang terbaik untuk keberhasilan kegiatan ini. 

“Sekali lagi, lakukan yang terbaik. Mudah-mudahan terus diberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin untuk terus berbuat yang terbaik untuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.

Pelatihan ini juga dihadiri Sekretaris BPSDM Asnawi Sabil, Kepala Pusat PPMDDTT Yusra, serta pendamping desa di Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sumenep Jember dan Bojonegoro. (Arianto)

Read More

Sanksi Tegas Pelaku, Menkes Budi Akhiri Perundungan Dokter

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan telah mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan "Tentang Pencegahan dan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan

Kementerian Kesehatan" untuk mengakhiri praktik perundungan yang terjadi pada peserta pendidikan kedokteran spesialis (PPDS).

Sebelumnya telah menyebar di media sosial mengenai tindak kekerasan yang dilakukan oleh dokter senior kepada dokter peserta pendidikan kedokteran spesialis di salah satu rumah sakit Kemenkes.

 Setelah dilakukan interview, korban mengalami stres karena mendapatkan tekanan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan kedokteran.

''Kami mulai memanggil dokter-dokter spesialis di lingkungan rumah sakit Kemenkes, dan kami menemukan bahwa praktik perundungan yang dialami oleh dokter umum maupun peserta didik dokter spesialis di rumah sakit vertikal sudah terjadi puluhan tahun,'' ujar Menkes Budi pada konferensi pers di gedung Kemenkes, Jakarta, Kamis (20/7).

Perundungan ini menyebabkan kerugian bukan hanya mental, tapi fisik dan finansial bagi peserta didik.

 Modus pembentukan karakter dokter-dokter muda biasa menjadi alasan perundungan.

Menkes Budi acap kali menanyakan kepada pimpinan maupun dokter senior dan kepada dokter peserta didik terkait kasus perundungan di rumah sakit. Ia hanya mendapatkan jawaban yang kontradiktif.

''Praktik perundungan ini kalau saya tanya ke pimpinan rumah sakit selalu dijawab tidak ada, saya nggak tahu apakah ini denial. 

Tapi kalau saya tanya ke dokter peserta didik selalu ada kasus perundungan,'' ucapnya.

Menkes Budi mengungkapkan sejumlah kasus perundungan yang pernah ia terima di antaranya, ada kelompok di mana peserta didik ini diperlakukan sebagai asisten, sebagai sekretaris, sebagai pembantu pribadi. 

Mereka diperintah mengantarkan cucian ke laundry, bayar laundry, hingga antar jemput anak dokter senior.

Bahkan di antara para korban ada yang diminta mengeluarkan biaya hingga puluhan juta untuk kepentingan pribadi oknum dokter spesialis.

''Kasus itu tidak pernah berani disampaikan oleh para junior, dan akibatnya begitu dia jadi senior dia melakukan hal yang sama. 

Oleh karena itu kita berusaha untuk semua rumah sakit vertikal di Kemenkes untuk memutus praktik perundungan pada program pendidikan spesialis kedokteran. Kita akan jalankan ini dengan tegas,'' katanya.

Terkait perundungan itu, Menkes Budi telah mengeluarkan Instruksi Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/1512/2023 Tentang Pencegahan dan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada Rumah Sakit Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan berlaku hari ini, Kamis (20/7).

IMK No. HK.02.01-MENKES-1512-2023 ttg Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik Pada RS Pendidikan di Lingkungan Kemenkes-signed

Menkes Budi juga telah memfasilitasi bagi siapapun yang ingin mengadukan kasus perundungan dokter pada pendidikan kedokteran spesialis melalui whatsapp 081299799777 dan website https://perundungan.kemkes.go.id/ .

Aduan itu akan diterima oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dan akan langsung ditelusuri oleh tim Inspektorat. Kemenkes akan menjamin keamanan identitas pelapor.

Setelah terkonfirmasi adanya kasus perundungan, ada 3 jenis sanksi yang diberlakukan bagi pelaku perundungan berdasarkan hasil investigasi tim Inspektorat yang harus ditindaklanjuti oleh pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan juga unit terkait, yakni:

Bagi tenaga pendidik dan pegawai lainnya:

 a) Sanksi ringan berupa teguran tertulis;

 b) Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan 

c) Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit, dan/atau pemberhentian untuk mengajar.

Bagi peserta didik: 

a) Sanksi ringan berupa teguran lisan dan tertulis; 

b) Sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan; dan

 c) Sanksi berat berupa mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan dan/atau dikeluarkan sebagai peserta didik.

Khusus kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan yang terjadi kasus perundungan di rumah sakitnya, dikenakan sanksi: 

a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis; 

b. Sanksi sedang berupa skorsing selama jangka waktu 3 (tiga) bulan; dan

 c. Sanksi berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan, dan/atau pemberhentian sebagai pegawai rumah sakit.

''Kita berharap bisa memutus puluhan tahun praktik perundungan yang dilakukan kepada PPDS yang selama ini tidak mau didiskusikan sekarang kita putus. 

Jadi buat teman-teman peserta didik bisa konsentrasi belajar, lebih kondusif suasananya, dan bebas dari perundungan,'' ucap Menkes Budi.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620 dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id (Arianto).

Read More

Rakernas APKASI, Sekjen Kemendagri Tekankan Indikator Keberhasilan Pemilu

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menekankan indikator keberhasilan pemilu yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak termasuk kepala daerah. Hal itu disampaikan Suhajar saat menjadi pembicara pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Suhajar mengatakan, indikator tersebut meliputi sejumlah aspek, yaitu pemilu berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Indikator lainnya yakni tingginya partisipasi pemilih. Kemudian tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan. Indikator yang terakhir yakni pemerintah yang ada tetap berjalan lancar, baik di pusat maupun daerah.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengarahkan kepada seluruh jajaran pemerintah agar mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Karena itu, suksesnya gelaran tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab bersama.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), kata dia, menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang sudah mulai banyak menganggarkan APBD-nya untuk mendukung pilkada. “Kami berterima kasih karena memang pilkada ini dananya memang dana APBD,” ujarnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah (Pemda) juga diimbau untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu di daerah. Hal ini misalnya kebutuhan kantor bagi KPU maupun Bawaslu di daerah.

Dia mengatakan, dalam menyukseskan pemilu diperlukan sinergi dari berbagai pihak, baik dari penyelenggara pemilu, pemerintah, aparat keamanan, partai politik, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Pemerintah termasuk kepala daerah berperan sentral dalam mengendalikan sinergi tersebut. “Karena kalau setiap daerah aman, maka Indonesia akan menjadi aman,” jelasnya.

Kepala daerah juga diarahkan agar dapat menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dirinya meminta bantuan kepada kepala daerah untuk memastikan tidak terjadi politisasi birokrasi. Dia meyakini para kepala daerah telah memahami cara untuk menjaga aspek tersebut

Selain itu, Pemda juga perlu memitigasi potensi masalah agar dapat segera diantisipasi melalui kerja sama dengan semua kekuatan di daerah, seperti Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Daerah juga perlu membantu distribusi logistik pemilu dan pilkada. “Alhamdulillah selama ini (distribusi logistik) berjalan lancar berkat kerja sama pemerintah daerah,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Mendagri Apresiasi APKASI Otonomi Expo 2023

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi gelaran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2023 yang memamerkan berbagai produk lokal. Dia mendorong pemerintah daerah (Pemda) agar dapat membangkitkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dirinya menjelaskan, banyak daerah yang memiliki berbagai potensi produk lokal yang tak hanya bisa digunakan dalam negeri, tetapi juga disukai dan memiliki daya saing di luar negeri. “Harapan kita dengan adanya expo seperti ini tidak hanya sekadar expo selesai, tapi ada follow up yaitu bisa membangkitkan betul-betul sektor riil, UMKM khususnya,” terang Mendagri pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV APKASI 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023 di ICE BSD City, Tangerang, Kamis (20/7/2023).

Lebih lanjut, Mendagri mengatakan, UMKM memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Hal ini seperti yang terjadi pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang ekonominya tetap tumbuh selama pandemi karena menghidupkan sektor UMKM.

“Kami sudah diskusi langsung dengan Gubernur DIY, kuncinya adalah memang kita lihat di lapangan UMKM-nya bergerak, jadi UMKM betul-betul riil memberikan bukti itu bisa menjadi penyangga ketika terjadi gejolak ekonomi dan bisa mendorong ekonomi di daerah maupun di tingkat nasional,” jelasnya.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung terhadap berbagai upaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri seperti melalui kegiatan expo atau aktivitas lainnya. Dirinya juga mengingatkan Pemda agar mengunggah berbagai produk lokal yang dimiliki ke dalam sistem e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barag/Jasa Pemerintah (LKPP). Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi dalam upaya membangkitkan sektor UMKM.

Lebih lanjut, tambah Mendagri, Pemda juga diarahkan untuk mengalokasikan minimal 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa untuk membeli produk dalam negeri. “Sehingga produk dalam negeri akan hidup, dan setelah hidup baru bisa memberikan daya saing daya dobrak ke internasional, ini harapan kita,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Buka Rakernas APKASI, Wapres Ajak Pimpinan Daerah Manfaatkan Otonomi untuk Aktualisasikan Potensi Lokal

Duta Nusantara Merdeka | Tangerang 

Indonesia memiliki beragam potensi lokal yang terbentang luas di daerah nusantara. Dengan adanya Otonomi Daerah maka setiap pimpinan daerah merupakan suatu kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah. 

"Saya berharap, otonomi akan memacu pemimpin daerah untuk mengakselerasi pembangunan di daerahnya, meningkatkan kemakmuran, dan mengurangi ketimpangan," ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2023 dan APKASI Otonomi Expo di International Convention Center (ICE) BSD, pada Kamis (20/07/2023). 

Lebih lanjut Wapres menuturkan, Guna mewujudkan otonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif, baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud. 

"Pastikan implementasi program dan anggaran yang efektif dan akuntabel hingga di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa, sebagai ujung tombak perangkat pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat," tegas Wapres. 

Wapres juga meminta Pemerintah Kabupaten agar terus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan ramah investor di daerahnya. 

"Terus perkuat rantai pasok lokal dan akses pasar hingga mampu menjangkau pasar nasional hingga global," imbuhnya.

Selanjutnya, Wapres meminta pemerintah kabupaten untuk fokus kepada komoditas- komoditas unggulan dari hulu ke hilir secara terpadu serta memperkuat peluang di bidang ekonomi dan keuangan syariah. 

"Kontribusi kabupaten dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah akan turut menentukan keberhasilan kita dalam mewujudkan visi menjadi Pusat Halal Dunia pada tahun 2024," urai Wapres. 

Terkait APKASI Otonomi Expo, Wapres memberikan arahan kepada para pemimpin daerah agar ajang ini dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi wisata, komoditas, dan investasi unggulan daerah, tidak terkecuali produk dan jasa halal, seperti makanan dan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik dan wisata halal. 

"Banyak kabupaten yang memiliki potensi wisata yang layak dikembangkan untuk menarik investor, menumbuhkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan warga setempat, sekaligus melestarikan budaya lokal," tutur Wapres.

"Selain itu, wisata halal juga layak untuk dikembangkan mengingat jumlah wisatawan muslim dunia terus melonjak, hingga mencapai 110 juta wisatawan pada tahun 2022," imbuhnya. 

Sebelumnya, Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengungkapkan, salah satu fokus pembahasan rakernas APKASI ini adalah upaya pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan, selain penambahan dana dari pusat melalui DAU dan DAK, salah satunya adalah melalui perdagangan dan investasi. 

"Sebagai bentuk peran dan fungsi APKASI dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas anggotanya, termasuk memfasilitasi kebangkitan perekonomian anggotanya, APKASI telah melaksanakan sejumlah forum bisnis yang mempertemukan pemerintah daerah dengan para buyer dan investor potensial," urai Sutan Riska.

Usai menabuh gong tanda peresmian pembukaan Rakernas dan Otonomi Expo, Wapres beserta rombongan terbatas mengunjungi beberapa stand yang menyuguhkan informasi perdagangan dan investasi para anggota APKASI. 

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar. 

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan M. Nasir. (Arianto)

Read More

Peringati Milad ke-15, AQL Islamic Center Gelar AQL Muharram Fest

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Dalam rangka memperingati milad ke-15 AQL Islamic dan 1 Muharram 1445 Hijriah, AQL Islamic Center menggelar AQL Muharram Fest di Gedung SMESCO Jakarta, Rabu (19/07/2023). Milad ke-15 AQL mengusung tema "Bangkit Bersama Tadabbur Quran", yang diambil dari spirit dan inti dakwah AQL, yaitu tadabbur Quran. 

"Tadabbur Quran adalah cara terbaik dalam berinteraksi dengan Alquran, memahami makna ayat sampai lapis pemahaman terdalam, dan membimbing dalam akhlak, sikap perilaku, dan dakwah. Tadabbur Quran menjadi kekuatan dan modal besar dalam memimpin umat manusia menuju peradaban yang lebih baik, jauh dari kekerasan, kebencian, dan pembelahan umat," kata KH Bachtiar Nasir.

Selain itu, KH Bachtiar Nasir, Ulama yang akrab disapa UBN mengatakan, Kegiatan ini juga sebagai momen menjalin silaturrahim, merajut ukhuwah dan kedamaian, serta persatuan Indonesia dengan mentadabburai Quran.

Pada kesempatan ini, AQL Islamic Center juga menyampaikan sikap terkait dua isu penting. Pertama, menolak aktivitas LGBTQ di Indonesia, dengan harapan mempersatukan sikap masyarakat Muslim agar LGBTQ tidak berkembang di Indonesia dan kedamaian dalam beragama bisa terwujud di seluruh dunia. Kedua, mengutuk aksi pembakaran Alquran yang terjadi di Swedia dan Jerman.

"Kegiatan ini diakhiri grand launching SD Tadabbur Quran 01 dan grand launching Perkumpulan AQL. AQL Islamic Center melakukan transformasi menjadi perkumpulan AQL dengan harapan memberi manfaat yang lebih besar bagi umat dan bangsa," ungkapnya. 

Disisi lain, Program utama perkumpulan AQL adalah menyebarkan rahmat Alquran melalui rumah-rumah Tadabbur Quran. Harapannya, dalam setahun ke depan, akan lahir 1000 RTQ di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri.

AQL Muharram Fest terbuka untuk masyarakat umum dengan target 2000 peserta. Tiket bisa didapatkan melalui registrasi daring maupun di lokasi acara. Dengan menghadiri AQL Muharram Fest, diharapkan umat dapat memperoleh cahaya penerang jalan kehidupan melalui tadabbur Quran yang dijalani.

Turut hadir dalam AQL Muharram Fest antara lain: KH Bachtiar Nasir, KH Deden Makhyaruddin, Kang Handy Bonny, Dwiki Darmawan Orchestra, Arie Untung, Fenita Arie, para Ustadz dan Ustadzah dan para undangan. Acara ini berlangsung dari pukul 09.00 hingga 15.00 WIB dengan konsep acara teaterikal yang mencerahkan pengunjung tentang pentingnya hidup berpegang pada pedoman Alquran.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Gus Halim: Pelokalan SDGs Desa sebagai Solusi Konkret Pembangunan Berkelanjutan

Duta Nusantara Merdeka | New York 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memamerkan pelokalan SDGs di High-Level Political Forum on Sustainable Development 2023 yang berlangsung dari 10-20 Juli 2023 di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.

Pelokalan SDGs yang disebut SDGs Desa ini menjadi solusi yang autentik dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan secara konkret di lapangan.

Dalam pertemuan yang dihadiri delegasi dari 196 negara itu, Indonesia memamerkan hasil-hasil implementasi SDGs baik di tingkat nasional hingga di tingkat desa. Disela-sela itu, Indonesia menjadi tuan rumah seminar bertemakan "Driving Changes at the Local Level: Innovative Approaches to Localize the SDGs".

Dalam seminar, menteri yang akrab disapa Gus Halim ini menyatakan hampir seluruh aspek kehidupan dihentikan oleh pandemi Covid-19 sepanjang 2020-2022.

Padahal, lanjut Gus Halim, SDGs berisikan tujuan-tujuan pembangunan paling lengkap sejauh dipahami manusia. 

Karena pandemi itulah, muncul pesimisme akan tercapaianya tujuan-tujuan SDGs pada tahun 2030.

Pesimisme itu karena pandemi menyebabkan rendahnya indikator pembangunan makro, seperti pertumbuhan ekonomi global negatif atau rendah, terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Selain itu terhambatnya pemenuhan fasilitas dasar pendidikan dan kesehatan, bahkan kerusakan lingkungan belum teratasi.

“Yang sering dilupakan, indikator-indikator nasional maupun global acap kali merupakan himpunan kondisi lokal, baik pada level daerah, desa, komunitas, hingga keluarga dan individu," kata Gus Halim.

Oleh karena itu, menurut Gus Halim, dengan melokalkan SDGs Desa hingga tingkat pemerintahan yang terendah, tujuan SDGs tahun 2030 dapat lebih tercapai secara efektif dan keberlanjutan pembangunan dapat terwujud.

"Karena itu, alternatif yang diajukan kali ini, agar tujuan-tujuan 2030 tetap tercapai, ialah melokalkan SDGs Desa hingga wilayah pemerintahan terendah," sambung Gus Halim.

Sekjen PBB, Antonio Guterres dalam pidatonya mengatakan, pimpinan negara harus dapat mengoptimalkan berbagai pertemuan puncak yang telah dijalankan, seperti climate summit, food summit, pertemuan G20, G7, dan sebagainya.

Hasil-hasil pertemuan tingkat tinggi itu harus diterjemahkan di lapangan, karena itulah komitmen pencapaian SDGs.

“Bahkan, saya sangat mengharapkan, pada SDGs Summit, September 2023, tidak ada negara yg absen. Karena, kita sangat membutuhkan solidaritas dan komitmen politik yang kuat untuk mewujudkan berbagai mekanisme dan instrumen yang telah kita rancang, termasuk stimulus SDGs sebesar USD5 miliar, agar dapat direalisasikan," kata Antonio Guterres.

Sementara itu, Presiden Economic and Social Council, Lachezara Stoeva yang memimpin sidang di ruang sidang Majelis Umum PBB ini menambahkan, High-Level Political Forum ini adalah platform paling utama dalam mewujudkan komitmen pencapaian kita terhadap SDGs.

Dia menyebut saat ini momentum yang tepat untuk menegaskan komitmen akan berbagai elemen krusial.

"Saya harap kita dapat terus memiliki ambisi itu, ambisi untuk terus menjaga janji yang telah kita sepakati bersama untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan pada 2030," kata Lachezara Stoeva. (Arianto)

Read More

Kuartal I-2023, Express Transindo Utama Cetak Pendapatan Rp1,17 Miliar

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Emiten taxi, PT Express Transindo Utama Tbk ("TAXI" atau "Perseroan") berhasil mencatat peningkatan pendapatan yang signifikan pada kuartal pertama tahun 2023. Perseroan mencatatkan pendapatan melesat sebesar 193,98% menjadi Rp1,17 miliar dibandingkan dengan Rp399,02 juta pada tahun sebelumnya. Namun, Perseroan juga mencatatkan beban pokok pendapatannya turun menjadi Rp1,9 miliar dari Rp2,55 miliar pada tahun sebelumnya.

"Meskipun pendapatan meningkat, perusahaan mengalami kerugian bersih sebesar Rp1,17 miliar pada kuartal pertama tahun 2023. Angka ini menunjukkan penurunan 55,3% dibandingkan dengan kerugian bersih sebesar Rp2,63 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Kerugian operasional juga mengalami penurunan menjadi Rp1,35 miliar dari Rp2,7 miliar pada tahun sebelumnya," kata Corporate secretary Taxi, Johannes B.E Triatmojo, dalam Public Expose setelah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Senin (17/07/2023).

Selain itu, perseroan juga berhasil membalikkan beban lain-lain neto sebesar Rp79,76 juta menjadi penghasilan sebesar Rp83,15 juta pada kuartal pertama tahun ini, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Liabilitas naik tipis menjadi Rp11,36 miliar dari Rp11,66 miliar tahun sebelumnya, sedangkan ekuitas menurun menjadi Rp60,12 miliar dari Rp61,42 miliar tahun sebelumnya. 

Dari sisi Aset, Total aset mengalami penurunan menjadi Rp71 miliar dibandingkan dengan Rp73 miliar pada tahun sebelumnya.

Dalam upaya meningkatkan koordinasi dan pemantauan operasional, Perseroan melakukan pemindahan pool dari Pondok Bambu, Jakarta Timur ke Cipondoh, Tangerang. Perubahan tempat kedudukan dan alamat perseroan tercatat di Jl. Taman Sari IV No. 12A Maphar, Taman Sari, Jakarta Barat, sementara alamat pool baru berada di Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari, Cipondoh Raya Karang Tengah, Kota Tangerang.

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Pameran Pendidikan Terbesar Hadir di Jakarta & Tangerang, Daftarkan Diri Segera Gratis!

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Ican Education Consultant menggelar Pameran International Education Expo 2023 yang akan dihadiri langsung oleh puluhan wakil dari universitas ternama di dunia. Acara ini akan berlangsung selama dua hari di Jakarta dan Tangerang. Pada tanggal 22 Juli 2023, acara akan berlangsung di Swisotel PIK Avenue, sementara pada tanggal 23 Juli 2023, acara akan berlangsung di Atria Hotel Gading Serpong. Waktu acara berlangsung dari pukul 13:00 hingga 18:00 WIB.

Tujuan dari acara ini adalah untuk memberikan informasi lengkap kepada para siswa dan siswi yang berencana melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Para pengunjung dapat menemui booth universitas yang mereka minati dan berkonsultasi langsung dengan perwakilan kampus. Pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan "International Education Expo Jakarta-Tangerang 2023".

Beberapa universitas yang akan hadir antara lain Macquarie University, University of Sydney, Monash University Malaysia, PSB Academy, Coventry University, Greenriver Community College, dan 3dsense Media School. Dengan adanya acara ini, para pengunjung dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat mengenai universitas yang mereka tuju.

Tak hanya itu, terdapat juga program promo spesial yang hanya berlaku selama acara berlangsung. Cashback senilai Rp5 juta tersedia untuk negara-negara seperti Australia, Kanada, Swiss, Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Eropa; sedangkan cashback Rp3 juta tersedia untuk negara-negara seperti Tiongkok, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Selain berkomunikasi dengan perwakilan universitas, pengunjung juga dapat berkonsultasi langsung dengan tim Ican Education mengenai perkuliahan di luar negeri. Tim tersebut akan memberikan panduan dan konsultasi yang lengkap. Sampai jumpa di acara International Education Expo 2023!

Reporter: Lakalim Adalin

Editor: Arianto

Read More

Mendagri Minta Kepala Daerah Turun ke Pasar Kendalikan Harga Pangan

 

Duta Nusantara Merdeka | Jakarta 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah agar aktif turun ke banyak pasar dan menggerakkan Satgas Pangan untuk mengecek harga komoditas. Dia mengatakan, turunnya kepala daerah ke pasar-pasar bakal membuat semua pihak tergerak melakukan langkah pengendalian harga.

“Sama seperti Bapak Presiden rajin turun ke mana-mana ke pasar, itu akan membuat isu penanganan inflasi stabilitas harga itu akan terus isunya akan naik, dan semua kita akan bergerak,” ujar Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (17/7/2023).

Apabila terjadi kenaikan harga, lanjut Mendagri, kepala daerah diarahkan segera mencari akar permasalahan dan solusinya. Hal itu apakah disebabkan karena suplai yang kurang atau distribusinya terganggu. Berbagai langkah pengendalian itu dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemda) atau bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Kalau ada masalah-masalah hukum, keragu-raguan, manfaatkan betul kerja sama dengan Kejaksaan dan kemudian dengan teman-teman TNI dan Polri,” jelasnya.

Mendagri mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberikan dana insentif bagi daerah yang mampu mengendalikan inflasi. Saat ini, Kemenkeu tengah melakukan penilaian terhadap daerah yang melibatkan lintas instansi. Hasil penilaian itu nantinya bakal diumumkan dengan menggelar acara penghargaan yang melibatkan daerah. Dalam kesempatan itu juga nantinya bakal disampaikan sejumlah daerah yang terus-menerus tidak bisa mengendalikan inflasi.

“Jadi tolong ini mudah-mudahan akan bisa memotivasi rekan-rekan untuk mengendalikan inflasi,” tandasnya. (Arianto)

Read More

Komisi III DPR RI Tinjau Kinerja dan Anggaran di Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak

Duta Nusantara Merdeka | Pontianak

Dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Komisi IIII DPR RI mengunjungi Kantor Pengadilan Tinggi Pontianak, Jumat (14/07/2023). 

"Kunjungan kerja ini merupakan tugas Konstitusional DPR khususnya Komisi III dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan kinerja dan anggaran terhadap mitra kerja di daerah," ucap H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E saat membuka rapat kerja yang didampingi oleh 3 anggota komisi III DPR yakni H. M. Nasir Djamil, M.Si, Johan Budi Sapto Pribowo dan Novri Ompusunggu, S.H.,M.H.

Acara rapat kerja dimulai pada pukul 14.30 WIB, dihadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak beserta jajarannya, Ketua PTUN Pontianak dan Kepala Dilmil I-05 Pontianak. 

Pada kesempatan ini, Dr.Ifa Sudewi, S.H., M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak menyampaikan perlunya pembentukan Pengadilan Negeri Kubu Raya dan pembangunan gedung PN Pontianak.

Selanjutnya, Dr. Hj. Rokhanah, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak menjelaskan permasalahan terkait eksekusi seperti perbedaan luas tanah dalam sertifikat dan keamanan.

Pada kesempatan yang sama, Susilowati Siahaan, S.H., M.H Ketua PTUN Pontianak juga memaparkan permasalahan eksekusi terkait perkara yang sudah diputus namun diperkarakan kembali di peradilan umum. 

"Perlunya tambahan anggaran untuk melaksanakan sidang keliling merupakan kendala yang dihadapi oleh Dilmil I-05 Pontianak," tutur Kol. Chk. Setyanto Hutomo, S.H.

Acara rapat kerja diakhiri pada pukul 17.00 WIB dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama. (Arianto)

Read More